KEDAI KOPI SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI(Studi Partisipasi Pubik Informal dalam Bentuk

Kedai Kopi di Kabupaten Bintan)

NASKAH PUBLIKASI

OLEH

SRI MULYANINGSIHNIM : 100563201023

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG2015

1

A B S T R A K

SRI MULYANININGSIHALFIANDRI

WAYU EKO YUDIATMAJAMahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, srimulayani@yahoo.com

Kedai kopi merupakan sebuah tempat yang pada asasnya menyediakan minuman

kopi ataupun minuman panas lain. Kedai kopi di Bintan merupakan primadona seputaran

Masyarakat Bintan dan sekitarnya, serta cara pengolahan yang masih sederhana membuat kedai

kopi ini ramai dikunjungi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kedai Kopi sebagai Media Partisipasi di

Kabupaten Bintan. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif. Informan

berjumlah 17 orang terdiri dari, Pemilik Kedai Kopi, Pengujung dikedai kopi, Tokoh Masyarakat,

Anggota DPRD, Akedemisi, dan Jurnalis. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik

analisa Deskriptif.

Dari hasil analisa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat

partisipasi masyarakat yang sering kekedai kopi tidak menjamin opini publik bisa tersalurkan

kepada pihak pengambilan keputusan dikarenakan mereka jarang kekedai kopi. Selanjutnya

berdasarkan hasil pengamatan langsung dan observasi penulis dapat simpulkan bahwakan bahwa

isu-isu yang dibicarakan adalah masalah politik yang mewarnai pembicaraan yang ada dikedai

kopi dan bentuk partisipasi yang sering terjadi dikedai-kedai kopi yaitu partisipasi horizonntal

dimana komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat rutin terjadi. Masyarakat bebas

mengutarakan opini-opini yang sedang hangat dibincangkan dikedai-kedai kopi tanpa adanya rasa

takut tidak tebuka seperti dilingkungan formal.

Kata Kunci: Kedai kopi, Partisipasi, Opini publik

2

A B S T R A C T

SRI MULYANININGSIHALFIANDRI

WAYU EKO YUDIATMAJAMahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, srimulayani@yahoo.com

Coffee shop is a place that is in principle provide drinks coffee or other hot beverages.

The coffee shop in Bintan is an excellent seputaran Bintan and surrounding communities, as well

as simple processing methods that still makes the coffee shop is crowded. offee shop is a place that

is in principle provide drinks coffee

This study aims to determine Café as Media Participation in Bintan regency . In the

discussion of this thesis using qualitative research. Informants were 17 people consisting of,

Owner Café, coffee dikedai end, Community Leaders, Members of Parliament, Academicians and

Journalists. Where the technique of data collection was done by interview, observation and

documentation . Data analysis technique used is descriptive analysis technique.

From the analysis in this study we can conclude that from the level of public

participation is often kekedai coffee does not warrant public opinion could be channeled to the

decision because they rarely kekedai coffee . Furthermore, based on direct observation and

observation writer can conclude bahwakan that the issues discussed are the political issues that

characterize the talks that there dikedai coffee and forms of participation that often occurs dikedai

- coffee shop that participation horizonntal where communication occurs between the community

and the community regularly occur , People are free to express opinions that are being dealt

dikedai warm - coffee without the fear of not openly as formal environment .

Keywords : coffee shop , Participation , Public Opinion

3

PENNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini ingin mengkaji

tentang partisipasi publik informal dalam

bentuk kedai kopi di Kabupaten Bintan.

Studi ini untuk dikaji dan dilihat dari

perspektif, teoritis, dan empiris. Secara

teoritis dalam kajian ilmu administrasi

negara saat ini berkembang paradigma

governance. Salah satu kareteristik dari

governance adalah partisipasi publik dalam

tata kelolah pemerintahan. Partisipasi itu

terdiri dari dua jenis yaitu partisipasi formal

dan partisipasi informal.

Tabel 1.1 Kedai Kopi Dikabupaten Bintan

No Nama-Nama

Kedai Kopi

Yang

Tergolong

Ramai

Nama-Nama

Kedai Kopi

Yang

Tergolong Sepi

1 Hawaii Atak

2 Kawan Lama Santai

3 Iman Amok

Sumber : Pengamatan langsung peneliti di

Lapangan (2015)

. Berdasarkan observasi langsung

peneliti melihat bahwa dikedai kopi terdiri

dari beragai jenis lapisan masyarakat yang

hadirdikedai kopi dari lapisann bawah,

lapisann menengah, dan lapisan atas.

Banyaknya data yang didapat dari

komunikasi antara satu orang dengan yang

lainnya menunjukkan suatu fenomena yang

berkembang dalam masyarakat membentuk

suatu opini-opini yang bisa akan terlahir

dari kedai kopi.

Berbagai macam opini masyarakat

ada yang pro atas isu-isu yang ada, serta ada

yang kontra. Hal tersebut biasa tergantung

dari setiap induvidu masing-masing yang

menanggapi isu-isu yang berkembang

ditengah masyarakat. Adapun penelitian

terdahulu tentang kedai kopi sebagai berikut

:

Berdasarkan uraian di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Kedai Kopi Sebagai Media

Partisipasi (Studi Partisipasi Publik

Informal Dalam Bentuk Kedai Kopi di

Kabupaten Bintan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis

tertarik untuk meneliti secara mendalam

guna mendapatkan jawaban yang jelas

seperti yang telah dijelaskan bahwa

partisipasi dikedai kopi sangat berperan

dalam pembangunan. Partisipasi merupakan

ruang publik media sebagai

Berdasarkan uraian diatas maka

perumusan masalah yang akan dibahas

dalam penelitian ini :

a. Apa saja isu atau masalah

yang dibahas dikedai-kedai kopi di

Kabupaten Bintan ?

b. Bagaimana bentuk partisipasi

publik dikedai-kedai kopi di

Kabupaten Bintan ?

4

C. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Sebagai analisis Kedai

kopi sebagai media partisipasi di

Kabupaten Bintan, penelitian ini

diharapkan dapat :

a. Mengetahui apa saja isu

atau masalah yang dibahas

dikedai-kedai kopi di

Kabupaten Bintan.

b. Mengetahui bagaimana

bentuk partisipasi publik

dikedai-kedai kopi di

Kabupaten Bintan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan

akademik

Melalui penelitian yang

dilakukan ini, maka akan

diperoleh masukan atau

referensi bagi peneliti lain yang

ingin melakukan kajian dari

bidang ilmu Partisipasi publik.

b. Kegunaan Praktis

1) Dapat diharapkan menjadi

masukan bagi pemerintah

daerah Kabupaten Bintan.

