FAXNo. FU1 / EPRB-M15LL0015A-P3H / 2015-S0

Kepada : DirekturCV. ...............................

Fax/ email

:

Dari : Pengelola Pengadaan Fax : +62 713 320860Tanggal : 07 Desember 2015 Jml Hal : 1 LembarPerihal : Pengambilan Dokumen Tender dan Pemberian Penjelasan

Collective NumberEPRB-M15LL0015A-P3H

Sehubungan dengan rencana Tender untuk pekerjaanPENGADAAN MEMORY GAUGE BOTTOM HOLE PRESSURE SURVEY

LULUS dalam tahap Penilaian Kualifikasi. Selanjutnya kamimengundang Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam tender pekerjaan tersebut di atas, dengan penjelasansebagai berikut :1 Peserta tidak dikenakan biaya penggantian dokumen.2 Dokumen Tender dapat di download melalui alamat https://eproc.pertamina.com pada : Rabu, 16 Desember

2015 s/d Senin, 21 Desember 20153 Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Desember 2015Waktu : Pukul 10:00 wibTempat : Ruang Rapat Supply Chain Management Asset 2 Jl. Jend. Sudirman No.3 Prabumulih,

Sumatera Selatan.4 Bagi peserta Tender yang dinyatakan LULUS Penilaian Kualifikasi dan tidak mengambil Dokumen Tender,

dianggap tidak berminat mengikuti Tender ini, dan tidak diikutsertakan dalam proses tender tahapanselanjutnya.

Apabila saudara berhalangan hadir, harap menugaskan staff saudara dengan membawa surat kuasa bermateraiRp.6000,- dengan wewenang penuh.

Pengelola PengadaanKetua

Riduan Mulkan

.........................

Kami beritahukan bahwa CV. ................ dinyatakan

1 / 44

INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER(IPT)

Collective Number: EPRB-M15LL0015A-P3H

Tender:PENGADAAN MEMORY GAUGE BOTTOM HOLE PRESSURE

SURVEY

PT. PERTAMINA-EP

Kantor SCM Asset 2, Jalan Jendral Sudirman No. 03, Prabumulih SumateraSelatan 31122, Sumatera Selatan

2 / 44

DAFTAR ISI

1 UMUM1 Lingkup Pekerjaan2 Pejabat Yang Berwenang3 Dasar Hukum atau Ketentuan Proses Tender4 Peserta Tender5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan6 Larangan Pertentangan Kepentingan7 Kesediaan untuk Dilakukan Pemeriksaan8 Pengutamaan Barang Produksi Dalam Negeri9 Pengutamaan Jasa Produksi Dalam Negeri10 Bentuk Perjanjian

2 TATA CARA TENDER1 Isi Dokumen Tender2 Bahasa Dokumen Tender3 Pemberian Penjelasan4 Tata Cara Komunikasi Tender

3 PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN1 Biaya Dokumen Penawaran2 Harga Penawaran

4 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN1 Tata Cara Pemasukan Dokumen Penawaran2 Pemberkasan Dokumen3 Kelengkapan Dokumen Penawaran4 Batas Waktu Pemasukan Penawaran

5 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN1 Waktu Pembukaan Penawaran2 Ketentuan Pembukaan Penawaran3 Kehadiran Peserta Tender4 Berita Acara Pembukaan Penawaran.5 Ketentuan Pelelangan Gagal6 Ketentuan Khusus Tahapan Pembukaan Penawaran

6 EVALUASI PENAWARAN1 Ketentuan Evaluasi Penawaran2 Larangan dalam Dokumen Tender3 Klarifikasi dan Verifikasi4 Kriteria Penawaran Diskualifikasi5 Koreksi Aritmatik6 Nilai Penawaran lebih rendah 80% dari HPS/OE7 Evaluasi Penawaran Harga dalam Rangka Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri.

3 / 44

7 NEGOSIASI HARGA PENAWARAN1 Kriteria Negosiasi Harga2 Pelaksanaan Negosiasi Harga3 Pemberitahuan Negosiasi Harga4 Metode Negosiasi Harga

8 PELAKSANAAN NEGOSIASI HARGA1 Negosiasi Bertahap2 Negosiasi Bersamaan3 Negosiasi Harga Terhadap Komitmen TKDN4 Surat Penawaran Harga Final5 Pelaksanaan Negosiasi pada Keadaan Khusus

9 PENETAPAN PEMENANG1 Calon Pemenang Tender2 Kelengkapan Dokumen Calon Pemenang Tender3 Pengumuman Calon Pemenang4 Sanggahan

10 PENUNJUKAN PEMENANG TENDER11 PELELANGAN GAGAL12 SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

1 Nilai Pekerjaan dengan Surat Jaminan Pelaksanaan2 Ketentuan Jaminan Pelaksanaan

13 KETENTUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRASI DAN FINANSIAL

DAFTAR LAMPIRAN- LAMPIRAN 1 - Form Surat Penawaran Teknis- LAMPIRAN 2 - Form Surat Penawaran Harga- LAMPIRAN 3 - Form Surat Pernyataan- LAMPIRAN 4 - Form SC-12A, Pernyataan TKDN Barang- LAMPIRAN 5 - Form SC-12B, Pernyataan TKDN Jasa- LAMPIRAN 6 - Form Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Batasan Minimum TKDN- LAMPIRAN 7 - Lembar Data Tender (LDT)

4 / 44

1 UMUM1.1 Lingkup Pekerjaan

1.1.1 Uraian lingkup, jenis dan spesifikasi teknis pekerjaan secara rinci dan Jangka waktuPerjanjian serta Jangka waktu Pelaksanaan tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

1.1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis &Komersial (STK).

1.1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangkawaktu sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis & Komersial (STK), berdasarkansyarat umum dan syarat khusus dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuaiKontrak/perjanjian.

1.1.4 Jangka waktu Perjanjian serta Jangka waktu Pelaksanaan tercantum dalam SyaratTeknis & Komersial (STK)

1.2 Pejabat Yang BerwenangPejabat yang berwenang menetapkan pemenang Tender adalah sebagaimana tercantum dalamLDT.

1.3 Dasar Hukum atau Ketentuan Proses TenderProses Tender ini berpedoman kepada Pedoman Tata Kerja (PTK) dari Satuan Kerja KhususMinyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS) Nomor PTK-.007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kedua Revisi.3tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

1.4 Peserta Pelelangan Umum1.4.1 Peserta Tender adalah perusahaan yang mendaftar dan telah lulus dalam tahap

Penilaian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan Penilaian Kualifikasi.1.4.2 Peserta Tender harus melakukan dan mempelajari Dokumen Tender dengan sungguh-

sungguh dan sepenuhnya dianggap telah mengerti atas semua persyaratan dan hal-halyang dapat mempengaruhi pekerjaan dan biayanya.

1.4.3 Peserta Tender harus menyatakan bahwa sudah memahami dan mengerti isi DokumenTender dalam bentuk Surat Pernyataan.

1.5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan1.5.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika

Tender dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:1.5.1.1 Berusaha mempengaruhi anggota Pengelola Pengadaan dalam bentuk dan cara

apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan denganDokumen Tender, dan/atau peraturan perundang-undangan;

1.5.1.2 Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Tender,sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil / meniadakan persainganyang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

1.5.1.3 Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidakbenar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Tender ini.

1.5.2 Peserta yang menurut penilaian Pengelola Pengadaan terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

5 / 44

1.5.2.1 Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Tender atau pembatalanpenetapan pemenang;

1.5.2.2 Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;1.5.2.3 Gugatan secara perdata; dan/atau1.5.2.4 Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

1.5.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pengelola Pengadaan kepada Pengadilan.1.6 Larangan Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest)

1.6.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, di larangmemiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

1.6.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 6.1 antara lain meliputi:1.6.2.1 Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh

merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usahalainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

1.6.2.2 Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi PenyediaPekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisikyang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turnkey contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

1.6.2.3 Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi PenyediaPekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

1.6.2.4 Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaanlainnya, merangkap sebagai anggota Pengelola Pengadaan atau pejabat yangberwenang menetapkan pemenang Pelelangan.

1.6.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 6.1 adalah keterkaitan hubungan, baik antarpeserta, maupun antara peserta dengan Pejabat Pembuat Kebijakan dan/atau anggotaPengelola Pengadaan yang antara lain meliputi :1.6.3.1 Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;1.6.3.2 Pejabat Pembuat Kebijakan dan/atau anggota Pengelola Pengadaan, baik

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;

1.6.3.3 Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupuntidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluhperseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

1.7 Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaanKesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) olehauditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopydan data digital.

6 / 44

1.8 Pengutamaan Barang Produksi Dalam NegeriUntuk pengadaan barang dipisahkan berdasarkan kategori barang sesuai ketentuan sebagaiberikut :1.8.1 Kategori wajib

Pengadaan barang kategori wajib dilakukan apabila dalam buku APDN kategoriDiwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan KKKS. PelaksanaanTender untuk barang kategori wajib ini dilakukan dengan metode pelelangan terbatasmengikuti ketentuan sebagai berikut :1.8.1.1 Batasan minimal TKDN 15% (lima belas persen). Proses Tender diikuti oleh

Pabrikan dalam negeri dan/atau Agen dari Pabrikan dalam negeri dimaksud;1.8.1.2 Pengelola Pengadaan mencantumkan dalam pengumuman semua Pabrikan

dalam negeri pada Buku APDN yang memproduksi barang sesuai jenis dan/atauspesifikasi yang diperlukan serta memenuhi batasan minimal TKDN 15% (limabelas persen);

1.8.1.3 Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan menyatakan pencapaian TKDNminimal 15% (lima belas persen) harus dibuktikan dengan buku APDN ataudengan Sertifikat TKDN.

1.8.1.4 Apabila setelah diumumkan terdapat Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar danmemenuhi persyaratan kualifikasi dan TKDN namun tidak tercantum dalampengumuman, wajib diikutsertakan dalam proses Tender tahap berikutnya;

1.8.2 Kategori non-wajib1.8.2.1 Untuk Tender barang kategori non wajib dengan nilai pengadaan sampai dengan

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai denganUS$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), pada prosesawalnya dilakukan dengan pelelangan umum dengan tidak mempersyaratkanbatasan minimal TKDN dan tidak memperhitungkan Preferensi Hargaberdasarkan TKDN dan status perusahaan.

1.8.2.2 Tender barang kategori non-wajib untuk nilai lebih dari Rp.2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US$250,000.00 (dua ratus limapuluh ribu dolar Amerika Serikat) dilakukan dengan pelelangan terbatasmengikuti ketentuan sebagai berikut:a Batasan minimal TKDN 5% (lima persen). Proses Tender diikuti oleh

Pabrikan dalam negeri dan/atau Agen dari Pabrikan dalam negeridimaksud;

b Pengelola Pengadaan mencantumkan dalam pengumuman semuaPabrikan dalam negeri pada Buku APDN yang memproduksi barang sesuaijenis dan spesifikasi yang diperlukan dan memenuhi batasan minimal TKDN5% (lima persen);

c Dalam hal pengadaan barang untuk spesifikasi yang diperlukan telah adaPabrikan dalam negeri yang tercantum dalam Buku APDN sebagai kategorinon-wajib (Dimaksimalkan dan Diberdayakan), maka yang diundang adalahseluruh Pabrikan dalam negeri untuk spesifikasi barang dimaksud yangterdaftar dalam Buku APDN;

7 / 44

d Apabila pada masa pendaftaran terdapat Penyedia Barang/Jasa yangmendaftar dan memenuhi persyaratan namun tidak tercantum dalampengumuman, wajib diikutsertakan dalam proses Tender tahap berikutnya;

1.8.3 Kategori non-APDNTender barang kategori non-APDN untuk nilai lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliarlima ratus juta rupiah) atau lebih dari US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolarAmerika Serikat) apabila dalam buku APDN tidak terdapat pabrikan yang memproduksijenis barang sesuai spesifikasi dibutuhkan KKKS. Pelaksanaan Tender dilakukan denganpelelangan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:1.8.3.1 Tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN1.8.3.2 Untuk Tender barang kategori non-APDN dengan nilai pengadaan sampai

dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampaidengan US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), tidakmempersyaratkan batasan minimal TKDN dan tidak memperhitungkanPreferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan.

