hukum dan pengelolaan wakaf uang untuk …

145
HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19: PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN YAYASAN WAQAF MALAYSIA TESIS Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Oleh: SINWANI NIM: 21160334100010 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441/2021

Upload: others

Post on 01-Mar-2022

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK

PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19:

PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN

YAYASAN WAQAF MALAYSIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SINWANI

NIM: 21160334100010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI

SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441/2021

Page 2: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sinwani

NIM : 21160334100010

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul ―HUKUM DAN

PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK PENANGGULANGAN

BENCANA PANDEMI COVID-19: PERBANDINGAN BADAN WAKAF

INDONESIA DAN YAYASAN WAQAF MALAYSIA‖ adalah benar merupakan

karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan

sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil plagiarisme

maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan sebagaimana peraturan yang

berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciputat Timur, 22 Januari 2021

Sinwani

NIM : 21160334100010

Page 3: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK

PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19:

PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN

YAYASAN WAQAF MALAYSIA

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Sinwani

NIM: 21160334100010

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Muhammad Maksum, S.H., MA., MDC.

NIP. 197807152003121007

Dr. Muh. Fudhail Rahman, LC., MA.

NIP. 197508102009121001

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI

SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441/2021

Page 4: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

iv

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN TESIS

Page 5: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

v

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan pada penelitian ini

merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Syariah dan Hukum

versi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/2016 M, yaitu sebagai berikut:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

أ Tidak dilambangkan

بB be

تT te

ثTs te dan es

جJ je

حH h dengan garis bawah

خKh ka dan ha

دD de

ذDz de dan zet

رR er

زZ zet

سS es

Page 6: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

vi

شSy es dan ye

صs es dengan garis bawah

ضd de dengan garis bawah

طt te dengan garis bawah

ظz zet dengan garis bawah

ع‗

koma terbalik di atas hadap

kanan

غgh ge dan ha

ؼf ef

ؽq ki

ؾk ka

ؿl el

ـm em

فn en

كw we

قh ha

ء‗ Apostrof

مy ye

Page 7: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

vii

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftrong. Untuk vokal

tunggal, ketentuan alih aksara adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

A Fathah

I Kasrah

U Dhammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranaya adalah sebagai

berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

...... م ai a dan i

...... ك au a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ا ȃ a dengan topi di atas

Page 8: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

viii

م î i dengan topi di atas

ك ي û u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf qamariyah. Contoh: al-rijȃl bukan ar-rijȃl, al-dîwȃn bukan ad-

dîwȃn

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda ( ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Terletak setelah

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata

.tidak ditulis ad-darûrah, demikian seterusnya (الضرورة)

6. Ta’ Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta‟ marbutah terdapat pada

kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf

/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta‟ marbutah

tersebut diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta‟

marbutah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut

dialihaksarakan menjadi huruf /t// lihat (lihat contoh 3).

No Kata Arab Alih Aksara

طريقة 1Tariqah

Page 9: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

ix

الجامعة الإسلامية 2Al-jami‟ah al-islamiyyah

كحدة الوجود 3Wahdat al-wujud

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan

yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia,

antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat,

nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata

sandangnya. Contoh: Abû Hȃmid al-Ghazȃlî bukan Abû Hȃmid Al-Ghazȃlî,

al-Kindi bukan Al-Kindi

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal

dari dunia Nusantara sendiri, maka tidak dialihaksarakan meskipun akar

katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani,

tidak ‗Abd al-Samad al-Palimbȃnî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-

Rȃnîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‟il), kata benda (ism), maupun huruf (harf)

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas

kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-

ketentuan di atas:

Kata Arab Alih Aksara

ذىىىبى الأيستىاذي dzahaba al-ustȃdzu

Page 10: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

x

tsabata al-ajru ثػىبىتى الأىجري

الحىرىكىةي العىصريةي al-harakah al-‗asriyyah

أىشهىدي أىف لاى إلوى إلا اللي asyhadu an lȃ ilȃha illȃ Allȃh

مىولاىنىا مىلكي الصالحMaulȃnȃ Malik al-Sȃlih

yu‘aststsirukum Allȃh يػيؤىثػريكيمي اللي

ىظىاىري العىقليةي الد

al-mazȃhir al-‗aqliyyah

Page 11: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xi

HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK

PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19:

PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN

YAYASAN WAQAF MALAYSIA

Sinwani

Magister Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [email protected]

ABSTRAK

Wakaf diharapkan dapat berkontribusi dalam bencana pandemi Covid-19 yang

berdampak pada tata ekonomi dan sosial masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan

Waqaf Malaysia (YWM) yang sama merujuk Waqf Core Principles dalam pengelolaan wakaf

terdapat perbedaan dalam hukum wakaf untuk penanggulangan bencana pandemi Covid-19 ini.

BWI me-launching program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa dengan landasan hukum Peraturan

BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda

Wakaf, sedangkan Yayasan Waqaf Malaysia dengan program dana peralatan untuk kelengkapan

dan pemulihan hospital (PULIH) dan program tabung bencana musaadah covid-19 berlandaskan

pada Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967. Penelitian ini bertujuan untuk

membandingkan urgensi hukum program Kalisa oleh BWI dan program PULIH dan Musa‟adah

Covid-19 oleh YWM, serta untuk membandingkan sistem pengelolaan wakaf uang untuk

penanggulangan bencana pandemi covid-19 antara BWI dan YWM.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach) dan pendekatan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama,

program Kalisa berlandaskan pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai bentuk

sosial control untuk mempertahankan stabilitas sosial yang cenderung hukum tertinggal dari

perubahan sosial. YWM berlandaskan pada Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967

sebagai bentuk sosial engineering atau sarana pengubah struktur sosial yang cenderung

tertinggal dari hukum. Kedua, sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana

covid-19 di BWI yakni terdiri dari pengumpulan dana (fundraising) yang meliputi pengumpulan

dana secara langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising), investasi

dalam bentuk SBSN yang dijamin pemerintah dan Deposito di LKS-PWU, serta distribusi untuk

program lanjutkan hidup mereka; darurat ventilator RS Daerah; dan peduli ulama. Untuk YWM

sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19 juga terdiri

dari 3 pola, pengumpulan dana (fundraising) yang meliputi pengumpulan dana secara langsung

(direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising), investasi dengan ditukarkan dengan

harta kekal dan dileburkan ke dalam produk pelaburan syariah dengan jaminan modal akan

dikembalikan, serta pola distribusi lebih bersifat umum tak hanya untuk satu daerah, golongan

maupun agama tertentu.

Kata Kunci: Wakaf uang, penanggulangan bencana, pandemi covid-19

Page 12: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xii

KATA PENGANTAR

بسم الل الرحمن الرحيم

السلاـ عليكم كرحمة الل كبركاتو

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi

Maha Penyayang. Atas berkat rahmat dan ridha-Nya telah memberikan kekuatan

dan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini

dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita

Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan sempurna bagi kita untuk

senantiasa menimba ilmu dan mengamalkannya, baik secara pribadi maupun

untuk orang lain. Amin.

Tesis ini penulis tulis untuk menganalisis tentang hukum dan pengelolaan

wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19: perbandingan

antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia. Dalam

menyelesaikan tesis ini penulis membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, serta

adanya hambatan dan kesulitan yang penulis rasakan. Tentunya tesis ini tidak

akan selesai dan terealisasi tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A. selaku rektor

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

2. Dr. Ahmad Tholabie Kharlie, S.H., M.H., M.A. selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Umar al-Haddad, M.A. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Dr. Muh. Fudhail Rahman, LC., MA. selaku Sekretaris Program Studi

Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus sebagai pembimbing II

yang ikhlas dan tulus memberikan perhatian dan arahan sehingga penulis

dapat menyelesaikan tesis ini.

Page 13: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xiii

5. Dr. Muhammad Maksum, S.H., MA., MDC. selaku pembimbing I yang sabar

dan tulus memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini.

6. Prof. Dr. Asep Saefuddin Jahar, M.A. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Dosen

pembimbing akademik yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan

arahan dan bimbingan hingga terbentuk konsep awal penelitian ini.

7. Para dewan penguji ujian proposal, ujian pendahuluan tertutup dan terbuka

sebagai ujian akhir program Magister, Dr. Umar al-Haddad, M.A., Dr. Muh.

Fudhail Rahman, LC., MA., Dr. Muhammad Maksum, S.H., MA., MDC., Dr.

Muhammad Ali Hanafiyah Selian, SH, MH, Dr. Abdurrauf, M.A. atas

masukan, saran dan kritikan untuk penyempurnaan tesis ini.

8. Dr. Fahruroji, Lc., M.A, Sigit Indra P dan segenap pihak Badan Wakaf

Indonesia (BWI) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan

yang komprehensfi dan jawaban dari pertanyaan penulis yang diajukan

sebagai kelengkapan data dalam penulisan tesis ini.

9. Cik Haidatul Azia binti Husin selaku eksekutif kanan dari Yayasan

Waqaf Malaysia yang telah mendeskripsikan secara komprehensif program

yang selaras dengan penelitian penulis.

10. Kepada seluruh pengajar Program Magister Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, atas pengetahuan dan pandangannya tentang hukum maupun ekonomi

syariah. Dan kepada seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, khususnya staf akademik, perpustakaan Fakultas Syariah

dan Hukum, serta perpustakaan utama yang telah memberi bantuan dan

fasilitas kepada penulis untuk memperoleh administrasi dan referensi dalam

penelitian ini.

11. Terkhusus untuk kedua orang tua, ayahanda Moh Kurdi Abdullah dan ibunda

Fatima yang telah sabar dan tekun memberikan pengorbanan, perhatian,

pendidikan, doa dan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan menimba

ilmu Allah SWT serta bermanfaat untuk orang lain. Tak lupa pula untuk kedua

mertuaku ayahanda Slamet dan ibunda Khadijah, serta kakak, adik, paman dan

Page 14: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xiv

keluarga besar atas perhatian, doa dan motivasinya yang tak mampu penulis

uraikan semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin

12. Terkhusus pula untuk Istri tercinta, Dewi Mukarromatus Sa‘diyah, S.Th.I,

kedua putri kesayanganku, Talia Kutubi Farhana dan Azma Taqiya Farhana

atas segala dukungan moril dan materil, lahir dan batin. Dan tentunya mereka

penyemangat dan penghibur penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Sahabat seangkatan Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, Moh.

Anza Fadillah, Rizkiyah, Kiki Damayanti, Helmi Abdullah, Riniwati, M Azis

Bakri, Muhsin Dumbela, Maulani Zada, Wildan Sulthoni, kakak kelas dan

adik kelas yang pernah berdiskusi bersama dalam kelas maupun luar kelas.

14. Seluruh teman, sahabat, rekan kerja dan semua pihak yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan, saran, doa dan kontribusi

bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini jauh dari kata sempurna,

tetapi besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis, seluruh

manusia, bangsa dan negara.

Dan dengan ini penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritikan

yang membangun untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata terima

kasih semua dan semoga bermanfaat. Amin ya robbal ‗alamin.

Jakarta, 27 Februari 2021

SINWANI

21160334100010

Page 15: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xv

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ........................................................................................................ i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ...................................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................................................... ii

PERSETUJUAN PENGUJI TESIS.................................................................................................. iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ....................................................................................................... v

ABSTRAK ....................................................................................................................................... xi

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... xii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... xix

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... xx

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................. xxi

BAB I ................................................................................................................................................ 1

PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ....................................................................................................... 9

C. Batasan Masalah ........................................................................................................... 10

D. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 10

E. Tujuan Penelitian .......................................................................................................... 10

F. Manfaat Penelitian ........................................................................................................ 11

G. Review Kajian Terdahulu ............................................................................................. 11

H. Kerangka Teori dan Konseptual ................................................................................... 14

I. Metode Penelitian .......................................................................................................... 19

J. Sistematika Penulisan .................................................................................................... 21

BAB II ............................................................................................................................................. 22

Page 16: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xvi

PRINSIP DASAR WAKAF UANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 ....... 22

A. Wakaf Uang ................................................................................................................. 22

1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang ............................................................ 22

2. Sejarah Wakaf Uang .................................................................................... 26

3. Dasar Hukum Wakaf Uang ......................................................................... 28

4. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam .............................................. 29

B. Manajemen Wakaf .............................................................................................. 33

1. Pengertian Manajemen Wakaf .................................................................... 33

2. Manajemen Fundraising Wakaf Uang ......................................................... 35

3. Manajemen Investasi ................................................................................... 38

4. Pola Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf ................................................ 43

C. Penanggulan Bencana ......................................................................................... 45

1. Definisi Bencana dan Penanggulangan Bencana ......................................... 45

2. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana ..................................................... 48

3. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat .......................................... 49

D. Pandemi Covid 19 .............................................................................................. 50

1. Pengertian Pandemi Covid 19 ..................................................................... 50

2. Strategi Penanggulangan Pandemi .............................................................. 50

3. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi ........................................................ 51

BAB III ........................................................................................................................................... 53

REGULASI WAKAF, PROFIL LEMBAGA BADAN WAKAF INDONESIA DAN YAYASAN

WAQAF MALAYSIA .................................................................................................................... 53

A. Wakaf di Indonesia ............................................................................................. 53

1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia ................................... 53

2. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia ............................................................. 61

3. Potensi Wakaf Uang di Indonesia ............................................................... 64

B. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) ................................................................ 65

Page 17: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xvii

1. Visi Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia ........................................... 66

2. Tugas dan Wewenang BWI ......................................................................... 67

3. Struktur Organisasi BWI 2017-2020 ........................................................... 68

4. Tantangan dan Peluang Badan Wakaf Indonesia ............................................ 70

C. Program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) ..................................................... 72

D. Wakaf Di Malaysia ............................................................................................. 75

1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Malaysia .................................... 75

2. Pengurusan dan Regulasi Wakaf di Malaysia ............................................. 78

3. Produk-Produk Wakaf di Malaysia ............................................................. 81

E. Profil Yayasan Waqaf Malaysia ......................................................................... 85

1. Visi Misi Yayasan Waqaf Malaysia ............................................................ 86

2. Tugas dan Wewenang Yayasan Waqaf Malaysia ........................................ 87

3. Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia ............................................ 88

4. Produk-Produk Wakaf Yayasan Waqaf Malaysia ....................................... 92

F. Program Dana PULIH dan Musa‘adah Covid 19 ............................................... 96

BAB IV ........................................................................................................................................... 97

URGENSI HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

PANDEMI COVID 19: PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN YAYASAN

WAQAF MALAYSIA .................................................................................................................... 98

A. Urgensi Hukum Wakaf Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid 19

Antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM). .............. 99

B. Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi

Covid 19 Antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia. ...................... 103

BAB V........................................................................................................................................... 109

PENUTUP ..................................................................................................................................... 109

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 112

A. Buku: .......................................................................................................................... 112

B. Peraturan Perundang-Undangan ................................................................................. 113

C. Jurnal Ilmiah: .............................................................................................................. 114

Page 18: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xviii

D. Thesis, Disertasi ......................................................................................................... 117

E. Artikel: ........................................................................................................................ 118

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................................................ I

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN WAWANCARA ..................................... I

PEDOMAN WAWANCARA ............................................................................................ II

JAWABAN WAWANCARA ........................................................................................... III

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................................... VI

Page 19: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Program Unggulan Kalisa BWI ......................................................... 6

Gambar 1.2 Total Wakaf Uang Kalisa Terkumpul ................................................ 7

Gambar 1.3 Penyaluran YWM Program PULIH & Musa‘adah Covid 19 ........... 8

Gambar 1.4 Skema kerangka konseptual dalam penelitian ................................. 15

Gambar 2.1 Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf .................................... 34

Gambar 2.2: Skema investasi wakaf uang pada sektor riil. ................................. 40

Gambar 2.3: Skema investasi wakaf uang melalui bank syariah ......................... 41

Gambar 2.4: Siklus Penanggulangan Bencana..................................................... 48

Gambar 3.1 Sistem Perwakafan di Malaysia ....................................................... 85

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia................................. 88

Gambar 3.3 Skema Pembagian Wakaf di Yayasan Waqaf Malaysia .................. 95

Gambar 4.1: Publikasi Laporan Kalisa (BWI) .................................................. 106

Gambar 4.2 Publikasi Laporan Musaadah Covid 19 (YWM)........................... 107

Page 20: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xx

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Agihan Dana Pokok Wakaf Tunai Kepada Hospital .............................. 8

Tabel 2.1 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat.............................. 52

Tabel 3.1 Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik .......................... 57

Tabel 3.2 Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia ............................................... 65

Tabel 3.3 Aturan Khusus Tentang Wakaf Dalam Enakmen Negeri-Negeri Di

Malaysia ................................................................................................................ 78

Tabel 4.1 Urgensi Hukum Wakaf Uang Dalam Pandem Covid-19 oleh BWI Dan

YWM .................................................................................................................... 99

Tabel 4.2 Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pandemi Covid-19 oleh BWI dan

YWM .................................................................................................................. 103

Tabel 4.3 Laporan Terakhir Program Kalisa dan YWM..................................... 107

Tabel 4.4 Data Agihan Dana Tabung Wakaf Musaadah Covid-19 oleh YWM . 108

Page 21: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

xxi

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN WAWANCARA ......................... I

PEDOMAN WAWANCARA ................................................................................. II

JAWABAN WAWANCARA ............................................................................... III

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... VI

Page 22: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal kedatangan Islam, bahkan

masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkannya meskipun dengan nama

lain. Hal itu dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah seperti Masjidil

Haram sebelum kerasulan nabi Muhammad. Praktik tersebut selaras dengan

tujuan Islam, yakni harta kekayaan tersalurkan secara adil serta untuk

kemaslahatan umat maka Rasulullah menyebutnya sebagai wakaf.1 Wakaf

yang pertama kali tercatat adalah pembangunan masjid Quba di Madinah,

kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid Nabawi. Para sahabat juga

mengikuti langkah Rasulullah dalam praktik wakaf. Usman bin Affan dengan

sumurnya untuk kepentingan umat muslim, Abu Talhah dengan kebun

Bairuha, Abu Bakar dengan sebidang tanah diwakafkan untuk anak

keturunannya, dan Umar bin Khattab dengan tanahnya di Khaibar pada tahun

ke-7 Hijriah.2

Pada masa dinasti Umayah dan Abbasiyah wakaf mengalami kemajuan

yang sangat pesat hingga mengarah kepada pengelolaan wakaf secara

modern.3 Kemudian kemajuan wakaf dilanjutkan pada abad ke-9 dan 10

dengan munculnya jenis-jenis wakaf baru untuk mengapresiasi kebutuhan

masyarakat muslim yang semakin beragam. Manfaat wakaf tak hanya berkutat

dalam pelayanan keagamaan dan santunan semata, tetapi sudah merambah

1 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: 2006) h.4-6

2 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 14

3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h. 9

Page 23: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

2

dalam pembiayaan sarana publik seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah

sakit dan sekolah.4

Hingga tercatat dalam sejarah alokasi wakaf juga untuk bencana.

Dalam buku Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History

terbitan Directorate General Foundations Publications Turkey (2014)

disebutkan bahwa Semsuddin Haci Ahmed Efendi mewakafkan 500 dirham

untuk pemeliharaan dan pemulihan pascabencana. Sebelumnya, pada tahun

1495, Sultan Bayezid II mewakafkan satu jembatan tahan gempa beserta biaya

operasionalnya di kota Amasya, Turki.5

Terkait peran wakaf dalam respon kebencanaan, Direktur

Pengembangan Zakat dan Wakaf Dompet Dhuafa Bambang Suherman

mengatakan bahwa aset wakaf sebagai instrumen penting dalam pengelolaan

kebencanaan, seperti bencana letusan Merapi di Yogyakarta, saat penduduk

memanfaatkan aset-aset wakaf berupa masjid sebagai shelter sebelum ke

Stadion Maguwoharjo. Pada fase pemulihan juga membuat pasar karena

hilangnya perputaran ekonomi dengan perspektif wakaf selain donasi

kemanusiaan. Selain itu pada bencana di Sumatera Barat instrumen wakaf

digunakan untuk bangun huntara (hunian sementara) dengan membangun

seribu unit huntara dan klinik-klinik berbasis wakaf yang berperan dalam

bencana.6 Sulistyowati (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa

penggunaan dana zakat dan wakaf untuk penanggulangan bencana merupakan

hal yang tepat karena terkait keduanya merupakan dana sosial dalam Islam

4 Siska, ―Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan

Wakaf di Indonesia‖ Jurnal Ekonomi KIAT, Vol 30 No. 1 (Juni, 2019) h.1

5 Fahmi Nasir ―Wakaf Untuk Penanggulangan Bencana‖, artikel diakses pada 08 Januari

2021 dari https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/pgcg7k440/wakaf-untuk-penanggulangan-

bencana-part1

6 ―Peran Wakaf Dalam Respon Kebencanaan‘‘ artikel diakses 8 Februari 2021 dari laman

https://www.republika.co.id/berita/qnndfn423/peran-wakaf-dalam-respon-kebencanaan

Page 24: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

3

yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan

menyejahterakan masyarakat.7

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (2019) mengungkapkan bahwa hasil dari

cash waqf linked sukuk dapat diberikan kepada mauquf „alaih korban bencana

dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah, maupun permodalan kepada

sektor produktif dengan pembiayaan qard.8

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf memang

tidak terlalu eksplisit disebutkan bahwa peruntukan harta benda wakaf untuk

bencana, akan tetapi dalam Pasal 22 (e) disebutkan bahwa peruntukan harta

benda wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.9

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana disebutkan dalam pasal 60 ayat 2 bahwa pemerintah

dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan

dana yang bersumber dari masyarakat. Dan diperkuat lagi dengan pasal 69

ayat 5 yang menyebutkan bahwa unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam

penyediaan bantuan.10

Kategori bencana tentunya tak hanya berupa bencana alam semata, tapi

juga bencana nonalam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan lain-

lain. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

nonalam seperti gagal tekhnologi, epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan

bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti

7 Sulistyowati, "DESIGNING INTEGRATED ZAKAT-WAQF MODELS FOR

DISASTER MANAGEMENT." Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 4.2 (2018):

366.

8 Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan

Bencana Alam di Indonesia. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019: h.79

9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

10

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 60 (2)

dan pasal 69 (5).

