kebijakan penanganan narkoba - biroren.bnn.go.id · narkotika adalah zat/obat yang berasal dari...

17
KEBIJAKAN PENANGANAN NARKOBA THE 1961 UN SINGLE CONVENTION ON NARKOTIC DRUGS THE 1971 UN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCE AMN : PROT 1972 THE 1988 UN CONVENTION AGAINT ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS & PSICOTROPE SUBSTANCE Mencegah dan Memberantas Narkotika UU No.8 Th.1976 Pengendalian dan Pengawasan UU No.8 Th.1996 Mencegah dan Memberantas Narkotika UU No.8 Th.1976 INTERATED AND BALACED STRATEGY Corner Stone Deklarasi CND 2009 Mengatasi permasalahan obat- obatan dilakukan secara berimbang “Suplay dan Demand”. Pencegahan dan Penegakan Hukum. UNGASS 2016 Perlindungan HAM dan Kesehatan. Bukan Kejahatan tetapi orang sakit. BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1. GLOBAL

Upload: vuongtruc

Post on 20-Aug-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KEBIJAKAN PENANGANAN NARKOBA

THE 1961 UN

SINGLE

CONVENTION ON

NARKOTIC DRUGS

THE 1971 UN

CONVENTION ON

PSYCHOTROPIC

SUBSTANCE

AMN : PROT 1972

THE 1988 UN CONVENTION

AGAINT ILLICT TRAFFIC IN

NARCOTIC DRUGS &

PSICOTROPE SUBSTANCE

Mencegah dan Memberantas

Narkotika

UU No.8 Th.1976

Pengendalian dan

Pengawasan

UU No.8 Th.1996

Mencegah dan

Memberantas Narkotika

UU No.8 Th.1976

INTERATED AND

BALACED STRATEGY

Corner Stone Deklarasi CND 2009

• Mengatasi permasalahan obat-

obatan dilakukan secara

berimbang “Suplay dan

Demand”.

• Pencegahan dan Penegakan

Hukum.

UNGASS 2016

• Perlindungan HAM dan

Kesehatan.

• Bukan Kejahatan tetapi orang

sakit.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. GLOBAL

ASEAN COMMITMENT ON DRUGS

• PREVENTION

• LAW ENFORCEMENT

• DATA COLECTION & DISSEMINATION

OF INFORMATION

• COOPERATION + EXTRA

• REHABILITATION

• ALTERNATIF DEVELOPMEN

“SYNERGY AND GOOD COOPERATION IN REGION”

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2. REGIONAL

A

S

E

A

N

D

R

U

G

F

R

E

E

2015

UNDANG-UNDANG

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

• UU No. 9 Th.1976 Tentang Narkotika

• UU No. 5 Th. 1997 Tentang Psikotropika

• UU No. 22 Th. 1997 Tentang Narkotika

• UU No. 35 Th.2009 Tentang Narkotika

• Deman Reduction &

Supplay Reduction

• Keterpaduan

Pelaksanaan Program

PEMBERANTASAN

KERMA

PENCEGAHAN REHABILITASI

DAYAMAS

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI PADA

SIDANG TERBATAS 24 FEBRUARI 2016

ARGUMENTASI :

• KENAIKAN PREVALENSI PEMAKAI

• JUMLAH KORBAN

• BIAYA EKONOMI DAN MATERI

• BERDAMPAK KEPADA KEJAHATAN LAIN

(NARKOTC RELATED CRIME)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

APA ITU NARKOBA ?

NARKOBA ADALAH :

TRANS NATIONAL CRIME ≠ SERIOUS CRIME

UNDANG-UNDANG NO. 35/2009 TTG NARKOTIKA

NARKOTIKA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan.

Kepentingan yang besar menjaga

Masyarakat dari serbuan Narkoba

Negara ambruk karena tidak cukup

kuat menghadapi masa depan

Menolak hukuman mati :

• Tidak ada konsensus global

• Hukuman mati tidak bertentangan

dengan hukum internasional

• Berbeda Negara berbeda hukum

dan kultur.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Upaya Pemberantasan Narkoba di Wilayah Amerika

& Amerika Latin.

Presiden Pilipina “Rodrigo Duterte”

Negara-negara wilayah sekitar “Mekong River”

TANTANGAN YANG DIHADAPI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM DAN SASARAN

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT INTELIJEN :

• Pemetaan Jaringan/ Sindikat

• Koordinasi dengan Badan-

badan Narkoba di luar BNN

• Pengumpulan informasi

perkembangan narkoba

• Informasi real time

• Dukungan alat Intelijen

Teknologi

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT NARKOTIKA :

• Temukan Jenis-jenis baru

• Sidik & Lidik dari hulu ke hilir

• Temukan Kultivasi tanaman

bahaya

• Pemetaan untuk Alternatif

Developmen

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT P2 :

• Pengawasan prekursor – end

user

• NPS & Jenis-jenis/ Zat baru

• Rekomendasi & kontrol

Importir

• Penyidikan & Penyelidikan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT INTERDIKSI :

• Pengawasan wilayah

perbatasan darat, laut dan udara

• Posko satu atap ASITF

• Prioritas pemenuhan

• Pengungkapan, Lidik & Sidik

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT TPPU :

• Seluruh transaksi keuangan

dicurigai dari Narkoba

• Temukan modus baru transaksi

• Koordinasi dengan PPATK (Data

& Informasi)

• Lidik & SIdik

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT DAKJAR :

• Pengejaran TSK TO & DPO

• Pelatihan

• K-9 dari pengembangan

• Operasi tempat-tempat rawan

(Operasi “Bersinar”)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT WASTAHTI :

• Peningkatan pelayanan/

manusiawi

• Supervisi & Administrasi’

• Keamanan & Penyimpanan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS PERSONIL

DAN EVALUASI PARA PETUGAS

• Kinerja dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Kinerja

Operasional Jumlah Target Capaian baik kwantitas

maupun kualitas

• Pelajari tend pola & Modus yang semakin beragam baik

predikat Crime maupun TPPU

• Memperkuat Koordinasi di Perbatasan

• Pertikaran data & Informasi

• Jangan alergi untuk bekerjasama

TERIMA KASIH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA