isu-isu krusial ruu energi baru dan terbarukan · isu-isu krusial ruu energi baru dan terbarukan...
TRANSCRIPT
Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru dan Terbarukan
Disampaikan dalam Diskusi Publik Virtual yang
diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan (PUSHEP), 23 April 2021.
Akmaluddin RachimPeneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)
LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan nonfosil yang
melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap
energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan
iklim, dan pemanasan global.
Hasil konferensi negara pihak ke-21 (COP 21) Konvensi PBB untuk
Perubahan Iklim pada tahun 2015 di Paris, Perancis, menunjukkan
bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK
sebesar 29% pada tahun 2030. Hasil COP 21 yang dikenal dengan Paris
Agreement dan kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations
Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Perubahan Iklim), menegaskan pentingnya pencapaian target ambang
batas peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya
menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu
bumi pada masa praindustri.
01
02
Pemerintah telah menetapkan visi pengoptimalan penggunaan EBT.
Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) misalnya,
pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit mencapai
23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
Arah kebijakan ini juga ditujukan untuk mencapai kedaulatan,
ketahanan, dan kemandirian energi nasional dan yang tidak kalah
strategisnya adalah mendorong terpenuhinya akses seluruh
masyarakat terhadap sumber energi khususnya mereka yang
berada di pulau-pulau terluar. Dalam kerangka mencapai upaya
terobosan inilah, penyiapan perangkat kerangka hukum yang
komprehensif dalam pengembangan EBT diharapkan dapat
menjamin pengembangannya.
Sumber: Kementerian ESDM, 2020
Gambaran potensi di atas menjadi salah satu alasan utama membentuk
politik hukum untuk mendukung pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan EBT. Besarnya potensi tersebut bila dikembangkan di
kemudian hari maka dapat menjadi sumber energi primer menggantikan
energi fosil
03PELUANG PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN
POTENSI ENERGI TERBARUKAN04
KONSTRUKSI KONSTITUSI DAN LEGISLASI YANG MENGATUR TERKAIT EBT
05
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBENTUKAN RUU EBT
06
Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan
merupakan jawaban terhadap tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia.Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteran bagi rakyat diamanatkan
dalam UUD 1945 Pasa l 33 ayat (2) dan ayat (3).
Pasa l 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasa i hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasa l tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air,
dan kekayaan a lam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan hal ini maka EBT sebaga i sa lah satu sumber daya a lam strategis
merupakan komoditas vital yang menguasa i hajat hidup orang banyak, harus dikuasai
oleh negara dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal guna memperoleh
manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
LANDASAN FILOSOFIS
07
Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan
secara optimal, seh ingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan
meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan
EBT memiliki peran penting da lam rangka akselerasi transisi s istem energi menuju sistem energi
nasional yang berkelanjutan;
Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan merupakan upaya dan
komitmen Indonesia da lam mengatas i dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi seh ingga
tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;
Indonesia menuju negara industri membutuhkan banyak energi yang diperoleh tidak hanya dari energi
fosil yang jumlahnya sudah semakin menipis, namun diperlukan juga sumber energi lain yang berasal
dari energi baru dan terbarukan
LANDASAN SOS IOLOGIS
08
EBT saat ini sudah diatur dalam berbagai undang-undang selain diatur dalam UU Nomor 30 Tahun
2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan UU Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi.
Untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan
yang sudah ada antara lain Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional,
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi
Terbarukan Serta Konservasi Energi.
Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi
baru dan terbarukan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Saat ini regulasi yang ada yang diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT sering mengalami perubahan
sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena
belum diatur secara komprehensif da lam suatu undang-undang.
Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri secara
komprehensif yang akan mengatur mengenai EBT sebaga i landasan hukum dan menjadi acuan
terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya.
LA N DA S A N YUR IDIS09
UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2 0 0 7 TENTANG ENERGI
UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2 0 0 9 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1 9 9 7 TENTANG KETENAGANUKLIRAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2 0 2 0 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA
UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PERKEBUNAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG KELAUTAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PEMER INTAHAN DAERAH
UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PANAS BUMI
UNDANG-UNDANG NOM OR 1 6 TAHUN 2 0 1 6 TE NTANG P E NGE S AHAN P AR I S AGRE E M E NT TO
THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE ( PA R I S AGREEMENT)
UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2 0 1 9 TENTANG S U M B E R DAYA AIR ( UU TENTANG SDA)
UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2 0 0 7 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH P E S I S I R DAN
PULAU- PULAU KECIL SEB AGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2 0 1 4 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2 0 0 7 ( UU
TENTANG PWP 3 K)
PERATURAN PRES IDEN NOMOR 79 TAHUN 2 0 1 4 TENTANG KEB I J AKAN ENERGI NASIONAL
PERATURAN PRES IDEN NOMOR 22 TAHUN 2 0 1 7 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
PERATURAN PEMER INTAH NO. 70 TAHUN 2 0 0 9 TENTANG KONSERVAS I ENERGI
P E RATURAN M E NTE R I E S DM NOM OR 3 9 TAHUN 2 0 1 7 TE NTANG P E L AKS ANAAN KE GI ATAN
F I S I K PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVAS I ENERGI .
P E RATURAN M E NTE R I E S DM NOM OR 5 0 TAHUN 2 0 1 7 TE NTANG P E M ANF AATAN S UM B E R
ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA L I STR IK
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN RUU EBT 10
ISU POKOK RUUEBT
Terminologi/pemisahan Energi Baru dan
Terbarukan.
Harga jual.
Desain tata kelola dan kelembagaan
Insentif kepada Badan Usaha dan
Pengguna.
Desain kebijakan subsidi energi.
Dana Energi Baru dan Terbarukan
Pembag ian kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan daerah.
11
ISU-ISUKRUSIAL DALAM RUU EBT 12
KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA DALAM RUU EBT
Ketentuan konsideran yang menyatakan bahwa “energi baru dan
terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai
hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Pasa l 4 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang
Energi telah mengatur bahwa sumber daya energi fosil, panas
bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh
negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Ketentuan ini secara spesifik menyebutkan bahwa hanya
energi fosil, panas bumi, mikrohidro, serta nuklir dikuasai oleh
negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Sementara dalam Pasa l 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30
Tahun 2007 tentang Energi mengatur bahwa sumber daya energi
baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
PENGATURAN NUKLIR DALAMRUU EBT
Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya.
Selanjutnya dalam Pasa l 7 RUU EBT bahwa “Nuklir sebagaimana dimaksud
dalam Pasa l 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya
nuklir”. Dari ketentuan ini diketahui bahwa pengaturan nuklir dalam RUU
EBT akan diarahkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir untuk
keperluan pembangkit listrik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasa l 7
ayat (2) RUU EBT yang menyebutkan bahwa Pembangkit daya nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik tenaga
nuklir dan pembangkit panas nuklir.
PERAN DANKEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAHTerkait dengan peran dan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan,
pengembangan dan pemanfaatan EBT
pada dasarnya belum sepenuhnya
diakomodas i da lam RUU EBT. Da lam RUU
EBT Pemerintah Daerah dibebankan
diwajibkan menyediakan sarana dan
prasarana dalam pengelolaan dan
pemanfaatan EBT. Namun di sisi lain
Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan
wewenang dan anggaran dalam
pengelolaan dan pemanfaatan EBT.
MEKANISME PENGELOLAANDANA EBT
Pasa l 53 ayat 4 da lam RUU EBT menyebutkan bahwa “Dana
Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan”. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur adanya
dua kementerian yang akan mengelola dana EBT. Pengaturan
tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam
pelaksanaannya. Pertanyaan kritisnya adalah siapa
penanggung jawab dana EBT apa bila terdapat
permasalahan? Sebaiknya tanggung jawab pengelolaan dana
diserahkan ke kementerian ESDM. Tetapi dalam proses
pemanfaatannya wajib berkoordinasi dengan kementerian
keuangan. Dengan demikian pasal yang mengatur terkait
dengan mekanisme pengelolaan dana EBT perlu diatur secara
spesifik dan detail.
13
TANTANGAN PENGEMBANGAN EBT 14
HA
L-H
AL
YA
NG
PE
RL
U
DIC
ON
TO
H/D
IAK
OM
OD
ASI
15
NE W ADM I NI S TRATI ON’S E NE RGY
IN IT IAT IVESPemerintah Korea Selatan mengkampanyekan yang namanya New
Administration ’s Energy Initiatives . Pergeseran paradigma dari kebijakan energi
yang difokuskan pada pemenuhan pasokan energi yang stabil dan murah beralih
ke pendekatan yang seimbang dengan mempertimbangkan keselamatan nasional
dan lingkungan yang bersih. Paradigma ini bisa dicontah dalam setiap
pengambilan kebijakan ke depannya.
