i

iii

v

Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren

Penulis dan Penyunting: Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A.

Pendisain sampul: Wening Untoro

Tata Letak : M. Edwin

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Anugrahberkah Sentosa

Perum. Griya Alam Sentosa, Blok O-3 No. 10

Bogor, Jawa Barat Telp & Faks. (021) 82494145

Email : anugrahberkahpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

vii

Wakaf adalah bahagian dari perbuatan kebajikan yang

berupa kemanfaatan suatu benda (materi atau jasa, dan

diperuntukkan bagi umat untuk membantu mereka). Wakaf

juga termasuk kedalam kategori shadaqah, infak dan yang

semakna dengan keduanya, serta dianggap sebagai “amal

jariyah”, yaitu perbuatan berpahala yang terus menerus

berlangsung.

Kata wakaf tidak dikenal pada zaman Nabi SAW, tetapi

secara praktik telah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para

sahabat. Praktik wakaf kala itu menjadi “tren” dikalangan para

sahabat, dimana antara satu dengan lainnya berusaha

memperoleh derajat “amal jariyah”.

Pada perkembangannya, wakaf yang telah dimaklumi

oleh masyarakat luas terpelihara wujud bendanya, diupayakan

menghasilkan manfaat berlebih bahkan mampu mewujudkan

benda lain serupa benda pertama. Jadi, wakaf yang umumnya

dipertahankan kelanggengan bendanya dapat pula

menghasilkan benda dan begitu seterusnya.

Di negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, Saudi

Arabia, Yordania, Pakistan, dan bahkan kalangan minoritas

Amerika. Manajemen wakaf yang saat ini dirasakan belum

bergairah diupayakan ditata kembali melalui undang-undang

yang khusus mengatur wakaf, selain peraturan perundangan-

undangan sebagai landasan yuridis juga perlu ditampilkan

sosok keberhasilan lembaga dan atau yayasan yang telah

membuktikan nilai produktif demgan management

profesional.

Didalam buku ini, pemerintah memulai langkah

progresif membuat panduan penulis wakaf yang terdiri dari

profil nadzir, jenis wakaf dan pengelolaan wakaf produktif

pada beberapa lembaga pendidikan.

Percontohan dengan beberapa sampel tidak berarti

menafikan lembaga lain, tetapi program ini akan ditindak

lanjuti sebagai wujud kongrit “program umat peduli”.

Maksudnya, kelak menyusul profil-profil lain dan kesemuanya

ditujukan sebagai pedoman untuk diikuti, sehingga kegiatan

ekonomi umat-terutama masyarakat bawah bergerak

semangat. Dan tentu saja, sebagai buku pemula akan didapati

banyak kekurangan yang kelak akan disempurnakan oleh

program berikutnya.

Semoga karya ini menjadi „ilmun yuntafa’u bih‟, bagi

penyusun, serta amal jariyah bagi pembaca yang

mengamalkan. Amin. “Wallahu A’lam Bi al-Shawab”

ix

Kata pengantar, vii

Daftar Isi, ix

BAB I

NADZIR, 1

Pendahuluan, 2 Visi Dan Misi Nadzir, 9

Tugas Kewajiban Dan Hak Nadzir, 11

Susunan Kepengurusan Nadzir, 18

Surat Keputusan Pengukuhan & Pemberhentian Nadzir, 23 Pendidikan Nadzir, 26

BAB II

BENDA WAKAF YANG DIKELOLA NADZIR, 29

Benda Wakaf yang Dikelola Nadzir, 30

Wakaf Tidak Bergerak, 30

Tanah, 31

Bangunan, 48 Tanaman, 49

Rumah Susun, 51

Wakaf Bergerak, 51 Uang, 52

Logam Mulia, 75

Surat Berharga, 75 Kendaraan, 75

Hak Atas Kekayaan Intelektual, 76

Hak Sewa, 77

xi

BAB III

TABUNG WAKAF INDONESIA, 79

Latar Belakang Tabungan Wakaf Indonesia, 80

Bentuk Dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia, 81

Visi Dan Misi, 83 Visi, 83

Misi, 83

Tujuan, 84 Sasaran, 84

Target, 84

Pemetik Manfaat, 86

Kegiatan Operasional, 87 Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda, 90

Operasional Lain, 93

Prospektif Mikro, 93 Potensi Pasar, 93

Aspek Organisasi Dan Manajemen, 96

Aspek Operasional Tabung Wakaf Indonesia, 97

Aspek Sosial Keagamaan Dan Pemberdayaan, 100 Profil Wakaf : Pesantren Raudhatul Hasanah, 102

Sejarah Singkat Berdirinya, 102

Badan Wakaf, 104 Visi Dan Misi Badan Wakaf Raudhatul Hasanah, 106

Program-Program, 107

Visi Dan Misi Pesantren, 111 Panca Jangka / Program Pesantren, 112

Karakteristik Pesantren Raudhatul Hasanah, 114

Organisasi Pesantren Raudhatul Hasanah, 115

BAB IV

BENTUK PENGELOLAAH WAKAF (AMAL

JARIYAH), 121

Pendahuluan, 122

Tanah Wakaf Dibangun Toko, 124

Tanah Wakaf Dibagun Pergedungan, 140 Tanah Wakaf Berupa Lahan Kosong, 151

Benda Wakaf Berupa Uang, 173

BAB V

PENGELOLAAN WAKAF UANG, 177

Pengelolaan Wakaf Uang, 178

Produk Panyaluran Dana, 178

Produk Penghimpunan Dana, 183

Produk Jasa, 185 Pengelolaan Dan Penyaluran Wakaf Tunai Versi BMT, 187

Kenapa Bank Syariah Dan BMT, 202

Daftar Pustaka, 207

1

2

PENDAHULUAN

Berbicara tentang harta wakaf tentu tidak akan

lepas dari pembicaaraan tentang nazdir, sebab keduanya

bagaikan dua sisi mata uang yang antara satu dengan sisi

lainnya saling terkait. Dengan kata lain, antara nazdir dan

wakaf adalah saling meniscayakan adanya, keberadaan

wakaf meniscayakan adanya nazdir, begitu juga

sebaliknya adanya nazdir meniscayakan adanya wakaf.

Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih jauh tentang

nazdir penulis akan menguraikan sepintas tentang wakaf,

terutama berkaitan dengan kebijakan peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragam

Islam, karena itu wajar kelau Indonesia memiliki tanah

wakaf yang luas. Namun tidak jarang kasus-kasus yang

berhubungan seperti itu, pemerintah Hindia Belanda

3

berusaha menertibkan tanah wakaf di Indonesia, yaitu

dengan didirikannya Pengadilan Agama dengan Staatblad

No. 152 Tahun 1882 dengan wakaf menjadi salah satu

wewenangnya.

Kebijakan yang sama juga dilakukan pemerintah

Indonesia, pasca kemerdekaan, yaitu dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, BAB II,

Bagian XI, pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa

untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di

Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan

melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru

dikeluarkan setelah 17 tahhun berlakunya UU Pokok

Agraria itu, yakni PP No. 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik.

4

Disamping itu, juga ada beberpa peraturan lain

yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara

lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977

tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan

Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun

1978 tentang Peraturan Palaksanaan PP. No. 28 Tahun

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.

Kep/D/75/1978 tentang formulir dan Pedoman

Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan

Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun

1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / setingkat

diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan

setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

5

Kepedulian pemerintah terhadap perwakafan

semakin tampak dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, terutama berkaitan

dengan kekuasaan pengadilan, pasal 49 ayat(1)

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang : (a) Perkawinan, (b)

Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan

berdasarkan Hukum Islam, (c) Wakaf dan Shadaqah.

Sebagai langkah untuk semakin mengefektifkan

peraturan-peraturan yang telah ada, pada tanggal 30

November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri

Agama RI dan Kepala Badan Pertahanan Nasional

Nomor A Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Disamping itu, juga dikeluarkannya Instruksi Presiden RI

6

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang

salah satu babnya membahas persoalan wakaf dengan

ketentuan-ketentuan yang lebih jelas.

Namun demikian, tetap saja meningkatnya

sertifikat wakaf, tidak diiringi dengan dampak terhadap

kesejahteraan umat. Sebab sejauh ini perwakafan yang

ada hanya mengatur tanah milik dan wakaf tidak

bergerak. Sebagai solusi untuk mengefektifkan wakaf,

tata akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun

2004 tentang Wakaf. Hanya saja untuk dapat

melaksanakan undang-undang tersebut masih

dibutuhkan peraturan pemerintah tentang wakaf. Dengan

peraturan pemerintah tersebut, nantinya wakaf akan

benar-benar menjadi lembaga yang diharapkan bisa

menyejahterakan umat. Untuk mencapai itu semua, tentu

7

harus didukung dengan nadzir yang kompeten dan

profesional.

Secara bahasa nadzir merupakan isim fa‟il dari kata

nadzara yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan

pengawas. Secara istilah nadzir adalah orang atau

sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas

oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf.

Dalam berbagai kitab fiqih nadzir disebut juga mutawalli,

orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola

wakaf. Selain itu, nadzir didefinisikan juga sebagai orang

atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta

wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal

yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik,

maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yanng

berhak menerimanya.

8

UU wakaf No. 41 tahun 2004 mendefinisikan

nadair sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf

dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai

dengan perruntukannya. Dengan demikian, nadzir

mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus

harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga

mengelola supaya harta wakaf tersebut berkembang

dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada

pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dalam bahasa manajemen, nadzir bisa disamakan

sebagai manajer harta wakaf. Sebagai manajer nadzir

dituntut untuk mempunyai berbagai ketrampilan

manajerial supaya ia dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik. Bahkan, perlu juga mempunyai visi misi

yang jelas, pengetahuan tentang hak dan kewajiban,

susunan kepengurusan, dan surat pengukuhan.

9

VISI DAN MISI NADZIR

Sebagai pihak yang menangani dan mengurus harta

wakaf dengan tugas yang relatif berat, maka harus harus

dirumuskan visi dan misi nadzir secara labih jelas,

supaya tugas-tugas pengelolaan harta wakaf berjalan

dengan jelas dan teratur dengan senantiasa berorientasi

pada pencapaian visi dan misi tersebut.

Visi nadzir adalah : Menjadikan nadzir seebagai

pengelola harta wakaf yang tidak hanya bernilai guna

secara vertikal dalam hubugan dengan Allah, tetapi juga

bermanfaat secara hirinsontal dalam hubungan dengan

manusia.

Sedangkan misi yang diemban nadzir adalah

sebagai berikut :

10

1. Mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya

sehingga harta wakaf yang ada tidak hanya

bernilai konsumtif tetapi juga produktif.

2. Memberikan kontribusi kepada kesejahteraan

umat, baik melalui bantuan konsumtif atau

untuk modal usaha produktif.

3. Memberikan kepercayaan kepada wakif

melalui pengelolaan wakaf secara amanah dan

bertanggung jawab.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta

optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial

dan ekonomi produktif.

5. Menyadarkan masyarakt terhadap gerakan

wakaf sebagai salah satu amal jariyah yang

dapat membawa kebahagiaan tidak hanya di

dunia tetapi juga di akhirat.

11

TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK NADZIR

Sebagai pihak yang dipercaya mengelola harta

wakaf, tentunya nadzir mempunyai kewajiban-kewajiban

yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf. Dalam

Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004, disebutkan

bahwa tugas-tugas atau kewajiban nadzir adalah sebagai

berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda

wakaf;

Harta wakaf yang diserahkan oleh orang yang

berwakaf (wakif) harus diadministrasikan

dengan baik oleh nadzir yang telah ditunjuk.

Pengadministrasian disini dilakukan dengan

mengurus akta ikrar wakaf. Pengurusan ikrar

wakaf tersebut dimahsudkan selain untuk

memperoleh kejelasan status harta benda

12

wakaf, juga untuk menghindari hal-hal yang

tidak diingikan jika terjadi dikemudian hari.

2. Mengelola dan mengembanngkan harta benda

wakaf sesuai denga tujuan, fungsi dan

peruntukannya;

Harta benda wakaf yang sudah jelas statusnya,

harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang

telah ditetapkan oleh wakif pada saat

pelakssanaan ikrar wakaf, atau ditetapkan oleh

nadzir sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Tujuan dan fungsi harta benda wakaf hanya

diperuntukan bagi : a) Sarana dan kegiatan

ibadah, b) Sarana dan kegiatan pendidikan

serta kesehatan, 3) Bantuan kepada fakir

miskin, anak terlantar, yatim piatu. Beasiswa,

13

d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

dan atau 5) Kemajuan kesejahteraan umum

lainnya yang tidak bertentangan dengan

syariah dan peraturan perundang-undangan.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda

wakaf;

Harta benda wakaf yang telah diserahkan

wakif, selain dikelola dengan baik, juga harus

diawasi dan dilindungi. Bahkan nadzir tidak

boleh melakukan peruntukan harta benda

wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari

badan wakaf Indonesia, jika harta benda wakaf

sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan

yang dinyamakan dalam ikrar wakaf.

Disamping itu, dalam rangka menjaga harta

wakaf, nadzir berkewajiban antara lain : a)

14

Menyimpan lembar salinan AIW (Akta Ikrar

Wakaf), b) Memelihara harta wakaf, c)

Memenfaatkan dan meningkatkan hasil wakaf.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan

Wakaf Indonesia

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta

benda wakaf nadzir harus melaporkan

pelaksanaan tugas tersebut kepada badan

wakaf Indonesia, sebagai badan yang

mengurusi wakaf dalam skala nasional. Secara

lebih jelas tugas pelaporan ini meliputi : a)

Pelaporan hasil pencatatan wakaf tanah milik

dalam buku tanah, b) Pelaporan perubahan

status tanah milik yang telah diwakafkan dan

perubahan penggunaanya.

15

Masih dalam konteks kewajiban nadzir Dr.Idris

Khalifah, ketua forum ilmiah di Tethwan Magribi, dalam

hasil penelitiannya yang berjudul Istismar Mawarid Al-

Wakaf menyebutkan sembilan tugas dan kewajiban

nadzir wakaf :

1. Memelihara harta wakaf

2. Mengembangkan wakaf, dan tidak

membiarkan terlantar sehingga tidak

mendatangkan mafaat.

3. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak

menyalahi hukum syara‟.

4. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang

berhak menerimanya tepat waktu dan tepat

sasaran.

16

5. Membayarkan kewajiban yang timbul dari

pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu

sendiri.

6. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga

kembali bermanfaat.

7. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak

bergerak, seperti bangunan dan tanah.

8. Menginvestasikan harta wakaf untuk

tanbahan penghasilannya

9. Bertanggung jawab atas kerusakan harta

wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan

dengan itu diberhentikan dari jabatannya.

Sedangkan mengenai haknya, para fuqaha sepakat,

nadzir berhak dan diperbolehkan mendapatkan bagian

dari hasil harta wakaf yangbterkelola baik, hanya saja

tidak ada ketentuan secara jelas dalam hadis maupun

17

dalam praktek para sahabat. Ijtihad diberbagai negara

menyangkut ini, satu sam lain tidak sama, karena situasi

dan kondisinya berbeda. Di Bangladesh, misalnya,

lembaga pengelole wakaf disana telah berijtihad bahwa

nadzir wakaf bisa menggunakan hasil dari pengelolaan

wakaf sampai 5 %. Sedangkan dalam Undang-Undang

Wakaf No. 41 Tahun 2004 hak-hak nadzir meliputi :

1. Setelah menjalankan tugas-tugasnya tersebut

nadzir berhak menerima imbalan dari hasil

bersih atas pengelolaan dan pengembangan

harta benda wakaf yang besarnya tidak

melebihi 10 % (sepuluh persen). Secara

umum, nadzir wakaf dibolehkan atau berhak

mendapat bagian dari hasil atau manfaat

sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan

memperhatikan berbagai variabel yang

18

melingkupinya. Tentang besar kecilnya

imbalan atau gaji untuk nadzir wakaf, bisa

didasarkan atas keputusan wakif (orang yang

berwakaf) atau hakim atau disesuaikan

dengan situasi dan kondisi kala itu.

2. Supaya tugas-tugas tersebut berjalan dengan

baik, nadzir berhak memperoleh pembinaan

dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

SUSUNAN KEPENGURUSAN NADZIR

Sebelum membahas tentang susunan kepengurusan,

perlu diketahui terlebih dahulu mengenai macam-macam

nadzir, yaitu Perorangan, Organisasi, atau Badan

Hukum. Jika nadzir perseorangan, tentu saja tidak

memerlukan susunan organisasi, sebab seluruh tugas

pengelolaan, pengawasan dilakukan secara perorangan,

19

hanya saja ada ketentuan persyratan yang harus dipenuhi

adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia

2. Beragama Islam

3. Dewasa

4. Amanah

5. Sehat secara jasmani dan rohani

6. Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan untuk persyaratan organisasi adalah

sebagai berikut :

a. Pengurus organisasi tersebut harus memenuhi

persyaratan nadzir perorangan.

b. Bergerak dibidang sosial pendidikan,

kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

c. Sedangkan persyaratan nadzir Badan Hukum,

sebagai berikut :

20

d. Badan hukum Indonesia yang berkedudukan

di Indonesia

e. Mempunyai perwakilan di kecamatan yang

mewilayahi tanah milik yang diwakafkan.

f. Jumlah nadzir ditentukan sebanyak badan

hukum yang ada di kecamatan yang

mewilayahi tanah milik tersebut.

g. Badan hukum tersebut dibentuk sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

h. Badan hukum tersebut bergerak dalam bidang

sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau

keagamaan.

Secara lebih detail Eri Sudewao sebagai CEO

Dompet Dhuafa Republik menyebutkan beberapa

persyaratan nadzir yang meliputi aspek-aspek moral,

manajemen dan bisnis, yaitu:

21

1. Syarat moral yang meliputi :

a. Paham tentang hukum wakaf, baik dari

tinjauan Syariah maupun Perundang-

Undangan Negara Republik Indonesia.

b. Jujur, amanah, adil,dan ihsan sehingga

dapat dipercaya dalam proses

pengelolaan pen-tasharruf-an kepada

sasaran wakaf.

c. Tahan godaan, terutama menyangkut

perkembangan usaha

d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka

tantangan

e. Punya kecerdasan, baik emisional

maupun spiritual.

