IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PEMECAHAN KONFLIK SOSIAL

Oleh Musni Umar, Sociologist and Researcher

Pengantar Puji syukur kepada Allah, yang telah banyak memberi nikmat kepada kita-

keluarga besar KAHMI. Selawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga keluarga besar KAHMI dimanapun berkiprah diberi kekuatan, keteguhan hati dan keberanian meluruskan kekeliruan dalam membangun Indonesia sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya sampaikan terima kasih, KAHMI telah mengundang saya menjadi narasumber dalam seminar yang bertema "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Mengantisipasi dan Mengatasi Konflik Sosial".

Tema seminar dari Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI tersebut, saya rubah dalam makalah singkat ini menjadi "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial", karena dilandasi suatu pemahaman empirik melalui pengamatan dan pengalaman inderawi bahwa Pancasila dan UUD 1945, hanya hadir dalam sumpah/janji ketika pejabat pemerintah, pejabat negara, pejabat TNI/Polisi dilantik menjadi pejabat.

KAHMI Untuk Indonesia Sejahtera

Dalam tataran kebijakan dan operasional, nilai-nilai Pancasila tidak hadir. Ideologi Pancasila tidak membumi dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada hal tujuan bangsa Indonesia berbangsa dan bernegara sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesenjangan antara visi dan misi dalam berbangsa dan bernegara dengan implementasi dalam kehidupan nyata, telah menyebabkan masyarakat menjadi korban. Masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, banyak mengalami stres dan bahkan depresi, sehingga mudah mengamuk yang diwujudkan dalam bentuk konflik sosial seperti konflik antara sesama warga sekampung dan kampung lain, konflik antara sesama mahasiswa dan pelajar, konflik antara warga dengan pengusaha, konflik antara warga dengan aparat, dan lain sebagainya, sehingga negeri yang kita cintai telah menjadi negeri tawuran.

Spirit Memajukan Masyarakat Para pendiri bangsa Indonesia (founding fathers) telah menancapkan spirit

memajukan masyarakat Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang telah dikemukakan diatas.

Spirit memajukan masyarakat juga tertuang dalam lima sila dalam Pancasila. Sila pertama dari Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", spiritnya ialah masyarakat Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai yang tercantum dalam kitab suci, untuk meraih keselamatan, kemajuan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sila ini mengajarkan pentingnya manusia Indonesia membangun hubungan vertikal dengan sang Pencipta. Sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", mengajarkan kepada seluruh bangsa Indonesia supaya mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab semakin redup dikalangan bangsa Indonesia, karena mulai dari para elit kemudian diikuti masyarakat luas sudah mengamalkan budaya materialistik, hedonistik dan pragmatik. Akibatnya idealisme yang diajarkan sila kedua dari Pancasila dikalahkan oleh kepentingan sesaat, dan berlaku prinsip "menghalalkan segala cara".

Spirit Memajukan Bangsa

Spirit Memajukan Wong Cilik

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia" nyaris tidak dipedulikan karena para elit menggunakan jargon "persatuan" hanya untuk menggalang dukungan massa dalam rangka mencapai suatu tujuan. Setelah tujuan tercapai, persatuan Indonesia ditanggalkan. Inilah ironi Indonesia di era Orde Reformasi, persatuan Indonesia mengalami ancaman, karena Bhinneka Tunggal Ika, hanya diucapkan tetapi tidak diamalkan.

Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila ini telah dikesampingkan karena kerakyatan telah dipimpin oleh kekuatan uang. Masalah permusyawaratan telah ditinggalkan dengan implementasi "voting" yang sesungguhnya merupakan import dari budaya barat. Kalau dalam Islam sangat jelas perintahnya "wa syawirhum fil amri" (dan bermusyawarahlah di dalam suatu urusan". Dilain ayat disebutkan "wa amruhum syuura bainahim" (dan mereka bermusyawarah diantara mereka dalam suatu urusan).

Selain itu, penyelewengan terhadap Pancasila khususnya sila keempat adalah peniadaan demokrasi perwakilan. Kalau mengacu pada sila keempat dari Pancasila, maka pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota adalah melalui sistem perwakilan, bukan seperti sekarang melalui demokrasi langsung/direct democracy, yang memilih pemimpin adalah seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini tinggal nama saja, karena implementasinya nyaris tidak ada. Keadilan sosial mustahil terwujud kalau sistem ekonomi yang diamalkan adalah sistem liberalisme dan kapitalisme. Sistem ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar, akan melahirkan ketidakadilan sosial. Inilah yang terjadi di Indonesia.