Page 25: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

4

konflik.11

Coronavirus disease 2019 atau yang disebut covid-19 adalah

termasuk dalam kategori bencana nonalam. Pemerintah Indonesia yang

diwakilkan oleh presiden menetapkan wabah corona sebagai bencana

Nasional.12

Pandemi global covid-19 telah menimbulkan implikasi yang sangat

serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut catatan SESRIC

(2020), suatu lembaga pusat riset dan data statistik di bawah payung OKI

(Organisasi Kerjasama Islam), pandemi global telah mengoreksi proyeksi

pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota OKI dari 3,7 persen menjadi

minus 2 persen di tahun ini. Ini juga berdampak pada penurunan tingkat

pendapatan per kapita rata-rata penduduk di negara-negara OKI, dari USD

11,5 ribu di tahun 2019 menjadi 11,1 ribu di tahun ini, atau turun sekitar 3,48

persen.13

Selanjutnya, situasi pandemi juga telah berakibat pada peningkatan

angka pengangguran. SESRIC mencatat kenaikan angka pengangguran di

negara-negara OKI, dari 47,1 juta jiwa di tahun 2019, menjadi 55,4 juta jiwa

di tahun 2020. Demikian pula dengan sektor pendidikan yang tidak luput

terkena dampak. Diperkirakan sekitar 68,27 juta pelajar di negara-negara

anggota OKI ini terkena dampak akibat pandemi covid-19. Secara sosial, jika

mitigasi dampak sosial akibat pandemi tidak berjalan dengan baik, maka akan

berpotensi menciptakan konflik horizontal di antara sesama warga

masyarakat.14

Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota OKI yang sama-sama

berasaskan pada Prinsip Inti Wakaf atau disebut Waqf Core Principles (WCP.

11

―Definisi Bencana‖ artikel diakses 09 Februari 2021 pada laman

https://bnpb.go.id/definisibencana#:~:text=Bencana%20nonalam%20adalah%20bencana%20yang,

%2C%20epidemi%2C%20dan%20wabah%20penyakit.&text=Jika%20terjadi%20bencana%20pad

a%20tanggal,maka%20dihitung%20sebagai%20satu%20kejadian.

12

―Jokowi Tetapkan Wabah Corona sebagai Bencana Nasional‖ artikel diakses 08

Februari 2021 dari laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413180042-20-

493149/jokowi-tetapkan-wabah-corona-sebagai-bencana-nasional

13

Irfan Syauqi Beik ―Menuju Sistim Zakat Mandatory‖ artikel diakses 10 Februari 2020

pada laman https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com_content&view=article&id=3651

14

Irfan Syauqi Beik ―Menuju Sistim Zakat Mandatory‖ artikel diakses 10 Februari 2021

pada laman https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com_content&view=article&id=3651

Page 26: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

5

Prinsip-prinsip tersebut menetapkan lima bidang dasar yang akan

dikembangkan yang mencakup:15

1. Legal Foundations (dasar hukum)

2. Waqf Supervision (pengawasan wakaf)

3. Good Nazir Governance (tata kelola nazir yang baik)

4. Risk Management (manajemen resiko)

5. Shariah Governance (tata kelola syariah)

Meskipun sama-sama berasaskan pada Waqf Core Principle dalam

implementasi hukum wakaf uang untuk pandemi covid-19 berbeda antar

kedua negara. Indonesia yang diwakilkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)

mengimplementasikan wakaf uang sebagai bentuk voluntary (sukarela). BWI

mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020

Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dalam pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa penerimaan wakaf uang dari wakif

dapat melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang

untuk waktu selamanya, masih pasal yang sama ayat 2 dinyatakan penerimaan

wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1

(satu) tahun dan paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).16

Malaysia

yang diwakilkan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) mengimplementasikan

wakaf sebagai bentuk mandatory, yakni bagi para wakif yang membayar

wakaf maka ia akan mendapatkan potongan kewajiban membayar pajak. Hal

ini didasari atas hukum Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 yang

menyatakan bahwa wakif berhak mendapatkan potongan pajak saat ia

membayar wakaf. Potongan yang boleh dituntut oleh individu adalah 7%

sedangkan untuk syarikat 10% dari total pendapatan keseluruhan.17

15

Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak, ―Analisis

Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung‖

SpeSIA, Unisba, Vol 5, No, 2 Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Agustus, 2019) h. 555

16

Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 tahun 2020 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

17

(11C) There shall be deducted from aggregate income of a relevant person for the

relevant year reduced by any deduction for that year in accordance with subsection (1) an amount

Page 27: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

6

Program unggulan BWI adalah Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)

Program ini merupakan program peduli untuk membantu sesama yang yang

membutuhkan, khususnya masyarakat yang terdampak bencana wabah Covid-

19. Ada tiga program unggulan Kalisa 18

:

1. Lanjutkan Hidup Mereka

Program ini adalah hasil dari investasi wakaf uang Kalisa akan digunakan

untuk Dana Bantuan Tunai bagi orang tua mahasiswa prasejahtera yang

terkena dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

2. Darurat Ventilator untuk RS Daerah

Program ini adalah hasil dari investasi wakaf uang Kalisa akan digunakan

untuk pengadaan ventilator di rumah sakit daerah yang terkena dampak

Covid-19

3. Peduli Ulama

Program ini adalah hasil dari investasi wakaf uang Kalisa yang akan

digunakan untuk dana bantuan tunai para ulama yang terkena dampak sosial

ekonomi pandemi Covid-19 bekerjasama dengan Dewan Dakwah Indonesia

(DDI).

Gambar 1.1 Program Unggulan Kalisa BWI

equal to any gift of money or cost of contribution in kind made by the relevant person in the basis

period for that year for any project of national interest approved by Minister. LAWS OF

MALAYSIA, INCOME TAX ACT 1967, As at 1 October 2017

18

―Kalisa, Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses pada 18 November 2020 dari

https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/

Page 28: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

7

Dari program Kalisa ini terhitung hingga 23 Januari 2021 total wakaf

uang yang terkumpul sebagai berikut:

Gambar 1.2 Total Wakaf Uang Kalisa Terkumpul19

Program YWM dalam penanggulangan pandemi covid-19 adalah

Tabung Wakaf Bencana atau disebut Musaadah Covid-19, yakni program di

bawah skim CSR Prihatin YWM yang akan diaktifkan apabila berlakunya

sesuatu bencana. Tabung Wakaf Bencana Covid 19 telah diaktifkan oleh

YWM pada 20 Maret 2020 untuk membantu meringankan pihak-pihak yang

terkena imbas dari krisis karena wabah covid 19. Selain itu ada program dana

Peralatan Untuk Kelengkapan dan Pemulihan Hospital (PULIH) di bawah Sijil

Wakaf Tunai Kesehatan.20

Adapun rincian penyaluran dana tabung wakaf bencana covid 19 sebagai

berikut:21

1. Dana Pokok Wakaf Tunai Malaysia sebesar RM 909,600.00

2. Dana Manfaat Wakaf RM 40,080.00

19 Artikel diakses pada 23 November 2020 dari https://id.badanwakafindonesia.com/

20

―Maklumat Program Dana Pulih‘‘, artikel diakses pada 23 November 2020 dari

https://www.ywm.gov.my/dana-pulih

21

―Agihan Dana Manfaat Yayasan Waqaf Malaysia‘‘ artikel diakses 23 November 2020

darihttps://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia/photos/a.262387653801916/381859076818

1569

Page 29: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

8

3. Agihan sumbangan bantuan makanan di sekitar Shah Alam, Klang &

Kajang, Selangor; Kuala Lumpur; Kota Bharu, Kelantan dan Seri

Manjung, Perak.22

Gambar 1.3 Penyaluran YWM Program PULIH & Musa’adah Covid 19

Dari dana tersebut dialokasikan ke 2 Hospital dengan perincian yang

terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Agihan Dana Pokok Wakaf Tunai Kepada Hospital23

Hospital Sungai Buloh RM 275,200.00

Bil Peralatan Kuantiti (Unit)

1 Set katil pesakit beserta tilam 100

2 Tilam tambahan 160

3 Loker berkunci 4 pintu 50

4 Magnetic whiteboard 50

Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang RM 634,400.00

1 Vital sign monitor (wall mounted) with end tidal CO2 and

SPO2 capability

1

2 Portable vital sign monitor with SPO2 and ETCO2 1

3 Portable vital sign monitor with SPO2 6

4 Portable Ventilator 1

5 Defibrillator 1

6 Portable Ultrasound machine (3probes) 1

7 Infusion pump 8

8 ECG machine 2

9 ISOPOD negative pressure patient transfer system with

flter

1

10 negative pressure for isolation room 2

11 PAPR with filter 3

22

Artikel diakses 23 Januari 2021 dari laman

https://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia/posts/3954062697967708

23 ―Maklumat Program Dana Pulih‖ artikel diakses pada 23 November 2020 dari

https://www.ywm.gov.my/dana-pulih

Page 30: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

9

Kedua instansi tersebut di atas berbeda dalam mengaplikasikan sistem

regulasi wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19. Pertama

mengaplikasikan regulasi atau peraturan sebagai bentuk voluntary (sukarela),

sedangkan yang kedua sebagai bentuk mandatory (kewajiban) yang dapat

mengurangi kewajiban pajak bagi seorang wakif. Dua sistem yang berbeda ini

menarik peneliti untuk meneliti urgensi hukum dan pengelolaan wakaf uang untuk

bencana pandemi covid-19 di kedua negara tersebut. Maka dengan ini peneliti

tergerak untuk meneliti penelitian ini dengan judul: “Hukum Dan Pengelolaan

Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19:

Perbandingan Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf

uang untuk penanggulangan bencana Covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia

dan Yayasan Waqaf Malaysia yang mencakup hukum pengelolaan wakaf uang

dan alokasi untuk bencana yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, khususnya

era pandemi covid 19 ini. Terdapat berbagai permasalahan yang dapat peneliti

uraikan, di antaranya adalah:

1. Terdapat perbedaaan hukum pengelolaan wakaf antara Badan Wakaf

Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia.

2. Adanya persamaan dan perbedaan dalam sistem pengembangan dan

pengelolaan wakaf uang antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan

Waqaf Malaysia.

3. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf uang di Badan

Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia yang menyebabkan

berbeda perkembangannya.

4. Perkembangan wakaf uang yang berbeda antara Badan Wakaf Indonesia

dan Yayasan Waqaf Malaysia.

Page 31: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

10

5. Manajemen alokasi hasil pengelolaan wakaf uang untuk bencana,

khususnya pandemi covid 19 yang berbeda antara Badan Wakaf Indonesia

dan Yayasan Waqaf Malaysia.

6. Regulasi yang menguatkan untuk alokasi hasil pengelolaan wakaf uang

untuk bencana antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf

Malaysia.

C. Batasan Masalah

Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti tentu

merupakan tema yang cukup luas untuk dikaji, sehingga dengan begitu peneliti

hanya akan membahas perbedaan dasar hukum pengelolaan wakaf uang antara

Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia untuk penanggulangan

bencana pandemi covid 19, perbedaan dan persamaan sistem pengelolaan

wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid 19 antara Badan

Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi hukum wakaf uang untuk penanggulangan bencana Covid-19

antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia?

2. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana

pandemi covid 19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf

Malaysia?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui urgensi hukum wakaf uang untuk penanggulangan bencana

covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia

Page 32: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

11

2. Mengetahui sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan

bencana pandemi covid 19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan

Waqaf Malaysia.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa

konsep, teori dan metode pengelolaan dalam ilmu wakaf. Konsep tentang

manfaat pengelolaan wakaf uang bisa lebih luas cakupannya untuk

kemaslahatan umat di antaranya adalah penanggulangan bencana.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum akan manfaat

wakaf yang sangat luas, sehingga ada keterpanggilan untuk

memberikan harta wakaf sesuai kemampuan masing-masing.

b. Memberikan manfaat bagi nadzir wakaf dalam mengelola wakaf uang

agar lebih efektif dan dalam hal alokasi hasil wakaf uang untuk sosial

khususnya penanggulangan bencana.

c. Memberikan manfaat bagi praktisi pendidikan sebagai bahan rujukan

dan tambahan pengetahuan dalam penyampaian materi tentang wakaf.

d. Memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah penerima wakaf

uang untuk terus mensosialisasikan manfaat wakaf uang.

G. Review Kajian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, peneliti berusaha mendata dan membaca

beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan

Malaysia, serta alokasinya untuk beberapa objek salah satunya untuk

penanggulangan bencana. Berikut beberapa penelitian berupa tesis tentang

pengelolaan wakaf secara produktif:

Imam Mustofa, Dri Santoso dan Upia Rosmalinda dalam laporan

penelitiannya yang berjudul ―Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembagan

Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia‖, Lembaga

Page 33: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

12

Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri

Metro, 2019. pada laporan penelitian ini dijelaskan perbedaan istilah terhadap

cash waqf antara Indonesia dan Malaysia, baik dalam bentuk regulasi dan

implementasinya. Dalam bentuk regulasi, peraturan wakaf di Indonesia berlaku

secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia sedangkan di Malaysia

diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Pada

penelitian ini lebih menitikberatkan penyaluran wakaf pada sektor pendidikan

khususnya di perguruan tinggi. Legal substance tentang wakaf di Malaysia

berimplikasi pada legal culture di masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Adapun

di Indonesia, implementasi aturan tentang wakaf masih terkendala dengan

norma sosiologis dan norma agama yang dipegang masyarakat. Masyarakat

beranggapan wakaf uang tidak diatur dalam fiqih klasik.24

Jauhar Faradis, M Yazid Affandi dan Slamet Khilmi dalam jurnalnya yang

berjudul ―Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf

Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia‖, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu

Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Dalam jurnal ini para peneliti menjelaskan sistem fundraising wakaf produktif

kedua negara yang sama-sama memiliki dua pola fundraising, yakni menunggu

bola dan menjemput bola. Dalam menunggu bola BWI membuka rekening di

LKS-PWU sedangkan PWS tidak hanya membuka rekening di lembaga keuangan

syariah penerima wakaf saja, tapi lebih beragam dengan membuka kounter PWS,

skim infaq (potong gaji), Ejen, dan portal e-Mais dan bekerjasama dengan

lembaga pendidikan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia. Sistem fundraising

kedua adalah jemput bola. Metode ini BWI mendatangi instansi-instansi

pemerintah maupun swasta untuk mensosialisasi wakaf produktif dan memotivasi

masyarakat untuk berpartisipasi dengan harapan mendapatkan dana wakaf secara

rutin dengan sistem pemotongan sekian persen dari gaji sesuai dengan keikhlasan

mereka, sedangkan PWS dengan model bulan wanita yakni model pada bulan

Maret sampai April dalam bentuk wakaf emas, bulan wakaf selangor pada bulan

24

Imam, Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk

Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia."

Page 34: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

13

Rajab, Sya‟ban dan Ramadhan. Bulan Masre Industri. Model ini dilaksanakan

pada bulan Oktober, November dan Desember. Model ini dilakukan karena setiap

akhir tahun syarikat (korporat) akan melakukan tutup tahun sehingga memicu

syarikat berwakaf karena dapat mengurangi pajak tahunan sebesar 10%. Model

jemput bola yang terakhir dengan membentuk duta wakaf dengan mengutus ustad

Don Daniyal Don Biyajid sebagai duta wakaf PWS.25

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza dalam tesisnya yang berjudul ―Cash Waqf

Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia‖,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Dalam tesis ini

dijelaskan instrumen cash waqf linked sukuk (CWLS) ini merupakan investasi

sosial sebagai solusi pembiayaan pemulihan bencana alam. Tulisan ini lebih

memaparkan investasi wakaf berupa cash waqf linked sukuk yang kemudian hasil

investasi tersebut dialihkan dalam pemulihan bencana alam. Penelitian ini hanya

memfokuskan satu bentuk investasi untuk wakaf tidak meneliti bentuk

pengelolaan wakaf produktif lainnya, serta tempat penelitian hanya di Indonesia

tepatnya di Yogyakarta tanpa membandingkan dengan negara lain seperti

Malaysia.26

Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi dengan judul ―Model

Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia‘‘, IAIN Kudus. Dalam jurnal ini

dijelaskan ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat

dilakukan oleh nazhir, pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial,

seperti wakaf untuk kesehatan, pengembangan pendidikan dan kesejahteraan

umat. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi. Dalam jurnal ini pula

dijelaskan keamanan investasi wakaf harus memperhatikan dua aspek yakni,

keamanan nilai pokok dana abadi serta investasi dana tersebut bisa diproduktifkan

dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan. Jurnal ini hanya menjelaskan

pola pengelolaan wakaf produktif beserta contohnya di Indonesia saja tidak

25

Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf

Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia." Asy-

Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 49.2 (2015): 500-518.

26

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan

Bencana Alam di Indonesia. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Page 35: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

14

membedakan pola pengelolaan wakaf produktif di Malaysia serta tidak

menjelaskan distribusi hasil pengelolaan wakaf untuk bencana alam.27

Muhammad Afdi Nizar dalam jurnalnya ―Pengembangan Wakaf Produktif

di Indonesia: Potensi dan Permasalahan‖, Munich Personal RePEc Archive

(MPRA). Dalam jurnal ini peneliti memaparkan tentang pengembangan wakaf

produktif di Indonesia mulai ada pergeseran paradigma dari orientasi pada harta

tak bergerak menuju wakaf harta bergerak, khususnya wakaf uang, serta

dipaparkan tentang permasalahan dan hambatan dalam pengembangan wakaf

produktif di Indonesia antara lain adalah pengelolaan wakaf oleh para nazhir lebih

pada proteksi bukan pendayagunaan (utilisasi) harta wakaf.28

Nurul Asykin Mahmood dan Ruzian Markom dengan jurnalnya

―Transformasi Institusi Pelaksana Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation‖,

elmtiyaza, Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang

adanya transformasi pengelolaan wakaf ke arah yang lebih profesional dengan

adanya kerjasama antara institusi MAIN dengan JAWHAR dan YWM. Sebagai

contoh adalah institusi Waqaf An-Nur Corporation (WANCorp) yang hanya

berawal dari klinik kesehatan, setelah perannya semakin besar berubah nama dan

manfaat untuk mengelola wakaf korporat di Johor.29

H. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep ini merupakan suatu

uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta yang diteliti.30

Penelitian ini

27

Abdurrahman Kasdi. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia." ZISWAF:

Jurnal Zakat dan Wakaf 1.1 (2016): 1-15.

28

Muhammad Afdi Nizar. Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan

Permasalahan [Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems]. No.

97967. University Library of Munich, Germany, 2017. h.3

29

Nurul Asykin Mahmood, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana

Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, 2014.

30

Muhammad Najib Anis Subekhi, ―Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Bait Al-

Mal Wa Al-Tamwil.‖ (Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

2021.) h. 30

Page 36: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

15

memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar di bawah ini

dengan pembahasan selanjutnya.

Gambar 1.4 Skema kerangka konseptual dalam penelitian

1. Hukum

Hukum memiliki pengertian dan definisi yang berbeda-beda antar pakar

hukum. Prof Sudiman menyatakan hukum pikiran atau anggapan orang

tentang adil atau tidak adil mengenai hubungan antarmanusia. Grotius

menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang

menjamin keadilan. Prof. Mr. E.M Meyers menyatakan hukum ialah semua

aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan kepada

tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi

penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut

Immanuel Kant dalam buku Inleading Tot De Rechtswetsnlhap, hukum adalah

keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang

satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang orang lain.31

Pengertian lainnya hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat

oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau

institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat,

bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh

masyarakat.32

Adapun fungsi hukum terdapat dua paham berbeda, yaitu:33

31

Sri Wajiyatti. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta:

PRENADAMEDIA GROUP, 2018, h. 28

32

Mery, Handayani, dkk. Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Bandung:

Penerbit Widina Bakti, 2020, h. 11

33

Sri Wajiyatti. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum.h. 31

Hukum

Wakaf Uang Penanggulangan

Bencana

Pandemi

Covid 19

Manajemen

Page 37: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

16

a. Mazhab sejarah dan kebudayaan (cultuur histirische school) oleh

Frederich Carl Von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum Jerman.

Frederich mengatakan bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti

perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

b. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembangkan

oleh Roscoe Pound (1870-1964) ahli hukum Amerika Serikat dari

aliran sociological jurisprudence. Mereka mengatakan bahwa hukum

berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan

dalam masyarakat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum

terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya

yaitu:34

a. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral

(duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan

perubahan masyarakat (social engineering)

b. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka

(sensitif/rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan

pengendalian social (social control).

2. Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage berarti control, yaitu to

be responsible for controlling or organizing someone or something specially a

business.management berarti the control and organization of something, atau

the group of people responsible for controlling and organizing a company.

Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani,

atau mengelola.35

Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C.

Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing,

leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

34

Sri Wajiyatti. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum.h. 31

35

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 72

Page 38: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

17

ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-

fungsi utama manajemen. Definisi yang sama dirumuskan oleh James A F.

Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J.R. manajemen adalah

sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujan organisasi melalui

rangkaian kegiatan berupa planning, organizing, leading, dan controlling

pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.36

Menariknya dalam pengertian Stoner yaitu menggunakan kata proses

(management by process). Suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan

bukan menekankan aspek hasil (management by result), tetapi ada keterkaitan

yang kuat antara proses dan hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan

maka akan sistematis manajemennya. Semakin baik sistem manajemen

tersebut akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal.37

Menurut Peter F Drucker, manajemen adalah seni atau proses dalam

menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari

organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Ahmad

al-Shabab mengemukakan, manajemen merupakan sebuah proses yang

dilakukan dengan mengerahkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang

ditetapkan.38

3. Wakaf Uang

Adapun pengertian wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang

diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan

ketentuan prosentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan sosial.39

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang

dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam

36

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 73. Lihat juga Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan

dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖

Skripsi: Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Uin Malik Ibrahim, Malang (2016), h.38

37

Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok

Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖ h.38

38

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 74

39

Hilmi Hasbullah. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku

pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf." (2012), h.

817

Page 39: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

18

bentuk uang. Definisi ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia per tanggal 11 Mei 2002 saat merilis

fatwa tentang wakaf uang, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan

tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan

tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau

mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak

haram) yang ada.40

Menurut Mustafa Edwin Nasution waka uang adalah

penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazhir dengan

ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai

dengan ajaran Syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan

jumlah pokoknya.41

Adapun pengertian wakaf uang versi Peraturan Menteri

Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

mendefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.42

4. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat

dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi,

menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Secara umum kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:43

1. Pencegahan

2. Pengurangan dampak bahaya

3. Kesiapsiagaan

4. Tanggap darurat

5. Pemulihan

40 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 21

41

Muhammad Alfin Syauqi, ―Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk

Kesejahteraan Umum‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 63, tahun XVI, Agustus 2014), h. 372

42

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

43

Yayasan IDEP, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat,

(Bali: Yayasan IDEP, Edisi Kedua 2007) h.7

Page 40: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

19

6. Pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana.

Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi

penanggulangan bencana untuk tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan/atau

pasca bencana. Dana penanggulangan bencana meliputi dana kontijensi, dana siap

pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Dana kontijensi bencana adalah

dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana

tertentu. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh

Pemerintah untuk digunakan pda saat tanggap darurat bencana sampai dengan

batas waktu tanggap darurat berakhir (termasuk masa transisi). Dana bantuan

sosial berpola hibah adalah dana yang disedikan Pemerintah kepada pemerintah

daerah sebagai bantuan penanganan pasca-bencana.44

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian analisis

kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata

tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh, kemudian data tersebut kita

analisa agar kita bisa mengambil kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini penulis memakai

metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach),

yakni mempelajari norma dan kaidah undang-undang wakaf di Indonesia

dan Malaysia, serta pendekatan perbandingan (comparatif approach) yaitu

pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan pengelolaan wakaf

uang antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia dalam

dalam penanggulangan bencana pandemi covid 19. Maksud dari

pendekatan perbandingan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan

perbedaan dalam pengelolaan wakaf di kedua negara tersebut.45

3. Sumber Data

44

Nurjannah, dkk, Manajemen Bencana (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2012), h.101

45

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011) h. 135

Page 41: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

20

Dalam penelitian ini sebagaimana diungkap oleh Peter Mahmud

Marzuki untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan

deskripsi yang komperehensif, maka diperlukan sumber-sumber

penelitian. Adapun sumber penelitian ini menggunakan sumber hukum

dan non hukum sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa

peraturan perundang-undangan tentang undang-undang No. 41 tahun

2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dan syeksen 44 (11C) Akta cukai

pendapatan 1967.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya

tulis ilmiah, hasil penelitian para peneliti, dan bahan lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Yaitu bahan bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun

penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti

ensiklopedia, filsafat, kamus, situs internet dan artikel surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dta dari peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen pustaka yang berkaitan.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan

permasalahan ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung

dengan pihak-pihak terkait mengenai tema dalam tesis ini.