1.9 Pengutamaan Jasa Produksi Dalam NegeriUntuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya untuk nilai lebih dari Rp.2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolarAmerika Serikat) mengikuti ketentuan sebagai berikut:1.9.1 Batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa adalah 35%

(tiga puluh lima persen).1.9.2 Besaran persentase batasan minimal TKDN yang dimaksud dalam angka 1.9.1 dapat

ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen) namunserendah-rendahnya 5% (lima persen) dan tetap mempertimbangkan prinsip dasar rantaisuplai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1 Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan olehSKK Migas;

2 Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhirbaik di KKKS bersangkutan atau KKKS lain; atau

3 Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa didalam negeri:a Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan;b Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi untuk

mengerjakan pekerjaan;c Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan; ataud Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan.

4 Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai pengadaansampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampaidengan US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), padaproses awalnya dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan tidakmempersyaratkan batasan minimal TKDN dan tidak memperhitungkan PreferensiHarga berdasarkan TKDN dan status perusahaan.

8 / 44

1.10 Bentuk PerjanjianPenyedia Jasa yang ditunjuk sebagai Pemenang Tender diwajibkan untuk menandatanganiSurat Perjanjian dengan PT. PERTAMINA EP.

2 TATA CARA TENDER2.1 Isi Dokumen Tender

2.1.1 Peserta Tender harus melakukan dan dianggap telah mempelajari Dokumen Tenderdengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengerti atas semua persyaratan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan biayanya

2.1.2 Apabila Peserta Tender ragu menginterpretasikan arti dari setiap bagian DokumenTender ini, dapat mengajukan pertanyaan dan atau usulan perubahan/tambahan atasketentuan Dokumen Tender secara tertulis kepada Pengelola Pengadaan Barang danJasa sehubungan dengan interpretasi tersebut.

2.1.3 Peserta Tender mempunyai tanggungjawab setiap Peserta Tender untuk memberitahuPengelola Pengadaan Barang dan Jasa adanya syarat-syarat yang bertentangan,informasi yang tidak cukup atau data yang memerlukan penjelasan. Setiap interpretasiatas Dokumen Tenderakan dibuatkan berita acara tambahan dan akan diberikan kepadasemua peserta Tender yang hadir.

2.1.4 Peserta Tender harus menyatakan bahwa sudah memahami dan mengerti isi DokumenTender dalam bentuk Surat Pernyataan.

2.2 Bahasa Dokumen Tender2.2.1 Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menggunakan bahasa Indonesia atau

dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.2.2.2 Jika dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan dua bahasa sebagaimana

dimaksud pada angka 2.2.1. dan terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yangdiatur dalam dua bahasa tersebut, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalahbahasa Indonesia.

2.2.3 Penggunaan bahasa Inggris dimungkinkan untuk istilah dan/atau spesifikasi teknisbarang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis.

2.3 Pemberian Penjelasan (Prebid Meeting)2.3.1 Untuk pengadaan jasa dengan nilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau

dengan nilai di atas US$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) wajibdilakukan, sedangkan untuk pengadaan jasa dengan nilai sampai denganRp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dengan nilai sampai denganUS$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pemberian penjelasan dilakukanapabila dianggap perlu oleh KKKS.

2.3.2 Untuk pengadaan barang, pemberian penjelasan dilakukan apabila dianggap perlu olehKKKS

2.3.3 Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan, dilakukansekurang-kurangnya oleh dua orang anggota Pengelola Pengadaan.

2.3.4 Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tenderdan/atau perubahannya (jika ada).

9 / 44

2.3.5 Peserta Tender yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi dan yang mengambilDokumen Tender saja yang dapat mengikuti rapat pemberian penjelasan.

2.3.6 Dalam hal pemberian penjelasan dilakukan, maka Peserta Tender yang tidak hadir dalamrapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap proses Tenderselanjutnya.

2.3.7 Peserta Tender dapat menanyakan hal-hal yang diperlukan sehubungan denganDokumen Tender dan pelaksanaan Tender secara tertulis paling lambat tiga hari kerjasebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktuyang ditentukan oleh Pengelola Pengadaan.

2.3.8 Pengelola Pengadaan harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari Peserta Tenderselambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung satu hari kerja setelah penerimaanpertanyaan.

2.3.9 Pengelola Pengadaan dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untukmeninjau lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan.

2.3.10 Hasil pemberian penjelasan terhadap Dokumen Tender dan keterangan lainnya,termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.

2.3.11 Risalah rapat pemberian penjelasan ditandatangani oleh Pengelola Pengadaan danseluruh Wakil Peserta Tender yang hadir, serta salinannya diberikan kepada semuaWakil Peserta Tender yang hadir.

2.3.12 Dalam hal terjadi perubahan isi Dokumen Tender dan/atau penjelasan tambahan setelahrapat pemberian penjelasan, Pengelola Pengadaan menerbitkan adendum DokumenTender yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud, dan dokumentersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender yang harusdiberitahukan kepada seluruh Peserta Tender.

2.3.13 Rapat penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan KKKS.2.3.14 Dalam hal terjadi pelelangan ulang tidak terdapat Peserta Tender yang baru dan tidak

ada perubahan materi pada Dokumen Tender termasuk perubahan yang telahdiberitahukan sebelumnya, Pengelola Pengadaan dapat mempertimbangkan untuk tidakmelaksanakan rapat pemberian penjelasan.

2.3.15 Persyaratan untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan:1 Surat kuasa dari Peserta Tender;2 Jumlah peserta rapat;3 Kapabilitas dari peserta rapat

2.4 Tata Cara Komunikasi Tender.Tata cara menyampaikan informasi dan Dokumen Tender terkait dengan pekerjaan yangditenderkan, diatur sebagai berikut:2.4.1 Kecuali ditentukan lain dalam Dokumen Tender, penyampaian informasi dan dokumen

dari Tim Tender kepada peserta tender dapat menggunakan media surat pos, dan ataufaksimile, dan atau surat elektronik (email), atau disampaikan langsung melalui loketSCM.

10 / 44

2.4.2 Peserta tender harus menyampaikan nomor faksimile dan alamat surat elektronik (email)secara benar dan lengkap kepada Pengelola Pengadaan.

2.4.3 Pihak yang ditunjuk/ diberi kuasa untuk mengikuti proses tender harus menyampaikanalamat surat elektronik (email) secara benar dan lengkap kepada Pengelola Pengadaan.

2.4.4 Alamat surat elektronik (email) Peserta Tender yang termasuk dalam golongan UsahaBesar serta pihak yang ditunjuk/ diberi kuasa untuk mengikuti proses tender oleh PesertaTender yang termasuk dalam golongan Usaha Besar wajib menggunakan domain resmidari perusahaan Peserta Tender dimaksud.

C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN3.1 Biaya Dokumen Penawaran

Pada saat pengambilan Dokumen Tender dalam pelaksanaan pelelangan dan pemilihanlangsung, Peserta Tender dipungut biaya penggantian Dokumen Tender sebagai berikut:3.1.1 Sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nilai perkiraan Paket

Tender lebih besar dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebihbesar dari US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampaidengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai denganUS$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan

3.1.2 Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nilai perkiraan Paket Tender lebihbesar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih besar dariUS$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

3.1.3 Untuk proses Tender yang dilakukan dengan metode e-Bidding, tidak dipungut biayapenggantian Dokumen Tender.

3.1.4 Biaya penggantian Dokumen Tender dibukukan ke rekening KKKS untuk diperhitungkansebagai pengurang biaya berdasarkan KKS. Setiap enam bulan sekali KKKS melaporkankepada fungsi pengelolaan rantai suplai di SKK Migas jumlah biaya yang telah dipungut.

3.1.5 Biaya penggantian Dokumen Tender dapat diambil kembali apabila KKKS membatalkanpelelangan sebelum penunjukan pemenang. Pengambilan kembali biaya penggantianDokumen Tender dilakukan dengan cara mengembalikan Dokumen Tender danmenunjukkan bukti pembayaran asli.

3.2 Harga Penawaran3.2.1 Harga penawaran dalam mata uang sebagaimana tercantum dalam LDT belum termasuk

PPN3.2.2 Harga penawaran yang diajukan harus benar-benar telah mencakup seluruh biaya yang

akan timbul sesuai Lingkup Pekerjaan maupun spesifikasi yang tercantum dalamDokumen Tender.

3.2.3 Harga penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf dalam suratpenawaran. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang terteradalam huruf.

4 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN4.1 Tata Cara Penyampaian Dokumen Sistem Satu Sampul terdiri dari

11 / 44

4.1.1 Sampul-Penawaran Teknis dan KomersialBerisi kelengkapan dokumen persyaratan teknis dan harga sesuai Lembar Data Tender(LDT) pada LAMPIRAN dan perubahan Dokumen Persyaratan sesuai Berita AcaraPenjelasan (bila ada)

4.1.2 Di bagian depan sampul penutup hanya boleh dicantumkan alamat PengelolaPengadaan yang ditentukan dalam Dokumen Tender, judul dan nomor Tender dimaksud.

4.2 Pemberkasan dokumen (hard document)Dokumen penawaran asli serta copynya masing-masing disusun sesuai urutan dokumen, diberipembatas, dibuatkan daftar isi dibundel/dijilid dengan rapi. Penawaran dimasukan ke dalamsampul/amplop polos berwarna cokelat tertutup (disebut sampul penutup).Pada Sampul Penutup, dituliskan :Kepada Yth :Pengelola PengadaanPT Pertamina EPKantor SCM Asset 2, Jalan Jendral Sudirman No. 03, Prabumulih Sumatera Selatan 31122,Sumatera SelatanTelp : +62 713 382447

Pada sudut kiri atas dituliskan :Dokumen TenderColl. No. : EPRB-M15LL0015A-P3HData Teknis dan Harga

4.3 Kelengkapan Dokumen PenawaranDokumen penawaran disampaikan dalam sampul tertutup terdiri dari surat penawaran dandokumen pendukung. Dokumen Penawaran disampaikan dalam 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu)asli dan 1 (satu) copy. Tata cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan Sistem SatuSampul, dengan ketentuan sebagai berikut :4.3.1 Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sampul penutup yang tertutup dengan

perekat.4.3.2 Di bagian depan sampul penutup hanya boleh dicantumkan alamat Pengelola

Pengadaan yang ditentukan dalam Dokumen Tender, judul dan nomor Tender dimaksud.4.4 Batas waktu Penyampaian Dokumen Penawaran

Batas Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran ditentukan oleh Pengelola Pengadaan dandituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Tender.

4.5 Tempat penyampaian dokumen PenawaranDokumen penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalamDokumen Tender. Dokumen penawaran yang disampaikan di tempat yang berbeda dari yangditentukan dan/atau setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup tidak dapatditerima.

4.6 Tujuan peyampaian dokumen PenawaranDokumen penawaran harus ditujukan kepada alamat yang ditentukan dan dengan cara yangdiatur dalam Dokumen Tender, antara lain dapat disampaikan secara langsung, melalui posdan/atau jasa kurir. Apabila disampaikan selain dari ketentuan pada Dokumen Tender, dokumenpenawarannya tidak dapat diterima. Apabila penyampaian dokumen penawaran melalui pekerjaKKKS akan dinyatakan penawarannya tidak diterima.

12 / 44

5 PEMBUKAAN PENAWARAN5.1 Waktu Pembukaan

Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalamDokumen Tender dalam suatu rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang anggotaPengelola Pengadaan.