Spirit Social Justice

Spirit Keadilan Sosial Merujuk pembukaan UUD 1945 dan sila-sila dari Pancasila terutama sila

kelima, dapat ditegaskan bahwa spirit para pendiri bangsa Indonesia ialah memajukan seluruh bangsa Indonesia melalui perwujudan keadilan sosial.

Sila kelima dari Pancasila, diidealkan para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendayagunakan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan, maka dtetapkan pasal 33 UUD 1945 ayat:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal yang sangat penting dalam UUD 1945 untuk memastikan bahwa tujuan Indonesia merdeka diwujudkan, hanya sering dikutip para ilmuan ketika menyampaikan presentasi dalam seminar dan pertemuan ilmiah lainnya seperti hari ini, tetapi pengamalannya, samada di masa Orde Baru maupun di masa Orde Reformasi tidak nampak.

Oleh karena dalam membangun ekonomi tidak merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di atas, maka perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari yang diharapkan.

Pembangunan yang dilaksanakan hanya semakin memperkaya orang-orang yang sudah kaya, sehingga semakin memperlebar jurang sosial antara yang kaya dan mayoritas masyarakat Indonesia yang miskin dan kurang pendidikan.

Kekayaan Alam dikuasai Siapa?

Kekayaan Alam Indonesia dikuras

Lahir Konflik Sosial Konflik yang terjadi diberbagai negeri ini merupakan akibat dari pembangunan

yang hanya semakin memperkaya orang-orang kaya dan para penguasa. Pembangunan tidak melahirkan keadilan sosial.

Konflik sosial yang merebak di seluruh negeri yang kita cintai ini, telah menyebabkan Prof. Azyumardi Azra, menyebut Indonesia dalam tajuk tulisannya di salah satu media sebagai negeri tawuran. Konflik yang terus merebak diberbagai pelosok tanah air merupakan buah dari kegagalan pembangunan, yang hanya semakin memperkaya orang-orang kaya. Sejatinya pembangunan melahirkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Realitasnya, yang kaya semakin kaya sementara mayoritas masyarakat tidak kunjung mencapai keadilan sosial.

Ini sangat membahayakan Indonesia yang berbhinneka dalam suku, bangsa, budaya, etnik, dan agama, dan tersebar di 17.500 pulau.

Sumbu konflik tersebar disetiap kampung/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Jika ada yang menyulutnya akan segera meledak. Sekitar 90 persen konflik sosial di Indonesia, akar masalahnya adalah ekonomi.

Penyebab Konflik Ekonomi

Perlu Penyelamatan Untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran akibat konflik

sosial di seluruh negeri, diperlukan hadirnya para pemimpin lokal seperti Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, yang egaliter, bisa memberi harapan (optims), dan dapat memandu masyarakat untuk bangkit dan bersemangat meraih kemajuan dan kesuksesan dalam hidup. Selain itu dapat segera menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat.

Pemimpin yang ditunggu adalah yang jujur, yaitu satunya kata dan perbuatan. Pemimpin yang amanah, tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pemimpin yang bisa memberi contoh dan teladan kepada rakyat, mana yang baik dan harus diamalkan, dan yang mana buruk, yang harus ditinggalkan.

Perlu Penyelamatan

Kesimpulan Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan Indonesia, maka akar masalah konflik yaitu

ekonomi harus dipecahkan. Cara memecahkan ekonomi Indonesia adalah pertama, kembali mengamalkan pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kedua, melakukan "special treatment" dibidang ekonomi semacam program "Benteng" di masa Soekarno, untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi kaum pribumi yang marjinal. Ketiga, melakukan "special treatment" di bidang pendidikan dengan memberi bea siswa penuh kepada kaum marjinal dari "suku asli" di berbagai daerah seluruh Indonesia untuk mengikuti pendidikan di dalam luar negeri.

Keempat, para pemimpin pemerintahan harus merubah style dalam memimpin yaitu melayani masyarakat, memandu, memberdayakan serta memajukan masyarakat, jangan memajukan dirinya, kelompoknya dan partainya.

Kelima, memberi harapan kepada masyarakat luas bahwa harapan itu masih ada, jika mau merubah nasih dengan bekerja keras.

Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan sistem ekonomi yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, maka optimis Indonesia akan bangkit dan maju menjadi negara adidaya paling lambat pertengahan abad 21 ini.