2) Diharapkan menjadi

referensi bagi pihak yang

akan memperdalam studi

mengenai kedai kopi

sebagai media partisipasi

publik.

D. Fokus Penelitian

1. Partisipasi

Partisipasi adalah

kesadaran mengenai kontribusi

yang dapat diberikan oleh pihak-

pihak tertentu untuk suatu kegiatan

(Bryant dan White, 1982: 205,

dalam Wayu Eko Yudiatmaja).

Perserikatan Bangsa-bangsa (2007:

35) merumuskan partisipasi publik

dan mengindentifikasi dan

mengoleksi isu-isu publik.

2. Ruang Publik

Bagi Habermas (1989)

(dalam Barker, 2004: 380), ruang

publik adalah satu wilayah yang

muncul pada ruang spesifik dalam

“masyarakat borjuis”. Ini adalah

ruang yang memperantarai

masyarakat sipil dengan Negara,

di mana publik mengorganisasi

dirinya sendiri dan di mana “opini

publik” dibangun. Di dalam ruang

ini individu mampu

mengembangkan dirinya sendiri

dan terlibat dalam debat tentang

arah dan tujuan masyarakat.

Jürgen Habermas mendefinisikan

public sphere yaitu :

A domain of our social life

where such a thing as

public opinion can be

formed (where) citizens....

deal with matters of

general interest without

being subject to

5

coercion.... (to) express

and publicize their views.

(Habermas, 1997: 105

dalam Alan McKee, 2005:

4).

Konsep public sphere dari

Habermas mengutamakan

dialogical conception (konsepsi

dialogis) dengan asumsi bahwa

individu-individu datang bersama-

sama ke lokasi yang sama dan

terjadinya dialog satu sama lain,

sebagai peserta yang sama dalam

percakapan face-to-face (Oliver

Boyd-Barret, 1995: 257).

.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan

dilakukan merupakan penelitian

deskriptif kualitatif bahwa

penelitian deskritif

Sedangkan jumlah sampel dalam

penelitian kualitatif juga tidak

menjadi prioritas karena sampel

dalam penelitian kualitatif, bukan

disebut sampel statistik, tetapi

sampel teoritis, karena tujuan

penelitian kualitatif adalah untuk

menghasilkan teori.

Sedangkan teknik

pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling yaitu

pengambilan data hanya untuk

tujuan tertentu saja. Hal ini sesuai

dengan pendapat Moleong, dkk

dalam Irawan (2006:10) bahwa:

“Penelitian kualitatif tidak

menggunakan sampel acak

melainkan sampel purposif

yaitu sampel yang dipilih

secara sengaja. Sampel

tidak perlu mewakili

populasi. Bahkan istilah

”populasi” itu sendiri tidak

relevan disebut.

Pertimbangan penelitian

sampel bukan berdasarkan

aspek keterwakilan

populasi di dalam sampel.

Pertimbangan lebih kepada

kemampuan sampel

(responden) untuk

memasok informasi

selengkap mungkin kepada

peneliti”.

Informan adalah subjek

yang tahu akan masalah penelitian

dan memberikan data dan

informasi dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini pihak-pihak

yang dipilih sebagai informan

adalah :

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No Posisi /

Jabatan

Level Analisis

A b c

1 Pemilik kedai-

kedai kopi

Untuk menganalisis

isu yang ada

dibahas dikedai-

kedai kopi.

6

2 Pengunjung

dikedai-kedai

kopi

Untuk menganalisis

isuu yang ada

dibahas dikedai-

kedai kopi.

3 Tokoh

masyarakat

Untuk mengetahui

Sejarah Kedai kopi

di Kabupaten

Bintan.

4 Asisten

pembangunan

atau Staf ahli

Bupati

Untuk mendapatkan

gambaran , apakah

isu-isu, masalah,

masukkan yang

disampaikan

dikedai–kedai kopi

ditindak lanjuti oleh

pemerintah.

5 Anggota

DPRD

Untuk mengetahui

apakah anggota

DPRD juga

memamfaatkan

kedai kopi sebagai

alat untuk

mendapatkan

masukkan dan

apakah isu-isu,

masalah-masalah,

dan masukkan yang

disampaikan oleh

masyarakat

dijadikan bahan

pertimbangan oleh

DPRD dalam

mengambil

keputusan.

6 Akademisi Untuk mengetahui

Fenomena kedai

kopi dari perspektif

dan akademisi.

7 Jurnalis Untuk mengetahui

peranan kedai kopi

dalam membentuk

opini publik.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan

dalam penelitian adalah:

a. data primer, yaitu yang

diperoleh melalui wawancara

pada pihak-pihak yang dipilih

sebagai sumber informasi (key

Informan).

b. data sekunder, yaitu data yang

diperoleh melalui

pengumpulan 3. Teknik dan

pengumpulan data

Dalam penelitian ini,

untuk memperoleh data ,fakta dan

informasi dilapangan, penulis

menggunakan teknik dan alat

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan kegiatan

pengumpulan data dengan

mengajukan sejumlah

pertanyaan secara lisan

,sistematis,dan langsung oleh

peneliti.

.

b. Observasi

Teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan

pengamatan terlihat agar

mendapat data yang lengkap

dan akurat mengenai kejadian-

kejadian yang terjadi

dilapangan.

7

c. Studi dokumentasi

Data-data dari

sumber penunjang berupa

dokumen-dokumen dan

berbagai sumber lain seperti

alat-alat yang terdapat disana

yang kemudian diolah sesuai

dengan kebutuhan penelitian.

Alat yang digunakan adalah

kamera.

c. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang

penulis dalam penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif dengan

menggunakan model analisis

interaktif. Aktifitas dalam analisis

data, yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses

analisis yang mempertegas,

memperpendek, membuat

fokus, membuang hal-hal

yang tidak penting dan

mengatur dan sedemikian rupa

sehingga dapat membuat

kesimpulan akhir.

2. Sajian Data

Merupakan hasil rangkaian

informasi, deskriptif dalam

bentuk narasi yang

memungkinkan kesimpulan

riset dapat dilakukan. Sajian

data harus mengacu kepada

rumusan masalah sehingga

dapat menjawab permasalahan

yang diteliti. Penyajian data

dilakukan dengan

mehubunngkan fenomena

yang ditemkan teori dann

penelitian terdahulu.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data

peneliti harus sudah

memahami apa arti dari

berbagai hal yang timbul

dengan melakukan pencatatan

peraturan-peraturan, pola-

pola, pernyataan-pernyataan

arahan sebab akibat dan

berbagai proporsi ,

kesimpulan perluu diverifikasi

agar penelitian yang dilakukan

benar dan bisa dipertahankan.