5. Teknik Analisis Data

Page 42: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

21

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis

dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif karena

merupakan data yang berasal dari informasi-informasi .

J. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, hal ini dimaksudkan untuk

memudahkan dalam pemahaman serta kesesuaian terhadap maksud dan tujuan

penulisan ini. Secara lengkap pembagian sistematika penulisan tesis ini sebagai

berikut:

Bab I, dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori dan kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini diuraikan lebih lanjut mengenai konsep wakaf uang,

sejarah wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, pengelolaan wakaf uang dan

mitigasi bencana.

Bab III, dalam bab ini mengkaji tentang profil lembaga wakaf di Indonesia

yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan waqaf Malaysia, visi misi organisasi

dan program-program pengembangan antara kedua lembaga.

Bab IV mengkaji tentang dasar hukum pengelolaan wakaf uang untuk

bencana antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia dan sistem

pengelolaan wakaf uang untuk bencana antara Badan Wakaf Indonesia dan

Yayasan Waqaf Malaysia.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan hasil dari analisa penelitian dan

saran.

Page 43: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

22

BAB II

PRINSIP DASAR WAKAF UANG DAN PENANGGULANGAN

BENCANA COVID-19

A. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang

Wakaf secara bahasa berasal dari kata ―waqafa‖ yang berarti

―menahan‖ atau ―berhenti‖ atau ―diam di tempat‖. Bisa juga disamakan

dengan ―habasa‖ yang bermakna sama, yaitu mewakafkan.46

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi

perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini

berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang

dimunculkan dari wakaf tersebut. Definisi wakaf tersebut adalah sebagai

berikut:47

a. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda

milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk

kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang. Definisi

tersebut menyatakan bahwa akad wakaf bersifat ghair laziam (tidak

mengikat), dengan pengertian waqif dapat menarik kembali wakafnya

dan menjualnya. Wakaf ini sifatnya sama dengan ariyah (barang

pinjaman) yang dapat ditarik kembali dan tidak melepaskan hak

kepemilikan atas barang yang diwakafkan tersebut. Wakaf baru

bersifat mengikat menurut Abu Hanifah apabila dalam keadaan: 48

46

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan

Bencana Alam di Indonesia‖ Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 21 lihat juga Hasan,

Sudirman, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, HUkum Positif, dan Manajemen (Malang, UIN-Maliki

Press, 2011), h.3

47

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 14

48

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 14-15

Page 44: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

23

1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat

mengikat,

2) Peruntukan wakaf adalah untuk masjid,

3) Wakaf itu dikaitkan dengan kematian waqif (waqif berwasiat akan

mewakafkan hartanya).

b. Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah waqif menjadikan manfaat

harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti

dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu

sesuai dengan kehendak waqif. Dalam hal ini hampir senada dengan

pendapat Abu Hanifah bahwa akad wakaf tidak melepaskan hak

kepemilikan waqif atas harta yang diwakafkannya. Waqif hanya

melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Dalam

hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya

selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika

mengucapkan akad (sighat). Pada dasarnya perwakafan ini berlaku

untuk suatu masa tertentu dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf

kekal (selamanya).49

c. Menurut Ulama Syafi‘iah dan Hambali mendefinisikan wakaf dengan

menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda

yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang

dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan

mendekatkan diri kepada Allah Ta‘ala. Dari definisi ini jumhur ulama

berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (luzum). Ibn Qudamah

dalam hal ini berpendapat, bahwa wakaf itu akad tabarru‟ yang

menghalangi adanya akad jual beli, hibah, dan waris.50

Sedangkan pengertian wakaf dalam regulasi adalah sebagai berikut:

49

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan

Bencana Alam di Indonesia‖, h. 22

50

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 16-17

Page 45: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

24

a. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pengertian

wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syariah.51

b. Kompilasi Hukum Islam. 52

1) Pasal 215 ayat 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2) Pasal 215 ayat 4 pengertian benda wakaf adalah segala benda baik

bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak

hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Wakaf merupakan dana sosial yang berbeda dengan lainnya.

Wakaf memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut:53

a. Wakaf (aset finansial atau fisik) didedikasikan untuk melayani seluruh

masyarakat umum (baik muslim maupun non muslim)

b. Aset wakaf tidak dapat dijual, rusak, hilang dan hancur

c. Aset wakaf harus digunakan untuk kepentingan manfaat umum

(ibadah, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dsb)

d. Wakaf dapat menghasilkan laba atau setidaknya tidak menghadapi

kerugian finansial/non finansial.

51 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah No. 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf.

52

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan

Bencana Alam di Indonesia‖, h. 23

53

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan

Bencana Alam di Indonesia‖, h. 23

Page 46: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

25

Adapun pengertian wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai

yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan

dengan ketentuan prosentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan

sosial.54

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang

dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum

dalam bentuk uang. Definisi ini selaras dengan definisi wakaf yang

dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia per tanggal 11

Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang, yaitu menahan harta yang

dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan

cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual,

memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada

sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.55

Menurut Mustafa Edwin

Nasution wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada

seseorang atau nazhir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya

digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Syariat Islam dengan

tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.56

Adapun

pengertian wakaf uang versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mendefinisikan

sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.57

54

Hilmi Hasbullah. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku

pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf." (2012), h.

817

55 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 21

56

Muhammad Alfin Syauqi, ―Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk

Kesejahteraan Umum‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 63, tahun XVI, Agustus 2014), h. 372

57

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Page 47: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

26

2. Sejarah Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat

sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama

lain bukan wakaf. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah

dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-

Bukhari bahwa az-Zuhri, salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar

tadwin al-hadis memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan

untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam.

Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal

usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.58

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf

sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada

benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun

1178 M/572 H, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa

orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar

bea cukai. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan

diwakafkan kepada para fuqaha‟ dan para keturunannya.59

Dinasti mamluk

juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan

dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Dinasti Mamluk telah merasa

bahwa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya,

karena itu mereka memberi perhatian khusus terhadap wakaf. Bahkan

mereka mengeluarkan kebijakan dengan mensahkan undang-undang

wakaf. Undang-undang wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja Al-

Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H). Dengan undang-

undang tersebut raja Al-Dzahir memilh hakim untuk mengurusi wakaf dari

58

Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 23

59

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h.10

Page 48: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

27

masing-masing empat mazhab Sunni. Pada masa Al-Dzahir, perwakafan

dibagi menjadi tiga kategori:60

a. Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa

kepada orang-orang yang dianggap berjasa,

b. Wakaf yang membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah),

c. Kepentingan masyarakat umum.

Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer berkat usaha dari

M. A. Mannan dengan mendirikan sebuah lembaga yang ia sebut Social

Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan

produk Sertifikat Wakaf Uang pertama kali di dunia.61

SIBL mengemas

uang dalam bentuk pemberian sertifikat wakaf uang bagi masyarakat yang

berwakaf, setidaknya sebesar US 21 dollar, bahkan dalam jumlah yang

lebih kecil lagi. Uang tersebut berasal dari masyarakat yang berniat

mewakafkan uangnya atau dari tabungan yang sebelumnya telah ada. Uang

wakaf yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas

seperti bidang dakwah keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial.62

Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut

juga diaplikasikan oleh perbankan syariah di Indonesia yang telah

mendapat izin dari Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).63

60

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h.112-13

61

Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 23-

24

62

DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif,h.

54-55

63

Fahruroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2002), h. 47

Page 49: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

28

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang diboleh berdasarkan atas Al-Quran, Hadist Rasulullah

SAW.64

a. Al-Qur‘an

1) Ali Imran [3]: 92

بػوفى كىمىا تػينفقيوا من شىيئو فىإف اللى بو عىليمه لىن تػىنىاليوا الب حىت تػينفقيوا ما تي

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yangkamu cintai. Dan

apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah

mengetahuinya.

2) Al-Baqarah [2]: 261

بعى سىنىابلى ف كيل سينبػيلىةو مىثىلي الذينى يػينفقيوفى أىموىالذىيم بةو أىنػبىتىت سى ثىل حى بيل الل كىمى ف سى

ن يىشىاءي كىاللي كىاسعه عىليمه بةو كىاللي ييضىاعفي لمى مائىةي حى

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus

biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia

kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha

mengetahui.

b. Hadist

1) Hadist Riwayat Ahmad

64

Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 24-

27

Page 50: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

29

ىـ انػقىطىعى عىمىليوي عىن أى : إذىا مىاتى ابني آدى ب ىيرىيػرىةى أىف رىسيوؿى الل صىلى اللي عىلىيو كىسىلمى قىاؿى

اريىةو، أىك علمو يػينتػىفىعي بو، أىك كىلىدو صىالحو يىدعيو لىوي. قىةو جى : صىدى إلا من ثىلاىثو

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya,

kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan

anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.

2) Hadist Riwayat Al-Bukhari

رى بن الخىطاب أىصىابى أىرضنا ا أىف عيمى ، فىأىتىى النب عىن ابن عيمىرى رىضيى اللي عىنػهيمى بىيبػىرى

: يىا رىسيوؿى الل، إن أىصىبتي أىرضنا بىيبػىرى لى صلى الل عليو كسلم يىستىأمريهي فيػهىا، فػىقىاؿى

: إف شئتى حىبىستى أىصلىهىا أيصب مىالا قىط أىنػفىسي عندم منوي، فىمىا تىأميرين بو؟ قىاؿى

ؽ باى.فػىتىصىد

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin al-Khattab r.a

memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi

SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “Wahai

Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah

saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut.

Apa perintah Engkau kepada mengenainya?” Nabi SAW menjawab,

“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”

4. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Persoalan mengenai wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak,

seperti tanah dan bangunan, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan

ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai wakaf uang atau

yang lebih dikenal dengan wakaf tunai. Perbedaan pendapat tersebut

beranjak dari persyaratan mauquf (benda wakaf) yang terkait dengan

Page 51: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

30

kekalnya zat benda.65

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum

wakaf uang. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w.

124 H) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah

dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian

menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 66

Meskipun wakaf uang telah dipraktekkan sejak awal abad kedua

hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam az-Zuhri ternyata

hukum wakaf dalam fikih empat mazhab masih menjadi perdebatan antara

hukumnya boleh (jawaz) atau tidak boleh sebagaimana berikut:67

a. Pendapat Ulama yang Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah

menjadi „urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi

memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf

(adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang

ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan adalah hadist

Rasulullah SAW sebagai berikut:

ا فػىهيوى عندى الل فىمىا رىأىل الميسلميوفى حىسىننا فػىهيوى عندى الل حىسىنه، كىمىا رىأىكا سىيئن

سىيئه.

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam

pandangan Allah ia baik, sedangkan yang dipandang jelek oleh kaum

muslimin maka ia juga jelek di mata Allah SWT.”

Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus

ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan

ada ketidaktetapan zat benda. Caranya dengan mengganti benda

65

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 33-34

66

Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, HUkum Positif, dan Manajemen,h. 27-

28 lihat juga Fahruroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2002) h. 36

67 Fahruroji, Wakaf Kontemporer, h. 36-38

Page 52: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

31

tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat

dari benda tersebut kekal.68

Mazhab Maliki juga berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan

dirham. Dalam hal ini dalam kitab Al-Mudawanah dijelaskan

prosedural wakaf uang yaitu dengan cara dijadikannya dana pinjaman

di mana pihak peminjam harus mengembalikan dana pinjaman

tersebut.

b. Pendapat Ulama yang Tidak Membolehkan Wakaf Uang.

Mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal

sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قاؿ: قاؿ عمر للنب صلى الل عليو كسلم: إف مائىةى سىهم الت ل فى

يبػىرى ا قىد أىرىدتي أىف أىتىصىدؽى بىا، كقاؿ النب صلى لى أيصب مىالا قىط خى أىعجىبى إىلى منػهى

رىتػىهىا. )ركاه النسائى( الل عليو كسلم احبس أىصلىهىا كىسبل ثى

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a berkata kepada

Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah kebun) di

Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya

kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.”

Nabi berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada

sabilillah”. (HR An-Nasa‟i)

Berdasarkan hadist tersebut, Mazhab Syafi‘i berpendapat wakaf

uang berupa dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan

dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan

zatnya. Imam Mawardi menolak sependapat bahwa dinar dan dirham

tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat

disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Mazhab Hambali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah

mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak

membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika

68

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 35

Page 53: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

32

dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang

juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah

fungsi uang sebagai standar harga.

Dengan melihat sisi filosofis perbedaan pandangan ulama tentang

wakaf uang dan nilai gunanya, wakaf uang itu dapat dikembangkan.

Pengembangan wakaf uang ini bukan berarti menghilangkan sifat

keabadian wakaf sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian

ulama Syafi‘iyah, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat

sebagaimana yang diajarkan dalam hadist Nabi. Untuk menjaga

kekekalan nilai uang (walaupun materinya habis ketika dibelanjakan),

uang wakaf itu diinvestasikan pada kegiatan ekonomi produktif

dengan sistem bagi hasil atau diinvestasikan dalam bentuk wakaf

properti. Nilai nominalnya tetap terjaga dan hasil investasinya dapat

disalurkan kepada mauquf „alaih.69

Beberapa kitab hadist juga telah

memuat pendapat Ibnu Syihab Al-Zuhri yang menjelaskan bahwa

orang yang mewakafkan uang seribu dinar dengan cara menyertakan

modal kepada pedagang, maka keuntungannya disalurkan untuk

masyarakat miskin dan keluarga terdekat. (al-Bukhari, 1422H: Ibnu

Batal, 2003; al-Asqalani, 1405H; al-Aini, w.855 H). Kitab-kitab hadist

juga memuat pendapat imam al-Ansari yang menjelaskan bahwa boleh

hukumnya seseorang mewakafkan barang apa saja yang dapat ditakar

dan ditimbang. Untuk wakaf uang cara pengelolaannya adalah

menginvestasikannya dengan akad Mudharabah dan hasil

keuntungannya disalurkan sesuai tujuan diwakafkannya uang tersebut.

Sedangkan untuk sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang, cara

mewakafkannya adalah dengan menjual barang tersebut terlebih

dahulu dan dana hasil penjualannya diinvestasikan dengan akad

Mudharabah atau mubadaah.70

69

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 35

70

Miftahul Huda Almantiqy. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di

Indonesia." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10.1 (2017): 24-38

Page 54: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

33

B. Manajemen Wakaf

1. Pengertian Manajemen Wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat

membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini

digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun

wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, waqif dan

masyarakat.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage berarti control,

yaitu to be responsible for controlling or organizing someone or

something specially a business.management berarti the control and

organization of something, atau the group of people responsible for

controlling and organizing a company. Dalam bahasa Indonesia

manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.71

Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David

C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning,

organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana

melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen. Definisi yang sama

dirumuskan oleh James A F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R.

Gilbert J.R. manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk

mewujudkan tujan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa planning,

organizing, leading, dan controlling pekerjaan anggota organisasi dan

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi yang sudah ditetapkan.72

Menariknya dalam pengertian Stoner

yaitu menggunakan kata proses (management by process). Suatu proses

mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil

71

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 72

72

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 73. Lihat juga Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan

dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖

Skripsi: Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Uin Malik Ibrahim, Malang (2016), h.38

Page 55: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

34

(management by result), tetapi ada keterkaitan yang kuat antara proses dan

hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan maka akan sistematis

manajemennya. Semakin baik sistem manajemen tersebut akan mendorong

pendayagunaan sumber daya secara maksimal.73

Menurut Peter F Drucker,

manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait

dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara

efisien dan efektif. Sedangkan menurut Ahmad al-Shabab mengemukakan,

manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan

mengerahkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dengan demikian, manajemen wakaf merupakan proses membuat

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai

usaha dari nazhir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk

mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus

menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga

hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik. Berikut fungsi

manajemen secara lengkap terangkum sebagai berikut:74

Gambar 0.1 Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf

73

Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok

Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖ h.38

74

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 74

Menyusun sasaran dan

tindakan untuk mencapai

tujuan pengelolaan wakaf

Mengatur dan

mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya

untuk mencapai sasaran

Memastikan bahwa pengelolaan wakaf

bergerak mencapai tujuan

dan sasaran wakaf

Mengarahkan,

memengaruhi dan

memotivasi nazhir untuk melaksanakan

tugas yang telah

ditetapkan.

Page 56: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

35

Demikianlah terlihat dari gambar di atas bahwa fungsi-fungsi

manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola

wakaf dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan

pengelolaan wakaf dapat dicapai. Perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan dan saling

berhubungan. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-

nash Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni

yang mengurus atau mengelola, tidak dapat lepas dari fungsi-fungsi dan

ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur‘an. Selain itu, ia juga

berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam

masyarakat. Manajer dalam kaitannya sebagai khalifah Allah, mempunyai

kewajiban mengemban amanah Allah, dan tugas-tugas yang bersifat

ubudiyah dan muamalah. Ini merupakan bagian dari manajemen.

2. Manajemen Fundraising Wakaf Uang

Penghimpunan dana (fundraising) merupakan kegiatan

penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.

Fundraising termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon waqif)

agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang

sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.75

Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka

menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari

masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun

pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.76

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan fundraising bagi sebuah

organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

75

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 74

76

Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf

Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,‘‘ h. 506

Page 57: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

36

a. Pengumpulan dana. Dana yang dimaksud di sini bukanlah uang

semata, tetapi dalam arti luas yang mencakup di dalamnya barang dan

jasa yang memiliki nilai materi.

b. Menghimpun para waqif. Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf

yang setiap hari memiliki data pertambahan waqif. Dengan

bertambahnya waqif secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana

yang terhimpun.

c. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktifitas fundraising yang

dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik

langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu

sendiri.

d. Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf,

maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas waqif agar

tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.

Adapun unsur-unsur penting dalam fundraising yang harus

diperhatikan adalah sebagai berikut:77

a. Kebutuhan Waqif

Waqif tentunya membutuhkan laporan atas harta wakaf yang telah

ia wakafkan. Mereka menginginkan pengelolaan dan

pendistribusiannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam dan diterima

oleh Allah SWT, sehingga akan timbul kepercayaan mereka untuk

terus berwakaf di suatu lembaga tersebut. Adapun yang dibutuhkan

waqif secara umum sebagai berikut:

1) Laporan dan pertanggungjawaban

2) Manfaat bagi seluruh umat, baik muslim atau non muslim

3) Pelayanan yang berkualitas

4) Silaturrahmi dan komunikasi

b. Segmentasi

77

Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf

Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,‖ h.507-

510

Page 58: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

37

Segmentasi pasar merupakan suatu proses mengelompokkan pasar

keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau

segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan,

keinginan, perilaku dan/atau respon terhadap program pemasaran

spesifik.

Terdapat tiga pendekatan dalam segmentasi pasar yaitu:

1) Pendekatan yang terdeferensiasi (adanya pembedaan)

2) Pendekatan yang tidak terdeferensiasi (tanpa pembedaan)

3) Pendekatan yang terkonsentrasi.

c. Positioning

Positioning atau posisi pasar adalah bagaimana sebuah perusahaan

memposisikan dirinya dengan para pesaing untuk memenuhi

kebutuhan konsumen dalam target pasar. Tiga langkah dalam

melaksanakan posisi pasar adalah sebagai berikut:

1) Mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat

ditampilkan dalam hubungan dengan kompetitor.

2) Memilih keunggulan-keunggulan yang paling menonjol.

3) Menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar.

d. Produk

Produk adalah hal yang dapat ditawarkan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen. Wakaf uang merupakan produk

jasa.

Unsur-unsur produk dalam pengelolaan wakaf antara lain:

1) Produk harus menjadi wahana pengelolaan dan penyalur wakaf.

2) Produk badan wakaf harus menjadi wahana kepedulian sosial

3) Produk badan wakaf harus berbentuk dalam inovasi modern

4) Produk wakaf harus memiliki keunggulan

5) Produk wakaf harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas

6) Produk menjadi pencitraan bagi sebuah lembaga wakaf.

e. Harga dan biaya transaksi.

f. Promosi

Page 59: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

38

g. Maintenance, yaitu lembaga wakaf senantiasa menjaga hubungan baik

dengan para waqif agar loyalitas terus terjaga.

Pada dasarnya ada dua jenis metode fundraising yang bisa

dilakukan, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung

(indirect). Metode langsung adalah metode yang menggunakan cara yang

melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Misalnya, direct mail, direct

advertising, telefundring, dan presentasi secara langsung. Adapun metode

indirect fundraising adalah sebalik yang hanya sekadar menunggu bola

dengan menunggu partisipasi waqif secara sukarela menyerahkan sebagian

hartanya untuk diwakafkan.

3. Manajemen Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar

memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atau uang atau dana

tersebut. Ada dua unsur yang melingkupi kegiatan investasi sebagai

berikut:78

a. Menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf,

mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian

terhadapnyademi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat

dan keuntungan.

b. Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Para ulama menyatakan bahwa konsep investasi atau tujuan

perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang

dihasilkan. Jadi, menurut para ulama, bahwa pemeliharaan harta benda

wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak-

pihak yang berhak. Di samping itu, manfaat investasi juga ditujukan untuk

mengurangi tekana inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot

nilainya. Pada umumnya investasikan dikategorikan pada dua jenis,

pertama, real assets, seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kedua,

78

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 140

Page 60: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

39

financial assets, yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan,

seperti deposito, obligasi, reksada, dan pasar modal.79

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006

pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda

wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk

LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Menurut pasal ini instrument

investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga

keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi

wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti

pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.80

Semua investasi, baik melalui LKS, instrumen keuangan syariah,

dan sektor riil, harus dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang

merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah

dijaminkan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank

syariah dijaminkan melalui asuransi syariah.81

a. Investasi Riil

Nazhir selaku pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf uang

untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema

mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dua belah pihak, di mana

salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lain sebagai

pengelola. Skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di

sektor riil ini seperti, murabahah, ishtisna‟, ijarah, dan musharakah.

