kata pengantar - pa-bitung.go.idpa-bitung.go.id/download/files/4/lkjip_pa_bitung.pdf · pelaksanaan...

46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bitung. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 disusun berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan. LKjIP Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Bitung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Bitung Yang Agung". Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Upload: ngothuy

Post on 06-May-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 yang

merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bitung. Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 disusun

berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan

Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5

Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari

Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan

Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu

mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih,

mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah

pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus

menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang

optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 ini merupakan laporan

atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017

yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan

Agama Bitung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah

ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Bitung Yang Agung".

Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya

Clean Government dan Good Governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page ii

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-

kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat

digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan

penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan,

dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bitung, 11 Januari 2018

Ketua

H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH NIP. 195307031980031005

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY)

BAB I PENDAHULUAN

iv

1

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

1

2

2

5

5

7

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

2. Pernyataan Misi

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

4. Indikator Kinerja Utama

5. Program dan Kegiatan

7

7

8

9

10

15

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017)

21

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Pengukuran Kinerja 25

B. Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja 27

C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan 36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

38

38

39

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page iv

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017

Pengadilan Agama Bitung, merupakan LKjIP awal dari Renstra tahun 2015-

2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti lnstruksi Presiden Republik

lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi

Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan

Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang

dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, kemudian surat

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323-I/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal

17 Nopember 2017 dan surat Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor :

W18-A/750/HM.00/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 terkait Penyampaian

LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta

pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Bitung adalah masalah

penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bitung. Maka

penyelesaian perkara yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama Bitung

merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama

maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan

out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan

Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

LKjIP Pengadilan Agama Bitung belum dapat dijadikan sebagai acuan

untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan

strategis, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia

dalam Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan,

Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LKjIP dan Evaluasi

LKjIP). SAKIP Pengadilan Agama Bitung belum dapat memenuhi bobot nilai

yang proporsional dan professional sesuai yang diharapkan oleh Tim Evaluasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page v

Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dalam rangka mewujudkan

reformasi birokrasi serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP), maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara

berkesinambungan. Maka Pengadilan Agama Bitung berupaya untuk

mencapai bobot tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan

mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional semakin transparan

dalam mempertanggungjawabkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

(good gavernance) dalam implementasi pelaksanaannya tidak terlepas

dengan Asas Akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan Asas Akuntabilitas

memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah mampu

mengimplementasikan Sistim Akuntabilitas Kinerja (Sistim AKIP).

Substansi dari Sistim AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara

perencanaan dan realisasinya dengan orientasi pada hasil (result

oriented). Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana

Strategis untuk jangka waktu menengah 5 (lima) tahun, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen

kontrak kerja untuk acuan dalam penyelenggaran tatakelola

pemerintahan, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap

tahunnya.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara,

Pengadilan Agama Bitung dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya kepada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya yang telah

disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan

Kinerja (PK) tahun 2017, sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden

Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, serta Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja tersebut, Pengadilan

Agama Bitung menetapkan Motto “Professional, Berintegritas dan

Akuntabel”, motto ini tidak sekedar ungkapan, tetapi sebagai pemicu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 2

semangat memberikan pelayanan yang profesional kepada pencari

keadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) ini

adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Agama Bitung. Dari laporan ini diharapkan dapat

diperoleh suatu gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis untuk

peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bitung pada tahun-tahun

berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKJP

yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk

meningkatkan kinerja suatu organisasi.

C. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pengadilan Agama Bitung sebagai badan peradilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat berdasarkan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bitung

mempunyai tugas “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara

antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan”.

Pengadilan Agama Bitung dipimpin oleh seorang ketua, yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya ketua dibantu oleh:

1. Wakil Ketua;

2. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera;

3. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 3

Adapun Fungsi Wakil Ketua dalam kaitannya membantu tugas

pokok Ketua adalah: sebagai koordinator pengawasan.

Adapun tugas Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di

bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat

yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan Agama Bitung, dalam

kaitannya fungsi kepaniteraan membantu tugas pokok Ketua adalah:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan

tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data

perkara, dan transparasi perkara; 5. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi

kepaniteraan; 6. Pelaksanaan mediasi; 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama

Bitung.

