kata pengantar -...

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat

terselesaikannya laporan Tahunan untuk Tahun 2018 dari Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II ini.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga ( Prosedur Penyampaian

Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 26 November 2018 serta surat dari Ketua Pengadilan Tinggi

Yogyakarta Nomor: W13.U/2253/KU.01/12/2018 Tanggal 11 Desember 2018 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan 2018.

Laporan Tahunan ini meliputi pelaksanaan tugas pada Tahun 2018 di bidang

Administrasi Teknis Kepaniteraan dan di bidang Administrasi Kesekretariatan . Inti dari Laporan

Kegiatan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Tahun 2018 ini berisi program dan kegiatan

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai upaya evaluasi sistem

peradilan yang lebih baik dan mengarah pada peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, bersih,

cepat, biaya ringan dan bebas dari k\Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II Tahun 2018 masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan petunjuk

sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi kami.

Demikian Laporan Tahunan ini kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Wonosari, 31 Desember 2018

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

Husnul Khotimah,S.H.,M.H

NIP. 197412131999032001

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i

PENGANTAR ................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI.....................................................................................................................iii-iv

BAB I PENDAHALUAN............................................................................................... 1

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI).................................................... 7

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ..................................................... 8

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ............................................................ 16

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.................................................... 18

- Akreditasi Penjaminan Mutu ............................................................... 18

- Posbakum.............................................................................................. 20

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu..................................................... 20

- Perkara Prodeo.................................................................................... 21

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.......................................................... 22

A. SUMBER DAYA MANUSIA................................................................... 23

- Mutasi.................................................................................................... 24

- Promosi................................................................................................. 24

- Pensiun................................................................................................. 25

- Diklat.................................................................................................... 25

B. PENYELESAIAN PERKARA.................................................................. 26

- Jumlah sisa perkara yang diputus......................................................... .26

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu............................................ 26

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ....................... .27

Banding, Kasasi dan PK....................................................................... .28

- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi................................. 29

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.............................. .29

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.................................. .29

D. PENGELOLAAN KEUANGAN............................................................... .35

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP................... .41

- Publikasi perkara (One day one publish)............................................... .42

iv

F. REGULASI TAHUN 2018............................................................................42

BAB IV PENGAWASAN..................................................................................................49

A. Internal........................................................................................................ 49

B. Evaluasi....................................................................................................... 50

BAB V PENUTUP............................................................................................................51

A. Kesimpulan................................................................................................. 51

B. Saran........................................................................................................... 52

DAFTAR LAMPIRAN :

SK Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Nomor: W13.U4/I/SK.KPN/I/2019 Tanggal

3 Januar i 2019 Perihal Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II Tahun 2018

1

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pembangunan Nasional merupakan usaha mewujudkan tujuan nasional seperti

yang tecantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi

segenap tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencendaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga pada hakekatnya pembangunan nasional

adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berawal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep

Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 trntang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Salah satu upaya untuk memantapkan sistem hukum nasional ialah melalui

penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggungjawab. Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sebagai satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan umum yang

tepat agar tugas pokok dan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam

merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang

diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif

dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung. Untuk itu Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah

mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI,

termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2025. Cetak Biru Mahkamah

Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang-bidang apa saja yang harus terus

ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus

dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

2

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektifitas dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proposional.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan

profesioanl.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan

jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima,

9. Memiliki manajeman informasi yang manjamin akuntabilitas. kredibilitas dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

.

B. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sebagai salah satu kepanjangan tangan Mahkamah

Agung mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WONOSARI YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II tersebut merupakan kondisi yang diharapkan

dapat memotifasi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dalam manjalanklan

aktifitas. Pernyataan Visi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II tersebut memiliki pokok

pengertian bahwa yang ingin dicapai melalui Visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri

Wnosari Kelas II sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh

hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam

melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

Berdasarkan Visi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yang ditetapkan tersebut, maka

ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sebagai fokus program kerja

untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II tersebut adalah:

3

MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yang telah ditetapkan.

Misi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dirimuskan dalam rangka mencapai visinya, yaitu

untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal.

Pelaksanaan tupoksi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakan hukum dan keadilan. Adapun

Misi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari

Penjelasan Makna Misi:

Misi pertama “Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II”

maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif

adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta

kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Negeri Wonosari Kelas II secara efektif. Sebagai konsekunsi dari penyatuan atap, di mana badan

peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial

(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi,

administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia. Harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang

diembannya. Hal penting yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran

berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di

seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II juga

mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional)

yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan

pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman

dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang

berkembang.

4

Misi kedua “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Pada Pencari Keadilan”

maksudnya Tugas Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah menyelenggarakan peradilan

guna menegakan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam

memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Perbaikan

yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II selain menyentuh aspek yudisial

yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan

pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, sebagaimana sesuai

dengan tugas Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yaitu menerima, memerika dan memutus

perkara yang masuk dengan cepat dan akurat sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga

menghasilkan putusan yang cepat tidak berbeli-belit dan memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat sehingga para pencari keadilan tidak mengajukan upaya hukum.

Misi ketiga ”Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas

II” maksudnya adalah Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II akan

menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga

mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kemimpinan dan manajerial). Terkait

aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan

hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan

badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi Dengan kata lain, pimpinan

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II harus memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II menitik

beratkan pada peningkatan kualitas kepimpinan dengan membangun dan mengembangkan

kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II” maksudnya adalah Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari

keadilan kepada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II. Upaya menjaga kredibilitas akan

dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,

adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban

kepentingan di dalam Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II itu sendiri. Melalui keterbukaan

informasi dan pelaporan internal personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai

jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta

5

panghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip

transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya

dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk mewujudkannya.

C. KEBIJAKAN MUTU

“Dengan etos kerja dan semangat tanggap ing sasmita dalam pelayanan Pengadilan

Negeri Wonosari Kelas II bertekad melaksanakan pelayanan berkualitas dan tepat waktu pada

masyarakat pencari keadilan.”

Dengan uraian kebijakan mutu Pengadilan Negeri Wonosari kelas II sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan dengan

tulus dan ikhlas.

2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.

4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II.

5. Meningkatkan profesional aparat pengadilan.

6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat

pencari keadilan.

7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.

D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-

Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa Setiap Kepala Satuan Kerja wajib

menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas

pokok Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II terus mengoptimalkan program kerja dalam suatu

bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur

secara terencana dan terukur, karena suatu perencanaan yang strategis diharapkan dapat

meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat

pencari keadilan.

Perencanaan Strategis di mulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasulkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima

6

tahun. Penetapan tujuan disesuaiakan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

Dengan telah ditetapkannya tujuan strategis, maka ditentukanlah sasaran strategis yang

akan dicapai. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasulkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah

sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

7

B A B II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jonto

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi

dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan

agama serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/I/1993, sedangklan

dalam pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan berpedoman pada buku I dan II

Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/001/SK/I/1991.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta pedoman pelaksanaan

tugas tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan

fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan

oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

citra dan dibawah Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan

meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-

tugas teknis dan administrasi yudisial maupun tugas-tugas administrasi umum.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan

di dampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di

Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan

seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum di suatu Pengadilan.

Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dipimpin oleh Panitera

membawahi:

1. Wakil Panitera

2. Panitera Muda Hukum

3. Panitera Muda Pidana

4. Panitera Muda Perdata

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dipimpin oleh Sekretaris

mambawahi:

8

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sesuai dengan Perma

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

adalah sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, untuk mewujudkan pelayanan yang berkwalitas

diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi

para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan

9

(pelanggan) untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh

aparatur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah penetapan tertulis

mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP dibuat

untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan

menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun matrik SOP Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II adalah sebagai berikut:

NO. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

I SOP Teknis

Pengadilan

Tingkat

Pertama

1. Ketua 14 1. SOP Rapat Dinas

2. SOP Pendelegasian Menghadiri

Undangan

3. SOP Penunjukkan Pejabat

Pengganti (PLH/PLT)

4. SOP Penerimaan Tamu KPN

5. SOP Pengawasan Bidang

6. SOP Penunjukkan Tim Pelaksana

Kegiatan

7. SOP Penunjukkan Majelis Hakim

8. SOP Permohonan Eksekusi Riil

Perkara Perdata

9. SOP Permohonan Sita Eksekusi

Perkara Perdata

10. SOP Pelayanan Penerimaan

Perkara Prodeo

11. SOP Proses Penyelesaian Grasi

12. SOP Proses Penyelesaian

Permohonan Diversi


10

Permohonan Perlindungan Saksi/

Korban


Permohonan Perpanjangan

Penahanan Dari Penyidik

2. Wakil Ketua 6 1. SOP Proses Penyelesaian

Permohonan Ijin/Persetujuan

Penyitaan



Penggeledahan

3. SOP Penunjukkan Hakim untuk

mengadili perkara Tindak Pidana

Ringan


mengadili perkara Pelanggaran

Lalu Lintas

5. SOP Penyelesaian Permohonan

perpanjangan penahanan

6. SOP Penegakan Kedisiplinan

3. Hakim 10 1. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa

2. SOP Persidangan Perkara Pidana

Anak


Cepat (Tipiring)


Cepat (Lalu Lintas)


Praperadilan

6. SOP Persidangan Perkara Perdata

Permohonan


Gugatan

8. SOP Gugatan Sederhana

9. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana Oleh Hakim

Tunggal

11

10. SOP Hakim Pengawas Bidang

4. Panitera 3 1. SOP Pelaksanaan Lelang Eksekusi

2. SOP Penunjukkan Panitera

Pengganti

3. SOP Penunjukkan Juru Sita/JSP

5. Panitera Muda

Pidana

17 1. SOP Proses Perkara Pidana Biasa

(Dewasa)

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara

Pidana Anak


Pidana Singkat


Pidana Cepat (Tipiring)

5. SOP Proses Penyelesaia Perkara

Pidana Cepat lalu lintas

6. SOP Proses Penyelesaian upaya

hukum banding


hukum kasasi

8. SOP Proses penyelesaian upaya

hukum praperadilan

9. SOP Proses Penyelesaian grasi


permohonan ijin/persetujuan

penyitaan

11. SOP Proses penyelesaian


penggeledahan


Permohonan Diversi

13. SOP Proses Penetapan

Perlindungan Saksi

14. SOP Proses Perpanjangan

Penahanan KPN dari Penyidik

12

15. SOP Proses Surat ijin besuk

16. SOP Pengelolaan surat masuk

kepaniteraan pidana

17. SOP Pengelolaan surat keluar

kepaniteraan pidana

6. Panitera Muda

Perdata

20 1. SOP Perkara Perdata Permohonan

2. SOP Perkara Perdata

Gugatan/Perlawanan apabila

mediasi tidak berhasil/berhasil

3. SOP Delegasi Panggilan/

Pemberitahuan (dari Pengadilan

Negeri Lain)

4. SOP Banding Perkara Perdata

5. SOP Kasasi Perkara Perdata

6. SOP Peninjauan Kembali Perkara

Perdata


Perkara Perdata


Perkara Perdata

9. SOP Pelayanan Penerimaan

Perkara Prodeo


Gugatan sederhana oleh Hakim

tunggal

11. SOP Gugatan sederhana keberatan



14. SOP Perkara perdata penawaran

pembayaran tunai dan konsignatie

15. SOP Penyelesaian Minutasi

Perkara Perdata

16. SOP Pemberitahuan Putusan


13

Upaya Hukum

18. SOP Delegasi Ke Pengadilan Lain

19. SOP Penerimaan Berkas Perkara

Upaya Hukum

20. SOP Pengembalian Sisa Panjar

7. Panitera Muda

Hukum

13 1. SOP Laporan Perkara

2. SOP Pendaftaran Badan Hukum

3. SOP Pendaftaran Surat Khuasa


Insidentil

5. SOP Kerja sama POSBAKUM

6. SOP Layanan Hukum

7. SOP Pengaduan/SIWAS

8. SOP Pembuatan Surat keterangan

Penelitian

9. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

10. SOP Pelayanan Informasi

11. SOP Pengelolaan Surat Keluar

12. SOP pengelolaan surat masuk

13. SOP Proses Penyelesaian Surat

keterangan Bebas Pidana

8. Panitera

Pengganti

5 1. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Pidana Biasa

2. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Pra Peradilan


Perkara Pidana Anak


Perkara Perdata Gugatan


Perkara Perdata Permohonan

9. Juru Sita / JSP 6 1. Sop Juru Sita/Jurusita Pengganti

Panggilan Sidang

2. Sop Jususita / Jurusita Pengganti

Relaas Pemberitahuan Isi

14

Penetapan / Putusan


Pemberitahuan Pernyataan

Banding/Kasasi


Penyerahan Memori Banding/

Kasasi


Relaas Pemberitahuan Penyerahan

Kontra Memori Banding/Kasasi/Pk


Relaas Pemberitahuan Memeriksa

Berkas / Inzage Perkara Banding

Kepada Pembanding / Terbanding

II Non Teknis

10. Sekretaris 5 1. SOP Perencanaan Program dan

Kegiatan

2. SOP Pengelolaan DIPA

3. SOP Rapat Kesekretariatan

4. SOP Penunjukkan Pemakain BMN


Pengelola Keuangan

11. Kasubbag.

Umum dan

Keuangan

25 1. SOP Pengelolaan Perpustakaan

2. SOP Pengelolaan persediaan

3. SOP Pengelolaan barang Milik

Negara

4. SOP Pengelolaan dan pengiriman

surat keluar


6. SOP pemeriksaan pengelolaan

barang milik negara

7. SOP pembuatan spesimen tanda

tangan

8. SOP pembuatan KIPS SPM

9. SOP Rencana Penarikan Dana

10. SOP Pengajuan uang UP

11. SOP Pengajuan gaji induk, gaji

susulan, kekurangan gaji

12. SOP pengajuan uang makan,

lembur

13. SOP pengajuan belanja modal

14. SOP pertanggungjawaban di muka

15

remunerasi

15. SOP pengelolaan PNBP

16. SOP Penyusunan LRA manual

17. SOP penyusunan laporan keuangan

18. SOP pemeriksaan Bendahara

Pengeluaran

19. SOP pengamanan kantor

20. SOP penyusunan laporan

rekonsiliasi

21. SOP Pengamanan Tamu

22. SOP Pengaman Ruang Sidang

23. SOP Pengamanan Demontrasi/

Kerusuhan

24. SOP Pengamanan Piket Malam

25. SOP Pengamanan Kebakaran

12. Kasubbag.

Kepegawaian

dan Ortala

16 1. SOP kenaikan gaji berkala

2. SOP pengusulan kenaikan pangkat

3. SOP usulan promosi jabatan

4. SOP pembuatan SKP

5. SOP pengelolaan surat keluar


7. SOP penyelesaian permohonan cuti

8. SOP penyelesaian surat tugas

9. SOP usulan pensiun hakim dan

pegawai

10. SOP usulan Karpeg, Taspen, Karis/

Karsu

11. SOP Absensi

12. SOP Hukuman Disiplin

13. SOP Laporan Bulanan Pegawai

14. SOP Laporan Triwulan

Kepegawaian

15. SOP Pembuatan DUK

16. SOP Pembuatan DP3 PNS

13. Kasubbag.

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

10 1. SOP Penyusunan Anggaran

2. SOP Laporan Bulanan

3. SOP Laporan tahunan

4. SOP Penyusunan LKjIP

16

5. SOP Penusunan Dokumen SAKIP

6. SOP Laporan E-monev anggaran

dan bappenas

7. SOP Penyusunan RUP dan SIRUP

8. SOP revisi anggaran (RKAKL)



Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka

penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja

dan pengembangan potensi PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil ditentukan, bahwa yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS

adalah Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dengan ketentuan

paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Tujuan penilaian prestasi kerja

adalah untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajeman kinerja yang

berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa sasaran kerja pegawai ( SKP),

penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kwantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap

kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan

antara realisasi kerja dengan target yang ditetapkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memberlakukan SKP sejak terbitnya Surat

dari Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 036/SEK/PER/VI/2011 tantang Sasaran Kinerja Jndividu

dan memberlakukan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang

ketentuan pelaksana peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja

PNS.

Setiap tahunnya, Mahkamah Agung RI memerintahkan seluruh Badan Peradilan yang

berada di bawahnya untuk menginput laporan penilaian prestasi kerja PNS pada SIKEP dan

menyesuaikannya dengan data SKP yang telah diisi oleh PNS pada masing-masing satker.

Adapun SKP PNS dilingkungan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Tahun 2018


17

No. Nama Jabatan Jumlah

Kegiatan

Tahun

2018

Ket

1. Husnul Khotimah,S.H.,M.H Ketua 10

2. Aria Verronica,S.H.,M.H Hakim 4

3. Nataline Setyowati,S.H.M.H Hakim 4

4 Agung Budi Setiawan, S.H.,M.H Hakim 4

5 Agung Sulistiono,S.H Hakim 4

6 Melia Nur Pratiwi,S.H.,M.H Hakim 4

7. Suyantoko,S.H Panitera 18

8. Tasiman,S.H.,M.H Sekretaris 14

9. Sototo,S.H Wakil Panitera 12

10. Antiningsih,S.H Panmud Hukum 10

11. Diranto,S.H Panmud Perdata 11

12. Suparlan,S.H Kasubbag Umum

Keuangan

14

13. Juni Budi Utami,S.H Kasubbag PTIP 12

14. Arief Noor Rahman,S.T Kasubbag

Kepegawaian

Ortala

12

15. Dwi Djatmini,S.H PP 13

16. Kabiran,S.H PP 13

17. Salidi,S.H PP 13

18. Sami Rahayu.S.H PP 13

19. Sri Hartini,S.H PP 13

20. Yuntariningsih,S.H PP 13

21. Heri Kusyanto,S.H PP 13

22. Mujiyanta,S.H PP 13

23. Oktavia Mariana

Wijayanti,S.H.,M.H

PP 13

24. Sri Nurharyanti,S.H PP 13

25. Sularmi PP 13

26. Jumali,S.H PP 13

18

27. Parjiya JS 7

28. Mujiyana,S.H JS 7

29. Sri Subiyandini JSP 5

30. Saminem JSP 5

31. Slamet Kardijono JSP 5

32. Supriyono JSP 5

33. Suryanto,S.H JSP 5

34. Prasetyo,S.T Pengadministrasi

Umum

8

35. Purwanita C,S,E,.MBA Pengadministrasi

Umum

8

36. Imam Supriyo JSP 5

37. Sigit Suryanto S.H Pengadministrasi

Umum

16

38. Wahyuni Tri Atmojo,S.H Pengadministrasi

Umum

18

39. Mulat Prahesti,Amd Pengadministrasi

Umum

10

40. Asmita BR. Sitepu,S.H Pengadministrasi

Umum

12

41. Agus Suprapto Pengadministrasi

Umum

11

42. Supardiyono Pengadministrasi

Umum

15

43. Kartikawati,S.H CPNS/CAKIM 12

44. Dita Ardianti,S.H CPNS/CAKIM 12

45. Sukmandari Putri,S.H CPNS/CAKIM 12

46. Marceliani Puji Mangesti,S.H CPNS/CAKIM 12

B. Pelayanan Publik Yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali

dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan

membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor:

19

1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO

9001.2008 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent.

Tujuan Akreditasi penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa Kinerja

Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE).

Program Akreditasi Penjaminan Mutu adalah program peningkatan pelayanan

peradilan khususnya kepada pencari keadilan dengan cara menggunakan anggaran yang

sudah ditetapkan, baik di dalam DIPA 01 maupun DIPA 03 dengan tepat guna dan tepat

sasaran. Penggunaan anggaran dengan tepat guna dan tepat sasaran akan menghasilkan

pelayanan lembaga peradilan. Inilah konsep dasar dari Program Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Inilah pemikiran Bapak

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Dr. H. Herri Swantoro,

S.H.,M.H., yang menjadi landasan bagi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk

melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu.

Inovasi layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Layanan Ramah Difabel

2. Manajemen Persuratan

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Pengarsipan E-Doc Perkara

5. Anjungan Media Informasi

6. Sinkronisasi Data PNBP

7. Manajemen Buku Perpustakaan

8. Ruang Teleconference

9. Antrian PTSP

10. Monitor Display

11. Aplikasi Tilang

12. Ruang Laktasi

13. Antrian Sidang

Setelah dilakukan Asistensi Tahap I dan Asistensi Tahap II oleh Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, akhirnya Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

mendapatkan Sertifikat Akreditasi dengan nilai “A” (Excellent) sesuai dengan Surat

Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 19 Juli 2017 Nomor:

1295/DJU/SK/OT.01.3/7/2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan

Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.

20

2. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos Layanan Hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II salah satu pengadilan yang memperoleh anggaran

Posbakum dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA

No.005.03.099130/2018. Adapun Lembaga Bantuan Hukum yang ada dan bertugas di

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II setelah dilakukan proses pengadaan adalah YLKBH

HANDAYANI. Pelayanan dari Posbakum adalah sebagai berikut:

a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;

c. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;

d. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam

UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau

advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-cuma;

e. Layanan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Masyarakat tidak mampu secara ekonomi hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen

sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu

b. Jamkesmas/KKM/Kartu Raskin/PKH

c. Dokumen lain yang terkait dengan keterangan tidak mampu.

Berikut Capaian Realisasi Anggaran Posbakum s.d Bulan Desember 2018

Kode Jenis Kegiatan Pagu Realisasi s.d

Desember

2018

Sisa Dana

1049.003 Posbakum Rp. 48.000.000 Rp. 48.000.000 -

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk Tahun 2018 tidak mendapat alokasi

anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu

21

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya perkara) diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Badilum Nomor:

52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun2014 tentang Petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di

Pengadilan.

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II pada Tahun Anggaran 2018 ini mendapat

alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA

No.005.03.099130/2018 untuk perkara prodeo(pembebasan biaya perkara) . Namun karena

sulitnya merealisasi anggaran tersebut maka sampai dengan bulan Desember 2018 ini

anggarannya masih utuh, hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang mengajukan

perkara baik perkara pidana maupun perdata yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara.

Padahal dari Satker Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah melakukan sosialisasi ke

masyarakat melalui Siaran Radio Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, hasil

MOU kerjasama antara Pengadilan Negeri Wonosari dengan Radio Dhaksinarga, akan tetapi

tetap tidak ada perkara yang ditangani melalui prodeo.

Berikut Capaian Realisasi Anggaran Prodeo s.d bulan Desember 2018

Kode Jenis Kegiatan Pagu Realisasi s.d

Desember

2018

Sisa Dana Ket.

1049.1066 Perkara

peradilan

umum yang

diselesaiakn

melalui

pembebasan

biaya perkara

1.580.000 Nihil 1.580.000 0%

22

B A B III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan

penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut

bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien.

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Untuk dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai

batasan dalam membuat perencanaan pembinaan. Kebijakan pembinaan para Hakim lebih

ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan kepimpinan dan kepribadian.

Karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya

manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di lingkungan Pengadilan.

Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang berada di

barisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan

masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan akan

berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu pengawasan terhadap Hakim dilakukan

secara berjenjang mulai dri pengawasan melekat dari atasan langsung Pengadilan Tinggi sampai

dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Selain itu secara langsung atau tidak

langsung Hakim diawasi publik.

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II merupakan subbagian organisasi pelaku kekuasaan

kehakiman yakni sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam menjalankan tugas pokok dan

kewenangan yang telah ditetapkan akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut bekerja secara

system. Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik diperlukan

pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gaerah kerja serta

meningkatkan kemampuan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama oleh unsur pimpinan.

Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat pengawasan guna memberikan petunjuk dan

pembinaan secara langsung kepada masing-masing bagian untuk meningkatkan mutu,

waktu dan ketepatan pelayanan setiap bulan pada minggu kedua

2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Ketua, Wakil Ketua dan Pejabat

struktural , rapat pengelola keuangan, rapat dengan tenaga kontrak.

23

3. Secara rutin mengadakan apel pagi disetiap hari Senin dan apel sore di setiap hari Jumat

sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

4. Mengadakan kegiatan upacara hari-hari besar Negara seperti HUT RI, Hari Pahlawan,

Hari Lahirnya Pancasila, Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI, dan lain-lain guna

pembinaan kepada seluruh pegawai akan pentingnya rasa nasionalisme.

A. Sumber daya Manusia

Pada saat ini kekuatan personil pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah 55 orang yang diklasifikasi sebagai

berikut:

a. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan:

NO. FORMASI JUMLAH KETERANGAN

1. Ketua 1 -

2. Wakil Ketua - -

3. Hakim 5 -

4. Panitera 1 -

5. Sekretaris 1 -

6. Wakil Panitera 1 -

7. Panitera Muda Hukum 1 -

8. Panitera Muda Pidana - -

9. Panitera Muda Perdata 1 -

10. Kasubbag Umum dan

Keuangan

1 -

11. Kasubbag Perencanaan

TI dan Pelaporan

1 -

12. Kasubbag

Kepegawaian dan

Ortala

1 -

13. Panitera Pengganti 12 -

14. Juru Sita 2 -

15. Juru Sita Pengganti 6 -

16. Staf 8 -

17. Tenaga Honorer 9 -

Jumlah pegawai dan

tenaga honorer

55 -

24

b. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan:

Go

l.

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jml

. E D C B A D C B A D C B A D C B A

- - - 2 15 10 11 6 - - 2 - - - - 46

c. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan:

Gol. Jenis Kelamin Pendidikan

Jml. L P SD SMP SMA DIII S1 S2 S3

I - - - - - - - -

II 2 - - - 2 - - - -

III 20 22 7 1 28 6

IV 1 1 - - - - - 2 -

1. Mutasi dan Promosi

Selama Tahun 2018, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II terjadi promosi dan mutasi

jabatan baik mutasi masuk maupun keluar antara lain:

Mutasi dan Promosi Masuk Tahun 2018

N

o.

Nama/NIP Gol.

Ruang

No/Tgl.SK Jabatan

Lama

Jabatan

Baru

TMT

1. Husnul Khotimah,S.H.,M.H

NIP.197412131999032002

IV/a 1619/DJU/SK/KP.04.

5/10/2017 Tgl. 24-10-

2017

KPN Praya KPN

Wonosari

11-01-2018

Mutasi dan Promosi Keluar Tahun 2018

No Nama/NIP Gol.