LANDASAN TEORI

A. Partisipasi

Banyak pengertian partisipasi telah

dikemukakan oleh para ahli, namun

pada hakekatnya memiliki makna yang

sama. Partisipasi berasal dari bahasa

Inggris participate yang artinya

mengikutsertakan, ikut mengambil

bagian (Willie Wijaya, 2004:208).

Pengertian yang sederhana tentang

partisipasi dikemukakan oleh Fasli

Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-

202), dimana partisipasi dapat juga

berarti bahwa pembuat keputusan

menyarankan kelompok atau

masyarakat ikut terlibat dalam bentuk

penyampaian saran dan pendapat,

barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok

mengenal masalah mereka sendiri,

8

mengkaji pilihan mereka, membuat

keputusan, dan memecahkan

masalahnya. Untuk mendukung

pembahas partisipasi diperlukan kajian

teori mengenai konsep-konsep yang

masuk dalam pembahasan yang diteliti.

Dari definisi tersebut akan dikemukakan

beberapa teori atau konsep mengenai

partisipasi: partisipasi dapat diartikan

sebagai sumbangan, keterlibatan

keikutsertaan warga masyarakat dalam

berbagai kegiatan pembangunan.

Partisipasi adalah suatu gejala

demokrasi dimana orang diikutsertakan

dalam suatu perencanaan serta dalam

pelaksanaan dan juga ikut memikul

tanggung jawab sesuai dengan tingkat

kematangan dan tingkat kewajibannya.

Partisipasi itu menjadi baik dalam

bidang-bidang fisik maupun bidang

mental serta penentuan kebijaksanaan.

Prinsip-prinsip partisipasi

1. Sebagaimana tertuang dalam

Panduan Pelaksanaan Pendekatan

Partisipati yang disusun oleh

Department for International

Development (DFID) (dalam

Monique Sumampouw, 2004: 106-

107) adalah: Cukupan : Semua

orang atau wakil-wakil dari semua

kelompok yang terkena dampak

dari hasil-hasil suatu keputusan

atau proses proyek pembangunan.

1. Kesetaraan dan kemitraan (Equal

Partnership): Pada dasarnya setiap

orang mempunyai keterampilan,

kemampuan dan prakarsa serta

mempunyai hak untuk

menggunakan prakarsa tersebut

terlibat dalam setiap proses guna

membangun dialog tanpa

memperhitungkan jenjang dan

struktur masing-masing pihak.

2. Transparansi :Semua pihak harus

dapat menumbuhkembangkan

komunikasi dan iklim

berkomunikasi terbuka dan

kondusif sehingga menimbulkan

dialog.

3. Kesetaraan kewenangan (Sharing

Power/Equal Powership) :

Berbagai pihak yang terlibat harus

dapat menyeimbangkan distribusi

kewenangan dan kekuasaan untuk

menghindari terjadinya dominasi.

4. Kesetaraan Tanggung Jawab

(Sharing Responsibility : Berbagai

pihak mempunyai tanggung jawab

yang jelas dalam setiap proses

karena adanya kesetaraan

kewenangan (sharing power) dan

keterlibatannya dalam proses

pengambilan keputusan dan

langkah-langkah selanjutnya.

5. Pemberdayaan (Empowerment :

Keterlibatan berbagai pihak tidak

lepas dari segala kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki setiap

pihak, sehingga melalui

keterlibatan aktif dalam setiap

proses kegiatan, terjadi suatu proses

saling belajar dan saling

memberdayakan satu sama lain.

9

6. Kerjasama : Diperlukan adanya

kerja sama berbagai pihak yang

terlibat untuk saling berbagi

kelebihan guna mengurangi

berbagai kelemahan yang ada,

khususnya yang berkaitan dengan

kemampuan sumber daya manusia.

Manfaat Partisipasi menurut

Pariatra Westra (Widi Astuti,

2008:14) manfaat partisipasi adalah

a. lebih mengemukakan

diperolehnya keputusan yang

benar.

b. Dapat digunakan kemampuan

berpikir kreatif dari para

anggotanya.

c. Dapat mengendalikan nilai-

nilai martabat manusia,

motivasi serta membangun

kepentingan bersama.

d. Lebih mendorong orang untuk

bertanggung jawab.

e. Lebih memungkinkan untuk

mengikuti perubahan.

2. Kedai Kopi Sebagai Ruang

Publik

Kedai kopi erat

hubungannya dengan ruang public.

Fungsi kedai kopi tersebut yang

memungkinkannya menjadi ruang

yang dapat dinikmati, ditempati

oleh siapa saja. Fungsi tersebut

menghadirkan kedai kopi menjadi

ruang yang bebas bagi setiap orang.

Bagi Habermas, ruang publik

memiliki peran yang cukup berarti

dalam proses berdemokrasi. Istilah

ruang publik ( public space ) pernah

dilontarkan Lynch dengan

menyebutkan bahwa ruang public

adalah nodes dan landmark yang

menjadi alat navigasi dalam

kota.Gagasan Ruang public

berkembang dengan munculnya

kekuatan civil society.

Dalam hal ini fulsuf jerman,

Jurgen Hebermas dipandang sebagai

penggagas muncul ide ruang publik.

Jurgen Hebermas memperkenalkan

gagasan ruang publik yang pertama

kali melelui bentuk bukunya yang

berjudul “The Structural

Tranformasion of The Public Spere: an

inquire Into a Category of Burjius

Society yang diterbitkan sekitar pada

tahun 1989. Habermas membagi-bagi

ruang publik, tempat para aktor-aktor

masyarakat warga membangun ruang

publik:

1. Pluralitas (keluaraga, kelompok-

kelompok informal,organisasi-

organisasi sukarela dst),

2. Publisitas (media massa, institusi-

institusi kultural, dst),

3. Keprivatan (wilayah perkembangan

individu dan moral),

4. Legalitas ( struktur-struktur hukum

umum dan hak-hak dasar.)

Didalam public sphere akan

terbentuk sebuah public opinion,

dimana biasanya public opinion ini

10

mempengaruhi kebijakan dari negara.