Adapun tugas Kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan

di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bitung dalam kaitannya

fungsi kesekretariatan membantu tugas pokok Ketua adalah:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan

anggaran; 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 3. Pelaksanaan urusan keuangan; 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah

tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

dokumentasi, serta pelaporan di Pengadilan Agama Bitung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 4

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama

Bitung mempunyai fungsi,antara lain sebagai berikut :

Fungsi mengadili (judicial power),yakni menerima,memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti dibawah

jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya ( Vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun

2006). 4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/

VIII/2006). 5. Fungsi Lainnya :

➢ Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 5

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Pengadilan

Agama Bitung memiliki struktur organisasi sebagaimana yang tersaji pada

bagan 1.1

E. Sistimatika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama

Bitung selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance result) 2017

tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan)

2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian

kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 6

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa

mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP

Pengadilan Agama Bitung disusun sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2015 – 2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,indicator kinerja utama, program dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2018 dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) dan Analisis capaian akuntabilitas keuangan

Bab IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

Pengadilan Agama Bitung dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi berpedoman pada Rencana Strategis dan Cetak Biru

Pembaruan Mahkamah Agung RI (2010-2015) yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin akan timbul.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi,

kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama

Bitung pada tahun anggaran tahun 2017 menetapkan tujuan strategis

dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada

Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang

telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan

kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-

sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang

telah ditetapkan organisasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Bitung dengan memperhatikan kondisi umum serta mencermati isu-isu

strategis yang berkembang di lingkungan Pengadilan Agama Bitung,

visi yang akan diuraikan ini adalah visi Pengadilan Agama Bitung

sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Bitung Yang

Agung”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 8

Pernyataan Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai unit kerja Pengadilan Agama Bitung mempunyai peran

penting dalam mewujudkan visi, misi dalam rangka mendukung

terwujudnya visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung”.

2. Yang dimaksud dengan badan peradilan agama disini adalah

Pengadilan Agama Bitung yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Bitung yang

terintegrasi dengan visi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama

Bitung menetapkan Motto “Professional, Berintegritas dan Akuntabel”.

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bitung, maka

ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,

adapun misi tersebut, yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan

masyarakat (justice for all);

2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi

terwujudnya transparansi pengadilan;

3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat

dan dengan biaya ringan;

4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan,

kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);

5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bitung yang jujur, bersih dan berwibawa.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus

dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,

efektif dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri

yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 9

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur;

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara

yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung

lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi

penyelenggara peradilan;

6. Mengelola dan menbina sumber daya manusia yang kompeten

dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang

berintegrasi dan profesional;

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku,

adiministrasi, dan jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas dan transparansi;

10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas Pengadilan

Agama Bitung menetapkan tujuan yang ingin di capai sebagai

berikut :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat

waktu.

2. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice).

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bitung

yang berkualitas.

4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara

peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.

5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan

transparan.

6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 10

Kemudian yang menjadi Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan

tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Bitung menetapkan sasaran

strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu

trasparan dan akuntabel.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice).

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bitung

yang berkualitas.

4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.

5. Peningkatan tertib administrasi perkara.

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mahkamah Agung RI.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (Outcome) Pengadilan Agama Bitung

merupakan indikator kinerja dalam kontek manfaat bagi stakeholder

yang menunjukan peran utama Pengadilan Agama Bitung dalam

pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Penetapan

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan

kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan

untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan

kegiatan diukur dengan indikator pengeluaran (output).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 11

Tabel 1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Pengadilan Agama Bitung

NO. KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER

DATA

1 2 3 4 4

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi

Mediator Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang berhasil damai

Perbandingan perkara

Mediator Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

yang dimediasi dengan

mediasi yang menjadi

akta perdamaian

c. Persentase perkara yang diputus

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus

Ketua Majelis/ Panitera

Pengganti

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

Ketua Majelis/ Panitera

Pengganti

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

Ketua Majelis/ Panitera

Pengganti

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 12

f. Persentase perkara yang mengajukan :

- Banding,

- Kasasi, dan

- Peninjauan Kembali

- Eksekusi

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Eksekusi

Ketua Majelis/ Panitera

Pengganti/ Panitera/

Panitera Muda Hukum dan

Permohonan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)

Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)

Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan

KetuaMajelis/ Panitera

Pengganti/ Panitera/ Panmud Hukum/

Operator IT

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll

Perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan pegawai yang diusulkan

Ketua/sekretaris / Kasubag

Kepegawaian

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg

b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll

Perbandingan antara pegawai yang diusulkan dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti

Ketua//Sekretaris/ Kasubag

Kepegawaian

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg

c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll

Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus

Ketua/Sekretaris/ Kasubag

Kepegawaian

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg

4.

Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal

a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti

Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak lanjuti

Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait

Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal

Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait

Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 13

c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti

Ketua/Panitera/ Pejabat terkait

dan Meja Pengaduan

Register Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

5.

