kata pengantar -...

i

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya dan seluruh

kerja keras Tim Pengadilan Agama Tangerang yang prima dan solid, sepanjang 2017

Pengadilan Agama Tangerang telah mengalami berbagai progress yang luar biasa. Pertama,

Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Kelas I.B menjadi kelas I.A

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang

Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I.B dan 21

Pengadilan Agama Kelas I.B Menjadi Kelas I.A, Kedua, diraihnya Sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu atas Pengadilan Agama Tangerang Nomor 004/DjA/SERT-APM/11/2017

dengan predikat A “Excellent”. Ketiga, Penghargaan dari Kementrian Keuangan RI Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang sebagai Satuan Kerja Terbaik II dalam

Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2017.

Secara global dan rinci kerja keras tersebut kami tuangkan dalam Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2017, yang telah selesai kami susun.

Laporan Tahunan ini berisi seluruh informasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2017 dan sebagai tindaklanjut surat Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 13 Desember 2017 Nomor W27-

A/1954/OT.01.2/XII/2017 Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017. Selain

sebagai laporan pencapaian kinerja, laporan tahunan juga berfungsi sebagai

pertanggungjawaban akuntabilitas atas pekerjaan yang telah dilakukan dan sebagai bahan

evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2017.

”Tak ada gading yang tak retak”.

Kami menyadari jika dalam penyusunan laporan tahunan ini masih terdapat

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk

kesempurnaan laporan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita

semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan lembaga. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Ketua,

Dra. Hj. MUHAYAH, S.H., M.H. NIP. 19630705 198903 2 004

ii

DAFTAR ISI

Pengantar .............................................................................................................................. i Daftar Isi................................................................................................................................. ii BAB I Pendahuluan .......................................................................................................... 1 BAB II Struktur Organisasi ............................................................................................... 4 A. Struktur Organisasi 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................................... 8 2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ...................................................................... 8 B. Pelayanan Publik ............................................................................................... 10 1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ................................................................. 10 2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) ............................................. 11 3. Akreditasi Penjaminan Mutu .......................................................................... 11 BAB III Pembinaan dan Pengelolaan ............................................................................... 12 A. Sumber Daya Manusia ...................................................................................... 12 1. Mutasi ............................................................................................................ 12 2. Promosi .......................................................................................................... 13 3. Pensiun .......................................................................................................... 13 4. Diklat .............................................................................................................. 13 B. Penyelesaian Perkara ......................................................................................... 14 1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus .................................................................. 14 2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu .................................................. 15 3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali ....................................................................................... 15 4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi ........................................ 15

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi .................................... 15 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................................. 15 D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................................... 24 E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP & Penyelesaian Perkara ............. 25 F. Regulasi Tahun 2017 .......................................................................................... 26 Bab IV Pengawasan ........................................................................................................... 28 A. Internal ................................................................................................................ 28 B. Evaluasi ............................................................................................................... 29 BAB V Penutup .................................................................................................................. 30 A. Kesimpulan ......................................................................................................... 30 B. Saran................................................................................................................... 30

LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Surat Keputusan Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan 2. SOP (Standar Operasional Prosedur) 3. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 4. Matrik SDM 5. Matrik Keadaan Perkara 6. Matrik Kendaraan Dinas 7. Matrik Rumah Dinas 8. Matrik Sarana dan Prasarana 9. Regulasi Pengadilan Agama Tangerang 2017 10. Daftar Penghargaan yang telah diraih Pengadilan Agama Tangerang 2017

Hal. 1 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang 2017

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang–orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqoh 9. Ekonomi Syariah

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam

penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut

di atas, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dan

pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim

Pengawas Bidang.

2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada

jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun

administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama, perkara tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, penyitaan,

eksekusi dan administrasi peradilan lainnya serta memberikan pelayanan administrasi


umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian,

Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

4. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.

5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta

lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/004/SK/II/1991.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Tangerang dalam

tahun 2017 telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan cetak biru (blue print) Mahkamah

Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan.

Kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi

Pengadilan Agama Tangerang tersebut meliputi :

1. Fungsi Teknis

Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI, antara lain :

a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan.

c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

2. Manajemen Administrasi Perkara

a. Peningkatan penyelesaian perkara dan minutasi tepat waktu dengan mengefektifkan

teknologi informasi berbasis aplikasi (SIPP, e-Perkara) dalam proses administrasi

pengadilan.

b. Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010

Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan

Peninjauan Kembali.


3. Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Peningkatan kapasitas SDM, dengan melakukan kegiatan – kegiatan sebagai

berikut :

a. Pembinaan secara rutin.

b. Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) terkait pelaksanaan tupoksi.

c. Pengawasan oleh Hakim Pengawasan Bidang.

d. Evaluasi Kerja.

e. Mengikutsertakan Hakim dan pegawai untuk diklat, bimbingan teknis atau

sosialisasi.

f. Melaksanakan pemilihan role model.

4. Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan pelaporan anggaran/keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

informasi yaitu aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, e-Rekon, Simponi, KOMDANAS.

5. Manajemen Aset

Pengelolaan BMN dengan melaksanakan pengusulan status penggunaan BMN,

penghapusan terhadap BMN yang telah rusak berat, penatausahaan BMN dengan

pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan.

6. Keterbukaan Informasi

Mengembangkan website sebagai media informasi publik dengan melengkapi

menu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit

kerja dalam sebuah organisasi/instansi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya

pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang

dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi

dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang mengacu pada

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Ketua : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Wakil : Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

Panitera : Drs. Mukhtar, M.H.

Sekretaris : Hadi Sunarso, S.E.

Panitera Muda Permohonan : H. Fatullah, S.H., M.H.

Panitera Muda Gugatan : Mardiati, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum : Ahmad Muhtadin, S.H.I

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

: Fetty Fatihatun Najihah, S.H.I

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

: Hana Nuraeni, S.Sos.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

: Nurwinda Findiani, S.E.

Hakim : 1. Drs. Uki

2. Dra. Yenitati, S.H.

3. Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.

4. Drs. Moch. Tadjuddin

5. H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I


6. Dra. Marfu’ah

7. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I

8. Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

9. Drs. Ali Usman

10. Endin Tajudin, S.Ag.

11. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

12. Drs. Masgiri M.H. Panitera Pengganti : 1. Hikmah Nurmala, S.H., M.H.

2. Kumalasari, S.H.

3. Irvan Yunan, S.H.

4. Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I

5. Hj. Mustainah, S.Pd.I, S.Sy.

6. Windy Indrawati, S.E., S.H.

7. Eka Kurniati Khadam, S.H.

8. Susmakadaranipa, S.Ag. Juru Sita 1. Abdul Rochim

2. Amin Hidayat Sanie

3. Agus Priono, S.H. Juru Sita Pengganti 1. Uus Usnadi

2. Pradnya Paramita, A.Md.

3. Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H.

4. Dra. Hj. Lathifah H. M.

5. Mardianah, S.H.

Kasir : Riska Mizalfi, S.Kom.

Pelaksana/Staf Panitera Muda Permohonan

: 1. Ustwah Ika Safitri, S.E.

2. Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Pelaksana/Staf Panitera Muda Gugatan

:

Pelaksana/Staf Panitera Muda Hukum

: 1. Hafifi, Lc.

2. Eka Novianti, S.H.

3. Argo

Pelaksana/Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

: -


Pelaksana/Staf Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

: 1. Dyah Widoretno, S.H.

2. Siti Jamillah Naufaliani, S.H.

3. Hima Trisnawati, S.H.

Pelaksana/Staf Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

: -


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2017


1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, maka

diperlukan prosedur kerja yang baku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi dalam

bentuk dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) seluruh kegiatan dapat terkendali dan terukur serta

dapat dipastikan kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

standar layanan yang diharapkan.

Pengadilan Agama Tangerang telah menyusun Standar Operasional Prosedur

(SOP) dengan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya,

yang terdiri dari :

a. SOP (Standar Operasional Prosedur) Administrasi Penyelesaian Perkara;

(terlampir)

b. SOP (Standar Operasional Prosedur) Administrasi Kesekretariatan; (terlampir)

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri

Sipil, Pengadilan Agama Tangerang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut

sejak tahun 2014 kepada seluruh Hakim dan pegawai sebagai dasar penilaian

secara objektif, berikut daftar matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) :

MATRIK SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

No. Nama Jabatan

Jumlah Kegiatan Sasaran Kerja

Pegawai Tahun 2017

Keterangan

1 Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. Ketua 35 2 Drs. H.M. Slamet Turhamun, M.H. Wakil Ketua 15

3 Drs. Uki Hakim 13 4 Dra. Yenitati, S.H. Hakim 13

5 Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum. Hakim 13

6 Drs. Moch. Tadjuddin Hakim 13 7 H. Antung Jumberi, S.H., MHI Hakim 13 8 Dra. Marfu'ah Hakim 13 9 Hj. Musidah, S.Ag., MHI Hakim 13 10 Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. Hakim 13 11 Drs. Ali Usman Hakim 13

Hal.9 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang 2017

12 Endin Tajudin, S.Ag. Hakim 13 13 Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. Hakim 13 14 Drs. Masgiri M.H. Hakim 7 15 Drs. Mukhtar, M.H. Panitera 41

16 Ahmad Muhtadin, SHI Panitera Muda Hukum 15

17 Mardiati, S.H., M.H. Panitera Muda Gugatan 15

18 Fathullah, S.H., M.H. Panitera Muda Permohonan 15

19 Hikmah Nurmala, S.H., M.H. Panitera Pengganti 8

20 Kumalasari, S.H. Panitera Pengganti 7

21 Irvan Yunan, S.H. Panitera Pengganti 8

22 Julisnaina Nur Syamkumalawati, SHI

Panitera Pengganti 7

23 Hj. Mustainah, S.Pdi., S.Sy. Panitera Pengganti 10

24 Windy Indrawati, S.E., S.H. Panitera Pengganti 7

25 Eka Kurniati Khadam, S.H. Panitera Pengganti 8

26 Susmakadaranipa, S.Ag. Panitera Pengganti 9

27 Amin Hidayat Sanie Juru Sita 6 28 Abdul Rochim Juru Sita 6 29 Agus Priono, S.H. Juru Sita 6

30 Dra. Hj. Latifah H.M. Juru Sita Pengganti 9

31 Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H. Juru Sita Pengganti 10

32 Mardianah, S.H. Juru Sita Pengganti 17

33 Uus Usnadi Juru Sita Pengganti 6

34 Pradnya Paramita, A.Md. Juru Sita Pengganti 9

35 Hadi Sunarso, S.E. Sekretaris 23

36 Nurwinda Findiani, S.E.

Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

21

37 Hana Nuraeni, S.Sos. Kasubbag. Umum dan Keuangan 27

38 Fetty Fatihatun Najihah, SHI Kasubbag. Perencanaan,TI dan Pelaporan

20

39 Hafifi, Lc. Staf 8 40 Riska Mizalfi, S.Kom. Staf 11 41 Eka Novianti, S.H. Staf 32 42 Argo Staf 3 43 Ustwah Ika Safitri, S.E. Staf 20 44 Dyah Widoretno, S.H. Staf 16 45 Hima Trisnawati, S.H. Staf 6 46 Siti Jamilah Naufaliani, S.H. Staf 12


B. Pelayanan Publik Dalam meningkatkan pelayanan kepada publik dan pencari keadilan, Pengadilan Agama

Tangerang telah melaksanakan beberapa program, sebagai berikut :

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang

difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, yang bertugas memberikan

bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak

mampu. Petugas Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jo.

SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan Perma No. 1 Tahun 2014, Bantuan hukum

tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan

Hukum, yang bertujuan untuk :

bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah

yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi

sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Layanan hukum meliputi

informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2017 telah menggunakan 2 Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum sebagai mitra dalam melayani masyarakat/publik kurang

mampu baik dalam hal ekonomi maupun kecakapan hukum, yaitu Lembaga

Bantuan Hukum Banten sesuai dengan MOU Nomor W27-A3/75-a/HK.05/I/2017

tanggal 9 Januari 2017, dan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari’ah dengan

MOU Nomor W27-A3/76-a/HK.05/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 dengan alokasi dan

penyerapan anggaran sebagai berikut :

NO SATUAN KERJA ALOKASI ANGGARAN REALISASI KET.

1. Pengadilan Agama

Tangerang Rp 104.000.000,- Rp 98.335.000,- 94,55%


2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan

bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan

dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan

gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat

yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis. Anggaran Pengadilan Agama

Tangerang tahun 2017 mengakomodir pembebasan biaya perkara sebanyak 25

perkara, dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

NO SATUAN KERJA ALOKASI ANGGARAN REALISASI KET.

1. Pengadilan Agama

Tangerang Rp 8.750.000,- Rp 8.750.000,- 100%

3. Akreditasi Penjaminan Mutu

Reformasi Birokrasi yang digaungkan Mahakamah Agung memicu lembaga

Peradilan dibawahnya untuk lebih memacu diri meningkatkan pelayanan maksimal

terhadap para pencari keadilan. Pelayanan maksimal tersebut tentu saja perlu ada

standar yang diakui khalayak, tidak hanya sebatas pengakuan dari dalam saja. Hal

inilah yang menjadi landasan dibentuknya program Sertifikasi Akreditasi

Penjaminan Mutu di Mahkamah Agung, khususnya di lembaga Peradilan Agama.

Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dilauching

Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan Program Akreditasi Penjaminan

Mutu Peradilan Agama dan memenuhi seluruh persyaratan, mulai dari dokumen

hingga sarana dan prasarana. Alhamdulillah, usaha baik tersebut membuahkan

hasil dan telah diassesment oleh Tim Komite Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan predikat “A Excellent”. Akreditasi ini meliputi 4 (empat) aspek yaitu

manajemen pengadilan, adminitrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, dan

sarana prasarana pengadilan.

Ditjen Badilag

pada pertengahan tahun 2017, seluruh Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama

berbenah diri menghadapi SAPM tersebut, tak terkecuali bagi Pengadilan Agama

Tangerang.

Sertifikat Akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. kepada Ketua Pengadilan

Agama Tangerang Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. di Makassar pada hari Rabu, 29

November 2017.


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor sentral atau terpenting dalam

pengelolaan organisasi. Sumber Daya Manusia menjadi penggerak roda organisasi

dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu

produktivitas atau kualitas kinerja organisasi atau instansi sangat ditentukan oleh

keberadaan Sumber Daya Manusia yang bersangkutan.

Untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia yang bermutu agar tidak

menjadi beban, melainkan menjadi modal organisasi atau instansi perlu ada motivasi

kerja yang tinggi dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tupoksi.

Hal tersebut dapat diberikan dengan cara memberikan reward bagi pegawai

yang berprestasi, antara lain dengan melakukan promosi dan kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta

mengadakan pemilihan pegawai teladan setahun sekali sebagai role model. Selain

reward juga diberikan punishment berupa teguran dan pembinaan sebulan sekali.