5.2 Ketentuan pembukaan penawaranSetelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima susulan,perubahan atau tambahan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender melakukanperubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran, maka Peserta Tenderdianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan, kecuali:5.2.1 Pemenuhan kekurangan nilai meterai, penambahan meterai, penambahan tanggal

meterai, dan/atau tanggal surat penawaran sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender.Penambahan dilakukan pada saat rapat pembukaaan penawaran oleh Wakil PesertaTender bersangkutan yang hadir dalam pembukaan penawaran;

5.2.2 Susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran sebagaimana pada angka5.2.1. s.d. 5.2.2. tidak dikategorikan sebagai Post Bidding.

5.3 Kehadiran Peserta TenderPembukaan dokumen penawaran untuk pelelangan awal dapat dilakukan apabila terdapatsekurang-kurangnya tiga Peserta Tender yang menyampaikan penawaran, tidak termasukPeserta Tender yang mengundurkan diri, dan dihadiri sekurang-kurangnya satu Peserta Tender.

5.4 Berita Acara Pembukaan PenawaranPengelola Pengadaan memeriksa keberadaan dan kelengkapan, dokumen-dokumen yang adadalam dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender. Hasilnya dicatatdalam berita acara pembukaan dokumen penawaran. Keputusan bahwa dokumen penawaranmemenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ditetapkan pada tahap evaluasi penawaran

5.5 Pengesahan Berita Acara Pembukaan PenawaranPanita Tender membacakan/menunjukkan berita acara hasil pembukaan dokumen penawarankepada seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir. Berita acara hasil pembukaan dokumenpenawaran ditandatangani oleh anggota Pengelola Pengadaan yang hadir dan satu orang wakildari masing-masing Peserta Tender yang hadir.

5.6 Salinan Berita Acara Pembukaan PenawaranSalinan berita acara yang telah ditandatangani tanpa dilampiri dokumen penawaran, diberikankepada seluruh Peserta Tender yang hadir. Peserta Tender yang tidak hadir dapat memintasalinan berita acara pembukaan dokumen penawaran kepada Pengelola Pengadaan.

5.7 Ketentuan Pelelangan gagalApabila pada pelelangan awal jumlah penawaran yang masuk kurang dari tiga, PengelolaPengadaan membuat berita acara pelelangan gagal.5.7.1 Berita acara pelelangan gagal ditandatangani oleh anggota Pengelola Pengadaan yang

hadir dan satu orang wakil dari masing-masing Peserta Tender yang hadir.5.7.2 Dalam hal tidak ada Peserta Tender yang hadir maka berita acara pelelangan gagal

hanya ditandatangani oleh Panita Tender.5.8 Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua sampul :

13 / 44

5.8.1 Pengelola Pengadaan membuka sampul-I (pertama) dengan mengikuti tahapanpembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam angka 5.2. s.d. angka 5.7.;

5.8.2 Sampul-II (kedua) disimpan oleh Pengelola Pengadaan dan akan dibuka apabilapenawaran yang bersangkutan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis;

5.8.3 Peserta Tender yang penawarannya lulus evaluasi teknis, diundang untuk hadir padapembukaan penawaran sampul-II (kedua); dan

5.8.4 Pengelola Pengadaan membuka sampul-II (kedua) dengan mengikuti tahapanpembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam angka 5.2., 5.4., 5.5., dan5.6

6 EVALUASI PENAWARAN6.1 Ketentuan Evaluasi Penawaran

Pengelola Pengadaan melakukan evaluasi penawaran dari Peserta Tender berdasarkan padaketentuan dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.

6.2 Larangan Dokumen TenderPengelola Pengadaan tidak diperbolehkan mengganti, menambah atau mengurangi isiDokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara evaluasi;

6.3 Klarifikasi dan VerifikasiPengelola Pengadaan dapat melakukan Klarifikasi serta verifikasi teknis dan harga, namun hasilKlarifikasi tidak boleh merubah isi dan materi penawaran;

6.4 Urutan Evaluasi PenawaranEvaluasi penawaran dilaksanakan dengan urutan mulai dari evaluasi penawaran teknis(evaluasi teknis), dan apabila evaluasi penawaran teknis telah selesai baru dilanjutkan denganevaluasi Penawaran Harga (evaluasi harga); dan

6.5 Tata Cara evaluasi PenawaranPada tata cara pemasukan dokumen penawaran sistem dua sampul, sampul-II (kedua) daripenawaran yang tidak lulus evaluasi teknis, tidak dibuka dan kepada Peserta Tender yangbersangkutan diminta untuk mengambil sampul penawaran tersebut dalam batas waktu yangditentukan oleh Panita Tender. Apabila dokumen penawaran tersebut tidak diambil dalam bataswaktu yang ditentukan, maka Pengelola Pengadaan tidak bertanggungjawab terhadapkeberadaan dokumen dimaksud.

6.6 Kriteria Penawaran Diskualifikasi :Penawaran Diskualifikasi apabila tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan seperti yangdisyaratkan dalam Dokumen Tender, sebagai berikut:6.6.1 Surat penawaran tidak ditanda-tangani oleh Wakil Peserta Tender;6.6.2 Surat penawaran tidak mencantumkan masa berlaku penawaran, atau mencantumkan

masa berlaku penawaran tetapi kurang dari yang dipersyaratkan dalam DokumenTender;

6.6.3 Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua sampul, data PenawaranHarga yang berisi sebagian atau seluruh informasi harga, dimasukkan dalam sampul-I(pertama); atau

14 / 44

6.6.4 Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap, data PenawaranHarga yang berisi sebagian atau seluruh informasi harga, dimasukkan dalam sampultahap-I (pertama).

6.7 Evaluasi Teknis6.7.1 Pengelola Pengadaan dalam melakukan evaluasi teknis harus mengacu pada tata cara

evaluasi dan kriteria/faktor-faktor yang ditetapkan pada Dokumen Tender.6.7.2 Evaluasi penawaran alternatif:

1 Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender;2 Semua penawaran yang disampaikan dievaluasi dengan tata cara evaluasi dan kriteria

yang sama; dan3 Pada Tender dengan penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua

sampul dan dua tahap, status lulus atau tidak lulus semua penawaran dinyatakanpada pengumuman hasil evaluasi teknis disertai dengan penjelasan singkat atas hasilevaluasi setiap peserta tender.

6.7.3 Pada tahap evaluasi teknis, para pihak tidak boleh melakukan Post Bidding, kecualidalam pelaksanaan Klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi teknis pada Tender dengansistem dua tahap dimungkinkan adanya perubahan materi perincian penawaran dan/ataupenambahan dokumen yang mendukung penawaran teknis, dan hal tersebut tidakdikategorikan sebagai Post Bidding.

6.7.4 Apabila masa berlaku penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belumselesai atau Kontrak belum dapat ditandatangani, KKKS harus meminta Peserta Tenderuntuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan terbitnyaKontrak.

1 Permintaan perpanjangan penawaran ini harus disertai dengan batas waktupenyerahan. Batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja.

2 Masa berlaku perpanjangan penawaran selambat-lambatnya dimulai pada saathabisnya masa berlaku penawaran sebelumnya.

3 Peserta Tender harus bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran.6.7.5 Proses dilanjutkan dengan evaluasi harga apabila pada Tender dengan penyampaian

dokumen penawaran sistem satu sampul dan pada sistem dua sampul terdapat minimalsatu penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

6.7.6 Proses dilanjutkan dengan pemasukan Penawaran Harga apabila pada Tender denganpenyampaian dokumen penawaran sistem dua tahap terdapat minimal dua penawaryang memenuhi persyaratan teknis.

6.7.7 Apabila kondisi tersebut angka 6.7.5. dan 6.7.6. tidak terpenuhi, maka:1 Tender dinyatakan gagal; dan2 Dalam hal terjadi pada pelelangan ulang pada pelelangan dengan sistem dua tahap

maka proses dilanjutkan dengan pelelangan ulang kedua melalui pengumuman.6.7.8 Penawaran Tidak Lulus/Diskualifikasi teknis apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

15 / 44

1 Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan penawaranalternatif atau Dokumen Tender tidak mengatur ketentuan penawaran alternatif,namun Peserta Tender mengajukan penawaran alternatif;

2 Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan pengecualiandan/atau penawaran bersyarat atau Dokumen Tender tidak mengatur ketentuanpenawaran pengecualian dan/atau penawaran bersyarat, namun Peserta Tendermengajukan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat;

3 Dalam hal Peserta Tender melakukan Post Bidding, termasuk Post Bidding yangdilakukan atas permintaan dari Pengelola Pengadaan; atau

4 Peserta Tender tidak dapat/bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran.5 Tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan

dalam Dokumen Tender.6.7.9 Resume hasil evaluasi teknis sebagaimana pada angka 9.5.10. diumumkan di papan

pengumuman KKKS dan diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender olehPengelola Pengadaan pada hari dan tanggal yang sama, dilengkapi dengan penjelasansingkat atas ketidaklulusan bagi Peserta Tender yang dinyatakan TidakLulus/Diskualifikasi.

6.7.10 Dalam penyampaian dokumen penawaran sistem dua sampul, penawaran sampul-II(kedua) dari Peserta Tender yang tidak lulus evaluasi teknis tidak dibuka, dan dimintakepada Peserta Tender bersangkutan untuk mengambil sampul tersebut dalam bataswaktu yang ditentukan. Bila tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan,PanitiaTender tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan dokumen tersebut.

6.7.11 Pada penyampaian dokumen penawaran sistem dua tahap, Peserta Tender yangpenawarannya dinyatakan lulus evaluasi teknis (tahap-I) oleh Pengelola Pengadaandiundang untuk menyampaikan Penawaran Harga (tahap-II).

6.8 Evaluasi komersial6.8.1 Evaluasi komersial dimulai dengan penelitian kelengkapan dan keabsahan surat

Penawaran Harga, rincian Penawaran Harga, dan dokumen pendukungnya atasdokumen Penawaran Harga dari Peserta Tender yang dinyatakan lulus oleh PengelolaPengadaan.

6.8.2 Penawaran Harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penawaran teknis sertaisi konsep Kontrak yang telah disetujui, termasuk perubahan-perubahannya pada saatKlarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis.

6.8.3 Evaluasi Pernyataan TKDN1 Dalam pengadaan barang non-wajib2 Peserta Tender dapat menyampaikan keberatan hanya atas besaran TKDN

penawaran Peserta Tender lainnya yang tidak dapat dibuktikan dengan sertifikatTKDN. Keberatan Peserta Tender atas TKDN penawaran peserta lain hanya dapatdisampaikan kepada Pengelola Pengadaan sebagai sanggahan terhadap:a Hasil evaluasi komersial, pada Tender dengan sistem penyampaian penawaran

dua sampul atau dua tahap; dan

16 / 44

b Pengumuman pemenang Tender pada sistem penyampaian penawaran satusampul.

3 Pada Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, pernyataanTKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi pada tahap pelaksanaan pekerjaan,bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi.

6.8.4 Dalam surat Penawaran Harga harus dicantumkan nilai penawaran dengan jelas dalamangka dan huruf:

1 Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalamhuruf;

2 Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan dalam angka dengan pernyataandalam huruf, maka nilai penawaran yang digunakan adalah nilai perincian yang sesuaidengan yang dinyatakan pada formulir rincian uraian Penawaran Harga;

3 Apabila nilai penawaran yang dinyatakan pada surat Penawaran Harga baik dalamangka dan huruf nilainya sama, namun berbeda dengan rincian Penawaran Harga,maka yang digunakan adalah rincian Penawaran Harga, kecuali untuk Tender denganKontrak lumpsum yang menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran duatahap, yang digunakan adalah harga dalam surat Penawaran Harga; dan

4 Ketentuan pada angka 6.8.4.1. s.d. 6.8.4.3. berlaku juga bilamana menggunakan matauang yang berbeda.

6.9 Koreksi aritmatik6.9.1 Pengelola Pengadaan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan hitung yang

diketemukan dalam surat Penawaran Harga dan/atau perinciannya, meliputi kesalahanpencantuman volume pekerjaan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian namunharga satuan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik juga dilakukanapabila diketemukan kesalahan penghitungan persentase dan/atau nilai TKDN padaformulir SC-12A/B.