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan

Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap

Ketua/Panitera/ Pejabat terkait

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi

Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

Ketua Majelis/PP/

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a. Persentase penyelesaian perkara prodeo

Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo

Ketua/Sekretaris/ Posbakum

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Putusan

b. Persentase perkara yang telah diminutasi/ administrasi perkara

Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi

Ketua Majelis/PP

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase putusan yang telah dianonimasi

Perbandingan perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah dianonimasi

Ketua Majelis/PP/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Putusan

7. Pelaksanaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor

Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian atau realisasi

KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait

Laporan Bulanan

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya

KPA/PPK/ Pejabat

Pengadaan/ ULP/ Pejabat

dan Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 14

b. Persentase yang diakomodir

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir

KPA/PPK/ Pejabat

Pengadaan/ ULP/ Pejabat

dan Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan

c. Persentase anggaran yang terserap

Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap

KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait

DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan

Table 2

KEADAAN PERKARA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG

NO

URAIAN

KEADAAN

2012 2013 2014 2015 2017

1 DITERIMA 128 149 156 162 192

2 DIPUTUS 105 133 148 155 171

3 DICABUT 15 18 14 23 14

4 BANDING

5 KASASI - - -

6 PK - 1 - -

Grafik 1: Keadaan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Bitung Pengadaan

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017

149162

185

206

133

155171

195

18 2314 8

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

Diterima

Diputus

Dicabut

Banding

Kasasi

PK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 15

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadilan Agama Bitung melalui DIPA Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah AgungRI

Rp 36.568.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Mahkamah Agung RI

Rp 444.318.000,-

3.

4.

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agamayang merupakan

DIPA Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung

RI

Program Peningkatan sarana dan

prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

4

Rp

Rp

3.214.016.000,-

350.000.000,-

Jumlah Rp 4.044.902.000,-

➢ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa : a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 16

b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya

seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan

peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4,

langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan

pokok perkantoran, pengelola anggaran, dan pemeliharaan

peralatan dan mesin;

c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti

biaya rapat koordinasi, konsultasi dan pengadaan pakaian

dinas pegawai/honorer;

➢ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana,

berupa :

Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan, Pengadaan Pengolah

Data dan Komunikasi dan Pengadaan Fasilitas Perkantoran

➢ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a. Penanganan perkara prodeo;

b. Penyelesaian administrasi perkara;

c. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan

d. Pos bantuan hukum

Kegiatan Pokok

Untuk melaksanakan program-program tersebut, kegiatan yang

ditetapkan adalah :

1. Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan pegawai dan pengelolaan

belanja Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non

operasional Pengadilan Agama Bitung dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 3.214.016.000,- yang terdiri atas belanja :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 17

Tabel : 3

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

Kode Kegiatan

Dana DIPA

Realisasi

% Sisa

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan

3.214.016.000 3.069.639.572 95.52 114.376.428

5211 Belanja Barang Operasional

218.683.404 218.683.404 100 0,-

5212 Belanja Barang Non Operasinal

7.588.000 7.588.000 100 0,-

5218 Belanja Barang Persediaan

49.756.596 49.756.596 100 0,-

5221 Belanja Jasa 39.600.000 39.551.330 99.88 48.670,-

5231 Belanja Pemeliharaan

136.278.000 136.278.000 100 0,-

Jumlah 3.665.922.000 3.521.496.902 96.44 144.425.098,-

2. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mahkamah Agung berupa belanja modal sebesar Rp.

305.000.000,- dengan perincian sbb :

3. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 45.000.000.-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 18

Tabel : 4

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

No Pelaksana Jasa Nilai Kontrak Realisasi Progres

1.

Tambah Daya Listrik

45.000.000,-

45.000.000,-

100%

Jumlah 45.000.000,- 45.000.000,- 100%

Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 140.500.000.-

Tabel : 5

Realisasi Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi

No Nama Barang Volume Harga Pembelian Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PC Scanner Portable Printer CCTV(Camera Control Television System Televisi External/Portable Hardisk Uninterruptible Power Supply (UPS)

4 Unit

1 Unit

6 Unit

1 Set

1 Unit

1 Unit

2 Unit

36.000.000,-

2,700.000,-

15.390.000,-

10.305.000,-

10.350.000,-

1.620.000,-

13.185.000,-

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Jumlah

Pajak

Jumlah Total

126.450.000,-

14.050.000,-

140.500.000,-

Gambar 1 : Pengolah data pengadaan Tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 19

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor sebesar Rp. 159.500.000.-

No Nama Barang Volume Harga Pembelian Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AC Split Meja Kerja Kayu ½ Biro Sofa Ketua Sofa Wakil Ketua Lemari Besi/Metal Kursi Besi/Metal Meja Rapat Kursi Besi/Metal Kursi Sidang (kursi kayu)

8 Unit

6 Unit

1 Unit

1 Unit

6 Unit

5 Unit

1 Unit

8 Unit

4 Unit

39.960.000,-

15,525.000,-

8.550.000,-

8.550.000,-

23.490.000,-

17.550.000,-

10.305.000,-

15.120.000,-

4.500.000,-

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Pengadaan

Jumlah

Pajak

Jumlah Total

143.550.000,-

15.950.000,-

159.500.000,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 20

Tabel : 6

Realisasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

No Nama Barang Volume Harga

Pembelian Keterangan

1.

