kata pengantar - pa-bitung.go.idpa-bitung.go.id/download/files/4/lkjip_pa_bitung.pdf · pelaksanaan...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 yang
merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bitung. Laporan Kinerja
lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 disusun
berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan
Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5
Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari
Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan
Indikator Kinerja Utama masing-masing.
Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu
mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih,
mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah
pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus
menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang
optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.
LKjIP Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 ini merupakan laporan
atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017
yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan
Agama Bitung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa
output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip
transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah
ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Bitung Yang Agung".
Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya
Clean Government dan Good Governance.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page ii
Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-
kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat
digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan
penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Bitung, 11 Januari 2018
Ketua
H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH NIP. 195307031980031005
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY)
BAB I PENDAHULUAN
iv
1
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
1
2
2
5
5
7
A. Rencana Strategis 2015-2019
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Indikator Kinerja Utama
5. Program dan Kegiatan
7
7
8
9
10
15
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017)
21
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
A. Pengukuran Kinerja 25
B. Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja 27
C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan 36
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran
38
38
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page iv
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
Pengadilan Agama Bitung, merupakan LKjIP awal dari Renstra tahun 2015-
2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti lnstruksi Presiden Republik
lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi
Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan
Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang
dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, kemudian surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323-I/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal
17 Nopember 2017 dan surat Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor :
W18-A/750/HM.00/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 terkait Penyampaian
LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta
pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Bitung adalah masalah
penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bitung. Maka
penyelesaian perkara yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama Bitung
merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama
maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan
out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan
Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.
LKjIP Pengadilan Agama Bitung belum dapat dijadikan sebagai acuan
untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan
strategis, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia
dalam Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan,
Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LKjIP dan Evaluasi
LKjIP). SAKIP Pengadilan Agama Bitung belum dapat memenuhi bobot nilai
yang proporsional dan professional sesuai yang diharapkan oleh Tim Evaluasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Page v
Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dalam rangka mewujudkan
reformasi birokrasi serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan. Maka Pengadilan Agama Bitung berupaya untuk
mencapai bobot tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan
mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional semakin transparan
dalam mempertanggungjawabkan kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good gavernance) dalam implementasi pelaksanaannya tidak terlepas
dengan Asas Akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan Asas Akuntabilitas
memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah mampu
mengimplementasikan Sistim Akuntabilitas Kinerja (Sistim AKIP).
Substansi dari Sistim AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara
perencanaan dan realisasinya dengan orientasi pada hasil (result
oriented). Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana
Strategis untuk jangka waktu menengah 5 (lima) tahun, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen
kontrak kerja untuk acuan dalam penyelenggaran tatakelola
pemerintahan, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap
tahunnya.
Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara,
Pengadilan Agama Bitung dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya yang telah
disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK) tahun 2017, sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden
Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk mendukung pelaksanaan kinerja tersebut, Pengadilan
Agama Bitung menetapkan Motto “Professional, Berintegritas dan
Akuntabel”, motto ini tidak sekedar ungkapan, tetapi sebagai pemicu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 2
semangat memberikan pelayanan yang profesional kepada pencari
keadilan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) ini
adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama Bitung. Dari laporan ini diharapkan dapat
diperoleh suatu gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis untuk
peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bitung pada tahun-tahun
berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKJP
yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja suatu organisasi.
C. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pengadilan Agama Bitung sebagai badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bitung
mempunyai tugas “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara
antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan”.
Pengadilan Agama Bitung dipimpin oleh seorang ketua, yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya ketua dibantu oleh:
1. Wakil Ketua;
2. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera;
3. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 3
Adapun Fungsi Wakil Ketua dalam kaitannya membantu tugas
pokok Ketua adalah: sebagai koordinator pengawasan.
Adapun tugas Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan Agama Bitung, dalam
kaitannya fungsi kepaniteraan membantu tugas pokok Ketua adalah:
1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparasi perkara; 5. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi
kepaniteraan; 6. Pelaksanaan mediasi; 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama
Bitung.
Adapun tugas Kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan
di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta
sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bitung dalam kaitannya
fungsi kesekretariatan membantu tugas pokok Ketua adalah:
1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan
anggaran; 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 3. Pelaksanaan urusan keuangan; 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
dokumentasi, serta pelaporan di Pengadilan Agama Bitung.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 4
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama
Bitung mempunyai fungsi,antara lain sebagai berikut :
Fungsi mengadili (judicial power),yakni menerima,memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006).
