isu-isu krusial ruu energi baru dan terbarukan · isu-isu krusial ruu energi baru dan terbarukan...

20
Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan ( PUSHEP ) ,23 April 2021. Akmaluddin Rachim Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

Upload: others

Post on 01-Aug-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan

Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang

diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan

Pertambangan (PUSHEP), 23 April 2021.

Akmaluddin RachimPeneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

Page 2: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan nonfosil yang

melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap

energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan

iklim, dan pemanasan global.

Hasil konferensi negara pihak ke-21 (COP 21) Konvensi PBB untuk

Perubahan Iklim pada tahun 2015 di Paris, Perancis, menunjukkan

bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK

sebesar 29% pada tahun 2030. Hasil COP 21 yang dikenal dengan Paris

Agreement dan kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations

Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai

Perubahan Iklim), menegaskan pentingnya pencapaian target ambang

batas peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya

menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu

bumi pada masa praindustri.

01

Page 3: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

02

Pemerintah telah menetapkan visi pengoptimalan penggunaan EBT.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun

2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) misalnya,

pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit mencapai

23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.

Arah kebijakan ini juga ditujukan untuk mencapai kedaulatan,

ketahanan, dan kemandirian energi nasional dan yang tidak kalah

strategisnya adalah mendorong terpenuhinya akses seluruh

masyarakat terhadap sumber energi khususnya mereka yang

berada di pulau-pulau terluar. Dalam kerangka mencapai upaya

terobosan inilah, penyiapan perangkat kerangka hukum yang

komprehensif dalam pengembangan EBT diharapkan dapat

menjamin pengembangannya.

Page 4: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

Sumber: Kementerian ESDM, 2020

Gambaran potensi di atas menjadi salah satu alasan utama membentuk

politik hukum untuk mendukung pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan EBT. Besarnya potensi tersebut bila dikembangkan di

kemudian hari maka dapat menjadi sumber energi primer menggantikan

energi fosil

03PELUANG PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

Page 5: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

POTENSI ENERGI TERBARUKAN04

Page 6: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

KONSTRUKSI KONSTITUSI DAN LEGISLASI YANG MENGATUR TERKAIT EBT

05

Page 7: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBENTUKAN RUU EBT

06

Page 8: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan

merupakan jawaban terhadap tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat

Indonesia.Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteran bagi rakyat diamanatkan

dalam UUD 1945 Pasa l 33 ayat (2) dan ayat (3).

Pasa l 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang

produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasa i hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasa l tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air,

dan kekayaan a lam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal ini maka EBT sebaga i sa lah satu sumber daya a lam strategis

merupakan komoditas vital yang menguasa i hajat hidup orang banyak, harus dikuasai

oleh negara dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal guna memperoleh

manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

LANDASAN FILOSOFIS

07

Page 9: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan

secara optimal, seh ingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan

meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan

EBT memiliki peran penting da lam rangka akselerasi transisi s istem energi menuju sistem energi

nasional yang berkelanjutan;

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan merupakan upaya dan

komitmen Indonesia da lam mengatas i dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi seh ingga

tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;

Indonesia menuju negara industri membutuhkan banyak energi yang diperoleh tidak hanya dari energi

fosil yang jumlahnya sudah semakin menipis, namun diperlukan juga sumber energi lain yang berasal

dari energi baru dan terbarukan

LANDASAN SOS IOLOGIS

08

Page 10: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

EBT saat ini sudah diatur dalam berbagai undang-undang selain diatur dalam UU Nomor 30 Tahun

2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan UU Nomor 21 Tahun

2014 tentang Panas Bumi.

Untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan

yang sudah ada antara lain Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi

Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional,

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dan Peraturan Menteri ESDM

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi

Terbarukan Serta Konservasi Energi.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi

baru dan terbarukan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Saat ini regulasi yang ada yang diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT sering mengalami perubahan

sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena

belum diatur secara komprehensif da lam suatu undang-undang.

Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri secara

komprehensif yang akan mengatur mengenai EBT sebaga i landasan hukum dan menjadi acuan

terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

LA N DA S A N YUR IDIS09

Page 11: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2 0 0 7 TENTANG ENERGI

UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2 0 0 9 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1 9 9 7 TENTANG KETENAGANUKLIRAN

UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2 0 2 0 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA

UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PERKEBUNAN

UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG KELAUTAN

UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PEMER INTAHAN DAERAH

UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PANAS BUMI

UNDANG-UNDANG NOM OR 1 6 TAHUN 2 0 1 6 TE NTANG P E NGE S AHAN P AR I S AGRE E M E NT TO

THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE ( PA R I S AGREEMENT)

UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2 0 1 9 TENTANG S U M B E R DAYA AIR ( UU TENTANG SDA)

UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2 0 0 7 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH P E S I S I R DAN

PULAU- PULAU KECIL SEB AGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1

TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2 0 0 7 ( UU

TENTANG PWP 3 K)

PERATURAN PRES IDEN NOMOR 79 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG KEB I J AKAN ENERGI NASIONAL

PERATURAN PRES IDEN NOMOR 22 TAHUN 2 0 1 7 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

PERATURAN PEMER INTAH NO. 70 TAHUN 2 0 0 9 TENTANG KONSERVAS I ENERGI

P E RATURAN M E NTE R I E S DM NOM OR 3 9 TAHUN 2 0 1 7 TE NTANG P E L AKS ANAAN KE GI ATAN

F I S I K PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVAS I ENERGI .

P E RATURAN M E NTE R I E S DM NOM OR 5 0 TAHUN 2 0 1 7 TE NTANG P E M ANF AATAN S UM B E R

ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA L I STR IK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN RUU EBT 10

Page 12: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

ISU POKOK RUUEBT

Terminologi/pemisahan Energi Baru dan

Terbarukan.

Harga jual.

Desain tata kelola dan kelembagaan

Insentif kepada Badan Usaha dan

Pengguna.

Desain kebijakan subsidi energi.

Dana Energi Baru dan Terbarukan

Pembag ian kewenangan antara

Pemerintah Pusat dan daerah.

11

Page 13: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

ISU-ISUKRUSIAL DALAM RUU EBT 12

KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA DALAM RUU EBT

Ketentuan konsideran yang menyatakan bahwa “energi baru dan

terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai

hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasa l 4 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang

Energi telah mengatur bahwa sumber daya energi fosil, panas

bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh

negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Ketentuan ini secara spesifik menyebutkan bahwa hanya

energi fosil, panas bumi, mikrohidro, serta nuklir dikuasai oleh

negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Sementara dalam Pasa l 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30

Tahun 2007 tentang Energi mengatur bahwa sumber daya energi

baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan

dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PENGATURAN NUKLIR DALAMRUU EBT

Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya.

Selanjutnya dalam Pasa l 7 RUU EBT bahwa “Nuklir sebagaimana dimaksud

dalam Pasa l 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya

nuklir”. Dari ketentuan ini diketahui bahwa pengaturan nuklir dalam RUU

EBT akan diarahkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir untuk

keperluan pembangkit listrik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasa l 7

ayat (2) RUU EBT yang menyebutkan bahwa Pembangkit daya nuklir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik tenaga

nuklir dan pembangkit panas nuklir.

Page 14: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

PERAN DANKEWENANGAN

PEMERINTAH DAERAHTerkait dengan peran dan kewenangan

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan,

pengembangan dan pemanfaatan EBT

pada dasarnya belum sepenuhnya

diakomodas i da lam RUU EBT. Da lam RUU

EBT Pemerintah Daerah dibebankan

diwajibkan menyediakan sarana dan

prasarana dalam pengelolaan dan

pemanfaatan EBT. Namun di sisi lain

Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan

wewenang dan anggaran dalam

pengelolaan dan pemanfaatan EBT.

MEKANISME PENGELOLAANDANA EBT

Pasa l 53 ayat 4 da lam RUU EBT menyebutkan bahwa “Dana

Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan”. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur adanya

dua kementerian yang akan mengelola dana EBT. Pengaturan

tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam

pelaksanaannya. Pertanyaan kritisnya adalah siapa

penanggung jawab dana EBT apa bila terdapat

permasalahan? Sebaiknya tanggung jawab pengelolaan dana

diserahkan ke kementerian ESDM. Tetapi dalam proses

pemanfaatannya wajib berkoordinasi dengan kementerian

keuangan. Dengan demikian pasal yang mengatur terkait

dengan mekanisme pengelolaan dana EBT perlu diatur secara

spesifik dan detail.