6.9.2 Koreksi aritmatik dilakukan apabila ditemukan:1 Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan;2 Kesalahan hasil penjumlahan/pengurangan nilai penawaran;3 kesalahan penghitungan persentase TKDN pada formulir SC-12A/B, dilakukan koreksi

perhitungan, dengan ketentuan nilai komponen dalam negeri tidak boleh diubah; dan4 Volume dalam perincian penawaran tidak sama dengan volume dalam Dokumen

Tender.6.9.3 Apabila hasil koreksi aritmatik mengubah nilai total Penawaran Harga maka Peserta

Tender harus:1 Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan;

dan2 Memberikan pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender

di atas meterai dengan nilai yang cukup.

17 / 44

6.10 Nilai Penawaran lebih rendah 80% dari HPS/OEApabila nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dariHPS/OE, maka:6.10.1 Pengelola Pengadaan melakukan Klarifikasi dan verifikasi kepada Peserta Tender untuk

memastikan kesesuaian penawaran dengan Dokumen Tender atau kesepakatan teknisdalam Tender sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap, dalam hal:

1 Kesesuaian barang/jasa yang ditawarkan dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalamDokumen Tender;

2 Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidakterbatas pada penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pengupahan tenagakerja maupun perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan;

6.10.2 Bilamana Klarifikasi dan verifikasi pada angka 6.10.1. menunjukkan hasil yang sesuaimaka Peserta Tender harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupanmelaksanakan Kontrak sesuai dengan Dokumen Tender atau kesepakatan teknis dalamTender sistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap. Penyampaian dokumen initidak dikategorikan sebagai Post Bidding;

6.11 Evaluasi Penawaran Harga dalam rangka pendayagunaan Produksi Dalam Negeri.Evaluasi Penawaran Harga dalam rangka pendayagunaan Produksi Dalam Negeridilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:6.11.1 Nilai TKDN pada formulir SC-12A/B yang disampaikan dalam dokumen Penawaran

Harga harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkandalam Dokumen Tender;

6.11.2 Pada Tender barang, nilai TKDN antara formulir SC-12A harus sama dengan yangtercantum dalam sertifikat TKDN. Dalam hal nilai TKDN pada formulir SC-12A lebihtinggi dari sertifikat TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yangtercantum pada sertifikat TKDN. Dalam hal nilai TKDN pada formulir SC-12A lebihrendah dari sertifikat TKDN namun memenuhi batasan minimal TKDN yangdipersyaratkan, maka tidak diberikan Preferensi Harga;

6.11.3 Evaluasi harga dikaitkan dengan kebijakan mengutamakan penggunaan barang/jasaProduksi Dalam Negeri berdasarkan pernyataan TKDN, Target TKDN dan statusperusahaan, dengan menggunakan rumusan HEP;

6.11.4 Peserta Tender harus menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-12A/B.Dalam hal Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulirSC-12A/B, maka tidak diberikan Preferensi TKDN maupun Preferensi StatusPerusahaan. Apabila tender dimenangkan oleh Peserta Tender tersebut, makapernyataan TKDN dalam formulir SC-12A/B dicantumkan dalam kontrak;

6.11.5 Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam pengadaanbarang adalah sebagai berikut:

1 HE-TKDN barang = (100% / (100% + Pb)) x KBB2 HE PSp = (HE-TKDN Barang+KBP) x (100% / (100% + PSpb))3 HEP = HE PSp Barang + KNB

6.11.6 Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam Tender jasaadalah sebagai berikut:

18 / 44

1 HE-TKDN barang = (100% / (100% + Pb)) x KBB2 HE-TKDN jasa = (100% / (100% + Pj)) x KBJ3 HE PSp = {(HE-TKDN Barang) + (HE-TKDN Jasa)} x (100% / (100% + PSpj))4 HEP = HE PSp + KNB

Dengan pengertian:KBB = Komponen biaya barangKBJ = Komponen biaya jasaKBP = Komponen biaya pendukungKNB = Komponen non biayaPb = Preferensi Harga barang, Maksimal nilai Pb adalah 15%.Pb = (TKDN / Target TKDN*) x 15% x 7.5%PSp = Preferensi status Perusahaan Dalam Negeri (2.5%) x Bobot*) Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.

6.11.7 Evaluasi harga dengan membandingkan harga penawaran tanpa memperhitungkanPreferensi Harga dilakukan dalam hal Tender dengan nilai sampai denganRp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) atau sampai denganUS$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Ketentuan inidikecualikan untuk Tender barang kategori wajib.

6.11.8 Apabila Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/ataumelakukan Post Bidding pada sistem dua sampul atau dua tahap, maka jaminanpenawaran Peserta Tender dicairkan, kecuali Peserta Tender mengundurkan diridisebabkan karena tidak tercapai kesepakatan teknis dalam sistem dua tahap yangmengizinkan adanya pengecualian atau penawaran bersyarat.

6.11.9 Berdasarkan hasil evaluasi harga penawaran, Pengelola Pengadaan menyusun daftarperingkat tiga penawaran terbaik berdasarkan hasil evaluasi harga. Dalam hal pesertayang menyampaikan penawaran dan memenuhi persyaratan kurang dari tiga makadaftar peringkat penawaran berisikan semua penawaran yang masuk dan memenuhipersyaratan; dan

6.11.10 Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEP yang sama, makapenawaran dengan TKDN yang lebih besar ditetapkan untuk menduduki peringkat yanglebih baik. Apabila ternyata TKDN masing-masing juga sama, maka harga penawaranyang lebih rendah ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik.

6.11.11 Penawaran Tidak Lulus/Diskualifikasi komersial apabila tidak memenuhi persyaratansebagai berikut:

1 Tidak mencantumkan angka dan/atau huruf pada surat Penawaran Harga;2 Nilai penawaran dalam angka dan huruf pada surat Penawaran Harga, serta pada

rincian Penawaran Harga berbeda ketiga-tiganya;3 Penawaran Harga tidak sesuai dengan penawaran teknis atau hasil negosiasi teknis

pada Tender sistem dua tahap;4 Dalam Tender barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi,

apabila pernyataan persentase TKDN pada Penawaran Harga kurang dari batasanminimal TKDN yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;

19 / 44

5 Dalam Tender barang kategori non-wajib dan non-APDN, Peserta Tender yangdisanggah komitmen TKDN penawarannya, namun tidak bersedia dilakukan verifikasi;

6 Khusus untuk Kontrak harga satuan apabila:a Penawaran tidak dilengkapi dengan daftar rincian volume dan/atau harga satuan

setiap jenis (item) barang/jasa yang tidak diisi dengan penuh dan lengkaptermasuk tidak diisi dalam bentuk angka; atau

b Harga satuan dan unit satuan setiap jenis (item) barang/jasa dalam penawarantidak sama dengan yang disyaratkan, dan/atau tidak bersifat tetap;

7 Khusus untuk Tender yang menggunakan Kontrak lumpsum dengan menggunakansistem penyampaian dokumen penawaran dua tahap:a Dalam hal penawaran tidak dilampiri dengan rincian harga sebagaimana

disyaratkan dalam Dokumen Tender;b Peserta Tender tidak menerima atas penyesuaian volume pekerjaan seperti yang

tercantum dalam Dokumen Tender, dalam hal penawaran tidak mencantumkanvolume atau volume penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Tender; dan

c Peserta Tender tidak menerima atas penyesuaian/koreksi atas harga satuan,apabila nilai total rincian penawaran tidak sama dengan nilai total dalam suratpenawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian telah samadengan yang disyaratkan dalam Dokumen Tender;

8 Penawarannya mengandung unsur pengecualian/kondisi tambahan aspek komersialyang membuat penawaran tidak dapat dievaluasi secara setara dan adil;

9 Peserta Tender tidak menyetujui nilai total/rincian Penawaran Harga, perubahanurutan penawaran, dan/atau perubahan nilai jaminan penawaran, sebagai akibatkoreksi aritmatik;

10 Dalam hal proses Tender memperbolehkan penawaran alternatif, diskualifikasidilakukan hanya kepada penawaran yang jaminan penawarannya secara ketentuantidak mencukupi untuk penawaran dimaksud;

11 Dalam Tender barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi,apabila pernyataan persentase TKDN pada Penawaran Harga kurang dari persyaratanminimal yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;

12 Dalam hal Peserta Tender melakukan Post Bidding termasuk Post Bidding yangdilakukan atas permintaan tertulis dari Pengelola Pengadaan.Apabila Post Bidding yang dilakukan atas permintaan tertulis dari PengelolaPengadaan maka jaminan penawaran tidak dicairkan;

13 Untuk nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluhpersen) dari HPS/OE apabila:a Peserta Tender tidak bersedia dilakukan Klarifikasi dan verifikasi;b Klarifikasi dan verifikasi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan Lingkup

Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender;c Peserta Tender tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan

melaksanakan Kontrak sesuai dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi dalamDokumen Tender; dan

20 / 44

d Untuk jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa boga (catering);e Tidak memenuhi syarat komersial dan/atau ketentuan lain seperti yang

disyaratkan dalam Dokumen Tender.

7 NEGOSIASI PENAWARAN HARGA7.1 Kriteria Negosiasi Harga

Negosiasi dilakukan apabila setelah evaluasi harga, termasuk penghitungan HEP (apabiladiterapkan) dan/atau penghitungan normalisasi harga, diketahui bahwa:7.1.1 Harga penawaran peringkat I (pertama) lebih tinggi dibanding HPS/OE. Negosiasi

bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau setinggi-tingginya samadengan HPS/OE; dan

7.1.2 Harga penawaran peringkat penawaran I (pertama) telah lebih rendah dibanding HPS/OEnamun masih lebih tinggi dibanding harga penawaran terendah yang wajar. Negosiasibertujuan untuk mengupayakan harga yang lebih rendah dan mendekati hargapenawaran terendah.

7.2 Pelaksana Negosiasi HargaNegosiasi dilakukan oleh Pengelola Pengadaan dan jika diperlukan dapat dilakukan bersamafungsi pengguna/perencana.

7.3 Pemberitahuan Negosiasi HargaSebelum negosiasi dilakukan, kepada seluruh Peserta Tender yang akan dinegosiasidiberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi.

7.4 Metode Negosiasi7.4.1 Negosiasi Langsung

1 Dilakukan negosiasi secara lisan dan langsung antara Pengelola Pengadaan denganPeserta Tender yang dinegosiasi yang diwakili oleh pimpinan/pejabat di PesertaTender tersebut yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalamnegosiasi atau yang diberi kewenangan/kuasa. Negosiasi langsung dapat dilakukanbeberapa kali sampai dicapai kesepakatan atau tidak tercapai kesepakatan.

2 Negosiasi langsung dapat dilakukan dengan cara tatap muka, telepon dan/atau videoconference.

3 Negosiasi langsung dapat dilanjutkan dengan negosiasi tertulis4 Hasil dari negosiasi langsung ini harus dituangkan dalam risalah rapat yang

ditandatangani oleh Pengelola Pengadaan dan Wakil Peserta Tender yang dinegosiasidan minimal memuat:a Metode negosiasi;b Harga penawaran semula dan harga penawaran final hasil negosiasi; danc Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.

7.4.2 Negosiasi Tertulis

21 / 44

1 Wakil Peserta Tender menyampaikan dokumen Penawaran Harga secara tertulis,bertanggal, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat PesertaTender yang memiliki kewenangan. Dokumen penawaran tersebut dimasukkan dalamsampul tertutup dan pada waktu yang telah ditentukan. Penyampaian penawaranhanya dapat dilakukan satu kali.

2 Untuk Paket Tender dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) atau lebih besar dari US$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika serikat),pembukaan penawaran tidak dilakukan di hadapan Wakil Peserta Tender. PengelolaPengadaan membuka penawaran dan membuat risalah negosiasi. Dalam halpembukaan penawaran tidak dihadiri Wakil Peserta Tender maka risalah rapat hanyaditandatangani oleh Pengelola Pengadaan.

8 NEGOSIASI Penawaran Harga8.1 Negosiasi Bertahap:

8.1.1 Negosiasi dapat dilakukan secara langsung atau tertulis.8.1.2 Negosiasi harga dilakukan kepada Peserta Tender peringkat I (pertama) sampai dengan

peringkat III (ketiga).8.1.3 Negosiasi harga dilakukan pertama-tama kepada Peserta Tender peringkat I (pertama).

Bila harga penawaran hasil negosiasi telah di bawah atau sama dengan nilai HPS/OE,maka tidak dilakukan negosiasi kepada Peserta Tender yang lain.

8.1.4 Dalam hal harga penawaran Peserta Tender peringkat I (pertama) telah lebih rendahdibanding HPS/OE namun masih lebih tinggi dibanding harga penawaran terendahdilakukan negosiasi hanya kepada Peserta Tender peringkat I (pertama). Negosiasidilakukan dengan mengupayakan harga penawaran peringkat I (pertama) dapat turunmendekati harga penawaran yang lebih rendah. Apabila setelah negosiasi, PesertaTender peringkat I (pertama) tidak dapat menurunkan harga penawarannya, makaPeserta Tender peringkat I (pertama) tersebut tetap ditunjuk sebagai calon pemenangTender.

8.1.5 Jika negosiasi terhadap Peserta Tender peringkat I (pertama) tidak mencapaikesepakatan karena hasil negosiasi masih lebih tinggi daripada nilai HPS/OE, makaditeruskan kepada Peserta Tender peringkat II (kedua).

8.1.6 Jika negosiasi terhadap Peserta Tender peringkat II (kedua) tidak mencapai kesepakatankarena hasil negosiasi masih lebih tinggi daripada nilai HPS/OE, maka diteruskan kepadaPeserta Tender peringkat III (ketiga).

8.1.7 Jika negosiasi terhadap Peserta Tender peringkat III (ketiga) tidak mencapaikesepakatan karena hasil negosiasi masih lebih tinggi daripada nilai HPS/OE, makaditeruskan dengan melakukan negosiasi bersamaan.

8.2 Negosiasi Bersamaan8.2.1 Dilakukan secara tertulis kepada tiga Peserta Tender peringkat I (pertama) sampai

dengan Peserta Tender peringkat III (ketiga).

22 / 44

8.2.2 Peserta Tender yang dinegosiasi diminta untuk menyampaikan Penawaran Harga yanglebih rendah daripada penawaran yang diajukan pada tahap negosiasi bertahap.Penawaran Harga ditandatangani pimpinan/pejabat yang memiliki kewenangan diatasmeterai dengan nilai yang cukup dan diserahkan dalam sampul tertutup.

8.2.3 Peserta Tender yang tidak menyampaikan Penawaran Harga dinyatakan TidakLulus/Diskualifikasi dan jaminan penawaran dicairkan.

8.2.4 Pengelola Pengadaan membuka Penawaran Harga di hadapan seluruh Wakil PesertaTender yang mengikuti negosiasi bersamaan.

8.2.5 Dalam hal terdapat Penawaran Harga hasil negosiasi bersamaan yang telah lebih rendahatau sama dengan HPS/OE, maka ditetapkan harga yang terendah sebagai calonpemenang tender.

8.2.6 Dalam hal tidak ada Penawaran Harga hasil negosiasi bersamaan yang lebih rendahatau sama dengan HPS/OE, maka dilanjutkan dengan analisa terhadap HPS/OE:

8.2.7 Negosiasi Tertulis1 Apabila HPS/OE telah mencerminkan harga pasar pada proses Tender maka Tender

dinyatakan gagal; atau2 Apabila HPS/OE belum mencerminkan harga pasar pada saat proses Tender maka

dilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen), kecuali untukpenyewaan menara pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp), PendukungPengeboran lepas pantai (offshore dan swamp), dan Pekerjaan KonstruksiTerintegrasi dilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen)dengan memperhatikan nilai anggaran yang telah disetujui SKK Migas.

8.2.8 Dalam hal setelah koreksi HPS/OE terdapat harga penawaran hasil negosiasi bersamaanyang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang dikoreksi, maka Peserta Tenderdengan Penawaran Harga terendah ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. Apabilasetelah koreksi HPS/OE tidak terdapat harga penawaran hasil negosiasi bersamaanyang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang dikoreksi, Pengelola Pengadaandapat menetapkan pelelangan gagal atau dapat dilakukan negosiasi bersamaan kedua.

8.2.9 Dalam hal terdapat Penawaran Harga hasil negosiasi bersamaan kedua yang telah lebihrendah atau sama dengan HPS/OE, maka Peserta Tender dengan Penawaran Hargaterendah tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.

8.2.10 Dalam hal tidak ada Penawaran Harga hasil negosiasi bersamaan kedua yang lebihrendah atau sama dengan HPS/OE, maka dilanjutkan dengan analisa terhadap HPS/OE:

1 Apabila HPS/OE telah mencerminkan harga pasar pada proses Tender makapelelangan dinyatakan gagal; atau

2 Apabila HPS/OE tidak mencerminkan harga pasar pada saat proses Tender makadilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) terhadap HPS/OEawal (original), kecuali untuk penyewaan menara pengeboran lepas pantai (offshoredan swamp), Pendukung Pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp), danPekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilakukan koreksi HPS/OE setinggi-tingginya 30%(tiga puluh persen) terhadap HPS/OE awal (original); dan

3 Ketentuan pelaksanaan koreksi/penyesuaian atas HPS/OE:

23 / 44

a Apabila jumlah Penawaran Harga yang sah kurang dari tiga, harus dilengkapidengan analisa pasar yang menunjukkan bahwa HPS/OE dinilai tidak sesuaidengan kondisi pasar pada saat tersebut; dan

b Apabila jumlah Penawaran Harga yang sah minimal tiga, dilakukan tanpa analisapasar.

4 Dalam hal setelah koreksi HPS/OE kedua terdapat harga penawaran hasil negosiasibersamaan yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang dikoreksi, makaPeserta Tender dengan Penawaran Harga terendah ditetapkan sebagai calonpemenang Tender. Apabila setelah koreksi HPS/OE kedua tidak terdapat hargapenawaran hasil negosiasi bersamaan kedua yang lebih rendah atau sama denganHPS/OE koreksi kedua, maka Tender dinyatakan gagal.

8.2.11 Ketentuan negosiasi harga untuk Kontrak Harga Satuan1 Negosiasi dilakukan terhadap total Penawaran Harga apabila merupakan satu Paket

Tender/sub-Paket Tender.Dalam hal item-item dalam Paket Tender/sub-Paket Tender terdapat nilai yangmelebihi HPS/OE per item barang/jasa, namun total harga penawaran telah samadengan atau di bawah total HPS/OE, maka Pengelola Pengadaan dapatmengupayakan negosiasi terhadap item-item untuk mencapai lebih rendah atau samadengan nilai HPS/OE item barang/jasa dimaksud.

2 Negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran per jenis barang/jasa terhadapHPS/OE per jenis barang/jasa dimaksud, apabila evaluasi dilakukan secara itemized.Dalam hal hasil negosiasi masih terdapat harga penawaran item barang/jasa yangdiatas HPS/OE item barang/jasa dimaksud, maka hanya Tender untuk item tersebutsaja yang dinyatakan gagal.

8.3 Negosiasi Harga terhadap Komitmen TKDNHasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah LingkupKerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatannegosiasi teknis.

8.4 Kesepakatan Negosiasi HargaHasil negosiasi hanya dapat disepakati apabila harga penawaran telah mencapai lebih rendahatau sama dengan nilai HPS/OE atau HPS/OE hasil koreksi.

8.5 Risalah Negosiasi HargaDalam pelaksanaan negosiasi harga, dibuat risalah rapat hasil negosiasi.

8.6 Surat Penawaran Harga FinalPeserta negosiasi harus menyampaikan surat Penawaran Harga final yang ditandatanganipimpinan/pejabat yang memiliki kewenangan diatas meterai dengan nilai yang cukup, dilengkapidengan rinciannya, dan komitmen penggunaan TKDN baru dalam batas waktu yang ditentukanoleh Pengelola Pengadaan. Dalam hal negosiasi dilaksanakan secara tertulis, maka surattersebut merupakan lampiran dari risalah rapat negosiasi.

8.7 Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan KhususDalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal mengacu padaBab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Peserta Tender denganketentuan sebagai berikut:8.7.1 Tender dalam tahapan sebelum penyampaian dokumen penawaran harga:

24 / 44

1 KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada suratedaran SKK Migas; dan

2 Proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yangtelah disesuaikan (apabila ada).

8.7.2 Tender dalam tahapan setelah penyampaian dokumen penawaran harga:1 KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat

edaran SKK Migas;2 Apabila telah melalui tahap pembukaan penawaran harga namun belum dilakukan

negosiasi harga, maka KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yangdisesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender, proses dilanjutkan sesuaiketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabilaada); dan

3 Apabila sedang dalam tahapan negosiasi harga, maka dilakukan negosiasi bersamaankepada peringkat pertama s.d ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang telahdisesuaikan.

8.7.3 Tender dalam tahapan setelah diperoleh calon pemenang Tender berupa konfirmasitertulis atas hasil negosiasi dari calon pemenang Tender:

1 KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada suratedaran SKK Migas;

2 KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebutkepada semua Peserta Tender;

3 KKKS melakukan negosiasi kembali pada calon pemenang Tender. Sebelumnegosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidakmengubah sasaran pekerjaan; dan

4 Apabila negosiasi gagal, maka KKKS melakukan negosiasi bersamaan kembalikepada peringkat pertama s.d. ketiga dengan menggunakan HPS/OE yangdisesuaikan.

9 PENETAPAN PEMENANG9.1 Calon Pemenang

Peserta Tender yang telah memenuhi syarat dan harga penawaran terbaik setelah hasilnegosiasi akan ditetapkan sebagai calon pemenang tender.

9.2 Kelengkapan DokumenPeserta Tender yang akan ditetapkan sebagai calon pemenang, sebelum penetapan pemenangharus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan kualifikasi yang sudah dan/atau akan habismasa berlakunya. Pemasukan dokumen oleh Peserta Tender untuk memenuhi hal tersebut diatas tidak dikategorikan sebagai post-bidding. Dalam hal Calon Pemenang Tender tersebuttidak dapat mengganti dokumen-dokumen persyaratan kualifikasi yang sudah dan/atau akanhabis masa berlakunya sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka dinyatakan penawaran TidakLulus/Diskualifikasi.

9.3 Pengumuman Calon Pemenang Tender

25 / 44

9.3.1 Keputusan tentang penetapan calon pemenang Tender, diumumkan melalui papanpengumuman KKKS dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Tender,segera setelah diterimanya keputusan tersebut oleh Pengelola Pengadaan.

9.3.2 Dalam pengumuman dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Tendermasih bersifat belum final dan belum mengikat.

9.3.3 Dalam pengumuman dan/atau pemberitahuan harus dilengkapi dengan penjelasansingkat atas hasil evaluasi setiap Peserta Tender

9.4 Sanggahan9.4.1 Pengajuan Sanggahan

Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Tender dan hanya dapat diajukan padamasa sanggah sebagaimana yang diatur dalam angka 9.4.2. dengan melampirkan buktiyang benar dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan.

9.4.2 Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:1 Hasil evaluasi teknis pada Tender sistem pemasukan dokumen dua sampul atau dua

tahap; dan/atau2 Keputusan penetapan Pemenang Tender.

9.4.3 Materi sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:1 Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender

dan ketentuan SKK Migas tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk KKKS;2 Rekayasa proses Tender yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya

persaingan yang sehat;3 Penyalahgunaan wewenang oleh Pengelola Pengadaan dan/atau Pejabat Berwenang;

dan4 Permintaan Klarifikasi dan pertanyaan atas hasil evaluasi oleh Panitian Tender.

9.4.4 Masa Sanggah1 Masa sanggah untuk proses pelelangan umum dengan menggunakan sistem

penyampaian dokumen penawaran satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggalpengumuman hasil Tender.

2 Sanggahan dalam pelelangan umum dengan sistem penyampaian dokumenpenawaran dua sampul atau dua tahap dapat dilakukan terhadap:a Hasil evaluasi teknis; harus diajukan dalam waktu dua hari kerja, terhitung

setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi teknis; danb Penetapan pemenang Tender; harus diajukan dalam waktu dua hari kerja,

terhitung setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.Sanggahan tentang hasil evaluasi teknis yang diajukan setelah pengumumanpenetapan pemenang Tender, diabaikan.

9.4.5 Tanggapan atas sanggahan1 Dalam menanggapi sanggahan, Pengelola Pengadaan dapat melakukan rapat

klarifikasi dengan Peserta Tender yang melakukan sanggahan untuk menyampaikantanggapan sanggahan. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat tanggapansanggahan.

26 / 44

2 Pengelola Pengadaan memberikan tanggapan secara tertulis empat hari kerjaterhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan.

3 Undangan untuk klarifikasi sebagaimana pada angka 9.4.5.1. dikategorikan jugasebagai tanggapan.

4 Apabila sampai dengan batas waktu empat hari kerja tidak ditanggapi, dapat diajukansanggahan ulang kepada Pejabat Berwenang KKKS ditembuskan kepada fungsipengawasan internal KKKS. Sanggahan ulang dapat diajukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahanpertama berakhir.

5 Peserta Tender yang belum dapat menerima terhadap tanggapan sanggahan pertamaatas penetapan pemenang Tender, dapat mengajukan sanggahan banding.Sanggahan banding hanya dapat diajukan satu kali terhadap tanggapan sanggahanpertama/ulang terhadap penetapan pemenang Tender dan sanggahan bandingditujukan kepada Pejabat Berwenang ditembuskan kepada fungsi pengawasaninternal KKKS dan fungsi pengelolaan rantai suplai SKK Migas, dan diajukanselambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal pengiriman tanggapansanggahan pertama/ulang. Jika sanggahan banding diajukan melewati batas waktu diatas, dinyatakan tidak ada sanggahan banding dan proses penetapan pemenangTender dapat dilanjutkan; Pejabat Berwenang/Pengelola Pengadaan memberikantanggapan terhadap sanggahan banding secara tertulis lima hari kerja terhitungsetelah tanggal diterimanya sanggahan banding.

6 Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminansanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (traveler's cheque).a Tidak ada sanggahan, sanggahan ulang atau sanggahan banding dalam batas

waktu yang telah ditentukan; ataub Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding telah ditanggapi dan

diyakini tidak benar; atauc Sanggahan atau protes yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas

dan/atau materi sanggahan atau protes tidak dapat dibuktikan kebenarannya olehpenyanggah.

10 PENUNJUKAN PEMENANG TENDER10.1 Tata waktu Surat Penunjukan Pemenang

Pejabat Berwenang menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender. Peserta Tender yangditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dalam waktu tiga hari kerjaterhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Tender.

10.2 Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai Pemenang Tender:10.2.1 Mengundurkan diri;10.2.2 Tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam waktu sebagaimana

ditetapkan dalam angka 10.1.; atau10.2.3 Tidak memberi jawaban atau tidak memberi kepastian bersedia ditunjuk sebagai

pemenang Tender dalam batas waktu sesuai angka 10.1.;Selanjutnya Pejabat Berwenang menunjuk pemenang Tender peringkat kedua sebagai

27 / 44

pemenang Tender. Apabila harga penawaran peringkat kedua lebih tinggi dari HPS/OE atauHPS/OE yang telah dikoreksi, dilakukan negosiasi. Penunjukan pemenang ulang terhadapcalon pemenang peringkat kedua hanya dapat dilakukan bila harga penawarannya atau hargasetelah negosiasi tidak melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi.

10.3 Apabila calon pemenang peringkat kedua tidak bersedia ditunjuk untuk melaksanakanpekerjaan sebagaimana diatur pada angka 16.2., sementara harga penawarannya tidak lebihtinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, atau setelah hasil negosiasidisepakati, maka jaminan penawaran dicairkan dan kepada Peserta Tender dimaksuddikenakan sanksi sebagaimana diatur pada ketentuan sangsi dalam Dokumen Tender.

10.4 Apabila negosiasi pada pemenang peringkat kedua gagal atau tidak bersedia ditunjuk sesuaiketentuan angka 16.4., selanjutnya calon pemenang peringkat ketiga dapat ditunjuk sebagaipemenang Tender. Apabila harga penawaran peringkat ketiga lebih tinggi dari HPS/OE atauHPS/OE yang telah dikoreksi, dilakukan negosiasi. Penunjukan pemenang terhadap calonpemenang peringkat ketiga hanya dapat dilakukan bila harga penawarannya atau harga setelahnegosiasi tidak melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi.

10.5 Apabila calon pemenang peringkat ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tendersebagaimana diatur pada angka 16.2., sementara harga penawarannya tidak lebih tinggidibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi, atau setelah hasil negosiasi disepakatiJaminan penawaran dicairkan dan kepada Peserta Tender dimaksud dikenakan sanksisebagaimana diatur pada ketentuan sangsi dalam Dokumen Tender.

11 PELELANGAN GAGALPelelangan dinyatakan gagal apabila :11.1 Calon Peserta Tender yang mendaftar kurang dari tiga;11.2 Calon Peserta Tender yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi kurang dari tiga;11.3 Calon Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi kurang dari tiga;11.4 Calon Peserta Tender yang memenuhi syarat kualifikasi kurang dari tiga;11.5 Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender kurang dari tiga;11.6 Peserta Tender yang mengikuti rapat penjelasan kurang dari tiga;11.7 Pada tahap pemasukan penawaran:

11.7.1 Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Peserta Tender yang menyampaikanpenawaran kurang dari tiga;

11.7.2 Pada sistem dua tahap:1 Pada tahap I (pertama), Peserta Tender yang menyampaikan penawaran kurang dari

tiga; dan2 Pada tahap II (kedua) tidak ada yang menyampaikan penawaran;

11.8 Pada tahap evaluasi penawaran:11.8.1 Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau harga;11.8.2 Pada pelelangan sistem dua tahap, yang lulus evaluasi teknis hanya satu;11.8.3 Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi;

28 / 44

11.8.4 Pelaksanaan evaluasi Tender terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tenderdan pedoman ini;

11.8.5 Anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi;11.8.6 Peserta Tender peringkat pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai

pelaksana pekerjaan; dan11.9 Pelaksanaan Tender tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender dan pedoman ini.11.10 Dalam hal pelelangan awal dinyatakan gagal, Pengelola Pengadaan melakukan satu kali

pelelangan ulang merujuk pada ketentuan pelelangan ulang.Pengelola Pengadaan membuat risalah pelelangan gagal.

12 SURAT JAMINAN PELAKSANAAN12.1 Sebelum penandatanganan Kontrak yang bernilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) atau lebih besar dari US$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan.

12.2 Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh KKKS, jaminan penawaran dari PelaksanaKontrak dikembalikan.

12.3 Ketentuan jaminan pelaksanaan12.3.1 Jaminan pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank

Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus BUMN/D atau diterbitkan oleh LembagaPembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank yang beroperasi di wilayahnegara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalahdalam pencairan jaminan di KKKS.

12.3.2 Masa berlaku jaminan pelaksanaan harus mencakup jangka waktu pelaksanaanKontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa pembuktian pencapaian TKDN ataskomitmen penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri yang tercantum dalamKontrak pada pekerjaan jasa, ditambah sekurang-kurangnya satu bulan.

12.3.3 Nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.12.3.4 Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Dalam Negeri nilai jaminan

pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;12.3.5 Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Nasional nilai jaminan pelaksanaan

10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak;12.3.6 Bagi Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan

Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, nilai jaminan pelaksanaandiperhitungkan sebagai berikut:{( 5% x Y ) + ( 10% x Z )} x Nilai KontrakDengan pengertian:Y= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaanKontrak.Z= persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing.

12.3.7 Nilai Penawaran lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) terhadap HPS/OE1 Pada tahun kesatu

29 / 44

a Nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur sesuai status kepemilikanPerusahaan diperhitungkan terhadap nilai Kontrak, nilai penawaran lebih kecil80% terhadap HPS/OE diperhitungkan terhadap nilai HPS/OE.

b Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah selama jangka waktu kontrak atauuntuk jangka waktu satu tahun.

2 Pada tahun kedua dan/atau tahun berikutnyaa Nilai jaminan pelaksanaan diperhitungkan terhadap prorata per tahun nilai

Kontrak dikalikan terhadap sisa periode Kontrak, sedangkan nilai penawaranlebihkecil 80% terhadap HPS/OE. diperhitungkan terhadap prorata per tahun nilaiHPS/OE dikalikan terhadap sisa periode Kontrak.

b3 Ketentuan pada angka 13.3.8.1. dan 13.3.8.2. di atas tidak berlaku untuk Pekerjaan

Konstruksi yang terintegrasi (EPC/EPCI/FPCI).4 Ketentuan jaminan pelaksanaan untuk Kontrak tahun jamak yang dimaksud pada

angka 13.3.8.1.sampai dengan 13.3.9.3. tidak berlaku untuk Kontrak lumpsum danKontrak turnkey.

12.3.8 Dalam hal diperlukan perpanjangan jaminan pelaksanaan, untuk kepentingan Kontraktahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 13.3.8. dan/atau dalam kondisi dimana jaminan pelaksanaan akan habis masa berlakunya sedangkan pekerjaan belumselesai:

1 Masa berlaku jaminan pelaksanaan perpanjangan tidak terputus dari jaminanpelaksanaan sebelumnya;

2 Permintaan perpanjangan jaminan pelaksanaan sudah disampaikan oleh pihak KKKSdan/atau Pelaksana Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelumberakhirnya jaminan pelaksanaan;

3 Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan perpanjangan tidak lebih dari 15 (limabelas) hari kerja sejak permintaan perpanjangan;

4 Jika Pelaksana Kontrak tidak dapat menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaanpada waktu yang ditetapkan sebagaimana pada angka 13.3.9.3. di atas, makaPelaksana Kontrak dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan dimulai daribatas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan perpanjangan.Apabila denda telah mencapai maksimal sementara jaminan pelaksanaanperpanjangan belum diserahkan, dan KKKS tidak menghentikan pekerjaannya, makakepada Pelaksana Kontrak tersebut dikenakan sanksi merah;

5 Apabila jaminan pelaksanaan perpanjangan belum juga diterima sampai tanggalberakhir jaminan pelaksanaan sebelumnya:a KKKS juga menahan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sebesar nilai

jaminan pelaksanaan, untuk difungsikan sebagai pengganti jaminan pelaksanaanperpanjangan; dan

b Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas akan dibayarkankepada Pelaksana Kontrak setelah jaminan pelaksanaan perpanjangan diterimaKKKS.

30 / 44

6 Ketentuan tentang jaminan pelaksanaan harus dicantumkan pada Dokumen Tenderdan tercantum dalam Kontrak.

7 Besaran persentase jaminan pelaksanaan tidak berubah selama masa pelaksanaanKontrak.

8 Jenis mata uang (currency) jaminan pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uangyang digunakan dalam Kontrak.