1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3
Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti dibawah
jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya ( Vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor
No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun
2006). 4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/
VIII/2006). 5. Fungsi Lainnya :
➢ Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 5
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
D. Struktur Organisasi
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Pengadilan
Agama Bitung memiliki struktur organisasi sebagaimana yang tersaji pada
bagan 1.1
E. Sistimatika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Bitung selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance result) 2017
tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan)
2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian
kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 6
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP
Pengadilan Agama Bitung disusun sebagai berikut:
Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.
Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2015 – 2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,indicator kinerja utama, program dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2018 dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017.
Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) dan Analisis capaian akuntabilitas keuangan
Bab IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
1. Pernyataan Visi
Pengadilan Agama Bitung dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi berpedoman pada Rencana Strategis dan Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung RI (2010-2015) yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin akan timbul.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi,
kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama
Bitung pada tahun anggaran tahun 2017 menetapkan tujuan strategis
dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada
Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang
telah ditetapkan organisasi.
Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan
kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-
sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang
telah ditetapkan organisasi.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Bitung dengan memperhatikan kondisi umum serta mencermati isu-isu
strategis yang berkembang di lingkungan Pengadilan Agama Bitung,
visi yang akan diuraikan ini adalah visi Pengadilan Agama Bitung
sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Bitung Yang
Agung”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 8
Pernyataan Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sebagai unit kerja Pengadilan Agama Bitung mempunyai peran
penting dalam mewujudkan visi, misi dalam rangka mendukung
terwujudnya visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia Yang Agung”.
2. Yang dimaksud dengan badan peradilan agama disini adalah
Pengadilan Agama Bitung yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Bitung yang
terintegrasi dengan visi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama
Bitung menetapkan Motto “Professional, Berintegritas dan Akuntabel”.
2. Pernyataan Misi
Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bitung, maka
ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,
adapun misi tersebut, yaitu:
1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan
masyarakat (justice for all);
2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi
terwujudnya transparansi pengadilan;
3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat
dan dengan biaya ringan;
4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan,
kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);
5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bitung yang jujur, bersih dan berwibawa.
Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus
dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,
efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri
yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 9
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi
yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara
yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung
lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi
penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan menbina sumber daya manusia yang kompeten
dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang
berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku,
adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas Pengadilan
Agama Bitung menetapkan tujuan yang ingin di capai sebagai
berikut :
1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat
waktu.
2. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bitung
yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara
peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan
transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 10
Kemudian yang menjadi Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan
tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Bitung menetapkan sasaran
strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu
trasparan dan akuntabel.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bitung
yang berkualitas.
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mahkamah Agung RI.
4. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama (Outcome) Pengadilan Agama Bitung
merupakan indikator kinerja dalam kontek manfaat bagi stakeholder
yang menunjukan peran utama Pengadilan Agama Bitung dalam
pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Penetapan
indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan
kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan
untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan indikator pengeluaran (output).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 11
Tabel 1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Pengadilan Agama Bitung
NO. KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER
DATA
1 2 3 4 4
1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi
Mediator Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase mediasi yang berhasil damai
Perbandingan perkara
Mediator Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
yang dimediasi dengan
mediasi yang menjadi
akta perdamaian
c. Persentase perkara yang diputus
Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus
Ketua Majelis/ Panitera
Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan
Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
Ketua Majelis/ Panitera
Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
Ketua Majelis/ Panitera
Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 12
f. Persentase perkara yang mengajukan :
- Banding,
- Kasasi, dan
- Peninjauan Kembali
- Eksekusi
Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Eksekusi
Ketua Majelis/ Panitera
Pengganti/ Panitera/
Panitera Muda Hukum dan
Permohonan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)
Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)
Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan
KetuaMajelis/ Panitera
Pengganti/ Panitera/ Panmud Hukum/
Operator IT
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas
a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll
Perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan pegawai yang diusulkan
Ketua/sekretaris / Kasubag
Kepegawaian
Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg
b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll
Perbandingan antara pegawai yang diusulkan dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti
Ketua//Sekretaris/ Kasubag
Kepegawaian
Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg
c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll
Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus
Ketua/Sekretaris/ Kasubag
Kepegawaian
Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg
4.
Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal
a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti
Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak lanjuti
Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait
Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal
Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait
Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 13
c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti
Ketua/Panitera/ Pejabat terkait
dan Meja Pengaduan
Register Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
5.
