hukum kepailitan

Download Hukum Kepailitan

Post on 27-Sep-2015

5 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pai

TRANSCRIPT

  • KEPAILITAN

  • Filosofis Lahirnya KepailitanPasal 1 butir 1 UU 37/2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yg pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas

  • Sejarah Perkembangan Hukum KepailitanSebelum berlakunya Failisments Verordening (Fv)Masa berlakunya Failisments Verordening (Fv)Masa berlakunya UU kepailitan yang sekarang ini

  • Sebelum Berlakunya FvPengaturan Fv terdapat dalam :Wet Book van KoophandelTerdapat dalam buku III ttg Ketidakmampuan pedagang, Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja. Reglement op de Rechtsvoordering (Rv) Stb. 1875-52, Buku III Bab 7 Van den Staat van Kennelijk Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian telah dicabut oleh S. 1906-348.Peraturan ini berlaku untuk pengusaha saja.

  • Pelaksanaan kedua aturan tersebut sulit, dikarenakan :Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya Biaya tinggiPengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitanPerlu waktu yang cukup lama

  • Masa berlakunya FvDiatur dalam Fv stb.1905 No.217 jo.Stb. 1906 No.248.Peraturan ini lengkapnya bernama Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348), Faillissementsverordening (S. 1905-217) itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal I November 1906Dengan berlakunya Faillissementsverordening tersebut, maka dicabutlah: 1. Seluruh Buku HI dari WVK. 2. Reglement op de Rechtsvordering, Buku III, Bab Ketujuh, Pasall 899 sampai dengan Pasal 915Faillissementsverordening ini hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa saja

  • UU Kepailitan Sejak Tahun 1945Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (Noodsregeling Faillissmenten 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagj penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi.

  • Di dalam praktik, Faillissementsverordening relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat minim. Awalnya, Faillissementsverordening itu hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang Barat saja Akibatnya, Faillissementsverordening itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, dan karena itu pula tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat

  • Tahun 1998-SekarangPada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia Peraturan kepailitan yang ada, sangat tidak dapat diandalkan. Banyak Debitor yang hubungi oleh para Kreditornya karena berusaha mengelak untuk tanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya Lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan)

  • 5 bulan kemudian Perpu Kepailitan dan perubahan atas Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 UU No.34 Tahun 2004 tentang Kepailitan tangal 18 Oktober 2004

  • Kepailitan adlah perwujudan dari pasal 1131 dan 1132 BW1131 BW Segala kebendaan si berutang, baik yg bergerak mapun yg tak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg akan ada di kemudian hari mnjd tanggungan u/ segala perikatan perseorangan1132 BW kebendaan tsb mjd jaminan bersama-sama bg semua orang yg mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yg sah untuk didahulukan

  • Fungsi lembaga kepailitanSebagai lembaga pemberi jaminan kpd kreditornya bhw debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangny kpd semua krediturMemberi jaminan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya

  • Azas-Azas KepailitanAzas Keseimbanganfungsi kepailitan adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yg tdk jujur. Dan dilain pihak mencegah kreditur yg tidak baikAzas kelangsungan UsahaTerdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yg prospektif tetap dilangsungkan

  • Azas keadilanKetentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berkepentingan. Azas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yg mengusahakan pembayaran atas tagihan-tagihan masing2 thdp debitur dengan tidak memperdulikan krediturnya

  • Azas Integrasisistim hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yg utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional

  • Syarat-Syarat Pemohonan PailitPasal 2(1) UUK : debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya

  • Adanya Dua kreditur atau lebih (Concursus Creditorum)Jika debitur mempunyai 1 kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis mnjd jaminan atas pelunasan utang debitur dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passuDebitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai 1 kreditur

  • Macam Macam KrediturKreditur Konkuren (pasal 1132 KUHPdt)Kreditur Preferen (pasal 1134 KUHPdt)Kreditur Separatis

  • Kreditur KonkurenPara kreditur dengan hak PARI PASSU DAN PRO RATAKreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan

  • Kreditur PreferenKreditur yang karena UU, mendapatkan pelunasan terlebih dahuluMempunyai hak istimewa yaitu hak yg oleh UU diberikan kpd seorang berpiutang sehingga tingkatnya lbh tinggi drpda orang berpiutang lainnyaLihat kembali pasal 1139 dan 1149 BW

  • Kreditur SeparatisKreditur pemegang hak jaminan kebendaan Hak yang dipunyai kreditur ini adalah hak kewenangan sendiri menjual / mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi)

  • 4 jaminan kebendaanHipotek (pasal 1162 s.d pasal 1232 BW)Gadai (pasal 1150 s.d pasal 1160 BW)Hak tanggungan (UU No.4/1196)Fidusia (UU No.42/1999)

  • Syarat cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihUtang harus lahir dari perikatan yang sempurnaMisal ; utang yang lahir dari perjudian tidak dapat mengajukan permohonan pailit

  • Syarat pemohon pailit (pasal 2 ayat 1 UUK)DebiturSeorang kreditur atau lebihKejaksaanBank IndonesiaBadan Pengawas Pasar ModalMenteri Keuangan

  • Debitur SendiriSeorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiriJika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dpt diajukan atas persetujuan suami atau istri

  • Seorang Kreditur atau lebihKreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, kreditur separatis

  • Kejaksaan Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umumPengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat, misalnya :

  • Debitur melarikan diriDebitur menggelapkan bagian dari harta kekayaanDebitur mempunyai utang kpd BUMN atau badan usaha lain yg menghimpun dana dari masyarakatDebitur mempunyai utang yang berasal dari penhimpunan dana dari masyarakat luas

  • Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktuDalam hal lainnya yg menurut mrpkan kepentingan umum

  • Bank IndonesiaPermohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan

  • Badan Pengawas Pasar ModalPermohonan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM

  • Menteri KeuanganPermohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi,perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, hanya dapat diajukan Menteri Keuangan.

    *****