hukum internasional
TRANSCRIPT
PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL
Menurut Mochtar Kusumaatmadja :
Keseluruhan Kaidah dan Asas-asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :
1. Negara dengan negara
2. Negara dan subjek hukum bukan negara atau subjek hukum bukan
negara satu sama lain
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
Subjek hukum intenasional adalah orang,negara,
badan atau organisasi tertentu yang dapat
melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama
sendiri atau pihak lain yang dapat menimbulkan
hak dan kewajiban dalam bidang internasional.
• Negara merupakan pelaku utama dalam hukum internasional
Negara
• Karena Paus telah menjadi kepala gereja di seluruh gereja yang ada
Takhta Suci Vatikan
• Dalam konvensi Jenewa PMI bertugas menolong seluruh korban perang
PMI (Palang Merah Internasional)
• Organisasi Internasional mengepalai seluruh organisasi yang ada
Organisasi Internasional
• Individu merupaka n subjek di dalam negara
Individu
• Pemberontak memiliki kepentingannya sendiri
Pemberontak
SUMBER SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Dalam arti formil adalah sumber darimana kita mendapatkan/menemukan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut :
a. Traktat
b. Kebiasaan-kebiasaan Internasional
c. Asas-asas Hukum Internasional
d. Keputusan hakim
e. Pendapat para ahli hukum yang terkemuka
Dalam arti materil adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara:
a. Aliran naturalis, adalah aliran yang berasal dari Tuhan dan hukum alam dan derajatnya lebih tinggi daripada hukum nasional
b. aliran positivisme, adalah aliran yang berdasarkan atas persetujuan bersama dari negara-negara yang harus disepakati. (asas Pacta Sunt Servanda)
PROSES RATIFIKASI HUKUM
INTERNASIONAL MENJADI HUKUM
NASIONAL
• perjanjian yang bersifat penting dari Pemerintah ke DPR , DPR membuat undang-undang
Traktat
• keputusan perjanjian yang tidak dilalui ratifikasi yang bersifat sederhana menghasilkan keputusan presiden.
Agreement
DENGAN UNDANG-UNDANG, APABILA BERKENAAN :
A. MASALAH POLITIK,PERDAMAIAN, PERTAHANAN
DAN KEAMANAN NEGARA
B. PERUBAHAN WILAYAH ATAU PENETAPAN BATAS
WILAYAH
C. KEDAULATAN NEGARA
D. HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
E. PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM BARU
F. PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI
DENGAN KEPRES BERKENAAN ;
A. PERJANJIAN INDUK YANG MENYANGKUT
KERJASAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
B. EKONOMI DAN TEKNIK
C. PERDAGANGAN
D. KEBUDAYAAN
E. PELAYARAN NIAGA
F. KERJA SAMA PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
G. KERJA SAMA PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL
H. PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN YANG BERSIFAT
TEKNIS.
PROSES RATIFIKASI HUKUM NASIONAL
MENJADI HUKUM INTERNASIONAL
Aliran monoisme
Aliran yang menyatakan bahwa adanya persamaan
antara hukum internasional dan hukum nasional.
Aliran dualisme
Aliran yang menyatakan bahwa hukum internasional
dan hukum nasional merupakan dua sistem yang
terpisah, dilihat dari :
1) Perbedaan sumber hukum
2) Perbedaan subjek hukum
3) Perbedaan mengenai kekuatan hukum
SENGKETA INTERNASIONAL
Sengketa internasional
merupakan perselisihan
antara subjek hukum
internasional
SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL
a. Dari segi politis
b. Dari suatu wilayah teritorial
c. Sebab pengembangan senjata nuklir atau senjata biologi
d. Permasalahan terorisme
e. Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa
f. Adanya hegemoni (pengaruh kekuatan ) Amerika
PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA INTERNASIONAL
Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang
Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa
internasional dan Piagam PBB secara umum ada
dua cara penyelesaian sengketa internasional :
a. Penyelesaian secara damai. Cara-cara
penyelesaian meliputi : arbitrase (arbitration),
penyelesaian yudisial (judicial settlement),
negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi,
konsiliasi, penyelidikan (inquiry), penyelesaian di
bawah naungan PBB
b. Bila penyelesaian secara damai gagal
dilakukan, maka penyelesaian dilakukan dengan
paksa atau kekerasan
CARA PENYELESAIAN DENGAN KEKERASAN
DIANTARANYA : PERANG DAN TINDAKAN
BERSENJATA NON-PERANG, RETORSI,
TINDAKAN-TINDAKAN PEMBALASAN, BLOCKADE
SECARA DAMAI DAN INTERVENSI.
MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH SALAH SATU
BADAN PERLENGKAPAN PBB YANG ANGGOTANYA
TERDIRI DARI AHLI HUKUM TERKEMUKA, YAKNI 15
ORANG HAKIM YANG DIPILIH DARI 15 NEGARA
DENGAN MASA JABATAN 9 TAHUN.
TUGAS MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH
MEMBERI NASIHAT TENTANG PERSOALAN HUKUM
KEPADA MAJELIS UMUM DAN DEWAN KEAMANAN,
JUGA MEMERIKSA PERSELISIHAN ATAU SENGKETA
ANTARA NEGARA ANGGOTA PBB YANG DISERAHKAN
KEPADA MAHKAMAH INTERNASIONAL
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL
a. Permohonan diajukan ( permohonan dapat diajukan olehnegara yang bersengketa, atau dapat diajukan oleh salah satupihak dengan syarat negara lawan memberikanpersetujuannya atau jika sepihak dapat selanjutnyamemberitahukan permohonan itu kepada negara lawansengketa)
b. Diadakan pemeriksaan perkara yang dilakukan dapatmelalui pemeriksaan naskah ataupun pemeriksaan lisan
c. Keputusan MI berdasarkan keputusan suara mayoritashakim. Apabila jumlah suara sama maka keputusan ditentukanoleh Presiden Mahkamah Internasional. Keputusan MI bersifatmengikat, final dan tanpa banding maka negara ybs wajibmemenuhi keputusan tsb.
KEPUTUSAN MI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
Piagam PBB dalam Pasal 94 menyebutkan :
a. Tiap-tiap negara anggota PBB harus
melaksanakan keputusan MI dalam sengketa
b. Jika negara yang bersengketa tidak
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
dibebankan oleh MI kepadanya, negara pihak lain
dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan
keamanan. Kalau perlu,dapat membuat
rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan
tindakan-tindakan yang akan diambil supaya
keputusan tersebut dilaksanakan
PRINSIP HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI
Non-intervensi
Persamaan derajat di
depan hukum
Hak menentukan nasib sendiri
Tidak adanya
kekerasan