Peningkatan tertib administrasi perkara
a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan
Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap
Ketua/Panitera/ Pejabat terkait
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi
Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti
Ketua Majelis/PP/
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
a. Persentase penyelesaian perkara prodeo
Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo
Ketua/Sekretaris/ Posbakum
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Putusan
b. Persentase perkara yang telah diminutasi/ administrasi perkara
Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi
Ketua Majelis/PP
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase putusan yang telah dianonimasi
Perbandingan perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah dianonimasi
Ketua Majelis/PP/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Putusan
7. Pelaksanaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor
Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian atau realisasi
KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait
Laporan Bulanan
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI
a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan
Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya
KPA/PPK/ Pejabat
Pengadaan/ ULP/ Pejabat
dan Staf terkait
RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 14
b. Persentase yang diakomodir
Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir
KPA/PPK/ Pejabat
Pengadaan/ ULP/ Pejabat
dan Staf terkait
RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan
c. Persentase anggaran yang terserap
Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap
KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait
DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan
Table 2
KEADAAN PERKARA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG
NO
URAIAN
KEADAAN
2012 2013 2014 2015 2017
1 DITERIMA 128 149 156 162 192
2 DIPUTUS 105 133 148 155 171
3 DICABUT 15 18 14 23 14
4 BANDING
5 KASASI - - -
6 PK - 1 - -
Grafik 1: Keadaan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Bitung Pengadaan
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017
149162
185
206
133
155171
195
18 2314 8
0 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Diterima
Diputus
Dicabut
Banding
Kasasi
PK
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 15
5. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadilan Agama Bitung melalui DIPA Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah AgungRI
Rp 36.568.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Mahkamah Agung RI
Rp 444.318.000,-
3.
4.
Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agamayang merupakan
DIPA Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
RI
Program Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
4
Rp
Rp
3.214.016.000,-
350.000.000,-
Jumlah Rp 4.044.902.000,-
➢ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa : a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 16
b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya
seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan
peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4,
langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan
pokok perkantoran, pengelola anggaran, dan pemeliharaan
peralatan dan mesin;
c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti
biaya rapat koordinasi, konsultasi dan pengadaan pakaian
dinas pegawai/honorer;
➢ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana,
berupa :
Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan, Pengadaan Pengolah
Data dan Komunikasi dan Pengadaan Fasilitas Perkantoran
➢ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
a. Penanganan perkara prodeo;
b. Penyelesaian administrasi perkara;
c. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan
d. Pos bantuan hukum
Kegiatan Pokok
Untuk melaksanakan program-program tersebut, kegiatan yang
ditetapkan adalah :
1. Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan pegawai dan pengelolaan
belanja Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non
operasional Pengadilan Agama Bitung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.214.016.000,- yang terdiri atas belanja :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 17
Tabel : 3
Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)
Kode Kegiatan
Dana DIPA
Realisasi
% Sisa
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.214.016.000 3.069.639.572 95.52 114.376.428
5211 Belanja Barang Operasional
218.683.404 218.683.404 100 0,-
5212 Belanja Barang Non Operasinal
7.588.000 7.588.000 100 0,-
5218 Belanja Barang Persediaan
49.756.596 49.756.596 100 0,-
5221 Belanja Jasa 39.600.000 39.551.330 99.88 48.670,-
5231 Belanja Pemeliharaan
136.278.000 136.278.000 100 0,-
Jumlah 3.665.922.000 3.521.496.902 96.44 144.425.098,-
2. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mahkamah Agung berupa belanja modal sebesar Rp.
305.000.000,- dengan perincian sbb :
3. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 45.000.000.-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 18
Tabel : 4
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan
No Pelaksana Jasa Nilai Kontrak Realisasi Progres
1.
Tambah Daya Listrik
45.000.000,-
45.000.000,-
100%
Jumlah 45.000.000,- 45.000.000,- 100%
Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 140.500.000.-
Tabel : 5
Realisasi Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi
No Nama Barang Volume Harga Pembelian Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PC Scanner Portable Printer CCTV(Camera Control Television System Televisi External/Portable Hardisk Uninterruptible Power Supply (UPS)
4 Unit
1 Unit
6 Unit
1 Set
1 Unit
1 Unit
2 Unit
36.000.000,-
2,700.000,-
15.390.000,-
10.305.000,-
10.350.000,-
1.620.000,-
13.185.000,-
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Jumlah
Pajak
Jumlah Total
126.450.000,-
14.050.000,-
140.500.000,-
Gambar 1 : Pengolah data pengadaan Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 19
Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor sebesar Rp. 159.500.000.-
No Nama Barang Volume Harga Pembelian Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AC Split Meja Kerja Kayu ½ Biro Sofa Ketua Sofa Wakil Ketua Lemari Besi/Metal Kursi Besi/Metal Meja Rapat Kursi Besi/Metal Kursi Sidang (kursi kayu)
8 Unit
6 Unit
1 Unit
1 Unit
6 Unit
5 Unit
1 Unit
8 Unit
4 Unit
39.960.000,-
15,525.000,-
8.550.000,-
8.550.000,-
23.490.000,-
17.550.000,-
10.305.000,-
15.120.000,-
4.500.000,-
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Jumlah
Pajak
Jumlah Total
143.550.000,-
15.950.000,-
159.500.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 20
Tabel : 6
Realisasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
No Nama Barang Volume Harga
Pembelian Keterangan
1.