Public opinion merujuk pada kritik

atau kontrol yang dilakukan oleh

masyarakat. Opini personal dari

individu-individu akan menjadi opini

publik melalui partisipasi dalam debat

publik yang bebas dan adil serta

terbuka bagi semua. Salah satu wadah

yang digunakan yaitu kedai kopi.

Negara mempunyai peran dan

otoritas yang besar sehingga kaum

borjuis yang sering bertentangan

dengan negara menjadikan salon dan

Kedai kopi sebagai tempat mereka

untuk melakukan debat kritis rasional

Menurut Habermas

sebagaimana dikutip Oliver Boyd-

Barret (1995), tidak ada aspek

kehidupan yang bebas dari

kepentingan, bahkan juga ilmu

pengetahuan. Struktur masyarakat yang

emansipatif dan bebas dari dominasi

dimana setiap orang memiliki

kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan adalah struktur ideal. Apa

yang ingin disampaikan oleh Habermas

adalah mengenai sistem demokrasi.

Habermas yakin bahwa sebuah ruang

publik yang kuat, terpisah dari

kepentingan-kepentingan pribadi,

dibutuhkan untuk menjamin

tercapainya keadaan ini.

C. Participatory Governance

Dalam arti yang paling abstrak,

pemerintahan adalah konsep teoritis

mengacu pada tindakan dan proses yang

praktek stabil dan organisasi muncul

dan bertahan..

Rhodes (1996, 653)

menyatakan bahwa governance

menegaskan suatu perubahan dalam

makna pemerintahan, yang

menunjukkan suatu proses

pemerintahan yang baru; atau suatu

kondisi yang berubah dari penguasaan

yang tertata; atau metode baru dengan

mana masyarakat diperintah. Tata

pemerintahan yang partisipatif'

(Edwards 2002: 52; Lovan et al 2004;

Osmani 2007; Obligasi et al 2007). Inti

dari tata pemerintahan yang partisipatif

adalah untuk memberikan aktor-aktor

non-pemerintah, baik individu maupun

organisasi, dengan cara untuk benar-

benar dan aktif menjadi bagian dari

proses pengembangan kebijakan.

Dalam sebuah artikel di

pemerintahan partisipatif Osmani

(2007), mendefinisikan "partisipasi

efektif dimana Semua pemangku

kepentingan yang relevan mengambil

bagian dalam proses pengambilan

keputusan dan juga mampu

mempengaruhi keputusan dalam arti

bahwa pada akhir proses pengambilan

keputusan semua pihak jatuh bahwa

pandangan dan kepentingan mereka

telah diberikan pertimbangan bahkan

11

jika mereka tidak selalu dapat memiliki

cara mereka (2007: 1).

Governance Partisipasi

menunjukkan bentuk pemerintahan di

mana aktor-aktor non-pemerintah

(biasanya warga) diberi wewenang

untuk menggunakan sumber daya

negara untuk membuat keputusan

tentang hal-hal yang secara langsung

terkait.

Berbagai karakteristik dari

good governance yang fundamental

yaitu:

1. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam

pemerintahan, sektor swasta dan

masyarakat bertanggung jawab

kepada publik dan lembaga

stakeholders. Atau bisa dikatakan

sebagai pertanggungjawaban

pejabat publik terhadap masyarakat

yang memberinya kewenangan

untuk mengurusi kepentingan

mereka.

2. Keterbukaan

Affan Gaffar menegaskan bahwa

untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan berwibawa sesuai

dengan cita-cita Good Governance,

seluruh mekanisme pengelolaan

negara harus dilakukan secara

terbuka.

3. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai

suara dalam pembuatan keputusan,

baik secar langsung maupun

melalui institusi legitimasi yang

mewakili kepentingannya.

4. Tertib hukum

Kerangka hukum harus adil, dan

dilaksanakan tanpa perbedaan,

terutama hukum hak asasi manusia.

5. Daya tanggap

Asas responsif adalah bahwa

pemerintah harus responsif

terhadap persoalan-persoalan

masyarakat. Pemerintah harus

memahami kebutuhan

masyarakatnya, jangan menunggu

mereka menyampaikan

keinginannya, tetapi mereka secara

pro aktif mempelajari dan

menganalisa kebutuhan-kebutuhan

masyarakat.Orientasi

konsensusAsas ini menyatakan

bahwa keputusan apapun harus

dilakukan melalui proses

musyawarah melalui konsensus.

Paradigma ini perlu dikembangkan

dalam konteks pelaksanaan

pemerintahan, karena urusan yang

mereka kelola adalah persoalan-

persoalan publik yang harus

dipertanggungjawabkan kepada

rakyat.

6. Keadilan

Clean and Good Governance

Dua bentuk pemerintahan

partisipatif telah mendapat liputan

empiris berguna :

1. Kemitraan dalam penyediaan

layanan

12

2. Pembuatan kebijakan multi-

aktor .

Pada dasarnya bahwa organisasi

pemerintahan akan bekerja lebih baik

jika anggota-anggota dalam struktur

diberi kesempatan untuk terlibat secara

intim dengan setiap keputusan

organisasi.

Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu :

1. Keterlibatan aparat melalui

terciptanya nilai dan komitmen

diantara para aparat agar

termotivasi dengan kuat pada

program yang diimplementasikan,

2. Keterlibatan publik, dalam desain

dan implementasi program.

Suatu partisipasi dibutuhkan

dalam memperkuat demokrasi

meningkatkan kualitas dan efektifitas

layanan public.

Dalam mewujudkan kerangka

yang cocok bagi partisipasi perlu

dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu

1. Partisipasi melalui institusi

konstitusional(referendum, voting)

dan jaringan civil society(inisiatif

asosiasi)

2. Partisipasi individu dalam proses

pengambilan keputusan civil

society sebagai service provider

3. Lokal kultur pemerintah

4. Faktor-faktor lainnya, seperti

transparansi substansi proses

terbuka dan konsentrasi pada

kompetensi.

Asumsi dasar dari partisipasi

adalah “semakin dalam keterlibatan

individu dalam tantangan berproduksi,

semakin produktif individu tersebut.”

Ada 2 bentuk kegiatan :

1. Mendorong partisipasi secara

formal melalui komite atau dewan,

yang mendorongmasyarakat

komunitas lokal untuk memberikan

pandangan mereka tentang isu-isu

kebijakan yang akan mempengaruhi

pekerjaan maupun kesejahteraan

mereka.

2. Mendorong partisipasi tanpa

institusi Partisipasi sangat berguna

bagi pemerintah dalam proses

pembuatan keputusan fokus

pemerintah adalah pada

memberikan arah dan mengundang

orang lain untuk berpartisipasi.