9 Standar minimum dari format, isi, dan klausul jaminan pelaksanaan yang diatur dalamDokumen Tender terdiri dari:a Nama Pelaksana Kontrak. Dalam hal Konsorsium, nama Peserta Tender

sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender;b Nama KKKS sebagai pihak yang menerima jaminan pelaksanaan;c Nama Bank penjamin;d Judul dan nomor Kontrak;e Nilai jaminan pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;f Persyaratan unconditional bond, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu

penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/PenyediaBarang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831KUH Perdata;

g tanggal penerbitan jaminan pelaksanaan;h Masa berlaku jaminan pelaksanaan;i Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan; danj Tanda tangan dari Pejabat Berwenang perusahaan penerbit jaminan

pelaksanaan.10 Dalam hal Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau oleh KKKS dinilai tidak dapat

memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak, sehingga Kontrak harusdiputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa Kontrak, maka jaminan pelaksanaandicairkan.

11 Jaminan pelaksanaan dapat diambil Pelaksana Kontrak dengan ketentuan:a Setelah pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang seluruhnya selesai.b Setelah pembuktian pencapaian target TKDN jasa disepakati.c Seluruh penalti telah diselesaikan.d Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan).e Berdasarkan pemberitahuan dari KKKS. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender setelah tanggal pemberitahuan jaminan pelaksanaan tersebut tidakdiambil, maka KKKS tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakandan/atau penyalahgunaan jaminan pelaksanaan tersebut.

31 / 44

13 KETENTUAN TENTANG SANKSISanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan. Dalam hal PesertaTender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggotaKonsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir.Dalam perjanjian konsorsium harus ditetapkan batasan waktu konsorsium sekurang-kurangnyasetahun setelah kontrak berakhir.13.1 Kategori Pelanggaran

13.1.1 Kategori KUNING1 Mendaftar namun tidak mengambil Dokumen Tender barang/jasa sebanyak 3 (tiga)

kali dalam setahun.2 Dinyatakan lulus prakualifikasi namun tidak mengambil Dokumen Tender barang/jasa

sebanyak tiga kali dalam setahun.3 Mengambil Dokumen Tender namun tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan

tanpa memberikan keterangan tertulis (no response) sebanyak tiga kali dalamsetahun.

4 Mengambil Dokumen Tender namun tidak mengajukan penawaran tanpa memberikanketerangan tertulis (no response) sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

5 Mengambil Dokumen Tender namun tidak mengajukan penawaran tetapi memberikanketerangan tertulis (no quote) sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun.

6 Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum pembukaan penawaran hargasebanyak dua kali dalam setahun.

7 Mengajukan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau ketentuanpenyampaian dokumen penawaran seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tendersehingga didiskualifikasi dua kali dalam setahun.

8 Tidak memberikan tanggapan pada saat diminta Klarifikasi dalam proses Tender,sebanyak dua kali dalam setahun.

9 Terlambat mengambil dan/atau menandatangani Kontrak lebih dari sepuluh hari kerjadari batas waktu yang telah ditetapkan KKKS sebanyak sekali dalam setahun.

10 Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrakdan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasiKKKS.

11 Gagal memenuhi nilai TKDN, di mana realisasi TKDN lebih besar atau sama dengan90% (sembilan puluh persen) dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak ataumenurut penilaian KKKS penyebab tidak tercapainya nilai TKDN adalah di luar kendaliPelaksana Kontrak berdasarkan bukti dan alasan yang disampaikan oleh PelaksanaKontrak.

13.1.2 Kategori MERAH1 Terdapat bukti bahwa Penyedia Barang/Jasa memaksa dengan ancaman atau dengan

kekerasan terkait dengan proses Tender kepada KKKS dan/atau pekerja KKKS.2 Mengajukan sanggahan atau protes tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi

sanggahan tidak disertai dengan bukti oleh pemrotes atau penyanggah.

32 / 44

3 Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau melakukan post biddingsetelah pembukaan penawaran. Hal ini dikecualikan untuk post bidding yang didasariatas permintaan tertulis dari Pengelola Pengadaan.

4 Menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk sebagaipemenang Tender/pelaksana Kontrak.

5 Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis danmenurut penilaian KKKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi KKKS.

6 Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrakdan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi KKKS.

7 Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak.8 Tidak menyerahkan sebagian pekerjaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya

kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam Kontrak.9 Mengalihkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan pekerjaan

kepada pihak lain.10 Tidak melunasi denda yang dikenakan sampai batas waktu yang ditentukan.11 Terdapat bukti bahwa Pelaksana Kontrak memasok barang atau melaksanakan

pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja KKKS terkait.12 Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.13 Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran (bid bond), jaminan pelaksanaan

(performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond), dan/atau jaminanpemeliharaan (maintenance bond) sebelum masa berlakunya habis.

14 Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan komitmen sebagai berikut:a nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% (sembilan puluh persen) dari komitmen

TKDN dalam Kontrak;b nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan

pada saat Tender;c gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia dalam

Kontrak; dan/ataud gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam

Kontrak.15 Terkena sanksi kategori kuning kembali dalam periode sanksi kategori kuning

sebelumnya ditambah masa percobaan selama enam bulan sesudah sanksi kategorikuning awal.

13.1.3 Kategori HITAM1 Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan

tindakan atas nama perusahaan melakukan perbuatan pidana yang termasuk dalamkategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atauperpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrachvan geweisyde).

33 / 44

2 Siapapun yang untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukantindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja KKKS atau melakukan perbuatankolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS berdasarkan hasil pemeriksaanauditor atau fungsi internal lain di KKKS.

3 Terbukti memalsukan atau memanipulasi data atau dokumen yang dibuktikan denganketerangan dari/hasil tes yang dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang,badan independen antara lain Pusat Laboratorium Forensik Polri, Pabrikan, Bank atauinstansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

4 Memasok barang palsu, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau tes yangdilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, Pabrikan atau pihak yangditunjuk oleh Pabrikan.

5 Dinyatakan terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach vangeweisyde).

6 Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrakyang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE.

7 Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkankematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaianpekerja sendiri ataupun karena kelalaian perusahaan Penyedia Barang/Jasa.

8 Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKSdan/atau SKK Migas berdasarkan data hardcopy dan data digital.

9 Terkena sanksi kategori merah kembali dalam periode sanksi kategori merah awalditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksi kategori merah awal.

13.2 PEMBERIAN SANKSI/SKORSINGSanksi administrasi diterapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelahditetapkan oleh KKKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periodesanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban KKKS untuk mengenakan sanksifinansial sesuai dengan Kontrak yang berlaku.13.2.1 Kategori KUNING

1 KKKS harus mengeluarkan surat peringatan sanksi kategori kuning yangditandatangani Pimpinan Tertinggi fungsi Pengadaan di KKKS.

2 Masa berlaku surat peringatan selama enam bulan terhitung mulai sejakdikeluarkannya surat peringatan.

3 Setelah berakhirnya masa peringatan, Penyedia Barang/Jasa masih harusmembuktikan perbaikan yang telah dilakukan selama enam bulan berikutnya.

13.2.2 Kategori MERAH1 KKKS harus mengeluarkan surat sanksi kategori merah yang ditandatangani Pimpinan

Tertinggi KKKS.

34 / 44

2 Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah, dilarang mengikutikegiatan pengadaan baru selama masa satu tahun berikutnya di lingkungan KKKSyang bersangkutan.

3 Menjelang batas waktu sanksi telah berakhir, Penyedia Barang/Jasa berkewajibanuntuk mengajukan surat kepada KKKS yang bersangkutan disertai pernyataanpermintaan untuk dapat kembali mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan KKKS.

4 Surat permintaan harus dilampiri dengan pernyataan disertai bukti atas perbaikan yangtelah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar kejadian serupa tidak berulang. JikaPenyedia Barang/Jasa tidak mengajukan permintaan, maka Penyedia Barang/Jasayang bersangkutan belum dapat mengikuti kegiatan pengadaan.

5 Setelah Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti kegiatan pengadaan kembali,Penyedia Barang/Jasa masih harus membuktikan perbaikan yang telah dilakukanselama satu tahun berikutnya.

13.2.3 Kategori HITAM1 Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori hitam dilarang mengikuti kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKKS yang bersangkutan selama masa duatahun sejak tanggal pemberian sanksi.

2 Khusus sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan selain dikenakan sanksi, kepadaindividu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalamproses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKKS selama tiga tahun terhitung mulaisejak surat pengenaan sanksi hitam dikeluarkan.

3 Menjelang berakhirnya masa berlaku sanksi kategori hitam tersebut, PenyediaBarang/Jasa dapat mengajukan permintaan untuk dapat mengikuti kegiatanpengadaan pada KKKS terkait, dengan tembusan kepada SKK Migas. Suratpermintaan harus dilampiri dengan pernyataan perbaikan yang telah dilakukan olehPenyedia Barang/Jasa agar kejadian serupa tidak berulang. Jika PenyediaBarang/Jasa tidak mengajukan permintaan, maka Penyedia Barang/Jasa yangbersangkutan belum dapat mengikuti kegiatan pengadaan;

4 Setelah Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti kegiatan pengadaan kembali,Penyedia Barang/Jasa masih harus membuktikan perbaikan yang telah dilakukanselama satu tahun berikutnya;

5 Apabila Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi kategori hitam dari KKKS yangbersangkutan atau KKKS lainnya dalam periode sanksi pelanggaran kategori hitamyang masih berlaku ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksikategori hitam awal, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kategori hitamselama satu tahun di seluruh KKKS.

6 Apabila Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi kategori hitam dari KKKS yangbersangkutan atau KKKS lainnya dalam periode sanksi pelanggaran kategori hitamyang masih berlaku ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksikategori hitam awal, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kategori hitamditambah selama satu tahun di seluruh KKKS.

13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam,maka:

35 / 44

13.3.1 Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan harus tetap menyelesaikan kewajibannyapada Kontrak yang sedang berjalan;

13.3.2 Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagaipemenang Tender berdasarkan surat penunjukan pemenang Tender yang diterbitkanKKKS, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentangpemberian sanksi; dan

13.3.3 Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikan dalam negeri, maka sanksi yangdiberikan dapat digantikan dengan pernyataan telah melaksanakan perbaikan dilengkapidengan bukti perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar pelanggaranyang sama tidak terjadi kembali. Bukti perbaikan ini harus dilaporkan kepada KKKS yangbersangkutan untuk disetujui oleh SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKKMigas.

Prabumulih, 07 Desember 2015Pengelola PengadaanKetua

Riduan Mulkan

36 / 44

LAMPIRAN 1

SURAT PENAWARAN TEKNIS DAN HARGA

Col. No. EPRB-M15LL0015A-P3H

Dengan hormat,

Sesuai Surat Undangan Pengelola Pengadaan, untuk tender tersebut diatas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:Perusahaan : NPWP :Alamat : Telepon :Bank (BUMN/BUMD) : Fax :Rekening : Email :

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Surat Undangan, rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaandan semua Dokumen Tender berikut lampiran, maupun semua ketentuan yang berlaku serta semua hal yang mungkinakan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan, dengan ini kami menyatakan sanggup untukmelaksanakan dan menyelesaikan dengan baik "pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Tender ini denganyang diminta seperti pada lampiran.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah .........(.........) hari kalender / bulan / tahun (disesuaikan).2. Masa berlaku penawaran diatas adalah selama .......(........) hari kalender, terhitung sejak tanggal penutupan

pemasukan Dokumen Penawaran, yakni mulai tanggal ................. sampai dengan ........................3. Data yang kami sertakan pada lampiran, kami sanggupi sebagai pendukung Penawaran Harga dan dasar penentuan

peralatan, bahan-bahan untuk menunjang seluruh kegiatan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam DokumenTender dengan Col. No. EPRB-M15LL0015A-P3H

4. Sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan seperti tersebut diatas sesuai dengan Dokumen Tender No.................... tanggal ..................... dan dokumen terkait lainnya.

5. Sanggup melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut dengan harga sebesar Rp .............(...terbilang...) belumtermasuk PPN (perinciaan harga terlampir).