Mesin Absensi
1 Unit
4.500.000,-
Pengadaan
Jumlah
Pajak
Jumlah Total
4.500.000,- 500.000,- 5.000.000,-
Tabel : 7
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal
Kode Kegiatan Dana DIPA Realisasi % Sisa
996 Belanja Pengolah Data dan Komunikasi
140.500.000,- 140.500.000,- 100 0,-
997 Fasilitas Perkantoran
159.500.000,- 159.500.000,- 100 0,-
997 Fasilitas Perkantoran
5.000.000,- 5.000.000,- 100 0,-
998 Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
45.000.000,- 45.000.000,- 100 0,-
Jumlah 350.000.000,- 350.000.000,- 100 0,-
- Penanganan perkara prodeo Rp. 7.400.000,-
- Penyelengaraan sidang diluar gedung Rp. 44.600.000,-
Jumlah Rp. 52.000.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 21
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Penetapan
Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :
Table 8
RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA BITUNG
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Peningkatan penyelesaian a. Persentase perkara yang dimediasi 35%
perkara yang sederhana tepat
waktu, transparan dan akuntabel
b. Persentase mediasi yang berhasil 25%
Damai
c. Persentase perkara yang diputus 98%
d. Persentase perkara yang 98%
diselesaikan dalam jangka maksimal
5 bulan
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 5 bulan
1%
f. Persentase perkara yang
mengajukan :
- Banding,
- Kasasi, dan
- Peninjauan Kembali
- Eksekusi
1%
0,50%
0%
1%
2. Peningkatan aksesibilitas Persentase perkara yang sudah diputus 70%
masyarakat terhadap dan dipublikasikan melalui direktori
Pengadilan (accses to justice) putusan (website)
3. Peningkatan Sumber Daya
Manusia Pengadilan Agama
Bitung yang berkualitas
a. Persentase pegawai yang diusulkan
mengikuti pendidikan/diklat, dll
5%
b. Persentase pegawai 5%
dipanggil/mengikuti
pendidikan/diklat, dll
c. Persentase pegawai yang lulus 100%
mengikuti Pendidikan/diklat, dll
4. Peningkatan kemampuan dan a. Persentase laporan hasil temuan 90%
kualitas pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti
b. Persentase hasil temuan setelah 90%
dilakukan pembinaan dan
pengawasan internal
c. Pesentase pengaduan yang 100%
diterima dan ditindaklanjuti
5. Peningkatan tertib administrasi a. Persentase perkara yang diterima 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 22
C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017
Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian
ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004
tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib
menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang
dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus
penetapan kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi. Ringkasan Penetapan Kinerja Pengadilan
Perkara secara lengkap dan dapat
diteruskan kepada Pimpinan
b. Persentase alat bukti tertulis yang 100%
telah dilegalisasi
6. Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
a. Persentase penyelesaian perkara 100%
Prodeo
b. Persentase perkara yang telah diminutasi 90%
c. Persentase putusan yang telah 100%
Dianonimasi
d. Persentase penyelesaian perkara 100%
yang dilakukan sidang diluar gedung
Pengadilan
7. Pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Persentase capaian penyelenggaraan
operasional kantor
100%
8. Pelaksanaan Program a. Persentase usulan kegiatan yang 100%
Peningkatan Sarana dan Diajukan
Prasarana Mahkamah Agung RI
b. Persentase yang diakomodir 100%
c. Persentase anggaran yang terserap 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 23
Agama Bitung Tahun 2017 selengkapnya terdapat pada lampiran sebagai
berikut :
Table 9
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Peningkatan penyelesaian
perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase perkara yang
dimediasi
b. Persentase mediasi yang
berhasil damai
c. Persentase perkara yang diputus
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
35%
25%
98%
98%
1%
2. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)
f. Persentase perkara yang
mengajukan :
- Banding,
- Kasasi, dan
- Peninjauan Kembali
- Eksekusi
Persentase perkara yang sudah
diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)
1%
0.50%
0%
1%
70%
3. Peningkatan Sumber Daya
Manusia Pengadilan Agama Bitung yang Berkualitas
a. Persentase pegawai yang
diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll
b. Persentase pegawai
dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll
c. Persentase pegawai yang lulus
mengikuti Pendidikan/diklat, dll
5%
5%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 24
4. Peningkatan kemampuan dan
kualitas pengawasan internal
a. Persentase laporan hasil temuan
yang telah ditindak lanjuti
b. Persentase hasil temuan setelah
dilakukan pembinaan dan pengawasan internal
c. Pesentase pengaduan yang
diterima dan ditindaklanjuti
90%
90%
0%
5. Peningkatan tertib
administrasi perkara
a. Persentase perkara yang diterima secara
lengkap dan dapat diteruskan kepada
Pimpinan
b. Persentase alat bukti tertulis yang telah
dilegalisasi
100%
100%
6. Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
a. Persentase penyelesaian perkara prodeo
b. Persentase perkara yang telah diminutasi
c. Persentase putusan yang telah
dianonimasi
d. Persentase penyelesaian perkara melalui
sidang diluar gedung Pengadilan
100%
90%
100%
100%
7. Pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Persentase capaian
penyelenggaraan operasional kantor
100%
8.