Untuk investasi dengan skema murabahah dan musharakah harus

ada penjaminan atas investasi itu. dalam mudharabah dan

musharakah kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan

kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola

investasi. Artinya, jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf

79

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 141

80

M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang .‖ Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan

Perbankan Syariah , (Vol 1, No. 1, 2010) h. 9

81

M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang .‖ h. 9 lihat juga Muhammad

Maksum, Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Serang:

A-Empat: 2017) h. 67

Page 61: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

40

berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf

yang kekal. Penjaminan berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan

kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap.

Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah.

Berikut skema investasi wakaf uang secara langsung pada sektor

riil:82

Gambar 2.2: Skema investasi wakaf uang pada sektor riil.

b. Investasi melalui bank syariah

Bank islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan

dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Segala macam bentuk transaksi

keuangan di dalam bank Islam harus mengacu pada Alquran dan

hadist, yakni menghindari dari praktik riba dan menggantinya dengan

kegiatan investasi atas bagi hasil. Wakaf uang yang diserahkan ke

bank syariah dikelola dengan model wadiah (dana titipan). Dalam

model ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Bersifat pinjaman

2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk

pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

82

M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang, h.10

Waqif Pengelola

Wakaf/Nazhir

Investasi

Sektor Riil

Hasil

Investasi

Distribusi/pe

manfaatan

hasil wakaf

uang

Maks 10%

Biaya

Pengelolaan

Page 62: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

41

Berikut skema investasi wakaf uang melalui bank syariah dengan

model wadiah.83

Gambar 2.3: Skema investasi wakaf uang melalui bank syariah

Selain investasi skema ijarah, produk deposito mudharabah

merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah

untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.84

c. Investasi melalui instrumen syariah lainnya

Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai

sarana investasi wakaf uang, di antaranya:

1) Obligasi Syariah (sukuk)

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada

pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa

83

M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang, h.11

84

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 186

Keuangan

Syariah

Waqif Bank Syariah

Sektor Riil

Distribusi/pe

manfaatan

hasil wakaf

uang

Hasil Investasi

Page 63: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

42

bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada

saat jatuh tempo.

Obligasi syariah (sukuk) dapat dijadikan sebagai wadah

untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri

dari sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

a) Sukuk Ijarah

Ijarah bonds merupakan surat berharga yang

menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan.

Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk

menanggung biaya bangunan yang berada di atas tanah wakaf.

Nazhir menawarkan sukuk ijarah kepada masyarakat dan

menjualnya pada harga yang sama dengan biaya bangunan.

Kontrak ini memberiknan hak perwakilan dari pemegangn

sukuk kepada nazhir wakaf untuk melaksanakan

pembangunan dan menyewakan bangunan dengan harga sewa

yang telah disepakati jumlah serta waktu pembayarannya.

Pemegang sukuk juga menjadi wakil nazhir dalam

menyerahkan bangunan kepada manajemen wakaf dengan

pembayaran yang telah disepakati sejak bangunan itu selesai

dan dapat dipergunakan. Cicilan pembayaran dapat dimulai

pada kuartal pertama sekalipun bangunan belum selesai.

Cicilan yang dibayarkan menjadi uang muka untuk

pembayaran periode berikutnya. Inilah yang membedakan

antara sukuk ijarah dengan saham bagi hasil.85

b) Sukuk mudharabah

Nazhir mempergunakan harta untuk tujuan investasi

terbatas pada apa yang disepakati dengan pemilik modal.

Misalnya, untuk membangun rumah sakit. Kemudian, rumah

sakit tersebut dikomersialkan. Pada setiap periode nazhir

membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian.

85

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 187

Page 64: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

43

Kemudian, setelah mudharabah berakhir, modal dikembalikan

kepada pemegang polis.

2) Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah

untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pada

saham mudharabah, saham musyarakah, dan saham hukr.

3) Reksadana Syariah

Reksadana syariah reksadana yang beroperasi menurut

ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad

antara pemodal sebagai pemilik harta (shohibul maal) dengan

manajer investasi sebagai wakil shohibul maal, maupun antara

manajer investasi dengan pengguna investasi.86

4) Koperasi Syariah

Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang

mengajarkan kerjasama. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui

kegiatan koperasi syariah. Adapun akad yang digunakan bisa

dengan akad mudhabarah maupun musyarakah.

5) Asuransi Syariah

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah

menggunakan skema akad wakalah bil ujrah. Kumpulan waqif

adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi

bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi.

Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi

mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam

perjanjian awal.

4. Pola Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf

Wakaf terbilang syariat Islam paling penting yang dapat

mewujudkan kebaikan bagi waqif, mauquf „alaih, maupun masyarakat.

Sejarah telah mencatat peran wakaf dalam menopang peradaban Islam.

86

M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang, h.16

Page 65: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

44

Pelaksanaan wakaf memerlukan beberapa proses dari pendaftaran wakaf,

pengelolaan harta benda wakaf, dan penyaluran hasilnya kepada mauquf

„alaih. Penyaluran hasil wakaf kepada mauquf „alaih harus mengacu

kepada beberapa hal yakni:

a. Mengikuti Ketentuan dari Waqif

Para ulama sepakat, bahwa waqif berhak menentukan mauquf

„alaih yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf dengan

ketentuan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta esensi

dari wakaf itu sendiri, yakni:87

1) Wakaf bertujuan untuk maslahah atau kebaikan.

2) Wakaf tidak untuk maksiat.

3) Mauquf „alaih (penerima hasil wakaf) tanpa perlu ada persyaratan

saat pengambilan. Apabila waqif mensyaratkan pembayaran untuk

mauquf „alaih maka wakaf batal.

4) Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri.

5) Wakaf untuk orang kaya. Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf

tidak hanya untuk kaya, tapi orang miskin juga bisa berwakaf.

b. Penyisihan Sebagian Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan

Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu Sendiri

Hasil pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk

dialokasikan kepada mauquf ‗alaih, namun tidak menutup

kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri membutuhkan perawatan

dan perbaikan, biaya operasional bagi nazhir, serta kemungkinan untuk

pengembangan dan perluasan harta wakaf baru yang dapat

digabungkan dengan harta wakaf lama.

c. Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan yang

Menjadi Prioritas.

Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat

menciptkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana segar yang didapat

87

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 222-226

Page 66: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

45

dari hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk

kepentingan yang selalu terikat dengan ibadah secara sempit membangun

masjid, mushalla, makam dan yayasan. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk

kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pendayagunaan ini

dapat dilakukan seperti:88

a. Usaha-usaha sosial

b. Pemberdayaan masyarakat kecil

c. Kewirausahaan sosial

C. Penanggulan Bencana

1. Definisi Bencana dan Penanggulangan Bencana

Definisi bencana berasal dari bahasa Inggris ―disaster‖. Disaster

sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk, tragedi, atau

kemalangan. Berikut beberapa definisi tentang bencana dari beberapa

sumber:

a. Central Board of Secondary Education mendefinisikan bencana adalah

sebuah gangguan serius di dalam fungsi komunitas atau masyarakat

yang mengakibatkan kerugian materi, ekonomi, sosial, atau lingkungan

yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya.89

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana

sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis.90

88

Maylina Nihayatun Nikmah. Manajemen penyaluran wakaf produktif (Studi kasus di

Swalayan Surya Ponorogo). Diss. IAIN Ponorogo, 2017, h.

89

Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis (Jakarta:

Bumi Aksara, 2018) h. 20

90

Lihat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1

Page 67: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

46

Dengan demikian definisi seperti dipaparkan di atas mengandung

tiga aspek dasar, yaitu:91

a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak

(hazard)

b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan,

penghidupan, dan fungsi dari masyarakat

c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan

masyarakat untuk mengatasi sumber daya mereka.

Sedangkan menurut Bappenas beberapa faktor penyebab dari

bahaya atau bencana sebagai berikut:92

a. Bahaya alam (natural hazards) dan ancaman karena ulah manusia

(man made hazards) yang menurut United Nations International

Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan

menjadi ancaman geologi (geological hazards), ancaman

hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), ancaman biologi

(biological hazards), ancaman tekhnologi (technological hazards), dan

penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).

b. Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur,

dan elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bahaya.

c. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat kita ketahui besar kecil sebuah resiko atau

bencana ditentukan oleh besar kecilnya ancaman dan kerentanan yang

dibagi dengan kapasitas. Adapun hubungan antara hazard, vulnerability,

capacity, dan risk dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Risk: Hazard x Vulnerability

Capacity

91

Purnama, Sang Gede. "Modul manajemen bencana." Universitas Udayana (2017), h. 4

92

Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis, h. 27

Page 68: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

47

Secara umum jenis bencana dapat dikelompokkan ke dalam enam

kelompok berikut:93

a. Bencana geologi

b. Bencana hydro-meteorologi

c. Bencana biologi

d. Bencana kegagalan teknologi

e. Bencana lingkungan

f. Bencana sosial

g. Kedaruratan kompleks yang merupakan kombinasi dari situasi bencana

pada suatu daerah konflik.

Bencana tidak hanya berpengaruh terhadap wilayah regional, tetapi

juga berdampak secara nasional, sehingga diperlukan pertolongan dan

dukungan melalui sebuah sistem manajemen tanggap darurat (emergency

management system) untuk masyarakat yang mengalami dampak

langsung. Bentuk kerjasama aktif pemerintah, swasta, sukarelawan,

organisasi masyarakat dan individual merupakan basis dari sistem

manajemen bencana. Pendekatan terpadu manajemen bencana meliputi

aspek prevention, preparedness, response dan recovery.94

Pendekatan tersebut merupakan bagian dari penanggulangan

bencana. Penanggulan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum,

saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah,

mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan

bencana adalah sebagai berikut:95

a. Pencegahan

b. Pengurangan dampak bahaya

93

Nurjannah, dkk, Manajemen Bencana (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2012), h.20

94

Hadi Purnomo. "Peran Pemerintah, Organisasi Kemanusiaan dan Grassroot dalam

Manajemen Bencana." Equilibrium Jurnal bisnis dan Akuntansi Fakultas Ekonomi UKRIM

Yogyakarta 1.1 (2007), h. 45

95

Yayasan, I. D. E. P. "Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan IDEP–

Ubud." (2007), h. 7

Page 69: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

48

c. Kesiapsiagaan

d. Tanggap darurat

e. Pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi)

f. Pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana.

Gambar 2.4: Siklus Penanggulangan Bencana

2. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana tentu harus berlandaskan hukum dan

undang-undang. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang

dan peraturan-peraturan terkait penanggulangan bencana yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana.96

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.97

96

Artikel diakses dari https://bnpb.go.id/produk-hukum/undang-undang

97

Artikel diakses dari https://bnpb.go.id/produk-hukum/peraturan-pemerintah

Page 70: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

49

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam

Penanggulangan Bencana

e. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Badan

Penanggulangan Bencana

3. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang

dilakukan oleh anggota masyarakat secara teroganisir baik sebelum, saat

dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka

miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari

dan memulihkan diri dari dampak bencana.98

Beberapa alasan pentingnya penanggulangan bencana berbasis

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan

pemerintah saja.

b. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat,

keselamatan dan keamanan dari bencana

c. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan

ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan

besar kecilnya dampak bencana di masyarakat

d. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk

membangun kembali kehidupannya

e. Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang

bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif

f. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan

dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana

98

Yayasan IDEP, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, h.10

Page 71: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

50

g. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap

menghadapi kondisi akibat bencana.

D. Pandemi Covid 19

1. Pengertian Pandemi Covid 19

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang

disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2, yang dilaporkan

pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember. COVID-19

ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di

atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai

dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat,

dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal

bahkan sampai kematian.99

COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak

erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui

udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan

saluran nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk

COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota.

2. Strategi Penanggulangan Pandemi

Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020,

penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal

ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang

terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan:100

a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan

menunda penyebaran penularan.

99

―Hindari Lansia dari COVID-19‖ artikel diakses pada 03 Desember 2020 dari

http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html

100

Kementerian Kesehatan RI, Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus

Disease (COVID-19 Revisi ke-5), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020) h. 25

Page 72: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

51

b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien,

terutama kasus kritis.

c. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem

kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan

sektor lainnya.

Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana

Operasi (Renops) Penanggulangan COVID-19 yang melibatkan lintas

sektor. Renops mencakup sebagai berikut:

a. Koordinasi, perencanaan dan monitoring

b. Komunikasi risiko dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC), Analisis Risiko, Penyelidikan

Epidemiologi

d. Pintu Masuk Negara/Wilayah, Perjalanan Internasional dan

Transportasi

e. Laboratorium

f. Pengendalian Infeksi

g. Manajemen Kasus

h. Dukungan Operasi dan Logistik

i. Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial dan memperhatikan

kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan

kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Pandemi merupakan salah satu bencana nonalam sehingga rencana

respon penanggulangan COVID-19 dapat menggunakan kerangka kerja

respon bencana nasional berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen

risiko pandemi.

3. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi

Dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi

masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi ini mengakibatkan

banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi

masyarakat melemah, karyawan di-PHK, jasa-jasa transportasi juga

menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan

Page 73: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

52

masyarakat pun menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini

berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat

sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak dari adanya pandemi

covid-19 ini. Mereka yang bekerja dengan imbalan harian otomatis tidak

dapat menghasilkan apa-apa di tengah himbauan untuk tetap di rumah dan

kebijakan PSBB.101

Tabel 2.1 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat102

No Aktifitas Ekonomi Dampak

1 UMKM Menurunnya aktifitas transaksi jual beli, bahan

baku produksi sulit dijangkau, distribusi produk

terhambat, dan penyedia jasa juga terkena dampak

dari pandemi covid-19

2 Karyawan Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja

(PHK) sebagai dampak dari pandemi covid-19

3 Jasa Transportasi Transportasi menjadi terhenti akibat kebijakan

social distancing dan physical distancing

4 Pekerja Harian Golongan ini yang paling merasakan dampak

ekonomi secara langsung akibat kebijakan stay at

home dan PSSB

101

Afifuddin Kadir, et al. "PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." h. 110

102

Afifuddin Kadir, et al. "PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." h. 110

Page 74: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

53

BAB III

REGULASI WAKAF, PROFIL LEMBAGA BADAN WAKAF

INDONESIA DAN YAYASAN WAQAF MALAYSIA

A. Wakaf di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya

dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum

kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Perkembangan hukum

wakaf di Indonesia melalui beberapa kurun waktu. Menurut Itang dan Iik

Syakhabyatin menjelaskan sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia

sebagai berikut:103

a. Wakaf di Zaman Kesultanan

b. Wakaf di Zaman Kolonial

c. Wakaf di Zaman Kemerdekaan.

Menurut Khoirul Abror, secara umum perkembangan hukum

wakaf di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu:104

a. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

b. Periode Pascakemerdekaan Republik Indonesia

c. Periode Reformasi

Adapun secara rinci periode perwakafan di Indonesia tercatat

sebagai berikut:

103

Wakaf tersebut dapat terlihat antara lain bangunan masjid yang tersebar di nusantara,

antara lain masjid Al-Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifuddin, masjid Kauman di

Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati, masjid di Demak wakaf dari Raden Patah, masjid Menara

di Kudus wakaf dari Sunan Muria dan masjid lainnya. Itang, Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah

Wakaf di Indonesia." Tazkiya 18.02 (2017): 225-226

104

Khoirul Abror, ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ Al-„ADALAH Vol XII, No. 2

(Desember 2014), h. 329

Page 75: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

54

a. Masa Kerajaan Islam atau Pra Kolonial

Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyatakan, bahwa sejak masa

dahulu praktik wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya

tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-

nilai ajaran Islam.105

b. Masa Kolonial Belanda

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia, wakaf sebagai

lembaga keuangan Islam telah tersebar di pelbagai persada nusantara

Indonesia. Dengan berdirinya Priesterrad (Rad Agama/Peradilan

Agama) berdasarkan Statsblad Nomor 152 pada tahun 1882, maka

dalam praktik yang berlaku, meliputi masalah pernikahan, perceraian,

mahar, nafkah, kedudukan anak, perwalian, warisan, hibah, sedekah,

wakaf dan baitul mal menjadi salah satu wewenangnya, di samping

hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.

Pengakuan belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian

sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan

dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah

Syar‘iyyah atau Peradilan Agama lokal dengan pelbagai nama di

berbagai daerah di Indonesia.106

Pada masa ini telah dikeluarkan pelbagai peraturan wakaf antara

lain:107

1) SE (Surat Edaran) Sekretaris Governemen pertama tanggal 31

Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905

Nomor 6196 tentang Toezicht op den bouw van

Mohammaedaansche bedehuizen. Surat edaran tersebut berisi

ketentuan bahwa: Pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang

105

DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif, h.

179. Lihat juga Khoirul Abror, ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ Al-„ADALAH Vol XII, No. 2

(Desember 2014), h. 329-330

106

Khoirul Abror, ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ h. 330

107

DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif, h.

183-188

Page 76: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

55

atau menghalang-halangi praktik wakaf yang dilakukan oleh umat

Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya. Akan tetapi,

untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan apabila

benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum. Surat edaran

tersebut ditujukan kepada kepala daerah di Jawa dan Madura

kecuali daerah Swapraja, untuk melakukan pendataan dan

pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di

kabupaten masing-masing.

2) SE Sekretaris Govememen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 yang

termuat Bijblad 1931 Nomor 125/3 tentang Toezicht van de

Regeering op Mohammaedaansche, Vridagdiensten en wakaf;

surat edaran tersebut memiliki garis besar yakni, bahwa agar

Bijblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik. Untuk

mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai

permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan maksud

pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang

diizinkannya dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh

ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan

kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan

kepada kantor Landrente

3) SE Sekretaris Govememen tanggal 24 Desember 1934 Nomor

3088/A sebagaimaa termuat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390

tentang Toezicht van de Regeering op Mohammaedaansche

bedehuize, Vrijdag diensten en wakaf. Surat edaran ini hanya

mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya,

yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk

menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa

tentang tanah-tanah wakaf tersebut.

4) SE Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A

sebagaimaa termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat

edaran ini bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran

sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai

Page 77: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

56

realisasi ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan

registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

c. Masa Orde Lama

Pada masa ini terdapat beberapa peraturan hukum wakaf yang

terbit antara lain:

1) Petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22

Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.

Perwakafan selanjutnya menjadi wewenang Bagian D (ibadah

sosial), Jabatan Urusan Agama.

2) Surat Edaran nomor 5D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 tentang

prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini merupakan tindak lanjut

dari peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum

memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf.

3) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria. Pada undang-undang ini perwakafan tanah diatur dalam:

a) Pasal 5 yang berbunyi:

―Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang

angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional dan negara yang bersandarkan

atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta

dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini

dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada

hukum agama‖

b) Pasal 14 ayat (1), yang berbunyi:

―Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat

suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan

penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk

keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya,

sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa dan

seterusnya‖

Page 78: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

57

c) Pasal 49 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:

(2): ―Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya

sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang

dikuasai oleh Negara dengan hak pakai‘‘

(3): ―Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan

peraturan pemerintah.‖

d. Masa Orde Baru

Masa orde baru ditandai dengan munculnya aturan-aturan teknis

pelaksanaan wakaf di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik. Peraturan yang ditetapkan pada 17 Mei

1977 tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat (3)

dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Peraturan yang

menjadi turunan dari PP tersebut yang diterbitkan hingga tahun

1983 adalah:

Tabel 3.1 Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik

NO Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik Jumlah

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 1

2 Peraturan Menteri Agama 1

3 Keputusan Menteri Agama 1

4 Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri 1

5 Instruksi Menteri Agama 1

6 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam 1

7 Surat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji 3

8

Instruksi gubernur, masing-masing Instruksi gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara, Sumatera

Barat, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, dan

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

5

9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991

Page 79: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

58

2) Definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

―Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat

atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan definisi tersebut, maka KHI mengakomodasi adanya

aset selain tanah untuk dijadikan wakaf.

e. Masa Reformasi

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur wakaf secara

eksplisit di Indonesia hingga tumbangnya rezim Orde Baru hanya PP

No. 28 tahun 1977 tentang Wakaf Tanah. Di era reformasi peraturan-

peraturan yang muncul merupakan respon terhadap wacana

implementasi wakaf tunai atau wakaf uang yang digagas oleh Prof.

Abdul Manan.

Peraturan-peraturan wakaf yang muncul di era reformasi adalah

sebagai berikut:

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang. Fatwa

ini diterbitkan pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M

sebagai respon atas surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan

Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002

tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa

tentang wakaf uang. Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan

definisi wakaf yang dipahami masyarakat sebagaimana tercantum

dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI masih kaku serta belum

dapat mengakomodasi praktik wakaf uang. Oleh karena itu, MUI

memandang perlu menerbitkan fatwa agar wakaf, sebagai

instrumen ekonomi Islam yang memiliki fleksibilitas, dapat

memberikan kemaslahatan bagi umat melalui implementasi wakaf

uang. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut

sebagaimana disampaikan Direktorat Pemberdayaan Wakaf adalah

sebagai berikut:

Page 80: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

59

a) Wakaf uang (Cash Waqf/Waqf Al-Nuqud) adalah wakaf yang

dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan

hukum dalam bentuk uang tunai.

b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga

c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)

d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-

hal yang dibolehkan secara syar‘i

e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak

boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, penyusunan undang-undang ini

didasari usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

berdasarkan surat Menteri Agama pada era Presiden Megawati

Soekarnoputri, surat Menteri Agama Nomor: MA/320/2002

tertanggal 5 September 2002 dalam rangka menampung

implementasi wakaf produktif melalui wacana wakaf uang

sehingga perlu adanya lembaga khusus yang menjadi nazhir

(pengelola aset wakaf) secara nasional. Permintaan Menteri

Agama tersebut melahirkan usulan dari Sekretariat Negara agar

Menteri Agama menyiapkan izin prakarsa pengajuan rancangan

UU Wakaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI). UU wakaf ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober

2004.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diundangkan

pada tanggal 15 Desember 2006. UU wakaf dan PP

pelaksanaannya merupakan cerminan perkembangan praktik

wakaf di masyarakat yang ditandai dengan hal-hal baru sebagai

berikut:

a) Harta benda yang dijadikan sebagai aset wakaf wajib

didaftarkan dan diumumkan untuk menciptakan tertib hukum

dan administrasi wakaf.

Page 81: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

60

b) Meskipun UU dan PP wakaf tidak membedakan antara wakaf

ahli (wakaf untuk kerabatg) dan wakaf ghairi (selain kerabat),

namun wakaf diorientasikan agar dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat luas.

c) Wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak seperti

tanah dan bangunan, namun wakaf berupa benda bergerak

juga diakui, baik yang berwujud ataupun tidak, seperti uang,

logam mulia, surat berharga dan hak kekayaan intelektual.

Wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan

Syariah (LKS)

d) Peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada bidang ibadah

dan sosial semata melainkan dapat diperuntukkan bagi

kemajuan kesejahteraan umum melalui peningkatan potensi

dan manfaat ekonomi. Wakaf dapat dikelola dalam rangka

memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi

melalui prinsip manajemen ekonomi syariah.

e) Wakaf dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, misalnya

untuk jangka waktu lima tahun. Hal ini untuk mengakomodasi

praktik wakaf di masyarakat yang sering ditarik kembali oleh

ahli waris dari waqif. Aset wakaf yang bersifat sementara

dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu kecuali

pada tanah wakaf yang dan tidak boleh mewakafkan harta

benda melebihi 1/3 dari nilai seluruh harta benda kecuali

dengan persetujuan calon ahli waris dari waqif.

f) Penyelesaian sengketa wakaf tidak lagi terbatas hanya pada

pengadilan, namun dapat melalui tiga jalur yaitu mediasi,

arbitrase dan pengadilan.

g) Nazhir merupakan rukun wakaf. Jumhur ulama berpendapat

bahwa rukun wakaf hanyalah empat, yaitu waqif, mauquf

(harta yang diwakafkan), mauquf alaih (orang yang

mendapatkan manfaat wakaf), shigah (ikrar wakaf)

Page 82: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

61

h) UU dan PP wakaf dapat mendorong pengelolaan wakaf secara

produktif disertai profesionalisme nazhir sehingga aset wakaf

tidak menjadi terbengkalai dan dapat memberikan hasil yang

diharapkan. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat

dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman

modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis,

pertambangan, perindustrian, perkembangan teknologi,

pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar

swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun

sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan

dengan syariah.

2. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Menilik dari sejarah perundangan di atas, Indonesia telah mengatur

wakaf sejak tahun 1960 dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria.

Meskipun UU tersebut tidak banyak mengatur soal wakaf, namun

ketentuan-ketentuan dalam UU sangat berkaitan erat dengan wakaf.

Sebagai contoh pasal 2 menyatakan bahwa negara berwenang untuk

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hubungan hukum yang dimaksud

dalam ketentuan ini termasuk hubungan hukum dalam bentuk wakaf. Pasal

49 menegaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah milik dilindungi dan

lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berikut ini daftar

peraturan tentang perwakafan di Indonesia sejak tahun 1960 hingga

2016:108

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik

108

Muhammad Maksum, Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam

dan Hukum Positif, (Serang: A-Empat: 2017) h. 18

Page 83: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

62

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

f. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 KHI

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan

Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Milik

h. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi

Pendaftaran Wakaf Uang

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES

k. PBWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan

Wakaf Indonesia.

l. PBWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan

Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status

Harta Benda Wakaf

m. PBWI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf

Indonesia

n. PBWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan

Penggantian Nazhir Harta Benda Tidak Bergerak Berupa Tanah

o. PBWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

p. PBWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf

Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia

q. PBWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan

Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

r. PBWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir

Wakaf Uang

s. PBWI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan

Wakaf Indonesia.

Page 84: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

63

t. PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dalam doktrin hukum, pada prinsipnya peraturan perundang-

undangan hanya mungkin dicabut oleh peraturan perundangan-undangan

yang sederajat atau yang lebih tinggi.109

Terhitung hingga tahun 2017

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf belum ada peraturan perundangan yang

sederajat atau yang lebih tinggi yang mencabut keduanya. Hingga pada

tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun dasar hukum wakaf uang di Indonesia adalah sebagai

berikut:110

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi

Pendaftaran Wakaf Uang

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

109

―Undang-Undang Dicabut, Apakah Peraturan Pelaksanaannya Masih Berlaku‖ artikel

diakses pada 8 Desember 2020 dari

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330cceab87f6/undang-undang-dicabut--

apakah-peraturan-pelaksanaannya-masih-berlaku/

110

Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk

Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." (2020) h. 36

Page 85: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

64

f. PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf.

g. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal

28 Shafar 1423/11 Mei 2002

3. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan

investasi guna memberikan layanan keagamaan, layanan pendidikan, dan

layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan

menukarkannya dengan Cash Waqf Certificate. Hasil pengembangan

wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk

tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu

sendiri. Kegunaan lain dari Cash Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat

mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya

untuk orang-orang kaya saja.111

Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi Badan Wakaf

Indonesia (BWI), Atabik Luthfi mengatakan, bahwa potensi wakaf uang di

Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Kemudian ia menjelaskan dari jumlah

Rp. 180 triliun itu, sebanyak Rp. 400 miliar sudah terealisasi. Sementara

tahun 2019 BWI menargetkan realisasi wakaf uang mencapai Rp. 800

miliar. Salah satu contoh realisasi wakaf uang diperuntukkan membantu

mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang

disebut dengan program Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia.112

Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah

penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa

dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp. 500.000,00 – Rp.

10.000.000,00 maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:113

111

Fahmi Medias, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.75

112

H Lubis, ―Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia‖ IBF: Islamic

Business and Finance, Vol 1 No. (April, 2020) h.45

113

Fahmi Medias, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.76

Page 86: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

65

Tabel 0.2 Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat

penghasilan/bulan

Jumlah

muslim

Tarif

Wakaf/bulan

Potensi

Wakaf

Uang/bulan

Potensi Wakaf

Uang/tahun

Rp. 500.000 4 juta Rp. 5000 Rp. 20 milyar Rp. 240 milyar

Rp. 1 juta – 2 juta 3 juta Rp. 10.000 Rp. 30 milyar Rp. 360 milyar

Rp. 2 juta – 5 juta 2 juta Rp. 50.000 Rp. 100 milyar Rp. 1,2 triliun

Rp. 5 juta – 10 juta 1 juta Rp. 100.000 Rp. 100 milyar Rp. 1,2 triliun

JUMLAH Rp. 3 triliun

Potensi dari wakaf uang sangat besar jika mampu dikelola secara

baik. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan

diinvestasikan di sektor yang produktif sehingga dana tersebut dapat

digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka membantu

kaum dhuafa dan kepentingan umat lainnya. Dengan demikian jumlah

wakaf uang tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah dan

berkembang.114

B. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara yang

bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka

mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.115

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang

selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

114

Fahmi Medias, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.76

115

Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan

Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 2 No. 1 (2017) h. 43.

Lihat juga Bambang Iswanto, ―Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf

Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia‖

IQTISHADIA, Vol . 9 No. 2 (2016) h. 435

Page 87: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

66

BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan

lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada

masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi,

maupun pembangunan infrastruktur publik.116

BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk

perwakilan di provinsi, kabupaten, dan atau kota sesuai kebutuhan.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya

selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada

Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk

BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh

BWI.117

Struktur kepengurusan BWI terdiri dari atas Dewan Pertimbangan

dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang

dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur

pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

1. Visi Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia

Visi dari Badan Wakaf Indonesia adalah terwujudnya lembaga

independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan

integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Sedangkan misi dari Badan Wakaf Indonesia adalah menjadi lembaga

profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.118

116

https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/

117

Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan

Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ h. 43.

118

Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan

Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ h. 43. Lihat juga di https://www.bwi.go.id/profil-badan-

wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/

Page 88: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

67

Adapun strategi yang digunakan BWI dalam mengembangkan

pengelolaan wakaf antara lain:119

a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun

internasional

b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.

c. Meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf

d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf

f. Menertibkan administrasi harta benda wakaf

g. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang

berskala nasional dan internasional.

2. Tugas dan Wewenang BWI

Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:120

a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf;

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

berskala nasional dan internasional;

c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan

status harta benda wakaf;

d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;

e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dlam

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat

bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,

119

Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan

Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ h. 44

120

Lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49

Page 89: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

68

organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang

dipandang perlu. Serta dalam menjalankan tugas BWI perlu

memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama

Indonesia.121

3. Struktur Organisasi BWI 2021-2024

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Bagian kedua dari Badan Wakaf Indonesia tentang Organisasi disebutkan

bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan

Pertimbangan.122

Adapun susunan pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa

Jabatan 2021 – 2024 sebagai berikut:123

Dewan Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. Phill. H. Kamaruddin Amin, MA

Anggota : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Drs. H. Tarmizi Tohor, MA

Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

Dr. Imam Teguh Saptono

Badan Pelaksana

Ketua : Prof. Dr. H. Mohammad Nuh

Wakil Ketua I : Dr. Imam Teguh Saptono

Wakil Ketua II : Dr. Yuli Yasin, M.A

Sekretaris : H. Sarmidi Husna, M.A

Wakil Sekretaris : drh. Emmy Hamidiyah, M.Si

Bendahara : H. Mochammad Sukron, S.E

Wakil Bendahara : Hafiz Gaffar, S.E, M.M

121

Lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49

122

Lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 51

123

―Susunan Pengurus BWI 2021-2024‖ artikel diakses pada 1 Maret 2021 dari

https://www.bwi.go.id/susunan-pengurus-bwi-periode-2021-2024/#Dewan_Pertimbangan

Page 90: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

69

Pusat Kajian dan Transformasi Digital

Ketua : Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si

: Ir. Arief Rohman Yulianto, M.M

: Hendri Tanjung, MBA., Ph.D

: Drs. H. Susono Yusuf

Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan:

Ketua : Dr. Hendri Tanjung

Anggota : Hafiz Gaffar, S.E, M.M

: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si

: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

: H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E., S.Pd.,

M.Si., CIRBD

: Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si

: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

: Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H.,

M.Hum., M.Kn

: H. Muhammad Sukron, SE

Pengawasan dan Tatakelola:

Ketua : Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA.,

CACP.

Anggota : H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E., S.Pd.,

M.Si., CIRBD

: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si

Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh :

Ketua : Jauhar Arifin, S.H., Sp.N

Anggota : Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si

: Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H.,

M.Hum., M.Kn

Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf :

Ketua : Dr. Samsul Ma‘arif

Page 91: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

70

Anggota : Dr. H. Susono Yusuf

: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

: H. Ahmad Zubaidi, M.A

Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi :

Ketua : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A

: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

: H. Ahmad Zubaidi, M.A

: Jauhar Arifin, S.H., Sp.N

: Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA.,

CACP.

: Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si

4. Tantangan dan Peluang Badan Wakaf Indonesia

Sebuah penelitian tentang strategi pengelolaan wakaf uang BWI

mengidentifikasi aspek kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang terkait

permasalahan pengelolaan wakaf uang yang ada di pihak nazhir nasional,

yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada aspek kekuatan (strenghts) terdiri

dari penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, pertumbuhan jumlah

wakif dan nazhir wakaf uang, adanya karakteristik keabadian, adanya

komunitas forum wakaf produktif, dan kerjasama perusahaan atau instansi

resmi skala nasional maupun internasional. Aspek kelemahan dalam

pengelolaan wakaf uang yakni didasari oleh perbedaan madzhab atau pendapat

yang dianut oleh wakif atau nazhir, kurangnya tranparansi dan akuntabilitas

data wakaf uang yang dapat diakses, regulasi pengelolaan wakaf uang yang

belum spesifik diketahui oleh nazhir, mayoritas nazhir belum melakukan

analisis bisnis dan kelayakan investasi, dan lemahnya kemampuan manajerial

dan profesionalitas nazhir wakaf uang yang ada. Di sisi lain, peluang

Page 92: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

71

kemajuan pengelolaan wakaf uang dapat berasal dari potensi wakaf uang yang

besarf, perluasan basis sumber wakaf uang melalui digital wallet, metode

penghimpunan wakaf uang melalui shopping charity, memperluas kerjasama

dengan platform crowdfunding, serta model pengelolaan wakaf uang yang

lebih bersifat fleksibel dan variatif dibandingkan harta benda tidak bergerak.

Selain itu, aspek ancaman yang memengaruhi terciptanya pengelolaan wakaf

uang yang efektif dan efisien yaitu gaya hidup masyarakat yang hedonisme,

timbulnya moral hazard nazhir maupun pihak terkait lainnya, mitigasi resiko

yang tidak dijalankan oleh nazhir, kerugian investasi yang timbul akibat dari

kesalahan dalam melakukan pilihan pengelolaan, dan peningkatan biaya

operasional di masa depan.124

Dalam penelitian lain masalah internal dan eksternal diperlukan untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam rangka

pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Adapun faktor-faktor internal yang

menjadi kekuatan di antaranya adalah:125

a. Instrumen pengelolaan yang variatif

b. Adanya fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf

c. Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund

d. Memperluas basis sumber dana wakaf

e. Konsep fikih wakaf yang fleksibel

Adapun faktor internal yang mencakup kelemahan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum

b. Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional

c. Aset wakaf strategis dan potensial belum terindikasi dan sertifaksi

dengan baik.

d. Jaringan bisnis yang belum kuat

124

―Strategi Pengelolaan Wakaf Uang BWI‖ artikel diakses pada 22 Desember 2020 di

https://www.republika.id/posts/11152/strategi-pengelolaan-wakaf-uang-bwi

125

Aam Rusydiana, and Solihah S. Rahayu. "BAGAIMANA STRATEGI

PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA?." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

(JEBIS) 5.1 (2019): h. 21

Page 93: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

72

e. Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah.

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai

di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi

kesempatan di antaranya yaitu:

a. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam

b. Dukungan dari pemerintah dan pemda

c. Potensi wakaf tunai yang tak terhingga

d. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh

e. Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi

terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman adalah sebagai berikut:

a. Kondisi ekonomi yang tidak menentu

b. Mayoritas nazhir yang masih tradisional

c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai

d. Lemahnya political will pemegang otoritas

e. Belum sempurnanya undang-undang wakaf yang ada.

C. Program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)

Inovasi BWI untuk ikut berperan aktif dalam menangani dampak wabah

Covid-19 adalah dengan meluncurkan gerakan Wakaf Peduli Indonesia

(Kalisa). Peluncuran ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Pusat

Bank Jatim, Surabaya Jawa Timur. Adapun maksud dan tujuan dari Kalisa ini

adalah dapat menggerakkan masyarakat untuk menggalakkan wakaf yang

hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah

Covid-19. Ketua BWI, Mohammad Nuh mengungkapkan bahwa penanganan

Covid-19 tak bisa dilakukan sendiri dan harus melibatkan publik. Dengan

gerakan Kalisa ini semoga dapat menggerakkan masyarakat untuk berwakaf

yang kemudian hasil dari pengelolaannya dapat digunakan untuk membantu

masyarakat yang terdampak Covid-19.126

126

―Kalisa Bisa Jadi Solusi Memulihkan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Wabah Covid-

19‖ artikel diakses pada tanggal 08 Januari 2021 pada laman

Page 94: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

73

Prof Dr. Nurul Huda selaku ketua panitia soft launching program Kalisa

mengungkapkan, Kalisa adalah sebuah singkatan dari Wakaf Peduli Indonesia.

Adanya kata peduli dalam pengertian Kalisa ini karena terkait dengan musibah

pandemi yang melanda di Indonesia khususnya dan seluruh negara pada

umumnya. Kalisa merupakan upaya BWI untuk lebih mengembangkan

produk-produk yang didasari kepada konsep wakaf uang. Wakil Bendahara

Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Ir. Rachmat Ari Kusumanto

mengatakan bahwa program ini unik dan menarik karena memiliki tagline

―Sedekah Anda Utuh Dan Dapat Diambil Kembali‖ yakni, harta wakaf yang

diserahkan oleh wakif dijamin keutuhannya, berdaya pengaruh yang besar,

dan dapat ditarik kembali. Awal mula ide program ini muncul dari Divisi

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia yang

kemudian dilanjutkan oleh Ir. Rachmat Ari Kusumanto, hingga terbentuk

program yang bernama Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia).127

Secara rinci program Kalisa memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Dapat menggeser mindset masyarakat dari berwakaf itu sulit menjadi

mudah.128

b. Dapat memberi kontribusi kepada 3 (tiga) aspek, yakni kesehatan,

pendidikan dan sosial ekonomi.129

Nurul Huda menuturkan bahwa BWI memiliki peran penting dalam

mensosialisasikan wakaf uang maupun wakaf melalui uang sebagai produk

Islamic Social Finance—yang memiliki manfaat yang sangat luas. Dalam

program Kalisa ini saatnya BWI bergerak luas dalam mensosialisasikan esensi

https://www.bwi.go.id/5142/2020/07/13/kalisa-bisa-jadi-solusi-memulihkan-ekonomi-masyarakat-

ditengah-wabah-covid-19/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

127

―Live – Gerakan Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia) on SmartFM‖ interview diakses

pada tanggal 8 Januari 2021 pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_oOK8LwgWcg

128

―Talkshow – BWI Luncurkan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)‖ interview diakses

pada tanggal 8 Januari 2021 pada laman https://www.youtube.com/watch?v=xGaqnlUQpBY

129

―Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional

Untuk Penanganan Covid-19‖ artikel diakses pada tanggal 8Januari 2021 pada laman

https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-

gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/

Page 95: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

74

wakaf dan manfaatnya.130

Irfan Syauqi Beik juga menuturkan perlunya

dilakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh agar ZISWAF dipahami

bukan hanya sebagai instrumen agama, namun juga sebagai instrumen sosial

ekonomi yang memiliki dampak pada upaya penanggulangan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan, termasuk mitigasi terhadap dampak pandemi

Covid-19.131

Mekanisme sosialisasi program Kalisa dilakukan dalam bentuk

kerjasama antara BWI dan Kementerian Agama dalam hal edukasi dan literasi

masyarakat, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Perguruan Tinggi IPB, serta

masyarakat umum meliputi komunitas dan tokoh agama. Target utama

pencapaian sosialisasi Kalisa ini adalah generasi milenial. Secara bonus

demografi tercatat hingga tahun 2035 34% penduduk Indonesia adalah

generasi milenial. Dan survey membuktikan bahwa generasi milenial ini

sangat potensial dan dermawan.132

Mohammad Nuh menyimpulkan dari 10

Common Characteristics of Millenial Generation Employees bahwa milenial

Indonesia selalu memberikan makna dan jiwa sosial yang tinggi

(dermawan).133

program Kalisa ini merupakan salah satu instrumen dari Gerakan Wakaf

Indonesia selain Wakaf Membangun Negeri (Akbari). Perbedaan dari kedua

program itu bahwa Kalisa dibuat dengan tujuan membantu korban Covid-19

dari sisi kesehatan maupun ekonomi, sedangkan Akbari dibuat dengan tujuan

membangun infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial

kemasyarakatan. Akbari merupakan perpaduan antara wakaf uang dengan

harta wakaf tidak bergerak. Perbedaan lainnya adalah bahwa Kalisa untuk

sosial kemasyarakatan sedangkan Akbari untuk hal yang produktif. Salah satu

130

―Talkshow – BWI Luncurkan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)‖

131

Beik, Irfan Syauqi, ―Omnibus Law Cipta Kerja dan Masa Depan Ziswaf‖ pada laman

http://ies.fekm.ipb.ac.id/index.php/news/view/j3816e3816

132

―Talkshow – BWI Luncurkan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)‖

133

―Zakat, Infaq, Sadaqah, And Waqf To Rebuild The Economy After Covid-19‖ artikel

diakses pada tanggal 8 Januari 2021 pada laman

https://www.youtube.com/watch?v=coZEciKuGxs&t=3044s

Page 96: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

75

contoh program Akbari yaitu berdirinya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di

Serang, Banten.134

Program Kalisa selaku wakaf uang telah diakui keberadaan dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sekaligus dalam

peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf, kemudian diatur lagi tentang wakaf uang

agar lebih memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi ekonomi mulai Pasal 5

hingga Pasal 19. Dalam Pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa nazhir wajib

membedakan pengelolaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf

uang untuk waktu selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu

contohnya adalah cash waqf linked sukuk, Kalisa, dan Akbari.135

Selain itu juga sesuai dengan PBWI Nomor 1 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2

yang menyatakan, penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling

singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah).136

D. Wakaf Di Malaysia

1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Malaysia

Wakaf telah ada di Malaysia sejak munculnya Islam dan menjadi

praktik umum di kalangan umat Islam. Masjid Kg. Huludi Malaka, Masjid

Sultan Abu Bakar Johor dan Masjid Kg Laut di Kelantan adalah beberapa

contoh praktik awal wakaf di Malaysia.137

Adapun perkembangan hukum

wakaf di Malaysia dapat dikategorikan menjadi 2 periode yaitu:

a. Masa sebelum merdeka

134

Tanjung, Hendri, ―Gerakan Wakaf Indonesia‖ artikel diakses pada 10 Januari 2021

pada laman https://republika.id/posts/10242/gerakan-wakaf-indonesia#

135

Tanjung, Hendri, ―Gerakan Wakaf Indonesia‖

136

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

137 Fahruroji, Wakaf Kontemporer, h. 203 lihat juga DEKS BI & DES FEB UNAIR,

Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif, h. 190

Page 97: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

76

Pada masa ini secara besar Islam sudah menjadi agama resmi

negeri-negeri, kerajaan-kerajaan kepulauan, terutama kerajaan Malaka,

Johor, dan kerajaan Riau, begitu juga negeri-negeri otonom seperti

Pahang, Kedah, dan Kelantan. Hukum Islam merupakan hukum dasar

dalam mengatur tata kelola masyarakat dalam segala aspek. Sebut saja

Malaka dengan ―Hukum Kanun Malaka‖ (penal laws of Malaka),

Pahang dengan ―Hukum Kanun Pahang‖ (penal laws of Pahang), serta

undang-undang Johore (Johore law) dan undang-undang Riau (Riau

law).138

Akan tetapi meskipun Islam sudah ada di Malaysia pada

sekitar abad 13 M, namun hingga akhir tahun 1800-an tradisi wakaf

belum dijalankan dengan baik. Ketika negeri ini dikuasai Portugis,

hukum-hukum Islam diganti dengan hukum Inggris. Hal ini jelas

menyimpang dari Piagam Keadilan,139

hukum, peraturan sipil dan

enakmen. Portugis memaksakan hukum Inggris diterapkan dalam

segala aspek, sedangkan hukum Islam hanya membahas dan

mengurusi urusan keluarga seperti warisan dan wasiat.140

Praktik

wakaf di Malaysia terus berlanjut selama kekuasaan kolonial Portugis

(1511-1641), Belanda (1641-1824), Jepang dan Inggris (1826-1946)

meskipun tidak ada perkembangan yang signifikan. Regulasi pertama

yang tercatat mengatur manajemen wakaf adalah the Mahommedan

and Hindu Endownment Ordinance (MHEO) pada tahun 1905.

Maksud dari MHEO ini adalah dapat mewujudkan administrasi yang

lebih rapi untuk lembaga sosial keagamaan. Kemudian setelah

138

Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its

legal evolution and development." Shariah Law Reports 1.2006 (2006): 84 lihat juga Mohd.