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Bintan

Kabupaten bintan sebelumnya

merupakan kabupaten Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Riau telah

dikenal beberapa abad yang silam tidak

hanya di nusantara tetapi juga di

mancanegara. Wilayahnya mempunyai

ciri khas teridiri dari ribuan pulau besar

dan kecil yang tersebar di Laut Cina

Selatan, karena itulah julukan

Kepulauan "Segantang lada" sangat

tepat untuk menggambarkan betapa

banyaknya pulau yang di daerah ini.

13

B. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan terletak

antara 0”6’17” Lintang Utara –

1”34’52” Lintang Utara dan 104”12’47”

Bujur Timur disebelah barat –

108”2’27” Bujur Timur disebelah

Timur. Daerah Kabupaten Bintan

merupakan bagian dari paparan

kontinental yang terkenaldengan nama

“Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang

terbesar didaerah ini meupakan sisa-sisa

erosi atau pencetusan daerah daratan pra

tersier, wilayah membentang dari

Semenanjung Malaysia dibagian Utara

Sampai Pulau Bangka dan Belitung

dibagian Selatan.

Daerah Kabupaten Bintan

berbatasan dengan :

- Utara : Kabupaten Natuna

- Selatan : Kabupaten Lingga

- Barat : Tanjungpinang dan kota

Batam

- Timur : Provinsi Kalimantan

Barat.

C. Sejarah Kedai kopi di Indonesia

dan Pulau Bintan

Kopi memiliki istilah yang

berbeda-beda. Pada masyarakat

Indonesia lebih akrab dengan sebutan

kopi, di Inggris dikenal coffee, Prancis

menyebutnya cafe, Jerman

menjulukinya kaffee, dalam bahasa

Arab dinamakan quahwa.

Perkembangan Warung Kopi di Bintan

sudah dimulai sejak tahun 1920, oleh

Kedai Kopi Harum dan Kedai Kopi

Barek Belakang. Kemudian Kedai Kopi

Hawaii menyusul sekitar tahun 1967.

Sejak di Bintan masih zaman

pendudukan Jepang hingga ke era

keemasan zaman dollar, dominan tema

obrolan yang ngopi adalah

permasalahan sosial ekonomi. Pada

masyarakat Bintan, khususnya

Kecamatan Bintan timur, kemunculan

warung kopi lebih banyak dikaitkann

dengan masuknnya ekonomi kapatalis

dengan pembukaan perusahaan Aneka

Tambang.

D. Kondisi Terkini Kedai Kopi di

Kabupaten Bintan

Pulau Bintan begitu berjamurnya

jumlah kedai kopi berkembang pesat di

kabupaten khususnya. Keberadaan

kedai kopi di Kabupaten Bintan semakin

tahun semakin bertambah. Kedai kopi di

Kabupaten Bintan cepat dikarenakan minat

dan kebiasaan dari masyarakat Bintan. Kedai

kopi merupakan sebuah tempat merujuk

kepada sebuah organisasi yang secara

esensial menyediakan kopi atau minuman

panas lainnya. Warung-warung kopi banyak

memberikan fuungsi sebagai pusat-pusat

interaksi sosial: warung kopi dilihat

memberi kesempatan kepada anggota-

anggota sosial untuk berkumpul, berbicara,

menulis, membaca, menghibur satu sama

lain, atau membuang waktu, baik secara

individu atau dalam kelompok kecil.

14

KEDAI KOPI SEBAGAI MEDIA

PARTISIPASI

(Studi Partisipasi Pubik Informal dalam

Bentuk

Kedai Kopi di Kabupaten Bintan)

A. Kareteristik Informan

Menurut Sugiono (2013:216)

dalam penelitian kualitatif tidak

menggunakan populasi, karena

penelitian kualitatif berangkat dar kasus

tertentu yang ada pada situasi sosial

tertentu dann hasil kajiannya tidak akan

diberlakukan kepopulasi, tetapi

ditransferkan ke tempat lain pada situasi

sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam bukan dinamakan

responden, tetapi dinamakan nara

sumber, atau partisipan, informan,

teman dan guru dalam penelitian.

Sampel dalam penelitian kualitatif, juga

bukan disebut sampel statstik, tetapi

sampel teoriti karena tujuan penelitian

Kualitatif, juga sebelum membahas

mengenai informan peneliti, maka

terlebih dahulu akan dikemukan

kareteristik respoden yang menjadi

sampel dalam penelitian ini.

a. Kareteristik informan

berdasarkan jabatan/

profesi/pekerjaan.

Pada karakter ini informan

dikelompokkan sebagai Pemilik Kedai

Kopi 6 orang (35%), Pengunjung

dikedai-kekedai Kopi 6 orang (35%),

Tokoh masyarakat 1 orang (6%), Staf

Ahli Bupati 1 orang (6%), Anggota

DPRD 1 orang (6%), Akedemisi (6%),

Jurnalis 1 orang (6%), total nya17orang.

Perspektif dari deskripsi ini dapat dilihat

pada tabel IV.1 di bawah ini.

b. Karakteristik informan

berdasarkan jenis kelamin.

Pada karakter ini informan

dikelompokkan sebagai kelamin laki-

laki 17 orang (17%), dan perempuan

(0%) totalnya 17 orang.

c. Karakteristik Berdasarkan Umur

Karakteristik informan

berdasarkan Umur 20 hingga 30

berjumlah 1 orang (6%), 31 hingga 40

berjumlah 4 orang (24%), dan 41

hingga 50 12 orang (71%).

d. Karakteristik Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

Pada karakter ini informan

dikelompokkan sebagai SD 3 orang

(18%), SMP 1 Orang (6%), SMA 5

orang (29%), Diploma 1 orang (6%), dan

Sarjana 7 orang (41%).

e. Karakteristik Berdasarkan

Pekerjaan

Pada karakter ini informan

dikelompokkan sebagai PNS 2 orang

(12%), Pennsiun 4 orang (24%),

Wirausaha 7 orang (41 %), dann profesi

lainnya 4 orang (24%).

. B. Analisa

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti terhadap

pemilik kedai kopi, pengunjung,

akedemisi, tokoh masyarakat,

15

jurnalis,anggota DPRD, dan Staf ahli

bupati. Sebagai key informan adalah

pemilik kedai kopi terramai yaitu

kedai kopi hawaii, dan berjumlah 16

orang tersebut sebagai informan.