Mesin Absensi

1 Unit

4.500.000,-

Pengadaan

Jumlah

Pajak

Jumlah Total

4.500.000,- 500.000,- 5.000.000,-

Tabel : 7

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

Kode Kegiatan Dana DIPA Realisasi % Sisa

996 Belanja Pengolah Data dan Komunikasi

140.500.000,- 140.500.000,- 100 0,-

997 Fasilitas Perkantoran

159.500.000,- 159.500.000,- 100 0,-

997 Fasilitas Perkantoran

5.000.000,- 5.000.000,- 100 0,-

998 Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

45.000.000,- 45.000.000,- 100 0,-

Jumlah 350.000.000,- 350.000.000,- 100 0,-

- Penanganan perkara prodeo Rp. 7.400.000,-

- Penyelengaraan sidang diluar gedung Rp. 44.600.000,-

Jumlah Rp. 52.000.000,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 21

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Penetapan

Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Table 8

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA BITUNG

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Peningkatan penyelesaian a. Persentase perkara yang dimediasi 35%

perkara yang sederhana tepat

waktu, transparan dan akuntabel

b. Persentase mediasi yang berhasil 25%

Damai

c. Persentase perkara yang diputus 98%

d. Persentase perkara yang 98%

diselesaikan dalam jangka maksimal

5 bulan

e. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 5 bulan

1%

f. Persentase perkara yang

mengajukan :

- Banding,

- Kasasi, dan

- Peninjauan Kembali

- Eksekusi

1%

0,50%

0%

1%

2. Peningkatan aksesibilitas Persentase perkara yang sudah diputus 70%

masyarakat terhadap dan dipublikasikan melalui direktori

Pengadilan (accses to justice) putusan (website)

3. Peningkatan Sumber Daya

Manusia Pengadilan Agama

Bitung yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang diusulkan

mengikuti pendidikan/diklat, dll

5%

b. Persentase pegawai 5%

dipanggil/mengikuti

pendidikan/diklat, dll

c. Persentase pegawai yang lulus 100%

mengikuti Pendidikan/diklat, dll

4. Peningkatan kemampuan dan a. Persentase laporan hasil temuan 90%

kualitas pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti

b. Persentase hasil temuan setelah 90%

dilakukan pembinaan dan

pengawasan internal

c. Pesentase pengaduan yang 100%

diterima dan ditindaklanjuti

5. Peningkatan tertib administrasi a. Persentase perkara yang diterima 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 22

C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017

Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian

ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib

menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang

dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus

penetapan kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi. Ringkasan Penetapan Kinerja Pengadilan

Perkara secara lengkap dan dapat

diteruskan kepada Pimpinan

b. Persentase alat bukti tertulis yang 100%

telah dilegalisasi

6. Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama

a. Persentase penyelesaian perkara 100%

Prodeo

b. Persentase perkara yang telah diminutasi 90%

c. Persentase putusan yang telah 100%

Dianonimasi

d. Persentase penyelesaian perkara 100%

yang dilakukan sidang diluar gedung

Pengadilan

7. Pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Persentase capaian penyelenggaraan

operasional kantor

100%

8. Pelaksanaan Program a. Persentase usulan kegiatan yang 100%

Peningkatan Sarana dan Diajukan

Prasarana Mahkamah Agung RI

b. Persentase yang diakomodir 100%

c. Persentase anggaran yang terserap 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 23

Agama Bitung Tahun 2017 selengkapnya terdapat pada lampiran sebagai

berikut :

Table 9

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BITUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Peningkatan penyelesaian

perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara yang

dimediasi

b. Persentase mediasi yang

berhasil damai

c. Persentase perkara yang diputus

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan

e. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

35%

25%

98%

98%

1%

2. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)

f. Persentase perkara yang

mengajukan :

- Banding,

- Kasasi, dan

- Peninjauan Kembali

- Eksekusi

Persentase perkara yang sudah

diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)

1%

0.50%

0%

1%

70%

3. Peningkatan Sumber Daya

Manusia Pengadilan Agama Bitung yang Berkualitas

a. Persentase pegawai yang

diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll

b. Persentase pegawai

dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll

c. Persentase pegawai yang lulus

mengikuti Pendidikan/diklat, dll

5%

5%

100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 24

4. Peningkatan kemampuan dan

kualitas pengawasan internal

a. Persentase laporan hasil temuan

yang telah ditindak lanjuti

b. Persentase hasil temuan setelah

dilakukan pembinaan dan pengawasan internal

c. Pesentase pengaduan yang

diterima dan ditindaklanjuti

90%

90%

0%

5. Peningkatan tertib

administrasi perkara

a. Persentase perkara yang diterima secara

lengkap dan dapat diteruskan kepada

Pimpinan

b. Persentase alat bukti tertulis yang telah

dilegalisasi

100%

100%

6. Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama

a. Persentase penyelesaian perkara prodeo

b. Persentase perkara yang telah diminutasi

c. Persentase putusan yang telah

dianonimasi

d. Persentase penyelesaian perkara melalui

sidang diluar gedung Pengadilan

100%

90%

100%

100%

7. Pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Persentase capaian

penyelenggaraan operasional kantor

100%

8.

Pelaksanaan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

a. Persentase usulan kegiatan yang

diajukan

b. Persentase yang diakomodir

c. Persentase anggaran yang

terserap

100%

100%

100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 25

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja

adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan

alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat

capaian kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017, dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat

beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 26

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA

SI CAPAIAN

1 2 3 4

1. Peningkatan penyelesaian

perkara yang sederhana

tepat

waktu, transparan dan

akuntabel

a. Persentase perkara

yang dimediasi

b. Persentase mediasi

yang berhasil damai

c. Persentase perkara

yang diputus

d. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka

maksimal 5 bulan

e. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu

lebih dari 5 bulan

f. Persentase perkara

yang mengajukan :

- Banding,

- Kasasi, dan

- Peninjauan

Kembali

18%

18%

98%

98%

1%

1%

1,5%

0,30%

14,5%

10%

97%

96%

1%

0%

0%

0%

20%

10%

92%

97%

0,5%

0%

0%

0%

2. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

Pengadilan (accses to justice)

Persentase perkara yang

sudah diputus dan

dipublikasikan melalui

direktori putusan

(website)

90% 93% 93%

3. Peningkatan Sumber Daya

Manusia Pengadilan Agama

Bitung yang

Berkualitas

a. Persentase pegawai

yang diusulkan/

diminta mengikuti

pendidikan/diklat/

bimtek/sosialisasi, dll

b. Persentase pegawai

dipanggil/mengikuti

pendidikan/diklat/

bimtek/sosialisasi, dll

c. Persentase pegawai

yang lulus mengikuti

Pendidikan/diklat

100%

10%

100%

62,5%

62,5%

100%

62,5%

62,5%

100%

4. Peningkatan kemampuan

dan kualitas pengawasan

internal

a. Persentase laporan

hasil temuan yang

telah ditindak lanjuti

b. Persentase hasil

temuan setelah

dilakukan pembinaan

dan pengawasan

internal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 27

c. Pesentase

pengaduan

yang diterima dan

ditindaklanjuti

100%

0%

100%

5.

Peningkatan tertib

administrasi

Perkara

a. Persentase perkara

yang diterima secara

lengkap dan dapat

diteruskan kepada

Pimpinan

b. Persentase alat bukti

tertulis yang telah

dilegalisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama

a. Persentase

penyelesaian perkara

prodeo

b. Persentase perkara

yang telah diminutasi

c. Persentase putusan

yang telah

dianonimasi

e. Persentase

penyelesaian perkara

yang dilakukan sidang

di luar gedung

36%

100%

100%

26%

9%

100%

93%

14,5%

100%

100%

93%

72%

7. Pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Persentase capaian

penyelenggaraan

operasional kantor

100% 99,80% 99,80%

8. Pelaksanaan Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Mahkamah

Agung

RI

a. Persentase usulan

kegiatan yang

diajukan

b. Persentase yang

Diakomodir

c. Persentase anggaran

yang terserap

100%

100%

100%

100%

100%

95,95%

100%

100%

96,76%

Gambar 3 : Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan (sidang keliling)

B. Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017

mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada

tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir

tahun 2017, Pengadilan Agama Bitung telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja

sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 28

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu,

transparan dan akuntabel

Indikator (a) : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui

mediasi.