Roslan Mohd. Nor, Ahmad Termizi Abdullah and Abdul Karim Ali, ―From Undang-Undang

Melaka to Federal Constitution: The Dynamics of Multicultural Malaysia‖ SpringerPlus (2016)

5:1683, h.1

139

Piagam Keadilan adalah piagam yang diperkenalkan oleh Inggris untuk negara-negara

selat di tahun 1807 yang berisikan dua hal penting yaitu perihal penetapan pengadilan dan

pengadilan diharuskan menggunakan UU Inggris kecuali mengenai agama Islam dan adat Melayu.

Sedangkan untuk negara-negara bersekutu dan tidak bersekutu intervensi Inggris tampak pada

Perjanjian Pengkur 1874 yang secara substansial berisi bahwa Sultan harus mempertimbangkan

nasehat dari Residen Inggris dalam keputusan hukum kecuali agama Islam dan adat. Lihat,

Mahsun, M. ―Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia‖ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan

Sosial 2.1 (2011) h. 4

140

Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its

legal evolution and development."h.84

Page 98: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

77

terbitnya MHEO dibentuklah the Mahommedan and Hindu

Endownment Board (MHEB) pada tahun 1906 dengan maksud dan

tujuan yang sama. Pada tahun 1911 Johor mengeluarkan undang-

undang untuk menghapus wakaf keluarga, akan tetapi undang-undang

ini tak bertahan lama dan ditarik kembali pada tahun 1938. Hingga

tahun 1950 tidak ada lagi undang-undang yang mengatur manajemen

wakaf sampai tahun 1950-an, terutama tentang penunjukan State

Islamic Religious Councils (SIRCs) sebagai nazhir tunggal di setiap

negeri.

b. Masa setelah merdeka

Federasi Malaya merdeka pada tahun 1957. Pada mulanya federasi

ini terdiri dari negeri Melayu yang bersekutu, negeri Melayu tidak

bersekutu, dan negeri selat yang terdiri dari Penang, Melaka,

Singapura. Kemudian pada tahun 1965 Singapura memisahkan diri

dari Malaysia dan membentuk pemerintahan sendiri. Hukum tertinggi

kala itu adalah konstitusi persekutuan (federal constitution). Dan yang

menjadi perdebatan dalam konstitusi peradilan adalah penggunaan

hukum perdata atau hukum Islam.141

Malaysia mencoba

menggabungkan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam

pemerintahan.142

Hingga kemudian pada awal tahun 1990 terjadi

amandemen terhadap konstitusi persekutuan (federal constitution), dan

digantikan dengan hukum Islam secara penuh. Adapun peraturan

perundang-undangan tentang wakaf di negeri-negeri di Malaysia yang

dibuat setelah kemerdekaan di antaranya mengatur tentang hal-hal

berikut:143

a. The State Islamic Religious Council (SIRC) atau Majlis Ugama

dan Adat Melayu sebagai nazhir tunggal atas semua harta benda

wakaf.

141

Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its

legal evolution and development."h.94

142

Mohd. Roslan Mohd. Nor, Ahmad Termizi Abdullah and Abdul Karim Ali, ―From

Undang-Undang Melaka to Federal Constitution: The Dynamics of Multicultural Malaysia‖

SpringerPlus (2016) 5:1683, h.1

143

Fahruroji, Wakaf Kontemporer, h. 204

Page 99: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

78

b. Semua dokumen wakaf harus disimpan oleh SIRC

c. SIRC harus mengambil langkah yang penting untuk memindahkan

kepemilikan harta benda wakaf kepada SIRC

d. Semua uang yang diterima dari harta benda wakaf khusus harus

digunakan sesuai dengan tujuan diwakafkannya.

e. Uang yang diterima dari harta benda wakaf umum harus harus

disimpan di bayt al-mal.

2. Pengurusan dan Regulasi Wakaf di Malaysia

Di Malaysia, wakaf berada di bawah kuasa Majlis Agama Islam

Negeri (MAIN). Namun, enakmen yang digunakan dalam menguruskan

wakaf adalah berbeda-beda setiap negerinya. Terdapat empat negeri yang

telah mewujudkan enakmen khas untuk wakaf yaitu, Selangor, Perak,

Melaka, dan Negeri Sembilan. Sedangkan untuk negeri-negeri lain,

perkara wakaf masuk dalam enakmen umum pentadbiran negeri. Berikut

enakmen wakaf pada masing-masing negeri:144

Tabel 3.3 Aturan Khusus Tentang Wakaf Dalam Enakmen Negeri-Negeri Di

Malaysia

No Negeri Enakmen Bahagian

1 Selangor

Enakmen 15 Tahun 2015

Enakmen Wakaf (Negeri

Selangor) tahun 2015

2 Perak

Enakmen 9 Tahun 2015

Enakmen Wakaf (Perak)

2015

3 Terengganu

Enakmen 2 Tahun 2001

Enakmen Pentadbiran Hal

Ehwal Agama Islam

Bahagian V-Kewangan

Wakaf, Nazar dan

144

Rabiatul Hasanah Mahmood, et al. "Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan

Cabaran." Proceedings 4th International Conference on Management and Muamalah. (2017) h.

46-47

Page 100: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

79

(Terengganu) Amanah

4 Perlis

Enakmen 4 Tahun 2006

Enakmen Pentadbiran

Agama Islam 2006

Bahagian VI-Kewangan

Wakaf, Nazar dan

Amanah

5 Melaka

Enakmen 5 Tahun 2005

Enakmen Wakaf (Negeri

Melaka) 2005

6 Kelantan

Enakmen 4 Tahun 1994

Enakmen Majlis Agama

Islam dan Adat Istiadat

Melayu Kelantan 1994

Bahagian III-Hartabenda

Amanah dan Kewangan

Majlis Wakaf dan Nazar

7 Pahang

Enakmen 3 Tahun 1991

Enakmen Pentadbiran

Undang-Undang Islam

1991

Bahagian V-Kewangan

8 Negeri

Sembilan

Enakmen 5 Tahun 2005

Enakmen Wakaf (Negeri

Sembilan) 2005

9 Kedah

Enakmen 5 Tahun 2008

Enakmen Pentadbiran

Undang-Undang Islam

(Kedah Darul Aman)

2008

Bahagian IV-Kewangan

Wakaf, Nazar dan

Amanah

10 Johor

Enakmen 16 Tahun 2003

Enakmen Pentadbiran

Agama Islam (Negeri

Johor) 2003

Bahagian VI-Kewangan

Wakaf, Nazar dan

Amanah

11 Sabah

Enakmen 5 Tahun 2004

Enakmen Majlis Ugama

Islam Negeri Sabah 2004

Bahagian III-Kewangan

Wakaf, Nazar dan

Amanah

12 Sarawak

Ordinan 41 Tahun 2001

Ordinan Majlis Islam

Sarawak 2001

Bahagian V-Penubuhan

Lembaga Baitulmal dan

Wakaf, Baitulmaal,

Wakaf dan Nazar

13 Kuala

Lumpur Akta Pentadbiran

Undang-Undang Islam

Page 101: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

80

(Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1993

14 Pulau Pinang

Enakmen 4 Tahun 2004

Enakmen Pentadbiran

Agama Islam (Negeri

Pulau Pinang) 2004

Bahagian VI-Kewangan

Wakaf, Nazr dan

Amanah

Sedangkan pada tingkat nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri

Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan

Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta

wakaf, zakat dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematik dan

dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.145

Pada tahun 2008 satu badan amanah dibentuk oleh JAWHAR yaitu

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) sebagai entiti wakaf kebangsaan yang

berfungsi menggembleng sumber harta wakaf bagi menjana ekonomi yang

berpotensi tinggi dan bermanfaat untuk kebajikan umat Islam dan

masyarakat.146

Secara umum, wakaf di Malaysia diawasi oleh Yayasan

Waqaf Malaysia. Meskipun YWM ini tidak berwenang memutuskan

tentang manajemen di bawah Sultan melalui Majlis Agama Negeri

masing-masing, namun YWM berwenang meminta laporan pengelolaan

wakaf dari berbagai negeri bagian. Artinya, YWM merupakan lembaga

pemegang amanah wakaf.147

145

Nilna Fauza. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari

Bangladesh dan Malaysia." Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan 9.2 (2015) h. 168

lihat juga, Nurul Asykin Mahmood, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana

Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, (2014) h. 336

146

Nurul Asykin Mahmood, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana

Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, (2014) h. 336

147

Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk

Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." (2020) h. 103

Page 102: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

81

3. Produk-Produk Wakaf di Malaysia

Pada awalnya, bentuk perwakafan di Malaysia hanya tertumpu

kepada wakaf ‗am dan wakaf khas saja. Namun, seiring dengan

perkembangan teknologi dan masa, terdapat pelbagai bentuk perwakafan

yang bisa kita dapati hari ini. Di antaranya wakaf am, wakaf khas, wakaf

uang, wakaf saham, wakaf saham, wakaf takaful, dan wakaf korporat.148

Begitu pula masyarakat perlu mengetahui bahwa wakaf boleh juga dari

berasal dari harta alih (bergerak) dan dapat pula dikembangkan dengan

metode-metode kontemporari berlandaskan syariah yang dapat

memberikan manfaat kekal kepada benefisiarinya (penerima manfaat).

Sementara di Majlis, mereka harus siap untuk mengelola harta benda

wakaf secara profesional.149

Secara umum macam-macam harta wakaf di Malaysia tersebut di

bawah ini:150

a. Masjid dan tanah pekuburan

b. Surau, sekolah dan pondok pendidikan

c. Ladang pertanian, kebun, dusun dan bendang

d. Hasil sewaan

e. Tanah terbiar

f. Bangunan (kedai, rumah kedai, kediaman)

g. Hasil sewaan bangunan

h. Wakaf wang tunai

i. Saham wakaf

j. Wakaf saham

k. Wakaf kaki

148

Ainul Kauthar Binti Karim, Arieff Salleh Rosman, and Azman Ab Rahman. "Konsep

Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia." (2014) h. 470

149

Siti Mashitoh Mahamood. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan

undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." Jurnal Syariah 15.2 (2007): h. 75.

150

Siti Mashitoh Mahamood. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan

undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." h. 69-70

Page 103: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

82

l. Wakaf jemba

m. Wakaf korporat

n. Skim/Pelan takaful wakaf

o. Lain-lain harta alih (mesin hemodialisis dll)

Dari sekian instrumen wakaf terdapat instrumen wakaf tunai.

Wakaf tunai merupakan alternatif yang memberi ruang dan peluang

kepada umat Islam yang tidak berkemampuan untuk berwakaf. Oleh

karena itu, wakaf tunai terbukti sebagai alternatif yang menjadikan

institusi wakaf lebih produktif. Secara asasnya terdapat dua bentuk wakaf

tunai yang diamalkan di Malaysia yaitu wakaf tunai yang mengekalkan al-

„ain dan wakaf tunai yang menukarkan tunai yang dikumpulkan kepada

harta kekal secara badal. Wakaf tunai al-ain ialah mengekalkan jumlah

modal asal seperti saham wakaf. Manakala wakaf tunai secara badal

adalah seperti wakaf saham, wakaf kaki dan wakaf uang tunai.151

Berikut instrumen-instrumen wakaf tunai di Malaysia:

a. Saham Wakaf

Saham wakaf merupakan bentuk baru dalam wakaf yang

menawarkan satu skim yang menggalakkan seberapa ramai peserta

untuk membeli saham-saham pada kadar harga tertentu misalnya

RM 10 untuk satu uni saja. Sijil saham tersebut diwakafkan dengan

jumlahnya dikekalkan hanya dividen dan keuntungan saham

tersebut dikumpul dan disumbangkan untuk kepentingan umah dan

manfaat mauquf „alaih. Wakaf tunai seperti ini membolehkan lebih

ramai umat Islam terlibat dalam amalan wakaf serta dapat

meningkatkan lagi pembangunan sosio-ekonomi ummah.

Sebagai contoh dari instrumen ini ada pada Majlis Agama

Islam Selangor (MAIS) yang menawarkan Saham Wakaf Selangor

kepada umat Islam secara tunai dengan membeli unit-unit saham

yang ditawarkan dan mewakafkan unit saham tersebut kerana

151

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan

sosioekonomi ummah di Malaysia." Academic Series of Universiti Teknologi MARA Kedah 11.2

(2016): h. 29

Page 104: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

83

Allah SWT dengan tujuan kepentingan dan kebaikan umat Islam.

Begitu pula dengan Johor Corporation (Jcorp) adalah organisasi

korporat yang telah mewakafkan saham miliknya dalam tiga anak

syarikatnya yaitu Kulim (Malaysia) Bhd, KPJ Health Care Bhd dan

Johor Land Bhd dengan nilai RM 200 juta di bawah pengelolaan

kumpulan wakaf An-Nur. Dividen yang diperoleh daripada saham

tersebut diagihkan untuk dilaburkan sama ada diberikan kepada

MAIN atau untuk kerja-kerja amal dan kebajikan.152

b. Wakaf Saham

Wakaf saham atau juga dikenali sebagai wakaf musytarak atau

berkelompok bermaksud mewakafkan saham-saham yang dibeli

secara tunai daripada badan-badan resmi yang bertindak sebagai

sebagai pemegang amanah. Kemudian wang yang terkumpul hasil

daripada pembelian saham akan dikumpul dalam satu tabung dana

wakaf untuk ditukarkan kepada hart kekal yang dinamakan

―Badal‖. Sebagai contoh kerajaan negeri ingin membangun

bangunan di atas tanah wakaf dengan modal yang dibutuhkan

adalah RM 10 juta, maka kemungkinan MAIN akan keluarkan

saham yang bernilai RM 10 persaham.

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) mendefinisikan wakaf saham

adalah berwakaf melalui skim wakaf tunai dengan membeli unit-

unit saham yang ditawarkan dan mewakafkan kembali saham-

saham tersebut ke YWM sebagai pemegang amaanah. Wang

pembelian unit saham tersebut dikumpul dalam tabung Saham

Wakaf untuk ditukarkan kepada harta kekal yang dinamakan

badal.153

c. Wakaf Kaki

152

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan

sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 30

153

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan

sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 30 lihat juga Ainul Kauthar Binti Karim, Arieff Salleh

Rosman, and Azman Ab Rahman. "Konsep Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia."

(2014) h. 472-473

Page 105: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

84

Wakaf kaki atau wakaf petak atau dikenali juga dengan nama

wakaf lantai, yakni dengan cara nazhir akan membeli keseluruhan

hartanah dan pewakaf akan membeli hartanah berkenaan mengikuti

sais/kaki persegi dan kemudian mewakafkannya kembali.

d. Wakaf Wang Tunai

Yakni wakaf dalam bentuk uang tunai (ringgit) dibuat secara

tabarru‟ dan mengikut kemampuan masing-masing. Dana yang

dikumpul akan di-istibdalkan dengan harta kekal seperti tanah,

bangunan dan projek-projek yang memberi manfaat kepada mauquf

alaih.154

Para ulama di zaman silam telah menggunakan istilah

wakaf ad-darahim atau wakaf ad-dananir.155

e. Takaful Wakaf

Takaful wakaf merupakan produk terbaru takaful insuran yang

diperkenalkan oleh Syarikat Takaful Malaysia. Syarikat takaful

akan bekerjasama memasarkan produk wakaf dengan melantik

agen-agen dari kalangan individu atau entity berdaftar. Produk

takaful ini lebih bersifat kebajikan untuk umum, pendidikan,

pembangunan dan lain-lain. Prosedurnya Syarikat takaful

menerima sumbangan dari wakif yang ikut serta dengan membayar

sejumlah tertentu sesuai kemampuan untuk tempo tertentu hingga

selesai temponya. Seandainya wakif meninggal sebelum asuransi

selesai, maka syarikat akan menyumbang dengan jumlah yang

sama sebagai pihak yang menggantikan peserta agar dapat

memenuhi kehendak wakif. Jika sekiranya wakif masih hidup

hingga masa tempo selesai, jumlah dana akan diserahkan kepada

badan-badan tertentu untuk tujuan wakaf.156

f. Wakaf Korporat

154

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan

sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 31-32

155

Ainul Kauthar Binti Karim, Arieff Salleh Rosman, and Azman Ab Rahman. "Konsep

Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia." (2014) h. 472

156

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan

sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 32

Page 106: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

85

Wakaf korporat telah diamalkan oleh Johor Corporation (Jcorp)

adalah organisasi korporat yang telah mewakafkan saham miliknya

dalam tiga anak syarikatnya yaitu Kulim (Malaysia) Bhd, KPJ

Health Care Bhd dan Johor Land Bhd dengan nilai RM 200 juta di

bawah pengelolaan kumpulan wakaf An-Nur. Dividen yang

diperoleh daripada saham tersebut diagihkan untuk dilaburkan

sama ada diberikan kepada MAIN atau untuk kerja-kerja amal dan

kebajikan.157

E. Profil Yayasan Waqaf Malaysia

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) ialah entiti wakaf kebangsaan. YWM resmi

didirikan pada tanggal 23 Juli 2008 di bawah Akta Pemegang Amanah

(pemerbadanan) 1952 oleh Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji. Ketua Lembaga

Pemegang Amanah (Board of Trustees) Yayasan Waqaf Malaysia adalah YB

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Portfolio Agama, sedangkan wakil ketua

adalah Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR).158

Gambar 3.1 Sistem Perwakafan di Malaysia159

Maksud utama pendirian YWM ini adalah untuk menghimpun dan

mengumpulkan sumber harta wakaf yang potensinya sangat besar untuk

157

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan

sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 30

158

―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 12 Desember 2020 di

https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil

159

Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Mohamed Aslam, and Hanira Hanafi. "The

possible role of waqf in ensuring a sustainable Malaysian federal government debt." Procedia

Economics and Finance 31 (2015): 333-345.

The Sultanate The Federal Governent of

Malaysia

JAWHAR

YWM MAIN

Page 107: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

86

menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.160

Adapun visi dan misi dari Yayasan Waqaf Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Visi Misi Yayasan Waqaf Malaysia

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) memiliki visi menjadi peneraju

(pemimpin) dalam pembangunan dan pengembangan wakaf di

Malaysia.161

Adapun misi dari Yayasan Waqaf Malaysia adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan mekanisme wakaf yang sesuai dengan Maqasid Syariah

yang keberhasilannya memberi manfaat untuk ummah sejagat;

b. Menjadi pengasas (trend-setter) dalam pembangunan wakaf yang akan

menjadi rujukan seluruh dunia; dan

c. Memaksimalkan pembangunan hartanah wakaf sedia ada dan

meminimalkan hartanah wakaf yang tidak dibangunkan.

Sedangkan objektif atau target sasaran dari Yayasan Waqaf

Malaysia ini adalah:

a. Membangun dan memajukan harta wakaf di seluruh negara melalui

jalinan kerjasama dengan MAIN selaku pemegang amanah tunggal

wakaf;

b. Membangun dan memajukan harta wakaf dan harta umat Islam bagi

tujuan khairat dan amal jariah melalui pembangunan ekonomi,

pendidikan, sosial dan kebajikan umat Islam;

c. Menjana (menghasilkan) modal melalui kaedah-kaedah kontemporari,

terkini dan inovatif bagi memaksimumkan manfaat wakaf;

160

Dahlia Ibrahim, dan Haslindar Ibrahim, ―Revival of Waqf Properties in Malaysia‖

Paper Proceeding of the 5th Economics System Conference. Vol. 2. (Kuala Lumpur, 4-5th

September 2013)

161

―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 12 Desember 2020 di

https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil

Page 108: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

87

d. Menangani masalah ketidaksamaan sosio-ekonomi di kalangan umat

Islam secara progresif dan produktif, khususnya bagi mengurangkan

jurang kemiskinan; dan

e. Menyempurnakan amanah pewakaf (wakif)

2. Tugas dan Wewenang Yayasan Waqaf Malaysia

a. Mengumpul Dana Wakaf

Yaitu melaksanakan program-program bagi mengisi dana Kumpulan

Wang Amanah Yayasan untuk dijadikan model ekonomi umat Islam.

b. Membangun dan Memajukan Harta Wakaf

Yakni dengan cara bekerjasama dengan pihak yang terlibat seperti

MAIN, IPTA dan IPTS untuk memaju dan membangunkan harta

wakaf serta membuat kajian dan penyelidikan produk baru wakaf

c. Melaksanakan Program Kebajikan dan Sosial

Dengan merangka (menyediakan) aktiviti yang bermanfaat kepada

umat Islam demi kebaikan hidup di dunia dan akhirat seperti beasiswa,

bantuan kepada fakir miskin dan melaksanakan amanah pewakaf

sebaik mungkin.

d. Menjalankan Program Pelaburan (investasi)

Yakni dengan membuat pelaburan (investasi) ke atas dana Yayasan

dan Wakaf Tunai Malaysia dalam sebarang Pelaburan yang dibenarkan

syarak sehingga pengagihan (distribusi) dilaksanakan.

e. Mengadakan Program Promosi dan Penerbitan

Program tersebut dengan cara sebagai berikut:

1) Mempromosi dan menganjurkan pelbagai persidangan, seminar

dan sebagainya; dan

2) Menerbitkan pelbagai risalah untuk pengembangan dan kemajuan

objektif penubuhan (pembentukan) Yayasan.