22

2. Syarat manajemen yang meliputi :

a. Mempunyai kapasitas yangbaik dalam

leadership

b. Visioner

c. Mempunyai kecredasan yang baik

secara intelektual, sosial dan

pemberdayaan

d. Profesional dalam bidang pengelolaan

harta

3. Syarat bisnis yang meliputi :

a. Mempunyai keinginan

b. Mempunyai pengalaman dan atau siap

untuk dimagangkan

c. Punya ketajaman melihat usaha

sebagaimana layaknya enterpreneur.

23

Adapun susunan kepengurusan, pada dasarnya,

tidak ada standar baku mengenai susunan kepengurusan

nadzir dalam bentuk organisasi atau badan hukum, sebab

akan disesuaikan dengan besar kecilnya harta wakaf yang

dikelola. Namun demikian bisa jiga dibuat formula

susunan organissasi yang umum dalam organisasi atau

badan hukum,seperti adanya ketua, sekretaris, dan

bendahara. Sedangkan untuk seksi-seksi tentu saja harus

disesuaikan dengan kebutuhan.

SURAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN DAN

PEMBERHENTIAN NADZIR

Pada mulanya SK pengukuhan nadzir dilakukan

oleh KUA, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang

Wakaf, pengangkatan dan SK pengukuhan nadzir harus

dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pengukuhan nadzir dibutuhkan demi tertibnya

24

administrasi perwakafan. Disamping itu, supaya BWI

mudah untuk membeikan pembinaan terhadap para

nadzir yang berada di Indonesia.

BWI sendiri sebagai nadzir independen pemerintah

juga berfungsi sebagai lembaga pembina dan pengawas.

Sebagai nadzir BWI dengan kepengurusannya dari pusat

hingga daerah bertugas melakukan pengelolaan, dan

pengembangan harta benda wakaf, baik dalam skala

nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan

tugasnya BWI dapat bekerja sama dengan instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi

mayarakat, para ahli, Badan Internasional dan pihak lain

yang dipandang perlu, dan untuk BWI pusat perlu

memperhatikan saran dari menteri dan Majelis Ulama

Indonesia. Ini dilakukan sebab kepangurusan BWI pusat

untuk pertama kalinya diangkat dan diberhentikan oleh

25

Presiden atas usulan Menteri yang selanjutnya lewat

pemilihan anggotanya. Sedangkan untuk daerah diangkat

dan diberhentikan oleh BWI.

Nadzir bukanlah jabatan seumur hidup, karena itu,

nadzir juga bisa berhenti atau diberhentikan dari

jabatannya sebagai nadzir, apabila mengalami hal-hal

sebagai berikut :

1. Meninggal dunia

2. Mengundurkan diri

3. Dibatalkan kedudukannya karena :

a. Tidak memenuhi syarat sebagaimana

syarat nadzir

b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang

berhibungan dengan jabatannya sebagai

nadzir.

26

c. Tidak dapat melaksanakan kewajiban

sebagai nadzir.

PENDIDIKAN NADZIR

Tugas yang dilakukan nadzir relatif berat, karena

itu dibutuhkan pengetahuan selain pada aspek

pengetahuan keagamaan juga aspek keterampilan

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta

pengetahuan tentang pengawasan.

Mengenai persyaratan pendidikan nadzir, secara

khusus tidak diatur dalam undang-undang, hanya saja

tetap dibutuhkan orang-orang yang seperti disebutkan

dalam persyaratan nadzir. Di Indonesia, ada kesulitan

tersendiri untuk menetapkan parsyaratan pendidikan,

sebab banyaknya ragam pendidikan yang ada di

Indonesia. Kalau persyaratannya pada pendidikan formal,

27

tentu saja akan terjadi problematika, sebab selain tidak

semua orang mengenyam pendidikan formal, juga kalau

ada yang berpendidikan formal belum tentu mengalahkan

kemampuan yang tidak berpendidikan formal, sepertu

alumni pesantren dan lain sebagainya. Namun demikian,

perlu ditegaskan bahwa nadzir harus mempunyai

pengetahuan agama yang mumpuni, terutama yang

berkaitan dengan hukum wakaf.

Jika nadzir tidak mempunyai pengetahuan yang

memadai mengenai wakaf dan pengelolaannya, dia tidak

akan mampu membuat wakaf menjadi produktif. Banyak

contoh yang ada sampai ini harta wakaf yang semestinya

bisa digunakan untuk kemaslahatan umat secara

maksimal, ternyata karena nadzirnya tidak mempunyai

pengetahuan yang memadai, fungsinya kurang maksimal.

28

29

30

BENDA WAKAF YANG DIKELOLA

NADZIR

Sebagai pengelola harta wakaf, nadzir juga harus

mengetahui mecam-macam harta benda wakaf sesuai

dengan pengakuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada mulanya wakaf hanya berupa tanah atau

benda-benda tidak bergerak, tetapi belakangan ini seiring

dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia,

ada juga wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak,

seperti berupa uang, obligasi, dan lain sebagainya.

Dibawah ini, akan dibahas tentang harta benda yang

dikelola nadzir secara lebih jelas.

WAKAF TIDAK BERGERAK

Yang dimahsud dengan benda wakaf tidak bergerak

adalah harta benda wakaf yang tidak bisa dipindahkan

kemana-mana, tetapi berupa benda diam. Dalam Undang-

31

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang

dimahsud dengan wakaf tidak bergerak meluputi : Tanah,

Bangunan, Tanaman, Rumah Susun, dan benda tidak

bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Adapun mengenai kejelasan tentang harta wakaf

tidak bergerak tesebut, akan diuraikan dibawah ini :

1. Tanah

Dari dulu ketika membicarakan wakaf, pasti yang

paling dulu terlintas adalah wakaf tanah, sebab memang

mayoritas wakaf adalah berupa tanah. Indonesia adalah

mayoritas penduduknya beragama Islam, karena itu ,

wajar kalau Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas.

Namun tidak jarang kasus-kasus yang berhubungan

dengan tanah wakaf menimbulkan masalah, untuk

32

meminimalisir ksusu-kasus seperti itu, pemerintah Hindia

Belanda berusaha untuk menertibkan tanah wakaf di

Indonesia, yaitu dengan didirikannya Pengadilan Agama

dengan Staatblad No. 152 Tahun 1882 dengan wakaf

menjadi salah satu wewenangnya.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan,

pemerintah Indonesia sampai sekarang benyak

mengeluarkan perangkat peraturan yang masalah

perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam Buku

Himpunan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah

diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat

dilakukan inventarisasi sebagai berikut :

a. UU No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat

33

bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi

dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961

tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran

tanah. Karena peraturan berlaku umum, maka

terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran

tanah wakaf.

c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963

tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan

Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai

satu realisasi dari apa yang dimahsud oleh

pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi : “Oleh

pemerintah ditetapkan Badan-Badan Hukum

yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-

syaratnya”. Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963

selain menyebutkan Bank-Bank Negara (huruf

34

a) dan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi

Pertanian (huruf b) sebagai badan-badan yang

dapat mempunyai hak milik atas tanah,

selanjutnya disebut pula : c. Badan-badan

Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri

Pertanian/Agraris, setelah mendengar Menteri

Agama : d. Badan-Badan Sosial yang ditunjuk

oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah

mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

d. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977

tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan tanah

millik. Sepertinya dinyamakan dalam

konsidernya pada bagian menimbang huruf c,

maka peraturan pemerintah dikeluarkan untuk

memenuhi apa yang yang telah ditentukan oleh

35

pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3)

UUNo. Tahun 1960.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun

1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai

perwakafan perlu dicatat dan didaftarkan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah

No. 10 Tahun 1961.

f. Peraturan Menteri Agama Dalam Negeri No.1

Tahun 1978 tentang peraturan pelaksaan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

tanggal 10 Januari 1979 tentang Perwakafan

Tanah Milik.

g. Peraturan menteri dalam negeri No. 12 Thun

1978 ini menetukan “untuk badan-badan

hukum tertentu pada peraturan menteri dalam

negeri No. 2 Tahun 1978. Pasal 4a ayat (2)

36

Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini

menetukan : “untuk badan-badan hukum sosial

dan keagamaan yang ditunjuk oelh menteri

dalam negeri atas pertimbangan dari menteri

yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya

pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat

sebagai yang ditetapkan didalam bab II,

sepanjann tanah yang bersngkutan

dipergunakan untuk keperluan yang lansung

berhubungan dengan kegiatan sosial atau

keagamaan”.

h. Yang dimahsud dengan tanah untuk keperluan

kegiatan sosial atau keagamaan tersebut, tentu

termasuklah tanah wakaf. Dan seperti

ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka

bagi badan hukum selain badan hukum sosial

37

dan keagamaan dikenakan biaya pendaftaran

dan pembuatan sertifkat sebesar 10 kali tarif

yang ditetapkan dam bab II.

i. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tanggal 23

Januari 1978 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini

ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat 1 dan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama di seluruh Indonesia.

j. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 16

April 1978 tentang Formulir dan Pedoman

Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang

Perwakafan Tanah Milik.

38

k. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978

tanggal 6 Agustus 1978 tentang Pendelegasian

Wewenang Kapala Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi/Setingkat

diseluruh Indonesia untuk

mengangkat/memberhentikan setiap Kapala

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

l. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979

tanggal 19 Juni 1979 tentang petunjuk

pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73

Tahun 1978.

m. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji no.

D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980

tentang pemakaian bea materai dengan

lampiran surat Dirjen Pajak no. S-629/PJ.

39

331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang

menentukan jenis formulir wakaf yang bebas

materai dan jenis formulir mana yang

dikenakan bea meterai, dan beberapa besar bea

materai.

n. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.

D II/5Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981

kepada Gubernur Daerah Tingkat I di seluruh

indonesia, tentang pendaftaran tanah milik dan

permohonan keinginan atau pembebasan dari

semua pembebanan biaya.

o. Surat Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No.

D II/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang

petunjuk pemberian nomor pada formulir

perwakafan tanah milik. Selain berbagai

peraturan, instruksi dan edaran seperti

40

disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada

instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa

Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan

DKI Jakarta mengenai pendaftaran di daerah

masing-masing.

Selain peraturan-peraturan yang telah disebut

diatas, juga ada dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri

Agama RI dan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 4

Tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf. Disamping

itu, juga dikeluarkannya Intruksi Presiden RI No. 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang salah

satu babnya mambahas persoalan wakaf dengan

ketentuan-ketentuan yang lebih jelas. Terakhir yaitu

denngan ditetapkannya Undang-Undang No. 41 Tahun

tentang wakaf.

41

Walaupun begitu banyak peraturan yang

menyangkut wakaf, tetapi sampai saat ini, masih banyak

tanah wakaf di Indonesia yang belum tersertifikat. Ini

membuat tanah wakaf sangat rawan terhadap

penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab. Sebut saja di Jawa Barat, menurut informasi Kasi

Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Jabar, Drs. H.

Jarnaluddin mengamakan, jumlah seluruh tanah wakaf di

Jawa Barat mencapai 65.000 buah. Sebanyak 95 % sudah

diamankan melalui sertifkat. Tinggal 5 % atau sebanyak

5.700 lokasi tanah wakaf di Jawa Barat belum. Untuk itu

Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar

Rp 1,5 milyar untuk sertifikat 1.200 bidang tanah wakaf.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

untuk sertifikat tanah wakaf yang belum terdaftar, yaitu:

1. Surat permohonan

42

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (

foto copy KTP dan KK yang masih berlaku).

3. Surat kuasa, jika permohonanya dikuasakan

4. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak

yang bersangkutan, yaitu:

a. Surat tanda bukti hak milik yang

diterbitkan berdasarkan peraturan

Swapraja yang bersangkutan,atau

b. Sertifikat hak milik berdasarkan

PMANo. 9/1959,atau

c. Surat keputusan pemberian hak milik

dari pejabat yang berwenang, baik

sebelum ataupun sejak berlakunya

UUPA, yang tidak desertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang

diberikan, tetapi telah dipenuhi semua

43

kewajiban yang disebut didalamnya,

atau

d. Petuk pajak bumi/landrente, Girik,

Pipil, Kikitir dan Verponding Indonesia

sebelum berlakunya PP No. 10/1961,

atau

e. Akta pemindahan hak yang dibuat

dibawah tangan yang dibubuhi tanda

kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala

Desa/Kelurahan Vans dibuat sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini

disertai alas hak yang dialihkan, atau

f. Akta pemindahan atas tanah yang

dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum

dibukukan dengan disertai alas hak

yang dialihkan, atau

44

g. Akta ikrar wakaf/akta ikrar pengganti

ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang

dibuat sebelum atau sejak mulai

dilaksankan PP No. 28/1977 dengan

disertai alas hak yang diwakafkan,atau

h. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat

lelang yang berwenang, yang tanahnya

belum dibukukan dengan disertai alas

hak yang dialihkan,atau

i. Surat penunjukan atau pembelian

kaveling tanah pengganti tanah yang

diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

j. Surat keterangan riwayat tanah yang

pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan dengan

disertai alas hak yang dialihkan, atau

45

k. Lin-lain bentuk alat pembuktian tertulis

dengan nama apapun juga sebagaimana

dimahsud dalam pasal II, VI dan VII

ketentuan-ketentuan konversi UUPA,

atau

l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya

yang terbit dan berlaku sebelum

berlakunya UUPA.

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Pada dasarnya perubahan peruntukan atau

penggunaan wakaf tanah milik selain diikrarkan dalam

ikrar wakaf tidak dapat diubah. N amun demikian,

perubahan itupun dapat dilakukan setelah melalui

permohonan sampai ke tingkat menteri agama. Menteri

agama dapat memberikan izin secara tertulis bagi

perubahan atas alasan-alasan :

46

a. Tanah tersebut tidak lagi sesuai dengan

tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif.

b. Karena kepentingan umum

Perubahan status dan penggunaan tanah wakaf

tersebut harus segera dilaporkan oleh nadzir kepada

kepala bupati/walikota sebagaimana dimahsud pasal 11

PP No. 28/1977.

Pertama, nadzir mengajukan permohonan

perubahan status dan pengguna tanah wakaf kepada

Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Ksbid. Urais

melalui KUA dan Kepala Kantor Kandepag secara

hiarkis. Permohonan tersebut dilampiri atau disertai

dengan alasan-alasan perubahan status dimahsud.

Kedua, kepala KUA dan Kepala Kendepag

meneruskan permohonan tersbut secara hiarkis kepada

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Dan

47

suratnya, Kepala Kandepag menyermakan pertimbangan-

pertimbangannya.

Ketiga, Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama cq. Kabit. Urais menggunakan wewenagn untuk

menyetujui atau penolakan permohonan perubahan status

dan penggunaan wakaf dari Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama cq. Kabit. Urais itu dibuat secara

tertulis.

Kempat, Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama meneruskan permohonan perubahan status tanah

wakaf diatas kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimas

Islam. Permohonan tersebut dilampiri dengan

pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama.

48

Kellima, Dirjen Bimas Islam menyetujui atau

menolak permohonan perubahan status tanah wakaf

tersebut secara tertulis.

Keenam, persetujuan perubahan status tanah itu

hanya dapat diizinkan apabila diberikan penggantian

yang sekurang-kurangnya senilai dan simbang dengan

kegunaannya sesuai dengan Ikrar Wakaf.

2. Bangunan

Bangunan yang dbediri siatas tanah juga bisa

diwakafkan. Bangunan tersebut bisa berupa sarana dan

prasarana belajar, sarana ibadah dan bengunan-bangunan

lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan

masyarakat.

Selain itu dalam sebuah kasus misalnya Domper

Dhuafa (DD) bandung telah mewakafkan gedung,

49

peralatan, dan perlengkapan Rumah Bersalin Cuma-

Cuma (RBC). RBC-DD Bandung Insya Allah bermanfaat

sepanjang masa, kata sepanjang itu pula pahala kebajikan

bagi muwaqqif mengalir tiada putus-putusnya.

3. Tanaman

Yang dimahsud dengan wakaf tamanan adalah

wakaf tanaman yang bisa diambil manfaatnya. Wakaf

seperti ini di Indonesia misalnya telah dilakukan oleh

Pesantren Al-Zaytun dengan menerapkan wakaf pohon

jati senilai Rp 25.000 misalnya. Disamping itu,

berdasarkan informasi yang dimuat dalam salah satu

Koran Harian bahwa di Bandung Jawa Barat juga pernah

ada seruan untuk mewakafkan tanaman dalam rangka

memperbaiki lahan kritis di Jawa Barat yang sekarang

luasnya sudah mencapai 600.000 hektar, Konsorsium

50

Gerakan Wakaf Pohon mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam gerakan wakaf pohon. Gerakan

wakaf ini sudah berlangsung sejak 10 Januari 2005.

“Kami mengumpulkan dana dari masyarakat untuk

penghijauan”, kata Budi Sutrisno, Ketua Badan

Pengelola Wakaf Pohon di Lembaga Wakaf dan Zakat

Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), senin

(11/4). Setiap orang bisa ikut dalam gerakan ini dengan

mewakafkan uang Rp 60.000 untuk membeli bibit dan

membiayai pemeliharaan satu pohon dalam setahun.

Ponoh-pohon tersebut sudah didistribusikan di

Kecamatan Cimenyan Desa Sugihmukti, di Kecamatan

Pasir Jambu, dan Desa Gunung Masigit di Kecamatan

Cipatat. Pada setiap daerah ditanami masing-masing

1.000 pohon.

51

4. Rumah Susun

Rumah susun yang telah menjadi hak milik

seseorang bisa diwakafkan untuk kepentingan umum

untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat.

Wakaf rumah susun ini tentu juga harus sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku, terutama yang

berkaitan dengan kepemiikan.

WAKAF BERGERAK

Adapun yang dimahsudkan dengan wakaf bergerak

adalah harta benda wakaf yang bukan merupakan

sesuatuyang menetap, tetapi sangat mudah untuk bisa

dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Diantara

harta benda wakaf bergerak adalah sebagai berikut :

52

1. Uang

Sebelum membahas tentang uang sebagai alat tukar

dan alat investasi, penulis ada baiknya menguraikan

tentang seputar uang dalam persepektif sejarah, supaya

lebih mudah untuk memahami uang itu sendiri. Sejak

pertama kali manusia menemukan uang sampai sekarang,

telah dikenal bemacam-macam jenis uang dalam

masyarakat, tergantung dari sudut macam peninjauannya.

