kata pengantarbsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_inspektorat... · 2018-03-08 ·...

78
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN i Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat Nya Laporan Kinerja Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi yang harus dipenuhi oleh Inspektorat dalam kurun waktu tahun 2017. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 ini merupakan laporan akuntabilitas tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) BSN Tahun 2015-2019 yang menggambarkan sejumlah capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya diambil sebagai langkah demi mewujudkan visi Inspektorat yaitu “Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional, Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BSN”. Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 ini, yang merupakan laporan pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dapat dicapai pada tahun 2017, dapat menjadi referensi atau sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal, serta peningkatan kinerja kedepan, khususnya bagi Inspektorat. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Jakarta, 19 Januari 2018 Kepala Inspektorat Heru Suseno KATA PENGANTAR

Upload: truongngoc

Post on 07-Jun-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN i

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat Nya Laporan Kinerja

Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2017 dapat diselesaikan

dengan baik. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggungjawabkan

atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi yang harus dipenuhi oleh Inspektorat

dalam kurun waktu tahun 2017.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 ini merupakan laporan akuntabilitas tahun

ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) BSN Tahun 2015-2019 yang

menggambarkan sejumlah capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan

target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017 beserta analisisnya. Berbagai

kebijakan dan upaya diambil sebagai langkah demi mewujudkan visi Inspektorat

yaitu “Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional,

Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategis BSN”.

Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 ini, yang merupakan

laporan pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dapat dicapai pada

tahun 2017, dapat menjadi referensi atau sebagai bahan masukan dalam

perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal, serta peningkatan

kinerja kedepan, khususnya bagi Inspektorat.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan mencurahkan rahmat-Nya kepada

kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Jakarta, 19 Januari 2018

Kepala Inspektorat

Heru Suseno

KATA PENGANTAR

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN ii

Laporan Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2017 ini disusun sebagai upaya

untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang

telah dilakukan dan dicapai selama tahun 2017. Ikhtisar Laporan Tahunan

Inspektorat merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

BSN termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Inspektorat BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja

melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut

menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1

(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan

organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat

BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja

tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah

disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang

direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat

pada tabel III.1.

Dari keseluruhan capaian kinerja tersebut, rata-rata kinerja Inspektorat

mencapai 98 %. Masih ditemukan berbagai kelemahan yang menyebabkan

belum tercapainya target beberapa indikator kinerja Inspektorat. Adapun hal-hal

yang masih belum memenuhi target antara lain pembangunan Zona Interigtas

RINGKASAN EKSEKUTIF

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN iii

WBK/WBBM, penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal, nilai PMPRB, dan

realisasi anggaran Inspektorat tahun 2017.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------- i

RINGKASAN EKSEKUTIF ----------------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------- iv

BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------ 1

1.1 LATAR BELAKANG -------------------------------------------------------------------- 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ------------------------------------------------------------ 3

1.3 KELEMBAGAAN ----------------------------------------------------------------------- 3

1.3.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BSN ------------ 4

1.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT BSN ------------------------------- 6

1.4 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT BSN ------------------------------------------- 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ------------------------------------------------------- 11

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS ------------------------------------------------------ 11

2.1.1 VISI DAN MISI -------------------------------------------------------------------------- 11

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN ----------------------------------------------------------- 12

2.1.3 KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ------------------------------------ 15

2.2 PERJANJIAN KINERJA -------------------------------------------------------------- 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA --------------------------------------------------------- 19

3.1 CAPAIAN KINERJA ----------------------------------------------------------------- 19

BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------- 70

Lampiran - 1 PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017 ------------------------ L-1.1

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

esuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dokumen perjanjian

kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun Laporan Kinerja atas

prestasi kerja yang dicapai. Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional

(Settama BSN), sebagai salah satu unit penunjang dalam unsur

penyelenggara negara mempunyai kewajiban dalam menyusun dokumen

perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun Laporan

tersebut.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 29

Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap entitas

akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga,

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit

Organisasi dan Satuan Kerja di dalamnya

wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja

secara berjenjang serta berkala untuk

disampaikan kepada atasannya.

Inspektorat BSN dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN

Keputusan Nomor: 130/KEP/BSN/7/2006 Tanggal 4 Juli 2006 Tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor :

965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tanggal 25 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada BAB VII A Pasal 142 A ayat (1)

menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan di

lingkungan BSN, dan ayat (2) menyebutkan Inspektorat dipimpin oleh

S

Inspektorat merupakan unsur

pengawasan internal di

lingkungan BSN, yang berada di

bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Badan

Standardisasi Nasional.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 2

seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional Sehubungan dengan hal

tersebut, Inspektorat BSN perlu menyusun Laporan Kinerja Settama BSN

Tahun 2016 yang merupakan perwujudan kewajiban sebagai unit

penunjang di lingkungan BSN dalam mempertanggungjawabkan capaian

tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk

perbaikan kinerja Inspektorat BSN pada tahun mendatang. Laporan Kinerja

juga berperan sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja. Dalam

perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan laporan kinerja

berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2017 dimaksudkan

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis

(Renstra) BSN Tahun 2015-2019 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan

kinerja Inspektorat BSN pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga

dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Inspektorat BSN dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan standardisasi.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi

pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabillitas dan efektivitas

Laporan Kinerja Inspektorat

dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan mandat, visi dan

misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan di dalam Renstra

BSN Tahun 2015-2019 serta

sebagai umpan balik untuk

perbaikan kinerja Inspektorat

BSN pada tahun mendatang

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 3

dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik

bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan

kinerja Inspektorat BSN. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan

Kinerja ini didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja Inspektorat

BSN.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi

Inspektorat BSN.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN adalah untuk

menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran

Inspektorat BSN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan

adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja

Inspektorat BSN pada tahun mendatang.

I.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan

kinerja Sekretariat Utama BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas

pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana.

I.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat BSN

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Inspektorat BSN

adalah sebagai berikut.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 4

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat BSN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat BSN

menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran,

kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;

b) Pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian,

perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

d) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah

ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang

digambarkan dalam struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.

Berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-

1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua

atas Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang

organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi Inspektorat BSN

digambarkan sebagai berikut :

Inspektorat merupakan unsur pembantu Pimpinan dalam

penyelenggaraan pengawasan di lingkungan BSN yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN dan

secara administrasi dikoordinasi oleh Sekretariat Utama BSN.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 5

Tugas:

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

Fungsi:

1. Penyusunan program pengawasan yang meliputi

anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;

2. Pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian,

perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Gambar I

Struktur Organisasi Inspektorat BSN

KKeeppaallaa IInnssppeekkttoorraatt HHeerruu SSuusseennoo,, SS..PPii,, MMTT//SS22//GGooll..IIVVcc

KKaa.. SSuubb.. BBaagg.. TTUU IInnssppeekkttoorraatt MMuurriipp ,, SS..SSooss,, MMIIAA//SS22//GGooll..IIIIIIcc

PPeennggeelloollaa SSiisstteemm PPeennggeennddaalliiaann ddaann PPeellaappoorraann

11.. AAnnggggrraaeennii RReessmmii UUnnttaarrii,, SSEE,, MM..AAPP //SS22//GGooll.. IIIIIIbb

22.. MMeettiikk BBeekkttii SSuulliissttiioorriinnii,, SSEE//SS11//GGooll.. IIIIIIaa

PPeennggaaddmmiinniissttrraassii UUmmuumm

KKiikkii RRooppiikkii,, SSLLTTAA//GGooll..IIIIcc

JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr 1. DDaaddaanngg PP.. DDjjaattmmiikkoo,, SSEE..,,MM..CCoommmm..//SS22//GGooll..IIIIIIbb 2. AAjjeenngg HHaarriisseettyyoowwaattii,, SSEE//SS22//GGooll..IIIIIIbb 3. NNuurr RRaattrrii SSaarrttiikkaa DDeewwii,, SSEE//SS11//GGooll..IIIIIIbb 4. YYuuddrriikkaa PPuuttrraa,, SSHH//SS11//GGooll..IIIIIIbb 5. GGeemmaa DD.. HHaakkiimm,, SSEE//SS11//GGooll.. IIIIIIaa 6. DDiiaann SSyyllvviiaannii,,AAmmdd//DDIIIIII//GGooll.. IIIIcc 7. AAiissaahh LLaattiiffaahh RR..PP,,AAmmdd//DDIIIIII//GGooll..IIIIcc

KKeeppaallaa BBSSNN PPrrooff..DDrr.. BBaammbbaanngg PPrraasseettyyaa MM..SScc..

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 6

I.3.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai

dengan 31 Desember 2017 Inspektorat BSN memiliki personel sebanyak

12 orang, dengan rincian sesuai tabel I.1.

Tabel I.1

Pegawai Inspektorat BSN

I.4 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT BSN

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk

menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu,

reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh Kementerian/lembaga

(termasuk BSN). Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan

anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara

menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif

khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas

serta kegiatan pencegahan korupsi di BSN.

Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda

pembangunan bidang penyelenggaraan negara dalam upaya untuk

No Unit Kerja Tingkat Pendidikan

Jumlah S3 S2 S1 S0 <SLTA

1. Kepala Inspektorat - 1 - - - 1

2. Kepala Subbagian Tata Usaha - 1 - - - 1

3. Auditor - 2 3 2 - 7

4. Calon Auditor - - - - - -

5. Pengelola Sistem

Pengendalian Pelaporan - 1 1 - - 2

6. Pengadministrasi - - - - 1 1

Jumlah - 5 4 2 1 12

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 7

mempercepat proses reformasi birokrasi, dan penciptaan tata

pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, untuk

mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil.

Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan visi "Terwujudnya

infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan

kualitas hidup bangsa”, berupaya memberikan kontribusi nyata dalam

melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk

mendukung pembangunan ekonomi.

Inspektorat dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam

melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan,

koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di

BSN tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan

dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.

Sebagaimana dinyatakan pada tugas Inspektorat, melaksanakan

pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN,

maka Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan

atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang dipertegas dengan fungsi

pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian,

perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

Untuk memenuhi itu semua, Inspektorat melaksanakan program

“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN.”

dengan kegiatan “Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

BSN.”

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang dilakukan

melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN,

dilaksanakan melalui :

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 8

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- Pelaksanaan Audit Internal;

- Reviu atas Laporan Keuangan;

- Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BSN;

- Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- Pengendalian Internal;

- Pengawasan Lainnya (PMPRB, PPK, LHKASN, LHKPN, WBS, Gratifikasi,

Benturan Kepentingan);

- Pemantauan dan

- Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Apabila yang telah diuraikan di atas merupakan lingkungan stratejik

internal, maka yang teridentifikasi sebagai lingkungan stratejik eksternal dan

mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat BSN adalah

dengan :

a. Tumbuh dan meningkatnya respon positif terhadap aktifitas

Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan

konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja di

BSN;

b. Semakin meningkatnya iklim keterbukaan mendukung peningkatan

dan optimalisasi fungsi Inspektorat;

c. Komitmen yang tinggi pimpinan BSN terhadap penyelenggaraan

pengawasan;

d. Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak BPK dan BPKP dalam

pengawasan dan sistem pengendalian intern dan

e. Dimungkinkannya kerjasama dalam pengawasan dengan KPK.

khususnya mengenai KKN.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 9

Potret Kinerja Inspektorat

Tabel 1. Nilai Kepatuhan Layanan Publik tahun 2014-2016

NO. NILAI 2014 2015 2016 2017

1. Reformasi

Birokrasi 840/1000 64,25/110 104/110 ......

Potret Kinerja BSN

Tabel 2. Nilai Reformasi Birokrasi BSN tahun 2014-2017

NO. NILAI 2014 2015 2016 2017

1. Reformasi Birokrasi 54,22 68,29 71,79 ......

Potret Kinerja BSN

Tabel 3. Nilai LAKIP BSN tahun 2013-2017

NO. KRITERIA 2013 2014 2015 2016 2017

1. Perencanaan Kinerja 23.04 24.18 19.92 21,37 .....

2. Pengukuran Kinerja 11.35 11.25 15.80 16,13 .....

3. Pelaporan Kinerja 9.63 9.78 10.28 10,36 .....

4. Evaluasi Inernal 6.14 6.26 5.85 5,89 .....

5. Capaian Kinerja 12.79 13.34 12.35 11,12 .....

Nilai Hasil Evaluasi 62.95 63.81 64.20 64,87 ....

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC B B .....

Potret Kinerja Inspektorat

Tabel 4. Anggaran Inspektorat tahun 2013-2017

NO. TAHUN ANGGARAN REALISASI %

1 2013 Rp. 1.115.313.000,- Rp. 848.275.000,- 76.06%

2 2014 Rp. 867.866.000,- Rp. 766.560.200,- 88.33%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 10

3 2015 Rp. 1.071.874.000,- Rp.1.052.634.415,- 98.21%

4 2016 Rp. 669.431.000,- Rp. 663.798.300,- 99,11%

5 2017 Rp. 1.442.200.000,- Rp. 978.869.863,- 85,70%

Potret Kinerja BSN

Tabel 5. Opini BPK

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Opini WDP WDP WTP WTP WTP WTP

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Opini WTP WTP WTP WDP WTP

Tabel I.2 menyajikan identifikasi rincian mengenai potensi,

permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan

Inspektorat BSN dalam mendukung Peningkatan Penyelenggaraan

Pengawasan Internal BSN.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

alam rangka mewujudkan visi Badan Standardisasi Nasional,

Inspektorat sesuai dengan tugasnya melaksanakan pengawasan

fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional yang diarahkan untuk mendukung dan

mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi BSN

tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya infrastruktur mutu

nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup

bangsa”, pada tahun 2015-2019 Inspektorat menetapkan visi dan misi yang

selaras sebagai berikut :

VISI

“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional,

Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan

Sasaran Strategis BSN”

MISI

1. Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN

2. Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di

lingkungan BSN

D

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 12

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan

yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan

misi Inspektorat telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi.

TUJUAN

1. Terlaksananya Progran dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN;

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahaan yang baik di Lingkungan BSN.

Inspektorat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan

dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan

kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat

harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis,

indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output

dan kinerja outcome.

Pada tahun 2016, sasaran strategis dan IKU Inspektorat mengalami

perbaikan sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada Renstra BSN

berdasarkan Peraturan Kepala BSN No. 45A/KEP/BSN/03/2016. Penetapan

Sasasan dan IKU tersebut berbasis pada BSC (balance score card) yang

kemudian menjadi dasar dalam menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2017

yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat. Perjanjian Kinerja Kepala

Inspektorat tahun 2017, terlampir. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 13

mencapai tujuan Inspektorat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

Customer Perspectives

Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas melalui nilai

kepatuhan layanan publik

Terwujudnya good governance dan clean government melalui zona

integritas WBK/WBBM

Internal Process Perspectives

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 14

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Pelaksanaan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan BSN;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Pelaksanan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Pelaksanaan pemantauan kepatuhan layanan publik BSN;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Jumlah dokumen penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian

Internal unit kerja di BSN;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Penyelesaian tindak Lanjut aduan masyarakat;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Penyelesaian tindak Lanjut aduan melalui WBS;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Penyelesaian tindak Lanjut pengelolaan gratifikasi;

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui

Penyelesaian tindak Lanjut penanganan benturan kepetingan;

Learning and Growth Perspectives

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui

peningkatan kompetensi ASN Inspektorat;

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 15

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui

Realisasi anggaran Inspektorat;

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui

Pencapaian kinerja Inspektorat;

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui

Tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal;

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui

Tindak lanjut atas hasil pengawasan internal;

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui

Implementas RB BSN sesuai dengan tuas dan fungsi Inspektorat;

II.1.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, disusunlah kebijakan

strategis Inspektorat sebagai berikut :

KEBIJAKAN

1. Meningkatkan Pengawsan dan Pengendalian Internal di Lingkungan

BSN;

2. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Badan Standardisasi

Nasional;

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis tersebut akan

dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan:

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 16

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BSN,

melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam

rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan

kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong

penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang

dipimpinnya. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinannya untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi pada akhir tahun.

Tabel berikut menyajikan perjanjian kinerja Inspektorat BSN tahun

2016 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah disempurnakan :

Tabel II.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target

Inspektorat BSN Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Customer Perspectives

1. Terwujudnya layanan

informasi publik yang

berkualitas

1. Nilai kepatuhan layanan publik 105 (nilai)

2. Terwujudnya good

governance dan

clean government

2. Zona integritas WBK/WBBM 2 (predikat

WBK)

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 17

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Internal Process Perspectives

3.

Terselenggaranya

pengawasan dan

pengendalian internal

BSN

3. Persentase penyelesaian tindak lanjut

hasil audit

100 %

4. Persentase penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan

100 %

5. Persentase Pelaksanaan pengawasan

internal atas pengelolaan keuangan

BSN

100 %

6. Pelaksanan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan RB

95 %

7. Persentase pelaksanaan pengawasan

tingkat capaian kinerja BSN

100 %

8. Persentasi pelaksanaan pemantauan

kepatuhan layanan publik BSN

100 %

9. Jumlah dokumen Rencana

Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern (SPI) Unit Kerja di BSN

11 dokumen

10. Persentase penyelesaian tindak lanjut

Rencana Tindak Pengendalian

70 %

11. Persentase penyelesaian tindak lanjut

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

80 %

12. Persentase penyelesaian tindak lanjut

Aduan Masyarakat

80 %

13. Persentase penyelesaian tindak lanjut

Aduan melalui WBS

70 %

14. Persentase penyelesaian tindak lanjut

Pengelolaan Gratifikasi

90 %

15. Persentase penyelesaian tindak lanjut

Penanganan Benturan Kepentingan

75 %

Learning and Growth Perspectives

4. Meningkatnya kinerja

sistem pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata

kelola dan organisasi

Inspektorat yang

16. Persentase Aparatur Sipil Negara

(ASN) Settama yang meningkat

kompetensinya

100%

17. Realisasi anggaran Inspektorat >95 %

18. Persentase pencapaian kinerja 90 %

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 18

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017 profesional Inspektorat

19. Persentase tindak lanjut atas hasil

pengawasan eksternal

100 %

20. Persentase tindak lanjut atas hasil

pengawasan internal

100 %

21. Persentase implementasi RB BSN

sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat

75 %

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Inspektorat BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja

melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja

tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama

kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan

yang telah ditetapkan.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai

tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi

Inspektorat BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran

dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan

kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian

masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2017

berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

A

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 20

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

%

Customer Perspectives

1. Terwujudnya

layanan informasi

publik yang

berkualitas

1. Nilai kepatuhan layanan

publik 105(nilai) * *

2. Terwujudnya good

governance dan

clean government

2. Zona integritas

WBK/WBBM 2 (predikat

WBK) *) *)

Internal Process Perspectives

3.

Terselenggaranya

pengawasan dan

pengendalian

internal BSN

3. Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil audit 100 % 96,88 % 97 %

4. Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

100 % 100 % 100 %

5. Persentase Pelaksanaan

pengawasan internal

atas pengelolaan

keuangan BSN

100 % 100 % 100 %

6. Pelaksanan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan RB 95 % 82,54 % 87 %

7. Persentase pelaksanaan

pengawasan tingkat

capaian kinerja BSN

100 % 100 % 100%

8. Persentasi pelaksanaan

pemantauan kepatuhan

layanan publik BSN

100 % 100 % 100 %

9. Jumlah dokumen

Rencana Pelaksanaan

Sistem Pengendalian

Intern (SPI) Unit Kerja di

BSN

11

dokumen

11

dokumen 100 %

10. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Rencana

Tindak Pengendalian 70 % 37 % 53 %

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 21

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

%

11. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi

80 % 0 0

12. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Aduan

Masyarakat

80 % 100 % 125 %

13. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Aduan

melalui WBS

70 % 100 % 167 %

14. Persentase penyelesaian

tindak lanjut

Pengelolaan Gratifikasi

90 % 100 % 118 %

15. Persentase penyelesaian

tindak lanjut

Penanganan Benturan

Kepentingan

75 % 100 % 154 %

Learning and Growth Perspectives

4. Meningkatnya

kinerja sistem

pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata

kelola dan

organisasi Settama

yang profesional

16. Persentase Aparatur Sipil

Negara (ASN) Settama

yang meningkat

kompetensinya

100 % 200 % 64 %

17. Realisasi anggaran

Inspektorat >95 % 86 % 91 %

18. Persentase pencapaian

kinerja Inspektorat 90 % 95,40 106

19. Persentase tindak lanjut

atas hasil pengawasan

eksternal

100 % NA NA

20. Persentase tindak lanjut

atas hasil pengawasan

internal

100 % NA NA

21. Persentase implementasi

RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi

Inspektorat

75 % 100 % 133 %

Catatan : * Ombusman tidak melakukan penilaian kepatuhan layanan publik

pada K/L yang berada di zona hijau/baik karena BSN termasuk

zonahijau

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 22

*) Keterlambatan menyampaikan dokumen ke Menapan RB karena

menunggu opini BPK yang menjadi salah satu syarat pengajuan

WBK/WBBM

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk

masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN

1 Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Capaian

2016

Capaian 2016 Target

Akhir

RPJM

2019

Capaian

s/d 2016

terhadap

2019 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1. Nilai kepatuhan

layanan publik 104

105

(nilai) * * 90 115,55

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 23

1. Nilai Kepatuhan Layanan Publik

Ombusman pada tahun 2017 tidak melakukan penilaian kepatuhan

layanan publik pada K/L yang berada di zona hijau/baik berdasarkan

hasil penilaian nilai kepatuhan layanan publik pada tahun sebelumnya.

Sebagaimana hasil penilaian nilai kepatuhan layanan publik pada tahun

2016, BSN memperoleh nilai 104 BSN dinilai telah mematuhi ketentuan

Ombudsman RI sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala

Ombudsman RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan terhadap

Standar Pelayanan Publik.

Sesuai dengan surat Ombudsman RI No.1540/ORI-SRT/XI/2016 perihal Hasil

Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetnsi

Penyelenggaraan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Ombudsman RI merekomendasikan agar BSN melakukan

:

1) Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan

publik yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan

predikat Kepatuhan Tinggi.

Nilai Tingkat

kepatuhan Zona

0 - 55 rendah Merah

56 - 88 sedang Kuning

88-110 tinggi Hijau

Nilai Kepatuhan

Layanan Publik

Target : 105

Realisasi : *

Capaian : *

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 24

2) Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk

mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai UU No.

25 Tahun 2009.

3) Memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam

pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib

menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik

sesuai UU No. 25 Tahun 2009.

4) Memerintahkan unit pelayanan publik terkait untuk meningkatkan

pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan publik sesuai UU

No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.

Dalam upaya meningkatkan nilai kepatuhan sesuai rekomendasi tersebut,

Inspektorat BSN tahun 2017 telah melakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

Koordinasi antar layanan untuk bersama-sama membuat informasi

yang dituangkan dalam sebuah banner dan mencantum

persyaratan layanan pada setiap layanan dan dipasang di LITE.

Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan

publik yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan

predikat Kepatuhan Tinggi.

Untuk meningkatkan/mempertahankan nilai kepatuhan layanan publik di

BSN, ke depan akan dilakukan pemantauan Berdasarkan kebijakan

Ombudsman RI terhadap K/L yang telah memenuhi kriteria nilai kepatuhan

tinggi (hijau), Inspektorat akan mengevaluasi IKU ini apakah akan tetap

dipertahankan atau direvisi.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 25

Gambar Banner Unit Layanan Publik dan dan Penghargaan Unit Layanan Publik

dengan Kepatuhan Tinggi

SASARAN

2 Terwujudnya good governance dan clean government

Tabel III.3

Capaian Kinerja Sasaran 2

Catatan : 0*) Karena Laporan Keuangan BSN dari BPK mendapat penilaian opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maka Tim Evaluator Kemenpan

RB tidak dapat memberikan predikat penilaian WBK/WBBM

terhadap unit kerja BSN

Indikator

Kinerja

Capaian

2016

Capaian 2017 Target

Akhir RPJM

2019

Capaian

s/d 2016

terhadap

2019 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1. Zona

integritas

WBK/WBBM

*) 2

(predikat

WBK) 0 *) 0 11 0

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 26

Zona Integritas

WBK/WBBM

Target : 2Unit Kerja

(WBK)

Realisasi : 0

Capaian : 0%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

sasaran terwujudnya zona integritas WBK/WBBM.

Capaian kinerja untuk zona integritas WBK/WBBM

capaiannya sebesar 0 % hal ini disebakan zona

integritas WBK/WBBM belum dapat diukur karena

karena keterlambatan menyampaikan dokumen ke

Menpan RB karena menunggu opini BPK yang

menjadi salah satu syarat pengajuan ZI WBK/WBBM

maka Tim Evaluator Kemenpan RB tidak dapat

memberikan predikat penilaian WBK/WBBM terhadap

unit kerja.

Sesuai dengan Permen PAN RB No.52 Tahun 2014 Salah satu persyaratan K/L

mengajukan ZI WBK/WBBM adalah K/L tersebut memperoleh opini WTP dari

BPK. Sedangkan berdasarkan opini dari BPK Laporan Keuangan BSN

memperoleh opini WDP terhadap laporan keuangan BSN tahun 2015.

Namun demikian opini BPK terhadap laporan keuangan BSN tahun 2016

mengalami peningkatan menjadi WTP, dimana pemberitahuan opini

tersebut berhimpitan dengan batas akhir penyampaian usulan ZI

WBK/WBBM ke Kementerian PANRB.

Dalam upaya pencapaian ZI WBK/WBBM ini, Inspektorat BSN tahun 2017

telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pencanangan kembali Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan

BSN.

2) Penandatangan Pakta Integritas

3) Sosialisasi ZI/WBK dengan Narasumber dari KemenPANRB

4) Melakukan penilaian WBK terhadap 10 unit kerja di lingkungan BSN.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 27

Untuk meningkatkan kinerja ZI WBK/WBBK di BSN, tahun 2018 Inspektorat

akan melakukan :

Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang diusulkan

Mengajukan usulan ZI WBK ke Menpan Rb sesuai jadwal (bulan

Agustus 2018)

Gambar Pencanangan kembali Zona Integritas

Gambar Penandatanganan Pakta Integritas

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 28

SASARAN 3

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN

Tabel III.4

Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Capaian

2016

Capaian 2017 Target

Akhir

RPJM

2019

Capaian

s/d 2017

terhadap

2019 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

hasil audit

95 % 100 % 96,88 % 97 % 100 % 97

2. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

hasil

pemeriksaan

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

3. Persentase

pelaksanaan

pengawasan

internal atas

pengelolaan

keuangan BSN

0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

4. Pelaksanaan

Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan RB

0 % 95 % 82,54 % 87 % 95 % 87

5. Persentase

pelaksanaan

pengawasan

tingkat capaian

kinerja BSN

0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

6. Persentasi

pelaksanaan

pemantauan

kepatuhan

layanan publik

BSN

0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 29

7. Jumlah

dokumen

Rencana

Pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern (SPI) Unit

Kerja di BSN

10

dokumen

11

dokumen

11

dokumen 100 %

11

dokumen 100

8. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

Rencana Tindak

Pengendalian

40 % 70 % 37 % 53 % 90 % 41

9. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

Rencana Aksi

Reformasi

Birokrasi

75,38 % 80 % 100 % 125 % 90 % 111

10. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

Aduan

Masyarakat

100 % 80 % 100 % 125 % 90 % 111,10

11. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

Aduan melalui

WBS

100 % 70 % 100 % 143 % 90 % 111,10

12. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

Pengelolaan

Gratifikasi

100 % 90 % 100 % 111 % 100 % 100

13. Persentase

penyelesaian

tindak lanjut

Penanganan

Benturan

Kepentingan

100 % 75 % 100 % 133 % 90 % 111,10

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 30

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran

terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN terdiri dari

13 (tiga belas) indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut

hasil audit, Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan,

Persentase pelaksanaan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan

BSN, Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB, Persentase

pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN, Persentasi

pelaksanaan pemantauan kepatuhan layanan publik BSN, Jumlah dokumen

Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN,

Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian,

Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi,

Persentase penyelesaian tindak lanjut Aduan Masyarakat, Persentase

penyelesaian tindak lanjut Aduan melalui WBS, Persentase penyelesaian

tindak lanjut Pengelolaan Gratifikasi, Persentase penyelesaian tindak lanjut

Penanganan Benturan Kepentingan. Capaian kinerja untuk kesembilan

indikator kinerja tersebut rata-rata capaiannya sebesar 100%. Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit

Audit merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam

pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim

Auditor yang ditugaskan oleh Kepala Inspektorat/Inspektur sesuai dengan

PKPT Tahun 2017 melalui Tim Audit Internal BSN untuk Tahun Anggaran 2017

terhadap :

(1) PPK Biro PKT, Biro HOH dan Inspektorat, mengelola program dan

kegiatan:

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BSN, dengan kegiatan :

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 31

Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN,

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.

Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN, dengan

kegiatan :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.

c) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :

Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

(2) PPK PUSLITBANG, PERUMUSAN dan PKS, mengelola program dan

kegiatan :

a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :

Penelitian dan Pengembangan Standar.

Kerjasama Standardisasi

(3) PPK PERUMUSAN mengelola program dan kegiatan :

Perumusan Standardisasi.

(4) PPK PSPS, PALLI dan PALS mengelola program dan kegiatan :

a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :

Peningkatan Penerapan Standar.

Peningkatan Akreditasi Laboratorium Penguji dan Lembaga

Inspeksi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBP.

Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, kecuali kegiatan

dengan sumber dana PNBP

(5) PPK PUSIDO dan PUSDIKMAS, mengelola program dengan kegiatan :

a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, kecuali kegiatan dengan

sumber dana PNBP.

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, kecuali kegiatan

dengan sumber dana PNBP.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 32

(6) ALBP mengelola penerimaan – PNBP.

Pada Tahun Anggaran 2017 ini terjadi peningkatan kinerja audit yaitu

dengan adanya peningkatan atas respon dari semua Auditi terhadap

rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Internal. Kondisi ini ditunjukkan dari

kerjasama yang baik dan tanggapan serta tindaklanjut atas LHA yang

disampaikan Auditan kepada Tim Auditor.

Hasil dari keempat periode audit tersebut secara keseluruhan telah

menghasilkan 39 rekomendasi, dengan rincian berikut ini :

Tabel III.5

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017

Tgl Audit Jenis Audit Jumlah

rekomendasi

Jumlah

rekomendasi yang

ditandaklanjuti

10/7/17 Audit PNBP Semester I 14 14

22/8/17 Audit Kinerja Keuangan

Semester I 16 13

23/10/17 Audit Kinerja Keuangan

Triwulan III 5 0

4/12/16 Audit PBJ 2016 4 4

Terhadap 39 rekomendasi dari audit internal

pada tahun 2017 tersebut, 31 rekomendasi

diantaranya telah selesai ditindaklanjuti, dengan

demikian Prosentase rekomendasi audit internal yang

ditindak lanjuti mencapai 97%. Rekomendasi yang

belum selesai ditindaklanjuti antara lain meliputi :

1. 3 rekomendasi audit kinerja keuangan semester I

2. 5 rekomendasi audit kinerja keuangan triwulan III

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Hasi Audit

Target : 100%

Realisasi : 96,88%

Capaian : 97%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 33

Dari gambaran yang diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut

hasil audit internal tersebut dapat terealisasi dengan baik dan laporannya

dituangkan dalam 4 (empat) dokumen laporan dan disampaikan kepada

Kepala BSN.

Kegiatan inspektorat yang mendukung pencapaian persentase

penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal pada tahun 2017 antara lain :

1. Pembahasan rekomendasi hasil audit bersama dengan auditi

2. Memastikan auditi dapat menindaklanjuti rekomendasi

3. Pemantauan tindak lanjut secara periodic

Target tahun 2017 : 100 % rekomendasi audit internal yang ditindak lanjuti

Realisasi tahun 2017 : 97 % rekomendasi audit internal dapat diselesaikan.

Realisasi target kinerja tidak dapat dicapai 100% disebabkan karena

masih belum selesainya monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Untuk meningkatkan kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit

internal pada tahun 2018, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut :

Monitoring Tindak lanjut hasil audit akan menggunakan aplikasi Sistem

informasi pemantauan tindak lanjut hasil audit (Sipatlha)

Meningkatkan partisipasi auditi secara lebih aktif dalam proses

pemantauan tindak lanjut hasil audit

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan

BSN tahun 2016, pada tanggal 17 April 2017 Berdasarkan pemeriksaan

tersebut BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 1 temuan dan

2 rekomendasi dan Management Letter 3 temuan dan 4 rekomendasi.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 34

Atas temuan dan rekomendasi tersebut, BSN telah menindaklanjuti

seluruh rekomendasi tersebut. BPK menilai tindak lanjut atas hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh BSN telah memenuhi. BPK memberikan

opini terhadap laporan keuangan BSN tahun 2016 predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Gambar Penyerahan Opini WTP dari Ketua BPK kepada Kepala BSN

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 35

Tabel III.6

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI SM II 2017

Sistem Pengendalian

No LK Tahun

Jumlah

Temuan

Jumlah

Rekomendasi

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Selesai Dalam Proses

1 2016 1 2 2 0

2 2015 1 1 1 0

3 2014 4 10 10 0

4 2013 2 2 2 0

5 2012 4 6 6 0

Jumlah 12 21 21 0

Management Letter

No LK Tahun

Jumlah

Temuan

Jumlah

Rekomendasi

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Selesai Dalam Proses

1 2016 3 4 4 0

Jumlah 3 4 4 0

Dari 6 rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh

BPK-RI pada tahun 2017 itu, semuanya telah ditindak lanjuti. Dengan

demikian dapat dicapai target realisasi sebesar 100%. Dari gambaran yang

diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal

tersebut dapat ditindak lanjuti dengan baik.

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain melakukan rapat koordinasi antara auditor dan auditi

serta monitoring terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Target tahun 2017 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

Realisasi tahun 2017 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal dapat

diselesaikan.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 36

Agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada

tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut :

Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap bulan dengan

auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK.

Melakukan monitoring dengan SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan

Tindak Lanjut) BPK

3. Persentase pelaksanaan pengawasan internal atas pengelolaan

keuangan BSN

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di

lingkungan BSN. Sesuai dengan Peraturan Pemeritah No. 60 Tahun 2008 (PP

60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menetri/pimpinan lembaga termasuk Kepala Badan Standardisasi Nasional,

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan.

Tabel III.7

Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal atas Pengelolaan

Keuangan BSN Tahun 2016 - 2017

NO. NILAI 2016 2017

1. Pelaksanaan Pengawasan

Internal - 100 %

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 37

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT), tahun 2017 Inspektorat

menyusun rencana pengawasan internal atas

pengelolaan keuangan BSN sebanyak 9 kali,

dengan rincian sebagai berikut :

Jenis pengawasan internal Rencana

Pelaksanaan

Tanggal

Pelaksanaan

Status

(selesai/tidak

selesai)

Reviu Laporan Keuangan

Unaudited tahun 2016 Februari 7/2/2017 Selesai

Reviu Laporan Keuangan

Audited tahun 2016 April 21/4/2017 Selesai

Reviu Laporan Keuangan

Semester I tahun 2017 Juli 24/7/2017 Selesai

Reviu RKAKL Juli 19/7/2017 Selesai

Reviu RKBMN Oktober 6/11/2017 Selesai

Audit PNBP Semester I Juni 10/7/2017 Selesai

Audit Kinerja Keuangan SM I Agustus 22/8/2017 Selesai

Audit kinerja keuangan

Triwulan III September 23/10/2017 Selesai

Audit PBJ Desember 6/12/2017 Dalam Proses

Dari 9 kali rencana pelaksanaan pengawasan internal atas

pengelolaan keuangan BSN tahun 2017 telah dapat dilaksanakan

sebanyak 8 kegiatan pengawasan, dengan demikian indikator ini

capainnya adalah 100 %.

Target tahun 2017 : - 100 % Pelaksanaan pengawasan internal atas

pengelolaan keuangan BSN

Persentase

pelaksanaan

pengawasan

internal atas

pengelolaan

keuangan BSN

Target : 100% Realisasi 100.%

Capaian : 100%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 38

Realisasi tahun 2017 : - 100 % Pelaksanaan pengawasan internal atas

pengelolaan keuangan BSN

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain :

Melakukan rapat koordinasi dengan pihak yang direviu dan pihak

yang diaudit.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tepat waktu sehingga dapat

tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Agar kinerja persentase Pelaksanaan pengawasan internal atas

pengelolaan keuangan BSN pada tahun 2018 dapat

dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut :

Dilakukan monitoring pelaksanaan pengawasan internal.

Sosialisasi peraturan perundangan terkait pengawasan kepada auditi

dan pengelola anggaran.

4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Penilaian Asesor PMPRB BSN yang disampaikan ke

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

nilai PMPRB BSN sebesar 82,54.

Tabel III.8

Capaian Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Rformasi Birokrasi Tahun

2016 - 2017

NO. NILAI 2016 2017

1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan RB 85,35 82,54

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 39

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai

sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokras tahun 2017, dengan demikian indikator ini

capainnya adalah 87 %.

Target tahun 2017 : - 95% Pelaksanaan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan RB

Realisasi tahun 2017 : - 82,54 % Pelaksanaan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan RB

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain :

Rapat pembekalan asesor dan asisten asesor dengan narasumber

dari Kemenpan RB.

Melakukan rapat koordinasi dengan asesor dan asisten asesor.

Melakukan penilaian PMPRB bersama asesor dan asisten asesor.

Agar kinerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada tahun

2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut :

Melakukan monitoring PMPRB setiap triwulan.

Melakuka Sosialisasi Pembekalan Asesor dan Asisten Asesor dengan

narasumber dari Kemenpan RB.

Akan dilakukan revisi SK Asesor dan Asisten Asesor PMPR

Pelaksanaan

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan RB

Target : 95%

Realisasi : 82,54%

Capaian : 87%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 40

Gambar Rapat Pembekalan Asesor dan asisten asesor dengan narasumber

dari Kemanpan RB

5. Persentase pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di

lingkungan BSN.