13

Page 15: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

TANTANGAN PENGEMBANGAN EBT 14

Page 16: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

HA

L-H

AL

YA

NG

PE

RL

U

DIC

ON

TO

H/D

IAK

OM

OD

ASI

15

NE W ADM I NI S TRATI ON’S E NE RGY

IN IT IAT IVESPemerintah Korea Selatan mengkampanyekan yang namanya New

Administration ’s Energy Initiatives . Pergeseran paradigma dari kebijakan energi

yang difokuskan pada pemenuhan pasokan energi yang stabil dan murah beralih

ke pendekatan yang seimbang dengan mempertimbangkan keselamatan nasional

dan lingkungan yang bersih. Paradigma ini bisa dicontah dalam setiap

pengambilan kebijakan ke depannya.

P R I N S I P HUKUM ENERGI .The Principle of National Resource Sovereignty

The Principle of Access to Modern Energy Services

The Principle of Energy Justice

The Principle of Prudent, Rational and Sustainable Use of Natural Resources

Principle of the Protection of the Environment, Human Health & Combatting

Climate Change

Energy Security and Reliability Principle

Principle of Resilience

OP TI M AL I S AS I P E RAN P E M E R I NTAH

DAERAHPemerintah Daerah perlu mendapatkan peran yang lebih nyata dalam pengelolaan,

pengembangan, dan pemanfaatan EBT. Selain itu politik hukum dalam RUU EBT

harus menitikberatkan dan memberikan kewenangan Pemerintah Daerah

melakukan pengawasan dan pembinaan dalam urusan tata kelola EBT

Page 17: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

PENUTUP 16

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN

Adanya payung hukum dan kebijakan yang dapat memfasi l i tasi pengembangan program dan

investasi Energi Baru dan Terbarukan.

FINANCIAL

Mekanisme insentif yang dapat membuat akselerasi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.

TEKNOLOGI

Terobosan kemajuan teknologi yang efisien dalam proyek Energi Baru dan Terbarukan

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Peningkatan kemampuan masyarakat dan industri da lam penyediaan dan penggunaan Energi Baru

dan Terbarukan.

Page 18: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

17

ARAH PENGEMBANGAN EBT

Pemerintah perlu menetapkan arah kebijakan yang tegas dan jelas, apakah akan fokus terlebih

dahulu mengembangkan Energi Baru atau Energi Terbarukan. Sebab kedua hal tersebut berbeda.

Menurut hemat kami, sebaiknya yang perlu dikembangkan terlebih dahulu adalah energi terbarukan.

POLITICAL WILL PEMERINTAH

Pengembangan dan Pemanfaataan EBT sangat bergantung pada keinginan dan keseriusan

Pemerintah mengesahkan RUU EBT menjadi sebuah undang-undang. Transisi energi dari energi

fosil ke energi non fosil hanya dapat terjadi jika memiliki payung hukum yang menjamin kepastian

hukum dan memberi keamanan dalam berinvestasi di sektor EBT

PELIBATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TATA KELOLA EBT

Pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan hingga pembinaan dalam tata kelola EBT

sangat perlu melibatkan peran Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu kesuksesan pengembangan dan

pemanfaatan EBT sangat tergantung pada kewenangan dan kesediaan anggaran yang dimililiki

Pemerintah Daerah

Page 19: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

PEMANFAATAN NUKLIR DALAM RUU EBTTerkait ketentuan perihal pemanfaatan nuklir sebaga i sumber energi pembangkit listirk perlu

ditinjau ulang. Sebaikanya pengaturan terhadap pemanfaatan nuklir diatur da lam undang-

undang tentang nuklir. Oleh sebab itu, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

perlu diubah.

SOSIALISASI PEMERINTAH

Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama

memberikan sosia l i sas i dan penyuluhan da lam rangka menyiapkan peralihan atau transisi

energi. kepada masyarakat. Dengan begitu program transisi energi dapat segera diterapkan,

minimal dengan upaya konservasi energi

PARADIGMA KEBERLANJUTAN DAN ENERGI BERSIH

Guna menyukseskan program transisi energi perlu menetapkan satu paradigma bersama.

yaitu paradigma keberlanjutan dan energi bersih. Kita dapat mencontoh Korea Selatan yang

mengkampanyekan New Administration ’s Energy Initiatives da lam setiap pembentukan

kebijakan. Di Indonesia, baru hanya ada satu media yang memiliki program/rubrik khusus

tentang energi bersih. Langkah semacam ini perlu diterapkan da lam membentuk pola pikir

energi bersih dan sustainable

18

Page 20: Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan · Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum

Kontak kami

Nomor Te l e p o n

0821-3868-3823

E m a i l

ad inrach91@gmai l .com

TERIMA KASIH

@laakmale

Akmaluddin Rachim

@laakmale