Jika ditinjau dari sejarah penggunaannya, jenis uang

dapat dibagi menjadi tiga :

Uang barang, yaitu uang yang terbuat dari barang-

barang yang diterima umum sebagai alat tukar. Dalam

study sejarah mengenai uang, dikemukakan bahwa

banyak macam barang yang telah digunakan sebagai

uang. Seperti hewan ternak, sayur mayur, mineral dan

lainnya. Pengguaan uang barang ini dimahsudkan sebagai

53

standar nilai dalam pertukaran. Misalnya, satu karung

beras bernilai 2 okor kambing, satu tandan pisang

bernilai seekor kambing atau 20 ekor kambing sama

dengan selembar kulit harimau.

1. Uang logam, yaitu uang yang terbuat dari

logam, yang dicipmakan sebagai pengganti

uang barang. Kelemahan uang barang, telah

mengilhami lahirnya uang logam sebagai alat

tukar. Hanya saja menurut Ala‟uddin, sebelum

uang logam emas dan perak digunakan oleh

masyarakat sebagai alat tukar, bahan yang

digunakan untuk membuat uang logam masih

beraneka ragam antara satu kelompok

mayarakat lainya, yaitu sebagian terbuat dari

tembaga, dan sebagian lainnya terbuat dari

timah, seng dan bahan lainya. Menurut Teuku

54

Ibrahim Alfian, sejarahwan senior UGM asal

aceh, uang logam emas juga pernah beredar di

Nusantara, yaitu uang logam emas yang

benama Dirham yang dikeluarkan oleh

Kerajaan Samudera Pasai, yang sekarang

terletak di Kabupaten Aceh Utara.

2. Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari

kertas,dicipmakan sebagai jawaban terhadap

perkembangan kegiatan ekonomi manusia

yang membutuhkan uang yang berfungsi tidak

hanya sekedar sebagai alat tukar, tapi juga

lebih praktis dan mudah dibawah kemana-

mana.

Taqqiyuddin Nabhani membaginuang kertas

menjadi tiga jenis :

55

a. Uang kertas substitusi, yaitu uang kertas yang

mencerminkan kadar jumlah emas dan perak

dalam bentuk uang atau batangan, yang

disimpan ditempat tertentu, yang memiliki

nilai logam sama dengan nilai nominal yang

dimiliki oleh uang kertas tersebut, dan bisa

ditukarkan sesuai dengan permintaan.

b. Uang kertas yang dijamin (Representative

Money), yaitu uang kertas yang disepakati oleh

penandatangannya untuk membayar mata uang

logam tetentu kepada pembawanya. Sementara

nilai tukar (Exchange Value) nya sangat

tergantung kapada terjaganya kredibilitas dan

kemampuan penandatangan untuk memenuhi

janjinya.

56

c. Uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan

logam murni (Unconvertible Paper Money),

yang juga disebut dengan Flat Money. Uang

tersebut juga disebut dengan uang kertas

(Paper Money).

Jika ditinjau dari pembuatannya, maka jenis uang

dibagi menjadi dua :

a. Uang logam (Metallic Money), yaitu uang

yang terbuat dari logam.

b. Uang kertas (Paper Money), yaitu uang yang

terbuat dari kertas.

Sulit memang untuk melihat awal mula

digunakannya uang dan kapan terjadinya perubahan dari

satu macam uang kepada bentuk uang lainnya. Kesulitan

yang dihadapi oleh manusia, seirng dengan laju

perkembangan ekonomi, telah membawa manusia kepada

57

konsep uang, yang dimulai dengan mengenal uang

barang (Commodity Maoney) yang kemudian membuka

jalan timbulnaya uang logam (Metallic Money), dan

selanjutnya membuka jalan kepada uang kertas (Paper

Money).

Menurut sejarah lahirnya, uang bertujuan untuk

mengatasi kesulitan pertukaran dengan sistem barter

(barang dengan barang). Oleh sebab itu fungsi uang

dalam kegiatan perekonomian dibedakan menjadi dua

fungsi yaitu:

a. Uang sebagai alat tukar menukar (Medium Of

Change). Dengan adanya uang, maka peoses

tukar menukar (perdagangan) lebih mudah,

cepat dan lancar. Disamping itu uang juga

memberikan kemudahan kepada kita untuk

58

menukarkannya dengan barang apapun yang

kita kehendaki sesuai dengan kebutuhan kita.

b. Uang sebagai stuan hitung/nilai (Unit Of

Account). Sebagai satuan hitung artiya, uang

berfungsi sebagai standar satuan ukuran yang

menentukan besarnya nilai (harga) berbagai

jenis barang.

Bila dicermati, fungsi uang dalam sistem ekonomi

islam, seperti dipaparkan diatas, sebenarnya tidak jauh

berbeda dengan fungsi uang dalam sistem ekonomi

konvensional, uang selain berfungsi sebagi alat tukar dan

stuan hitung/nilai, juga berfungsi sebagi penimbun

kekayaan/penyimpan nilai (Store Of Valeu). Menurut

Adiwarman A. Karim, seorang pengamat dan tokoh

ekonomi islam, teori ekonomi konvensional yang

memasukkan satu fungsi dari uang sebagai Store Of

59

Value dimana termasuk juga adanya motif “Money

Demand For Specilation” yaitu uang yang dispekulasi,

diharamkan oleh islam, kare Islam memandang uang

hanyalah sebagai alat transaksi semata dan menjaga

kebutuhan manusia. Hal serupa juga ditegaskan oleh

Syaf‟i Antonio, ekonomi Muslim Indonesia terkemuka,

yang menyamakan bahwa uang pada hakekatnya adalah

milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita

dan masyarakat. Oleh karenanya praktek menimbun

uang, terlebih untuk spekulasi tidak diperkanankan

karena mengurangi uang yang beredar.

Dalam pandangan Islam, uang adalah Flow

Concept, atau dengan kata lain jika uang diinvestasikan

dalam produksi, maka baru kita akan mendapatkan lebih

banyak uang, karenanya uang harus selalu berputar

60

dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi

pendapatan masyarakat dan akan semakin baik

perekonomian.

Sebagai sebuah sistem nilai yang humanis, Islam

dengan tegas melarang menimbun uang, terlebih untuk

spekulasi tanpa ada solusi, karena hal itu hanya akan

menyengsarakan banyak orang, terutama orang-orang

kecil yang tidak punya modal, yang lemah secara

ekonomis.

Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian untuk

memutar dan membuat produktif hartanya, Islam

menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau

mudharabah, yaitu berbisnis dengan cara bagi hasil. Bagi

yang tidak ingin mengambil risiko yang diakibatkan oleh

praktek musyarakah atau mudharabah, Islam

menganjurkan untuk melakukan qardh, yakni

61

meminjamkan uang tanpa meminta laba atau

kelebihannya, karena hal itu adalah riba yang

diharamkan. Bagi yang memiliki uang yang berlebihan,

Islam menganjurkan untuk menyedekahkan atau

mewakafkan, tanpa mengharapkan kelebihannya uang

tersebut, dan semata-mata sekedar mengarap balasan dari

Allah SWT.

Bebagai macam pendapat mengenai wakaf uang

diantaranya adalah, bahwa jumhur ulama (Malikiyah,

Syafiiyah dan Hanabilah) selain Hanafiyah membolehkan

wakaf uang dan menjawab alasan Hanafiyah yang

menyamakan bahwa dalam wakaf uang telah hilang

makna waqaf yaitu ( Menahan Asalnya” yang“ ( الحبس

memiliki makna berkesinambuangan sebagaimana hadits

Umar dan Abi Tholha. Dijawab oleh jumhur ulama

bahwa wakaf uang tidak menghilangkan makan الحبس

62

menahan dengan ungkapan mereka bahwa dalam setiap

obyek yang ditahan tentu ada batasannya, jika obyek

yang ditanah itu memiliki kelestarian yang

berkesinambungan kata itulah batasannya, seperti tanah

misalnya, tapi jika yang diatahan itu obyek yang dalam

kurun waktu akan punah, kata saat kepunahan itulah

batasannya, Dan ulama Malikiyyah manyamakan

bolehnya wakaf uang sebagaimana yang diungkap oleh

Ibn Rusd Al Jadd dalam Muqaddimah-Nya.

Apa yang diuraikan oleh Imam Bukhori didalam

Shahihnya meriwayatkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri

mengenai orang yang memberikan sribu dinar untuk fi

sabilillah yang ia berikan kepada anak laki-lakinya yang

menjadi pedagang yang berdagang dengan modal uang

tersebut serta menjadikan keuntungannya sebagai

sedekah untuk orang-orang miskin dan kaum kerabat

63

(Ibnu Hajar Al-„Asqallani, Fath Al-Bari‟ala Shalih Al-

Bukhari).

Dengan alasan diatas, maka kebanyakan ulama

membolehkan wakaf uang dan Madzhab inilah yang

dijadikan landasan oleh ulama kontemporer dan dalam

hal itu pula yang dijadikan landasan oleh Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan fatwanya

yang membolehkan wakaf uang.

Pada umumnya ulama-ulama berpendapat, uang

dapat diwakafkan asalkan uang itu diinvestasikan dalam

usaha bagi hasil mudharabah. Keuntungannya disalurkan

sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang

diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada

pemerima wakaf (Mauquf Alaih) adalah hasil

pengembangan wakaf uang itu.

64

Wakaf uang sudah dipraktekkan dibeberapa negara,

seperti Turki, Kuwait Banglades, dan lain-lain. Di

Banglades wakaf uang ini dikelola oleh Bank, yaitu

Social Investment Bank Ltd (SIBL). Ulama dan ilmuwan

berpengaruh Prof. Dr. MA Mannan bahkan telah

meluncurkan sertifikat wakaf tunai (Cah-Waqf

Sertificate) beberapa tahun yang lalu.

Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam

berbagai jenis investasi, misalnya:

a. Investasi jangka pendek yaitu dalam bentuk

mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai

pengalaman dalam bentuk kerja sama dengan

pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro,

seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil

dan Mikro) dari Bank Indonesia(BI).

65

b. Investasi jangka menengah, yaitu

industri/usaha kecil. Dalam hal ini Bank di

Indonesia telah terbiasa dengan adanya

beberapa skim kredit program KKPA, KKOP

dan KUK (sesuai ketentuan BI).

c. Investasi jangka panjang, yaitu untuk industri

manufaktur, dan industri lainnya. Bank

mempunyai pengalaman dalam melakukan

investasi jangka panjang seperti investasi

pabrik dan perkebunan.Bank pun mempunyai

kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan

bank lain untuk melakukan investasi besar.

Dalam menginvestasikan dana wakaf, hendaknya

dipertimbangkan keamanan investasi dan provitabilitas

usaha. Karena tanpa mempertimbangkan keamanan

investasi dan provitabilitas usaha, dikhawatirkan dana

66

wakaf tidak produktif atau bahkan mengalami

penyusutan. Krena itu, sebelum melakukan investasi

dana wakaf, hendaknya dilakukan beberapa hal sebagai

berikut :

a. Analisa sektor investasi yang belum jenuh,

melakukan “Spreding Risk” dan “Risk

Management” terhadap investasi yang akan

dilakukan.

b. Market Survey untuk memastikan jaminan

pasar output/produk investasi.

c. Analisa kelayakan investasi

d. Analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk

mengelola investasi

e. Monitoring terhadap proses realisasi investasi

f. Monitoring terhadap tingkat provitabilitas

investasi

67

Sertifikat Wakaf Tunai, merupakan sebuah inovasi

instrumen finansial (Financial Instrument), keuangan

sosial dan Perbankan Sosial (Social Finance And

Voluantary Sector Banking) yang pertama kalinya dalam

sejarah. Pada umumnya wakaf selama ini dikenal terkait

dengan sumbangan berupa aset tetap (Property Of

Permanent) oleh seorang muslim denngan tujuan murni

ketaqwaan. Namum belakangan wakaf tunai mendapat

perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang

panjang dalam sejarah Islam. Sedang wakaf tunai sebagai

instrumen keuangan sungguh merupakan suatu produk

baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf

tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengasaan

barang privat (private good) dan barang sosial (social

good), karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang

unik bagi penciptaan investasi dibanding keagamaan,

68

pendidikan, pelayanan sosial. Tabuungan dari warga

yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui

penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan

yang diperoleh dari pengelola wakaf tunai dapat

dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk

pemeliharaan harta-harta wakaf.

Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapat

dijabarkan kedalam beberapa hal sebagai berukut :

a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan

yang sesuai dengan tuntunan syariah. Sedang

bank yang bertindak sebagai nadzir harus

mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.

b. Wakif memiliki kebebasan memilih, untuk

tujuan apa dana hibah yang ia berikan.

69

c. Wakaf tunai dilakuakan dengan tanpa batas

waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan

nama yang ditentukan oleh wakif.

d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan

dengan tingkat (Rate) tertinggi yang

ditawarkan bank dari waktu ke waktu.

e. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya

keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk

tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.

Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan

akan sangat otomatis ditambahakan pada

wakaf dan profit yang diperoleh akan

bertambah terus.

f. Wakif dapat meminta bank untuk

mempergunakan keseluruhan profit untuk

tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

70

g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk

sekali saja, atau ia dapat juga menyamakan

akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara

melakukan deposit pertama kalinya sebesar

(ditentukan kemudian). Deposit-deposit

berikutnya juga dapat dilakukan dengan

pecahan masing-masing atau kelipatannya.

h. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk

merealisasikan wakaf tunai pada jumlah

tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif

pada pengelola harta wakaf.

i. Setiap setoran tunai harus diberikan tanda

terima dan setelah jumlah wakaf tersebut

mencapai jumlah yang ditentukan, barulah

diterbitkan Sertifkat Wakaf Tunai.

71

j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah

tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan

dapat berubah.

Kegiatan investasi sosial yang berupa wakaf tunai

ini akan dapat mencipmakan landasan bagi

terselenggaranya pemupukan modal sosial secara

permanen dan dapat dimanfaatkan untuk membantu

terlaksannya kredit program yang akan memperkokoh

bagi terciptanya landasan moral dan sosila bagi

tericptanya kesejahteraan masyarakat. Seseorangn dapat

membeli sertifkat wakaf tuani untuk diri sendiri, orang

tua, ahli waris, suami/istri, tetangga, saudara kandung,

peningkatan standar hidup masyarakat yang berdomisili

di dserah kumuh, membantu pendidikan anak

yatim/piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan

modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus,

72

akademi dan universitas, mendanai riset, membantu

padidikan peperawatan, riset penyakit tertentu dan

membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan

bank daerah, membantu progaran riset, pengembangan,

dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu,

menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim,

membantu proyek-proyek untuk mencipmakan lapangan

kerja dalam rangka menghapus kemiskinan dan hal-hal

yang diperbolehkan syariah.

Potensi wakaf uang yang tidak memerlukan banyak

itu juga bisa dilihat dari pendapat mantan menteri agama,

Said Agil Al-Munawwar, menurutnya berdasarkan data

BPS tahun 2001 bahwa jumlah KK (kepala keluarga) di

Indonesia yang sejahtera yang pendapatannya bernilai 10

juta sampai satu milyar tersebut misalnya melakukan

wakaf uang sebesar 2,5 % atau lebih dari pendapatan itu,

73

kata petensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai Rp

7,5 trilyun pertahun.

Selain itu, penelitian Zaim Saidi memperlihatkan

bahwa kebiasaan memberi masyarakat Indonesia lebih

tinggi dibanding Thailand, Filipina, Amerika Serikat,

Jerman dan Prancis tetapi nilai nominalny dibawah

Thailand dan Filipina. Kendati begitu, menurutnya juga,

diperkirakan total ZIS yang bisa dibayarkan masyarakat

Indonesia pertahunnya sekitar 4-5 trilyun dan mampu

dimobilisasi baru sekitar 1 trilyun.

Asumsi potensi yang sama dikemukakan oleh

Mustafa E. Nasution, menurutnya jumlah muslim kelas

menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-

rata penghasilan perbulan Rp 500.000 hingga 10 juta.

Jika mereka melakukan wakaf tunai anatara 5000-

100.000 perbulanya, kata diperkirakan potensi wakaf

74

tunai bisa mencapai 3 trilyun pertahunnya. Lebih dari itu,

potensi wakaf pun akan bertambah jika didayagunakan

sumber wakafnnyang berasal dari pemerintah atau negara

dan hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 49 UU

Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebut bahwa salah

sumber wakaf adalah tanah negara.

Khusus mengenai potensi wakaf, terutama wakaf

tunai, dari perusahaan, bisa dilihat laporan penelitian

PIRAC terhadap 226 perusahaan bahwa secara umum

rata-rata jumlah sumbangan perusahaan, nasional

maupun multi nasional adalah 60 juta rupiah. Bahkan

untuk perusahaan multi nasioanal, rata-rata

sunbangannya mencapai 236 juta pertahun. Kecuali itu

berdasarkan analisis tersebut liputan media, sebagian

besar kegiatan kedermawanan perusahaan itu berada di

Jakarta. Meskipun demikian, tidak secara otomatis

75

membuat alokasi dana sumbangan di Jakarta paling

besar. Alokasi dana sumbangan perusahaan yang terbesar

justru berada di luar jawa, yaitu 38,8 milyar dan

alokasins umbangan di Jakarta hanya 23,1 milyar.

2. Logam Mulia

Emas atau perak dan juga diwakafkan untuk

kepentingan umat. Semua barang berharga tersebut bisa

saja digunakan.

3. Surat Berharga

Wakaf tunai juga bisa dilakukan dengan sirat-surat

berharga seperti surat obligasi dan lain sebagainya.

4. Kendaraan

Kendaraan yang merupakan alat transportasi juga

bisa dijadikan harta wakaf. Kendaaraan tersebut selain

bisa langsung digunakan sebagai alat transportasi untuk

76

kepentingan umum, atau nanti desewakan lalu hasil dari

penyewaan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan

umat.

5. Hak atas Kekayaan Intelektual

Setiap hasil penemuan dapat didaftarkan untuk

menjadi milik seseorang sebagai haknya sendiri. Jadi

setiap orang yang ingin menggunakan hasil karya

tersebut harus membayar atau mendapat izin dari pemilik

hak atas kekayaan intelektual. Sebagai milik pribadi hak

atas kekayaan intelektual tersebut diwakafkan untuk

kepentinngan umat.

Sebut saja sebagai ilustrasi seseorang yang telah

menghasilkan karya dalam bidang penemuan alat

tertentu. Kalau penemuan tersebut sudah didaftarkan ke

departemen kehakiman dan diurus hak patennya, kata

77

alat tersebut menjadi haknya sendiri, setiap orang yang

mau menggunakan penemuan tersebut harus mendapat

izin darinya dengan pembayaran-pembayaran sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau orang itu ingin mewakafkan haknya kepada

kepentingan umat, hal tersbut bisa dilakukan. Dan

nantinya hak tersebut akan pindah ke tangan nadzir

wakaf untuk memberikan izin dan mengambil sewa dari

hak ats kekayaan intelektual itu.