Pelaksanaan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI
a. Persentase usulan kegiatan yang
diajukan
b. Persentase yang diakomodir
c. Persentase anggaran yang
terserap
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 25
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja
adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan
alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat
capaian kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017, dilakukan dengan
cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran
yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 26
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI CAPAIAN
1 2 3 4
1. Peningkatan penyelesaian
perkara yang sederhana
tepat
waktu, transparan dan
akuntabel
a. Persentase perkara
yang dimediasi
b. Persentase mediasi
yang berhasil damai
c. Persentase perkara
yang diputus
d. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka
maksimal 5 bulan
e. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
lebih dari 5 bulan
f. Persentase perkara
yang mengajukan :
- Banding,
- Kasasi, dan
- Peninjauan
Kembali
18%
18%
98%
98%
1%
1%
1,5%
0,30%
14,5%
10%
97%
96%
1%
0%
0%
0%
20%
10%
92%
97%
0,5%
0%
0%
0%
2. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
Pengadilan (accses to justice)
Persentase perkara yang
sudah diputus dan
dipublikasikan melalui
direktori putusan
(website)
90% 93% 93%
3. Peningkatan Sumber Daya
Manusia Pengadilan Agama
Bitung yang
Berkualitas
a. Persentase pegawai
yang diusulkan/
diminta mengikuti
pendidikan/diklat/
bimtek/sosialisasi, dll
b. Persentase pegawai
dipanggil/mengikuti
pendidikan/diklat/
bimtek/sosialisasi, dll
c. Persentase pegawai
yang lulus mengikuti
Pendidikan/diklat
100%
10%
100%
62,5%
62,5%
100%
62,5%
62,5%
100%
4. Peningkatan kemampuan
dan kualitas pengawasan
internal
a. Persentase laporan
hasil temuan yang
telah ditindak lanjuti
b. Persentase hasil
temuan setelah
dilakukan pembinaan
dan pengawasan
internal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 27
c. Pesentase
pengaduan
yang diterima dan
ditindaklanjuti
100%
0%
100%
5.
Peningkatan tertib
administrasi
Perkara
a. Persentase perkara
yang diterima secara
lengkap dan dapat
diteruskan kepada
Pimpinan
b. Persentase alat bukti
tertulis yang telah
dilegalisasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6. Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
a. Persentase
penyelesaian perkara
prodeo
b. Persentase perkara
yang telah diminutasi
c. Persentase putusan
yang telah
dianonimasi
e. Persentase
penyelesaian perkara
yang dilakukan sidang
di luar gedung
36%
100%
100%
26%
9%
100%
93%
14,5%
100%
100%
93%
72%
7. Pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Persentase capaian
penyelenggaraan
operasional kantor
100% 99,80% 99,80%
8. Pelaksanaan Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Mahkamah
Agung
RI
a. Persentase usulan
kegiatan yang
diajukan
b. Persentase yang
Diakomodir
c. Persentase anggaran
yang terserap
100%
100%
100%
100%
100%
95,95%
100%
100%
96,76%
Gambar 3 : Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan (sidang keliling)
B. Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017
mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada
tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir
tahun 2017, Pengadilan Agama Bitung telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja
sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 28
1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu,
transparan dan akuntabel
Indikator (a) : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui
mediasi.
Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi
yang dilakukan adalah perbadingan antara perkara yang
dimediasi dengan jumlah perkara gugatan/permohonan
yang diterima sebanyak 206 perkara. Artinya semua
perkara yang diterima Pengadilan Agama Bitung harus
menempuh jalur mediasi, seperti perkara yang sifatnya
permohonan bermuatan perlawanan, perkara yang tidak
bisa dimediasi 152 perkara dan yang menempuh jalur
mediasi sebanyak 30 perkara, karena salah satu/atau
kedua belah pihak tidak hadir untuk menempuh jalur
mediasi, akhirnya tidak dapat dilaksanakan.
