I(OMPAS• Senin o Selasa o Rabu o Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152

@ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3118 19OPeb oMar OApr OMe; OJun OJul OAgs .Sep OOkt ONov ODes

BatasPerairan RJ-MalaysiaDiselesaikan di Den Haag?

M engenai.soal ba-tas perairanRI-Malaysia, De-

puti Menteri Luar NegeriMalaysia Richard Riotmemberi sinyal di KualaLumpur beberapa waktulalu. Menurut beliau, ma-salah batas perairan ke-dua negara bisa berakhirdi Mahkamah Internasio-nal (International Courtof Justice atau ICJ) DenHaag, Belanda. (AFP/Ber-nama dikutip PikiranRakyat, 3/9).

Pernyataan Riot lahir menyi-kapi berlarutnya negosiasi batasperairan dengan RI. Negosiasisudah berjalan enam belas kali.Pihak kita pun melihat negosiasibatas perairan ini akan berlang-sung lama. Menteri Luar NegeriMarty Natalagewa mengungkap-kan, negosiasi garis batas bisamemakan waktu 5-32 tahun(Kompas, 4/9).

Penyelesaian di ICJ adalah pe-nyelesaian secara hukum. Penye-lesaian ini adalah salah satu al-ternatif yang kedua pihak dapattempuh. Penyelesaiannya beradadi tangan 15 hakim ICJ.

Penyelesaian ke ICJ harusberdasarkan kesepakatan parapihak. Kesepakatan harus tertu-lis. Para pihak pun harus anggotaPBB. RI dan Malaysia memenuhisyarat ini. Kedua pihak sebelurn-nya pernah menyerahkan seng-keta status kepemilikan kepulau-an Sipadan-Ligitan kepada ICJ.

Malaysia pernah pula meng-gunakan jasa ICJ untuk menen-

.tukan status kepernilikan pulauBatu Puteh dengan SingapuraDalam sengketa ini, ICJ merne-nang Singapura,

Masalahnya adalah berdasar-kan pengalaman dengan Malay-sia dalam sengketa Sipadan-Li-gitan, apakah kita siap menye-lesaikan soal batas perairan de-ngan Malaysia di Den Haag? Me-nurut Marty, agenda perbatasandengan Malaysia mencakup seg-men Selat Malaka, segmen Selat

Oleh HUALA ADOLF

Singapura, Laut China Selatan,dan Laut Sulawesi. Soal perairantempat terjadinya penangkapantiga petugas Kementerian Ke-lautan dan Perikanan, para pihaksepakat akan membahasnya se-cara khusus.

Jangan terpancingICJ sebagai badan peradilan di

bawah PBB yang termuat dalamPiagam PBB sebagai badan per-adilan internasional khusus PBB.Sejak berdiri tahun 1946 hinggasekarang, reputasi ICJ tidak di-ragukan lagi. Hakim-hakimnyaadalah ahli hukum internasionalyang ternama di dunia

Piagam PBB memberi alter-natif penyelesaian sengketa laindi samping ICJ. Pasal 33 PiagamPBB menyebutkan, para pihyang bersengketa harus ter-lebih dahulu rnenyelesai-kan sengketanya mela-lui negosiasi, penye-lidikan, mediasi,konsiliasi,arbitra-se, pe-nyelesai-an melaluibadan re-gional, pe-nyelesaianmelaluihukum(misalnyaICJ), ataucara-carapenyelesaiandamai lain-nya yang parapihak sepakati.

Pasal 33 PiagamPBB menyebut penye-lesaian secara hukum merupakanlangkah yang berada pada urutanke-7. Piagam PBB menempatkannegosiasi pada urutan pertama!

Artinya, kalau negosiasi secaralangsung para pihak gagal, masihada cara penyelesaian selanjut-nya, yaitu penyelidikan, mediasi,konsiliasi, arbitrase, penyelesaianmelalui organisasi regional (mi-salnya ASEAN), atau cara-caradamai lainnya yang para pihaksetujui.

Karena itu, menanggapi sinyalDeputi Menteri Luar Negeri di

atas, seyogianya kita tidak ter-pancing, Masih ada cara-cara lainyang para pihak dapat pilih bilanegosiasi gagal.

Pasal 33 Piagam PBB tidakmenyebut langkah-langkah pe-nyelesaian sengketa. Piagam ti-dak juga memberi arahan ba-gaimana atau kapan langkah pe-nyelesaian mediasi, penyelidikan,konsiliasi, dan seterusnya ditern-puh.

Instrumen hukum internasi-onal yang memberi solusi me-ngenai langkah penyelesaian

sengketa yang pa-ra pihak dapattempuh ada da-lam instrumenhukum penye-lesaian sengke-ta WTO, yaituDispute Settle-ment Under.standing(DSU).

Pasal 3DSU mern-beri penga-turan cu-kup jelaskepada pi-hak yangberseng-ketaDSUmeng-ingatkan,pertama,bahwasebelummeng-ambillangkahatau tin-dakanhukum

tertentu, pihak yang bersengketaharus memastikan terlebih da-hulu apakah langkah yang akandiambil akan berhasil.

Kedua, DSU mengungkapkanbahwa untuk menyelesaikan sua-tu sengketa, yang terpenting ada-lah menghasilkan suatu penye-lesaian yang positif (positive so-lution). Maksudnya, penyelesaiansengketa harus membawa dam-pak baik, positif bagi para pihak.Artinya, pihak yang menangmendapatkan putusan yang efek-tif.

Ketiga, DSU mengingatkanbahwa penyelesaian sengketayang langsung dis lesaikan olehpara pihak adalah penyelesaiansengketa yang disukai.

SDM dan danaDari tiga tolok ukur di atas,

penyelesaian yang berhasil, po-sitif, dan penyelesaian langsungpara pihak mengisyaratkan per-tanyaan penting: apakah sumberdaya manusia (SDM) kita sudahmenguasai permasalahan hukumdengan baik, baik substansinyamaupun hukum acaranya (for-mil).

Belum banyak sarjana hukumkita di perguruan tinggi yangmendalami kedua bidang ini.Pendidikan hukum kita masihdididik secara kontinental. Pen-didikan hukum model commonlaw atau anglo saxon, pendidikanhukum yang mendasarkan padacase law, studi kasus, masih be-lum menjadi kurikulum utama diTanahAir.

Selain itu, masalah klasik dinegara berkembang umumnya,termasuk kita, adalah lemahnyadokumentasi atau kearsipan. Ki-ta masih harus belajar untukmenghargai arti penting kear-sipan ini. Dalam sengketa Si-padan-Ligitan, kita sempat ke-walahan dalam mencari arsip, pe-ta lama, untuk mendukung posisikita di ICJ.

Lagi pula, sengketa di hadapanbadan peradilan luar negeri, ter-masuk ICJ di Den Haag, tidaklahmurah. Mau tidak mau, siap tidaksiap, kita masih perlu menyewapengacara asing. Biaya untuk ini,transportasi, akomodasi, peneli-tian, dan sebagainya tidak mu-rah.

Karena itu, cara yang tarn-paknya laik dan cocok untuk di-lakukan adalah terus menempuhcara negosiasi. Harapan kita padaKementerian Luar Neg'eri beser-ta instansi terkait, termasuk ka-lau perlu perguruan tinggi, sangatdiharapkan.

HUAlAADOLFGuru Besar Hukum Interna-sional pada FakuZtas Hukum

Universitas Padjadjaran, _Bandung

Kliping Humas Unpad 2010