Pembicaraan-Pembicaraan diwarung

kopi memang terbuka, tanpa keputusan,

tetapi buka tidak memiliki pengaruh

dalam proses pengambilan politik.

Untuk melihat Kedai kopi seagai media

partisipasi, harus mendesus isu-isu

yang berkembang ditengah masyarakat

di Kabupaten Bintan maka dapat kita

melihat sebagai berikut :

1. Politik

Keterkaitan situasional pada objek

penelitian ini terhadap teori politik

adalah kedai kopi sebagai ruang publik

telah menjadi media untuk membentuk

public opinion, dimana public opinion

dapat mempengaruhi kebijakan negara.

Masyarakat sedang membicarakan apa

yang sedang hangat terjadi di Kabupaten

Bintan yaitu masalah Pilkada yang lagi

menjadi topik pembicaraan, Masyarakat

sebagai isu-isu publik yang beredar

ditengah—tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti

menyimpulkan bahwa isu-isu yang

dibicarakan adalah isu-isu politik Serta

Ruang Publik dikedai kopi membetuk

satu opini-opini yang didalam membahas

tentang partai politik, hal tersebut

membuktikan bahwa ruang publik

sebagai wadah pengontrol pemerintahan

serta wadah beredarnya informasi-

informasi publik.

1. Sosial dan Budaya

Sosial budaya adalah segala sesuatu

atau tata nilai ang berlaku dalam

sebuah masyarakat yang menjadi ciri

ikhas dari Masyarakat tersebut. Opini-

opini masyarakat cepat berkembang

ditengah masyarakat salah satunya

tentang masalah sosial dan budaya

yang berada di tengah masyarakat.

Kemudiann mewawancarai informan

berinisial “HS” mengatakan bahwa:

“Ya mungkin berfariasilah

mungkin dia ada janji ketemu di

kedai kopi, ngobrol dikedai lebih

leluasa, tapi kebanyakan beda

dulu sampai sekarang itu beda,

bedanya kalau orang dulu ini kan

urusin dinas pun di kedai kopi

tapi kalau sekarang kan kalau

peraturan – peraturan pemerintah

daerah bidang penindakan bidang

sangsi mereka mungkin

membatasi, jadi pada waktu

istirahat mereka tidak boleh

membahas dinas di kedai kopi ya

kan dan hal – hal yang mendesak,

jangankan itu diwaktu jam

istirahat kan kita makan, dikedai

kopi itukan ada jual makanan ada

jual minuman. Ya tapikan kedai

kopi kedai kopi kan banyak.

Contohnya macam kedai kopi

hawai ini kenapa orang macam

saya ini jarang ngopi di tempat

lain di kedai kopi hawai ini ….

16

Ada – ada kepuasannya sendiri

ada rasa kepuasaannya juga”.

(Senin, 31-08-2015)

Berdasarkan informan berinisial

“S”mengunngkapkan:

“Oh... macam – macam

ngawur aja”. (Senin, 31-8-2015)

Berdasarkan observasi penulis

ditemukan kan banyak keluh kesah yang

terjadi dibidang sosial dan budaya yang

membuat opini-opini publik yang

beredar dikedai kopi. Dibidang sosial

dan budaya ini mereka hanya mencerita

mereka bersosialisasi terhadap rekan-

rekannya dikedai kopi. Sebagaimana

manusia sebagai mahluk sosial. Hal ini

yang mencakup hal sosial dan budaya,

serta merupakn ciri budaya dari

Mayarakat Bintan yang sering Mengopi

sesama temann-temannya. Masalah

sosial dan budaya tidak ada batasnya

yang mencakup masalah keluarga, serta

yang terjadi didaerah sekitar.

Serta penelitian hubungan dengan

ruang publik yaitu tentang bagaimana

hubungan sosial antar pengunjung kedai

kopi yang sering ngopi disitu. Tidak ada

perbedaan disana antara semua ras,

golongan, jenis kelamin, profesi dan

suku tidak ada membuat beda atara

induvidu masyarakat.

2. Berdasarkan dari observasi peneliti

menyimpulkan bahwa dikedai kopi

membentuk suatu hubungan sosial

antara induvidu masyarakat.

Ekonomi

Perilaku manusia dalam memilih

dan menciptakan kemakmuran. Inti

masalah ekonomi adalah adanya

ketidakseimbangan antara kebutuhan

manusia yang tidak terbatas dengan

alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya

terbatas. Permasalahan tersebut

kemudian menyebabkan timbulnya

kelangkaan. Ekonomi merupakan

masalah yang banyak timbul ditengah

masyarakat. Berdasarkan hasil dari

mewanwacarai bermacam-macam

informan dapat simpulkan bahwa

berdasarkan hasil peneliti

menyimpulkan bahwa Masalah

ekonomi yang dihadapi Bintan tidak

hanya dirasakan didaerah tetapi krisis

ekonomi merupakan masalah Nasional.

Dengan banyak masyarakat duduk-

duduk dikedai kopi Serta sebagai

sirkulasi keuangan bagi pemilik kedai

kopi menambah income.

Dari berbagai macam isu-isu yang

berada ditengah-tengah kedai kopi

membentuk suatu opini publik. Kedai

kopi merupakan satu wadah yang

mempertemukan berbagai usia, latar

belakang, suku, agama, dan profesi.

Sebagai ruang publik, Kedai kopi

berfungsi sebagai pusat informasi,

media sosialisasi, dan serta bagi

masyarakat Bintan. Diwarung kopi

masyarakat duduk-duduk, mengobrol

dan membicarakan apa yang menjadi

perhatian. Masalah-masalah yang

dirasakan berupa isu-isu masalah

17

politik, isu-isu masalah sosial dan

masalah isu-isu ekonomi. Sangat lah

bervariatif masalah yang timbul

ditengah masyarakat Bintan. Yang

mendominasikan isu-isu masalah yaitu

isu-isu politik. Yang mana masyarakat

Bintan sedang demam Pilkada.

Berdasarkan observasi peneliti Dikedai

kopi mereka saling menjagokan

kandidatnya serta menjatuhkan lawan.

Hal ini yang membuktikan

bahwa kedai kopi sebagai ruang

publik, semua lapisan masyarakat

dapat menikmati ruang publik

tersebut dan bisa mengawasi suatu

kebijakan pemerintahan. Masalah-

masalah yang timbul dikedai kopi

banyak sekali sehari, pemerintah

dalam melakukan formulasi

kebijakan seharusnya melakukan

dikedai kopi agar masyarakat

menyampaikan opini tanpa adannya

rasa takut dengan suasana formal

serta apa yang menjadi keingian

masyarakat terwujud tepat sasaran

karena yang merasakan dampak dari

kebijakkan itu rakyat.