Indikator (b) : Persentase Mediasi yang berhasil damai
Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi
yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan
antara perkara yang dimediasi sebanyak 30 perkara
dengan perkara yang selesai dengan akta perdamaian
sebanyak 1 perkara atau realisasi 3,33 %. Hal ini
dikarenakan sebagaimana penjelasan pada indikator 1
di atas tadi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak
tercapai, sebagai berikut:
1. Karena para pihak tidak ada kesepakatan dan
menginginkan putusan majelis hakim.
2. Karena saat ditentukan hari mediasi oleh hakim
mediator, para pihak yang berperkara tidak hadir atau
salah satu pihak tidak hadir.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 29
Indikator (c) : Persentase perkara yang diputus
Persentase capaian perkara yang diputus pada tahun
2017 sebesar 97% dengan realisasi sebesar 97% dari
target 98%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama
Bitung/majelis Hakim masih menyelesaikan sisa perkara
sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 namun
masih terdapat sisa perkara tahun 2017 sebanyak 7
perkara dari perkara yang diterima sebanyak 206
perkara termasuk sisa perkara tahun 2016 sebanyak 14
perkara.
Indikator (d) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan mencapai 96 % dari
target yang direncanakan 98% dengan realisasi 96%.
Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan dalam
waktu 0-3 bulan sebanyak 186 perkara dan yang
diselesaikan dalam waktu 3 – 5 bulan yaitu 8 perkara,
jumlah perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu
maksimal 5 bulan 1 perkara.
Indikator (e) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan
Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan mencapai 1% dari target
yang diperkirakan 1% dengan realisasi 1%. Atau dengan
kata lain selama tahun 2017 masih terdapat perkara
yang diselesaikan melebihi jangka waktu dari 5 bulan
sebanyak 1 perkara, hal ini dikarenakan seperti :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 30
1. Pihak Penggugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
hanya melampirkan surat keterangan cerai bukan
surat izin perceraian dalam bentuk keputusan.
2. Pihak Tergugat tidak diketahui lagi alamat
domisilinya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib).
Indikator (f) : Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali
Sebagian besar masyarakat pencari keadilan dapat
menerima hasil putusan Pengadilan Agama Bitung.
Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari
persentasi terhadap upaya hukum ini seperti Banding
hanya 0%, Kasasi 0% dan PK 0% dari jumlah perkara
yang diputus pada tingkat pertama sebanyak 195
perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan
(accses to justice)
Indikator (a) : Persentase perkara yang sudah diputus dan
dipublikasi melalui direktori putusan (website)
Persentase capaian dari target perkara yang sudah
diputus dan dianonimasi yang selanjutnya dipublikasikan
melalui direktori putusan putusan (website) realisasi 93
% dari target 90%
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia PA Bitung yang berkualitas
Indikator (a) : Persentase pegawai yang diusulkan/diminta
mengikuti pendidikan/diklat/bimtek/sosialisasi, dll
Persentase capaian peningkatan SDM pegawai PA
Bitung 30,5% dengan realisasi 30,5% dari target 100%.
Atau setidaknya tercatat sebanyak 4 orang dari 26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 31
pegawai yang ada di tahun 2017 dipanggil/mengikuti
kegiatan terkait peningkatan SDM.
Indikator (b): Persentase pegawai yang dipanggil / mengikuti
pendidikan/diklat/bimtek/sosialisasi, dll
Target perkiraan yang dtetapkan 10% dari pegawai yang
ada, ternyata memperoleh capaian 30,5% dengan
realisasi sebesar 30,5 %. dengan kata lain 2 orang yang
telah mengikuti diklat dari Pegawai yang ada sebanyak
26 orang dan masih ada 4 pegawai yang telah diusulkan
yang sampai akhir Desember 2017 belum mendapat
panggilan orang.
Indikator (c): Persentase pegawai yang lulus mengikuti
Pendidikan/ Diklat
Target yang ditetapkan semula sebesar 100% dari
pegawai yang mengikuti Pendidikan/Diklat dan
dinyatakan lulus semua 100 %
4. Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Pengawasan Internal
Indikator (a) : Persentase Laporan Hasil Temuan yang telah
ditindaklanjuti
Target yang telah ditetapkan 100%, kami melihat dan
menganalisa bahwa kemampuan dan kualitas
pengawasan internal seperti, Habinwasbid,
Hatibinwasda, Bawas MA-RI sudah sangat baik, dimana
dapat diperoleh antara capaian dan realiasasi sebesar
100%.