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi

yang dilakukan adalah perbadingan antara perkara yang

dimediasi dengan jumlah perkara gugatan/permohonan

yang diterima sebanyak 206 perkara. Artinya semua

perkara yang diterima Pengadilan Agama Bitung harus

menempuh jalur mediasi, seperti perkara yang sifatnya

permohonan bermuatan perlawanan, perkara yang tidak

bisa dimediasi 152 perkara dan yang menempuh jalur

mediasi sebanyak 30 perkara, karena salah satu/atau

kedua belah pihak tidak hadir untuk menempuh jalur

mediasi, akhirnya tidak dapat dilaksanakan.

Indikator (b) : Persentase Mediasi yang berhasil damai

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi

yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan

antara perkara yang dimediasi sebanyak 30 perkara

dengan perkara yang selesai dengan akta perdamaian

sebanyak 1 perkara atau realisasi 3,33 %. Hal ini

dikarenakan sebagaimana penjelasan pada indikator 1

di atas tadi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak

tercapai, sebagai berikut:

1. Karena para pihak tidak ada kesepakatan dan

menginginkan putusan majelis hakim.

2. Karena saat ditentukan hari mediasi oleh hakim

mediator, para pihak yang berperkara tidak hadir atau

salah satu pihak tidak hadir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 29

Indikator (c) : Persentase perkara yang diputus

Persentase capaian perkara yang diputus pada tahun

2017 sebesar 97% dengan realisasi sebesar 97% dari

target 98%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama

Bitung/majelis Hakim masih menyelesaikan sisa perkara

sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 namun

masih terdapat sisa perkara tahun 2017 sebanyak 7

perkara dari perkara yang diterima sebanyak 206

perkara termasuk sisa perkara tahun 2016 sebanyak 14

perkara.

Indikator (d) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan mencapai 96 % dari

target yang direncanakan 98% dengan realisasi 96%.

Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan dalam

waktu 0-3 bulan sebanyak 186 perkara dan yang

diselesaikan dalam waktu 3 – 5 bulan yaitu 8 perkara,

jumlah perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu

maksimal 5 bulan 1 perkara.

Indikator (e) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 5 bulan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu lebih dari 5 bulan mencapai 1% dari target

yang diperkirakan 1% dengan realisasi 1%. Atau dengan

kata lain selama tahun 2017 masih terdapat perkara

yang diselesaikan melebihi jangka waktu dari 5 bulan

sebanyak 1 perkara, hal ini dikarenakan seperti :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 30

1. Pihak Penggugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

hanya melampirkan surat keterangan cerai bukan

surat izin perceraian dalam bentuk keputusan.

2. Pihak Tergugat tidak diketahui lagi alamat

domisilinya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib).

Indikator (f) : Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali

Sebagian besar masyarakat pencari keadilan dapat

menerima hasil putusan Pengadilan Agama Bitung.

Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari

persentasi terhadap upaya hukum ini seperti Banding

hanya 0%, Kasasi 0% dan PK 0% dari jumlah perkara

yang diputus pada tingkat pertama sebanyak 195

perkara.

2. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan

(accses to justice)

Indikator (a) : Persentase perkara yang sudah diputus dan

dipublikasi melalui direktori putusan (website)

Persentase capaian dari target perkara yang sudah

diputus dan dianonimasi yang selanjutnya dipublikasikan

melalui direktori putusan putusan (website) realisasi 93

% dari target 90%

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia PA Bitung yang berkualitas

Indikator (a) : Persentase pegawai yang diusulkan/diminta

mengikuti pendidikan/diklat/bimtek/sosialisasi, dll

Persentase capaian peningkatan SDM pegawai PA

Bitung 30,5% dengan realisasi 30,5% dari target 100%.

Atau setidaknya tercatat sebanyak 4 orang dari 26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 31

pegawai yang ada di tahun 2017 dipanggil/mengikuti

kegiatan terkait peningkatan SDM.

Indikator (b): Persentase pegawai yang dipanggil / mengikuti

pendidikan/diklat/bimtek/sosialisasi, dll

Target perkiraan yang dtetapkan 10% dari pegawai yang

ada, ternyata memperoleh capaian 30,5% dengan

realisasi sebesar 30,5 %. dengan kata lain 2 orang yang

telah mengikuti diklat dari Pegawai yang ada sebanyak

26 orang dan masih ada 4 pegawai yang telah diusulkan

yang sampai akhir Desember 2017 belum mendapat

panggilan orang.

Indikator (c): Persentase pegawai yang lulus mengikuti

Pendidikan/ Diklat

Target yang ditetapkan semula sebesar 100% dari

pegawai yang mengikuti Pendidikan/Diklat dan

dinyatakan lulus semua 100 %

4. Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Pengawasan Internal

Indikator (a) : Persentase Laporan Hasil Temuan yang telah

ditindaklanjuti

Target yang telah ditetapkan 100%, kami melihat dan

menganalisa bahwa kemampuan dan kualitas

pengawasan internal seperti, Habinwasbid,

Hatibinwasda, Bawas MA-RI sudah sangat baik, dimana

dapat diperoleh antara capaian dan realiasasi sebesar

100%.

Indikator (b): Persentase hasil temuan setelah dilakukan

pembinaan dan pengawasan internal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 32

Setidaknya kami berharap target yang ditetapkan 100%

dari semua hasil temuan dari pengawasan internal yang

ada selama Tahun 2017 dapat ditindaklanjuti, akan

tetapi realisasinya sebesar 100% dengan capaian 100%.

Terhadap hasil temuan yang sejenis/serupa dengan tim

pengawasan yang sama sebelumnya, persentase

terjadinya kesalahan yang sama sudah terjadi

penurunan. Akan tetapi juga ada kalanya, terhadap

temuan yang sejenis/serupa sebagaimana tersebut

diatas, dilakukan oleh tim pengawasan yang berbeda,

temuan kesalahan bisa meningkat/menurun, karena

selama ini pengawasan yang dilakukan pengawas, kami

melihat belum memiliki pedoman yang baku sehingga

yang muncul adalah persepsi masing-masing pengawas

yang melakukan pengawasan tersebut.

Indikator (c) : Persentase pengaduan yang diterima dan

ditindaklanjuti

Kami juga berharap sebagaimana target yang telah

ditetapkan sebesar 100% dari semua pengaduan yang

diterima, baik melalui meja pengaduan, maupun yang

masuk melalui Hawasbid, akan ditindaklanjuti secara

tuntas, untuk Tahun 2017 tidak ada pengaduan yang

masuk ke Pengadilan Agama Bitung.

5. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Indikator (a) : Persentase perkara yang diterima secara lengkap

dan dapat diteruskan kepada Pimpinan

Hanya perkara yang masuk dan lengkap persyaratannya

yang dapat diterima dan diproses kepada pimpinan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 33

Sehingga apabila berkas pihak berperkara belum

lengkap, petugas meja layanan Pengadilan meminta

pihak yang berperkara untuk melengkapinya terlebih

dahulu, setelah lengkap baru diterima dan diproses

kepada pimpinan, dengan upaya ini maka target 100 %

dapat diperoleh realisasi dan capaian masing-masing

100 %.

Indikator (b) :Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi

Persentase antara target, realisasi dan capaian masing-

masing berhasil 100% ini dikarenakan sebelum

memasuki tahapan persidangan, para pihak yang

berperkara/pihak yang akan mengajukan alat bukti

dipersidangan harus sudah terlebih dahulu melegalisasi

alat bukti tersebut di PT. Pos (Persero) Bitung, sehingga

dengan demikian, pada saat tahapan sidang

pembuktian, alat bukti tersebut telah siap disampaikan

pada saat sidang dimaksud.

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Indikator (a) : Persentase penyelesaian perkara prodeo

Persentase capaian kegiatan ini target semula

ditetapkan 36% dari jumlah keseluruhan perkara yang

diterima,dan realisasi 29% dari jumlah perkara yang

diterima, dengan capaian 80,55% karena terikat dengan

alokasi DIPA dengan volume sebanyak 56 perkara, akan

tetapi terbitnya Perma No. 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan, memberikan ruang gerak

yang leluasa bagi Pengadilan untuk mengelola dan

mengeluarkan anggaran tersebut sesuai dengan

kebutuhan perkara yang berlangsung. Dengan Perma

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 34

tersebut, Pengadilan Agama Bitung telah melakukan

upaya program jemput bola, terjun langsung

kemasyarakat melalui pendekatan aparat terkait seperti,

Lurah dan KUA setempat terkait Istbat Nikah dan

dilakukan dengan mekanisme sidang keliling atau sidang

diluar gedung Pengadilan.

Ternyata program ini mendapat respon positif dari aparat

terkait dan masyarakat setempat.

Indikator (b) :Persentase perkara yang telah diminutasi

Untuk minutasi ini, target ditetapkan sebesar 90%.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana telah dilakukan

pengukuran diatas, realisasi mencapai 90% dengan

capaian 90%, artinya capaian memenuhi target, dari

yang seharusnya.

Indikator (c) : Persentase putusan yang telah dianonimasi

Salah satu tuntutan masyarakat bagi Peradilan adalah

trasparansi putusan melalui website, Pengadilan Agama

Bitung mendukung upaya ini dan terus berusaha

semaksimal mungkin melakukan anonimasi setiap

putusan, yang kemudian mengupload kedalam direktori

putusan Mahkamah Agung RI. Upaya ini dapat berjalan

dengan maksimal dimana antara target, 100% dan

realisasi dan capaian memperoleh 70%.

