ilmu perundang

Download Ilmu perundang

Post on 03-Jul-2015

93 views

Category:

Data & Analytics

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ILMU PERUNDANG-UNDANGANIlmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) atau science of legislation(Wetgevingswetenschap) merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukanperaturan negara.Istilah peraturan perundang-undangan digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi, Sri Soemantri, dan BagirManan. Menurut Hamid Attamimi, istilah tersebut berasal dari istilah wettelijke regels atau wettelijkeregeling.Sehubungan dengan definisi perundang-undangan, Bagir Manan memberikan gambaran umum tentangpengertian perundang-undangan sebagai berikut:1. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat ataulingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban,fungsi, status, atau suatu tatanan.3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidakmengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.Ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau formattertentu.2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan perundang-undanganbersifat mengatur (regulerend), tidak bersifat sekali jalan (einmahlig).4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum,artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).Perkembangan Lembaga Legislatif pada masa kemerdekaan dan Orde LamaLembaga Legislatif di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang cukup unik. Perkembanganlembaga legislatif seiring dengan perkembangan demokrasi dan juga pengetahuan masyarakat terhadapsistem politik di Indonesia. Pada sesi ini kita akan membahas perkembangan Lembaga Legislatif padamasa kemerdekaan dan orde lama.Pada masa pertama sebelum kemerdekaan 1945 dan setelah kemerdekaan, Volkstrad memegang peranpenting dalam pembentukan legislasi yang kemudian diambil alih oleh Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP).Setelah Indonesia memiliki pemerintahan yang secara internasional diakui oleh beberapa Negara Asia,Australia, Indonesia melakukan pemilihan umum pertama yang pada tahun 1955 dan berlangsunghingga 1959.

2. Pada sesi ini kita akan bahas dan diskusikan perkembangan tersebut dan latar belakang sosial, ekonomidan politik di Indonesia.Sebagai bahan pelengkap Anda dapat membaca padaurl: http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/sejarahSejarahSejarah DPR mulai jaman penjajahan s.d. KNIP1. Volksraad2. Masa perjuangan Kemerdekaan3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belandayang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahanselama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepangmengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesiamemasuki masa perjuangan Kemerdekaan.Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) olehPresiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RepublikIndonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945)dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertamatelah menyusun pimpinan sebagai berikut:Ketua Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil Ketua IIMr. J. Latuharhary Wakil Ketua III Adam Malik 3. Periode Volksraad (Jaman Penjajahan Belanda)Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op deStaatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku padatangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaituVolksraad (Dewan Rakyat).Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belandamembentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).Keanggotaan Volksraad:Tahun 1918:Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 38 orang (20 orang dari golongan Bumi Putra)Tahun 1927:Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra)Tahun 1930:Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 60 orang (30 orang dari golongan Bumi Putra) 4. Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena volksraad tidakmempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara.Kaum Nasionalis moderat antara lain Hohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan Volksraadsebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka melalui jalan Parlemen. Usul-usulanggota seperti Petisi Sutardjo Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belandaagar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundinganmengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dariGabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagaisuatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.Pada Awal perang Dunia II Anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisipribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia.Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendaratdi Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepadaJepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahundi Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaanVolksraad secara otomatis tidak diakui lagi.Jaman KemerdekaanRakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yangdianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namunpemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusahamenggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung 5. Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyatdan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.Tahun 1943, dibentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawabpertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usahamemenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilanapalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh "Serikat" dan Uni Soviet menyatakan perangterhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasiharus segera dilaksanakan.Tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luarkota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yangberkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikankemerdekaan Indonesia.Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda,maka pada tanggal 17Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan ProklamasiKemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.Periode KNIP (29 Agustus 1945 s/d Pebruari 1950)Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkanUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undangDasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuanmenurut Undang-undang Dasar 1945.Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk KomiteNasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakuisebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA.Pimpinan KNIP:Ketua Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil Ketua IIMr. J. Latuharhary Wakil Ketua III Adam MalikTanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korbandi pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada 6. Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udaraatas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, danYogyakarta tahun 1949.Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di mejaperundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antarapendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaituLinggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, denganmelancarkan agresi militer ke daerah Republik.Periode DPR1. Komite Nasional Indonesia Pusat 29Aug 1945 - 15 Feb 19502. DPR dan Senat RIS 15 Feb 1950 - 16 Aug 19503. DPRS 16 Aug 1950 - 26 Mar 19564. DPR hasil Pemilu I 26 Mar 1956 - 22 Jul 19595. DPR setelah Dekrit Presiden 22 Jul 1959 - 26 Jun 19606. DPR GR 26 Jun 1960 - 15 Nov 19657. DPR GR minus PKI 15 Nov 1965 - 19 Nov 19668. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 - 28 Oct 19719. DPR hasil pemilu 2 28 Oct 1971 -