6. Hak Sewa

Hak sewa juga bisa dijadikan harta benda wakaf.

Hak sewa tersebut tentu akan diambil hasilnya dan

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan

masyarakat.

78

Dari berbagai uraian mengenai harta benda wakaaf

yang telah diuraikan diatas, nampak bahwa harta wakaf

semakin berkembang sesuai dengan perkembangan dan

tuntunan perubahan. Kalau dulu harta benda wakaf lebih

banyak berupa tanah, tetapi sekarang sudah termasuk

harta benda tunai.

Sesuai dengan perkembangan harta benda wakaf

tersebut, tentu saja diperlukan nadzir yang profesional

sehingga harta benda wakaf yang semakin berkembang

juga dapat digunakan tidak hanya untuk kepentingan-

kepentingan ibadah saja, tetapi sekaligus juga benar-

benar dirasakan menfaatnya oleh masyrakat luas,

terutama mereka-mereka yang tidak mampu dan berhak

mendapat perhatian.

79

80

LATAR BELAKANG TABUNG WAKAF

INDONESIA

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi

yang dilakukan secara terus-menerus, menuntut kita

untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorongnya

lebih cepat. Dan alternatif solusi itu adalah mobilisasi

dan optimalisasi peran wakaf secara efektif dan

profesional.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga

amil zakat, terlebih setelah lahirnya undang-undang

tentang zakat, dan undang-undang tentang wakaf,

membuktikan bahwa peran dan potensi umat dalam

pembangunan sangatlah potensial. Demikian pula dengan

keberadaan lembaga wakaf.

Oleh karenanya secara pasti dibutuhkan peran

nadzir wakaf (pengelola wakaf) yang amanah dan

81

profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan

pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat

ini, kebutuhan akan adanya nadzir wakaf masih belum

mendapatkan perhatian utama dari umat.

Berdasarkan kondisi diatas, kata Dompet Dhuafa

tergerak untuk mengambil inisiatif membentuk Institusi

Tabung Wakaf Indonesia yang berfungsi selaku

pangelola wakaf (nadzir wakaf) khususnya wakaf uang

tunai, sekaligus mengalokasikannya secara tepat dengan

profesionalitas dan amanah, tentu dengan tuntunan Al-

Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW, serta pertimbangan

kebutuhan umat pada umumnya.

BENTUK DAN BADAN HUKUM TABUNG

WAKAF INDONESIA

Sesuai dengan undang-undang nomor 41/2004,

tabung wakaf Indonesia (adalah nadzir wakaf) berbentuk

82

badan hukum, dan karenanya, persyaratanya yang Insya

Allah akan dipenuhi adalah :

1. Pengurus Badan Hukum Tabung Wakaf

Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai

Nadzir perseorangan sebagaimana dimahsud

pada pasal 9, ayat (1) Undang-Undang Wakaf

No. 41/2004, dan

2. Badan Hukum ini adalah Badan Hukum

Indonesia yang dibentuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan

3. Badan hukum ini bergerak dibidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan atau

keagamaan Islam.

4. Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan

unit atau badan otonom dari dan dengan

83

landasan Badan Hukum Dompet Dhuafa

Republika, sebagai sebuah badan hukum

yayasan yang telah kredibel dan memenuhi

persyaratan sebagai Nadzir Wakaf

sebagaimana dimahsud Undang-Undang

Wakaf tersebut.

VISI DAN MISI

1. Visi

Membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan

pembangkit ekonomi ummat.

2. Misi

Mendorong pertunbuhan ekonomi serta

optimalisasi peran wakaf dalam setor sosial dan ekonomi

produktif.

84

3. Tujuan

Mewujudkan sebuah lembaga Nadzir Wakaf

dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat

melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta

benda dan dana wakaf guna memenuhi tutunan

kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong

pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

4. Sasaran

Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki

kemampuan berwakaf dan masyrakat yang menjadi

sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf

Indonesia.

5. Target

a. Tersedianya sumber daya manusia calon

pengelola Tabung Wakaf Indonesia diberbagai

85

fungsi dan tingkatan manajemen serta staf,

dengan kulifikasi profesional, amanah dan

kafa‟ah.

b. Tabung Wakaf Indonesia menjadi pilot proyek

awal bank wakaf di Indonesia.

c. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat,

khususnya pengguna jasa lembaga keuangan

syariah dan masyarakat calon wakif lainnya

yang ingin berwakaf secara mudah, dan tepat

sasaran dengan niat wakifnya.

d. Pemberdayan dana wakaf untuk fasilitas dosial

masyarakat dan investasi pada sektor ekonomi

produktif yangbberasaskan syariat.

e. Menyalurkan benefit investasi untuk

kemaslahatan ummat.

86

6. Pemetik Manfaat

a. Pemetik manfaat lansung

i) Wakif (orang berwakaf), yaitu kemudahan

untuk melaksanakan Shodaqoh Jariyah

Wakaf.

ii) Ma‟uquf alaih (masyarakat pemerima

wakaf), yaitu pemanfaatan dana wakaf

untuk meningkatkan daya dan kualitas

hidup, khususnya bagi masyarakat kecil

(dhuafa).

b. Pemetik manfaat tidak langsung

Adalah mitra usaha Nadzir Wakaf yang

melakukan kerja sama dengan Nadzir Wakaf

melalui Tabung Wakaf Indonesia.

87

7. Kegiatan Operasional

Kegiatan utama Tabung Wakaf Indonesia adalah

menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak

bergerak maupun benda bergerak dan melakukan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang

telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat.

a. Penghimpunan harta benda wakaf,

Kegiatan ini dilakukan oleh tabung wakaf

indonesia dari para wakif yang

mempercayakan harta bendanya untuk

diwakafkan dengan menunjuk tabung wakaf

indonesia selaku nadzirnya. Harta benda yang

dimahsud adalah sebagai berikut :

i) Harta benda wakaf berupa barang tidak

bergerak, meliputi :

88

1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku baik yang sudah maupun

yangbbelum terdaftar.

2) Bangunan atau bagian bangunan yang

berdiri diatas sebagaimana dimahsud

pada angka 1.

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan

dengan tanah

4) Haka tas satuan rumah susun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan

ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undanagn yang berlaku.

89

b. Harta benda wakaf berupa benda bergerak,

meliputi :

i) Uang

ii) Logam mulia

iii) Surat berharga

iv) Kendaraan

v) Hak atas kekayaan intelektual

vi) Hak sewa, dan

vii) Benda bergerak lain sesuai dengan

ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk wakaf uang tunai, Tabung Wakaf

Indonesia akan melakukan kegiatan penghimpunan yang

dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan

syariah lainnya baik langsung maupun tidak kedalam

kegiatan operasional lembaga keuangan/perbankan

90

syariah dengan mengeluarkan produk bersama antara

Tabung Wakaf Indinesia dan lembaga

keuangan/perbankan syariah tertentu dalam bentuk

simpanan dana wakaf masyarakat pada

lembaga/perbankan syariah tersebut. Misalnya, produk

wakaf investasi Reksa Dana Syariah Dompet Dhuafa

BTS Syariah, Baitul Mal Wa Tanwil, dan lain-lain.

8. Pengelolaan dan Pengembangan Harta

Benda Wakaf

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nadzir,

Tabung Wakaf Indonesia harus melakukan pengelolaan

dan pengembangan atas harta benda wakaf yang

dihimpunya sesuai dengan tujuan,fungsi, dan

peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam,

dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan dua

pendekatan, yaitu:

91

a. Pendekatan produktif,

Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan

mengelola harta wakaf untun hal-hal yang

sifatnya produktif dan menghasilkan

keuntungan. Lalu keuntungan ini akan

dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyrakat

banyak dengan tetap mempertahankan nilai

pokok dari harta wakaf yang bersangkutan.

Contoh : Tabung Wakaf Indonesia

mengalokasikan dana wakafnya untuk

investasi pendirian rumah sakit yang

komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut,

keuntungannya dapat digunakan untuk

membiayai rumah sakit yang gratis.

b. Pendekatan non produktif,

92

Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan

mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang

sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non

produktif). Manfaaat yang ditimbulkan dari

harta benda wakaf yang bersangkutan adalah

karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh

masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf.

Contoh: Tabung Wakaf Indonesia

mengalokasikan dana wakafnya untuk

investasi pendirian sebuah rumah sakit Cuma-

Cuma alias gratis, ini berarti tidak ada

pemasukan sama sekali dan demikian biaya

operasionalnya rumah sakit Cuma-Cuma

tersebut harus dicairkan dari sumber lainnya.

93

9. Operasional Lain

Tabung Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja

sama sinergi dengan pihak lain atau investor dengan atau

tanpa kompensasi bagi hasil atas suatu keuntungan wakaf

uang yang diinvestasikan pada suatu proyek tetentu

dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada nilai-

nilai dan prinsip-prinsip syariahnya.

PROSPEKTIF MIKRO

1. Potensi pasar

Wakaf khususnya wakaf uang tunai, merupakan

sesuatu yang belum memasyarakat, sehungga diperlukan

upaya dan langka-langka sosialisasi, promosi, dan

mengkomunikasikan setiap program wakaf, baik

penghimpunan maupun alokasi program wakafnya secara

terus-menerus.

94

Dengan mendasarkan pada aspek moral dan

emosional dalam menganalisis kekuatan dan potensi

pasarnya, kata ditetapkan beberapa unsur atau komponen

sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut :

a. Moral dan Emosional Masyarakat,

Memprediksi potensi pasar dengan pendekatan

moral atau emosional bukanlah pekerjaan

mudah, Karena akan mengesampingkan hal-

hal yang sifatnya rasional. Meskipun demikian,

melalui pendekatan yang berbeda dengan

lembaga keuangan syariah, dimana Tabung

Wakaf Indonesia yang lebih berbasis pada

akad muamalat, masih memiliki “potential

market” tersendiri yang dapat diharapkan,

walaupum “social empowerment

95

approach”nya lebih dominan sebagaimana

zakat dan infaq.

Didukung lokasi kantor yang strategis di

Jakarta, sekaligus sebagai salah satu kota

sasaran utama dengan segudang segudang

potensi yang dimilikinya, Kata sesungguhnya

tabung wakaf Indonesia memiliki prospek dan

potensi yang besar.

b. Kredibilitas Dompet Dhuafa,

Dompet Dhuafa sebagai lembaga sosial

keagamaaan pertama di Indonesia dengan

berbagai program pemberdayaan yang telah,

sedang dan akan di lakukannya, telah memiliki

database donatur (muzakki dan, atau wakif)

yang siap untuk melakukan jalinan kerja

sinergis memberdayakan potensi ummat.

96

c. Kekuatan Prorgam Wakaf

Berdasarkan pengalaman Dompet Dhuafa

dalam kegiatan-kegiatan program

pemberdayaan. Maka Tabung Wakaf Indonesia

dalam merealisasikan programnya akan

menggunkan pendekatan yang bersifat “by

project” yang dilakukan di daerah-daerah

secara insidentil yang dapat dirasakan oleh

masyarakat dimana proyek bersangkutan

dilaksanakan.

2. Aspek Organisasi Dan Manajemen

Aspek organisasi didesain dengan memperhatiakn

dan sesuai dengan visi dan misi Tabung Wakaf Indonesia

yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan

masyarakat umum (lihat susunan Organisasi Tabung

97

Wakaf Indonesia). Kekuatan Tabung Wakaf Indonesia

dari segi organisasi dan manajemen, diharapkan muncul

dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang

amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang

dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

3. Aspek Operasional Tabung Wakaf

Indonesia

Kegiatan Tabung Wakaf Indonesia senantiasa

memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih

sesuai syariah Islam, dan haruslah sudah memperoleh

rekomendasi fatwa dari Dewan Syariah. Prinsip dasar

oprasional dimahsud adalah:

a. Seluruh harta benda wakaf, termasuk wakaf

uang tunainya harus diterima sebagai

sungangan dari wakif dengan status wakaf

98

sesuai dengan syariah, dengan Tabung Wakaf

Indonesia pengelolaannya atas nama wakif.

b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu,

dan rekeningnya harus terbuka dengan nama

yang ditentukan oleh wakif.

c. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-

tujuan sebagainama tercantum dalam program

yang ditawarkan Tabung Wakaf Indonesia

yang diperkennkan oleh Syariah.

d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan

dengan tingkat keuntungan tertinggi yang

ditawarkan.

e. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya

keuntungannya saja yang akan dibelanjakan

untuk tujuan-tujuan yang telah ditatapkan oleh

wakif. Bagian keuntungan yang tidak

99

dibelanjakan akan secara otomatis

ditambahkan pada wakaf dan profit yang

diperoleh akan bertambah terus.

f. Wakif dapat meminta Tabung Wakaf

Indonesia mempergunakan keseluruhan

kauntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah

ditentukan.

g. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk

sekali saja, atau ia dapat juga menyamaka akan

memberikan sejumlah wakaf dengan cara

melakukan deposit atau setoran baik untuk

pertama kalinya, dan/atau selanjutnya dalam

jumlah yang disepakati oleh wakif.

h. Wakif dapat juga meminta kepada Tabung

Wakaf Indonesia untuk mereliasasikan wakaf

tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan

100

dari rekening wakif di bank lain pada Tabung

Wakaf Indonesia.

i. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan

tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut

mencapai jumlah yan ditentukan, barulah

diterbitkan sertifikat.

4. Aspek Sosial Keagamaan Dan

Pemberdayaan

Berdasarkan uraian diatas, khususnya dari aspek

kegiatan opersionalnya, kata kehadiran Tabung Wakaf

Indonesia dapat lebih mendorong program-program

sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam

berbagai bidang.

Secara kuantitatif, sesuai dengan adanya proyek-

proyek dilaksanakan menunjukkan peran Tabung Wakaf

Indonesia, sehingga memberikan dampak sosial dan

101

pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu

pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Kondisi ini akan dapat terus meningkat dan

berkembang seiring dengan peningkatan dan

pengembangan serta peran Tabung Wakaf Indonesia

sebagai Nadzir Wakaf Nasional yang mampu memikul

beban dan amanah serta tanggung jawab sebagaimana

diamanatkan oleh para wakifnya.

Bagi wakif, dengan mempercayakan Tabung

Wakaf Indonesia sebagi nadzirnya, sekaligus ia

mendapatkan 4 (empat) investasi berupa :

a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi

b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga

(dunia dan akhirat)

c. Pembangunan sosial

102

d. Membangun masyarakat sejahtera, jaminan

sosial bagi si miskin dan jaminan kamanan

sosila bagi si kaya.

PROFIL WAKAF: PESANTREN

RUDHATUL HASANAH BANDUNG

Sejarah Singkat Berdirinya

Pada tanggal 18 Oktober 1982 bertepatan dengan 1

Muharram 1403 diadakan pengajian pertama di rumah

Ust. Usman Husni di dalam Komplek Pesantren yang

dihadiri oleh anggota pengajian dari bapak-bapak dan

ibu-ibu anggota tafsir beserta seluruh anak-anak yang

menjadi santri Pesantren. Disaat itu diikrarkanlah

berdirinya Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, dengan

jumlah santri sebanyak 16 orang (Assabiqul Awwalun).

Adapun para pendiri pesantren Ar-Raudhatul

Hasanah : H. Hasan Tarigan (Alm), H.M. Arsyad Tarigan

103

(Alm). Drs. Usman Husni, Dr.H.M. Mochtar Tarigan

(Alm), H. Abdul Muthalib Sembiring, S.H.,Drs.

H.M.Ardyan Tarigan. Drs. H.M. Ilyas Tarigan, H.

Goman Rusydi Pinem, Ir. H. Musa Sembiring (Alm), Dr.

H. Hilaluddin Sembiring, H. Panji Bahrun Tarigan

(Alm), Prof. Dr. Mundiyah Mochtar, Dr. H. Ja‟far

Tarigan, Ir. H. Sehat Keloko, H. Raja Syaf Tarigan, Dr.

H. M. Nurdin Ginting, Dr. H.Benyamin Tarigan dan Drs.

H. Syaad Sfifuddin Sembiring, M.Ec.

Meskipun dalam jumlah santri/wati yang masih

terbatas dan belum ada yang menetap di pesantren namun

kegiatan belajar mengajar terus meningkat. Karena

sarana belum cukup kata santri/wati menetap (mukim) di

rumah keluarga Paya Bandung.

104

Badan Wakaf

Setelah diikrarkan berdirinya pesantren pada tahun

1982, kegiatan dakwa ke tanah karo setiap minggu dan

pendirian sujumlah masjid tetap dijalankan dengan baik.

Dengan bantuan finansial dari Atase Agama Saudi

Arabia, Lembaga Wakaf Pesantren Ar-Raudhatul

Hasanah telah membangaun sejumlah Masjid di Desa

Junar, Mbetong, Gunung Lau Kapor, Kidupen, Kuta

Bangun, Kuta Mbelin, Mbal-Mbal Petarum, Lau

Penghulu dan Kampung Merdeka, sehingga Pesantren

Ar-Raudhatul Hasanah semakin cepat dikenal orang.

Dengan demikian banyak orang tua yang

memasukkan putra-putrinya ke Pesantren. Tenaga

pengajar terus bertambah seiring dengan meningkatnya

jumlah santri. Peran Ust. Usman Husni cukup besar

dalam upaya mendapatkan bentuan tenaga guru dari

105

Alumni Pondok Pesantren Gontor, sehingga masalah

guru tudak pernah menjadi kendala yang berarti.

Berhubung banyaknya permasalahan yang terus

berkembang di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dan

untuk mengantisipasi perkembangan zaman, kata H.A.

Muthalib Sembiring,S.H Diberi tugas untuk membuat

suatu konsep badan hukum pesantren. Pada akhirnya,

disepakati nama dan bentuk badan hukum pesantren ini

dengan nama Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudhatul

Hasanah yang disktekan pada tahun 1986 dengan Notaris

Djaidir,S.H. No. 29.

Badan Wakaf Pesantren Raudhatul Hasanah tentu

mempunyai visi, misi dan program kerja. Program kerja

yang telah terlaksana adalah bidang pendidikan yaitu

dengan mendirikan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah.