Tabel III.9

Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan tingkat capaian kinerja BSN

Tahun 2016 - 2017

NO. NILAI 2016 2017

1. Pelaksanaan Pengawasan

tingkat capaian kinerja BSN - 100 %

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), tahun

2017 Inspektorat menyusun rencana pengawasan tingkat capaian

kinerja sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut :

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 41

Jenis pengawasan tingkat

capaian kinerja BSN

Rencana

Pelaksanaan

Tanggal

Pelaksanaan Status

Evaluasi SAKIP Instansi tahun

2016 April

1 Agustus

2017 Selesai

Evaluasi SAKIP Esselon I dan

II tahun 2016 Mei

1 Agustus

2017 Selesai

Dari 2 kali rencana pelaksanaan pengawasan

internal atas Evaluasi SAKIP BSN tahun 2017 telah

dapat dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai

sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui

Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja

BSN tahun 2017, dengan demikian indikator ini

capainnya adalah 100 %.

Target tahun 2017 : 100 % Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian

kinerja BSN

Realisasi tahun 2017 : 100 % Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian

kinerja BSN

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

Peningkatan koordinasi antara auditor dengan auditi terkait dengan

kegiatan pengawasan. Agar kinerja persentase Pelaksanaan pengawasan

tingkat capaian kinerja BSN pada tahun 2018 dapat

dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah

mengevaluasi semua LAKIP Lembaga, Eselon I dan II.

Persentase

pelaksanaan

pengawasan

tingkat capaian

kinerja BSN

Target : 100% Realisasi 100.%

Capaian : 100%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 42

6. Persentase pelaksanaan pengawasan pemantauan kepatuhan layanan

publik BSN

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di

lingkungan BSN.

Tabel III.10

Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan pemantauan kepatuhan

layanan publik BSN Tahun 2016 - 2017

NO. NILAI 2016 2017

1.

Pelaksanaan Pengawasan

pemantauan kepatuhan

layanan publik BSN

- 100 %

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai

sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui

Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN

tahun 2017, dengan demikian indikator ini capainnya

adalah 100 %.

Target tahun 2017 : -100 % Pelaksanaan pengawasan

pemantauan kepatuhan layana publik BSN

Realisasi tahun 2017 : -100 % Pelaksanaan pengawasan

pemantauan kepatuhan layanan publik BSN

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain :

Koordinasi antar layanan untuk bersama-sama membuat informasi

yang dituangkan dalam sebuah banner dan mencantum persyaratan

layanan pada setiap layanan dan dipasang di LITE.

Persentase

pelaksanaan

pengawasan

pemantauan

kepatuhan

layanan publik

BSN

Target : 100% Realisasi 100.%

Capaian : 100%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 43

Memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam

pemenuhan standar pelayanan publik.

Agar kinerja persentase Pelaksanaan pemantauan kepatuhan layanan

publik BSN pada tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya

yang akan dilakukan adalah melaksanakan evaluasi terhadap IKU.

Berdasarkan kebijakan Ombudsman RI terhadap K/L yang telah memenuhi

kriteria nilai kepatuhan tinggi (hijau), Inspektorat akan mengevaluasi IKU ini

apakah akan tetap dipertahankan atau direvisi.

7. Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Unit Kerja di BSN

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung pencapaian pelaksanaan sistem pengendalian intern di

lingkungan BSN. Sesuai dengan Peraturan Pemeritah No. 60 Tahun 2008 (PP

60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga termasuk Kepala Badan Standardisasi Nasional,

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka

unit kerja di lingkungan BSN diharapkan menyusun dokumen Rencana

Tindak Pengendalian SPIP yang berisi rencana perbaikan lingkungan

pengendalian maupun rencana perbaikan pengendalian dalam rangka

melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif dan efisien.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 44

Tabel III.11

Capaian Kinerja Dokumen Rencana Pelaksanaan SPI Unit Kerja di BSN

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran

strategis 3, yang diupayakan melalui jumlah dokumen

Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tahun

2017 pada unit kerja di lingkungan BSN adalah 11 dokumen,

dengan demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.

Target tahun 2017 : - 11 Dokumen Rencana Pelaksanaan

SPI Unit Kerja di BSN

Realisasi tahun 2017 : - 11Dokumen Rencana Pelaksanaan

SPI Unit Kerja di BSN

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain :

Telah dibentuk Satgas SPIP

Melakukan Bimtek Penyusunan RTP SPIP

No. Uraian Target

2017

Realisasi

2017

1. Pusat Kerjasama Standardisasi 1 1

2. Pusat Perumusan Standar 1 1

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi 1 1

4. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 1 1

5. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 1 1

6. Pusat Sistem Penerapan Standar 1 1

7. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 1 1

8. Pusat Sistem Informasi dan Dokumentasi

Standardisasi

1 1

9. Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha 1 1

10. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 1 1

11. Inspektorat 1 1

Jumlah 11 11

Dokumen

Rencana

Pelaksanaan SPI

Unit Kerja

Target : 11 dok

Realisasi : 11 dok

Capaian : 100 %

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 45

Agar kinerja Dokumen rencana pelaksanaan SPI unit kerja BSN pada tahun

2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan

adalah meningkatkan koordinasi dengan Satgas SPIP sehingga penyusunan

dokumen RTP SPIP dapat selesai sebelum dilaksanakan Pemantauan tindak

lanjut RTP.

Gambar Rapat Bimtek SPIP

8. Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian Unit

Kerja di BSN

Pemantauan tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian adalah

pemantauan rancangan pengendalian yang dilakukan melalui proses

pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang

dilaksanakan dalam mengembangkan setiap unsur sebagai bentuk konkret

penyelenggaran SPIP. Pemantauan tindak lanjut Rencana Tindak

Pengendalian diharapakan dapat memberikan arah penyelenggaraan SPIP

Unit Kerja di lingkungan BSN, dan menjadi komitmen terutama bagi

pimpinan dalam rangka perbaikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 46

Tabel III.12

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak

Pengendalian Unit Kerja di BSN

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran

strategis 3, yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak lanjut

Rencana Tindak Pengendalian unit kerja di BSN pada tahun

2017 dari 11 Unit kerja di BSN hanya 5 Unit kerja yang telah

menyerahkan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian,

dengan demikian indikator ini capainnya adalah 53 %.

Target tahun 2017 : - 70 % Penyelesaian tindak lanjut RTP

Realisasi tahun 2017 : - 37 % Penyelesaian tindak lanjut RTP

No. Uraian 2016 Capaian

% 2017

Capaian

%

1. Pusat Kerjasama Standardisasi 0 0% 0/4 0 %

2. Pusat Perumusan Standar 1 100 % 0 0 %

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Standardisasi 0 0% 3/12 25 %

4. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga

Inspeksi 1 100 % 0/5 0 %

5. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 0 0% 0/9 0 %

6. Pusat Sistem Penerapan Standar 1 100 % 12/15 80 %

7. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi 1 100 % 0/49 0 %

8. Pusat Sistem Informasi dan Dokumentasi

Standardisasi 0 0% 5/10 50 %

9. Biro Perencanaan Keuangan dan Tata

Usaha 0 0 % 9/9 100 %

10. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 0 0% 0 0%

11. Inspektorat 1 100 % 15/15 100 %

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Rencana Tindak

Pengendalian

Target : 70%

Realisasi : 37%

Capaian : 53%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 47

Pada pemantauan tindak lanjut RTP tidak bisa tercapai karena sebagian

unit kerja baru menyelesaikan dokumen RTP SPIP pada akhir semester II

sehingga pemantauan tindak lanjut RTP menjadi terhambat. Meskipun

demikian, Inspektorat sudah mengupayakan :

Melakukan pemantauan tindak lanjut RTP semester I dan II.

Mengingatkan unit kerja untuk menindaklanjuti RTP melalui nota dinas.

Agar kinerja presentase penyelesaian tindak lanjut rencana tindak

pengendalian pada tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi dan monitoring dan pemantauan tindak

lanjut RTP SPIP

Sosialisasi SPIP ke Satgas SPIP

9. Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB tahun 2016 dan hasil

penilaian mandiri pelaksanaan RB tahun 2017, Inspektorat mengidentifikasi

rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar untuk perbaikan yang dapat

ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan RB, Inspektorat bertanggung jawab

melaksanakan koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

(PMPRB) bersama asesor dan asisten asesor serta melalui aplikasi PMPRB. Dari

hasil penilaian PMPRB terdapat 13 poin yang berkaitan dengan tugas dan

tanggung jawab Inspektorat, antara lain pembangunan zona integritas

secara intensif, monitoring peraturan Kepala BSN tentang Gratifikasi, Dumas,

WBS dan Benturan Kepentingan secara berkala, fungus pengawasan

berfokus kepada client dan audit berbasis risiko. Dari 13 poin tersebut,

Inspektorat sudah melakukan tindak lanjut pencanangan kembali Zona

Integritas dan Penandatangan Pakta Integritas, pembentukan tim

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 48

pembangunan ZI WBK, melalukan self assessment ZI WBK unit kerja,

melalukan monitoring peraturan Kepala BSN tentang Gratifikasi, Dumas, WBS

dan Benturan Kepentingan secara per bulan, serta mengajukan

permohonan pendampingan dan supervise kepada BPKP terkait dengan

kegiatan pengawasan.

Tabel III.13

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi Tahun 2016 - 2017

NO. NILAI 2016 2017

1. Reformasi Birokrasi 100 100

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran

strategis 3, yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak

lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokras tahun 2017, dengan

demikian indikator ini capainnya adalah 125%.

Target tahun 2017 : - 80 % Penyelesaian tindak lanjut

Rencana Aksi RB

Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut

Rencana Aksi RB

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain :

Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait pembahasan

rencana aksi RB.

Memonitoring dan mengumpulkan bukti-bukit pendukung rencana

aksi RB

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Rencana Aksi RB

Target : 80%

Realisasi : 100%

Capaian : 125%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 49

Agar kinerja presentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi RB pada

tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut :

Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan Pokja RB.