Ruang

No/Tgl SK Jabatan

lama

Jabatan Baru TMT

1. Ayun

Kristiyanto,S.H.,M.H

NIP.1977041520001210

01

IV/a 1928/DJU/SK/KP.04.5/9/2

018 Tgl. 26-09-2018

WKPN

Wonosari

KPN

Semarapura

09-11-

2018

25

2. Sri Martono,S.H.,M.H

NIP.19661210198703

1003

III/d 1567/DJU/SK/KP.04.5/7/2

018 Tgl. 10-07-2018

Panmud

Pidana

PN

Wonosari

Panitera PN

Rantau

29-08-

2018

3. M.Buchary Kurniata

T,S.H.,M.H

NIP.1968050319960310

01

IV/b 1619/DJU/SK/KP.04.5/10/

2017 24 Okt 2017

KPN

Wonosari

KPN

Wonosobo

05-01-

2018

2. Pensiun

Untuk Tahun 2018 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II yang memasuki masa pensiun


NO NAMA/NIP GOL.

RUANG

NO.TGL.SK MASA

KERJA

GOL.

MASA

KERJA

PENSIUN

TMT

- - - - - -

3. Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Untuk meningkatkan sumber daya manusia serta memperdalam ilmu bagi pegawai pada

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah diikutkan Pendidikan Dan Latihan yang diikuti oleh

pegawai tenaga teknis dan non teknis diantaranya:

No. Nama/NIP Nama Diklat Penyelenggara Waktu Ket.

1. Tasiman,S.H.,M.H

NIP.197308161994031001

Diklat Pim tingkat III

angkatan XI Tahun

2018

Pusdiklat Kumdil 23April s.d 7

September

2018

-

2. Agung Budi Setiawan,S.H.,M.H

NIP.197901202003121002

Seleksi serta Diklat

Sertifikasi Hakim

Tipikor

Balitbang

Diklat

kumdil

16 s.d.30 April

2018

-

3. Dita Ardianti,S.H

NIP.199308082017122001

Program Diklat Calon

Hakim (PPC) terpadu

angkatan III

kingkungan peradilan

umum gelombang III

Balitbang

Diklat

kumdil

19 Agustus s.d

1 September

2018

4. Kartikawati,S.H

NIP.199304202017122001


Hakim (PPC) terpadu

angkatan III


umum gelombang III

Balitbang

Diklat

kumdil

19 Agustus s.d

1 September

2018

26

5. Marceliani Puji Mangesti,S.H

NIP.198706172017122001


Hakim (PPC) terpadu

angkatan III


umum gelombang III

Balitbang

Diklat

kumdil

19 Agustus s.d

1 September

2018

6. Sukmandari Putri,S.H

NIP.199308052017122001


Hakim (PPC) terpadu

angkatan III


umum gelombang III

Balitbang

Diklat

kumdil

-19 Agustus s.d

1 September

2018

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Tahun 2018


No. Jenis Perkara Sisa +

Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Sisa

perkara

Keterangan

1. Pidana Biasa 194 163 31 Sisa 2017 = 23

2. Pidana Cepat

(Tipiring)

19 19 - -

3. Pidana Praperadilan - - - -

4. Pidana Khusus Anak 12 12 - Sisa 2017 = 2

5. Perdata Gugatan 58 43 15 Sisa 2017 = 12

6. Perdata Gugatan

Sederhana

3 3 - Sisa 2017 = 0

7. Perdata Permohonan 93 92 1 Sisa 2017 = 1

8. Perdata Eksekusi 52 22 30 Sisa 2017 = 22

9. Pidana Cepat (lalu

Lintas)

21037 21037 -

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

27


Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Perkara

Diputus

Tepat

Waktu

Keterangan

1. Pidana Biasa 194 163 Sisa 2017=23

2. Pidana Cepat

(Tipiring)

19 19 -

3. Pidana

Praperadilan

- - -

4. Pidana Khusus

Anak

12 12 -

5. Perdata Gugatan 58 43 Sisa 2017=12

6. Perdata Gugatan

Sederhana

3 3 -

7. Perdata

Permohonan

193 92 Sisa 2017=1

8. Pidana Cepat

(Lalu Lintas)

21037 21037 -

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Banding


Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Perkara

Banding

Perkara

yang tidak

Banding

1. Pidana Biasa 194 163 3 160

2. Pidana Cepat 19 19 - 19

3. Pidana

Praperadilan

- - - -

4. Pidana Khusus

Anak

12 12 - 12

5. Perdata Gugatan 58 43 5 38

6. Perdata Gugatan

Sederhana

3 3 - 3

7. Perdata

Permohonan

193 92 0 92

28

b. Kasasi


Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Perkara

Kasasi

Perkara

yang tidak

Kasasi

1. Pidana Biasa 194 163 3 160

2. Pidana Cepat

(Tipiring)

19 19 0 19

3. Pidana

Praperadilan

- - - -

4. Pidana Khusus

Anak

12 12 0 12


6. Perdata Gugatan

Sederhana

3 3 0 3

7. Perdata

Permohonan

93 92 0 92

8. Pidana Cepat

(Lalu Lintas)

21037 21037 0 21037

c. Peninjauan Kembali (PK)


Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Perkara PK Perkara

yang tidak

PK

1. Pidana Biasa 194 163 0 163

2. Pidana Cepat

(Tipiring)

19 19 0 19

3. Pidana

Praperadilan

- - - -

4. Pidana Khusus

Anak

12 12 0 12


6. Perdata Gugatan

Sederhana

3 3 0 3

7. Perdata

Permohonan

93 92 0 92

8. Pidana Cepat

(Lalu Lintas)

21037 21037 0 21037

29

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

No. Jenis Perkara Perkara

Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Berhasil

Mediasi

Keterangan

1. Perdata Gugatan 58 43 6

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No. Jenis Perkara Perkara

Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Berhasil

Diversi

Keterangan

1. Pidana Khusus

Anak

- - - -

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Tanah

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II memiliki 4 sertifikat tanah sudah atas nama

Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI, Tanah di Pengadilan Negeri Wonosar kelas II

berjumlah 4 tempat yaitu:

a. Tanah untuk Bangunan Kantor seluas 2.891 M2 terletak di Jalan Taman Bhakti No.1

Wonosari.

b. Tanah untuk Bangunan Rumah Dinas Ketua PN seluas 374 M2 terletak di Jalan KH

Agus Salim Kepek Wonosari.

c. Tanah untuk Bangunan Rumah Dinas Wakil Ketua PN seluas 570 M2 terletak di

Jalan Kolonel Sugiyono Wonosari.

d. Tanah untuk Bangunan Rumah Dinas Hakim dan Panitera seluas 2.295 M2 terletak di

Jalan Taman Bhakti No. 1 Wonosari, tepatnya dibelakang Kantor Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II.

2. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II terdiri dari 2 Bangunan

yaitu Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Rumah Dinas, disamping itu

mempunyai Mushola yang terletak di dalam Kantor Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II berdiri diatas tanah seluas 2.891 M2,

luas tanah untuk bangunan 1.094 m2 berlantai 2, selebihnya untuk halaman dan jalan,

30

terletak di sebelah utara kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tepatnya di

Jalan Taman Bhakti No.1 Wonosari.

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sejak tanggal 1 Agustus 1984 menempati

Gedung Baru yang terletak di Jalan Taman Bhakti No.01 Wonosari Telp. (0274) 391384.

Dibangun berdasarkan Surat Persetujuan DIPA Tahun Anggaran 1980/1981 No.

38/XIII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980. Saat ini gedung Pengadilan Negeri Kelas II

Wonosari sudah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung yang dibangun dengan

menggunakan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana gedung:

No. Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 1

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sidang Umum 2

9. Ruang Panitera Pengganti 1

10. Ruang Pidana 1

11. Ruang Perdata 1

12. Ruang Hukum 1

13. Ruang Umum dan Keuangan 1

14. Ruang Kepegawaian dan Ortala 1

15 Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan 1

16. Ruang Tunggu Jaksa 1

17. Ruang Sidang Anak 1

18. Ruang Mediasi 1

19. Ruang Posbakum 1

20. Ruang Laktasi 1

21. Ruang Tahanan 1

22. Mushola 1

23. Ruang arsip 1

24. Ruang perpustakaan 1

25. Ruang tunggu anak 1

31

26. Toilet difabel 1

27. Toilet umum/karyawan 3

28 Ruang tunggu tamu terbuka 2

Sarana/prasarana fasilitas perkantoran

No. Sarana/prasarana fasilitas perkantoran Jumlah Keterangan

1. Mesin ketik manual standar 5 Rusak berat

2 Mesin ketik manual 4 Rusak berat

3 Mesin hitung/kalkulator 4 Baik

4. Mesin stensil 1 Rusak berat

5. Mesin foto copy 1 Rusak ringan

6. Lemari besi/metal 25 Baik

7. Lemari kayu 27 Baik

8. Rak besi 5 Baik

9. Rak kayu 16 Baik

10. Filing cabinet besi 2 Baik

11. Brankas 2 Baik

12. CCTV 1 Baik

13. Papan visual/papan nama 30 Baik

14. Peta 1 Baik

15. Mesin absensi 2 Rusak ringan

16. LCD Proyektor 1 Baik

17. Papan Pengumuman 1 Baik

18. Parkakas kantor lainnya 3 Baik

19 Meja kerja kayu 155 Baik

20 Kursi besi 41 Baik

21 Kursi kayu 60 Baik

22 Sice 26 Baik

23 Bangku panjang kayu 25 Baik

24 Meja komputer 6 Baik

25 Tempat tidur kayu 3 Baik

26 Meja telpon 2 Baik

27 Meja resepsionis 1 Baik

32

28 Scetcel 3 Baik

29. AC spit 27 Baik

30. Kipas angin 5 Rusak ringan

dan berat

31 TV 11 Baik

32 Sounsistem 2 Baik

33 Wereles 2 Baik

34 Unit powerspley 16 Baik

35 Alat hiasan 5 Baik

36 Lambang Garuda Pancasila 1 Baik

37 Gambar Presiden dan Wakil 2 Baik

38 Tiang bendera 2 Baik

39 Lambang instansi 2 Baik

40 Kamera digital 1 Baik

41 LCD monitor 1 Baik

42 Pesawat telpon 13 Baik

43 Faximel 3 Baik

44 Internet 1 Baik

45 PC unit 41 Baik

46 Laptop 21 Baik

47 Personal komputer lainnya 1 Baik

48 Komputer unit lainnya 1 Baik

49 Scenner 4 Baik

50. CPU 1 Baik

51 Printer 36 Baik

52 Eksternal/fortabel hardisk 5 Baik

53 Peralatan komputer lainnya 7 Baik

54 Server 3 Baik

55 Modem 2 Baik

56 Wereles aces poin 13 Baik

57. Switch 11 Baik

58. Peralatan komputer lainnya 1 Baik

59. Boor Kertas 4 Baik

60. HT 4 Baik

33

61. Alat Pemadam Api Ringan 10 Baik

62. Exhause 9 Baik

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II sampai dengan

bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Kendaraan Roda Dua

No. Uraian

No.Polisi dan

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan/

Pemegang Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Supra Fit AB 2707 EW

dan 2004 V Operasional

2. Supra X AB 2138 W

dan 2009 V Kasubbag PTIP

3. Supra X AB 2137 W

dan 2009 V Wakil Panitera

4. Mega Pro AB 2228 GD

dan 2005 V Sekretaris

5. Mega Pro AB 2229 GD

dan 2005 V

Kasubbag Umum

dan Keuangan

6. Mega pro AB 6841 DD


7. Mega Pro AB 6842 DD

dan 2005 V

Kasubbag

Kepegawaian dan

Ortala

8. Mega Pro AB 5984 DW

dan dan 2005 V Panmud Perdata

34

9. Win AB 2754 CD


Kendaraan Roda Empat

No. Uraian

No.Polisi dan

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan/

Pemegang Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Innova AB5 D V Ketua

2. Innova AB 1034 D

dan 2007 V Wakil Ketua

3. Avansa AB 1496 BD

dan 2011 V Panitera

Rumah Dinas

No. Uraian Jumlah

Kondisi

Keterangan/Penghuni

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1.

Rumah

Dinas

Ketua

1 V Ketua

2.

Rumah

Dinas

Wakil

Ketua

1 V Kosong

3.

Rumah

Dinas

Panitera

1 V Panitera

35

4.

Rumah

Dinas

Hakim

7 V 5 ditempati Hakim dan 2

kosong

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Keterangan Jumlah Prosentase

Pagu 4.534.657.000 100%

Realisasi 4.426.440.049 98%

Sisa 108.216.951 2%

2. Belanja Barang Operasional


Pagu 767.763.000 100%

Realisasi 761.496.201 0,99

Sisa 6.266.799 0,01

3. Belanja Barang Non Operasional


Pagu 40.555.000 100%

Realisasi 39.836.320 98%

Sisa 718.680 2%

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal


Pagu 358.000.000 100%

Realisasi 355.111.000 99,19%

Sisa 2.889.000 0,81%

36

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang


Pagu 125.488.000 100%

Realisasi 115.509.900 92%

Sisa 9.978.100 8%

Berikut ini disajikan tabel realisasi anggaran TA. 2018.

GAMBAR REALISASI ANGGARAN TA. 2018

37

REKAPITULASI

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA

TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO. JENIS

BELANJA

TAHUN 2017 TAHUN 2018

PAGU DIPA REALISASI SISA DANA PAGU DIPA REALISASI SISA DANA

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp

1 PENGADILAN NEGERI WONOSARI

B. Pegawai 4.472.738.000 4.226.583.085 94.50% 246.154.915 4.534.657.000 4.426.440.049 97.93% 108.216.951

B. Barang Opr 813.833.000 778.485.260 95,66% 35.347.740 767.763.000 761.496.201 99.18% 6.266.799

B. Barang

Non Opr 40.555.000 38.287.672 94.41% 2.267.328 40.555.000 39.836.320 98.23% 718.680

B. Modal 2.350.400.000 2.045.407.400 87.02% 304.992.600 358.000.000 355.111.000 99.19% 2.889.000

Jumlah 01 24.268.789.000 29.181.638.023 120.24% (4.912.849.023) 5.700.975.000 5.582.883.570 394.53% (118.091.430)

B. Barang

(03) 78.204.000 71.549.933 91,49% 6.654.067 125.488.000 115.509.900 92.05% 9.978.100

Jumlah 03 78.204.000 71.549.933 91,49% 6.654.067 125.488.000 115.509.900 92.05% 9.978.100

38

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Tahun 2017 anggaran untuk belanja pegawai terserap sebesar Rp. 4..226.583.085 dari

total pagu anggaran yang disediakan Rp. 4.472.738.000. Sedangkan pada tahun 2018

belanja pegawai terserap sebesar Rp. 4.426.440.049 dari total pagu anggaran Rp.

4.534.657.000., Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 3.43 % untuk belanja

pegawai karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada tahun 2018

2. Belanja Barang Operasional

Tahun 2017 anggaran untuk belanja barang operasional terserap sebesar Rp.

778.485.260 dari total pagu anggaran yang disediakan Rp 813.833.000 Sedangkan pada

tahun 2018 belanja barang operasional terserap sebesar Rp.761.496.201 dari total pagu

anggaran Rp. 787.763.000., Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 3.52 %

untuk belanja barang operasional karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan

adanya kebijakan-kebijakan baru di tahun 2018

3. Belanja Barang Non Operasional

Tahun 2017 anggaran untuk belanja barang non operasional terserap sebesar Rp.

38.287.672 dari total pagu anggaran yang disediakan Rp 40.555.000 Sedangkan pada

tahun 2018 belanja barang non operasional terserap sebesar Rp. 39.836.320 dari total

pagu anggaran Rp. 40.555.000., Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 3,82%

untuk belanja barang non operasional karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan

dan adanya kebijakan-kebijakan baru di tahun 2018.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2017 terserap sebesar Rp. 2.045.407.400 dari total pagu anggaran

yang disediakan Rp 2.350.400.000 Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal terserap

sebesar Rp. 355.111.000 dari total pagu anggaran Rp.358.000.000., Terjadi kenaikan

penyerapan anggaran sebesar (10,188)% untuk belanja modal karena nilai kontrak besarnya

mendekati nilai pagu sehingga bisa terserap semua di tahun 2018 .

39

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2017 terserap sebesar Rp. 71.549.933 dari total pagu anggaran

yang disediakan Rp 78.509.900 Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal terserap sebesar

Rp. 115.509.900 dari total pagu anggaran Rp. 125.488.000., Terjadi kenaikan penyerapan

anggaran sebesar 0,56% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen

peradilan (dipa badan peradilan umum) karena meningkatnya volume perkara dan para

pencari keadilan pada tahun 2018.

Realisasi Anggaran Non Teknis

Pengelolaan Anggaran Non Teknis berasal dari keuangan perkara perdata yaitu meliputi:

Pengelolaan Keuangan Perkara Perdata

Keadaan Keuangan Perkara Perdata per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Keuangan Pihak Ketiga:

No. Sisa Akhir 2017

Penerimaan

2018

Pengeluaran

2018

Sisa Akhir

2018

1.

Rp.37.907.140

Rp.175.830.000

Rp. 168.203.330

Rp. 45.533.810

b. Keuangan Eksekusi:

No. Sisa Akhir 2017

Penerimaan

2018

Pengeluaran

2018

Sisa Akhir

2018

1.

Rp. 137.095.573

Rp. 251.320.000

Rp. 17.325.800

Rp.112.847.650

40

c. Keuangan Konsinyasi:

No. Sisa Akhir

2017

Penerimaan

2018

Pengeluaran

2018

Sisa Akhir

2018

1.

Rp. 372.356.570

Rp. 108.299.000

Rp.210.310.323

Rp. 265.345.247

d. Keuangan Panjar Konsinyasi

No. Sisa Akhir

2017

Penerimaan

2018

Pengeluaran

2018

Sisa Akhir

2018

1.