Page 109: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

88

3. Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia

Adapun struktur organisasi Yayasan Waqaf Malaysia dapat dilihat dalam

skema di bawah ini:162

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia

a. Lembaga Pemegang Amanah

1) Pengerusi (Ketua) : Menteri Di Jabatan Perdana

Menteri (Hal Ehwal Agama)

2) Naib Pengerusi (wakil) : Ketua Pengarah Jabatan Wakaf,

Zakat Dan Haji (JAWHAR)

3) Ahli-Ahli

a) YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali Hj. Abdul Rahman

Ahli Majlis Pakar (Syariah)

Jabatan Peguam (pengacara) Negara (Mantan)

b) YBrs. Prof. Madya Dr. Mashitoh binti Mahmud

Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian

Islam Universiti Malaya

162

―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 13 Desember 2020 di

https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil

Pengerusi Lembaga

Pemegang Amanah

Naib Pengerusi Lembaga

Pemegang Amanah

Ahli Lembaga

Pemegang Amanah

Bahagian Projek

& Pembangunan

Perniagaan

Jawatankuasa

Kerja

Bahagian

Keuangan &

Korporat

Bahagian

Penyelidikan &

Produk Wakaf

Bahagian

Pengurusan

Sumber Manusia

Bahagian

Pemasaran &

Penyelarasan

Page 110: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

89

c) YBrs. Dr. Nirwan bin Noh

Timbalan Ketua Ekonomi, Bahagian Ekonomi Kementerian

Kewangan Malaysia

d) YBrs. Dr. Ridzwan bin Bakar

Pensyarah profesional Fakulti Pengurusan Universiti

Multimedia

4) Ahli-Ahli Majlis Agama Islam Negeri

a) Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Negeri Kedah

b) Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Dan Adat

Istiadat Melayu Kelantan

c) Timbalan Pengerusi Majelis Agama Islam Negeri Melaka

d) Yang Dipertua Majelis Agama Islam Dan Adat Istiadat

Melayu Terengganu

e) Ketua Pegawai Eksekutif Majelis Agama Islam dan Adat

Istiadat Melayu Perlis

f) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor

g) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah

h) Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Dan Adat

Resam Melayu Pahang

i) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat

Melayu Perak

j) Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

k) Yang Dipertua Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

l) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah

Persekutuan

m) Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Wakaf Selangor

b. Jawatankuasa Kerja

1) Penasihat Syariah

Adapun Fungsi Penasihat Syariah di Jawatankuasa

a) Menasehati Lembaga Pemegang Amanah berhubung hal ehwal

syariah dalam pengoperasian dan aktiviti YWM;

Page 111: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

90

b) Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak

urusetia sebagai menepati hukum syarak dan sesuai

dipertimbangkan oleh Lembaga Pemegang Amanah;

c) Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke

atas sebarang cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia

daripada YWM;

d) Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas

sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang

bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya

berkesesuaian);

e) Mengesorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai

dilaksanakan oleh YWM dalam mencapai matlamat

penubuhannya;

f) Mengemukakan hujah berupa dalil syar‘i bagi menyokong

pandangan mengenai sesuatu cadangan (sekiranya

berkesesuaian); dan

g) Melulus dan mengesahkan dokumen-dokumen atau manual-

manual berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi

memastikan produk-produk YWM mematuhi prinsip-prinsip

syariah

Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah sebagai

berikut:

a) Pengerusi (Ketua) : YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh

Ghazali Hj. Abdul Rahman.

b) Ahli-Ahli:

YBrs. Prof. Madya Dr. Mashitoh binti Mahmud

YBrs. Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim

Sahibus Samahah Dr. Luqman bin Haji Abdullah

YBrs. Prof. Madya Dr. Aznan bin Hasan

2) Pelaburan dan Kewangan

Adapun Fungsi Pelaburan dan Kewangan di Jawatankuasa

Page 112: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

91

a) Menasihati lembaga Pemegang Amanah dalam aktiviti

pelaburan dan kewangan YWM

b) Melaksanakan tanggungjawab meneliti, merancang dan

menilai kedudukan kewangan YWM

c) Memberi pandangan mengenai langkah-langkah penjanaan

dana, pengurusan dan pelaburan kewangan dan

d) Menetapkan dasar-dasar perbelanjaan berhemah YWM

Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah

sebagai berikut:

a) Pengerusi (Ketua) : YBrs. Tuan Haji Ruslan bin Said

b) Ahli-Ahli:

YBrs. Dr. Ridzwan bin Bakar

YBrs. Dr. Haji Mazlan bin Ahmad

YBrsh. Encik Syed Izmi bin Syed Kamarul Bahrin

YBrsh. Encik Izhar bin Ahmad

3) Audit

Adapun Fungsi Audit di Jawatankuasa

a) Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas

kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran

YWM;

b) Memerhati semua hal berhubung audit dalam dan luaran;

c) Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan;

d) Bertanggungjawab sebagai pengkaji penyata-penyata

kewangan;

e) Menilai prestasi pegurusan dalaman; dan

f) Mengkaji pematuhan kepada syarat-syarat tertentu dalam

pengauditan

Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah

sebagai berikut:

a) Pengerusi (Ketua) : YBrs. Nirwan bin Noh

b) Ahli-Ahli:

YBrs. Tuan Haji Ruslan bin Said

Page 113: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

92

YBrs. Ustaz Anuar Hamzah bin Tohar

YBrs. Dr. Shahrul Azman bin Abd. Razak

YBrsh. Encik Mohd Sabree bin Yaakub

4) Pengurusan

Adapun Fungsi Pengurusan di Jawatankuasa

a) Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berkenaan

pengurusan sumber manusia, perkhidmatan dan kebajikan

kakikatangan;

b) Mencadangkan dasar mengenai pengurusan YWM untuk

pertimbangan Lembaga Pemegang Amanah;

c) Mengawalselia urusan pentadbiran YWM;

d) Memastikan YWM mempunyai skim perkhidmatan yang

berkesesuaian dengan keperluan dan kemampuan semasa; dan

e) Memastikan segala ketetapan yang dipersetujui oleh Lembaga

Pemegang Amanah semasa Mesyuarat Ahli Lembaga

Pemegang Amanah diambil tindakan yang sewajarnya dan

dalam kadar yang segera.

Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah

sebagai berikut:

a) Pengerusi (Ketua) : YBrs. Tuan Ruslan bin Said

b) Ahli-Ahli:

YBrs. Puan Shobah binti Jamil

YBrs. Encik Mohammad Fauzi bin Md. Isa

YBhg. Datuk Haji Abdul Aziz bin Jusoh

YBrs. Puan Nor Hafizah binti Hashim:

4. Produk-Produk Wakaf Yayasan Waqaf Malaysia

Adapun produk-produk wakaf pada Yayasan Waqaf Malaysia

adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Am

Wakaf am adalah wakaf yang digunakan untuk tujuan umum dan tiada

syarat apapun yang ditetapkan oleh pewakaf.

Page 114: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

93

b. Wakaf Khas

Wakaf khas adalah wakaf yang digunakan untuk tujuan khusus dengan

maksud tertentu yang ditetapkan oleh pewakaf.

c. Sijil Wakaf Tunai Pendidikan

Merupakan skim wakaf YWM mempelawa (mengundang) orang ramai

berwakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpulkan akan diinvestasikan

dan manfaatnya akan digunakan untuk tujuan pembiayaan aktiviti

kebajikan berkaitan dengan pendidikan. Dana wakaf yang

dikumpulkan akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi

objektif pendidikan mengikut kesesuaian dan peraturan yang

digunapakai. Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan

berikut: 163

1) Membiayai pembelian alat-alat pendidikan untuk kebajikan

masyarakat

2) Membiayai belian peralatan atau pakaian untuk murid-murid yang

kurang berkemampuan

3) Membiayai kos ubah suaian atau tambahan kemudahan pendidikan

di mana-mana pusat pendidikan yang berkesesuaian; dan

4) Membantu membiayai kos pendidikan yang diperlukan

d. Sijil Wakaf Tunai Kesihatan

Merupakan skim wakaf YWM mempelawa (mengundang) orang ramai

berwakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpulkan akan diinvestasikan

dan manfaatnya akan digunakan untuk tujuan pembiayaan aktiviti

kebajikan berkaitan dengan kesihatan. Dana wakaf yang dikumpulkan

akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi objektif

kesihatan mengikut kesesuaian dan peraturan yang digunapakai.

Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan berikut:

1) Membiayai pembelian alat-alat kesihatan untuk kebajikan

masyarakat

2) Membiayai belian ubat-ubatan untuk pesakit yang kurang mampu

163

―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 13 Desember 2020 di

https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil

Page 115: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

94

3) Membiayai alatan bantuan perubatan kepada yang kurang

berkemampuan

4) Membantu membiayai kos perubatan yang diperlukan

e. Sijil Wakaf Tunai Ekonomi

Merupakan skim wakaf YWM mempelawa (mengundang) orang ramai

berwakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpulkan akan diinvestasikan

dan manfaatnya akan digunakan untuk tujuan pembiayaan aktiviti

ekonomi. Dana wakaf yang dikumpulkan akan dipindah bentuk kepada

aset kekal merangkumi objektif kesihatan mengikut kesesuaian dan

peraturan yang digunapakai. Manfaat yang dihasilkan akan digunakan

untuk tujuan berikut:

1) Membiayai pembelian alat-alat yang boleh digunakan untuk

peningkatan ekonomi masyarakat

2) Membiayai belian apa-apa keluaran dari peniaga-peniaga Islam di

mana barangan ini akan digunakan sebagai bantuan kepada mereka

yang layak menerimanya; dan

3) Membantu mana-mana peniaga yang berada di dalam kesulitan

tulen akibat berlakunya situasi yang menjadikan peniagaan mereka

dilanda.

f. Sijil Wakaf Bangunan

Skema sertifikat wakaf bangunan merupakan skim wakaf yang

bertujuan untuk pembiayaan bangunan-bangunan komersil yang

kemudian menghasilkan laba melalui sewaan oleh penyewa berpotensi.

Sebahagian daripada hasil sewaan kemudiannya digunakan bagi tujuan

program dan aktifiti wakaf yang memberi manfaat kebajikan ummah

daripada pelbagai aspek.164

Secara umum wakaf pada YWM dapat terlihat dalam daftar tabel berikut ini

yang terdiri wakaf bersertifikat bangunan komersil dan wakaf tunai yang

terdiri dari wakaf tunai pembangunan, wakaf tunai pendidikan, dan wakaf

164

Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk

Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." h.104

Page 116: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

95

tunai kesehatan. Berikut skema pembagian wakaf di Yayasan Waqaf

Malaysia:

Gambar 3.3 Skema Pembagian Wakaf di Yayasan Waqaf Malaysia165

165

Mustofa, Imam, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk

Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." h.104

Wakaf Tunai

Pembangunan

Skim Sijil Wakaf

Bangunan Komersil

(Produktif atau

wakaf khas)

WAKAF

Sijil Wakaf Tunai

(Wakaf ‗am) Wakaf Tunai

Pendidikan

Wakaf Tunai

Kesehatan

Page 117: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

96

F. Program Dana PULIH dan Musa’adah Covid 19

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) merupakan sebuah entiti wakaf

kebangsaan. YWM ikut memiliki andil dalam pandemi covid-19 berupa

program ―Musaadah Covid-19‖ dan Dana PULIH. Tepat pada 18 Maret 2020,

seiring dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diumumkan

oleh Perdana Menteri, YB Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad al-Bakri

telah meluncurkan program Musaadah Covid-19. Program ini memiliki tujuan

untuk menggerakkan semua agensi yang berada di bawah Menteri (Hal Ehwal

Agama) Jabatan Perdana Menteri untuk membantu golongan yang terkena

dampak pandemi Covid-19. Program ini didorong lagi dengan adanya

peluncuran Tabung Musaadah Covid-19 oleh Jabatan Kemajuan Islam

Malaysia dengan misi mengajak seluruh rakyat untuk turut menyumbang dan

mengulurkan bantuan.166

Target dari program Musaadah Covid-19 ini adalah golongan asnaf, para

petugas barisan hadapan (medis), para pelajar, golongan gelandangan dan

mereka yang dikenalpasti terdampak dengan kondisi pandemi. Cakupan

sumbangan tidak terbatas di wilayah-wilayah persekutuan akan tetapi

sebaliknya meliputi negeri-negeri yang lain seluruh negara bagian.167

Sumbangan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pemberian uang tunai,

b. Paket makanan,

c. Barang keperluan asas

d. Peralatan hospital, dan

e. Peralatan sokongan dan lain-lain.

166

Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal

Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖ artikel diakses

tgl 11 Januari 2021 pada laman https://zulkiflialbakri.com/al-bayan-siri-3-musaadah-covid-19-

menyerlahkan-peranan-sedekah/

167

Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal

Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖

Page 118: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

97

Landasan hukum atau undang-undang utama program Musaadah Covid-19

yang digunapakai oleh Yayasan Waqaf Malaysia adalah Akta Pemegang

Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] dan perundang-undangan Malaysia

yang berkuatkuasa.168

Sekaligus inisiatif Musaadah Covid-19 ini bertepatan

dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah yang terangkum dalam dalam tiga

kategori yaitu, dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Dharuriyyat merangkumi

lima perkara yaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta dan keturunan

(maruah). Kelima-lima perkara ini adalah keperluan asasi yang amat

diperlukan oleh setiap manusia. Seandainya salah satu daripada keperluan ini

tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak bermakna lagi. Adapun

Musaadah Covid-19 termasuk dalam kategori dharuriyyat, yaitu sesuatu yang

sangat penting bagi memastikan kelangsungan hidup manusia dalam keadaan

terhalang untuk meraih sumber pencarian akibat penularan wabah penyakit

dan arahan pergerakan yang terbatas. Bak kata YB Menteri, ―Jangan sampai

ada yang tiada makanan di atas meja!‘‘.169

Adapun Program Dana P.U.L.I.H (Peralatan Untuk keLengkapan dan

pemulIhan Hospital) COVID-19 di bawah Sijil Wakaf Tunai Kesihatan pada 1

November 2020. Program ini bertujuan mengumpul dana wakaf bagi

menyediakan peralatan dan kelengkapan hospital khususnya kepada hospital-

hospital rujukan bagi mengendalikan kes COVID-19.

168

―Undang-Undang Berkaitan Wakaf‖ artikel diakses pada tgl 11 Januari 2021 pada

laman https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil

169

Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal

Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖

Page 119: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

98

BAB IV

URGENSI HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM

PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19:

PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN

YAYASAN WAQAF MALAYSIA

Pada masa bencana pandemi pemerintah suatu negara tentu tak bisa berdiri

sendiri dalam usaha pencegahan maupun penanganan wabah covid 19. Diperlukan

kesadaran dan uluran tangan masyarakat baik secara pribadi, komunitas, maupun

lembaga sosial lainnya. Bencana pandemi covid 19 sangat berimplikasi pada

perekonomian dan sosio-ekonomi masyarakat suatu negara, tak terkecuali

Indonesia dan Malaysia.

Dengan kondisi di atas, tentunya Islam dapat berperan dan memberikan

solusi melalui berbagai bentuk atau model philanthropy170

dalam Ekonomi dan

Keuangan Syariah, salah satunya adalah wakaf. Berdasarkan hal tersebut, terdapat

dua pokok pembahasan yang dapat penulis analisa, pertama mengenai regulasi

hukum pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-

19 pada lembaga Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia. Kedua

mengenai sistem pengelolaan wakaf uang untuk pandemi covid-19 di kedua

lembaga tersebut.

170

Istilah philanthropy berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos (cinta) dan anthropos

(manusia). Secara harfiah philanthropy adalah konseptualisasi dari praktik memberi (giving),

pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang

membutuhkan sebagai ekspresi cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan

sukarela untuk kepentingan public (voluntary action for the public goods), ada dua model

filantropi yang dikenal, yaitu filantropi tradisional yang berbasis pada karitas dan kedua filantropi

untuk keadilan sosial (social justice philanthropy). (Lihat: Azwar Iskandar, Bayu Taufiq

Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-

19." Jurnal Sosial & Budaya Syar‟i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7.7 (2020): 629

Page 120: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

99

A. Urgensi Hukum Wakaf Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid

19 Antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dan Yayasan Waqaf Malaysia

(YWM).

Dengan adanya bencana pandemi covid-19 Indonesia dan Malaysia

dituntut untuk bisa berinovasi dalam segala sektor, baik ekonomi, sosial dan

terutama kesehatan. Inovasi dalam hal sosial kemasyarakatan tampak dari

program kemanusiaan yang bersumber dari salah satu filantropi Islam, yaitu

wakaf. Program kemanusiaan ini tentu memerlukan payung hukum yang

sangat mendesak untuk diwujudkan. Selain untuk legalitas dari program

kemanusiaan tersebut, juga untuk menjamin keamanan dan menjaga

kepercayaan publik sehingga masyarakat tertarik untuk ikut andil dalam

program tersebut. Berikut perbandingan urgensi hukum wakaf uang dalam

pandemi covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan Waqaf

Malaysia.

Tabel 4.1 Urgensi Hukum Wakaf Uang Dalam Pandem Covid-19 oleh

BWI Dan YWM

NO PENELITIAN BWI YWM

1

Nama Program

Wakaf Untuk

Pandemi

Wakaf Peduli Indonesia

(KALISA)

a. Program Dana

PULIH (Peralatan

untuk Kelengkapan

dan Pemulihan

Hospital)

b. Musaadah Covid-19

2 Macam Program

a. Lanjutkan Hidup

Mereka171

(hasil

investasi wakaf untuk

orang tua mahasiswa

prasejahtera yang

a. Dana Wakaf Tunai

Malaysia (wakaf

berupa uang yang

pokoknya diganti alat

hospital) untuk

171

―Kalisa I Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses pada 8 Januari 2021 pada

https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/

Page 121: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

100

terkena dampak

pandemi covid-19)

b. Darurat Ventilator RS

Daerah (hasil investasi

untuk pengadaan

ventilator di RS daerah

yang terkena dampak

pandemi covid-19)

c. Peduli Ulama (hasil

investasi wakaf bantuan

tunai untuk para ulama

yang terkena dampak

pandemi covid-19)

proram PULIH

b. Dana Tabung

Manfaat (wakaf uang

atau pokok dana

dikelola dan

diagihkan kepada

frontliners dan asnaf

dalam Perintah

Kawalan Pergerakan)

c. Dana Tabung

Musa‘adah Covid-19

(infak yang diagihkan

dalam bentuk

perlengkapan hospital

dan bahan makanan

pokok untuk semua

kalangan)

3

Dasar Hukum

Operasional

a. Undang-undang no. 41

tahun 2004 tentang

Wakaf

b. Undang-undang no. 24

tahun 2007 tentang

Penanggulangan

Bencana pasal 60

menyebutkan,

pemerintah dan

pemerintah daerah

mendorong partisipasi

a. Prinsip-prinsip

Maqashid al-Syariah

yang ada tiga

kategori yaitu,

dharuriyat, hajiyyat,

tahsiniyyat.

Dharuriyyat

merangkumi lima

perkara yaitu

menjaga agama,

nyawa, akal, harta

Page 122: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

101

masyarakat dalam

penyediaan dana yang

bersumber dari

masyarakat. Dan 69 ayat

5 bahwa unsur

masyarakat dapat

berpartisipasi dalam

penyediaan bantuan

c. Peraturan BWI No. 1

tahun 2009 tentang

Pedoman Pengelolaan

dan Pengembangan

Harta Benda Wakaf dari

pasal 5 hingga 19. Pasal

12 ayat 1 menyebutkan,

nazhir wajib

membedakan

pengelolaan wakaf uang

untuk jangka waktu

tertentu dan

selamanya.172

d. PBWI Nomor 1 Tahun

2020 pasal 6 ayat 2 yang

menyatakan, penerimaan

wakaf uang untuk

jangka waktu tertentu

paling singkat untuk

jangka waktu 1 (satu)

tahun dan paling sedikit

dan keturunan

(maruah) 173

b. Syeksen 44 (11C)

Akta cukai

pendapatan 1967

yaitu potongan pajak

bagi waqif. Potongan

yang boleh dituntut

oleh individu adalah

7% dan syarikat 10%

daripada pendapatan

agregat.174

172

Tanjung, Hendri, ―Gerakan Wakaf Indonesia‖

173

Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal

Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖

174

44 (11C). LAWS OF MALAYSIA, INCOME TAX ACT 1967, As at 1 October 2017

Page 123: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

102

Rp. 1.000.000,00 (satu

juta rupiah).

4 Urgensi Hukum

a. Bentuk revisi dari 2

peraturan BWI

sebelumnya, yaitu

PBWI No. 1 Tahun

2009 tentang

pengelolaan wakaf

bergerak dan PBWI No.

4 tahun 2010 tentang

pedoman pengelolaan

dan pengembangan harta

benda wakaf.175

b. Untuk memayungi

segala bentuk

perwakafan terutama

wakaf uang yang

semakin dinamis

c. Membahas secara

terperinci tentang wakaf

uang melalui sukuk

(CWLS).

a. Dapat memberikan

rangsangan dan

insentif kepada

muslim untuk lebih

jujur dan benar dalam

melakukan sendiri

beban pajaknya.

b. Dapat mengurangi

beban ganda

pembayaran pajak

dan zakat oleh

masyarakat.176

c. Dengan adanya

pelepasan cukai

pendapatan maka

masyarakat akan

termotivasi untuk

melaksanakan amalan

shadaqah jariyah

satunya adalah

wakaf.177

175

Fahruroji, ―Sosialisasi Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Online dan Peraturan BWI

No. 1 Tahun 2020‖ diakses dari lamanhttps://www.youtube.com/watch?v=hl1kjGG4zxA&t=7803s

176

Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, ―Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia.‖ INFERENSI: Jurnal

Penelitian Sosial Keagamaan 7.1 (2013): h. 26

177

Siti Mashitoh Mahamood. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan

undang-undang serta aplikasinya di Malaysia‖, h. 71

Page 124: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

103

Dari sisi urgensi hukum terdapat perbedaan antara Badan Wakaf Indonesia

dan Yayasan Waqaf Malaysia secara teori utilitas hukum. Badan Wakaf

Indonesia dalam aktualisasi hukum lebih cenderung sebagai bentuk social

control karena ketertinggalan hukum dari unsur-unsur lain dalam masyarakat,

sedangkan Yayasan Waqaf Malaysia sebagai bentuk social engineering untuk

menggerakkan masyarakat yang tertinggal dari perkembangan hukum dengan

cara adanya pemotongan pajak bagi para wakif.178

B. Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana

Pandemi Covid 19 Antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf

Malaysia.

Secara umum model dan tahapan pengelolaan wakaf uang meliputi 3 (tiga)

tahapan. Pertama, penggalangan dana wakaf uang (fundraising). Kedua, tahap

investasi dana wakaf uang, dan terakhir tahap distribusi hasil investasi yang

keseluruhannya bertumpu pada nazhir wakaf sebagai pengelola179

Tabel 4.2 Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pandemi Covid-19 oleh

BWI dan YWM

No Pengelolaan

Wakaf Sistem BWI YWM

178

Fathurrahman Djamil. Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep. Jakarta:

Sinar Grafika, 2015, h. 11

179

Miftahul Huda Almantiqy. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di

Indonesia."

Page 125: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

104

1

Penggalanga

n Dana

(fundraising)

Lan

gsu

ng

(dir

ect

fund

rais

ing

)

a. Direct advertising di

website BWI dengan

laman khusus Kalisa

b. Panduan khusus program

Kalisa180

c. Promosi melalui social

media (Facebook,

Youtube, kanal BWI dan

Instagram)

d. Promosi melalui surat

kabar online (republika,

teraju, jatimpos,

kanalsatu, liputan 6, dsb)

e. Sosialisasi program

Kalisa di Radio Smart

FM.181

f. Publikasi laporan

penerimaan, investasi dan

distribusi wakaf uang

Kalisa berupa jumlah

nominal dan grafik.

a. Direct Advertising di

website YWM

b. Panduan berwakaf

uang secara umum

pada website YWM

c. Publikasi kegiatan

secara masif via

Facebook, Twitter,

Instagram, dan

Youtube

#musaadahCOVID19,

#YWMprihatin

d. Talkshow tentang

Musa‘adah di TV Al-

Hijrah dan RTM

(Radio Televisyen

Malaysia)

e. Publikasi laporan

penerimaan, investasi

dan distribusi wakaf

uang Musa‘adah

Covid-19 secara

berkala (1x seminggu)

berupa jumlah nominal

dan visual foto-foto

dokumentasi.

180

https://id.badanwakafindonesia.com/

181

―Gerakan Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia) I Radio Smart FM I Smart Syariah (MES)‖

diakses pada 20 Januari 2021 pada laman https://www.youtube.com/watch?v=T6QU0yZmKDY

Page 126: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

105

Tid

ak L

angsu

ng

(in

dir

ect

fundra

isin

g) a. Bekerjasama dengan

pemerintah daerah Jawa

Timur182

b. Bank Syariah Jatim

c. Bank BJB Syariah

d. Bank Mega Syariah

e. BNI Syariah

f. IPB

g. BWI Daerah

a. Bekerjasama dengan

JAKIM

b. MAIN (Majelis

Agama Islam Negeri)

c. Agensi mengurus

zakat seluruh Malaysia

d. CIMB Islamic

2 Investasi

2

metod

e

a. Ditempatkan pada

instrumen SBSN yang

dijamin oleh pemerintah

b. Ditempatkan di lembaga

keuangan syariah

penerima wakaf uang

(LKS-PWU) dengan

pemanfaatan kupon dan

bagi hasil deposito.183

a. Dana ditukarkan

kepada harta kekal

sama ada melalui

pembelian atau

pembinaan

b. Dana akan dilaburkan

dalam produk

pelaburan patuh

syariah dengan

jaminan modal dan

akan dikembalikan ke

Dana Taslim untuk

mengekalkan nilai asal

dana.

3 Distribusi

a. Lanjutkan Hidup

Mereka184

(hasil investasi

a. Pemberian uang tunai,

b. Paket makanan,

182

Interview pribadi Sigit Indra P, pengurus Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan

Wakaf, Jakarta 14 Januari 2021

183

Hendri Tanjung, ―Lebaran Bersama Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses 24

Januari 2021 pada laman https://www.bwi.go.id/4876/2020/05/30/lebaran-bersama-wakaf-peduli-

indonesia/

184

―Kalisa I Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses pada 8 Januari 2021 pada

https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/

Page 127: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

106

wakaf didistribusikan

untuk orang tua

mahasiswa prasejahtera

yang terkena dampak

pandemi covid-19)

b. Darurat Ventilator RS

Daerah (hasil investasi

digunakan untuk

pengadaan ventilator di

RS daerah yang terkena

dampak pandemi covid-

19)

c. Peduli Ulama (hasil

investasi wakaf

digunakan untuk bantuan

tunai untuk para ulama

yang terkena dampak

pandemi covid-19)

c. Barang keperluan asas

d. Peralatan hospital, dan

e. Peralatan sokongan

dan lain-lain.

Gambar 4.1: Publikasi Laporan Kalisa (BWI)185

185

Gambar diakses pada tgl 14 Januari 2021 pada laman

https://id.badanwakafindonesia.com/

Page 128: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

107

Gambar 4.2 Publikasi Laporan Musaadah Covid 19 (YWM)186

Perihal agihan program musa‘adah covid 19 YWM berlaku umum dan sudah

hampir 80 peratus daripada RM 4,5 juta kutipan Tabung Musaadah Covid-19

telah disalurkan kepada golongan terjejas akibat pandemik. Dana tabung

musaadah hasil kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) itu disalurkan kepada golongan yang terjejas

Covid-19 tanpa mengira latar belakang, sempadan geografi atau agama.187

Tabel 4.3 Laporan Terakhir Program Kalisa dan YWM

No Tgl Lembaga Penerimaan Distribusi %

1 1/11/2020 YWM RM 462,560.26 RM 440,705.45 95.3%

2 25/01/2021 BWI Rp. 59.876.805.776 Rp. 2.864.483.674 4.8%

186

Gambar diakses pada 24 Januari 2021 pada laman

https://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia/photos/a.262387653801916/381859076818156

9

187

―80 Peratus Tabung Musa‘adah Sudah disalurkan‖ artikel diakses pada 19 Januari

2021 pada laman https://harakahdaily.net/index.php/2020/09/20/80-peratus-tabung-musaadah-

sudah-disalurkan/

Page 129: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

108

Tabel 4.4 Data Agihan Dana Tabung Wakaf Musaadah Covid-19 oleh

YWM188

No Tgl Siri Lokasi Bantuan Kerjasama

1 10/1/21 64 Kelantan RM 2,000.00 utk

Handsanitizer

I-Grad

2 10/1/21 63 Seberang Perai Utara,

Pulau Pinang

RM 5,000.00 (bahan

pokok utk golongan

fakir miskin)

Sukarelawan

Kebajikan JKM

Negeri Pulau Pinang

3 18/05/20 26 Kuala Lumpur RM 10,000.00 utk

bahan pokok

Rumah Pengasih

Malaysia

4 30/6/20 49 Batu Pahat, Johor RM 20,000.00 utk 200

penerima santunan

Dewan As-Syafie,

Sekolah Agama

Kampung Istana

5 29/06/20 48 Malim, Melaka RM 10,000.00 utk 100

penerima

Madrasah Pertubuhan

Kebajikan Al-

Muhibbin.

6 29/06/20 46 Senawang, Negeri

Sembilan

RM 10,000.00 utk 100

penerima

Yayasan Taqwa

MAIWP dan

Perbadanan Baitul

Mal Negeri Sembilan

7 7/11/20 61 Kuala Pilah, Negeri

Sembilan

RM 12,500.00 utk 250

penerima

Masjid Kariah

kampung Beting

188

Artikel diakses 19 Januari 2021 pada laman

https://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia

Page 130: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi Hukum wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi

covid 19 berbeda antara 2 (dua) lembaga:

a. Badan Wakaf Indonesia menggunakan Peraturan Badan Wakaf

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2 yang menyatakan

bahwa penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling

singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, paling sedikit Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat ditarik kembali.

Peraturan ini sebagai bentuk social control karena ketertinggalan

hukum dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang dinamis.

b. Yayasan Waqaf Malaysia menggunakan Syeksen 44 (11C) Akta

cukai pendapatan 1967 yaitu potongan pajak bagi waqif tabung

musaadah covid-19. Potongan yang boleh dituntut oleh individu

adalah 7% dan syarikat 10% daripada pendapatan agregat.

Peraturan ini sebagai bentuk social engineering untuk

menggerakkan masyarakat yang tertinggal dari perkembangan

hukum atau menggaet minat masyarakat untuk berwakaf.

2. Dari pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi

covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia

penelitian ini menemukan hal-hal berikut:

a. Sistem fundraising di Yayasan Waqaf Malaysia lebih optimal

karena adanya pemotongan pajak bagi para wakif yang belum

direalisasikan di Badan Wakaf Indonesia. BWI masih berada

Page 131: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

110

pada tahap mensosialisasikan program-program dengan

seminar, webinar, dan launching nasional.

b. Investasi wakaf uang di BWI lebih terjamin keamanannya

dengan adanya instrumen SBSN dan Deposito di Bank Syariah,

sedangkan di YWM diinvestasikan dalam harta kekal berupa

bangunan produktif serta diinvestasikan ke instrumen syariah

berupa saham.

c. Dalam distribusi manfaat wakaf uang untuk program

penanggulangan bencana covid-19 Yayasan Waqaf Malaysia

lebih menyentuh ke akar rumput dan bersifat umum dengan

program Peralatan Untuk Kelengkapan dan Pemulihan

Hospital (PULIH) dari wakaf tunai kesehatan untuk rumah

sakit dan program musa‘adah covid-19 yang alokasinya untuk

kebutuhan pokok masyarakat sedang target objek BWI selain

untuk Ventilator Rumah Sakit, juga untuk para da‘i dan ustad

serta terakhir program orang tua mahasiswa yang terimbas

pandemi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis menyampaikan

beberapa saran bagi semua pihak di antaranya:

1. Pemerintah

a. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama selalu mensupport

program dan inovasi produk Badan Wakaf Indonesia khususnya

Kalisa ini dengan sosialisasi dan promosi via media online dan

cetak.

b. Pemerintah perlu mengkaji rancangan khusus bagi wakif yang

menyalurkan wakaf uang melalui BWI pusat atau daerah mendapat

potongan pajak.

Page 132: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

111

c. Adanya dana tanggap darurat bencana dari daerah hingga pusat

yang bersumber dari dana masyarakat berupa infak, sedekah, zakat

dan wakaf.

d. Badan Wakaf Indonesia selalu mengevaluasi dan melaporkan

secara berkala akan realisasi dari manfaat wakaf uang yang sudah

disetorkan oleh para wakif agar kepercayaan dan loyalitas mereka

senantiasa terjaga.

e. Yayasan Waqaf Malaysia mencantumkan regulasi yang

memayungi produk-produk wakaf di websitenya untuk dapat

diakses oleh masyarakat umum.

2. Masyarakat

a. Memahami peranan wakaf yang sangat luas khususnya wakaf

uang.

b. Mengumpulkan dana sosial berupa infak dan wakaf untuk dana

tanggap darurat bencana mulai dari lingkup rt hingga provinsi

Page 133: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

112

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep,

Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Fahruroji. Wakaf Kontemporer. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen.

Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

2013

Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: 2006) h.4-6

DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif

(Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016)

Yayasan IDEP, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat,

(Bali: Yayasan IDEP, Edisi Kedua 2007

Maksum, Muhammad, Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum

Islam dan Hukum Positif, (Serang: A-Empat: 2017)

Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis (Jakarta:

Bumi Aksara, 2018)

Purnama, Sang Gede. "Modul manajemen bencana." Universitas Udayana (2017)

Page 134: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

113

Yayasan, I. D. E. P. "Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan

IDEP–Ubud." (2007)

Kementerian Kesehatan RI, Pendoman Pencegahan dan Pengendalian

Coronavirus Disease (COVID-19 Revisi ke-5), (Jakarta: Kementerian Kesehatan

RI, 2020)

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. Filsafat

Hukum & Maqashid Syariah. Prenada Media, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan

Harta Benda Wakaf.

PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan

Harta Benda Wakaf.

Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258]

Syeksen 44 (11C) Akta cukai pendapatan 1967

Page 135: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

114

C. Jurnal Ilmiah:

Siska, ―Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi

Pengembangan Wakaf di Indonesia‖ Jurnal Ekonomi KIAT, Vol 30 No. 1 (Juni,

2019)

Khoirul Abror ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ Al-„ADALAH

Vol XII, No. 2 (Desember 2014)

Medias, Fahmi, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, La_Riba IV

No. 1 (Juli, 2010)

Nizar, Muhammad Afdi. Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi

dan Permasalahan [Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and

Problems]. No. 97967. University Library of Munich, Germany, 2017.

Suryani, Yunal Isra ―Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum

Islam Dan Maqashid Al-Shariah‖, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial

Keagamaan, Vol. 24 No. 1 (Mei 2016)

Ibad, Moh. Kholisul, Youtefani, Siti Aisyah dan Rifa‘i, M Dede Zaid,

―Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis), Tazkiya,

Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol 19 No. 2 (Juli-Desember

2018)

Mahsun, M. ―Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia‖ Al-Mabsut: Jurnal

Studi Islam dan Sosial 2.1 (2011)

Sri Rahmany ―Wakaf Produktif di Malaysia‖ IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah

Ekonomi Kita Vol 8, No. 1 (Juni 2019)

Mustofa, Imam, Dri Santoso, dan Upia Rosmalinda. ―Manajemen Wakaf Uang

Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan

Indonesia.‖ (2020)

Page 136: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

115

Abd Rahman, Muhammad Firdaus dan Muhammad Amanullah. ―Ta‘bid Al-Waqf

Wa Ta‘qituhu Fii Wilaayat Mukhtaroh Fii Malaysia‖ Studia Islamika, (Vol 23, No

3, 2016)

Fauza, Nilna. ―Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari

Bangladesh dan Malaysia.‖ Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan 9.2

(2015)

Ab Rahman, Asmak. ―Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam

Dan Aplikasinya di Malaysia.‖ Jurnal Syariah 17.1 (2009)

Faradis, Jauhar, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising

Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan

Wakaf Indonesia." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 49.2 (2015)

Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di

Indonesia." ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 1.1 (2016)

Hasbullah, Hilmi, ―Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal

Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004

tentang Wakaf‖ (Conference Proceedings, Annual International Conference on

Islamic Studies AICIS XII)

Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis

untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." Jurnal Middle East and Islamic

Studies 5.1 (2018)

Usman, Nurodin. "Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf

Produktif." Jurnal Al-Awqaf 7 (2014)

Syauqi, Muhammad Alfin, ―Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk

Kesejahteraan Umum‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 63, tahun XVI, Agustus

2014

Page 137: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

116

Almantiqy, Miftahul Huda. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di

Indonesia." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10.1 (2017)

M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang .‖ Muqtasid, Jurnal Ekonomi

dan Perbankan Syariah , (Vol 1, No. 1, 2010)

Purnomo, Hadi. "Peran Pemerintah, Organisasi Kemanusiaan dan Grassroot

dalam Manajemen Bencana." Equilibrium Jurnal bisnis dan Akuntansi Fakultas

Ekonomi UKRIM Yogyakarta 1.1 (2007)

Kadir, Afifuddin, et al. "PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN

COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." Al-Tafaqquh: Journal of

Islamic Law 1.2 (2020)

Itang, Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf di Indonesia." Tazkiya 18.02

(2017)

Lubis, H, ―Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia‖ IBF:

Islamic Business and Finance, Vol 1 No. (April, 2020)

Rusydiana, Aam, and Solihah S. Rahayu. "BAGAIMANA STRATEGI

PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA?." Jurnal Ekonomi dan

Bisnis Islam (JEBIS) 5.1 (2019)

Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its

legal evolution and development." Shariah Law Reports 1.2006 (2006)

Mohd. Roslan Mohd. Nor, Ahmad Termizi Abdullah and Abdul Karim Ali,

―From Undang-Undang Melaka to Federal Constitution: The Dynamics of

Multicultural Malaysia‖ SpringerPlus (2016) 5:1683

Mahmood, Rabiatul Hasanah, et al. "Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan

Cabaran." Proceedings 4th International Conference on Management and

Muamalah. (2017)

Page 138: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

117

Mahmood, Nurul Asykin, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana

Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, (2014)

Karim, Ainul Kauthar Binti, Arieff Salleh Rosman, and Azman Ab Rahman.

"Konsep Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia." (2014)

Mahamood, Siti Mashitoh. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah

dan undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." Jurnal Syariah 15.2 (2007)

Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen

pembangunan sosioekonomi ummah di Malaysia." Academic Series of Universiti

Teknologi MARA Kedah 11.2 (2016)

Ambrose, Azniza Hartini Azrai Azaimi, Mohamed Aslam, and Hanira Hanafi.

"The possible role of waqf in ensuring a sustainable Malaysian federal

government debt." Procedia Economics and Finance 31 (2015)

Ibrahim, Dahlia, dan Haslindar Ibrahim, ―Revival of Waqf Properties in

Malaysia‖ Paper Proceeding of the 5th Economics System Conference. Vol. 2.

(Kuala Lumpur, 4-5th September 2013)

Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi

dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19." Jurnal Sosial & Budaya

Syar‟i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7.7 (2020)

D. Thesis, Disertasi

Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan

Pemulihan Bencana Alam di Indonesia‖ Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Nikmah, Maylina Nihayatun. Manajemen penyaluran wakaf produktif (Studi

kasus di Swalayan Surya Ponorogo). Diss. IAIN Ponorogo, 2017

Page 139: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

118

E. Artikel:

https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/10/10/pgcg7k440-wakaf-untuk-

penanggulangan-bencana

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/10/19/oy29hs396-

global-wakaf-kelola-wakaf-bisnis-dari-30-perusahaan

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/09/p5bztd313-global-

wakaf-gencarkan-wakaf-produktif

http://wancorp.com.my/content/Briged-Waqaf-2020

https://news.act.id/berita/perahu-wakaf-bangkitkan-perekonomian-nelayan-

sulteng

Page 140: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

I

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN WAWANCARA

Page 141: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

II

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :

Pekerjaan/Jabatan :

Instansi : Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Tanggal Wawancara :

1. Apa yang dimaksud dengan Kalisa?

2. Awal mula ide program Kalisa dari siapa atau bagian apa dalam BWI?

3. Bagaimana respon awal masyarakat terhadap program Kalisa dari BWI?

4. Bagaimana cara menginvestasikan wakaf uang di BWI untuk program

Kalisa ini?

5. Dari mana dana yang telah didistribusikan oleh BWI dalam pembangunan

RS Retina Ahmad Wardi?

6. Apa faktor penghambat terkait dengan program tersebut?

7. Apa PBWI yang terbaru ini menghapus dengan PBWI 2010 sebelumnya?

8. Sampai kapan waktunya program Kalisa akan aktif? Sampai berapa

nominal batas pengumpulan program Kalisa ini?

9. Apa nama bank kerjasama dengan BWI dalam program ini? Skemanya

apa?

10. Apakah program Kalisa sudah terealisasi dengan pendistribusian untuk

mauquf alaih?

Page 142: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

III

JAWABAN WAWANCARA

Informan/Partisipan : Sigit Indra P

Jabatan : Bagian Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Waktu : Kamis, 14.30-16.00

Tempat : Zoom meeting

1. Secara histori di masa pandemi ini Mauquf Alaih (penerima manfaat wakaf)

bertambah dan tentu sangat membutuhkan seperti ventilator untuk rumah

sakit, beasiswa mahasiswa yang orang tuanya terkena PHK, dai, beasiwa

dokter kandungan (muslimah) karena dokter kandungan banyak yang laki-laki.

Sehingga tepat tanggal 14 September 2020 di Rakornas BWI 2020, BWI

melaunching Gerakan Wakaf Indonesia (GERAKIN). Gerakan ini adalah

gerakan penghimpunan wakaf uang yang terdiri 2 program yaitu, Wakaf

Peduli Indonesia (KALISA) dan Wakaf Bangun Negeri (AKBARI). Akbari

lebih mengarah kepada infrastruktur contoh RS Mata Ahmad Wardi kerjasama

BWI dan DD di Serang yg sudah menghasilkan manfaat profit dan manfaat

utk masyarakat sekitar.

(Replikasi di Cirebon, Retina dan mata center UMI Makasar) tentunya di

tanah wakaf dengan dana wakaf produktif, dan sedang penjajakan dengan

nazhir di Jakarta Pusat.

2. Bagian divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf (unit kerja yang bernama

lembaga kenadziran badan wakaf indonesia yang bertugas mencari ide,

mengekeksekusi penghimpunan, bertatap muka dg stakeholder, mencari mitra

kerja, mengelola dan menproduktifkan harta wakaf yang diterima BWI, ini

merupakan satu kesatuan dengan divisi pengelolaan yang disupport dengan

divisi-divisi lain), ada hulu hilir

Contoh: divisi humas dalam hal campaign, atau membuat tool sosialisasi/

marketing,

Program ini bukan milik BWI saja, tapi juga mengajak stake holder yang lain

misalnya utk mengoptimalkan bantuan utk mahasiswa kita bekerjasama

Page 143: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

IV

dengan IPB, yang memang mauquf alaihnya utk mahasiswa IPB yang

penghimpunannya pengurus IPB dan alumni-alumninya

Misalnya juga ventilator pada bulan Juli 20 launching Kalisa di Jawa Timur,

saat kita sosialisasikan dan masuk ke BWI maka dana ini untuk Jawa timur

bekerjasama dengan pemda jawa timur, bwi jatim, dan bank jatim.

BWI selain mencapture yang sifatnya nasional juga berusaha untuk

bekerjasama melibatkan stake holder yang ada di daerah termasuk para

akademi.

3. Respon baik. Grafik positif meskipun skala angka masih kecil. Dan juga akhir

2020 mengakselarasi aparatur negara dimulai departemen agama mulai pusat

hingga daerah. Selama 2 minggu terkumpul 4 milyar (ini langkah besar dan

apabila pemangku kebijakan mendukung maka untuk masyarakat akan

menerima wakaf uang atau melalui uang)

Di Indonesia sudah berjalan wakaf melalui uang sebelum adanya UU wakaf,

sehingga untuk mengalihkan pandangan dan pemahaman masyarakat perlu

waktu.

4. Program deposito berhadiah wakaf, sehingga nisbahnya bisa diambil di awal.

Contohnya saat seseorang mendepositokan uang 100 juta selama 6 bulan

dengan program deposito berhadiah wakaf dengan nisbah 3 juta. Nisbah ini

bisa diwakafkan. Instrumen lainnya adalah Cash Waqf Linked Sukuk

(CWLS), yaitu wakaf uang yang ditempatkan di instrumen sukuk negara

dengan mendapatkan bagi hasil atau kupon tiap bulan dari negara.

5. CWLS ini sudah mulai 2018, dan 2020 tepatnya 10 maret sdah sampai 50

milyar (batasan penempatan CWLS dari Kemenkeu) Mauquf alaih adalah

penambahan fasilitas retina dan glukoma di rs ahmad wardi, juga distribusi

1500 pasien dhuafa di RS Ahmad Wardi dalam 5 tahun secara gratis.

6. Penghambatnya antara lain:

a. Resistensi pandangan masyarakat tentang wakaf uang

b. faktor sosialisasi dan informasi tentang wakaf uang.

c. aturan CWLS ini agak lama dalam implementasinya karna kita sempat

minta opini syariah dari dewan syariah.

Page 144: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

V

d. Solusi kami mengeluarkan PBWI no 1 tahun 2020 untuk melengkapi dari

peraturan sebelumnya.

7. Status PBWI ini melengkapi kekurangan PBWI sebelumnya sehingga PBWi

sebelumnya tidak dipakai kembali. Dalam PBWI terbaru ini adanya perubahan

wakaf online, dan nominal minimal serta jangka waktu wakaf.

8. Tidak ada batasan waktu dan nominal penghimpunan program Kalisa. Setiap

dana yang terhimpun akan langsung diinvestasikan sesuai peraturan

perundang-undangan wakaf.

9. Saat ini kita menempatkan dana wakaf di Bank Syariah yang ditunjuk sebagai

LKS-PWU, seperti bank Jatim Syariah, Mega Syariah, BSM dan Bank Jabar

Syariah

10. Program Kalisa sudah terealisasi dengan menyalurkan manfaat bagi hasil yang

disalurkan ke mauquf ‗alaih sesuai program BWI meskipun secara nominal

belum besar sesuai porsi dana wakaf Kalisa yang dihimpun.

Page 145: HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK …

VI

RIWAYAT HIDUP

SINWANI, lahir di Bangkalan, 27 April 1983,

merupakan putra ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara

dari pasangan Moh. Kurdi Abdullah dan Ibu Fatima.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Kranggan

Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan pada tahun

1995, sembari belajar di MI Miftahul Hidayah

Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab Bangkalan,

melanjutkan pendidikan pada SMPN 1 Galis, Kab.

Bangkalan, Madura dan tamat pada tahun 1998, setelah itu melanjutkan

pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo hingga tamat tahun

2002. Mendapatkan kesempatan mengabdi di Pondok Modern Darussalam Gontor

dan mengambil kuliah di jenjang Strata Satu (S-1) di Institut Studi Islam

Darussalam, Gontor, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah hingga selesai 2006.

Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan studi di Program Magister Hukum

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karir pekerjaan dimulai sebagai guru di SDIT Dinamika Umat, Bogor tahun 2009;

guru agama Islam di SMA Izada, Pondok Aren Tangerang Selatan tahun 2010;

Manajer Operasional penulis novel Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi tahun 2011;

Kepala Sekolah dan Direktur Pendidikan di Yayasan Komunitas Menara asuhan

Ahmad Fuadi dari 2012 hingga sekarang.