6. Tunduk kepada ketentuan mengenai Tender sesuai Pedoman Tata Kerja (PTK) dari Satuan Kerja Khusus PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) No. PTK-007/SKKO0000/2015 tanggal 27 Januari 2015Pedoman Pengelolaam Rantai Supali Kontraktor Kontrak Kerja SamaBuku Kedua, Revisi-3,

[ Kota ], [ Tanggal ][ Nama Perusahaan Peserta Tender ]

Rekatkan meterai Rp. 6.000dan tanda tanganmengenai meterai

[ Nama Jelas / Jabatan / Cap Perusahaan ]*) = ditandatangani oleh pejabat berwenang (sesuai Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya). Tanda tangan mengenai materai, nama jelas dan jabatan,dan cap perusahaan yang bersangkutan.

Perihal : Penawaran Teknis dan HargaTender : PENGADAAN MEMORY GAUGE BOTTOM HOLE PRESSURE SURVEY

Kantor SCM Asset 2, Jalan Jendral Sudirman No. 03, Prabumulih Sumatera Selatan31122, Sumatera Selatan

No. :Kepada Yth. : Pengelola Pengadaan

37 / 44

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN-PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah iniNama :Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:Perusahaan : NPWP :Alamat : Telepon :Fax : email :

Sesuai dengan pengadaan untuk Tender :Judul : PENGADAAN MEMORY GAUGE BOTTOM HOLE PRESSURE SURVEYCol. No. : EPRB-M15LL0015A-P3H

MENYATAKAN BAHWA :Tunduk dan patuh pada Pedoman Tata Kerja (PTK) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu1.Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) No. PTK-007/SKKO0000/2015 tanggal 27 Januari 2015 Pedoman PengelolaamRantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kedua, Revisi-3,Tunduk dan patuh pada semua ketentuan yang disebut pada Dokumen Tender,2.Tunduk dan patuh pada semua adendum Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina EP,3.Kesanggupan untuk memenuhi mininum TKDN 0.00%,4.Tidak dalam proses pengadilan dan pailit,5.Keabsahaan semua dokumen penawaran6.Kesanggupan Menyuplai Material/Menjalankan kontrak yang Ditawarkan sesuai ketentuan7.Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign8.Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjukoleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

[ Kota ], [ Tanggal ][ Nama Perusahaan Peserta Tender ]

Rekatkan meterai Rp. 6.000dan tanda tanganmengenai meterai

[ Nama Jelas / Jabatan / Cap Perusahaan ]*) = ditandatangani oleh pejabat berwenang (sesuai Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya). Tanda tangan mengenai materai, nama jelas dan jabatan,dan cap perusahaan yang bersangkutan.

38 / 44

LAMPIRAN 3

39 / 44

Keterangan:

(1) Status Perusahaan:Diisi salah satu status perusahaan berikut:- Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)- Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)- Perusahaan Nasional (PN)

(2) Diisi oleh KKKS sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.(3) Status Kategori Barang di APDN Barang: Diisi salah satu kategori berikut:

- Diwajibkan- Dimaksimalkan- Diberdayakan- Non-APDN

(4) Jenis Komoditas Barang: Mengacu pada lampiran SC-26.(5) Target Capaian TKDN Barang: Mengacu pada lampiran SC-26.(6) Pernyataan TKDN: Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan TKDN Total (10).(7) Komponen Biaya Barang: adalah komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di

lokasi pengerjaan (pabrik/workshop) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.(8) Dalam hal satu paket Tender terdiri dari beberapa item barang, Item barang dibuat secara rinci sesuai dengan

Paket Tender. Besaran TKDN setiap item barang maupun besaran TKDN Total (10) harus sama atau lebihbesar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

(9) Total Komponen Biaya Barang: Diisi penjumlahan semua item Komponen Biaya Barang(10) TKDN Total: Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang (kolom d) dengan nilai TKDN-

nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang(11) Komponen Biaya Pendukung: Diisi komponen biaya yang terdiri dari biaya transportasi, handling, dan instalasi(12) Komponen non-Biaya: Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan

(company overhead), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang(13) Total Biaya Penawaran Harga: adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang (8), Komponen Biaya

Pendukung (11), dan Komponen non-Biaya (12)

40 / 44

LAMPIRAN 4

41 / 44

Keterangan:

(1) Status Perusahaan: Diisi salah satu status perusahaan berikut:- Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)- Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)- Perusahaan Nasional (PN)- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing(LPDN-PN-PA)- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional danPerusahaan Asing (PDN-PN-PA)

(2) Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa: Diisi salah satu kategori berikut:- Diutamakan- Dimaksimalkan- Diberdayakan- Non-APDN

(3) Diisi oleh KKKS sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.(4) Jenis Komoditas Jasa: Mengacu pada lampiran SC-26(5) Target Capaian TKDN Jasa: Mengacu pada lampiran SC-26(6) Komitmen TKDN: Diisi pernyataan komitmen TKDN sesuai dengan TKDN Total (9)(7) Komponen Biaya Barang dan Jasa: adalah komponen biaya yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site)

dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.(8) Total Komponen Biaya Barang dan Jasa: Diisi penjumlahan Komponen Biaya Barang dan Komponen Biaya Jasa(9) Total TKDN: Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang/Jasa (kolom d) dengan nilai

TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dan Jasa(10) Komponen non-Biaya: Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan

(company overhead), dan pajak keluaran.(11) Total Biaya Penawaran Harga: adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang dan Jasa (8) dan

Komponen non-Biaya (10)

42 / 44

LAMPIRAN 5

43 / 44

LAMPIRAN 6

LEMBAR DATA TENDER (LDT)

1 JUDUL TENDERPENGADAAN MEMORY GAUGE BOTTOM HOLE PRESSURE SURVEY

2 COLLECTIVE NUMBEREPRB-M15LL0015A-P3H

3 PENGGUNAAN E-PROC DAN TATACARA PENAWARANOPSIONAL DAN MANUAL

4 METODE PELAKSANAAN TENDERPELELANGAN UMUM

5 TATACARA PEMASUKAN DOKUMEN TENDERSISTEM SATU SAMPUL

6 PENGGUNAAN JAMINAN PENAWARANTidak Memerlukan

7 MINIMUM TKDNMinimum TKDN yang dipersyaratkan dalam Tender ini adalah sebesar 0%

8 KELENGKAPAN PENAWARAN TEKNIS DAN HARGA1 Surat Penawaran Teknis dan Harga2 Surat Pernyataan-Pernyataan (Poin-poin sesuai dengan dokumen IPT)3 Surat pernyataan kesanggupan memenuhi batasan minimal TKDN yang ditandatangani oleh pimpinan

tertinggi perusahaan atau yang dikuasakan sesuai kewenangannya (Form SC-12C)4 Dokumen IPT/ITB yang telah diparaf oleh Peserta Tender5 Supporting Letter dari Stockist/Distributor/Agent/Pabrikan6 Menyebutkan Jumlah, Spesifikasi, Satuan, Brand/Merk, dan Delivery Time7 Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-12A)8 Surat pernyataan barang yang disuplai dalam keadaan Genuine and Brand new9 Surat Jaminan / Garansi dari Agen / Distributor / Pabrikan10 Perincian dan Rekapitulasi harga11 Perincian perhitungan nilai TKDN (SC-12A)

9 MASA BERLAKU SURAT PENAWARANmasa berlaku surat penawaran adalah selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak tanggalberakhirnya pemasukan dokumen penawaran

10 MATA UANG PENAWARANRUPIAH

11 PEJABAT YANG BERWENANGPejabat Yang Berwenang menetapkan pemenang tender adalah

12 JANGKA WAKTU PERJANJIANJangka Waktu perjanjian selama 110 (Seratus Sepuluh) Hari Kalender meliputi :- Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender- Jangka Waktu Penyelesaiaan Administrasi : 50 (Lima Puluh) Hari Kalender

44 / 44

13 PEMBERIAN PENJELASAN PELELANGANRapat Pemberian Penjelasan Pelelangan akan dilaksanakan padaHari, tanggal : Selasa, 15 Desember 2015Pukul : 10:00 wibTempat : Ruang Rapat Supply Chain Management Asset 2 Jl. Jend. Sudirman No.3

Prabumulih, Sumatera Selatan.

14 PELAKSANA TENDERPengelola Pengadaan, SCM Field AderaKantor SCM Asset 2, Jalan Jendral Sudirman No. 03, Prabumulih Sumatera Selatan 31122, Sumatera Selatan

Prabumulih, 07 Desember 2015Pengelola PengadaanKetua

Riduan Mulkan

Gedung Standard CharterJl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Page 1 of 3

REQUEST FOR QUOTATIONRFQ NUMBER / DATE : 6600034343 / 25.11.2015COLLECTIVE NUMBER : M15LL0015AYOUR VENDOR NUMBER WITH US : W809CONTACT PERSON / EMAIL : /TELEPHONE / FAX : /Enclose RFQ Number, Collective Number and Vendor Number when submit quotation.

PLEASE DELIVER TO: QUOTATION DEADLINE : 10.12.2015DELIVERY TIME : 60 ( days )TERMS OF DELIVERY : DDP Logistik Asset 2 Field Adera PgbnPRICE VALIDITY : 90 ( days )

Item Quantity Unit Description Mat No / Serv No MG / SG1 2 E310901139PCS MEMORY GAUGE.

===============SPEC. DETAIL :- Outside Diameter:1,25"- Length:25 "- Traducer Type: Piezoresistive- Power Source : Lithium- Material Presure : Hastelloy C-276 (resistant to H2S & CO2)- Memory Type : Redundant- Pressure range : 0-10,000 psi- Pressure Accuracy: 0.024 % F.S- Pressure Resolution: 0.0003 % F.S- Presure Drift Temperature : <3 Psi / Year- Temperature Range : 302 F (150 C)- Temperature Accurancy : 0.15 % F.S- Temperature Resolution : 0.002 % F.S- Temperature Response Miscellaneous : 1.5 Sec / 10 C- Minimum Sampling Rate 1 Sec

Gedung Standard CharterJl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Page 2 of 3

RFQ NUMBER / DATE : 6600034343 / 25.11.2015COLLECTIVE NUMBER : M15LL0015A

Item Quantity Unit Description Mat No / Serv No MG / SG- Number of data point: 5,300,000 sets- Interface : USB- Voltage : 3,6 Voltc/w Interface, Carrying case, strain handling tools & battery pack (5ea)

2 1 UNT NOTEBOOK M391900001=========

NOTE :- Harga penawaran berlaku mengikat 90 (Sembilan puluh) hari kalender t.m.t. pengajuan penawaran- Mencantumkan waktu pengiriman barang / delivery time.- Mencantumkan Merk Material yang ditawarkan tidak lebih dari 1 Merk. Dokumen penawaran dinyatakan gugur dalam tahap Evaluasi Teknis, jika menawarkanlebih dari 1 Merk.- Waktu pengiriman barang tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.- Dokumen penawaran dinyatakan gugur dalam tahap Evaluasi Teknis, jika waktu pengiriman melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan (Klausul ini berlakujika Waktu Pengiriman Material telah ditentukan dalam dokumen IPT).- Dukungan dari Agen / Distributor / Pabrikan- Harga tidak termasuk PPN 10%- Penyerahan barang adalah franco gudang logistic PT. PertaminaEP Asset 2 Field Adera Pengabuan.

SPEC DETAIL:- Platform Laptop- Prosesor Intel Core i7 2.30 HZ- Memory 4 GB DDR3- Graphic Card Nvidir Geforce 2 GB- Layar 14"- Kapasitas 500 GB HDD- NIL, WiFi, LAN. Bluetooth, Camera- OS Windows 8.1

Gedung Standard CharterJl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Page 3 of 3

RFQ NUMBER / DATE : 6600034343 / 25.11.2015COLLECTIVE NUMBER : M15LL0015A

KETUARIDUAN MULKAN( )

Procurement,