P R I N S I P HUKUM ENERGI .The Principle of National Resource Sovereignty
The Principle of Access to Modern Energy Services
The Principle of Energy Justice
The Principle of Prudent, Rational and Sustainable Use of Natural Resources
Principle of the Protection of the Environment, Human Health & Combatting
Climate Change
Energy Security and Reliability Principle
Principle of Resilience
OP TI M AL I S AS I P E RAN P E M E R I NTAH
DAERAHPemerintah Daerah perlu mendapatkan peran yang lebih nyata dalam pengelolaan,
pengembangan, dan pemanfaatan EBT. Selain itu politik hukum dalam RUU EBT
harus menitikberatkan dan memberikan kewenangan Pemerintah Daerah
melakukan pengawasan dan pembinaan dalam urusan tata kelola EBT
PENUTUP 16
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN
Adanya payung hukum dan kebijakan yang dapat memfasi l i tasi pengembangan program dan
investasi Energi Baru dan Terbarukan.
FINANCIAL
Mekanisme insentif yang dapat membuat akselerasi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
TEKNOLOGI
Terobosan kemajuan teknologi yang efisien dalam proyek Energi Baru dan Terbarukan
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Peningkatan kemampuan masyarakat dan industri da lam penyediaan dan penggunaan Energi Baru
dan Terbarukan.
17
ARAH PENGEMBANGAN EBT
Pemerintah perlu menetapkan arah kebijakan yang tegas dan jelas, apakah akan fokus terlebih
dahulu mengembangkan Energi Baru atau Energi Terbarukan. Sebab kedua hal tersebut berbeda.
Menurut hemat kami, sebaiknya yang perlu dikembangkan terlebih dahulu adalah energi terbarukan.
POLITICAL WILL PEMERINTAH
Pengembangan dan Pemanfaataan EBT sangat bergantung pada keinginan dan keseriusan
Pemerintah mengesahkan RUU EBT menjadi sebuah undang-undang. Transisi energi dari energi
fosil ke energi non fosil hanya dapat terjadi jika memiliki payung hukum yang menjamin kepastian
hukum dan memberi keamanan dalam berinvestasi di sektor EBT
PELIBATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TATA KELOLA EBT
Pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan hingga pembinaan dalam tata kelola EBT
sangat perlu melibatkan peran Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu kesuksesan pengembangan dan
pemanfaatan EBT sangat tergantung pada kewenangan dan kesediaan anggaran yang dimililiki
Pemerintah Daerah
PEMANFAATAN NUKLIR DALAM RUU EBTTerkait ketentuan perihal pemanfaatan nuklir sebaga i sumber energi pembangkit listirk perlu
ditinjau ulang. Sebaikanya pengaturan terhadap pemanfaatan nuklir diatur da lam undang-
undang tentang nuklir. Oleh sebab itu, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
perlu diubah.
SOSIALISASI PEMERINTAH
Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama
memberikan sosia l i sas i dan penyuluhan da lam rangka menyiapkan peralihan atau transisi
energi. kepada masyarakat. Dengan begitu program transisi energi dapat segera diterapkan,
minimal dengan upaya konservasi energi
PARADIGMA KEBERLANJUTAN DAN ENERGI BERSIH
Guna menyukseskan program transisi energi perlu menetapkan satu paradigma bersama.
yaitu paradigma keberlanjutan dan energi bersih. Kita dapat mencontoh Korea Selatan yang
mengkampanyekan New Administration ’s Energy Initiatives da lam setiap pembentukan
kebijakan. Di Indonesia, baru hanya ada satu media yang memiliki program/rubrik khusus
tentang energi bersih. Langkah semacam ini perlu diterapkan da lam membentuk pola pikir
energi bersih dan sustainable
18
Kontak kami
Nomor Te l e p o n
0821-3868-3823
E m a i l
ad inrach91@gmai l .com
TERIMA KASIH
@laakmale
Akmaluddin Rachim
@laakmale