Didalam public sphere akan

terbentuk sebuah public opinion,

dimana biasanya public opinion ini

mempengaruhi kebijakan dari negara.

Public opinion merujuk pada kritik

atau kontrol yang dilakukan oleh

masyarakat. Opini personal dari

individu-individu akan menjadi opini

publik melalui partisipasi dalam debat

publik yang bebas dan adil serta

terbuka bagi semua. Salah satu wadah

yang digunakan yaitu kedai kopi.

Kebijakan publik dibuat bukannya

tanpa maksud dan tujuan, namun

kebijakan publik dibuat untuk

memecahkan masalah publik

masyarakat yang beraneka ragam

bentuk dan intesitasnya. Tidak semua

masalah publik yang dapat

meggerakkan orang yang

memikkirkanya dan mencari solusi

yang dapat melahirkan sebuah

kebijakkan publik.

2. Bentuk Partisipasi

publik dikedai kopi

Menurut Nelson dalam

(Tangkilisan, 2005:323)

menyebutkan bahwa ada dua bentuk

partisipasi yaitu:

a. Partisipasi Vertikal

a. Partisipasi Vertikal adalah

Suatu bentuk kondisi tertentu dalam

masyarakat yang terlibat di dalamnya

atau mengambil bagian dalam suatu

program pihak lain, dalam hubungan

mana masyarakat berada sebagai

posisi bawahan. Hal ini terjadi bahwa

kedai kopi tempat interaksi antara

pemerintah daerah dan masyarakat.

Berbagai interaksi yang terjadi

dikedai kopi antara pejebat – pejabat

daerah dengan masyarakat yang

dibicarakan dari aspek sosial,

ekonomi, dan budaya.

Dimana masyarakat menjadi

posisi bawah yang menjadi

mengomentari masalah-masalah yang

18

ada di Bintan dan sekitarnya.

Masyarakat memiliki hak untuk

menanggapi sebagai hak mereka

warga negara. Opini-opini

masyarakat membentuk dikalangan

kedaikopi sebagai ruang publik yang

bebas untuk siapa saja. Dikedaikopi

beragam profesi atau pekerjaan

hingga terbuka luas bagi semua

lapisan masyarakat. Salah satunya

masyarakat kalangan bawah,

menengah,dan kalangan atas. Salah

satunya ada pejabat daerah misalnya

anggota DPRD yang hadir dikedai

kopi . Masyarakat bisa secara

langsung bertemu dengan Anggota

DPRD secara langsung dikedaikopi.

Berdasarkan hasil mewawancarai

Anggota DPRD berinisial “HA”

mengatakan bahwa:

“Insyaallah...Ada beberapa hal

yang saya ketahui. Nah tadi saya

datang kekedai kopi diajakkawan

saya ketua Pimlur kelurahan

sungai nam. Dia

menginformasikan bahwa sungai

nama ada masalah masyarakat

terbelakang yang tidak tersentuh

kebijakkan-kebijakan pemrintah

yang seharusnya didapatkan.

Makannya saya langsung

datang,oh..ayok kita langsung

lihat. Membuktikan Ya insya allah

kita akan pull up”. (Minggu, 25-

07-2015).

Hal ini membuktikan bahwa opini

masyarakat yang berada dikedai kopi

apalagi masalah kebijakan pasti akan

ditindak lanjuti oleh pemerintah.

Selanjutnya hasil wawancarai

Mantan Anggota DPRD berinisial

”SA” mengatakan bahwa:

“Banyak sekali apalagi saya mantan

anggota DPRD. Salah satu

contohnya mereka mengeluh

dengan keadaan jalan yang

berlobang-lobang ya mereka minta

lah,tolong lah pak dewan jalan kita

ini tidak diaspal jalan kita ini

berlubang-lubang begitu begini

akhirnya kita ini dengan begitu kita

tau tanpa kita turun kita dah tau kita

lanjuti sampai DPR sekarang pasti

ada begini”. (Rabu, 09-08-2015)

Berdasarkan observasi penelitian

kedai kopi tempat interaksi antara

pemerintah daerah dan masyarakat.

Tidak ada pembeda disana antara

kalangan atas dan kalangan bawah

saat duduk dikedai kopi.

Berdasarkan kesimpulan dari

peneliti bahwa di kedai kopi

masyarakat berbicara tentang

masalah pubik dengan santai tanpa

ada rasa takut berbeda dengan

disituasi formal. Berdasarkan hasil

wawancara mantan Anggota DPRD

banyak sekali informasi yang

didapatkan dari masyarakat kedai

kopi ditindak lanjuti opini mereka

misalnya jalan rusak dan lain-lain.

Anggota DPRD senang tanpa turun

19

langsung kelapangan sudah tau apa

masalah yang ada didaerah sekitar

itu. Hal ini membuktikan kedai kopi

termasuk ada interaksi dikedai kopi

antara pejabat daerah dan

masyarakat biasa. Dikedai kopi

terjalin berbagai macam jenis suku,

ras, agama, profesi, pekerjaan dan

jenis kelamin tidak ada pembeda

kesetaraan kedudukan terjadi dikedai

kopi masyarakat leluasa bercerita

menyampaikan keluhan dikedai kopi.

Dikedai kopi tidak ada perbedaan

antara profesi dan status sosial. Dari

opini publik akan terbentuknya suatu

kebijakan publik. Tetapi masalah –

masalah publik bisa menjadi satu

kebijakkan publik jika:

a. Mempunyai dampak besar bagi

semua orang

b. Ada bukti yang meyakinkan,

agar anggota legislatif mau

memperhatikann hal tersebut,

c. Ada pemecahann masalah yang

mudah dipahami terhadap

masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil

pengamatan peneliti dapat

disimpulkan bahwa hubungan

masyarakat dengan pemeritahan

yang terjadi, karena pejabat daerah

yang hadir kekedai kopi karena

tidak tahan masyarakat minta

bayaran kopi terus menerus.

2. Partisipasi horizotal

Partisipasi horizotal adalah partisipasi

di antara masyarakat sebagaisat keseluruhan

denga pemeritah, dalam hbungan dimana

masyarakat berada pada posisi sebagai

pengikut atau klien. Pada partisipasi ini

terjadi interaksi antara masyarakat dan

masyarakat. Terjalin pertukaran informasi-

informasi publik. Partisipasi horizotal

terbentuk untuk partisipasi informal

bagaimana masyarakat telah menyampaikan

aspirasinya tanpa ada rasa takut berbeda

dengan terjadi pada situasi formal misalnya

Musrembang masyarakat tertentu yang dapat

hadir diacara tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan

informan berinisial “AK” mengatakan

bahwa:

“Ya.. ngobrol-ngobrol

lah..sesama kawann-kawanya kerja

sambil ngopi bersantai”. (Jumat, 31-

07-2015)

Dalam hal ini tidak ada

perbedaan antara profesi dan status

sosial seseorang saat berada dikedai

kopi. Masyarakat saling berinteraksi

membicarakan apa yang mereka

bicarakan tentang topik-topik terkini.

Berdasarkan hasil

observasi peneliti partisipasi

horizontal terletak dari masyarakat

dan masyarakat. Opini publik sama

terukur dari masyarakat dan

masyarakat tanpa adanya peredaan

Profesi dan status sosial.

Selanjutnya berdasarkan

hasil pengamatan langsung dan

observasi penulis dapat simpulkan

20

bahwakan bahwa isu-isu yang

dibicarakan adalah masalah politik

yang mewarnai pembicaraan yang

ada dikedai kopi dan bentuk

partisipasi yang sering terjadi

dikedai-kedai kopi yaitu partisipasi

horizonntal dimana komunikasi yang

terjadi antara masyarakat dan

masyarakat rutin terjadi. Masyarakat

bebas mengutarakan opini-opini yang

sedang hangat dibincangkan dikedai-

kedai kopi tanpa adanya rasa takut

tidak tebuka seperti dilingkungan

formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari analisa

yang mengacu dari informasi-informasi

yang didapat dari key informan dan

informan serta pengamatan langsung,

maka penulis membuat beberapa

kesimpulan yang merupakan jawaban

dari perumusan masalah. Adapun

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu

Kedai kopi sangatlah berpartisipasi

dalam ruang publik sangat lah positif

karena kedai kopi sebagai ruang publik

dan tidak membeda-bedakan

masyarakat dari segi induvidualis.

2. Bahwa isu-isu yang dibicarakan

adalah isu-isu politik, ekonomi, dan

sosial. Serta Ruang Publik dikedai kopi

membentuk satu opini-opini yang

didalam membahas tentang partai

politik, hal tersebut membuktikan

bahwa ruang publik sebagai wadah

pengontrol pemerintahan serta wadah

beredarnya informasi-informasi publik.

3. Bahwa dikedai kopi membentuk suatu

hubungan sosial antara induvidu

masyarakat, tidak ada pembeda

masyarakat antara lapisan masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan hasil peneliti

menyimpulkan bahwa Masalah ekonomi

yang dihadapi Bintan tidak hanya

dirasakan didaerah tetapi krisis ekonomi

merupakan masalah Nasional. Dengan

banyak masyarakat duduk-duduk dikedai

kopi Serta sebagai sirkulasi keuangan

bagi pemilik kedai kopi menambah

income.

5. Bentuk partisipasi yang terjadi yaitu

partisipasi Horizonntal dimana

komunikasi masyarakat terjadi dikedai

kopi.

2. SARAN

Hendaknya kedai kopi

mempertahakan dampak yang tercipta

secara otomatis sebagai budaya yang

tidak mengkotak-kotakkan masyarakat

umum da hendaknya kedai kopi tidak

megembangkan usahanya ,menginovasi

usahanya kearah mordenisasi yang

cenderng menjauhkan pelanggan dari

masyarakat ekonomi bawah.

Tidak tutup kemungkinan

Kedai kopi seharusnya membuat forum

atau lesehan tersendiri agar masyarakat

ingin berdiskusi lebih nyaman serta

kedai kopi mempunyai komunitas yang

secara langsung menjembatani aspirasi

masyarakat serta ada komunikasi antara

21

pejabat daerah dan masyarakat secara

rutin agar tersalurkannya aspirasi

masyarakat membentuk suatu opini

publik yang tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arseinten, Sherry. 1969. A Ladder Of

Citizen Participation. American

Institution Planning Journal, 35(4)

: 216-224.

Creighton, J. L. 1992. Involving Citizen In

Community Decision Making.

Washington ,D. C : Program For

Community Problem Solving,

National League Of Citizen.

James L, Creighton . 2005. The Public

Participation Hanbook. California:

Los Gatus.

Hebermas, Jurgen. 1991. The Structural

Transformation of The Public

Sphere an Iqury into aCategory of

Bourgeois Society. Cambridge,

Massachusetts : MITPress.

Kim, Pan Suk, et. Al. 2005. Special Report:

Toward Participatory And

Transparent Governance: Report

On the Sixht Global Forum An

Refenting Governance.Public

Administration Review, 65(6) : 646-

654.

Rosener, Judy B. 1978. Citizen Participation

Can We Measure Its Effectiveness

?. Public Administration

Review,38(5): 457-463

Rhodes, R.A.W., dan Bevir, Mark. 2008.

Authors response: politics as

cultural practice. Political Studies

Review (Wiley Online),6 (2): 170–

177.

Sugiono. 2006. Metode Penelitian

Administrasi. Bandung: PT.ALFEBETA.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005.

Manajemen Publik Jakarta, Grasindo.

Thoha, Miftah, 1998, Deregulasi dan

Debirokratisasi dalam upaya meningatkan

Mutu Pelayanan Masyarat, Dalam

Pembagunan Administrasi Di Indonesia,

Pustaka LP3ES, Jakarta.

Yudiatmmaja, Wayu Eko, 2013, Negara

Masyarakat Sipil dan Kebijakkan Publik,

Capiya Publishig, Yogyakarta.

Bintan Dalam Angka. 2013, BPS.

Sumber internet:

http://sejarahbangsaindonesia.blogd

etik.com/2011/03/27/sejarah-kopi/

(Pada 13 Agustus 2015 pukul 19.30

Wib)

http://nationalgeographic.co.id/berit

a/2014/03/kopitiam-kedai-kopi-

pusaka-budaya-cina (Pada13

Agustus 2015 pukul 19.00 Wib)

http://ikalestarii.blogspot.com/2009

/02/jurgen-habermas-public-sphere-

ruang.html (tanggal 19 Agustus

2015 pukul 20.00 Wib)

http://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab

%202%20-05101241004.pdf

(Pada tanggal 22 Agustus 2015

pukul 17.03 Wib)