Indikator (d): Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan

Hukum (POSBAKUM)

Diantara upaya konkrit dari pelaksanaan Perma No. 1

Tahun 2014 adalah tersedia Pos Bantuan Hukum di

Pengadilan, ini merupakan wadah untuk memjembatani

masyarakat miskin, yang tidak mampu terkait layanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 35

hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum,

serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun

Pengadilan Agama Bitung belum memiliki POSBAKUM.

Indikator (e) : Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan

sidang diluar gedung (sidang keliling)

Sidang diluar gedung ini merupakan salah satu upaya

untuk membantu para pencari keadilan yang berdomisili

agak jauh dari Pengadilan Agama Bitung, dan ini

diupayakan setiap tahun menjadi prioritas, mengingat

perkara sidang diluar gedung Pengadilan pada tahun ini

mencapai 36 perkara artinya 19% dari perkara yang

diterima tahun 2017

7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Indikator : Persentase capaian penyelenggaraan operasional

kantor

Persentase capaian antara target yang ditetapkan 100%

dengan realiasi 96,44% dan capaian 96,44%, gambaran

akan capaian ini dibawah target, karena untuk belanja

Jasa masih tersisa 3,56%.

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mahkamah Agung RI

Indikator (a) : Persentase usulan kegiatan yang diajukan

Untuk menyerap segala aspirasi dan tuntutan kebutuhan

operasional perkantoran di Pengadilan Agama Bitung,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 36

aspirasi itu telah diakomodir dalam usulan RKAKL setiap

tahunnya, dan untuk tahun 2017 ini mendapat dana

untuk penambahan nilai gedung dan bangunan.

Indikator (b): Persentase usulan yang diakomodir

Persentasi capaian 100% dari target 100% dengan

realisasi mencapai 100%, mengingat usulan yang

direncanakan untuk penambahan nilai gedung dan

bangunan tersebut pada tahun 2017, dan selesai di

tahun 2017, artinya usulan pertama sudah diakomodir

100%.

Indikator (c) : Persentase anggaran yang terserap

Persentasi capaian mencapai 96,76% dari target 100%

realisasi yang hanya mencapai 96,76% karena realisasi

anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS mencapai

95,95%.

C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme

pengelolaan keuangan negara yang tepat sesuai dengan petunjuk yang

telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Bitung mendapatkan alokasi

dana dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) tahun 2015 dan penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja

Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) satuan kerja Pengadilan

Agama Bitung sebesar Rp 4.044.902.000,- dari alokasi anggaran

tersebut, terealisasi sebesar Rp 3.900.476.402,- sehingga sisa di akhir

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 37

tahun sebesar Rp 144.425.098,- dengan Persentase penyerapan

anggaran sebesar 96,44% dengan rincian sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja Keuangan

No. Uraian Pagu Realisasi Sisa Penyerap

an %

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

36.568.000,- 36.568.000,- 0,- 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

444.318.000,- 444.269.330,- 48.670,- 99.99

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

3.214.016.000,- 3.069.639.572,- 144.376.428,- 95.52

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

350.000.000,- 350.000.000,- 0,- 100

Jumlah 4.044.902.000,- 3.900.476.402,- 144.425.098,- 96,44

Pengadilan Agama Bitung telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk

membiayai 3 (tiga) macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan

fungsinya yaitu:

1. Kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana;

3. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Ketiga kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung ”Program

peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Bitung” yang menjadi

indikator outcome dengan sasaran strategis berupa ”Meningkatnya

Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan

dan Akuntabel di Pengadilan Agama Bitung”, serta sasaran strategis

“Meningkatnya Akses Pengadilan bagi Masyarakat Miskin dan

Termarjinalkan”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 38

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 ini mengupayakan

suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2017 Rencana

Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2015-2019

dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu

pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk

administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Bitung.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan

peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas

pelayanan Pengadilan Agama Bitung oleh karenanya masalah sarana dan

prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat

tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan

masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan

yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi

atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good

governance.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bitung,

secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas

target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah

target yang ditetapkan. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta

berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama

lain saling berkaitan dan mendukung.

Kiranya LKjIP Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan

kinerja, bagi Pengadilan Agama Bitung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 39

B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control

yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana

serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan

penyelesaian perkara.

2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan

LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.

3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses

pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak

berpihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 40

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bitung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH.,MH,MM

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bitung, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,

Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH.,MH,MM

Pihak Pertama,

H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 41

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : …………………….

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

Kegiatan Anggaran

1. ……………. Rp. ……………

2. ……………. Rp. ……………

(………….) (………….)