hukum internasional

19
HUKUM INTERNASIONAL MEITA PURNAMASARI A, M.Pd

Upload: meita-purnamasari

Post on 19-Jul-2015

60 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

HUKUM

INTERNASIONAL

MEITA PURNAMASARI A, M.Pd

PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :

Keseluruhan Kaidah dan Asas-asas yang mengatur hubungan atau

persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :

1. Negara dengan negara

2. Negara dan subjek hukum bukan negara atau subjek hukum bukan

negara satu sama lain

ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIOANAL

1. Asas teritorial

2. Asas kebangsaan

3. Asas kepentingan umum

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Subjek hukum intenasional adalah orang,negara,

badan atau organisasi tertentu yang dapat

melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama

sendiri atau pihak lain yang dapat menimbulkan

hak dan kewajiban dalam bidang internasional.

• Negara merupakan pelaku utama dalam hukum internasional

Negara

• Karena Paus telah menjadi kepala gereja di seluruh gereja yang ada

Takhta Suci Vatikan

• Dalam konvensi Jenewa PMI bertugas menolong seluruh korban perang

PMI (Palang Merah Internasional)

• Organisasi Internasional mengepalai seluruh organisasi yang ada

Organisasi Internasional

• Individu merupaka n subjek di dalam negara

Individu

• Pemberontak memiliki kepentingannya sendiri

Pemberontak

SUMBER SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Dalam arti formil adalah sumber darimana kita mendapatkan/menemukan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut :

a. Traktat

b. Kebiasaan-kebiasaan Internasional

c. Asas-asas Hukum Internasional

d. Keputusan hakim

e. Pendapat para ahli hukum yang terkemuka

Dalam arti materil adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara:

a. Aliran naturalis, adalah aliran yang berasal dari Tuhan dan hukum alam dan derajatnya lebih tinggi daripada hukum nasional

b. aliran positivisme, adalah aliran yang berdasarkan atas persetujuan bersama dari negara-negara yang harus disepakati. (asas Pacta Sunt Servanda)

PROSES RATIFIKASI HUKUM

INTERNASIONAL MENJADI HUKUM

NASIONAL

• perjanjian yang bersifat penting dari Pemerintah ke DPR , DPR membuat undang-undang

Traktat

• keputusan perjanjian yang tidak dilalui ratifikasi yang bersifat sederhana menghasilkan keputusan presiden.

Agreement

DENGAN UNDANG-UNDANG, APABILA BERKENAAN :

A. MASALAH POLITIK,PERDAMAIAN, PERTAHANAN

DAN KEAMANAN NEGARA

B. PERUBAHAN WILAYAH ATAU PENETAPAN BATAS

WILAYAH

C. KEDAULATAN NEGARA

D. HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

E. PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM BARU

F. PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI

DENGAN KEPRES BERKENAAN ;

A. PERJANJIAN INDUK YANG MENYANGKUT

KERJASAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

B. EKONOMI DAN TEKNIK

C. PERDAGANGAN

D. KEBUDAYAAN

E. PELAYARAN NIAGA

F. KERJA SAMA PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

G. KERJA SAMA PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL

H. PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN YANG BERSIFAT

TEKNIS.

PROSES RATIFIKASI HUKUM NASIONAL

MENJADI HUKUM INTERNASIONAL

Aliran monoisme

Aliran yang menyatakan bahwa adanya persamaan

antara hukum internasional dan hukum nasional.

Aliran dualisme

Aliran yang menyatakan bahwa hukum internasional

dan hukum nasional merupakan dua sistem yang

terpisah, dilihat dari :

1) Perbedaan sumber hukum

2) Perbedaan subjek hukum

3) Perbedaan mengenai kekuatan hukum

SENGKETA INTERNASIONAL

Sengketa internasional

merupakan perselisihan

antara subjek hukum

internasional

SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL

a. Dari segi politis

b. Dari suatu wilayah teritorial

c. Sebab pengembangan senjata nuklir atau senjata biologi

d. Permasalahan terorisme

e. Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa

f. Adanya hegemoni (pengaruh kekuatan ) Amerika

PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN

SENGKETA INTERNASIONAL

Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang

Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa

internasional dan Piagam PBB secara umum ada

dua cara penyelesaian sengketa internasional :

a. Penyelesaian secara damai. Cara-cara

penyelesaian meliputi : arbitrase (arbitration),

penyelesaian yudisial (judicial settlement),

negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi,

konsiliasi, penyelidikan (inquiry), penyelesaian di

bawah naungan PBB

b. Bila penyelesaian secara damai gagal

dilakukan, maka penyelesaian dilakukan dengan

paksa atau kekerasan

CARA PENYELESAIAN DENGAN KEKERASAN

DIANTARANYA : PERANG DAN TINDAKAN

BERSENJATA NON-PERANG, RETORSI,

TINDAKAN-TINDAKAN PEMBALASAN, BLOCKADE

SECARA DAMAI DAN INTERVENSI.

MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH SALAH SATU

BADAN PERLENGKAPAN PBB YANG ANGGOTANYA

TERDIRI DARI AHLI HUKUM TERKEMUKA, YAKNI 15

ORANG HAKIM YANG DIPILIH DARI 15 NEGARA

DENGAN MASA JABATAN 9 TAHUN.

TUGAS MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH

MEMBERI NASIHAT TENTANG PERSOALAN HUKUM

KEPADA MAJELIS UMUM DAN DEWAN KEAMANAN,

JUGA MEMERIKSA PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

ANTARA NEGARA ANGGOTA PBB YANG DISERAHKAN

KEPADA MAHKAMAH INTERNASIONAL

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL

a. Permohonan diajukan ( permohonan dapat diajukan olehnegara yang bersengketa, atau dapat diajukan oleh salah satupihak dengan syarat negara lawan memberikanpersetujuannya atau jika sepihak dapat selanjutnyamemberitahukan permohonan itu kepada negara lawansengketa)

b. Diadakan pemeriksaan perkara yang dilakukan dapatmelalui pemeriksaan naskah ataupun pemeriksaan lisan

c. Keputusan MI berdasarkan keputusan suara mayoritashakim. Apabila jumlah suara sama maka keputusan ditentukanoleh Presiden Mahkamah Internasional. Keputusan MI bersifatmengikat, final dan tanpa banding maka negara ybs wajibmemenuhi keputusan tsb.

KEPUTUSAN MI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

Piagam PBB dalam Pasal 94 menyebutkan :

a. Tiap-tiap negara anggota PBB harus

melaksanakan keputusan MI dalam sengketa

b. Jika negara yang bersengketa tidak

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang

dibebankan oleh MI kepadanya, negara pihak lain

dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan

keamanan. Kalau perlu,dapat membuat

rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan

tindakan-tindakan yang akan diambil supaya

keputusan tersebut dilaksanakan

PRINSIP HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI

Non-intervensi

Persamaan derajat di

depan hukum

Hak menentukan nasib sendiri

Tidak adanya

kekerasan