Indikator (b): Persentase hasil temuan setelah dilakukan
pembinaan dan pengawasan internal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 32
Setidaknya kami berharap target yang ditetapkan 100%
dari semua hasil temuan dari pengawasan internal yang
ada selama Tahun 2017 dapat ditindaklanjuti, akan
tetapi realisasinya sebesar 100% dengan capaian 100%.
Terhadap hasil temuan yang sejenis/serupa dengan tim
pengawasan yang sama sebelumnya, persentase
terjadinya kesalahan yang sama sudah terjadi
penurunan. Akan tetapi juga ada kalanya, terhadap
temuan yang sejenis/serupa sebagaimana tersebut
diatas, dilakukan oleh tim pengawasan yang berbeda,
temuan kesalahan bisa meningkat/menurun, karena
selama ini pengawasan yang dilakukan pengawas, kami
melihat belum memiliki pedoman yang baku sehingga
yang muncul adalah persepsi masing-masing pengawas
yang melakukan pengawasan tersebut.
Indikator (c) : Persentase pengaduan yang diterima dan
ditindaklanjuti
Kami juga berharap sebagaimana target yang telah
ditetapkan sebesar 100% dari semua pengaduan yang
diterima, baik melalui meja pengaduan, maupun yang
masuk melalui Hawasbid, akan ditindaklanjuti secara
tuntas, untuk Tahun 2017 tidak ada pengaduan yang
masuk ke Pengadilan Agama Bitung.
5. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
Indikator (a) : Persentase perkara yang diterima secara lengkap
dan dapat diteruskan kepada Pimpinan
Hanya perkara yang masuk dan lengkap persyaratannya
yang dapat diterima dan diproses kepada pimpinan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 33
Sehingga apabila berkas pihak berperkara belum
lengkap, petugas meja layanan Pengadilan meminta
pihak yang berperkara untuk melengkapinya terlebih
dahulu, setelah lengkap baru diterima dan diproses
kepada pimpinan, dengan upaya ini maka target 100 %
dapat diperoleh realisasi dan capaian masing-masing
100 %.
Indikator (b) :Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi
Persentase antara target, realisasi dan capaian masing-
masing berhasil 100% ini dikarenakan sebelum
memasuki tahapan persidangan, para pihak yang
berperkara/pihak yang akan mengajukan alat bukti
dipersidangan harus sudah terlebih dahulu melegalisasi
alat bukti tersebut di PT. Pos (Persero) Bitung, sehingga
dengan demikian, pada saat tahapan sidang
pembuktian, alat bukti tersebut telah siap disampaikan
pada saat sidang dimaksud.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Indikator (a) : Persentase penyelesaian perkara prodeo
Persentase capaian kegiatan ini target semula
ditetapkan 36% dari jumlah keseluruhan perkara yang
diterima,dan realisasi 29% dari jumlah perkara yang
diterima, dengan capaian 80,55% karena terikat dengan
alokasi DIPA dengan volume sebanyak 56 perkara, akan
tetapi terbitnya Perma No. 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan, memberikan ruang gerak
yang leluasa bagi Pengadilan untuk mengelola dan
mengeluarkan anggaran tersebut sesuai dengan
kebutuhan perkara yang berlangsung. Dengan Perma
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 34
tersebut, Pengadilan Agama Bitung telah melakukan
upaya program jemput bola, terjun langsung
kemasyarakat melalui pendekatan aparat terkait seperti,
Lurah dan KUA setempat terkait Istbat Nikah dan
dilakukan dengan mekanisme sidang keliling atau sidang
diluar gedung Pengadilan.
Ternyata program ini mendapat respon positif dari aparat
terkait dan masyarakat setempat.
Indikator (b) :Persentase perkara yang telah diminutasi
Untuk minutasi ini, target ditetapkan sebesar 90%.
Dalam pelaksanaannya sebagaimana telah dilakukan
pengukuran diatas, realisasi mencapai 90% dengan
capaian 90%, artinya capaian memenuhi target, dari
yang seharusnya.
Indikator (c) : Persentase putusan yang telah dianonimasi
Salah satu tuntutan masyarakat bagi Peradilan adalah
trasparansi putusan melalui website, Pengadilan Agama
Bitung mendukung upaya ini dan terus berusaha
semaksimal mungkin melakukan anonimasi setiap
putusan, yang kemudian mengupload kedalam direktori
putusan Mahkamah Agung RI. Upaya ini dapat berjalan
dengan maksimal dimana antara target, 100% dan
realisasi dan capaian memperoleh 70%.