-

Rp.49.279.000

Rp. 4.070.000

Rp. 45,209.000

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01

No. Sisa Tahun

2017

Penerimaan s/d

Bulan Desember 2018

Pengeluaran s/d

Bulan Desember

2018

Sisa Tahun

2018

1.

-

Rp. 6.015.550

Rp. 6.015.550

Rp. -

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 03

No. Sisa Tahun

2017

Penerimaan

2018

Pengeluaran

2018

Sisa Akhir

2018

1.

Rp. -

Rp.17.296.000

Rp. 17.296.000

Rp. -

41

A. Dukungan Teknologi Informasi.

1. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP.

a) Perangkat Keras

Untuk menunjang keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah

mempunyai komputer untuk server dan unit-unit terhubung untuk melaksanakan aplikasi

perkara yaitu SIPP/CTS Versi 3.2.0-5, aplikasi SAI dan SIMAK BMN, aplikasi

kepegawaian (SIKEP), aplikasi Senayan/Perpustakaan, Komdanas dan Aplikasi

Keuangan Lainnya. Dengan penyempurnaan penambahan pengadaan perangkat pengolah

data dan komunikasi Tahun 2013 , yaitu berupa Komputer server 1 unit, Komputer

backup server 1 unit, Acces point 13 unit, Hardisk External 5 unit, Switch Hub 10 unit,

Modem 2 unit, Mikrotik Board 2 unit, UPS(Consumer) 6 unit, UPS (Server) 2 unit, dan

USB Wifi 5 unit, Komputer 20(duapuluh) unit, printer 20(duapuluh) unit, LED layar

lebar 1(satu) unit, Kamera 1(satu) unit, Proyektor beserta layar 1(satu) unit, maka untuk

perangkat keras sudah dapat mencukupi operasional pekerjaan menunjang keterbukaan

informasi. Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II mendapatkan

Pengadaan perangkat pendukung sarana dan prasarana penyelenggaraan perkara yang

berupa pengolah data dan informasi yang berupa pengadaan laptop,pc printer dan

scanner. Server dengan volume 1 sistem, dikarenakan server sudah mencukupi maka

direvisi menjadi Pengembangan server, dengan menyesuaikan spesifikasi dari biro

hukum dan humas. Permohonan revisi telah disetujui dari Biro Perencanaan dan

Organisasi dengan Surat Nomor: 162/Bua.1/OT/7/2015 tanggal 28 Juli 2015.

b) Perangkat Lunak

Dalam rangka melaksanakan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5

Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II telah mangadakan Pelayanan Sistem Informasi dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas peradilan dan telah dibuat website Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

dengan alamat: www.pn-wonosari.go.id dengan alamat email:

[email protected]. Selain itu sudah diterapkan juga aplikasi yang memberikan

informasi atau data tentang perkara pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II (Sistem

Informasi Penelusuran Perkara) dengan alamat: http://sipp.pn-wonosari.go.id, dimana

masyarakat bisa mengakses secara bebas semua informasi perkara yang dibutuhkan.

http://www.pn-wonosari.go.id/

mailto:[email protected]

http://sipp.pn-wonosari.go.id/

42

c) Ruang Teknologi Informasi

1) Tersedia Meja Informasi di bagian depan/pintu masuk Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II dilengkapi dengan 1(satu) unit komputer yang terhubung dengan

web/aplikasi, kotak pengaduan, Anjungan Informasi Mandiri (AIM), LED layar lebar

sebagai informasi jadwal sidang.

2) Tersedia Ruangan Khusus untuk Server sebagai Pusat pengendali teknologi informasi

dan aplikasi di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dilengkapi dengan AC dan

Sound system pengendali sound system ruang sidang.

d) Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi

Untuk sumber daya manusia yang menangani khusus server ada 1(satu) pegawai

yang ahli dibidang IT, sehingga penanganan semua jaringan web dan pusat informasi

ditangani oleh 1(satu) pegawai. Petugas informasi dikoordinir kepaniteraan hukum

dengan membuat jadwal petugas informasi sesuai dengan Surat keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Kelas II Wonosari, sehingga pelayanan informasi telah berjalan baik.

Semua aplikasi ditangani oleh bagian masing-masing sesuai dengan tugasnya.

2. Publikasi Perkara (One Day Publish).

One Day Publish dapat diartikan sebagai sejak perkara diputus maka satu hari

(1x24 jam) putusan t ersebut ditayangkan / dipublikasikan pada website. Hal tersebut

merupakan prinsip layanan keterbukaan informasi perkara pada Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan di bawahnya . Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,

masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara melalui internet dari mana

saja dan kapan saja sesuai dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara pada Pengadilan

Negeri Wonosari melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada Sistem

Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP) Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.

B. Regulasi Tahun 2018

Tahun 2018 Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II telah membuat kebijakan internal

dengan menerbitkan Surat Keputusan antara lain:

43

NO. NAMA SK NOMOR DAN TGL. SK

1. SK Tentang Pendelegasian Sebagian

Tugas dan Wewenang Ketua

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

kepada Wakil ketua pengadilan

Negeri Wonosari Kelas II

W13-U4/2/SK.KPN/I/2018 Tanggal 01

Januari 2018

2. SK Tentang penunjukkan Hakim

Mediator

W13-U4/14/SK.KPN/I/2018 Tanggal

13 Januari 2018

3. SK Tentang penetapan Susunan

Majelis Hakim

W13-U4/107/SK.KPN/10/2018

Tanggal 01 Oktober 2018

4. SK Tentang Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang

W13-U4/84/SK.KPN/7/2018 Tanggal

04 Juli 2018

5. SK Tentang Penunjukan Hakim

Pengawas dan Pengamat


09 Agustus 2018

6. SK Tentang Penunjukan Humas / Juru

Bicara

W13-U4/1735/KP.04.05.6/10/2017

Tanggal 12 Oktober 2017

7. SK tentang Pembetukan Tim Badan

Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan

W13-U4/49/SK,KPN/3/2018 Tanggal

08 Maret 2018

8. SK Tentang Penujukan/pengangkatan

Role Model/Panutan


19 Februari 2018

9. SK Tentang Peunjukan Tim Perumus

dan Penilai Role Model/Panutan

W13-U4/127/SK,KPN/12/2018

Tanggal 06 Desember 2018

10. SK TentangPembetukan Tim

Reformasi Birokrasi


18 Juli 2018

11. SK Tentang Pengangkatan Petugas

Pelayanan

W13-U4/45/KP.04.6/I/2018 Tanggal 03

Januari 2018

12. SK Tentang Penunjukan Petugas meja

Pengaduan


26 Februari 2018

13. SK Tentang Penunjukan Petugas W13-U4/98/SK.KPN/8/2018 Tanggal

44

Kasir Kepaniteraan Perdata 01 Agustus 2018

14. SK Tentang Penunjukan Tim Simulasi

Penanganan Huru Hara dan bencana

Alam

W13-U4/206/OT.01.3/I/2017 Tanggal

18 Januari 2017

15. SK Tentang Penunjukan Tim Perumus

Budaya Kerja

W13-U4/150/KP.04.5/I/2017 Tanggal

17 Januari 2017

16. SK Tentang Penujukan TAPM W13-U4/125/SK.KPN/12/2018

Tanggal 06 Desember 2018

17. SK Tentang Penunjukan Operator

SIPP Perkara Perdata

W13-U4/525/KP.04.6/I/2017 Tanggal

03 Januari 2017

18. SK Tentang Penunjukan Operator

SIPP Perkara Pidana

W13-U4/523/KP.04.6/I/2017 Tanggal

03 Januari 2017

19. SK Tentang Penunjukan Petugas

pemegang Buku Regester Perkara

Kepaniteraan Perdata

W13-U4/768/PS.00/IV/2017 Tanggal

17 April 2017

20. SK Tentang Penunjukan Koordinator

Delegasi Bantuan

Panggilan/Pemberitahuan


12 Februari 2018


Absensi Hakim dan Pegawai

W13-U4/I/SK.KPN/I/2018 Tanggal 02

Januari 2018

22. SK Tentang Pelaksanaan One Stop

Service Pelayanan Pengadilan

W13-U4/273/KP.04.6/I/2017 Tanggal

08 Januari 2017

23. SK Tentang Penunjukan Tim

Pencanangan Pembangunan Zona

Integritas Menuju WBK WBBM dan

Penandatanganan Pakta Integritas

W13-U4/412/OT.01.3./II/2017

24 Februari 2017


Admin SIRUP

W13-U4/59/KP.00.2/1/2017

08 Maret 2018


Penjaga keamanan dan Juru Sumpah

W13-U4/2085/OT.01.3/13/12/2017

06 Desember 2017

45

26. SK Tentang Pelaksanaan One Day

Minute

W13-U4/949/Kp.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017

27. SK Tentang Pengangkatan Pelaksana

Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kepaniteraan

W13-U4/42/SK..KPN/2/2018 Tanggal

26 Februari 2018

28. SK Tentang Pengangkatan Pelaksana

Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kesekretariatan


26 Februari 2018

29. SK Tentang Pembentukan Tim

Penyusun SOP

W13-U4/51/SK.KPN.3/2018 Tanggal

08 Maret 2018


Pengelola LAKIP


15 Januari 2018


Pengelola Website


08 maret 2018

32. SK Tentang Pengangkatan Petugas

Meja I, II dan III

W13-U4/947/KP.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017


Korektor Redaksi Putusan

W13-U4/946/KP.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017

34. SK Tentang Kebijakan Mutu

Pengadilan Negeri Wonosari

W13-U4/945,KP.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017


Perpustakaan

W13-U4/958/KP.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017

36. SK Tentang Penunjukan Pengawas

dan Petugas Apel Senen Pagi dan

Jumat Sore


08 Maret 2018


Penyusun Renstra 2015-2019

W13-U4/19/OT/SK/II/2018 Tanggal 15

Januari 2018

38. SK Tentang Penyusun Laporan

Tahunan

W13-U4/955/KP.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017

39. SK Tentang Penanggungjawab W13-U4/957/KP.04.6/VI/2017 Tanggal

46

Kearsipan Kesekretariatan 02 Juni 2017

40. SK Tentang Penggunaan Pakaian

Dinas


19 April 2018

41. SK Tentang Pembentukan Satgas

Saber Pungli dan Anti Korupsi


08 Maret 2018


Pengiriman Surat Keluar


08 Maret 2018

43. SK Tentang Pembenyukan Tim

Pengawas Penegak Disiplin Kerja

W13-U4/52/SK.KPN/3/2018

08 Maret 2018

44. SK Tentang Motto Pengadilan Negeri

Wonosari Kelas II

W13-U4/984/KP.04.6/VI/2017 Tanggal

02 Juni 2017


Tindaklanjut Hasil Temuan

Pangawasan Regular Bawasda

W13-U4/1033/KP.04.6/VI/2017

Tanggal 19 Juni 2017

46. SK Tentang Taksiran Panjar

(Voorschot) Biaya Perkara Perdata

W13-U4/137/HK.02/I/2017 Tanggal 12

Januari 2017

47. SK Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penanganan Benturan Kepentingan

W13-U4/1047/KP.04.6/6/2017 Tanggal

20 Juni 2017

48. SK Tentang Pmbentukan Tim

Pengendali Gratifikasi


08 Maret 2018

49. SK Tentang Pedoman Penanganan

Gratifikasi

W13-U4/1048/JP.04.6/6/2017 Tanggal

20 Juni 2017


Perumus dan Pelaksana Pengelolaan

Arsip Persuratan Berbasis TI

W13-U4/1701/HM.02.3/IX/2017

Tanggal 18 September 2017


Perumus dan Pengelola PNBP

Berbasis TI

W13-U4/1700/HM.02.3/IX/2017



Perancang Pendaftaran Surat

W13-U4/1703/HM.02.3/IX/2017


47

Keterangan Online


Penyusun Rencana Kerja dan

Anggaran

W13-U4/2111/KU.01/12/2017 Tanggal

07 Desember 2017

54. SK Tentang Penujukan Tim

Pengevaluasi Kinerja Tenaga Kontak

W13-U4/1648/HM.02.3/IX/2017



Pengelola DIPA 03


01 Januari 2018

56. SK Tentang Penunjukan Pengurus

Musholla Al Mahkamah


05 Februari 2018

57. SK Tentang Penetapan PTSP W13.U4/60/SK.KPN/3/2018 Tanggal

14 Maret 2018

58. SK Tentang Penetapan Penggunaan

Pakaian Seragam PTSP

W13.U4/123/SK.KPN/11/2018

Tanggal 01 November 2018

59. SK Tentang Penunjukan Supervisor

PTSP

W13.U4/106/SK,KPN/9/2018 Tanggal

07 September 2018

60. SK Tentang Penetapan Struktur,

Prosedur dan Jam Layanan PTSP

W13.U4/62/SK.KPN/3/2018 Tanggal

22 Maret 2018

61. SK Tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola PTSP

W13.U4/62.A/SK.KPN/3/2018

Tanggal 22 Maret 2018

62. SK Tentang Penunjukan

Penanggungjawab PTSP

W13.U4/119/SK.KPN/II/2018 Tanggal

01 November 2018


Kepaniteraan Pidana PTSP

W13-U4/122/SK.KPN/II/2018 Tanggal

01 November 2018


Kepaniteraan Perdata PTSP

W13.U4/62/D/SK/KPN.3/2018

Tanggal 22 Maret 2018


Kepaniteraan Hukum PTSP

W13.U3/120/SK.KPN/11/2018


66. SK Tentang Penunjukan petugas

kesekretariatan PTSP

W13.U4/121/SK,KPN/11/2018


48

67. SK Tentang Penunjukan

Mentor/Pendamping CPNS/Cakim


03 April 2018

68. SK Tentang Administrasi Biaya

perkara Perdata


05 April 2018

69. SK Tentang Administrasi Biaya

pengambilan Salinan

Putusan/penetapan Perkara Perdata


05 April 2018

70. SK Tentang Penunjukan Mentor pada

Diklatpim Tingkat III angkatan XI

Tahun 2018


11 Mei 2018


pelaksana peningkatan sarana

pelayanan Publik

W13.U4/82/SK.KPN/VI/2018 Tanggal

05 Juni 2018

49

B A B IV

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan pada semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan

Negeri Wonosari Kelas II dengan tujuan agar peradilan yang diselenggarakan dengan cara

seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Disamping untuk mencapai hal tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas

II juga telah menunjuk/mengangkat beberapa hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap

jalannya peradilan dalam bidang teknis atau administrasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Nomor:

W13.U4/84/SK.KPN/7/2018 Tanggal 04 Juli 2018, tentang Pembagian Tugas Para Hakim dalam

Pengawasan Kepaniteraan, Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II , maka

ditetapkan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut:

No. Nama/NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Bidang

Pengawas

1. Ayun Kristiyanto,S.H.,M.H

NIP.19770415200121001

Pembina (IV/a) Wakil

Ketua

Koordinator

2. Aria Verronica,S.H.,M.H

NIP.197901052002121003

Penata Tk.I. (III/d) Hakim Sub bagian

Umum dan

Keuangan

3. Agung Budi

Setiawan,S.H.,M.H

NIP.197901202003121002

Penata Tk.I. (III/d) Hakim Kepaniteraan

Pidana

4. Nataline

Setyowati,S.H.,M.H

NIP.197812192003122001


Perdata

5. Agung Sulistiono,S.H

NIP.1977071020055021002


Hukum

50

6. Melia Nur Pratiwi,S.H.,M.H

NIP.198412032009042003

Penata (III/c) Hakim Sub Bagian

Perencanaan

TI dan

Pelaporan dan

Kepegawaian

Ortala

B. Evaluasi

Metode evaluasi yang dilakukan antara lain:

1. Inspeksi secara rutin maupun mendadak

2. Meminta laporan secara periodik (berkala)

3. Laporan khusus (terhadap masalah tertentu)

Di samping itu Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II melalui Ketua Pengadilan

melakukan pengawasan:

- Terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari baik menyangkut perkara

pidana maupun perkara perdata dengan menunjuk Majelis Hakim yang akan manangani

perkara tersebut.

- Terhadap pekerjaan karyawan juga tingkah laku para Hakim dan perbuatan pejabat

Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dalam manjalankan tugas-tugas pokoknya, yakni

dalam hal menerima, memeriksa, mangadili dan menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dan meminta keterangan yang

berkaitan dengan teknik peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang

diperlukan.

- Terhadap penasehat hukum/advokat, pengacara praktik dan Lembaga Bantuan Hukum

yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.

51

B A B V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan

bahwa secara umum program kerja Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II pada Tahun

2018 dapat terlaksana dengan baik yang meliputi bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan

yang antara lain :

1. Dari segi kuantitas perkara, Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II pada Tahun 2018

menangani perkara pidana biasa sebanyak 194 perkara dan memutus perkara sebanyak

163 perkara, jadi sisa perkara Tahun 2018 sebanyak 31 perkara

2. Dari segi kuantitas perkara Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II pada Tahun 2018

menangani perkara perdata gugatan sebanyak 59 perkara dan memutus perkara sebanyak

47 perkara jadi sisa perkara perdata gugatan Tahun 2018 sebanyak 12 perkara.

3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

terhadap Hakim dan pegawai dalam bidang administrasi teknis yustisial,

administrasi umum, kedisiplinan kerja dan tingkah laku baik dalam tugas

kedinasan maupun di luar dinas telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara

efektif.

4. Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II baik

fungsional maupun struktural dilakukan secara terus-menerus dengan cara mengikut

sertakan pegawai dalam berbagai pendidikan, pelatihan, dan penataran baik baik yang

diadakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI dan instansi lain.

5. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan dengan baik tetapi

yang perlu menjadi perhatian adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana

penunjang seperti Mesin Genset, Mesin Foto Copy , Gorden, Leptop untuk

kesekretariatan, Almari /rak arsip. Rumah Dinas dan Kendaraan dinas untuk Sekretaris.

6. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib

sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA sesuai

mata anggaran. Anggaran yang terserap pada DIPA 01 sebesar 97,93% dan untuk DIPA

03 sebesar 92,05%

52

7. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan berbagai hal yang

berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II telah menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai

pertemuan/rapat koordinasi.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan

peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas

kinerja dan perlu ditambah anggaran pemeliharaannya.

2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya

penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, baik untuk

menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun, maupun untuk pekerjaan yang

memerlukan teknis tertentu, antara lain pranata komputer, mengingat sumber daya

manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh

pegawai baik teknis maupun non teknis antara lain mengikutsertakan seluruh pejabat

struktural mengikuti Diklat Pim III maupun IV agar dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dapar berjalan dengan baik dan mampu meberikan pelayanan yang

terbaik.

Demikian Laporan Tahunan Tahun 2018 kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan

kinerja Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II selama Tahun 2018. Laporan ini terwujud

berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk

tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Sudah

barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya

sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan

cermin untuk melakukan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel

dan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan

datang.

53

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

sumua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Tahunan Tahun 2018 ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas

yang telah diamanahkan oleh Bangsa dan Negara. Aamiiin.

Wonosari, 31 Desember 2018

Mengetahui:

Ketua Sekretaris

Husnul Khotimah, S.H.,M.H Tasiman,S.H.,M.H

NIP :197412131999032002 NIP: 197308161994031001

NO. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

I SOP Teknis

Pengadilan Tingkat

Pertama

1. Ketua 14 1. SOP Rapat Dinas

2. SOP Pendelegasian Menghadiri

Undangan


Pengganti (PLH/PLT)

4. SOP Penerimaan Tamu KPN

5. SOP Pengawasan Bidang

6. SOP Penunjukkan Tim Pelaksana

Kegiatan

7. SOP Penunjukkan Majelis Hakim


Perkara Perdata


Perkara Perdata

10. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara

Prodeo

11. SOP Proses Penyelesaian Grasi


Permohonan Diversi


Permohonan Perlindungan Saksi/

Korban


Permohonan Perpanjangan

Penahanan Dari Penyidik

2. Wakil Ketua 6 1. SOP Proses Penyelesaian


Penyitaan



Penggeledahan


mengadili perkara Tindak Pidana

Ringan


mengadili perkara Pelanggaran Lalu

Lintas

5. SOP Penyelesaian Permohonan

perpanjangan penahanan

6. SOP Penegakan Kedisiplinan

3. Hakim 10 1. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa


Anak


Cepat (Tipiring)


Cepat (Lalu Lintas)


Praperadilan


Permohonan


Gugatan

8. SOP Gugatan Sederhana


Gugatan Sederhana Oleh Hakim

Tunggal

10. SOP Hakim Pengawas Bidang

4. Panitera 3 1. SOP Pelaksanaan Lelang Eksekusi

2. SOP Penunjukkan Panitera

Pengganti

3. SOP Penunjukkan Juru Sita/JSP

5. Panitera Muda Pidana 17 1. SOP Proses Perkara Pidana Biasa

(Dewasa)


Pidana Anak


Pidana Singkat


Pidana Cepat (Tipiring)

5. SOP Proses Penyelesaia Perkara

Pidana Cepat lalu lintas


hukum banding


hukum kasasi

8. SOP Proses penyelesaian upaya

hukum praperadilan

9. SOP Proses Penyelesaian grasi



penyitaan

11. SOP Proses penyelesaian


penggeledahan


Permohonan Diversi

13. SOP Proses Penetapan Perlindungan

Saksi

14. SOP Proses Perpanjangan

Penahanan KPN dari Penyidik

15. SOP Proses Surat ijin besuk


kepaniteraan pidana


kepaniteraan pidana

6. Panitera Muda Perdata 20 1. SOP Perkara Perdata Permohonan

2. SOP Perkara Perdata

Gugatan/Perlawanan apabila

mediasi tidak berhasil/berhasil

3. SOP Delegasi Panggilan/

Pemberitahuan (dari Pengadilan

Negeri Lain)

4. SOP Banding Perkara Perdata

5. SOP Kasasi Perkara Perdata

6. SOP Peninjauan Kembali Perkara

Perdata


Perkara Perdata


Perkara Perdata

9. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara

Prodeo


Gugatan sederhana oleh Hakim

tunggal

11. SOP Gugatan sederhana keberatan



14. SOP Perkara perdata penawaran

pembayaran tunai dan konsignatie

15. SOP Penyelesaian Minutasi Perkara

Perdata


17. SOP Pemberitahuan Putusan Upaya

Hukum

18. SOP Delegasi Ke Pengadilan Lain

19. SOP Penerimaan Berkas Perkara

Upaya Hukum

20. SOP Pengembalian Sisa Panjar

7. Panitera Muda Hukum 13 1. SOP Laporan Perkara

2. SOP Pendaftaran Badan Hukum



Insidentil

5. SOP Kerja sama POSBAKUM

6. SOP Layanan Hukum

7. SOP Pengaduan/SIWAS

8. SOP Pembuatan Surat keterangan

Penelitian

9. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

10. SOP Pelayanan Informasi

11. SOP Pengelolaan Surat Keluar


13. SOP Proses Penyelesaian Surat

keterangan Bebas Pidana

8. Panitera Pengganti 5 1. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Pidana Biasa


Perkara Pra Peradilan


Perkara Pidana Anak


Perkara Perdata Gugatan


Perkara Perdata Permohonan

9. Juru Sita / JSP 6 1. Sop Juru Sita/Jurusita Pengganti

Panggilan Sidang


Relaas Pemberitahuan Isi Penetapan

/ Putusan


Pemberitahuan Pernyataan

Banding/Kasasi


Penyerahan Memori Banding/

Kasasi


Relaas Pemberitahuan Penyerahan

Kontra Memori Banding/Kasasi/Pk


Relaas Pemberitahuan Memeriksa

Berkas / Inzage Perkara Banding

Kepada Pembanding / Terbanding

II Non Teknis

10. Sekretaris 5 1. SOP Perencanaan Program dan

Kegiatan

2. SOP Pengelolaan DIPA

3. SOP Rapat Kesekretariatan

4. SOP Penunjukkan Pemakain BMN


Pengelola Keuangan

11. Kasubbag. Umum dan

Keuangan

25 1. SOP Pengelolaan Perpustakaan

2. SOP Pengelolaan persediaan

3. SOP Pengelolaan barang Milik

Negara

4. SOP Pengelolaan dan pengiriman

surat keluar


6. SOP pemeriksaan pengelolaan

barang milik negara

7. SOP pembuatan spesimen tanda

tangan

8. SOP pembuatan KIPS SPM

9. SOP Rencana Penarikan Dana

10. SOP Pengajuan uang UP

11. SOP Pengajuan gaji induk, gaji

susulan, kekurangan gaji

12. SOP pengajuan uang makan, lembur

13. SOP pengajuan belanja modal

14. SOP pertanggungjawaban di muka

remunerasi

15. SOP pengelolaan PNBP

16. SOP Penyusunan LRA manual

17. SOP penyusunan laporan keuangan

18. SOP pemeriksaan Bendahara

Pengeluaran

19. SOP pengamanan kantor

20. SOP penyusunan laporan

rekonsiliasi

21. SOP Pengamanan Tamu

22. SOP Pengaman Ruang Sidang

23. SOP Pengamanan Demontrasi/

Kerusuhan

24. SOP Pengamanan Piket Malam

25. SOP Pengamanan Kebakaran

12. Kasubbag.

Kepegawaian dan

Ortala

16 1. SOP kenaikan gaji berkala

2. SOP pengusulan kenaikan pangkat

3. SOP usulan promosi jabatan

4. SOP pembuatan SKP

5. SOP pengelolaan surat keluar


7. SOP penyelesaian permohonan cuti

8. SOP penyelesaian surat tugas

9. SOP usulan pensiun hakim dan

pegawai

10. SOP usulan Karpeg, Taspen, Karis/

Karsu

11. SOP Absensi

12. SOP Hukuman Disiplin

13. SOP Laporan Bulanan Pegawai

14. SOP Laporan Triwulan

Kepegawaian

15. SOP Pembuatan DUK

16. SOP Pembuatan DP3 PNS

13. Kasubbag.

Perencanaan, TI dan

Pelaporan

10 1. SOP Penyusunan Anggaran

2. SOP Laporan Bulanan

3. SOP Laporan tahunan

4. SOP Penyusunan LKjIP

5. SOP Penusunan Dokumen SAKIP

6. SOP Laporan E-monev anggaran

dan bappenas

7. SOP Penyusunan RUP dan SIRUP

8. SOP revisi anggaran (RKAKL)



Daftar Lampiran

SK Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Nomor: W13.U4/ I /SK.KPN/I/2019

Tanggal 3 Januari 2019

Perihal Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Wonosari

Kelas II Tahun 2018

kata pengantar -...

Documents