Dalam bidang dakwa terus dikembangkan dengan

106

melakukan kegiata dakwa ke tanah Karo, Deli Serdang,

Dairi dan Langkat di Sumatera Utara.

Visa dan Misi Badan Wakaf Raudhatul

Hasanah

Visi Badan Wakaf

Meningkatkan aqidah dan mengharapkan Roddha

Allah SWT segala aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara serta berkemampuan

memelihara dan menyuburkan khasanah wakaf

berlandaskan Al-Qur‟an dan Sunnah dalam Jama‟ah Ahli

Sunnah Wal Jama‟ah.

Misi Badan Wakaf

Membina sumber daya insani muslim yang

beristiqamah guna mencapai derajat muttaqin dengan

belajar yang berstruktur dan yang tidak berstruktur.

107

Meningkatkan gerakan infaq, zakat dan sedekah sebagai

modal meningkamakan khasanah wakaf serta sumber

daya insani muslim tersebut.

Program-Program

Guna mencapai cita-cita yang digambarkan

didalam visi dan misi diatas, perlu direncanakan program

yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan yakni

program jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang.

1. Program Jangka Pendek

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

keberadaa dan mekanisme kerja badan

wakaf.

b. Meningkatkan kegiatan gerakan amal

saleh dalam berinfaq,zakat dan sedekah.

108

c. Menyiapkan dan mengumpulkan dana

dan pemikiran guna mendirikan

lembega-lembaga lain dinataranya :

Perguruan Tinggi Islam, Lembaga

Dakwa, Lembaga Pelatihan, Lembaga

Majelis Taklim dan Lembaga Ekonomi.

d. Membebani dan meningkatkan

efisiensi/efektifitas manajemen

Organisasi Pesentren Ar-Rudhatul

Hasanah.

e. Meningkatkan pembangunan sarana dan

prasarana Pesantren Ar-Rudhaatul

Hasanah.

f. Meningkatkan kesejahteraan para

pendidik dan santri/wati

109

g. Menertibkan personil serta administrasi

badan wakaf dan benda wakaf.

h. Meningkatkan dan menjalin hubungan

dalam dan luar negeri.

2. Program Jangka Menengah

a. Membentuk lembaga-lembaga yang

dibutuhkan

b. Meningkatkan kegiatan gerakan amal

seleh dalam berinfak, zakat dan sedekah.

c. Mengusahakan berdirinya pesanatren

unggulan

d. Membentuk dan mendirikan Perguruan

Tinggi yang dapat menghasilkan

sarjana/cendikiawan muslim yang

muttaqin.

110

e. Mengusahakan penampungan tempat

pengabdian alumni pesantren Ar-

Raudhatul Hasanah dan Perguruan

Tinggi lainnya.

3. Program Jangka Panjang

a. Mengusahakan pemekaran pembentukan

lembaga-lembaga

b. Meningkatkan kegiatan amal saleh dalam

berinfak, zakat dan sedekah.

c. Meningkatkan sistem administrasi dan

cara kerja berdasarkan kebutuhan.

d. Mengembangkan dan memekarkan

Perguruan Tinggi Ar-Raudhatul

Hasanah.

111

Visi dan Misi Pesantren

a. Visi Pesantren

i) Semata-mata untuk Ibadah kepada Allah

SWT dan mengharap Ridhonya (tercermin

dalam sikap tawadhu, tunduk dan patuh

kepada Allah SWT, tanpa reserve).

ii) Mengimplementasikan fungsi khalifah

Allah di muka bumi (tercermin dalam

sikap proaktif, inovatif dan kratif).

b. Misi Pesantren

i) Misi umum

Mempersiapkan individu-individu yang

unggul dan berkualitas menuju

terbentuknya Khairul Ummah (ummat

terbaik) yang dikeluarkan untuk menusia.

ii) Misi khusus

112

Mempersiapkan keder-kader ulama dan

pemimpin ummat (Mundrizul Qoum) yang

muttafaqih fid dien bain sebagai

ilmuan/akademis maupun sebagai praktisi,

yang mau dan mampu untuk

melaksanakan : Dakwa Hal Khair, „Amar

Ma‟ruf Nahi Munkar Dan Indzarul Qoum.

Panca Jangka / Program Pesantren

Kerangaka program pesantren Ar-Raudhatul

Hasanah secara garis besarnya terangkum dalam panca

jangka program.

a. Pendidikan dan Pengajaran,

Yang dimaksud adalah uasaha pesantren secara

simultan dan berkesinambuanngan denga

penuh perhatian dan memusatkan sagala

113

kekuatan menuju kearah kesempurnaan

program pendidikan dan pengajaran.

b. Pembentukan Kader,

Demi kelangsungan Pesantren Ar-Raudhatul

Hasanah diupayakan regenerasi dan

pembentukan kader praktis pragmatis maupun

kader strategis idealis yang akan melanjutkan

estafet perjuangan didalamnya serta

memperjuangkan visi dan misinya, saat ini

pembentukan kader pesantren terbagi dalam

tiga kategori; kader mula, kader madya dan

kader pasca.

c. Pengembangan sumber daya manusia (SDM).

d. Pengembangan gedung dan sarana pendidikan.

e. Pembentukan Khizanatullah (Peluasan Wakaf

dan Penggalian Sumber Dana).

114

Karakteristik Pesantren Raudhatul Hasanah

Masing-masing institusi/lembaga pendidikan

apapun bentuk dan statusnya pasti mempunyai ciri khas,

karakteriatik dan keunggulan, sehingga menjadikannya

berbeda daari lembaga sejeninsnya. Adapun ciri khas dan

keunggulan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah yang

palling menonjol adalah kepemimpinan kolektif yang

dilandasi oleh panca jiwa pesantren: keikhlasan,

kedermawanan, berdikari, Ukhuwwa Islamiyah dan

kebebasan.

Panca jiwa tersebut menjadi spirit segala aktifitas,

perjuangan, dan pengeorbanan di pesantren yang

dilakuakan oleh seluruh komponen personelnya yang

terlibat langsung didalam pesantren, mulai dari Badan

Wakaf, Pimpinan, Mejelis Guru, Dewan Guru, seluruh

pengurus dan seluruh santri/wati.

115

Disamping itu, status pesantren bukan terbentuk

yayasan yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok

orang, namun sebagai wkaf yang berbadan hukkum.

Sehingga milik seluruh ummat Islam. Tanggung jawab

kesempurnaan dan kebaikan pesantren dan hanya ada

pada pengurus dan pengelolannya, namun seluruh ummat

iket memikul tanggung jawab dalam membesarkan,

melestarikan dan memejukannya.

Organisasi Pesantren Raudhatul Haasanah

Pengurus Pesantren Tarbiyah Islamiyah

Ar-Raudhatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara

berlandaskan Surat Keputusan Badan Wakaf Pesantren

Ar-Raudhatul Hasanah No. 02 Tahun 1999. Surat

Keputusan Pimpinan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah

116

No. 06 Tahun 1988 dan Anggaran Rumah Tangga

Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah.

1. Pengurus Pesantren,

Pimpinan Drs.H.M. Ardiyan Tarigan

Wakil Pimpinan

Bidang Pendidikan Drs.H.M. Ilyas Tarigan

Bidang Keuangan Drs.M. Amin Tarigan. Ak

Direktur Drs. Kaghfur Abdul Halim

Wakil Direktur

Drs. Syahid Marqum

Drs. Basrom Sudarmanto

Drs. Maghfur Abdul Halim

Drs. Rasyidin Bina

Majelis guru

Drs. Junaidi

Sultoni Trikusuma, S. Ag

Drs Sujiat Zubaidi Saleh

117

Drs. Rifat Husnul Ma‟afi

Sekretaris

Carles Ginting, B.Hsc

Widya Hayati Husnah

Koordinator Drs. Rifat Husnul Ma‟afi

Bidang Pendidikan Drs. Basron Sudarmanto

Bidang Pengasuhan Drs. Junaidi

Bidang Kesejahteraan

Drs. Rasyidin Bina

Sultoni Trikusuma, S.Ag

Bidang Litbang Drs. Sujiat Zubaidi Saleh

2. Struktur Organisasi Pesantren

Struktur Organisasi

Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah

Badan Wakaf

118

3. Saran dan fasilitas

Untuk kegiatan pendidikan, Pesantren

Ar-Raudhatul Hasanah menggunakan beberapa fasilitas

pendidikan:

a. Masjid dua tingkat

b. Asrama

c. Aula/Ruang Serba Guna

d. Poliklinik dilengkapi dengan Poli Gigi

e. Ruang Belajar

f. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi

g. Laboratorium Komputer

h. Perpustakaan

i. Kantor Pimpinan

j. Kantor Pusat Administrasi

k. Kantor Tata Usaha

l. Kantor Badan Wakaf

119

m. Guest House

n. Dapur dan Ruang Makan

o. Kantin Santri dan Cafe Tamu

p. Kamar Mandi

q. Toko Pelajar

r. Lapangan Bola Kaki

s. Lapangan Basket

t. Lapangan Badminton

u. Lapangan Tenis meja

v. Lapangan Takraw

w. Lapangan Voli

x. Taman Hasanah

y. Internet Centre (Raudhah Net)

z. Telepon Umum Cepat dan Praktis

120

121

122

BENTUK PENGELOLAAN WAKAF

(AMAL JARIYAH)

Benda wakaf yang diharapkan dapat memberikan

manfaat guna menopang kebajikan bersifat materi, juga

diharapkan kekal secara zat dan tidak berkurang fisiknya,

bahkan dimungkinkan bertambah. Prinsip wakaf yang

berupaya mengekaklkan bentuk fisik suatu benda, dapat

dipahami dengan pemahaman mendalam bahwa

perawatannya membutuhkan tangan amanah yang

profesional.

Amanah dan profesional adalah kelayakan

komilatif yang tidak bisa dipisahkan untuk mengemban

wakaf sebagai benda yang dapat menjamin ekonomi

ummat. Wakaf merupakan bahagian sedekah yang

diperintahkan Allah dan terkadang diistilahkan dengan

kata ifaq atau yang semakna.

123

Untuk mengelola benda wakaf yang diharapkan

mendatangkan kemanfaatan materi (finansial), ada

beberapa alternatif penawara konsep tentang bentuk dan

tehnisnya. Dan seperti dimaklumi bersama, wakaf harus

terus dijaga keutuhan fisik bendanya dan atau nilai benda

tersebut bila dirupakan uang. Yang jelas apapun benda

wakaf itu berwujud, maka wujud itu tuntut untuk tetap

dipertahankan eksistensi lainnya.

Menurut Ulama Hanabilah pergantian fungsi wakaf

bukanlah masalah, yang penting adalah bagaimana upaya

mensiasati pengembangan nilai manfaat berlebih.

Pandangan ini, secara gambkang menekankan aspek

produktif benda-benda wakaf.

Pandangan kelompok hanabilah lebih berpihak

pada tehnik pengembangan progresif dan tidak

mempersoalkan jenis benda wakaf, bahkan bisa saja

124

benda wakaf ditukar kepada bentuk lain yang memiliki

nilai manfaat lebih banyak. Untuk itu, ada baiknya secara

tehnis diuraikan bentuk pengelolaan wakaf yang bernilai

produktif agar dapat dijadikan kerangka acuan (frame

work) sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

TANAH WAKAF DIBANGUN TOKO

Tanah-tanah yang berstatus wakaf khususnya

Indonesia, menurut data yang ada di departemen agama

sampai Mei 2004 berjumlah 403.845 lokasi dengan luas:

1.556.672.406 m². Adapun jumlah tanah wakaf ini

dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang

mengalami berbagai krisis ekonomi, sebenarnya wakaf

merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat

potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu

masyarakat kurang mampu.

125

Kenyataan di negera kita dari jumlah tanah wakaf

yang besar itu ternyata belum bisa memberikan

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini

disebabkan karena pengelolaan tanah wakaf di negara

kita yang belum maksimal. Selain pengelolaannya belum

maksimal, peruntukan tanah wakaf di Indonesia juga

masih sangat tradisional. Sebagian besar tanah wakaf

dimanfaatkan untuk sarana ibadah dan sarana sosial.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui Departemen

Agama sedang berusaha terus menerus menggali potensi

tanah wakaf secara maksimal, dengan menjalankan

program-program untuk mengakselerasi pemanfaatan

tanah wakaf secara maksimal, dengan menjalankan

pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.

Program-program yang dijalankan oleh pemerintah

tersebut dikamakan masih dalam tahap awal (merintis).

126

Artinya tidak seperti di negara-negara lain yang telah

memberikan perhatiannya terhadap wakaf sejak puluhan

tahun yang lalu. Di Indonesia derektorat pengembangan

Zakat dan wakaf baru terbentuk tahun 2001.

Pada tahap awal ini pemerintah harus

mencanangkan suatu program yang bisa dijadikan dasar

acuan atau contoh nyata (model) peneglolaan wakaf yang

produktif, profesional dan amanah yang diharapkan

dimasa mendatang.

Dalam melaksanakan program tersebut, pemerintah

tentunya menfokuskan pada tanah wakaf yang belum

dimanfaatkan dan bukan merubah pemenfaatan tanah

wakaf yang telah ada. Pemanfaatan tanah wakaf yang

masih kosong ini sekaligus bisa memaksimalkan potensi

tanah wakaf.

127

Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan dijadikan

perioritas, karena tanah wakaf ini masih diprogramkan

menjadi beberapa alternatif bentuk usaha produktif yang

sesuai dengan kondisi lingkungan dimana tanah wakaf

berada, sehingga pemanfaatan tanah wakaf bisa lebih

merata diseluruh Indinesia dan mengurangi jumlah tanah

wakaf yang tidak dikelola.berikut ini beberapa bentuk

kongrit usaha produktif :

1. Bangunan Pertokoan Khusus

Yang dimahsud bangunan pertokoan khusus adalah

sebuah bangunan atau beberapa bengunan toko yang

didirikan di areal tanah wakaf dengan ukuran fleksibel

sesuai kebutuhan, dan dipersiapkan untuk melayani

kebutuhan komunitas tertentu dan barang-barang

tertentu.

128

Pertokoan khusus tersebut bisa terletak di wilayah

khusus seperti toko khusus elektronik tertentu misalnya

televisi, tape,radio, sound system dan semacamnya, atau

khusus peralatan olah raga, pakaian

(dewasa,remaja,anak-anak) dan lain-lain.

Untuk pengurusan pertokoan secara profesional

diperlukan keahlian dan wawasan progresif naluri bisnis

memadai. Di sini,seorang nadzir dituntut memiliki

kemampuan mumpuni, sehingga perjalanan usaha

produktif berjalan lancar. Agar memudahkan bagi para

nadzir mengambil langkah-langkah strategis, perlu

dibedakan beberapa hal menyangkut tanah wakaf, yaitu :

a. Tanah Wakaf Pesantren;

b. Tanah Wakaf Non Pesantren;

i) Tanah Wakaf Pemakaman

ii) Tanah Wakaf Sarana Pendidikan

129

iii) Tanah Wakaf Sarana Ibadah;

Masjid

Mushalla

Majelis Ta‟lim

iv) Tanah Wakaf Warana Umum;

Lapangan Olah Raga

WC Umum, dan lain-lain.

Tanah Wakaf Pesantren

Pesantren yang berjumlah ± 12.783 buah dan

tercatat di Departemen Agama dengan jumlah santri lebih

kurang 1.974.626 dikelompokkan menjadi model yang

memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti

kategorisasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI

No. 3 Tahun 1979, yaitu:

130

1. Pondok pesantren tipe A, yakni model

pesantren, dimana para santri belajar dan

bertempat tinggal bersama dengan guru (kyai).

Kurikulumnya diserahkan pada kyai

sepenuhnya. Cara memeberi pelajaran bersifat

individual, dengan tanpa menyelenggarakan

madrasah atau belajar.

2. Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok

pesantren yang memiliki madrasah dan

mempunyai kurikulum. Pengajaran dari kyai

dilakukan dengan metode “stadium general”

dan bertempat di madrasah. Kyai memberikan

palajaran secara umum kepada para sntri sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan. Para

santri tinggal dilingkungan itu untuk mengikuti

pelajaran-pelajaran dari kyai disamping

131

mendapat ilmu pengetahuan umum

dimadrasah.

3. Pondok pesantren tipe C, yaitu yang fungsi

utamanya hanya sebagai tempat tinggal atau

asrama. Santri-santrinya belajar di madrasah

dan sekolah-sekolah umum. Fungsi kyai hanya

sebagai pengawas, pembina dan pengajar

agama.

4. Pondok pesantren tipe D, adalah pondok

pesantren yang menyelenggarakan sistem

pondok sekaligus sistem sekolah atau

madrasah.

Dari keempat tipe pesantren diatas, masing-masing

diharapkan eksis dan terus tetap berlangsung sehingga

menjadi model yang mungkin satu dengan lainnya

dimodifikasi dan dikembangkan. Pengembangan setiap

132

tipe memerlukan dukungan kuat agar dapat berlangsung,

terutama dari sisi ekonomi. Kekuatan ekonomi tentu

terkait dengan sumber-sumber yang menghasilkan, antara

lain bentuk-bentuk usaha yang memiliki dan atau bentuk

kerja sama.

Sumber pokok sebagai model sebuah pesantren

adalah tanah yang berstatus wakaf. Dikamakan sumber

pokok, karrena tanah yang berstatus wakaf berarti

bersifat kekal secara fisik dan otomatis dapat menjamin

keberlangsungan eksistensi pesantren.tanah wakaf

pesantren dapat disesain dengan cara profesional melalui

sebuah usaha produktif yaitu pendirian pertokoan.

Bangunan pertokoan disesuaikan dengan kebutuhan

pesantren secara khusus, dan masyarakat sekitar pada

umumnya.

133

Sebuah pesantren yang terletak di daerah-daerah

pedesaan berbeda dari daerah perkotaan, dan itupun

masih diperlukan pemilahan lagi dengan

mengelompokkan jenis pedesaan dan juga jenis

perkotaan. Pengelompokan ini semata-mata upaya

kondusif bagi bentuk usaha pertokoan yang hendak

didirikan sebagai salah satu sumber penggalian dana dan

bernilai produktif. Untuk itu, jenis pedesaan dapat dibagi

kepada :

a. Pedasaan pertanian bersungai

b. Pedesaan pertanian berbukit

c. Pedasaan pertanian bepantai

d. Pedasaan nelayan :

e. Tambak

f. Empang

g. Danau

134

Selanjutnya jenis perkotaan pun juga dapat dibagi

kepada :

a. Perkotaan perdagangan

b. Perkotaan perkantoran

c. Perkotaan perdagangan dan perkantoran

Pedesaan Pertanian Bersungai

Pesantren yang terletak di wilayah pedesaan

bersungai memungkinkan membuka usaha dengan

mendirikan toko khusus, yaitu pelayanan dan penyidaan

barang-barang kebutuhan masyrakat setempat. Misalnya

mesin penyedot air, tambang dan sejenisnya yang

diperkirakan sangat urgen bagi masyarakat setempat.

Demikian juga halnya pesantren-pesantren yang

terletak didaerah pedesaa berbukit,bergunung dan

berpantai. Selanjutnya bagi pesantren yang terletak di

135

wilayah pantai dan matoritas penduduknya berprofesi

nelayan, seyogyanya membuka usaha dengan mendirikan

bangunan toko khusus menyediakan kebutuhan

masyarakat setempat yang benar-benar urgen bagi

mereka. Misalnya jaring, kail,tambang dan sejenisnya.

2. Bangunan Pertokoan Umum

Sebagaimana definisi pertokoan khusus, pertokoan

umum adalah bangunan pertokoan atau beberapa

bangunan toko yang didirikan diatas tanah wakaf dengan

ukuran fleksibel sesuai kebutuhan, dan dipersiapkan

melayani kebutuhan komunitas umum dengan barang-

barang beragam.

Untuk mendirika pertokoan umum yang dibangun

diatas tanah wakaf selain toko khusus mutlak diadakan.

Sebab, kebutuhan mendasak bagi para santri dalam

136

sebuah pesantren apapun tipenya, harus dipersiapkan dan

diupayakan sebagai sebuah usaha (pada umumnya) dan

toko adalah sebagai salah satu sumber penggalian dana

yang akurat. Hukum bisnis menyepakati bahwa

perniagaan melalui pertokoan yang diurus profesional

dipastikan beruntung. Misalnya, koperasi pelajar Pondok

Medern Gontor Ponorogo (toko umum), setiap tahun

berlaba tidak kurang dari Rp 100 juta. Dan usaha yang

termasuk dalam kategori toko di Pondok Modern Gontor

tidak hanya berasal dari koperasi pelajar yang berada

didalam kampus, tetapi jenis serupa yang juga berada

dilokasi yang sam pun demikian. Di Pesantren Gontor

juga ada kantin pelajar, warung lauk pauk, dapur umum

dan sebagainya. Semua jenis usaha tersebut

berpenghasilan hampir setara, sehingga penghasilan yang

diperolehnya mencapai ratusan juta rupiah bahkan lebih.

137

Walhasil Pondok Pesantren Gontor tetap eksis

secara ekonomi dan menjamian santri tidak terbebani

keuangan seta dapat dijadikan bahan percontohan bagi

pesantren lain dalam hal pengembangan.

Kata “Profesional” dalam konteks “Kegontoran”

adalah amanah hakiki dan bukan hanya slogan yang

berarti pesan kosong. Hal yang mengagumkan dari

“Amanah Hakiki” adalah pengelola jenis-jenis usaha dari

Pondok Modern Gontor terdiri dari santri-santri yang

berusia belasan tahun (kelas V dan kelas VI KMI).

Para santri yang diamanahkan atas mereka

pengelolaan koperasi pelajar, kantin, warung lauk pauk,

laundry, dapur umum dan semacamnya masih tetap terus

berjalan kewajiban belajar tanpa dispensasi apapun dan

tidak dibedakan dari lainnya. Mereka melakukan

pembelajaran sendiri melalui sistem kaderisasi dari

138

pendahulunya secara periodik. Pengembalain barangpun

tidak terbatas pada tertentu, tetapi dilakuakn langsung

ketempat grosir yang berada Ponorogo, Madiun, Solo

Bahkan Surabaya.

Para santri ini juga tidak dibayar dan semua urusan

mereka lakukan sendiri, karena amanah yang

dimandatkan padanya merupakan bahagian dari

pendidikan pesantren. Dalam hal ini kyai tidak ikut

campur, sebab pengawasan dilakukan siantara mereka

dengan bimbingan para ustadz bagian pengasuh yang

diteruskan kapada jajaran pimpinan.

Melalui pengambilan barang-barang yang

dilakuakn lengsung dari pusat-pusat perbelanjaan dalam

jumlah seimbang, kata koperasi pelajar dan semua usah

pesantren dapat sebagai agen masyarakat. Jadi pondok

mdern gontor selian menyediakan kebutuhan anak-anak

139

santri, pun juga menjadi rujukan masyarakat dalam hal

pengadaan barang, untuk memenuhi hajat tersebut,

pondok modern gontor mendirikan usaha keluarga (UK),

yang dimahsud adalah usaha yang menfaatnya disalurkan

kepada keluarga pesantren yaitu para guru dan lainya.

Usaha pertokoan yang didirikan diatas tanah wakaf

dalam bertuk terbatas dan atau skala besar seperti contih

pada pondok pesantren modern gontor merupakan

keniscayaan wajar. Dan usaha tersebut sangat mungkin

untuk dilakuakan dimana saja dan oleh pesantren

manapun juga. Bahkan sebuah lahan wakaf dengan

keelokan lokasinya didaerah strategis akan menarik

investor luar untuk melakukan kerja sama

menguntungkan. Misalnya, didirikan Alfamart, Minimart

atau mungkin super market dan semacamnya.

140

TANAH WAKAF DIBANGUN

PERGEDUNGAN

Seperti pada uraian sebelumnya, bahwa upaya

melakukan pengembangan wakaf, yang dalam hal ini

berupa tanah dapat menempuh dberbagai cara progresif

antara lain mendirikan pertokoan baik khusus maupun

umum. Dan sebagaimana dimaklumi juga dimana lokasi

tanah wakaf berada, memungkinkan kita untuk

melakukan atasnya suatu tindakan positif.

Tanah wakaf yang terletak didaerah perkotaan dan

merupakan lahan pergedungan , kata dimungkinkan

membangun alternatif usaha diareal wakaf antara lain :

a. Gedung pembelajaran setara minimart dan atau

supermarket dan semacamnya

b. Gedung perkantoran

c. Gedung perhitelan dan lain-lain

141

Untuk poin (a), yaitu gedung pembelajaran,

sesungguhnya tidak jauh beda dari usah yang dilakukan

pesantren-pesantren umumnya dan dikemas dalam

bentuk koperasi-pelajar/santri. Hanya saja, barang-barang

yang diadakan bejumlah banyak. Apabila tanah yang ada

tidak memungkinkan didirkan gedung, maka yang mesti

dilakukan hanya mendirikan bangunan usaha seukuran

lahan tersebut.

Dan ada kemungkinan bahwa tanah wakaf pada

suatu areal diperunyukan selain pesantren, bisa berupa

bangunan masjid, mushalla dan atau sejenisnya Majelis

Ta‟lim. Pada perkembangan berikutnya daerah dan atau

wilayah dimana lahan wakaf itu berada menjadi ramai,

maka lokasi tersebut tidak dapat dilakukan apapun selain

hanya untuk shalat. Jika lahan memungkinkan, maka

pihak nadzir atau ahli waris bisa saja melakukan

142

penataan melalui konsultasi kepada pihak-pihak terkait

agar fungsi lainnya dapat diaktifkan. Misalnya

mengadakan perombakan bangunan sebagai sarana

ibadah digunakan juga untuk acara-acara yang

mendatangkan nilai. Masjid Pondok Indah Jakarta

Selatan dan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru

serta beberapa masjid lainnya, yang rutin digunakan

acara akad nikah sekaligus resepsi pernikahan. Untuk

acara yang sakral ini, kaum muslimin pada umumnya

lebih menggandrungi masjid sebagai alternatif utama

pelaksanaan acara sakral mereka. Dengan difungsikannya

masjid yang didesain apik bermulti fungsi, tanpa

mendapat bantuan dana dari manapun, akan mampu

dengan sendirinya memperoleh dana, masjid agung

al-Azhar umpamanya, di bangun bertingkat seperti

halnya masjid Pondok Indah, dimana lantai atas

143

digunakan sebagai aktifitas shalat berjamaah, sedang di

lantai bawah digunakan sebagai kantor-kantor kegiatan

termasuk aula.

Kenyataan ini mengingatkan kita semua tentang

Universitas Al-Azhar Mesir yang pada permulaan

perkembangannya dimulai dari halaqah kecil tempat

menimba ilmu agama di masjid berstatus wakaf.

Perjalanan waktu yang terus bergulir dmenjadikan laha

wakaf yang didirikan diatasnya Masjid Al-Azhar tersebut

ramai dikunjungi orang dan perpaduan pemikiranpun tak

terelakkan.

Semakin pesatnya kegiatan keagamaan yang

digelar di masjid tersebut rupanya menarik simpati

banyak pihak dar kalangan muhsinin (orang-orang

dermawan) menyalurkna wakaf dengan berbagai bentuk,

dan sebagai wujud kongritnya, perkembangan Al-Azhar

144

Mesir telah melalui perjalanan panjang ratusan tahun

menmpakkan eksistensi mapan dan bahkan merupakan

aset negara barnilai 35 % dari keseluruhan.

Selain eksis Al-Azhar yang bermula dari halaqah

masjid berkembang membidangi banyak aspek

perekonomian yang hasilnya diperuntukkan berbagai

keperluan. Dan paling membanggakan adalah Al-Azhar

sebagai Universitas Internasional yang mampu memberi

beasiswa penuh kepada para mahasiswa dari penjuru

dunia.

Searah dengan perkembangan Al-Azhar Mesir,

Al-Azhar Kebayoran Baru juga sedang menuju haluan

serupa sebagaimana Pondok Modern Gontor yang telah

terbentuk pula beristiqamah mengikuti langkah al-Azhar

Mesir sebagai salah satu pedoman, selain aligarh dan

Santiniketan India.

145

Pada piont (b) yaitu bangunan perkantoran. Untuk

tanah wakaf yang kebetulan berlokasi strategis, dapat

melakukan upaya produktif dengan cara sendirian dan

atau bersam-sama, melalui kerja sama mendirikan

gedung perkontoran yang disewakan atau sejenisnya.

Dengan melakukan langkah progeresif dan menempatkan

pada porsi tepat, diharapkan aliran penghasilan dari tanah

yang didirikan bangunan perkontoran oleh pihak

berkompeten dibidangnya dapat tercapai.

Pada dasarnya, setiap pengusaha pasti mencari

keuntungan dan begitu juga pihak yang kita jadikan

relasi. Relasi yang berprofesi pengusaha dan bekerja

sama untuk mendirikan bangunan perkantoran tentu akan

berfikir bagaimana modal dikembalikan segera, oleh

karena itu, kontrak yang selalu muncul adalah tanah oleh

pihak pertama dan bangunan oleh pihak kedua, dengan

146

ketentuan pihak pertama akan memperoleh bangunan

selama 5 tahun atau 10 tahun. Bahkan ada yang

mengikuti bahwa bangunan bisa dimiliki setelah 25

tahun.

Terhadap tanah wakaf, tidak mungkin dilakukan

kontrak semacam itu, tetapi pihak nadzir/ahli waris harus

menekankan aspek benefit langsung. Apapun ketentuan

yang umum tidak harus mutlak diikuti, karena prediksi-

prediksi dengan limit waktu itu telah dikuasai oleh

pengusaha sebagai pihak kedua. Dan sangat sedikit sekali

diantara nadzir atau ahli waris menguasai jenis usaha

tersebut.

Hal yang patut dimaklumi ialah bahwa usaha

digantungkan kapada keahlian pengelola usaha dan tidak

semua jenis dikuasai dengan baik oleh pihak nadzir/ahli

waris. Sungguhpun ulama Hanabillah membolehkan

147

mengapasajakan banda wakaf sepanjang mampu

diproduktifkan, tetapi kebolehan itu sendiri digantungkan

pada profesionalitas nadzir/ahli waris.

Menyikapi soal kerjasama, biasanya pihak yang

menguasai usaha akan mampu memberi wacana akurat

dan menjanjikan. Dan lengkah prefentif yang dilakukan

adalah meminta benefit lansung tanpa harus menunggu-

nunggu bahkan tidak perlu mengharap gedung dapat

dimiliki. Sebab sebuah gedung bertingkat memiliki

konsekuensi logis perawatan yang membutuhkan biaya

besar. Dan sisi lain dari kemungkinan yang ada bahwa

tidak selamanya keuntungan materi berlimpah ruah,

tetapi perbedaan masa oleh berbagai faktor internal dan

eksternal pasti mewarnai kegiatan bisnis tersebut.

Kejadian pada ilustrasi diatas, banyak terbukti

dimana sebuah supermarket didaerah Cileungsi oleh rute

148

perjalanan utama membuahkan hasil membanggakan.

Akan tetapi, semenjak dihidupkannya jalan lain yang

menghubungkan beberapa rute antar daerah, jalan yang

semula ramai menjadi sepi. Dan tentu secara otomatis

dan perlahan pasti kegiatan supermarket berhenti mundur

teratur, seiring perkembangan yang dihidupkan oleh

akses jalan perempatan yang baru.

Pembangunan hotel pondok modern gontor dilatar

balakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa ada

beberapa bahkan pada moment tertentu banyak

pengunjung yang menghajatkan penginapan, sehingga

harus keluar kampus sejauh 10-15 km. Bertambahnya

jumlah santri bearti bertambah pula porsi tamu yang

berkunjung walau pesantren telah menyediakan Wisma

Tamu. Dan tantu saja, orang seorang yang berkunjung

memiliki tujuan masing-masing, mulai dari menjenguk

149

anak, Studi Banding, Silaturrahmi bahkan mengadakan

penelitian.

Karena perbedaan tujuan inilah, hotel merupakan

kebutuhan urgen bagi para pengunjung maupun

kelompok. Dan dennan harga layak bersaing, pondok

melakukan bisnis menguntungkan dan bernilai pahala

lillah. Sebab para pengguna fasilitas hotel selain

memperoleh manfaat, juga memberikan sumbangan yang

diaggap ibadah Fi Sabilillah.

Berdirnya bangunan hotel di wilayah pesantren

merupakan tuntutan. Karena pada umumnya lokasi

pesantre ditempatkan didaerah yang jauh dari suasana

hiruk pikuk keramaian. Ini berarti selain sussana hening

sepi yang mendukung sarana belajar mengajar, juga

mendukung aktifitas istirahat. Maka sangatlah tepat bila

150

bangunan hotel dipersiapkan untuk sarana memeperoleh

keuntungan dan lain-lain.

Konsekuensi logis berupa materi memang nyata

didapat, dan keuntungan bagi masyrakat sekitar benar-

benar dirasakan sangat membantu. Ekonomi masyarakat

sekitar, seperti yang terjadi di pondok modern gontor

cukup memberi arti yang sungguh menggembirakan. Dan

jauh sebelum berdirinya hotel pesantren, kehidupan

masyrakat desa gontor, memiliki alternatif kekuatan

ekonomi, misalnya : cuci pakaian, penjilidan buku,

pengiriman kue-kueringan dan beberapa kebutuhan santri

lainnya. Untuk itu, pondok modern gontor memiliki

majelis ta‟lim khusus masyarakat yang terlibat kerjasama

dan juga yang diluar itu. Bukti pemberdayaan masyarakat

gontor terlihat dari banyaknya kader-kader alumni yang

berkiprah lansung didalam dan diluar pondok.

151

Dan dengan berdirinya hotel pondok, sudah barang

tentu pemberdayaan tenaga-tenaga masyarakat lebih

mendapat perhatian. Sebab, tidak mungkin santri terlibat

lansung menjadi juru masak, pelayan full time dan

berbagai pekerjaan tehnis lainnya. Akan tetapi,

penanggung jawab dan urusan pokok perhotelan yang

bersifat administratif tetap dipegang oleh pihak pondok.

TANAH WAKAF BERUPA LAHAN

KOSONG

Tanah wakaf yang berupa lahan kosong, dapat

didesain dengan berbagai usaha produktif. Sebuah

pesantren wakaf yang tetap bertahan dengan semboyan

biaya murah berkualitas, adalah kenyataan yang tidak

bisa dipungkiri. Pesantren tersebut berdiri diatas tanah

wakaf seluas ± 3 hektar dengan kemungkinan perluasan 2

hektar. Pengelola pesantren merupakan salah satu alumni

152

gontor tahun 1989 dan sempat menyantri takhassus

tahfidz di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1991-an. Pada

tahun 1992 sepulang dari pondok pesantren khusus tahfiz

di Sulawesi Selatan, pria kelahiran Jakarta bernama

Edi Junaidi ini kembali ke daerah asalnya yaitu Lebak

Bulus Jakarta Selatan dan membawa misi pesantren.

Tahfidz yang gratis dan menghasilkan alumni

berkualitas dai bidang tahfidz. Edi Junaidi yang

dimotifasi keunggulan pesantren tahfidz itupun ibarat

gayung bersambut oleh keadaan keluarga terutama

ayahnya bernama H. Rojam yang telah lama

mendambakan misi dakwa melalui pesantren. Sang ayah

yang kala itu berprofesi Developer Senayan telah

mempersiapkan sarana prasarana untuk mendirikan

pesantren.

153

H. Rojam telah menyisihkan sebahagian harta

dengan membeli beberapa hektra tanah secara bertahap

dan diperuntukkan bagi pesantren. Pada tahun 1992

berdirilah sebuah pesantren ulumul qur‟an yang dipimpin

Edi Junaidi dan didampingi beberapa rekannya serta

alumni Gontor.

Semboyan biaya murah berkualitas tenyata benar-

benar diterapkan dan itupun mendapat dukungan kuat

dari H. Rojam sebagai wakifnya. Santri dikenakan biaya

Rp 20.000/bulan termasuk uang makan, sekolah dan

semua-muanya. Untuk menopang terlaksananya

pencapaian target yang diinginkan dan demi menunjang

proses belajar mengajar, pihak yayasan (H. Rojam/wakif)

memberikan alternatif sumber dana kontrakan yang

semua hasilnya diperbantukan bagi santri secara Cuma-

Cuma.

154

Satu hal yang perlu dicermati, bahwa H. Rojam

sebelum wafat pernah mengamakan prediksi masa

hadapan yang menjanjikan. Dalam sebuah dialog

H.Rojam berpesan kepada H. Edi Junaidi putranya : “gua

kasih lu tanah, dan dengan modal tanah ini lu pakai dan

jadikan sumber dana, bila lu kagak bisa dengan modal

tanah ini, lu goblok”.