Melakukan monitoring pengumpulan bukti-bukti rencana aksi RB

secara triwulanan

10. Persentase penyelesaian tindak lanjut Aduan Masyarakat

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung mewujudkan penyelenggaraan pemerintahaan yang baik,

yang memerlukan peran serta masyarakat dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahaan yang diwujudkan dalam bentuk

pengaduan masyarakat.

Pengaduan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPMAS

dan LAPOR. Aplikasi SIPMAS merupakan aplikasi Pengaduan Masyarakat

yang dikelola oleh Inspektorat. Sedangkan, aplikasi LAPOR merupakan

aplikasi yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden untuk menampung aspirasi

atau pengaduan terkait layanan publik. Pengaduan terkait BSN yang masuk

pada aplikasi LAPOR diteruskan pada BSN melalui Bagian Humas dan

diteruskan ke Inspektorat.

Aplikasi SIPMAS (www.sipmas.bsn.go.id)

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 50

Aplikasi LAPOR (lapor.go.id)

Tabel III.14

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut %

1 Aduan Masyarakat 13 9 100%

Tahun 2017, Inspektorat telah menerima laporan pengaduan masyarakat

sebanyak 9 dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 8 laporan 1 dalam

proses. 1 laporan belum dapat diselesaikan disebabkan laporan

pengaduan baru diterima pada bulan Desember 2017 sehingga sampai

saat ini proses tindak lanjut masih dilaksanakan. Rekapitulasi laporan

pengaduan masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut :

No. Perihal Pengaduan Unit Kerja Cara Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut

1. Informasi Administrasi Dokumen SNI

Pusido Aplikasi LAPOR 3 Mei 2017

2. Permohonan Pengecekan SNI PSPS Aplikasi LAPOR 10 Mei 2017

3. Permintaan Informasi SNI untuk usaha toko bayi

PSPS Aplikasi LAPOR 12 Mei 2017

4. Kewajiban mengurus SNI untuk produk yang telah memiliki SNI (repacking)

PSPS Customer Mail 14 Juli 2017

5. Keluhan lamanya pelayanan pengurusan dokumen SNI

Pusido Aplikasi LAPOR 19 September

2017

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 51

6. Belum adanya respon balasan mengenai harga e-file SNI Sediaan Masker

Pusido Aplikasi SIPMAS 27 September

2017

7. Perbaikan lead time layanan Pusido

Pusido Customer Mail 30 Oktober 2017

8. Dampak Penerapan wajib SNI bagi mainan anak pada tingginya harga mainan tersebut

PSPS Aplikasi LAPOR Dalam proses

9.

Pembuatan SE dan sanksi untuk pertaminan agar menarik tabung gas LPG SNI 1452:2007 dengan SNI 1452:2011

PSPS Customer Mail 22 Desember

2017

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan

inspektorat antara lain adanya dukungan aplikasi SIPMAS dan LAPOR dan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat yang dilakukan

setiap bulan.

Dengan target kinerja penyelesaian 80 % dari pengaduan

masyarakat yang dapat ditindaklanjuti, realisasi indikator

kinerja dapat dicapai 88.8%. Dengan demikian indikator

ini capainnya adalah 111%.

Target tahun 2017 : - 80 % Penyelesaian tindak lanjut

aduan masyarakat

Realisasi tahun 2017 : - 88.8 % Penyelesaian tindak

lanjut aduan masyarakat

Agar kinerja presentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyrakat pada

tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan

adalah dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara aduan mayarakat

dalam bentuk pemasangan standing banner di setiap lantai.

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Aduan

Masyarakat

Target : 80%

Realisasi : 88.8 %

Capaian : 111%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 52

11. Persentase penyelesaian tindak lanjut Aduan melalui WBS

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BSN dan untuk

melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar.

Pengaturan pengaduan melalui WBS dengan Peraturan Kepala BSN

No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan

Pelanggaran di Lingkungan BSN. Pedoman ini berisi tata cara pelaporan

pelanggaran yang meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan

wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan

serta gratifikasi. Pelapor yang melihat sendiri dan mengetahui adanya atau

dugaan Pelanggaran oleh Pegawai BSN dapat menyampaikan laporan

kepada Tim Penerima Pelaporan Pelanggaran.

Tabel III.15

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS

NO. Uraian 2015 2016 Tindak Lanjut

%

1 Aduan Wistle Blowing System

(WBS)

0 0 NA

Selama tahun tahun 2017, Inspektorat tidak

menerima laporan aduan melalui WBS. Dengan

demikian Inspektorat tidak melakukan penanganan

laporan aduan melalui WBS.

Namun demikian, secara rutin setiap bulan

Inspektorat telah melakukan monitoring dan membuat

laporan penyelesaian tindak lanjut penanganan aduan

melalui WBS baik ada maupun tidak ada laporan

aduan.

Penyelesaian

Tindak Lanjut WBS

Target : 70%

Realisasi : Na

Capaian : Na%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 53

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tidak adanya

pelaporan aduan melalui WBS ini, antara lain pegawai BSN atau stakeholder

BSN yang belum memahami aturan pelaporan aduan melalui WBS, atau

juga tidak ada keinginan atau keengganan melaporkan. Untuk hal ini, ke

depan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi tentang tata cara

penanganan benturan kepentingan, antara lain dalam bentuk

pemasangan standing banner di setiap lantai atau metode lain sehingga

dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan melaporkan bila

menemukan kejadian atau keadaan yang berindikasi terjadinya

pelanggaran.

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 3,

yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak lanjut WBS tahun 2017 tidak

terdapat aduan terkait WBS, dengan demikian indikator ini capainnya tidak

dapat dinilai.

Target tahun 2017 : - 70 % Penyelesaian tindak lanjut aduan

Melalui WBS

Realisasi tahun 2017 : - Tidak dapat dinilai

12. Persentase penyelesaian tindak lanjut Pengelolaan Gratifikasi.

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme di BSN.

Pengaturan Pengendalian Gratifkasi di lingkungan BSN diatur sesuai

dengan Peraturan Kepala BSN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BSN, yang merupakan hasil revisi dari

Peraturan Kepala BSN No.4 Tahun 2015 dengan mempertimbangkan Surat

Edaran Edasar KPK Nomor B.1341/01-13/03/2017 perihal Pedoman dan

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 54

Batasan Gratifikasi dan mencabut Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2015

tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

Perka hasil revisi tersebut telah dilakukan disosialisasikan kepada

pejabat BSN, dengan narasumber dari KPK.

Tabel III.16

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan Gratifkasi

NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut %

1 Pengelolaan Gratifikasi 3 6 100%

Tahun 2017, Inspektorat telah menerima laporan

gratifikasi sebanyak 6 laporan dan yang telah

ditindaklanjuti sebanyak 6 laporan. Gratifikasi yang

diterima ASN BSN antara lain berupa :

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Pengelolaan

Gratifikasi

Target : 90%

Realisasi : 100%

Capaian : 111%

GambarSosialisasi Perka Pedoman Gratifikasi

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 55

Salah satu barang gratifikasi

NO. Bentuk Gratifikasi

1. 2 Slop Shuttle Cock

2. 1 dus kerupuk palembang

3. Uang

4. Kain dan Makanan

5. Plakat

6. Parcel Kue Kering

Dengan capaian kinerja tersebut, indikator ini dapat melapaui target

yaitu 111 %.

Target tahun 2017 : - 90 % Penyelesaian tindak lanjut Pengelolaan

Gratifkasi

Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut Pengelolaan

Gratifkasi

Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung

dengan kegiatan inspektorat antara lain :

Melakukan Revisi Perka Pengelolaan

Gratifikasi.

Melakukan sosialisasi Perka Pengelaolaan

Gratifikasi

Mencetak buku saku dan mendistribusikan

kepada semua pegawai BSN

Membuat laporan penyelesaian tindak

lanjut pengelolaan gratifikasi setiap bulan.

Agar kinerja presentase penyelesaian tindak

lanjut pengelolaan gratifikasi pada tahun 2018 dapat

dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan antara lain

dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaporan Gratifikasi dalam

bentuk pemasangan standing banner di setiap lantai.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 56

13. Persentase penyelesaian tindak lanjut Penanganan Benturan

Kepentingan.

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung mewujudkan Tata kelola pemerintahaan yang bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengaturan benturan kepentingan di BSN diatur dengan Peraturan

Kepala BSN No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan BSN.

Bentuk benturan kepentingan meliputi :

(1) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menerima gratifikasi atau

pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;

(2) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan aset jabatan

untuk kepentingan pribadi/golongan;

(3) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan informasi

rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;

(4) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN memberikan akses khusus

kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

(5) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN dalam proses pengawasan

tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari

pihak yang diawasi;

(6) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menyalahgunakan jabatan;

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 57

Tabel III.17

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Penanganan Benturan

Kepentingan

NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut

%

1 Penanganan Benturan Kepentingan 0 0 NA

Selama tahun tahun 2017, Inspektorat tidak

menerima laporan benturan kepentingan. Dengan

demikian Inspektorat tidak melakukan penanganan

laporan benturan kepentingan.

Secara rutin setiap bulan Inspektorat telah

melakukan monitoring dan membuat laporan

penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan

kepentingan setiap bulan baik ada maupun tidak

ada laporan.

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tidak adanya

pelaporan benturan kepentingan ini, antara lain pegawai BSN atau

stakeholder BSN yang belum memahami aturan pelaporan benturan

kepentingan, atau juga tidak ada keinginan atau keengganan melaporkan.

Untuk hal ini, ke depan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi tentang tata

cara penanganan benturan kepentingan, antara lain dalam bentuk

pemasangan standing banner di setiap lantai sehingga dapat

meningkatkan kesadaran dan keinginan melaporkan bila menemukan

kejadian atau keadaan yang berindikasi terjadi benturan kepentingan.