1. Mutasi

a. Mutasi Masuk

b. Mutasi Keluar

No. Nama /NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Satker

Tujuan

1. Nur'aeni, S.Ag. 19721206.199803.2.004

Penata Tk.I / III.d Panitera Pengganti PA. Tigaraksa

2. Rudi Andiwijaya 19680902.198903.1.001

Penata Muda Tk. I/ III.b

Jurusita PA. Serang

No. Nama /NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Asal

Satker

1. Agus Priono, S.H. 19630113.198903.1.004

Penata Tk.I/III.d

Jurusita PA Serang

2. Hima Trisnawati, S.H. 19850427.200502.2.001

Penata Tk. I/ III.b

Fungsional Umum PTA Kupang

3. Fetty Fatihatun Najihah, S.H.I.

Penata Tk. I/ III.a

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

PTA Banten


2. Promosi

No. Nama /NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Lama Jabatan Baru

1. Mahrus, Lc., M.H. 19710104.200502.1.001

Penata Tk.I / III.d Hakim Pratama Utama/Hakim Yustisial

Wakil Ketua PA. Tahuna

3. Pensiun

No. Nama /NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan TMT Pensiun

1. H. Karso, Bc. Kn, S.Ag. 19570606.199103.1.001

Pembina/IV.a Wakil Panitera 1 Juli 2017

2. Sulaimi Anwar, S.H. 19571027.198903.1.001

Pembina Tk.I/IV.b Panitera Pengganti 1 November 2017

4. Diklat (SDM Teknis dan Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)

No Nama /NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Nama DIKLAT Penyelenggara

1 Dra. Hj. Muhayah, S.H. 19630705.198903.2.004

Pembina Utama Madya / IVd

Ketua Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Tingkat Pertama dan Banding Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia

Balitbang Diklat Kumdil MARI

2 Drs. H. M. Slamet Turhamun, M.H. 19670724.199403.1.006

Pembina Tk.I / IVb

Wakil Ketua

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Tingkat Pertama dan Banding Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia


3 Drs. H. M. Slamet Turhamun, M.H. 19670724.199403.1.006

Pembina Tk.I / IVb

Wakil Ketua

Pelatihan Pemantapan KEPPH Angkatan XIV

Komisi Yudisial Republik Indonesia

4 Dra. Marfu'ah 19661014.199403.2.002

Pembina Tk.I / IVb

Hakim Madya Muda

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediasi Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia


5 Hj. Yayuk Afianah, S. Ag., M.A 19781105.200312.2.003

Penata Tk.I / IIId

Hakim Pratama Utama

Pelatihan Pemantapan KEPPH Angkatan XIII

Komisi Yudisial Republik Indonesia

6 Hikmah Nurmala, S.H., M.H. 19850314.200604.2.003

Penata / IIIc Panitera Pengganti

Elearning Pelayanan Publik Balitbang Diklat Kumdil MARI

7 Irvan Yunan, S.H. 19810630.200604.1.002

Penata Muda Tk.I / IIIb

Panitera Pengganti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia



8 Julisnaina N. S., S.HI. 19850715.201101.2.019


Panitera Pengganti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia


9 Eka Kurniati Khadam, S.H. 19840916.200805.2.001

Penata / IIIc Panitera Pengganti

Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Budaya Dokumentasi Tingkat Dasar bagi Aparatur Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

10 Amin Hidayat Sanie 19660701.199103.1.002


Jurusita Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia


11 Abdul Rochim 19611231.199403.1.021


Jurusita Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia


12 Uus Usnadi 19871220.200904.1.001

Pengatur / IIc

Jurusita Pengganti

Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia


13 Hafifi, Lc., M.H. 19840302.201101.1.005


Calon Hakim

Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Budaya Dokumentasi Tingkat Dasar bagi Aparatur Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

14 Riska Mizalfi, S.Kom. Penata Muda Tk.I / IIIb

Fungsional Umum

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional dan Pengelolaan Penetapan Angka Kredit


15 Siti Jamilah Naufaliani 19841109.200604.2.001

Pengatur / IIc

Fungsional Umum

Pendidikan dan Pelatihan Bendahara


B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus.

No Uraian Sisa Tahun Lalu (2016)

Perkara Masuk

Perkara Yang

Diputus Sisa

Perkara Keterangan

Perdata Agama 1 Gugatan 699 2673 2753 619 2 Permohonan 27 322 324 25

Jumlah 726 2995 3077 644

Jumlah sisa perkara yang putus sebanyak 644 perkara, terdiri dari :

a. Perkara tahun 2016 sebanyak 3 perkara

b. Perkara tahun 2017 sebanyak 641 perkara


2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Perdata Agama 1.846 Tidak termasuk perkara putus

sisa tahun sebelumnya

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali (PK).

No Uraian Banding Kasasi PK Keterangan

1 Perdata Agama 2.730 2.747 2.750

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi.


1 Perdata Agama 9 Jumlah keseluruhan perkara

yang dimediasi sebanyak 427

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.


1 Perdata Agama -

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, antara sarana dan

prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat

dipisahkan, untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang

bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak.

Keberadaan sarana dan prasarana pada sebuah institusi merupakan hal yang

sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna

mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, peningkatan kuantitas

maupun kualitas sarana dan prasarana selalu diupayakan dengan berbagai cara antara

lain dengan pengadaan maupun perawatan/pemeliharaan agar dapat memenuhi

kebutuhan secara ideal.


Pengelolaan sarana dan prasarana atau yang biasa juga disebut sebagai

Barang Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, pengelolaan

Barang Milik Negara meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

2. Pengadaan

3. Penggunaan

4. Pemanfaatan

5. Pengamanan dan pemeliharaan

6. Penilaian

7. Pemindahtanganan

8. Pemusnahan

9. Penghapusan

10. Penatausahaan

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017 melakukan pengelolaan

Barang Milik Negara, meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan

Kegiatan untuk memperoleh barang milik Negara sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

2. Penggunaan

Kegiatan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang dalam mengelola dan

menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas dan fungsi instansi

yang bersangkutan.

3. Pemeliharaan

Kegiatan dalam mengupayakan Barang Milik Negara agar dalam kondisi seperti

sediakala/siap pakai.

4. Penghapusan

Tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan mengajukan

usul permohonan penghapusan kepada pejabat yang berwenang untuk

membebaskan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik

atas barang yang dalam penguasaannya.


5. Penatausahaan

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang

Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berikut tabel kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan

Agama Tangerang Tahun 2017.

1. Pengadaan

No. Uraian Pengadaan/Barang Jasa Volume (Unit)

Harga Perolehan (Rp.)

Keterangan

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 8 Unit Rp 55.124.000,-

Termasuk Honor Pejabat Pengadaan

2. Pengadaan Tambah Daya Listrik 11.500 VA RP 38.933.650,-


3. Pengadaan AC 5 Unit Rp 24.665.000,- Termasuk Honor Pejabat Pengadaan

4. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 11 Unit Rp 139.040.000


2. Pemeliharaan

No. Klasifikasi Pemeliharaan Volume Biaya Kegiatan Pemeliharaan

1 Gedung/Bangunan 1.784 m 116.156.871 2 - 2 Peralatan dan Mesin - Kendaraan Roda Empat : 3 96.184.000 - - Pajak 7.201.200 - - Servis 48.293.210 - - BBM 40.259.535 -

3 Kendaraan Roda Dua : 2 4.000.000 - - Pajak 542.000 - - Servis 2.331.620 - - BBM 1.653.053 -

4 AC. Split 33 16.080.000 - 5 Komputer/Notebook 33 16.308.000 - 6 Printer 15 10.350.000 - 7 Inventaris Kantor 20 4.700.000 - 8 Jaringan Internet 1 2.384.000 - 9 Server 1 2.000.000 -

10 Mesin Fax 1 200.000 -


3. Pengelolaan Barang Persediaan Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2017

Nomor DIPA Nilai Persediaan (Rp.) Keterangan

DIPA-005.01.2.400823/2017 13.949.300 - DIPA-005.04.2.400824/2017 9.835.760 -

4. Penetapan Status Penggunaan BMN

No

Klasifikasi BMN Uraian BMN N.U.P Tahun

Perolehan

Harga Satuan

(Rp)

Instansi/ Lembaga Penerbit

SK

No./

Tanggal SK

1

.

BMN

dengan

nilai

sampai

dengan

Rp 100 juta

1. Lemari Besi

2. Lemari Kayu

3. Rak Besi

4. Filing Cabinet Besi

5. Meja Kerja Besi

6. Meja Kerja Besi

7. Meja Kerja Kayu

8. Kursi Besi

9. Kursi Besi

10. Kursi Besi

11. Sice

12. Meja Rapat

13. AC Split

14. AC Split

15. Televisi

16. P.C Unit

17. Note Book

18. Printer

19. Printer

20. CCTV

21. AC Split

22. AC Split

23. AC Split

24. P.C Unit

25. Printer (Peralatan

Personal Komputer)

26. Note Book

27. Televisi

28. UPS

29. Audio Converter

30. Peralatan Personal

Komputer Lainnya

16

24-25

4-9

40-44

1-12

13-18

90-95

167-168

169-178

179-228

11

1

23

24-25

3

36-39

8

25

26

12

26

27-28

29-30

40-42

27-29

9

4

1

1

3

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

3.350.000,-

5.500.000,-

1.650.000,-

1.550.000,-

4.210.000,-

2.960.000,-

4.825.000,-

6.550.000,-

1.200.000,-

353.000,-

10.400.000,-

12.500.000,-

5.206.000,-

4.666.500,-

9.907.260,-

7.005.500,-

6.968.000,-

2.634.000,-

2.326.000,-

15.174.000,-

8.101.000,-

4.526.000,-

3.756.000,-

9.150.000,-

2.260.000,-

12.850.000,-

7.755.000,-

9.775.000,-

22.000.000,-

52.430.000,-

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

MA RI

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

55/BUA/SK/2/2017

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

Dalam Proses

2

.

BMN yang mempunyai bukti kepemilikan s.d. Rp 2,5 M

-

-

-

-

-

-


3.

Tanah dan Bangunan s.d. Rp 2,5 M

-

-

-

-

-

-

4.

Tanah dan Bangunan s.d. 5 M s.d. Rp 10 M

-

-

-

-

-

-

5. Penghapusan

No Uraiang Barang NUP Tahun Perolehan

Nilai Dokumen Penghapusan Perolehan Limit Jual

1 Station Wagon 2 1991 33.100.000 9.500.000 9.600.000 SK BUA MA RI

No.139.a/BUA/SK/6/2017

2 Lemari Kayu 16 1998 435.000 11.000 11.000 Masih Dalam Proses

3 Rak Kayu 1 1996 58.000 1.500 1.500 Masih Dalam Proses






9 CCTV 1 2010 5.500.000 61.000 61.000 Masih Dalam Proses

10 CCTV 2 2013 737.000 7.000 7.000 Masih Dalam Proses




14 Papan Visual/ Papan Nama 15 2013 330.000 3.200 3.200 Masih Dalam Proses







21 Papan Visual/ Papan Nama 39 2013 4.895.000 112.000 112.000 Masih Dalam Proses

22 Meja Kerja Kayu 7 1981 99.000 2.550 2.550 Masih Dalam Proses














35 Meja Kerja Kayu 24 2002 2.264.000 58.000 58.000 Masih Dalam Proses




39 Meja Kerja Kayu 28 1996 36.000 900 900 Masih Dalam Proses





44 Meja Kerja Kayu 38 2002 1.826.000 47.000 47.000 Masih Dalam Proses








52 Meja Komputer 1 1996 145.000 3.700 3.700 Masih Dalam Proses





57 Kursi Fiber Glas/ Plastik 1 2000 102.000 2.650 2.650 Masih Dalam Proses

58 Kursi Fiber Glas/ Plastik 2 2000 102.000 2.650 2.650 Masih Dalam Proses

59 Sound System 1 2010 27.500.000 304.000 304.000 Masih Dalam Proses

60 Intermediate Telephone/Key 1 2004 465.000 5.000 5.000 Masih Dalam Proses

61 Intermediate Telephone/Key 2 2004 465.000 5.000 5.000 Masih Dalam Proses

62 Faxcimile 1 2002 968.000 11.000 11.000 Masih Dalam Proses

63 Wireless Amplifier 1 2009 5.500.000 61.000 61.000 Masih Dalam Proses

64 Printer 6 2009 2.500.000 27.500 27.500 Masih Dalam Proses

65 Printer 7 2009 2.500.000 27.500 27.500 Masih Dalam Proses

66 Printer 8 2011 825.000 8.500 8.500 Masih Dalam Proses

67 Printer 9 2011 825.000 8.500 8.500 Masih Dalam Proses

68 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 2008 1.500.000 17.000 17.000 Masih Dalam Proses

69 Multitrack Recorder 1 2013 8.745.000 85.000 85.000 Masih Dalam Proses

70 Camera Digital 1 2010 4.180.000 46.000 46.000 Masih Dalam Proses


6. Hibah a. Pengadilan Agama Tangerang telah menerima hibah sesuai BAST hibah nomor

W27-A3/4243/ PL.05/VIII/2017 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun

2017 senilai Rp 60.475.000,- (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang

(Hadi Sunarso, S.E.) dengan daftar rincian barang hibah sebagai berikut :

NO NAMA BARANG HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH TOTAL NILAI

PEROLEHAN MERK/ TYPE

1 Lemari Besi 2.300.000 2 4.600.000 VIP

2 Filing Cabinet 750.000 1 750.000 Lion

3 Filing Cabinet 500.000 1 500.000 Elite

4 Filing Cabinet 500.000 1 500.000 Yunika

5 Dispenser 200.000 11 2.200.000 -

6 Rak Besi 1.500.000 14 21.000.000 -

7 Rak Besi 2.000.000 1 2.000.000 -

8 Rak Besi 1.000.000 4 4.000.000 -

9 Meja Kerja Kayu 3.500.000 3 10.500.000 -

10 Meja Pelantikan 900.000 1 900.000 -

11 Lemari Kayu 300.000 1 300.000 -

12 Lemari Kayu 250.000 3 750.000 -

13 Lemari Kayu 500.000 1 500.000 -

14 Lemari Kayu 500.000 1 500.000 -

15 Tiang Bendera Kayu 100.000 1 100.000 -

16 Kursi besi (lipat) 200.000 3 600.000 Elephant

17 Kursi besi (lipat) 200.000 2 400.000 Chitose

18 Kursi besi (putar) 300.000 3 900.000 -

19 Papan Pengumuman Stainless Steel

375.000 1 375.000 -

20 Papan Pengumuman (akrilik)

900.000 1 900.000 -

21 Papan Visual (akrilik) 600.000 2 1.200.000 -

22 Papan Visual 150.000 2 300.000 -

23 Papan Visual 400.000 1 400.000 -

24 Papan Visual 250.000 4 1.000.000 -

25 Rak Koran Besi 700.000 2 1.400.000 -

26 Rak Koran kayu 300.000 1 300.000 -

27 Stand Mic 450.000 2 900.000 -

28 Lukisan 200.000 2 400.000 -

29 Kaligrafi 200.000 1 200.000 -

30 Kaca Hias 250.000 1 250.000 -

31 Kursi Roda 750.000 1 750.000 -

32 Kursi Roda 1.100.000 1 1.100.000 Gea Medical

JUMLAH TOTAL 76 60.475.000


b. Pengadilan Agama Tangerang juga menerima hibah sesuai BAST hibah nomor

W27-A3/4244/ PL.05/VIII/2017 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun

2017 senilai Rp 43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Drs. Mukhtar,

M.H. dan Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang (Hadi Sunarso, S.E.)

dengan daftar rincian barang hibah sebagai berikut :

NO NAMA BARANG HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH TOTAL NILAI

PEROLEHAN MERK/ TYPE

1 Kipas Angin 300.000 3 900.000 Miyako

2 OHP (In Focus) 4.500.000 1 4.500.000 IN 114

3 Camera Digital 7.200.000 1 7.200.000 Canon EOS 700D

4 P.C.Unit 4.000.000 1 4.000.000 LG

5 Printer 1.200.000 10 12.000.000 Laser Jet P1102

6 Printer 850.000 1 850.000 LX-300+II

7 Scanner 1.500.000 1 1.500.000 Canon

8 Scanner 1.000.000 1 1.000.000 Plustek

Mobile Office AD450

9 Televisi 2.500.000 1 2.500.000 Panasonic

10 Televisi 2.000.000 1 2.000.000 Sharp

11 Televisi 500.000 1 500.000 Skytron

12 Televisi 500.000 1 500.000 Mitsukoshi

13 Lemari Es 1.000.000 1 1.000.000 Sharp

14 Pesawat Telephone 100.000 1 100.000 Panasonic

15 Soundsystem 1.500.000 1 1.500.000 Le Bass

16 Soundsystem 1.500.000 1 1.500.000 Orino

17 Soundsystem 1.500.000 1 1.500.000 Dat

JUMLAH TOTAL 28 43.050.000

7. Inventarisasi Tanah dan Bangunan

Tanah Bangunan Ket.

Luas (m2)

Nilai (Rp.)

Luas (m2)

Nilai (Rp.)

2.020

17.831.550.000

2.492

6.166.073.000

-


8. Data Fisik Bangunan

No. Bangunan

Status Ket. Nama

Luas (m2) Nilai

1. Gedung Pos Jaga Permanen 8 14.608.000 Milik Sendiri -

2 Gedung Pos Jaga Permanen 8 14.608.000 Milik Sendiri -

3 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 946 154.008.000 Milik Sendiri -

4 Bangunan Gudang Lainnya 28 51.128.000 Milik Sendiri -

5 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1.475 5.655.463.000 Milik Sendiri -

6 Bangunan Tempat Ibadah Permanen 27 58.384.000 Milik Sendiri -

7 Pagar Permanen M1 217.874.000 Milik Sendiri -

9. Inventarisasi Kendaraan Dinas

RODA EMPAT RODA DUA

MERK/ TYPE

JUMLAH

TAHUN

KONDISI MERK/ TYPE

JUMLAH

TAHUN

KONDISI

B RR RB B RR RB

Sedan 1 2005 √ - - Honda Tiger/Roda 2 1 2008 √ - -

Kijang Inova E/Mikro minibus

1 2005 √ - - Honda/ NF 125 SD 1 2007 √ - -

Suzuki/APV SDX GC415V MT

1 2011 √ - -

10. Data Alat Pengolah Data

Jumlah Total

(Laptop+PC) Data Kebutuhan Pegawai Laptop

(unit) PC

(unit)

47 7 41 48 -


D. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,

pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan

transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama Tangerang pada

Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Rp 8.048.999.000,-

DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Rp 112.750.000,-

Berikut tabel realiasasi anggaran :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

No. Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa (Rp.)

% Penyerapan

1. Belanja Pegawai 6.929.433.000 6.609.739.417 3.19.693.583 95,38

2. Belanja Barang 857.566.000 854.080.270 3.485.730 99,59

3. Belanja Modal - - - -

Jumlah 7.786.999.000 7.463.819.687 323.179.313 95,85

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


% Penyerapan

1. Belanja Pegawai - - - -

2. Belanja Barang 2.350.000 2.344.100 5.900 99,80

3. Belanja Modal 259.650.000 257.762.650 1.887.350 99,28

Jumlah 262.000.000 260.106.750 1.893.250 99,28

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


% Penyerapan

1. Belanja Pegawai - - - -

2. Belanja Barang 112.750.000 107.085.000 5.665.000 94,98

3. Belanja Modal - - - -

Jumlah 112.750.000 107.085.000 5.665.000 94,98


E. Dukungan Teknologi Informasi Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam

mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data

dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas.

Tujuan dari teknologi informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan

kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam melaksanakan suatu

pekerjaan. Pada era globalisasi dengan pertumbuhan era digital yang begitu pesat,

kehadiran teknologi informasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya teknologi informasi

membuah manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja, terutama bagi peradilan

agama, untuk menunjang pelaksanaan tupoksi aparatur dalam memberikan pelayanan

prima pada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hal itulah, Pengadilan Agama Tangerang menggunakan produk

maupun inovasi di bidang teknologi informasi dalam pelayanan maupun olah data, baik

yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung RI, kementerian lain yang merupakan

mitra kerja, maupun inovasi dari tim IT Pengadilan Agama Tangerang dan tim IT Se-

Wilayah PTA Banten untuk membantu pelaksanaan tupoksi baik administrasi perkara

maupun administrasi kesekretariatan, antara lain :

1. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). 2. e-Perkara terdiri dari : KPE (Kartu Perkara Elektronik), aplikasi antrian persidangan,

antrian posbakum, antrian pendaftaran, pengambilan akta cerai dan e-Perkara Mobile Version (tersedia di Play Store)

3. Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) 4. SiP (Aplikasi Pengawasan Perkara) 5. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional). 6. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian). 7. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI). 8. SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI). 9. RKAKLDIPA online. 10. SAS Perbendaharaan (Sistem Aplikasi Satker Perbendaharaan). 11. SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi). 12. SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual). 13. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). 14. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). 15. RK BMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara). 16. Aplikasi Persediaan. 17. e-rekon. 18. e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) Bappenas (PP.39) dan Direktorat

Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. 19. Simponi (Sistem Informasi PNBP Online).


Dalam menunjang keterbukaan informasi yang bertujuan memberikan informasi

secara luas kepada masyarakat dan mudah diakses dari mana dan kapan saja

Pengadilan Agama Tangerang memiliki website yang beralamat di www.pa-

tangerangkota.go.id. Pengadilan Agama Tangerang juga telah mengembangkan aplikasi

antara lain : kartu perkara elektronik, kios-k untuk antrian pendaftaran perkara (meja 1

dan posbakum), antrian persidangan, taksir biaya, dan progress perkara dan SiP

(Aplikasi Pengawasan Perkara).

Selain dukungan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi untuk menunjang

atau menjalankan sistem aplikasi tersebut perlu ada dukungan peralatan, dengan rincian

sebagai berikut :

No. Peralatan & Mesin Jumlah Keterangan

1. Laptop 7 2 PC 41 3 Printer 29 4 Server 2 5 Touchscreen 2 6 Tv/Led 8 7 Scanner 4 8 Infocus 1 9 Kamera 1 10 CCTV 7 11 Sound System 3

F. Regulasi 2017 Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya

landasan hukum sebagai pedoman. Selama tahun 2017 Ketua Pengadilan Agama

Tangerang menerbitkan surat keputusan sebagai berikut :

1. SK Nomor W27-A3/5159.a/HM.00/X/2017 tentang Alih Media Arsip pada Pengadilan Agama Tangerang.

2. SK Nomor W27-A3/5139.a/HM.00/X/2017 tentang Buku Bantu dan Buku Kas Umum pada Pengadilan Agama Tangerang.

3. SK Nomor W27-A3/4810/KU.04.2/IX/2017 tentang Jadwal Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Tangerang.

4. SK Nomor W27-A3/4668/OT.01.3/IX/2017 tentang Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Tangerang.

5. SK Nomor W27-A3/2270/KP.04.6/IV/2017 tentang Penunjukan Petugas Meja Antrian Sidang pada Pengadilan Agama Tangerang.

6. SK Nomor W27-A3/0081/KU.04.2/I/2017 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara dan Radius Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017.

7. SK Nomor W27-A3/5143.a/HK.05/X/2017 tentang Pemakaian Antrian Sidang pada Pengadilan Agama Tangerang.

http://www.pa-tangerangkota.go.id/�

http://www.pa-tangerangkota.go.id/�


8. SK Nomor W27-A3/5272/PS.02/X/2017 tentang Penunjukan Tim Klarifikasi atas Pemberitaan di Media Massa Terkait Pelayanan Posbakum pada Pengadilan Agama Tangerang.

9. SK Nomor W27-A3/0029/HK.05/I/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/5151/HK.05/XI/2015 tentang Penunjukan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tangerang.

10. SK Nomor W27-A3/0029/HK.05/I/2017 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Tangerang.

11. SK Nomor W27-A3/5143.a/HK.05/X/2017 tentang Pengiriman Petikan pada Pengadilan Agama Tangerang.

12. SK Nomor W27-A3/3742/KP.04.6/VII/2017 tentang Perubahan Penunjukan Pelaksanaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Tangerang.

13. SK Nomor W27-A3/5149.a/HK.05/X/2017 tentang Penerimaan Bukti Setiap Penyerahan Dokumen di Persidangan pada Pengadilan Agama Tangerang.

14. SK Nomor W27-A3/5137/HK.05/X/2017 tentang Penyerahan Salinan Putusan/ Penetapan pada Pengadilan Agama Tangerang.

15. 14 SK Nomor W27-A3/4878/PL.07/IX/2017 tentang Perlengkapan Persidangan pada Pengadilan Agama Tangerang.

16. SK Nomor W27-A3/5131.a/HK.05/X/2017 tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang.

17. SK Nomor W27-A3/3023/HK.05/VI2017 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017.

18. SK Nomor W27-A3/4660/HM.00/IXI2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen pada Pengadilan Agama Tangerang.

19. SK Nomor W27-A3/2617/HK.05/VI2017 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017.

20. SK Nomor W27-A3/4667/OT.01.3/IX/2017 tentang Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Tangerang.

21. SK Nomor W27-A3/5126.a/HK.05/X/2017 tentang Tanda Terima Relaas pada Pengadilan Agama Tangerang.

22. SK Nomor W27-A3/5187.a/HM.00/X/2017 tentang Pembentukan Tim Dokumentasi pada Pengadilan Agama Tangerang.

23. SK Nomor W27-A3/4877/KU.01/IX/2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya ATK/Proses pada Pengadilan Agama Tangerang.

24. SK Nomor W27-A3/4658/PB.01/IX/2017 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017.

25. SK Nomor W27-A3/5183.a/HM.00/X/2017 tentang Pembentukan Tim Update Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Tangerang.


BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan dalam sebuah organisasi atau institusi wajib dilaksanakan,

dengan maksud untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewangan atau

penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai. Pengadilan Agama Tangerang

melakukan pengawasan secara reguler yang dijadwalkan oleh Hakim Pengawasan

Bidang setiap empat bulan sekali dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi

Pembinaan dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banten serta setelah

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Juli

2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya membuat pengawasan yang

dilakukan lebih intensif lagi.

Selama tahun 2017 telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang

(HAWASBID) dilakukan setiap 4 bulan sekali dan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah

(HATIWASDA) dilakukan sebanyak 1 kali, pengawasan dilaksanakan dengan

melakukan objek – objek terhadap pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen Peradilan :

- Pelaksanaan program kerja.

- Pelaksanaan/pencapaian target.

- Pelaksanaan uraian tugas, RKA-KL, SOP dan Standar Pelayanan Perkara.

- Pengelolaan manajemen kantor.

- Kendala dan hambatan pelaksanaan/pencapaian target.

- Faktor–faktor pendukung.

- Evaluasi kegiatan.

2. Administrasi Persidangan dan Penyelesaian Perkara :

- Pelaksanaan pembagian perkara dan penetuan majelis hakim.

- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

- Pemberkasan dan minutasi perkara.

- Pelaksanaan putusan.

- Percepatan penyelesaian perkara.

- Pelaksanaan mediasi.


3. Administrasi Perkara :

- Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, tingkat

banding, kasasi dan peninjauan kembali (penerimaan perkara dan pelaksanaan

meja I, II dan III).

- Pola tentang register perkara (pemeriksaan register perkara dan penomoran,

kelengkapan dan kerapihan pencatatan/penulisannya).

- Pola tentang keuangan perkara (Buku jurnal KIPA 1 s.d. 6, buku induk

keuangan perkara, keuangan eksekusi, konsinyasi).

- Pola tentang laporan perkara (LIPA 1 s.d. 7 dan laporan mediasi).

- Pola kearsipan perkara (buku kendali arsip, kode arsip dan penghapusan arsip)

4. Administrasi Umum :

- Administrasi kepegawaian.

- Administrasi keuangan.

- Pengelolaan Barang Milik Negara.

- Pengelolaan perpustakaan dan persuratan.

5. Pelayanan Publik :

- Kepemimpinan.

- Pembinaan dan pengembangan SDM.

- Pelaksanaan meja informasi.

- Pelaksanaan posbakum.

- Pelaksanaan pengaduan masyarakat.

- Keamanan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan dan kerapihan kantor.

6. Teknologi Informasi

- Pengelolaan website.

- Implementasi aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

B. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap program kerja yang telah

ditetapkan dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan

dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi. Evaluasi pada Pengadilan

Agama Tangerang dilakukan secara rutin, sebagai berikut :

1. Pembinaan dilakukan setiap bulan sekali yang diikuti oleh seluruh hakim dan

pegawai.

2. Rapat evaluasi setiap tiga bulan sekali pada masing – masing bagian yaitu Hakim,

kepaniteraan dan kesekretariatan.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan program kerja secara optimal;

2. Tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama Tangerang sudah dilaksanakan baik

dalam hal penerimaan, pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara.

Tugas tersebut dilaksanakan secara professional, penuh dedikasi dan akuntabel;

3. Pengadilan Agama Tangerang masih membutuhkan tenaga administrasi atau staf

baik untuk administrasi kepaniteraan maupun administrasi kesekretrariatan;

4. Dukungan teknologi informasi yang diimplementasikan oleh Pengadilan Agama

Tangerang berpengaruh positif dalam menunjang pelaksanaan tupoksi;

5. Sarana dan prasarana penunjang tupoksi masih belum memadai.

B. Saran

1. Diperlukan adanya penambahan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas,

khususnya untuk petugas administrasi baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan

yang selama ini dirangkap oleh pejabat fungsional Panitera Pengganti dan Juru Sita

Pengganti;

2. Diperlukan diklat atau bimtek baik di bidang yudisial maupun non yudisial untuk

meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan

Agama Tangerang;

3. Diperlukan anggaran yang memadai khususnya belanja modal pengadaan sarana

dan prasarana penunjang tupoksi.

Lampiran V.3Laporan Tahunan PA Tangerang TA 2017

3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No Uraian Banding Kasasi PK Keterangan

1 Perdata Agama 2.730 2.747 2.750

MATRIK KEADAAN PERKARA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banding Kasasi PK

Perdata Agama

Perdata Agama

Grafik 3. Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum

Lampiran VI

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang

Tahun Anggaran 2017

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Sedan Toyota Altis 2016 a Operasional Ketua

2 Station Wagon, Kijang Innova 2006 a Operasional Panitera

3 Minibus Suzuki APV (Penumpang 14 Orang kebawah)

2011 a Operasional Wakil Ketua

II Jenis Kendaraan Roda 2

1 Honda Supra NF 125 SD 2007 aOperasional Juru Sita (Abdul Rochim)

2 Honda Tiger GL 2000 2008 aOperasional Panmud Permohonan

NO. Uraian TAHUN PEROLEHAN

KONDISIKETERANGAN

Baik RusakRingan

Rusak Berat

KENDARAAN DINAS

1

No. Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan

1 Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Layanan Pos Bantuan Hukum Penetapan Penunjukan Panitera

Penganti

Penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Penetapan Hari Sidang Pemanggilan para pihak Permohonan bantuan panggilan /

bantuan ke Pengadilan Agama lain

Kegiatan persiapan persidangan Pemanggilan mediasi Layanan pemanggilan saksi Pelayanan mohon bantuan

pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama lain

Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama lain

Pelayanan pemeriksaan setempat Pelayanan mohon bantuan

pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama lain

Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama lain

Pelayanan teguran panjar biaya perkara yang menambah panjar

Pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah panjar

Pelayanan sita jaminan Pelayanan sita buntut Pelayanan sita harta bersama tanpa

perkara

Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan Pengambilan sisa panjar Pelayanan perkara ekonomi syariah

memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana

Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana yang tidak memehuni syarat

Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hokum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang telah melewati batas waktu

2

Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang telah melewati batas waktu

Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu

Pelayanan banding Pelayanan Peninjauan Kembali Pelayanan prodeo pada tingkat

pertama

Pelayanan prodeo pada tingkat Banding

Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama

Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat Banding

Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat Kasasi

Pelayanan permohonan eksekusi riil Pelayanan permohonan eksekusi

pembayaran sejumlah uang

Pelayanan permohonan eksekusi selain putusan Pengadilan Agama dengan lelang

Pelayanan mohon bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain

Pelayanan mohon bantuan eksekusi dari Pengadilan Agama lain

Pelayanan permohonan konsinyasi Layanan informasi Layanan sidang diluar gedung Kegiatan persiapan persidangan Pelayanan mediasi Layanan penundaan siding Pelayanan akta cerai pada cerai gugat Pelayanan akta cerai pada cerai talak Pelayanan permohonan isbat rukyat

hilal

Pengelolaan ATK perkara Pengelolaan panjar biaya perkara Pengelolaan sisa panjar Pelayanan ikrar talak Peneriman perkara Pembayaran panjar biaya perkara Pelayanan perkara yang Berkekuatan

Hukum Tetap

Pelayanan Kasasi Pelayanan Kasasi yang tidak

3

memenuhi syarat formal dengan alas an memebihi batas

Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alas an tidak mengajukan memori kasasi

Pelayanan permohonan perceraian dari PNS atau TNI atau Polri

Pelayanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus

Pelayanan permohonan isbat nikah volunteer

Penyerahan salinan putusan pertama kepada para pihak

Pengembalian kutipan akta nikah Penyerahan produk pengadilan Penyerahan akta cerai Pengiriman salinan putusan kepada

para pihak

Pengiriman salinan putusan yang sudah berkekuatan hokum tetap ke KUA

Permintaan salinan putusan/penetapan

Prosedur pelayanan prodeo pada tingkat kasasi

Pengarsipan Prosedur pelaporan Prosedur pengaduan

Lampiran VIIILaporan Tahunan Pengadilan Agama TangerangTahun Anggaran 2017

NO. Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Jumlah Keterangan

1 Ruang Ketua 12 Ruang Wakil Ketua 13 Ruang Hakim I 14 Ruang Hakim II 15 Ruang Panitera 16 Ruang Sekretaris 17 Ruang Kepaniteraan 18 Ruang Kesekretariatan 19 Ruang Panitera Muda 1

10 Ruang Panitera Pengganti 111 Ruang Juru Sita/Juru Sita Pengganti 112 Ruang Lobby Bawah (Utama) 113 Ruang Lobby Atas 014 Ruang Resepsionis 015 Ruang Tunggu Pendaftaran 016 Ruang Tunggu Sidang 017 Ruang Meja Antrian 018 Ruang Posbakum 119 Ruang Kasir 120 Ruang Pendaftaran Perkara 121 Ruang Pengambilan Akta Cerai 122 Ruang Mediasi 123 Ruang Sidang 3 R. Sidang I, II, dan III24 Ruang Rapat Ketua 125 Ruang lobi atas 126 Ruang Arsip 127 Ruang Server/IT 128 Ruang Jaringan LAN 029 Ruang Perpustakaan 130 Ruang Gudang 131 Ruang Ibu & Anak 132 Musholla 133 Toilet 14

- Toilet Umum (Untuk Pihak Berperkara) 2 lk & pr- Toilet Khusus (Untuk Pegawai) sbb :Ruang Ketua 1Ruang Rapat Pimpinan 1Ruang Hakim 2 lk & prRuang Arsip 1Ruang Kesekretariatan 1Ruang JSP 1Ruang Kepaniteraan 2 lk & prToilet Satpam 2 pada masing2 pos

34 Pos Satpam 2 1 pos dinonaktifkan35 Cafetaria/Ruang Makan Pegawai 136 Parkir 0

Matrik Sarana dan Prasarana

A. PrasaranaRuangan

1 Lemari Besi/Metal 18 182 Lemari Kayu 19 193 Rak Besi 30 304 Rak Kayu 1 15 Filing Cabinet Besi 41 416 Brandkas 2 27 Tabung Pemadam Api 3 38 CCTV-Camera Control Television System 7 79 Papan Visual/Papan Nama 29 29

10 Overhead Projector 1 111 Papan Pengumuman 2 212 Teralis 1 113 Meja Kerja Besi/Metal 18 1814 Meja Kerja Kayu 63 6315 Kursi Besi/Metal 184 18416 Kursi Kayu 20 2017 Sice 7 718 Meja Rapat 1 119 Meja Komputer 2 220 Meja Resepsionis 2 221 Gantungan Jas 2 222 Meubelair lainnya 10 1023 Jam Mekanis 2 224 Jam Elektronik 11 1125 Lemari Es 1 126 AC Split 28 2827 Kipas Angin 8 828 Exhause Fan 1 129 Televisi 8 830 Amplifier 1 131 Sound System 3 332 Lambang Garuda Pancasila 7 733 Gambar Presiden/Wakil Presiden 4 434 Tiang Bendera 7 735 Kaca Hias 6 636 Dispenser 14 1437 Palu Sidang 3 338 Lambang Instansi 1 139 Karpet 2 240 Gordyin/Kray 5 541 Panggung 1 142 Microphone/Boom Stand 2 243 Camera Digital 1 144 Audio Converter 1 145 Telephone (PABX) 3 346 Pesawat Telephone 16 1647 Facsimile 1 148 Finger Printer Time and Attandance Acces Contro 1 149 Message Switching Center (MSC) 1 150 Uninterupted Power Supply (UPS) 1 151 Local Arena Network (LAN) 1 152 Internet 1 153 PC. Unit 41 4154 Note Book 7 755 CPU (Peralatan Mini Komputer) 1 156 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 4 457 Printer (Peralatan Personal Komputer) 29 2958 Peralatan Personal Komputer Lainnya 3 359 Server 2 260 Router 1 161 Rak Server 1 162 Switch 1 163 Alat Tenis Meja 1 1

B. Sarana Fasilitas Perkantoran

Lampiran VLaporan Tahunan PA Tangerang TA 2017

I Rumah Dinas1 Rumah Dinas Ketua - - - - -2 Rumah Dinas Wakil Ketua - - - - -3 Rumah Dinas Hakim - - - - -4 Rumah Dinas Panitera - - - - -5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - -

NO. Uraian

Rumah Dinas Jabatan

JumlahKONDISI

KETERANGANB RR RB

Lampiran IV

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang

Tahun Anggaran 2017

NO. N A M A JABATAN KETERANGAN1 Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. Ketua2 Drs. H.M. Slamet Turhamun, M.H. Wakil Ketua3 Drs. Uki Hakim4 Dra. Yenitati, S.H. Hakim5 Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum. Hakim6 Drs. Moch. Tadjuddin Hakim7 H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. Hakim8 Dra. Marfu'ah Hakim9 Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. Hakim

10 Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. Hakim11 Drs. Ali Usman Hakim12 Endin Tajudin, S.Ag. Hakim13 Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. Hakim14 Drs. Masgiri M.H. Hakim15 Drs. Mukhtar, M.H. Panitera16 Hadi Sunarso, S.E. Sekretaris17 Ahmad Muhtadin, S.H.I. Panitera Muda Hukum18 Mardiati, S.H., M.H. Panitera Muda Gugatan19 Fatullah, S.H., M.H. Panitera Muda 20 Nurwinda Findini, S.E. Kasubbag. Kepegawaian,

21 Hana Nuraeni, S.Sos. Kasubbag. Umum dan 22 Fetty Fatihatun Najihah, S.H.I. Kasubbag. Perencanaan,TI

23 Hikmah Nurmala, S.H., M.H. Panitera Pengganti24 Kumalasari, S.H. Panitera Pengganti25 Sulaimi Anwar, S.H. Panitera Pengganti Pensiun26 Irvan Yunan, S.H. Panitera Pengganti27 Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I. Panitera Pengganti28 Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy. Panitera Pengganti29 Windy Indrawati, S.E., S.H. Panitera Pengganti30 Eka Kurniati Khadam, S.H. Panitera Pengganti31 Susmakadaranipa, S.Ag. Panitera Pengganti32 Amin Hidayat Sanie Juru Sita33 Abdul Rochim Juru Sita34 Agus Priono, S.H. Juru Sita35 Dra. Hj. Latifah H.M. Juru Sita Pengganti36 Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H. Juru Sita Pengganti37 Mardianah, S.H. Juru Sita Pengganti38 Uus Usnadi Juru Sita Pengganti39 Pradnya Paramita, A.Md. Juru Sita Pengganti40 Hafifi, Lc. Staf41 Riska Mizalfi, S.Kom. Staf42 Eka Novianti, S.H. Staf43 Argo Staf44 Ustwah Ika Safitri, S.E. Staf45 Dyah Widoretno, S.H. Staf46 Hima Trisnawati, S.H. Staf47 Siti Jamilah Naufaliani, S.H. Staf48 Arif Rachmanto, S.T., S.H. Staf

MATRIK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Lampiran IILaporan Tahunan PA Tangerang TA 2017

No. Nama Jabatan

Jumlah Kegiatan Sasaran Kerja

Pegawai Tahun 2017

Keterangan

1 Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. Ketua 352 Drs. H.M. Slamet Turhamun, M.H. Wakil Ketua 153 Drs. Uki Hakim 134 Dra. Yenitati, S.H. Hakim 135 Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum. Hakim 136 Drs. Moch. Tadjuddin Hakim 137 H. Antung Jumberi, S.H., MHI Hakim 138 Dra. Marfu'ah Hakim 139 Hj. Musidah, S.Ag., MHI Hakim 1310 Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. Hakim 1311 Drs. Ali Usman Hakim 1312 Endin Tajudin, S.Ag. Hakim 1313 Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. Hakim 1314 Drs. Masgiri M.H. Hakim 715 Drs. Mukhtar, M.H. Panitera 4116 Ahmad Muhtadin, SHI Panitera Muda Hukum 1517 Mardiati, S.H., M.H. Panitera Muda Gugatan 1518 Fathullah, S.H., M.H. Panitera Muda Permohonan 1519 Hikmah Nurmala, S.H., M.H. Panitera Pengganti 820 Kumalasari, S.H. Panitera Pengganti 721 Irvan Yunan, S.H. Panitera Pengganti 822 Julisnaina Nur Syamkumalawati, SHI Panitera Pengganti 723 Hj. Mustainah, S.Pdi., S.Sy. Panitera Pengganti 1024 Windy Indrawati, S.E., S.H. Panitera Pengganti 725 Eka Kurniati Khadam, S.H. Panitera Pengganti 826 Susmakadaranipa, S.Ag. Panitera Pengganti 927 Amin Hidayat Sanie Juru Sita 628 Abdul Rochim Juru Sita 629 Agus Priono, S.H. Juru Sita 630 Dra. Hj. Latifah H.M. Juru Sita Pengganti 931 Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H. Juru Sita Pengganti 1032 Mardianah, S.H. Juru Sita Pengganti 1733 Uus Usnadi Juru Sita Pengganti 634 Pradnya Paramita, A.Md. Juru Sita Pengganti 935 Hadi Sunarso, S.E. Sekretaris 23

36 Nurwinda Findiani, S.E. Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 21

37 Hana Nuraeni, S.Sos. Kasubbag. Umum dan Keuangan 27

38 Fetty Fatihatun Najihah, S.H.I. Kasubbag. Perencanaan,TI dan Pelaporan 20

39 Hafifi, Lc. Staf 840 Riska Mizalfi, S.Kom. Staf 1141 Eka Novianti, S.H. Staf 3242 Argo Staf 343 Ustwah Ika Safitri, S.E. Staf 2044 Dyah Widoretno, S.H. Staf 1645 Hima Trisnawati, S.H. Staf 646 Siti Jamilah Naufaliani, S.H. Staf 12

MATRIK SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Lampiran IILaporan Tahunan PA Tangerang TA 2017

No. Unit Kerja Jumlah Keterangan

1 Penetapan Penunjukan Majelis Hakim2 Layanan Pos Bantuan Hukum3 Penetapan Penunjukan Panitera Penganti4 Penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti5 Penetapan Hari Sidang6 Pemanggilan para pihak7 Permohonan bantuan panggilan / bantuan ke Pengadilan Agama lain8 Kegiatan persiapan persidangan9 Pemanggilan mediasi

10 Layanan pemanggilan saksi11 Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama lain12 Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama lain13 Pelayanan pemeriksaan setempat14 Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama lain15 Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama lain16 Pelayanan teguran panjar biaya perkara yang menambah panjar17 Pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah panjar18 Pelayanan sita jaminan19 Pelayanan sita buntut20 Pelayanan sita harta bersama tanpa perkara21 Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan22 Pengambilan sisa panjar23 Pelayanan perkara ekonomi syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan 24 Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana

25 Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hokum perkara sederhana dalam 26 Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam 27 Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam 28 Pelayanan banding

29 Pelayanan Peninjauan Kembali30 Pelayanan prodeo pada tingkat pertama31 Pelayanan prodeo pada tingkat Banding32 Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama33 Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat Banding34 Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat Kasasi35 Pelayanan permohonan eksekusi riil36 Pelayanan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang37 Pelayanan permohonan eksekusi selain putusan Pengadilan Agama dengan lelang38 Pelayanan mohon bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain39 Pelayanan mohon bantuan eksekusi dari Pengadilan Agama lain40 Pelayanan permohonan konsinyasi41 Layanan informasi42 Layanan sidang diluar gedung43 Pelayanan mediasi44 Layanan penundaan siding45 Pelayanan akta cerai pada cerai gugat46 Pelayanan akta cerai pada cerai talak47 Pelayanan permohonan isbat rukyat hilal48 Pengelolaan ATK perkara49 Pengelolaan panjar biaya perkara50 Pengelolaan sisa panjar51 Pelayanan ikrar talak52 Peneriman perkara53 Pembayaran panjar biaya perkara54 Pelayanan perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap55 Pelayanan Kasasi56 Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal

dengan alasan memebihi batas57 Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal

dengan alasan tidak mengajukan memori kasasi

MATRIK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor

1 KEPANITERAAN 71 SOP

58 Pelayanan permohonan perceraian dari PNS atau TNI atau Polri59 Pelayanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus60 Pelayanan permohonan isbat nikah volunteer61 Penyerahan salinan putusan pertama kepada para pihak62 Pengembalian kutipan akta nikah63 Penyerahan produk pengadilan64 Penyerahan akta cerai65 Pengiriman salinan putusan kepada para pihak66 Pengiriman salinan putusan yang sudah berkekuatan hokum tetap ke KUA67 Permintaan salinan putusan/penetapan68 Prosedur pelayanan prodeo pada tingkat kasasi69 Pengarsipan70 Prosedur pelaporan71 Prosedur pengaduan1 Pelaksanaan orientasi dan sosialisasi tupoksi2 Pengembangan pegawai3 Ijin belajar dan tugas belajar4 Pengelolaan pegawai5 Pengelolaan kartu pegawai, pensiunan dan BPJS6 Pengelolaan absensi pegawai7 Pengajuan cuti pegawai8 Pengelolaan kenaikan pangkat9 Pengelolaan kenaikan gaji berkala (KGB)

10 Pencairan anggaran11 Pertanggungjawaban anggaran12 Penatausahaan PNBP13 Penyusunan laporan keuangan14 Penyusunan program dan anggaran15 Penyusunan SAKIP16 Penyusunan laporan tahunan17 Pengelolaan teknologi informasi18 Pengelolaan tata naskah dinas19 Administrasi persuratan (surat masuk dan surat keluar)20 Pengelolaan arsip aktif dan in aktif21 Penatausahaan aset22 Penatausahaan persediaan23 Pemeliharaan lingkungan dan kemanan kantor24 Pengelolaan kehumasan dan kprotokolan25 Pemberian informasi26 Pengelolaan perpustakaan27 Pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai28 Pengelolaan pensiun pegawai29 Pemberian nilai kepada pegawai30 Pendelegasian wewenang31 Pemberian penghargaan kepada pegawai32 Pelaporan harta kekayaan pegawai dan pejabat negara

2 KESEKRETARIATAN

32 SOP

kata pengantar -...

Documents