HUKUM KEPAILITANProf. Dr. Nindyo Pramono,SH.MSSulistiowati,SH.MHum.

HUKUM KEPAILITANApakah Kepailitan itu?Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Seseorang debitur baru dapat dikatakan berada dalam keadaan pailit, jika ia mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dg putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

HUKUM KEPAILITAN (lanjutan)Yang berhak mengajukan pailit?debitur sendiri;seorang kreditur atau lebih;kejaksaan untuk kepentingan umum;Bank Indonesia, jika debiturnya bank;Bapepam, jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, LKP & LPP;Menkeu, jika debiturnya Persh. Asuransi, Persh. Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

TUJUAN KEPAILITANKepailitan: Lembaga Hukum Perdata Eropa, realisasi dua asas pokok Ps 1131 dan 1132 KUHPerdata.

TUJUAN KEPAILITAN (lanjutan)Asas yang terkandung dalam kedua Ps tersebut:Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;Semua kreditur mempunyai hak yang sama;Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang mereka.

TUJUAN KEPAILITAN (lanjutan)Pernyataan pailit bertujuan : (1) untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si debitur disita atau dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya.

TUJUAN KEPAILITAN (lanjutan)(2) untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur; (3). Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya; (4). Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa.

TUJUAN KEPAILITAN (lanjutan)Di Amerika Serikat, Bankruptcy Law dirancang untuk memaksa agar debitur tidak dapat menggelapkan harta kekayaannya.Historically the bankruptcy law was not concerned with benefiting the debtor as much as it was its benefiting the debtors creditor. In its origin, the law was designed to compel fraudulent debtors to bring their property into court and to pay it to their creditor, thus preventing them from concealing their property or from paying it to only some of their creditor.

TUJUAN KEPAILITAN (lanjutan)The Bankruptcy Act has several major purpose. One is to assure that the debtors property is fairly distributed to the creditors and that some of the creditors do not obtain unfair advantage over the others. At the same time, the act is designed to protect all of the creditors against action by the debtor that would unreasonably diminish the debtors assets to which they are entitled. The Act also provides the honest debtor with a measure of protection against the demands for payment by creditor. Under some circumstances the debtor is given additional time to pay the creditors free of pressure that the creditors might otherwise exert. If a debtor makes a full and honest accounting of his or her assets and liabilities and deals fairly with the creditors the debtor may have most. If not all, of the debts discharge and thus have a fresh start.

SYARAT KEPAILITANPailit ( failliet = Belanda ; to fail = Inggris; bankrupt, bankruptcy = Inggris ) berarti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran.Syarat untuk dinyatakan pailit : debitur dalam keadaan berhenti membayar. Dengan putusan hakim, ia akan dinyatakan pailit.Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur.Sumir terbukti berarti untuk pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa (Buku IV KUHPerdata).

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Apa yang menjadi ukuran atau norma bagi keadaan berhenti membayar itu?Pedoman yang disepakati : Untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya dan tidak peduli apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.Dalam yurisprudensi :membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Membayar berarti memenuhi suatu perikatan artinya dapat berujud menyerahkan barang.Berhenti membayar tidak harus diartikan near de letter. Yakni debitur berhenti sama sekali untuk membayar hutang-hutangnya, melainkan bahwa debitur pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya ( Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perd/PTB, Tgl : 31 Juli 1973 ).

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Dalam yurisprudensi Belanda seperti HR. 22 Maret 1946, HR 26 Januari 1940, HR 17 Februari 1961, banyak keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan berhenti membayar :Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar hutang-hutang itu.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Juga pernah terjadi adanya hutang-hutang yang belum dapat ditagih, tetapi dapat dianggap debitur dalam keadaan berhenti membayar, asal pada saat ditagih atau diminta debitur tidak membayar hutang itu.Bilamana debitur tidak membayar bukan karena keadaan memaksa, melainkan berdasarkan keberatan yang oleh hakim tidak segera dianggap tidak beralasan, maka hakim dapat menganggap bahwa keadaan berhenti membayar itu tidak ada.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Keadaan berhenti membayar dapat terjadi, bilamana kredit-kredit yang lain tidak mendesak dibayar atau memiliki eksekusi diluar kepailitan.Keadaan aktiva boedel kemudian terbukti cukup untuk membayar semua hutangnya, itu tidak menghalangi bahwa debitur sekarang dalam keadaan berhenti membayar.Tidak membayar hutang-hutang yang sudah dapat ditagih dan disamping itu ada hutang-hutang yang lain yang terbukti dari laporan kurator, membuktikan adanya keadaan berhenti membayar.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Secara ekonomis seseorang atau suatu perusahaan dikatakan bangkrut jika keadaan dalam neraca menunjukkan bahwa posisi pasivanya lebih rendah atau tidak sebanding dengan posisi aktiva. Dengan kata lain rugi, sehingga ada sementara pandapat yang tidak setuju jika istilah pailit itu diterjemahkan dengan bangkrut.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Istilah bangkrut adalah istilah yang tidak resmi digunakan diluar undang-undang. Bangkrut juga harus diartikan bahwa debitur berada dalam keadaan berhenti membayar, tidak peduli karena ia tidak mampu atau tidak mau. Bangkrut tidak selalu harus ditunjukkan oleh keadaan perusahaan yang merugi. Memang bisa terjadi perusahaan rugi terus, kemudian ia tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Pada keadaan seperti ini ia belum tentu bangkrut, ia baru dapat dikatakan bangkrut jika memang sudah diputus demikian oleh hakim.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Bankruptcy atau kebangkrutan ( Inggris ) itu berarti keadaan tidak solven dari perorangan atau organisasi atau perusahaan, yaitu keadaan tidak mampu membayar hutang.Bankrupt : The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The condition of one whose circumstances are such that he is entitled to take the benefit of the federal bankruptcy laws. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. The woed bankrupt is not used in the federal bankruptcy code. Debtor is now the term used.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Di bawah UU US ada dua jenis kebangkrutan :tidak sukarela ( unvoluntary ) dan sukarela ( voluntary ). Bangkrut secara tidak sukarela terjadi bila satu atau lebih kreditur memohon kepada pengadilan untuk menyatakan debitor tidak solven, sedangkan sukarela terjadi bila debitur sendiri yang memohonnya. Dalam kedua kasus tersebut, tujuannya adalah penyelesaian yang teratur dan adil dari semua kewajiban.Di US, sejak debitur dinyatakan bangkrut, pengadilan menunjuk wali sementara ( sama dengan kurator sementara Indonesia ) dengan kekuasaan luas dan wewenang untuk membuat perubahan manajemen, mengatur pendanaan tanpa jaminan dan mengoperasikan bisnis debitor pada umumnya sedemikian rupa untuk menghindari kerugian. Hanya dengan menyerahkan sesuatu jaminan yang memadai, debitur dapat mengambil alih kendali dari wali.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Berkenaan dengan reorganisasi, Debitur tetap memiliki bisnis dan mengendalikannya, kecuali pengadilan menentukan lain. Debitur dan kreditur diberi cukup banyak kelonggaran untuk bekerjasama.Jadi : pailit atau bankrupt adalah soal debitur berada dalam keadaan berhenti membayar (insolvency), bukan soal rugi .

Syarat untuk mempailitkan debitur ?debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Siapa yang dapat dipailitkan ?Orang perorangan : pria dan wanita; menikah atau belum menikah. Jadi pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta.Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon berbentuk Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masimh-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.Perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Harta warisan.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Pengadilan mana yang berwenang?Pengadilan daerah hukum tempat kedudukan debitur;Dalam hal debitur telah meninggalkan Indonesia, maka pengadilan daerah hukum tempat kedudukdan terakhir debitur;Dalam hal debitur pesero firma, pengadilan tempat kedudukan hukum firma;Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Indonesia tetepi menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia, Pengadilan tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah RI;Dalam hal debitur badan hukum, Pengadilan tempat kedudukan hukum badan hukum sesuai anggaran dasarnya.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur maupun pihak ketiga di luar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara yang memiliki izin beracara di Pengadilan, diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera (Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Ketentuan ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Upaya hukum yang dimungkinkan ?Putusan pailit, hanya terbuka upaya hukum Kasasi dan PK. Apa reasosing ketentuan ini ?. Mengapa meniadakan upaya banding ?.Upaya PK harus memenuhi 2 ( dua ) syarat :1. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang bila diketahui dipersidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda ;2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Uit voorbaar bij voorraad ?Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, serta merta Kurator dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pailit diucapkan, meskipun ada kasasi atau PK. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau PK maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat Debitur.Pada perkara perdata pada umumnya dengan diadakannya upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan hakim mengakibatkan penundaan pelaksanaan putusan. Bila hakim memutuskan, uit voorbaar bij voorraad terhadap putusannya, maka penundaan tidak diadakan. Dalam praktek hakim dimungkinkan mewajibkan penuntut atau penggugat untuk memberikan borg, agar si tergugat bila keadaan berbalik, dapat dijamin pembayaran kembali atau ganti ruginya.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Pemeriksaan cuma-cumaUUPK memungkinkan adanya pemeriksaan secara gratis, dengan akibat biaya kepaniteraanpun juga gratis.

Putusan Pencabutan pernyataan pailit Putusan tersebut diumumkan oleh Panitera Pengadilan di dalam BNRI & dua surat kabar harian.Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat dicabut diajukan kasasi dan/atau PK.Dalam hal setelah pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka debitur atau pemohon wajib membuktikan adanya cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Penyitaan oleh Kreditur selama sidang berlangsung ?Sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk :meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;menunjuk kurator sementara untuk : (1). Mengawasi pengelolaan usaha debitur; (2). Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.Biasanya permohonan penyitaan akan dikabulkan, jika kepentingan kreditur perlu dilindungi. Di samping itu untuk melindungi dan menjaga kepentingan debitur dan pihak ketiga lain yang berkepentingan, maka Pengadilan dapat menetapkan agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Meliputi apa saja kepailitan itu dijatuhkan ?Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan dan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.Bagi debitur perorangan yang pailit, maka akibat kepailitan di atas berlaku pula bagi suami atau isteri yang menikah dalam persatuan harta, baik yang ada saat dijatuhkan kepailitan maupun yang diperoleh selam kepailitan.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Dapatkah Bank Rekapitalisasi dan Bank BTO menjadi pemohon pailit ?Putusan MA No. 04 K/N/1998.Dalam praktek permohonan pernyataan pailit sebagian besar dilakukan oleh bank terhadap debitur kreditnya yang macet.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Pertama, dalam kasus kepailitan yang diajukan oleh PT Bank PDFCI sebagai Pemohon pailit terhadap PT. Sarana Kemas Utama selaku Termohon Pailit. Permohonan pailit dikabulkan hakim pengadilan niaga. Persoalan muncul dalam kasasi karena Pemohon Kasasi keberatan atas status Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sebagai Bank BTO pada saat permohonan pailit diajukan. Menurut Pemohon Kasasi atau termohon pailit, sejak tanggal 3 April 1998 status Termohon Kasasi adalah bank BTO dan manajemen telah diambil alih atau dikuasai oleh dan berada di bawah BPPN. Oleh karena itu surat kuasa Termohon Kasasi atau Pemohon Pailit harus dengan sepengetahuan atau setidak-tidaknya diketahui oleh BPPN. Kebertaan ini sebenarnya pernah diajukan pada sidang pengadilan niaga, namun judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan tersebut dalam putusannya. Karena itu judex factie telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Majelis Hakim Kasasi memandang bahwa Termohon Kasasi atau Pemohon Pailit dalam status Bank BTO tetap sah sebagai Pemohon Pailit, karena pernyataan BTO sama sekali tidak menghapuskan status Termohon Kasasi atau Pemohon Pailit sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam proses perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasapun tetap sah dan tidak perlu sepengetahuan dan atau ijin pemerintah c.q. BPPN. Karena itu Majelis Hakim Kasasi membenarkan putusan Judex facxtie. Atas putusan ini Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit mengajukan PK.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Dalam permohonan PK, Permohon PK atau Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit kembali mempersoalkan kewenangan hukum atau legal capacity Pemohon Pailit dalam hal ini Bank PDFCI yang telah dikenakan status Bank BTO pada saat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Menurut Pemohon PK atau Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit, Majelis Hakim Kasasi dan Judex Facxtie telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum mengenai kewenangan hukum Bank BTO. Dikatakan bahwa Termohon PK atau Termohon Kasasi atau Pemohon Pailit sejak tanggal 3 April 1998 telah menjadi Bank BTO sehingga manajemen dan operasional telah diambil alih oleh BPPN sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No.10 Thn 1998. Pada hal permohonan pailit yang diajukan Termohon PK atau Pemohon Pailit dilakukan pada tanggal 30 September 1998 yaitu pada saat Termohon PK atau Pemohon Pailit sudah berstatus Bank BTO tanpa persetujuan kuasa dari BPPN.

SYARAT KEPAILITAN (lanjutan)Majelis Hakim PK dalam perkara ini membenarkan pendapat yang diajukan Pemohon PK atau Termohon Pailit atau Pemohon Kasasi, karena menurut Majelis terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang status dan kewenangan Bank BTO sebab Direksi Bank PDFCI Tbk yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak 3 April 1998 tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum ( legal capacity ) termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pailit di muka pengadilan untuk kepentingan bank tersebut. Karena manajemen dan operasionalnya telah diambilalih atau dikuasai oleh dan berada di bawah pengawasan BPPN, maka surat kuasa yang dibuat Direksi yang menjadi dasar permohonan pailit terhadap Pemohon PK atau Termohon Pailit adalah tidak sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MA terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan PT Sarana Kemas Utama selaku Termohon Pailit atau Pemohon Kasasi atau Pemohon PK dan membatalkan Putusan MA 14 Desember 1998 No.04 K/N/1998.

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN UTANG MENURUT UU No. 37 Tahun 2004UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan tentang apa yang dimaksud dengan utang. Pasal 1 angka 6 menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN UTANG (lanjutan)Ada istilah lain di dalam hukum perdata yang erat sekali dengan persoalan hutang, yaitu schuld yang sering diterjemahkan hutang dan haftung yang sering diterjemahkan harta kekayaan. Dalam diri debitur itu terdapat dua unsur, yaitu schuld dan haftung. Schuld adalah hutang debitur kepada kreditur, sedangkan haftung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang tersebut. Rumusan normatif haftung seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 1331 KUHPerdata.

KEPAILITAN BADAN HUKUMJika yang pailit adalah PT misalnya, maka penyelesaiannya harus mengacu ke UUPT. tahap-tahap penyelesaianya sama dengan kepailitan individu, yang membedakan hanya soal tanggung jawab si pailit.Bagi PT, pertama yang bertanggung jawab untuk membayar kreditur adalah PT. bila kekayaan tidak mencukupi, maka menurut UUPT, lebih lanjut harus diselidiki apakah terdapat cukup alasan untuk menuntut tanggung jawab para pengurusnya. Ps 97 ayat (1) & (2) UUPT : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untu kepentingan dan tujuan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan.

KEPAILITAN BADAN HUKUM (lanjutan)Ps 97 ayat (2) UUPT : Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Bila anggota Direksi lalai dalam menjalankan tugasnya menurut Ps 97 ayat (3) UUPT: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi bila ybs bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ayat (6)nya menyatakan : Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke PN terhadapa anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.PT yang terus rugi dengan putusan hakim dapat dinyatakan pailit. Kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, menurut Ps 104 ayat (2) UUPT, bila kekayaan PT tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat kepailitan tsb, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

KEPAILITAN BADAN HUKUM (lanjutan)Beberapa ristriksi thd tanggung jawab direksi dalam hal PT pailit : Direktur ikut bertanggung jawab, jika PT dinyatakan pailit;Harus ada unsur kesalahan atau kelalaian dari direktur tsb;Tanggung jawab direktur bersifat residual. Dia baru bertanggung jawab secara material setelah seluruh aset PT diambil dan tidak mencukupi;Disamping PT, yang ikut ditarik untuk bertanggung jawab hanya direksi, komisaris dan pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab, kecuali mereka melakukan kesalahan lain;

KEPAILITAN BADAN HUKUM (lanjutan)Tanggung jawab secara renteng, jadi walaupun seorang direktur yang salah, tetapi yang lain juga dipresumsi untuk bertanggung;Adanya presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik. Maksudnya jika direksi bersalah, maka seluruh anggota direksi dianggap bersalah, kecuali jika anggota direksi ybs dapat membuktikan bahwa sebenarnya ia tidak bersalah;Prinsip special treatment, untuk PT pailit, pengaturan dan restriksi tentang tanggung jawab direksi hanya berlaku dalam hal perusahaan pailit saja. Dalam hal lain prinsip ini tidak berlaku, dan direktur bertanggung jawab seperti biasanya dalam kasus-kasus biasa.

PERDAMAIANDebitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditur.Jika pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.Jika tidak ditentukan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitur semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk harta pailit dg tanda terima yang sah.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)PKPU diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh Kreditur.Debitur yg tdk akan dpt melanjutkan membayar utang2nya yg sdh jatuh waktu & dpt ditagih, dpt memohon PKPU, dg maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yg meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kpd Kreditur.

Dua tahap PKPUPKPU SementaraPengadilan Niaga wajib mengabulkan, diberikan untuk jangka waktu 45 hari.PKPU TetapPKPU tetap diberikan untuk jangka waktu 270 hari, jika pada hari ke- 45 atau hari rapat kreditur tersebut belum dapat memebrikan suara mereka terhadap rencana tersebut.

PKPU (lanjutan)Selama PKPU, Debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.Selama PKPU, Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk pelunasan utang, harus ditangguhkan.PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Berakhirnya PKPU Atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditur atau prakarsa Pengadilan, PKPU dapat diakhiri dalam hal:Debitur, selama PKPU, bertindak dg itikad buruk dalam megurus hartanya;Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;Debitur melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1);Debitur lalai melaksanakan tindakan2 yg diwajibkan oleh Pengadilan saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melkukan tindakan2 yg disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur;

Berakhirnya PKPU (lanjutan)Selama PKPU, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU atau;Keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditur pada waktunya.Jika PKPU diakhiri, Debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.