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Target : 75%

Realisasi : 0

Capaian : NA

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 58

SASARAN 4

Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran,

Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Organisasi

Inspektorat yang Profesional

Tabel III.18

Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN terdiri dari 6 (enam)

indikator kinerja yaitu Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat

yang meningkat kompetensinya, Realisasi anggaran Inspektorat, Persentase

Indikator Kinerja Capaian

2016

Capaian 2017 Target

Akhir

RPJM

2019

Capaian

s/d 2017

terhadap

2019 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Inspektorat yang

meningkat

kompetensinya

64 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

2. Realsiasi Anggaran

Inspektorat

99,11 % >95 86,33% 91 % >95 % 91

3. Persentase

pencapaian

kinerja Inspektorat

- 90 % 95,40 % 106 % 90 % 106

4. Persentase tindak

lanjut hasil

pengawasan

eksternal

- 100 % 100 % 100 % 100 % 100

5. Persentase tindak

lanjut hasil

pengawasan

internal

- 100 % 100 % 100 % 100 % 100

6. Persentase

implemntasi RB BSN

sesuai dengan

tugas dan fungsi

Inspektorat

- 100 % 100 % 100 % 100 % 100

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 59

pencapaian kinerja Inspektorat, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan

eksternal, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal, dan

Persentase implemntasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat

yang mendukung tata kelola Inspektorat. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 4.

1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat yang meningkat

kompetensinya

Pada tahun 2017 Inspektorat menetapkan indikator kinerja persentase

ASN yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100%. Seluruh

personel di Inspektorat telah mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan

kompetensi baik yang menunjang tusinya.

Kegiatan peningkatan kompetensi tersebut berupa pelatihan,

sosialisasi, workshop, seminar, dan sejenisnya, antara lain sebagai berikut :

Tabel III.19

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2017

Unit Kerja : Inspektorat

Jumlah total PNS : 12

NO. JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

JUMLAH

PNS

YANG

MENGIKUTI

KETERANGAN

1. Pendidikan

a. Tugas Belajar

b. Ijin Belajar

S1 1 Dian

2. Pelatihan

a. Manajerial

1 Workshop appreciative coaching 2 Heru & Murip

2 Workshop assessment kompetensi 1 Heru & Murip

3

Peran Top Manajemen dalam

Penerapan SNI ISO 9001 :2015 1 Heru

4 Diklat Pim IV 1 Murip

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 60

b Fungsional

1 Diklat Penjenjangan Auditor Muda 2 Ajeng & Ratri

c Teknis

1

Audit Berbasis Risiko Audit Berbasis Risiko

(Blended Learning) di Lingkungan APIP 1 Yudrika

2 Audit Forensik di Lingkungan APIP 1 Yudrika

3

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga di Lingkungan

APIP

1 Nur Ratri

4

Probity Audit Pengadaan Barang dan

Jasa di Lingkungan APIP 1 Nur Ratri

5

Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan

APIP 1 Ajeng

6

Penulisan Laporan Hasil Audit Yang Efektif

di Lingkungan APIP 1 Ajeng

7 Audit Investigatif di Lingkungan APIP 1 Dian

8

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

(APBJ) Audit Pengadaan Barang dan

Jasa (Blended Learning) di Lingkungan

APIP

1 Dian

9

Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di

Lingkungan APIP 1 Gema

10

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) di Lingkungan APIP 1 Gema

11

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Maturitas di

Lingkungan APIP

1 Anggraeni

12

Pelatihan Auditor Simtem Manajemen

Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 1 Anggraeni

13

Penyusunan Kertas Kerja Audit di

Lingkungan APIP 1 Aisah

14

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Maturitas di

Lingkungan APIP

1 Metik

15

Diklat Sistem Pemerintahan Berbasis

Akrual bagi APIP K/L TA 2017 1 Gema

16 Training ISO 37001:2016 Lead Auditor 1 Heru

17 Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang

dan Jasa

3 Metik, Dian,

Aisah

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 61

18 Pelatihan Penyusunan TOR 2 Metik & Aisah

19 Pelatihan Asesor SNI ISO 37001 2 Yudirka&Murip

20 Pelatihan Public Speaking 1 Anggraeni

21 Pelatihan SNI ISO 31000 Manajemen

Risiko

1 Dian

22

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Maturitas di

Lingkungan APIP

1

Heru

3. Seminar

1

Audit and Investigation : Two sides of the

same coin, experiences of cooperation

effort

1 Yudrika

2 Workshop Paradigma SDM 1 Murip

3

Workshop Change Management for

Human Capital Development 1 Heru

4 Workshop Sistem Penerapan SNI ISO 37001 1 Aisah

5

Seminar Nasional “Strategi Implementasi

ICOFR dalam rangka peningkatan kualitas

LK” di BPPK Kemenkeu

1 Ajeng

6

Workshop Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual Tahun 2017 di Kemenkeu 1 Ajeng

7

Knowledge sharing berbasis buku “The

answer to the global quality challange: a

national quality infrastucture” di BSN

6

Ajeng, Ratri,

Dian, Reni,

Aisah, Metik

8

Workshop akreditasi dan sertifikasi SNI ISO

14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan 1 Ajeng

9

Public Sector International Audit (PSIA)

International Seminar 2017 1 Heru

4. Kursus

1. Kursus Bahasa Inggris (IELTS Preparation) 2 Yudrika

&Gema

5 Penataran

1 Lokakarya Penguatan Kompetensi Reviu

Dokumen Penganggaran dan Dokumen

Perencanaan Kebutuhan BMN bagi

Auditor APIP K/L TA 2017

1 Gema

6. Lainnya

1

Bimbingan Teknis ISO/IEC TS 17021-9:2016

bagi asesor, tenaga ahli dan panitia teknis 1 Anggraeni

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 62

2

Bimbingan Teknis Pengenalan ISO

9001:2015 SMM - Persyaratan 1 Kiki

Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Negara

Diklat ISO 37001 ABMS Leat Auditor

Peningkatan kompetensi secara terus-menerus bagi seluruh ASN di

Inspektorat merupakan prioritas penting yang menjadikan personel tersebut

berintegritas dan profesional untuk mendukung tugas dan tanggung

jawabnya.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 63

2. Realisasi Anggaran Inspektorat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada

Tahun 2017 ini Inspektorat BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Berdasarkan DIPA

Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2016 tanggal 7 Desember 2016, pagu

anggaran Sekretariat Utama BSN pada awalnya sebesar Rp 1.500.000.000,-

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni

2017 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja

Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, anggaran Inspektorat dihemat

sebesar Rp 357.800.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu

rupiah).

Tabel III.20

Realisasi Anggaran Inspektorat BSN TA. 2017 Dalam rupiah

No Uraian Pagu Awal

2017

Pagu 2017

setelah

penghematan

Realisasi

setelah

penghematan

1 Melaksanakan Penyusunan

Kebijakan dan SOP

Pengawasan Internal 22.224.000 67.045.000

46.506.165

2 Audit Operasional 265.482.000 221.421.000 200.417.686

3 Pengendalian Intern 67.370.000 32.170.000 22.358.000

3 Melakukan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI 50.654.000 50.654.000 46.219.000

5 Melaksanakan Reviu

Pelrencanaan Anggaran 14.150.000 14.150.000 13.348.000

6 Melakukan Pembinaan

Pengawasan dan Kinerja

Keuangan 103.838.000 100.838.000

81.324.000

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 64

7 Kegiatan Reviu Laporan 108.160.000 85.560.000 55.391.785

8 Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah 33.076.000 33.076.000 28.826.000

9 Pemantauan 279.614.000 258.336.000 252.941.158

10 Pengawasan Lainnya 506.058.000 244.876.000 210.240.219

11 Penanganan Pengaduan

Masyarakat 49.374.000 34.074.000

28.451.550

Jumlah 1.500.000.000 1.142.200.000 986.024.863

Persentase realisasi Inspektorat pada tahun 2017 sebesar Rp986.024.863

atau sebesar 86,33 % dari Pagu Anggaran Inspektorat 2017.

Tabel III.21

Realisasi Perbandingan Anggaran Inspektorat

Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dalam rupiah

Belanja Komponen

Kegiatan

Pagu Realisasi Persentasi

Realisasi

Tahun 2016 669.431.000 663.798.300 99,11 %

Tahun 2017 1.142.200.000 986.024.863 86,33 %

Tabel III.22

Realisasi Perbandingan Target dan Relasiasi Anggaran Inspektorat

Tahun 2017 Dalam rupiah

Belanja Komponen

Kegiatan

Pagu Target Persentase

Target

Realisasi Persentase

Realisasi

Tahun 2017 1.142.200.000 1.085.09.000 95 % 986.024.863 86,33 %

Permasalahan tidak tercapaimya target realisasi anggaran karena

terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Inspektorat karena sebagian SDM

nya 1 orang mengikuti diklatpim, 2 orang mengikuti kursus bahasa inggris

dan 2 orang cuti melahirkan dan ketersediaan jadwal narasumber sehingga

ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 65

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat pada tahun 2017 :

Melakukan rapat koordinasi terkait dengan penyerapan anggaran

Menginventarisir kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk

dilaksanakan.

Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.

Agar kinerja realisasi anggaran Inspektorat pada tahun 2018 dapat

dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut :

Melakukan rapat koordinasi terkait penyerapan anggaran dan

realisasinya setiap bulan

Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.

3. Persentase pencapaian kinerja Inspektorat

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai

tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi

Inspektorat BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja

Tabel III.22

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2016 - 2017

NO. NILAI 2016 2017

1. Pencapaian kinerja

Inspektorat - 106 %

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 3,

yang diupayakan melalui Pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2017,

dengan demikian indikator ini capainnya adalah 106 %.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 66

Target tahun 2017 : 90 % Pencapaian kinerja

Inspektoat

Realisasi tahun 2017 : 95,40 % Pencapaian

kinerja Inspektorat

Dalam upaya pencapaian persentase

pencapaian kinerja Inspektorat, Inspektorat

BSN pada tahun 2017 telah melakukan

langkah-langkah antara lain melakukan rapat

koordinasi terkait dengan penyerapan

anggaran dan kinerja.

4. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di

lingkungan BSN.

Tabel III.23

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut atas hasil

Pengawasan eksternal

NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut

%

1 Penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan eksternal

0 0 NA

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran

strategis 3, yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak

lanjut atas hasil pengawasan eksternal tahun 2017 tidak

terdapat temuan terkait pengawasan eksternal, dengan

demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.

Persentase

Pencapaian

kinerja Inspektorat

Target : 90% Realisasi 95,40.%

Capaian : 106%

Penyelesaian

Tindak Lanjut atas

hasil pengawasan

eksternal

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : NA

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 67

Target tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut atas hasil

pengawasan eksternal

Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut atas hasil

Pengawasan eksternal

Selama tahun tahun 2017, Penyelesaian tindak lanjut atas hasil

pengawasan eksternal tahun 2017 tidak terdapat temuan terkait

pengawasan eksternal. Dengan demikian Inspektorat tidak melakukan

penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal.

Namun dalam upaya pencapaian penyelesaian tindak lanjut atas

hasil pengawasan eksternal, Inspektorat BSN secara rutin telah melakukan

monitoring dan rapat koordinasi terkait pertanggungjawaban anggaran.

5. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk

mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di

lingkungan BSN.

Tabel III.24

Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut atas hasil

Pengawasan internal

NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut

%

1 Penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan internal

0 0 NA

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 3,

yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan

internal tahun 2017 tidak terdapat temuan terkait pengawasan internal,

dengan demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 68

Target tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak

lanjut atas hasil pengawasan internal

Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak

lanjut atas hasil pengawasan internal

Selama tahun tahun 2017, Penyelesaian tindak lanjut atas hasil

pengawasan internal tahun 2017 tidak terdapat temuan terkait

pengawasan internal. Dengan demikian Inspektorat tidak melakukan

penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.

Namun dalam upaya pencapaian penyelesaian tindak lanjut atas

hasil pengawasan eksternal, Inspektorat BSN secara rutin telah melakukan

monitoring dan rapat koordinasi terkait pertanggungjawaban anggaran.

6. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

bersama asesor dan asisten asesor dan menyampaikan hasilnya melalui

aplikasi PMPRB. Dari hasil PMPRB selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh

evaluator dari KemenPAN RB.

Hasil evaluasi tahun sebelumnya inspektorat harus meningkatkan

pemantauan terkait dengan peraturan Keapala BSN terkait dengan

Penyelesaian

Tindak Lanjut atas

hasil pengawasan

internal

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : NA

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 69

gratifikasi, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan, serta membangun dan

menetapkan Zona Integritas WBK/WBBM.

Dari hasil evaluasi tersebut yang telah dilaksanakan oleh inspektorat

pada tahun 2017 adalah melaksanakan pemantauan terkait dengan

peraturan Kepala BSN terkait dengan Gratifikasi, Dumas, WBS dan Benturan

Kepentingan secara per bulan dan pencanangan kembali Zona Integritas,

penandatangan paklta integritas, pembentukan tim pembangunan ZI WBK

serta melakukan self assessment ZI WBK unit kerja sesuai dengan PermePAN

RB nomor 52 Tahun 2014.

Berikut adalah capaian Kinerja Implementasi RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi inspektorat :

Tabel III.25

Capaian Kinerja implementasi RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi Inspektorat

NO. Uraian 2016 2017 %

1 Kinerja implementasi RB BSN sesuai

dengan ugas dan fungsi Inspektorat

0 100 100%

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai

sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui

Implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi

Inspektorat capaian kinerja tahun 2017, dengan

demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.

Target tahun 2017 : -100 % Implementasi RB BSN sesuai

dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Realisasi tahun 2017 : -100 % Implementasi RB BSN sesuai

dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Persentase

implementasi RB

BSN sesuai tusi

Inspektorat

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 70

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Inspektorat ini menyajikan pertanggungjawaban dan

pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2017 dalam mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja

Utama BSN.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Insepktorat

BSN Tahun 2017, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai

penetapan kinerja dan indikator kinerja Inspektorat. Terlaksananya seluruh

kegiatan di Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis

lingkup BSN, sesuai tugas fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN. Adapun secara ringkas

capaian kinerja Inspektorat tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel IV.1 Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

%

Customer Perspectives

1. Terwujudnya

layanan informasi

publik yang

berkualitas

1. Nilai kepatuhan layanan

publik 105 (nilai)

Tidak ada

penilaian dari

Ombudsman NA

2. Terwujudnya good

governance dan

clean government

2. Zona integritas

WBK/WBBM 2 (predikat

WBK)

Dalam

proses 40 %

Internal Process Perspectives

3

Terselenggaranya

pengawasan dan

pengendalian

internal BSN

3. Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil audit 100 % 96,88 % 97 %

4. Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

100 % 100 % 100 %

L

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 71

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

%

5. Persentase Pelaksanaan

pengawasan internal

atas pengelolaan

keuangan BSN

100 % 100 % 100 %

6. Pelaksanan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan RB 95 % 82,54 % 87 %

7. Persentase pelaksanaan

pengawasan tingkat

capaian kinerja BSN

100 % 100 % 100%

8. Persentasi pelaksanaan

pemantauan kepatuhan

layanan publik BSN

100 % 100 % 100 %

9. Jumlah dokumen

Rencana Pelaksanaan

Sistem Pengendalian

Intern (SPI) Unit Kerja di

BSN

11

dokumen

11

dokumen 100 %

10. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Rencana

Tindak Pengendalian 70 % 37 % 53 %

11. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi

80 % 0 0

12. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Aduan

Masyarakat

80 % 100 % 125 %

13. Persentase penyelesaian

tindak lanjut Aduan

melalui WBS

70 % Tidak ada

aduan NA

14. Persentase penyelesaian

tindak lanjut

Pengelolaan Gratifikasi

90 % 100 % 118 %

15. Persentase penyelesaian

tindak lanjut

Penanganan Benturan

Kepentingan

75 % Tidak ada

aduan NA

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 72

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

%

Learning and Growth Perspectives

4. Meningkatnya

kinerja sistem

pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata

kelola dan

organisasi

Inspektorat yang

profesional

16. Persentase Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Inspektorat yang

meningkat

kompetensinya

100 % 200 % 64 %

17. Realisasi anggaran

Inspektorat >95 % 86 % 91 %

18. Persentase pencapaian

kinerja Inspektorat 90 % 95,4 % 106 %

19. Persentase tindak lanjut

atas hasil pengawasan

eksternal

100 % Tidak ada

temuan NA

20. Persentase tindak lanjut

atas hasil pengawasan

internal

100 % Tidak ada

temuan NA

21. Persentase implementasi

RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi

Inspektorat

75 % 100 % 133 %

Dari keseluruhan capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja

Inspektorat mencapai 98 %.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan yang

menyebabkan belum tercapainya target beberapa indikator kinerja

Inspektorat. Adapun hal-hal yang masih belum memenuhi target antara lain

pembangunan Zona Interigtas WBK/WBBM, penyelesaian tindak lanjut hasil

audit internal, nilai PMPRB, dan realisasi anggaran Inspektorat tahun 2017.

Terhadap capaian kinerja yang dinilai telah memenuhi target akan

dilakukan upaya pemeliharaan dan pemantauan, paling tidak nilai

kinerjanya dapat dipertahankan. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja

yang belum memenuhi target akan dilakukan langkah perbaikan ke depan

sebagai berikut:

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 73

1. Untuk meningkatkan kinerja ZI WBK/WBBK di BSN, tahun 2018

Inspektorat akan melakukan :

Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang

diusulkan sebagai untuk memperbaiki elemen-elemen yang dinilai

masih lemah.

Memantau penerapan ZI WBK di unit kerja yang diusulkan dan

persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengusulan

ZI WBK ke Menpan RB

2. Untuk meningkatkan kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil audit

internal pada tahun 2018, upaya yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

Monitoring Tindak lanjut hasil audit akan menggunakan aplikasi

Sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil audit (Sipatlha)

Meningkatkan partisipasi auditi secara lebih aktif dalam proses

pemantauan tindak lanjut hasil audit

3. Agar kinerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada

tahun 2018 dapat ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

Melakukan monitoring PMPRB setiap triwulan.

Melakukan Sosialisasi/refreshment workshop Pembekalan Asesor

dan Asisten Asesor dengan narasumber dari Kemenpan RB.

4. Peningkatan kinerja penyelesaian tindak lanjut rencana tindak

pengendalian pada tahun 2018, upaya yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi dan monitoring dan pemantauan tindak

lanjut RTP SPIP

2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 74

Sosialisasi SPIP ke Satgas SPIP untuk memberikan

pemahaman/kesadaran pentingnya tindak lanjut RTP untuk

pengendalian internal

5. Untuk meningkatkan kinerja realisasi anggaran Inspektorat pada

tahun 2018 dapat ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

Melakukan koordinasi terkait penyerapan anggaran dan

realisasinya setiap bulan

Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengelolaan

anggaran bagi staf Inspektorat

6. Beberapa hal yang menyebabkan tidak adanya aduan WBS dan

pelaporan benturan kepentingan, antara lain pegawai BSN atau

stakeholder BSN yang belum memahami aturan/tatacara

pengaduan WBS dan pelaporan benturan kepentingan, atau juga

tidak ada keinginan atau keengganan melaporkan. Untuk hal ini, ke

depan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi tentang tata cara

pengaduan WBS dan penanganan benturan kepentingan, antara

lain dalam bentuk pemasangan standing banner atau metode lain.

_____oOo_____