Dari pesan itu, H. Edi Junaidi terus berfikir tentang

bagaimana mengembangkannya, dan meneruskan ide

pohon menghasilkan yaitu pisang. Alasan H.Edi Junaidi

memilih pohon pisang adalah cara sederhana

menghasilkan uang dengan ilustrasi sebagai berikut :

”pohon pisang yang ditanam dengan ukuran 1m x 1m,

dan dipilihkan dari jenis unggul dapat menghasilkan uang

minimal Rp 20.000/pohon. Ukuran itu disesuaikan luas

155

tanah wakaf yang ada, sehingga pajak setiap tahun tidak

mengganggu jalanya proses belajar mengajar”.

Gagasan H. Edi Junaidi yang berfikir bahwa setiap

meter tanah yang dimiliki oleh yayasan harus

menghasilkan uang Rp 20.000/tahun itupun terwujud,

bahkan lebih. Kelebihan dari ukuran yang ditargetkan itu

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis pisang

dan daun yang dihasilkan. Jadi, bukan hanya perhitungan

buah saja, tetapi daun pisang yang lebar memberikan

nilai.

Untuk itu, dapat diproduktifkan lahan kosong

berstatus wakaf dapat dilakukan tindakan antara lain :

1. Penanaman Pohon Pisang berkualitas

2. Penanaman Vanili

3. Penanaman Pohon Jati Unggul

4. Akses Empang dan lain-lain

156

1. Penanaman Pohon Pisang

Lahan-lahan tidur, dapat diproduktifkan salam

tidak digunakan keperluan lain dengan mananam pohon

pisang, sebagaimana yang dilakukan oleh H. Edi Junaidi

di Pondok Pesantren Ulumul Qur‟an (PPUQ) Duren

Mekar Sawangan, Depok.

Penghidupan lahan tidur berstatus wakaf, tidak

harus terpaku pada pohon pisang seperti diatas, tetapi

bisa juga dilakukan tindakan serupa dengan pohon

produktif yang lain sesuai keadaan tanah dan

kecenderungan pengelola mengikkuti pangsa pasar.

Pohon pisang yang ditanam H. Edi Junaidi di

pondok pesantren Ulumul Qur‟an sesungguhnya respon

spontan untuk surviva karena tuntutan pajak. Karena

tuntutan itu ia berfikir bagaimana membuat setiap meter

tanah wakaf menghasilkan nilai sisiran tandan pisang

157

berjumlah banyak dan daunnya lebar-lebar. Rahasia

jumlah sisiran lebih banyak dan daun lebar, ternyata dari

pupuk kandang potoran sapi yang dipelihara di area lain

untuk penggemukan.

Tanah wakaf seluas 3 hektar dan kini telah

berkembang 5 hektar difungsikan secara beragam, antara

lain lahan pohon pisang dan kandang sapi serta

peruntukan pohon Vanili yang bekerja sama dengan

rekan sesama alumni bernama Ubaidillah.

2. Penanaman Vanili

Seorang pengusaha bidang Vanili kualitas eksport

mengaktifkan jaringan kepesantrenan dan mengakses

pondok pesantren Ulumu Qur‟an sebagai mitranya.

Sebagai mitra, Ubaidillah yang sudah berpengalaman itu

menyampaikan penglaman bahwa penanaman Vanili

menempati posisi yang menggembirakan dalam bidang

158

ekonomi umat. Vanili ditanam dengan bentangan waktu

3 hingga 5 tahun dan ditanam secara khudud dengan cara

dirambatkan pada pohon hujan-hujanan dan atau lamtoro.

Ukuran dan jarak antar pohon yang dijadikan bahan

rambatan 1m x1m. Untuk saat ini Ubaidillah telah

menanam sebanyak 3000 buah yang berarti lahan yang

dipergunakan ± 3000 m².

Ubaidillah yang berprofesi pengusaha Vanili

memiliki empat lokasi dan tiga diantaranya dengan

sistem kerjasama bagi hasil, termasuk pondok pesantren

Ulumul Qur‟an saat ini. Prospek menggembirakan versi

Ubaidillah bahwa harga bagus untuk setiap kg Vanili bisa

mencapai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

rupiah). Disamping itu, tentu ada kabar buruk tentang

anjloknya harga yang mencapai Rp 100.000,-/kg saja.

159

Menurut salah seorang pegawai lapangan

Ubaidillah, bahwa setiap pohon memiliki buah seberat

5 kg, tetapi ada juga yang berbobot hanya 1 kg.

Pengambilan bibit Vanili dipeoleh dari IPB (Institu

Pertanian Bogor) yang setiap bijinya seharga Rp 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah). Adapun musim keberuntungan

(panen) biasanya setelah 3 tahun dan akan benar-benar

menghasilkan bila Vanili telah mencapai usia 4 tahun

hingga 5 tahun.

Sekarang ini, sejak ditulisnya karya ilmiah ini, usia

Vanili telah mencapai tahun kedua dan satu tahun

kedepan apa yang diobsesikan Ubaidillah tentang

ekonomi pesantren akan nyata memberi jawaban.

Setidaknya Ubaidillah yang sudah berpengalaman itu

telah berkiprah sebagai salah seorang Da‟i melalui

bahasa profesi. Sebab, sesungguhnya banyak lahan lain

160

yang menawarkan diri, tetapi ia lebih suka pesantren

sebagai mitranya dengan keyakinan bahwa ia ingin

beramal. Dan jalan yang ditempuh pun diselaraskan

dengan profesi dan kahlian yang dimiliki.

3. Penanaman Pohon Jati Unggul

Terobsesi oleh momen pemerintah dan beberapa

konsep bermutu Ka‟ban (Menteri Kehutanan), pondok

pesantren Ulumul Qur‟an menanam jati jenis emas yang

diperleh dari salah satu seorang warga desa Bojongsari

Lama Sawangan Depok sebanyak seratus lima puluh

buah yang ditanam diareal tanah seluas ± 2000 m². Tanah

tersebut terletak tidak jauh dari lokasi pesantren dan

merupakan pembelian H. Razi (mertua H. Edi Junaidi)

yang diproyeksikan untuk memberi hak kepada Hj. Ida

Rasyida (putri H. Razi dan merupakan istri H. Edi

Junaidi).

161

Jenis jati emas yang dirawat profesional, akan

menghasilkan nilai jual tinggi mencapai puluhan juta

rupiah. Konsep serupa dapat kita jumpai di Pondok

Pesantren Al-Zaytun Indramayu yang memiliki areal

tanah seluas ± 2000 hektar. Melihat konsep yang

dicanangkan, Al-Zaytun merupakan aset kebanggaan

umat masa hadapan. Hal yang menarik dari usaha jati

emas ini adalah keuntungan mutlak, yaitu permanen

secara periodik yang mumpuni. Pimpinan pondok

pesantren Al-Zaytun memilih usaha jati sebagai

penopang utama, karena dari sejak metode penanaman

jati memberikan nilai penting antara lain :

a. Berfungsi sebagai hutan lindung

b. Untuk lima tahun pertama telah dilakukan

pemotongan sebagai langkah penjarangan, dan

tentu saja secara materi sudah dapat dinikmati.

162

Menurut kajian ilmiah, usaha jati sebagai salah satu

aset dan harapan ekonomi bagi negara adalah tindakan

bijaksana. Apabila konsep itu dikemas dalam bahasa

ekonomi, terlebih hanya diperuntukan sekop terbatas

seukuran pesantren yang mengharapkan eksis dan tidak

sampai konsumtif sehingga harus dijual. Wacana

Pimpinan Al-Zaytun tentang aset jati emas untuk lima

belas tahun kedepan, bukan hanya sekedar khayalan

dialam mimpi, tetapi perhitungan metematis merupakan

kenyataan dan keniscayaan.

Ka‟ban menyamakan bahwa prospek penanaman

jati unggul merupakan langkah positif menuju Indonesia

jaya dimasa hadapan. Jika langkah itu ditempuh,

khususnya oleh insan pesantren, maka dapat diyakini

jaminan ekonomi pesantren bermasa depan carah dan

menjanjikan. Hal senada juga disampaikan pimpinan

163

pondok pesantren al-Zaytun A.S. Panji Gumilang

menjelang pembukaan tahun pembelajaran santri

Al-Zaytun dipraktekkan awal peresmiannya oleh

Presiden B.J. Habibie bahkan A.S. Panji Gumilang selalu

berkampanye jati yang secara perioritas akademik

diungkap panjang lebar oleh Ka‟ban.

Kampanye jati dan pemaparan Panji Gumilang

bukan hanya pada momen tertentu, tetapi pada setiap

kesempatan ia selalu menyerukan masyarakat Indonesia

untuk melirik jati sebagai komponen urgen penopang

ekonomi global tingkat dunia. Dan hal yang patut dicatat

serta layak diteladani adalah kampanye Panji Gumilang

demi kekelan serta kelanggengan Al-Zaytun secara nyata

dengan menanam jati unggul jenis emas dan perak

sepanjang lahan pembejaran dan asrama.

164

Dan menurut prediksi ilmiah matematis, produk

Pesantren Al-Zaytun akan menampakkan eksistensi

dirinya 15 tahun kedepan sejak berdirinya di tahun 1999

M. Itu artinya bahwa hasil jati akan menunujukkan grafik

tinggi dibidang ekonomi pada tahun 2014-an mendatang.

Dengan perhitungan matematis riil itu, kelak para santri

Al-Zaytun tidak lagi dibebani biaya hidup, sebab semua

sudah dipenuhi oleh usaha mandiri pesantren. Selain itu

pondok pesantren Al-Zaytun yang telah mumpuni

ekonomi selanjutnya memfokuskan perhatian kepada

SDM santri dengan jalan menjamin keberlangsungan

pendidikan mulai dari tingkat S1, S2 dan S3 secara gratis

bahkan sampai pada tahapan beasiswa.

Apabila teori dan praktek yang sedang berjalan ini

mampu diwujudkan, kata sangat tepat model itu

dijadikan pedoman bagi pesantren-pesantren lain untuk

165

mengikuti jejaknya. Bukan hanya itu saja, bahkan ada

kemungkinan pihak pemerintah merujuk kepada pondok

pesantren tersebut sebagai mitranya atau juga melibatkan

pihak Al-Zaytun berkiprah dijajaran pemerintah untuk

merealisasikan konsep matang pada skala nasional dan

internasional.

Kemungkinan menjadikan keberhasilan sebuah

lembaga pendidikan sebagai contoh yang patut ditiru,

dibutuhkan bukti nyata dalam bahasa keadaan. Bahasa

keadaan tidak mungkin direkayaasa, sehingga

keberhasilan melaluiklaim pihak mana saja diikuti pula

keadaan nyat yamh menggambarkan realita

sesungguhnya. Misalnya, lima belas tahun kedepan

Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan program jatinya

memberikan subsidi beasiswa melalui pendidikan gratis,

pelatihan gratis dan semuanya gratis karena sumber

166

keuangan yang dipancangkan sejak lima belas tahun

silam melalui program jati telah diperolehnya. Dan

banyak lagi aspek lain yang ditangani sebagai wujud

kongrit keberhasilan program jati.

Apabila program tersebut tidak mampu

diwujudkan, itu tidak berarti program salah dan merugi,

tetapi mungkin ada penyimpangan peruntukan. Yang

jelas, jati yang kini berusia ± 8 tahun tinggal menunggu

waktu tiba dan genap berusia 15 tahun.

4. Tanah Wakaf Berupa Empang

Tanah wakaf berupa empang yang ditekuni

pemeliharaannya melalui usaha-usaha produktif akan

menghasilkan nilai materi menakjubkan. Menyimak

penuturan usawan empang yang sekses H. Asmat warga

duren seribu sawangan depok, empang adalah lahan

menawan dan menjanjikan, H. Asmat yang menjadikan

167

empang sebagai kantor sekaligus wahana kesenangan dan

otomatis mendatangkan uang, malakukan beberapa

langkah produktif dengan bekerja sama kepada usahawan

berprofesi dokter. Usaha smapingan lain H.Asmat dan

bahagian dari hobi adalah peternakan lele yang kala

maaraknya louhan, anak lele merupakan kebutuhan urgen

dan paling dicari. Karena dimotifasi H. Asmat leluasa

mengelasajakan lahan miliknya, bahkan pengembangan

dengan memperluas areal empang terbukti sangat

menakjubkan. Belakangan empang-empang terlihat

penuh oleh berdirinya kandang ayam dalam jumlan besar

sekitar 16 buah.

Kapsitas ayam potong yang dieplihara telah

mencapai puluhan ribu bahkan sampai sratus ribu ekor

setiap panen. Dan sudah tentu empang tetap diisi ikan

jenis lele dan gurame atau lainnya. Dwi fungsi empang

168

yang dibagian atas didirikan kandang ayam dan bagian

bawah ikan, merupaka upaya kongrit usaha produktif.

Dengan kotoran ayam dan smacamnya, ikan-ikan yang

berada dibawahnya tubuh gemuk dan sehat. Dari hasil

kerja sama bidang ayam dan panen ikan itu, H. Asmat

mempu melakukan pembebasan areal lain dalam jumlah

besar.

Usaha empang yang dwifungsi oleh H. Asmat

bukanlah satu-satunya, bahkan pondok pesanten ulumul

qur‟an pimpinan H. Edi Junaidi juga melakukan usaha

produktif serupa. Kerjasama dilakukan Irsyad yang maih

berusia 30 tahunan. Irsyad adalah pengusaha handal yang

mampu mentok kebutuhan ayam sekitar 300.000 ekor

perpanen bahkan lebih. Bentuk kerjasama adalah sistem

kontrak kandang dengan ketentuan, kandang dibuat oleh

pihak penyewa sebanyak empat buah dengan kapasitas

169

daya tampung 9000 ekor/kandang dan pihak penyewa

menggunakan selama sutahun. Pada tahun berikutnya,

setiap kandang dihargai Rp 4 juta/kandang.

Kandang-kandang yang didirikan diatas empang,

tidak termsuk bahagian empang sehingga empang masih

dimungkinkan untik disewakan pada pihak lain. Dan

berangkat dari dua model usaha perempangan tradisional,

kita juga bisa melihat pengurusan empang bermulti

fungsi seperti empang seluas satu hektar yang didesain

profesional di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Empang berukuran satu hektar dengan kedalaman

6 m berfungsi antara lain :

a. Pengendali sumber air, agar tidak mengalami

kekeringan

b. Pemeliharaan ikan Patin berkualitas eksport

170

c. Pemeliharaan ikan-ikan lain dari berbagai

jenis.

Fungsi empang sebagai pengendali sumber air,

karena keberadaa gedung-gedung tinggi diareal atau

lahan yang rawan air. Fungsi empang untuk

mengendalikan sirkulasi air merupakan fungsi terpenting

dan kebutuhan pokok bagi kenyamanan para penghuni

pesanten khususnya dan masyarakat sekitar umumnya.

Selain berfungsi sebagai pengendali air, empang

berukurang satu hektar yang berada di Pondok Pesantren

Al-Zaytun berfungsi juga sebagai lahan pemeliharaan

ikan patin dengan tehnik jaring pelampung yang

memudahkan pengambilannya kapan saja. Dan

pemeliharaan jenis-jenis lain yang bertebaran dimana

dijadikan obyek hiburan para pengunjung yang dengan

sengaja dipersiapkan untuk itu. Dikamakan dipersiapkan

171

untuk itu, mahsudnya obyek hiburan bagi para

pengunjung yang ingin melihat jenis-jenis ikan dalam

jarak dekat dapat melakukan melalui penebaran pelet

yang sudah dipersiapkan.

Pelet yang ad sengaja dipersiapkan oleh pihak

pesantren dan dikemas dalam bentuk plastik yang dijual

Rp 1.000,-/bungkus. Para pengunjung dengan senang hati

membelinya dan bisa melakukan kegiatan hiburan murah

meriah. Secara ekonomi metematis mempunyai dua

keuntungan yaitu : pertama, keuntungan penjualan

empang ikan (pelet ikan) Rp 1.000,-/bungkus, kedua,

keunttungan pemeliharaan ikan secara gratis dan lain-

lain.

Semua kegiatan produktif sebagaimana beberap

contoh yang telah disebutkan diatas, dilakukan di areal

lahan berstatus wakaf. Dan kegiatan-kegiatan tersebut

172

merupakan upaya kongrit yang memiliki daya progres

untuk mewujudkan cita-cita wakif sesuai peruntukan.

Uraian-uraian sebelumnya dan dengan sampel

kongrit yang menunjuk kepada lembaga tertentu

berstatus wakaf bukan sekedar wacana, tetapi benar-

benar telah dilaksakan dan sedang berlangsung sekarang.

Untik itu, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak

sudah pondok pesanten, yayasan dan apapun namanya

telah pula melakukan aktifitas serupa, baik atas nama

wakaf ataupun non wakaf. Dan yang petut digarisbawahi

adalah bahwa semua komponen khususunya nadzir/ahli

waris dan pengelola benda wakaf mempunyai

kesempatan dan berhak melakukan pengembangan

dengan mengikuti usaha serupa. Dengan melakukan

usaha produktif seperti telah terurai pada pembahasan

173

sebelunya diharapkan pengekalan fisik benda wakaf tetap

terjaga serta bernilai pahala lillah.

BENDA WAKAF BERUPA UANG

Terlepas pro kontra tentang wakaf uang tunai, yang

pasti wakaf adalah bahagian dari perbuatan kebajikan

yaitu shadaqah. Shadaqah ke Q.S Al-Taubah ayat 60.

Ayat tersebut secara implisit menghimbau bersedekah

utuk menyalurakan kapada para pihak yang

menghajatkan. Dan ayat itu tidak menyebut eksplisit

jenis sedekah, tetapi yang diinginkan adalah kemanfaatan

yang berlangsung langgeng terus menerus tanpa

mengurangi benda dan atau nilainya.

Memalui ilustrasi diatas, bentuk wakaf yang berupa

non benda dapat juga dipeliharanilainya agar tetap utuh.

Toh, sebuah benda wakaf secara fisik bisa ditaksir

174

berdasar nilai semisal uang. Wacana yang pernah

dihembuskan oleh H. Muhidin, mantan pegawai BI

dengan masa kerja ± 32,5 tahun, bahwa wakaf yang

dibebankan pada masyarakat Rp 5.000/tahun akan

mencipmakan ekonomi handal bagi umat. Wacana

tersebut hendak mengamakan bahwa sumber penggalian

dana dapat ditempuh melalui berbagai-bagai cara antara

lain wakaf uang dengan nominal seminim mungkin.

Menurutnya, setiap komunitas muslim dengan kesadaran

beragama dan merujuk kepada Q.S. Al-Isra‟, 17: 29 akan

mampu menghadapi ancaman badai ekonomi yang

mencekik kehidupan bahkan membunuh manusia, Allah

SWT., berfirman :

175

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

Artinya :“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu

mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan

menyesal”.

176

177

178

PENGELOLAAN WAKAF UANG

Pengelolaan wakaf uang tunai dilakukan secara

administratif profesional sebagaimana produk bank

syariah, produk perbankan syariah seperti diuraikan pada

buku produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh

PKES (pusat komunikasi ekonomi syariah) secara umum

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Produk Penyaluran Dana

2. Peroduk Penghimpuanan Dana

3. Produk Jasa

1. Produk Penyaluran Dana

a. Akad Bagi Hasil

i) Musyarakah

Transaksi dilandasi oleh adanya keinginan

para pihak yang bekerja sama untuk

179

meningkatkan nilai aset mereka miliki

bersama-sama. Semua modal disatukan

untuk dijadika modal proyel musyarakah

dan dikelola bersam-sama. Setiap pemilik

modal berhak turut serta dalam

menentukan kebijakan usaha yang

dijalankan oleh pelaksana proyek.

ii) Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama

antara dua pihak atau lebih dimana

pemilik modal (shahibul maal)

mempercayakan sejumlah modal kepada

pengelola (mudharib) dengan suatu

perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk

ini menegaskan kerjasama dengan

kontribusi 100 % modal shahibul maal dan

180

keahlian mudharib. Dalam mudharabah

modal hanya dari salah satu pihak,

sedangkan musyarakah modal berasal dari

dua pihak atau lebih. Jika obyek yang

didanai ditentukan oleh pemililk modal,

kata kontrak tersebut dinamakan

mudharabah muqayyadah.

b. Akad Jual Beli

i) Murabahah

Yaitu kontrak jual beli dimana bank

bertindak sebagai penjual, sementara

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah

harga beli bank ditambah keuntungan.

Dalam transaksi ini barang diserahkan

secara cicilan maupun sekaligus (bitsaman

ajil).

181

ii) Bai‟ as-Salam

Yaitu kontrak jual beli dimana nasabah

bertindak sebagai penjual, sementara bank

sebagai pembeli barang diserahkan oleh

nasabah secara tangguh, sedangkan

pembayaran scara tunai oleh bank. Dalam

transaksi ini kuantitas harga dan waktu

penyerahan barang harus ditentukan pasti.

Transaksi ini biasanya digunakan untuk

priduk pertanian dalam jangka waktu

singkat.

iii) Bai‟ al-Astishna‟

Produk istishna‟ menyerupai produk salam,

namun dalam istishna‟ pembayarannya

dapat dilakukan oleh bank beberap kali

(termin) pembayaran. Selain istishna‟ dalam

182

bank syaraiah umumnya diapllikasikan pada

pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

iv) Ijarah dan Ijarah Wa Iqtina

Yaitu kontrak jual beli dimana bank

bertindak sebagai penjual jasa, sementara

nasabah sebagai pembeli. Di akhir masa

kontrak bank dapat menawarkan nasabah

untuk membeli barang yang disewakan. Jika

sewa, cicilannya sudah termasuk harga

pokok barang disebut ijarah wa iqtina.

c. Qard al-Hasan

Yaitu pinjaman bank kepada pihak yang layak

untuk mendapatkannya, bank sama sekali

dilarang untuk menerima manfaat apapun.

183

2. Produk Penghimpunan Dana

a. Giro Wadiah

Wadiah amanah, prinsipnya harta titipan tidak

boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Wadiah

dhamnah, pihak yang dititipi (bank)

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan,

sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan

tersebut.

b. Rekening Tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah dengan

jasa penitipan dana. Bank mendapatkan izin

dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut

salama mengendap di bank. Keuntungan dari

penggunaan dana akan dibagi dengan nasabah

melalui pembagian yang disepakati diawal,

184

bank juga menjamin pembayaran kembali

semua simpanan nasabah.

c. Rekening Investasi Umum

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah

mutlaqah, dimana bank bertindak sebagai

mudharib dan nasabah sebagai baitul maal.

Variasi waktu simpanan bisa 1,3,6,12,24 bulan

dan seterusnya. Dalam hal ini kerugian

ditanggung nasabah dan bank akan kehilangan

keuntungan.

d. Rekening Investasi Khusus

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah

muqayyadah, dimana bank menerima pinjaman

dari pemerintah atau nasabah korporasi.

Bentuk investasi dan pembagian keuntungan

dan dinegosiasi kasus perkasus.

185

3. Produk jasa

a. Rahan

Merupakan akad menggadaikan barang dari

satu pihak kepihak lain, dengan uanng sebagai

gantinya. Akad ini berubah menjadi produk jka

digunakan untuk pelayanan kebutuhan

konsumtif dan jasa seperti pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain.

b. Wakalah

Merupakan akad perwakilan antara dua pihak.

Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C

(letter of Credit), akan tetapi dapat juga

digunakan untuk mentransfer dana nasabah

kepihak lain.

c. Kafalah

186

Merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini

digunakan untuk penerbitan garansi ataupun

sebagai jaminan pembayaran lebih dahulu.

d. Hawalah

Merupakan akad pemindahan utang piutang.

Kebanyakan ulama menyamakan bahwa bank

tidak boleh mengambil keuntungan dari

produk ini.

e. Ju‟alah

Prinsip ini digunakan oleh bank dalam

menawarkan jasa dengan fee sebagai

imbalannya.

f. Sharf

Merupakan transaksi pertukaran emas, perak

serta mata uang asing. Beberapa syarat produk

ini antara lain :

187

Harus tunai

Serah terima harus dilaksanakan dalam

majelis konta

Pertukaran mata uang yang sama harus

dalam jumlah / kuantitas yang sama.

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

WAKAF TUNAI VERSI BMT

Pengertian

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) atau balai usaha

mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka

mengangkat derajat dan mertabat serta membela

kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas

prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat

setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang

188

salam : keselamatan (berintikan keadilan), keamaian,dan

kesejahteraan.

Asas Prinsip Dasar

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat

yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan

kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah :

a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban

(terindah), ahsanu „amala (memuaskan semua

pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam :

keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna,

adanya penguatan jaringan, transparan

(keterbukaan), dan bertanggung jawab

sepenuhnya kepada masyarakat.

189

c. Spiritual Communication (penguatan nilai

ruhiyah)

d. Demokratis, Partisipatif, dan Inklusif.

e. Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-

diskriminatif.

f. Ramah lingkungan.

g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan

budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.

h. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat

denngan meningkatkan kemampuan diri dan

lembaga masyarakat lokal.

Sifat, Peran dan Fungsi

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan,

berorientasi pada pengembangan tabungan dan

pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang

190

produtif bagi anggota dan kesejahteraan sosial

masyarakat sekitar, terutama hasil mikro dan fakir

miskin. Peran BMT dimasyarakat, adalah sebagai;

a. Motor penggerak ekonomi dan sosial

masyarakat banyak.

b. Ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah.

c. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan

kaum dhu‟afa (miskin).

d. Sarana pendidikan formal untuk mewujudkan

prinsip hidup yang barakah, ahsanu „amala,

dan salam melalui Spiritual Communication

dengan Dzikir Qolbiyah Ilahiyah.

Fungsi BMT dimasyarakat adalah untuk :

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota,

pengurus dan pengelola menjadi profesional,

salam (selamat, damai dan sejahtera), dan

191

amanah sehingga semakin utuh dan tangguh

dalam berjuang dan berusaha (beribadah)

menghadapi tantangan global.

b. Mengorganisir dan memobilisasi dana

sehingga yang dimiliki oleh masyarakat dapat

termanfaatkan secara optimal didalam dan

diluar organisasi untuk kepentingan rakyat

banyak.

c. Mengembangkan kesempatan kerja.

d. Mengukuhkan dan meningkatkan lualitas

usaha dan pasar produk-produk anggota.

e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas

lembaga-lembaga ekonomi dan sosial

masyarakat banyak.

192

Pendiri BMT

BMT dapat didirikan oleh :

a. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

b. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak

memiliki hubungan keluarga vertikal dan

horizontal satu kali.

c. Senurang-kurangnya 70 % anggota pendiri

bertempat tinggal disekitar daerah kerja

BMT.

d. Pendiri dapat bemtambah dalam tahun-tahun

kemudian jika disepakati oleh rapat anggota

para pendiri.

193

Permodalan BMT

1. Modal BMT terdiri dari :

2. Simpanan pokok (SP) yang ditentukan

besarnya sama besar untuk semua anggota.

Simpanan pokok khusus (SPK), yaitu

simpanan pokok yang khusus diperuntukkan

untuk mendapatkan sejumlah modal awal

sehingga memungkinkan BMT melakukan

persiapan-persiapan pendirian dan memulai

operasinya. Jumlah dapat berbeda antara

anggota pendiri. Pada pendirian BMT, para

pendiri bersepakat agar dalam waktu 4 (empat)

bulan sejak disepakati dapat terkumpul uang

sejumlah :

a. Minimal Rp 75 juta untuk wilayah

JABOTABEK.

194

b. Minimal Rp 50 juta untuk wilayah

ibukota propinsi.

c. Minimal Rp 30 juta untuk wilayah

ibukota kabupaten/kota.

d. Minimal Rp 20 juta untuk wilayah

ibukota kecamatan.

e. Minimal Rp 15 juta untuk wilayah

daerah pedasaan.

Status MBT

Status BMT diteuntukan oleh sejumlah aset yang

dimiliki sebagai berikut :

a. Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset

lebih kecil dari 100 juta, BMT adalah

kelompok swadaya masyarakat yang berhak

195

meminta/mendapatkan sertifikat kemitraan dari

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

b. Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau

lebih, maka BMT harus melakkukan proses

penngajuan badan hukum kepada notaris

setempat, antara lain berbentuk :

i) Koperasi Syariah (KOPSYAH)

ii) Unit Usaha Otonom Pinjam Syariah dari

KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU

(Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi

Unit Desa), Kopontren (Koperasi

Pesantren), atau koperasi lainnya yang

beroperasi otonom termasuk pelaporan

pertanggungjawabannya.

196

Anggota BMT

Anggota BMT terdiri dari :

a. Anggota Pendiri BMT, yaitu anggota yang

membayar simpanan pokok, simpanan wajib,

dan simpanan-simpanan pokok khusus

minimal 4 % dari jumlah modal awal BMT

yang direncanakan.

b. Anggota Biasa, yaitu anggota yang membayar

simpanan pokok dan simpanan wajib.

c. Calon Anggota, yaitu mereka yang

memanfaatkan jasa BMT tetapi belum

melunasi simpanan pokok dan aimoanan wajib.

d. Anggota Kehormatan, yaitu anggota yang

mempunyai kepedulian untuk ikut serta

memajukan BMT baik moral maupun materiil

197

tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai

anggota BMT.

Cara Kerja BMT

Cara kerja BMT adalah sebagai berikut :

a. Pendamping atau beberapa pemrakarsa

mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan

menjelaskan ide atau gagasan ini kepada

rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik

beberapa orang sebagai pemrakarsa awal

hingga mencapai lebih dari 20 (dua puluh)

orang.

b. Dua puluh orang atua lebih tersebut kemudian

menyepakati pendirian BMT di desa,

kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat

mengumpulkan modal awal pendirian BMT.

198

c. Modal awal kemudian ditentukan sesuai

dengan kesepakatan bersama tidak harus sama

jumlahnya antara pemrakarsa, hingga

mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk

pendirian sebuah BMT.

d. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih

pengurus BMT.

e. Pengurus BMT kemudian merapatkan dan

merekrut pengelola/manajemen BMT dari

lingkungan tesrebut yang memiliki sifat siddiq,

tabligh, amanah, fathonah dan benar-benar

menguasai visi,misi, tujuan, dan usaha-usaha

BMT, serta memiliki keinginan keras dan

dengan sepenuh hati untuk mengembangkan

BMT.

199

f. Pengurus BMT menghubungi PINBUK

setempat untuk memberikan pelatihan kepada

calon pengelola/manajemen BMT tersebut

(umumnya 2 minggu pelatihan dan magang).

g. Pengelola yang telah diberikan pelatihan

kemudian membuka kantor dan menjalankan

BMT dengan giat menggalakkan simpanan

masyarakat dan memberikan pembiayaan pada

usaha mikro dan kecil disekitar.

h. Pembiayaan pada usaha mikro dilakukan

dengan menerapkan sistem bagi hasil yang

disampaikan sesuai dengan akad yang telah

disepakati.

i. Hasil bagi hasil ini kemudian digunakan oleh

para pengelola untuk membayar homor para

200

pengelola dan membayar kegiatan operasional

BMT.

j. Hasil bagi hasil juga digunakan untuk

membayar bagi hasil kepada penyiapan dana,

diupayakan agar nilai bagi hasil yang diperoleh

para penyimpan dana bisa lebih besar dari

bunga konvensional.

Pendamping BMT

Pendampingan adalah pendekatan pemberdayaan

ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro khususnya

para fakir miskin yang dilaksankan melalui kelompok

usaha muamalat (pokusma) yang merupakan

implementasi dari progran Grameen Bank Bangladesh

dan amanah ikhtiar malaysia. Dilakasanakan dengan

sistem bagi hasil.

201

Kegiatan pendampinngan pokusma, antara lain :

a. Pengembangan sumber daya insani.

b. Pelatihan dengan penekanan peningkatan etos

kerja dan disiplin.

c. Pelatihan dan bimbingan usaha.

d. Pembiayaan usaha.

e. Pengembangan jaringan usaha.

f. Penguatan ruhiyah melalui zikir qalbiyah

ilahiyah (ZQI) pendampingan pokusma dapat

dilakukan oleh :

g. Koperasi

h. BMT

i. LSM (lembaga swadaya masyrakat)

j. KSM (kelompok swadaya masyarakat)

k. Perhimpunan masyarakat lainnya.

202

Kesehatan BMT

Tingkat kesahatan BMT adalah ukuran kinerja dan

kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yeng

mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan

keberlangsungan usaha BMT, baik dalam jangka pendek

maupun untuk jangka panjang.

Sebuah BMT perlu duketahui tingkat kesehatannya,

karen BMT merupakan sebuah lembaga keuangan

pendukung kegiatan ekonomi rakyat. BMT yang sehat

akan : aman, dipercaya, dan bermanfaat.

KENAPA BANK SYARIAH DAN BMT ?

Sebuah usaha yang diharapkan langgeng dan

bernilai produktif dibidang keuangan membutuhkan

penanganan rapi dan yang terpenting adalah dapat

dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan

203

perekonomian yang berlaku. Sungguhpun begitu,

peraturan perekonomian yang diakui haruslah mengikuti

aturan main Al-Qur‟an dan As-Sunnah. “wakaf tunai”

yang terdiri dari sejumlah uang yang diharapkan kekal

secara nilai, teta[i mampu pula dikembangkan untuk

dimanfaatkan sangat bergantung kepada sistem

pemgelolaan profesional dan bertanggung jawab. Dan

seperti talah dimaklumi bersama, bahkan

pemaklumannya pun berskala internasional, bahwa

sistem profesional dalam pengelolaah keuangan adalah

bank. Bicara soal keuangan apapun bentuknya berarti

berbicara tentang bank dengan berbagai ragamnya. Itu

artinya dunia perbankan diyakini oleh masyarakat

internasional sebagai lembaga dan atau badan usaha

formal yang profesional walau terdapat sisi kelemahan

dalam salah satu komposisinya.

204

Apa sesungguhnya yanng dimahsud mengandung

kelemahan tersebut, sebernarnya terletak pada penilaian

ajaran islam yang menyoroti “kelebihan pembayaran”

pihak peminjam tanpa melihat konteksnya. Dan

kelebihan itulah yang menjadi ajang perdebatan

dikalangan ulama mazhab tentang apakah ia “riba”

ataukah keuntungan usaha kerja sama.

Untik penghimpunan dana yang diproyeksikan

sebagai wakaf tunai harus diletakkan pada strata usah

produktif yang bermulti fungsi, yaitu :

1. Terjamin kebutuhan nominalnya;

2. Memilliki daya pengembanngan dan

menghasilkan nilai;

3. Hasil yang diperoleh dapat dibenarkan secara

syariah;

205

4. Penyaluran kelebihan nilai (materi) kepada

mereka yang menghajatkan;

5. Memberi solusi kepada pengusaha bawah/kecil

mengembangkan usahanya.

Lima target multifungsi wakaf tunai seperti tersebut

diatas, memerlukan pengayoman syariah dalam

melegitimasi prosedur usaha dan berkembang secara

benar berdasarkan petunjuk Al-Qur‟an dan As-Sunnah.

Untuk itu kehadiran bank syariah dan BMT menjadi

solusi positif dari wakaf tunai mengembangkan sayap

usaha tanpawas-was terjebak dalam lingkaran “riba”.

Faktor urgen dan yang paling menjadi perhatian adalah

bahwa riba didominasi tiga unsur atama, yakni :

a. Gharar (spekulasi)

b. Al-Zulm (unsur menzalimi), dan

c. „Adam „Antaradin (tidak adanya kerelaan)

206

Tiga unsur negatif yang mengakibatkan rusaknya

suatu usaha dan itu terdapat pada dunia perbankan telah

ditanggulangi oleh sistem Islam. Dan dengan konsep

berdasar al-Qur‟an serta al-Sunnah, maka didirikanlah

bank syariah dan juga BMT. Dengan demikian pemilihan

bank syariah/BMT sebagai mitra usaha para nadzir wakaf

tunai merupakan solusi konstruktif demi membina

ekonomi umat masa hadapan.

207

DAFTAR BACAAN

Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta :

Ciputat Press, 2005).

Adjani Al-Albij, Perwakafan Tanah Di Indonesia, (Jakarta :

Rajawali Press, 1992).

Depag RI, Nadzir Profesional Dan Amanah, (Jakarta : Depag.

2005).

Depag RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta :

Depag, 2004)

Depag RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,

(Jakarta : Depag, 2005)

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pengembangan

Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan

Haji Tahun 2005.

Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta : Depag RI,

2004)

Harian Kompas, Selasa 12 April 2005.

Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, (Bandung :

Yayasan Plara, 1995).

208

209

210

.