Indikator (d): Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan
Hukum (POSBAKUM)
Diantara upaya konkrit dari pelaksanaan Perma No. 1
Tahun 2014 adalah tersedia Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan, ini merupakan wadah untuk memjembatani
masyarakat miskin, yang tidak mampu terkait layanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 35
hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum,
serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun
Pengadilan Agama Bitung belum memiliki POSBAKUM.
Indikator (e) : Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan
sidang diluar gedung (sidang keliling)
Sidang diluar gedung ini merupakan salah satu upaya
untuk membantu para pencari keadilan yang berdomisili
agak jauh dari Pengadilan Agama Bitung, dan ini
diupayakan setiap tahun menjadi prioritas, mengingat
perkara sidang diluar gedung Pengadilan pada tahun ini
mencapai 36 perkara artinya 19% dari perkara yang
diterima tahun 2017
7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Indikator : Persentase capaian penyelenggaraan operasional
kantor
Persentase capaian antara target yang ditetapkan 100%
dengan realiasi 96,44% dan capaian 96,44%, gambaran
akan capaian ini dibawah target, karena untuk belanja
Jasa masih tersisa 3,56%.
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mahkamah Agung RI
Indikator (a) : Persentase usulan kegiatan yang diajukan
Untuk menyerap segala aspirasi dan tuntutan kebutuhan
operasional perkantoran di Pengadilan Agama Bitung,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 36
aspirasi itu telah diakomodir dalam usulan RKAKL setiap
tahunnya, dan untuk tahun 2017 ini mendapat dana
untuk penambahan nilai gedung dan bangunan.
Indikator (b): Persentase usulan yang diakomodir
Persentasi capaian 100% dari target 100% dengan
realisasi mencapai 100%, mengingat usulan yang
direncanakan untuk penambahan nilai gedung dan
bangunan tersebut pada tahun 2017, dan selesai di
tahun 2017, artinya usulan pertama sudah diakomodir
100%.
Indikator (c) : Persentase anggaran yang terserap
Persentasi capaian mencapai 96,76% dari target 100%
realisasi yang hanya mencapai 96,76% karena realisasi
anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS mencapai
95,95%.
C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan
Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme
pengelolaan keuangan negara yang tepat sesuai dengan petunjuk yang
telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.
Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Bitung mendapatkan alokasi
dana dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) tahun 2015 dan penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) satuan kerja Pengadilan
Agama Bitung sebesar Rp 4.044.902.000,- dari alokasi anggaran
tersebut, terealisasi sebesar Rp 3.900.476.402,- sehingga sisa di akhir
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 37
tahun sebesar Rp 144.425.098,- dengan Persentase penyerapan
anggaran sebesar 96,44% dengan rincian sebagai berikut:
Analisis Capaian Kinerja Keuangan
No. Uraian Pagu Realisasi Sisa Penyerap
an %
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
36.568.000,- 36.568.000,- 0,- 100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
444.318.000,- 444.269.330,- 48.670,- 99.99
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
3.214.016.000,- 3.069.639.572,- 144.376.428,- 95.52
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
350.000.000,- 350.000.000,- 0,- 100
Jumlah 4.044.902.000,- 3.900.476.402,- 144.425.098,- 96,44
Pengadilan Agama Bitung telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk
membiayai 3 (tiga) macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan
fungsinya yaitu:
1. Kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
Ketiga kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung ”Program
peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Bitung” yang menjadi
indikator outcome dengan sasaran strategis berupa ”Meningkatnya
Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan
dan Akuntabel di Pengadilan Agama Bitung”, serta sasaran strategis
“Meningkatnya Akses Pengadilan bagi Masyarakat Miskin dan
Termarjinalkan”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 38
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
LKjIP Pengadilan Agama Bitung Tahun 2017 ini mengupayakan
suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2017 Rencana
Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Bitung Tahun 2015-2019
dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu
pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk
administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Bitung.
Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan
peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas
pelayanan Pengadilan Agama Bitung oleh karenanya masalah sarana dan
prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat
tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan
masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan
yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi
atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good
governance.
Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bitung,
secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas
target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah
target yang ditetapkan. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta
berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama
lain saling berkaitan dan mendukung.
Kiranya LKjIP Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan
kinerja, bagi Pengadilan Agama Bitung.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 39
B. SARAN-SARAN
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control
yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana
serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan
penyelesaian perkara.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan
LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses
pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak
berpihak.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Hal. 40
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bitung
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH.,MH,MM
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bitung, 3 Januari 2017
Pihak Kedua,
Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH.,MH,MM
Pihak Pertama,
H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH