hukum adat meeting ii

32
Novi Catur Muspita, S. Pd., M. Si Dosen FISIP Universitas Islam Balitar, disampaikan pada perkuliahan 22 Agustus 2015 sosiologi2015.blogspot.com. www.slideshare.net/novimuspita

Upload: universitas-islam-balitar

Post on 08-Jan-2017

257 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hukum adat meeting II

Novi Catur Muspita, S. Pd., M. Si

Dosen FISIP Universitas Islam Balitar,

disampaikan pada perkuliahan 22 Agustus 2015

sosiologi2015.blogspot.com.

www.slideshare.net/novimuspita

Page 2: Hukum adat meeting II

D. Masyarakat Hukum Adat & Hak Ulayat Psl 1 ayat (3) Permen no 5/1999 ttg Pedoman Penyelesaian

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yg dikeluarkan Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkn:

“Masyarakat Hukum Adat sbg sekelompok org yg terikat oleh tatanan hukum adatnya sbg warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”

Dlm Penjelasan : subjek hak ulayat adl masy hkm adat, baik yg mrpkn persekutuan hkm didasarkan kesamaan tempat tinggal (teritorial) maupun yg didasarkan pada keturunan (genealogis), yg diikenal dg berbagai nama yg khas di daerah yg bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dsb…

Page 3: Hukum adat meeting II

Adat Adalah kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Tiap bangsa di Dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lain tidak sama.

ketidaksamaan adat, menyebabkan adat adalah unsur terpenting yang memberikan identitas suatu kepada bangsa.

Page 4: Hukum adat meeting II

Van Vollen Hoven

Apabila hakim menemui bahwa ada peraturan2 adat, tindakan2 atau tingkah laku yang oleh adat dan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan2 ditetapkan oleh para kepala adat dan petugas hukum.

Timbulnya Hukum Adat

Page 5: Hukum adat meeting II

– Logemann

Menyatakan bahwa norma2 yang hidup adalah norma pergaulan hidup bersama yaitu :

„Peraturan2 tingkah laku yang harus diturut oleh segenap warga pergaulan hidup bersama itu’.

Page 6: Hukum adat meeting II

Maka apabila ternyata bahwa ada suatu norma yang berlaku, norma itu tentu mempunyai sanksi, sanksi apapun dari yang paling ringan sampai yang berat.

Orang dapat menganggap segala norma yang mempunyai sanksi itu semuanya adalah norma hukum.

Page 7: Hukum adat meeting II

Teer Haar

bahwa hkum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan2 petugas hukum seperti :

Kepala adat

Hakim

Rapat adat

Perangkat (perabot)

Dsbnya.

Page 8: Hukum adat meeting II

Soepomo

Menyatakan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hokum pada ketika petugas hokum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Page 9: Hukum adat meeting II

Tiap peraturan hukum adat adalah timbul berkembang dan selanjutnya lenyap, dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga akan tetapi kemudian akan lenyap, dengan perubahan perasaan keadilan akan hidup di hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan begitulah seterusnya,

Page 10: Hukum adat meeting II

Kekuatan materil Peraturan Hukum Adat

Kekuatan materil dari pada peraturan hukum adat itu tidaklah sama, apabila penetapan itu di dalam kenyataan social sehari2 diturut oleh masyarakat maka kekuatan materil penetapan itu adalah 100 %,

Page 11: Hukum adat meeting II

Disamping iklim dan juga watak bangsa yang bersangkutan:

Faktor Magic/Animisme

Faktor2 yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat :

Page 12: Hukum adat meeting II

(1) Pengaruh Magic dan Animisme ini khususnya terlihat dalam 4 hal

1. Pemujaan roh2 leluhur sehingga hukum adat oleh bangsa barat disebut sebagai adat leluhur.

Ex : China

2. Percaya adanya roh2 jahat dan gaib

Ex : Jepang

3. Takut kepada hukuman atau pembalasan oleh kekuatan2 gaib.

4. Dijumpainya dimana2 orang2 yang oleh rakyat (masyarakat, penduduk) dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh2 jahat dan kekuatan gaib tersebut diatas.

Page 13: Hukum adat meeting II

Inti dari pada teori yang dikemukakan Van Den Berg : Hukum Pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum2 agama itu dengan setia.

Contoh : 1. Harta perkawinan : Hukum Agama

2. Harta Pusaka : Hukum Adat

Minang Hukum Adat dulu baru hukum Islam.

Page 14: Hukum adat meeting II

(2) Faktor agama.

Agama di Indonesia yang mempengaruhi hukum adat adalah agama :

– Hindu

Pengaruh agama Hindu yang terbesar terdapat di Bali khususnya dalam soal pemerintahan Raja dan pembagian kasta, sedangkan dalam hukum adat Bali agama Hindu sedikit sekali mempengaruhinya.

Page 15: Hukum adat meeting II

Islam

Agama Islam Sangat mempengaruhi hukum Adat di Indonesia terutama dalam Proses perkawinan dan lembaga Wakaf

Kristen

Agama Kristen juga mempengaruhi hukum adat asli masyarakat pemeluk agama Kristen khusunya dalam perkawinan. Dan dalam perkawinan masyarakat Kristen dilaksanakan menurut agama Kristen dan juga hukum adat, hal ini terlihat pada suku bangsa Batak.

Page 16: Hukum adat meeting II

(3) Kekuasaan2 yang lebih tinggi dari penguasa tinggi adat

Misalnya kekuasaan raja2, kepala nagari. Pengaruh kekuatan ini ada yang positif ada pula yang negative. Yang positif sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan, sedangkan yang negative biasanya menginjak2 persekutuan hukum yang bersangkutan

Page 17: Hukum adat meeting II

(4) Hubungan Dengan Orang2 barat (kekuasaan Asing)

Faktor ini sangat besar pengaruhnya, hal inilah yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum.

Alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang2 asing ke dalam pergaulan hukumnya, sehingga mempengaruhi cara berfikir orang Indonesia. Yang utama lhirnya sifat individualistis terutama di kota2 besar.

Page 18: Hukum adat meeting II

Nilai2 yang universal dalam hukum adat.

Azas2 Gotong Royong.

Fungsi social manusia dan milik dalam masyarakat

Asas Persetujuan sebagai dasar kekuasaan Umum

Asas perwakilan dan permusyawaratan dan sistim pemerintahan.

Nilai2 Universal tersebut diatas tercermin atau di laksanakan oleh masyarakat desa dan memberikan corak hidup bagi mereka.

Page 19: Hukum adat meeting II

Sumber-sumber hukum adat Adalah :

1. Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat :

2. Kebudayaan tradisional rakyat,

3. Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani Rakyat.

4. Rasa keadilan di dalam berhubungan tanpa pamrih.

Page 20: Hukum adat meeting II

Sumber untuk mengenal hukum adat itu adalah :

Pepatah2 adat

Laporan2 Penelitian.

Dokumen2 bersejarah yang memuat tentang hukum adat.

Buku2 ataupun peraturan2 yang dikeluarkan oleh raja2.

Buku2 karangan para ahli hukum Adat.

Page 21: Hukum adat meeting II

Sistim hukum adat bersendi atas dasar dalam fikiran bangsa Indonesia.

Hukum adat memiliki corak2sebagai berikut :

Mempunyai sifat kebersamaan atau communal yang kuat.

Mempunyai Corak religius/Magic yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia

Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serta kongkrit tapi nyata.

Page 22: Hukum adat meeting II

PEPATAH ADAT

Kecuali istilah2 hukum adat diberbagai lingkungan hukum adat terdapat pula pepatah adat yang sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat, pepatah adat memberikan/memberi lukisan tentang Pepatah Adat bukan merupakan sumber hukum adat melainkan mencerminkan dasar hukum yang tidak tegas.

Page 23: Hukum adat meeting II

Contoh Dari daerah Tapanuli Yaitu :

Togu Urat Nibolu, Toguan Urat nipadang, Togu Penanidok ni uhum, Toguan na nidok ni padan.

Artinya :

Akar bamboo kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi

Maksud dari pada pepatah adat ini mengandung dasar hukum bahwa Peraturan2 hukum Positif adalah kuat akan tetapi sesuatu persetujuan adalah lebih kuat daripada peraturan hukum secara ringkasnya yang diutamakan musyawarahnya.

Page 24: Hukum adat meeting II

2. Contoh Pepatah Dari minangkabau

Sakali aia gadang, sakali tapian baranjak sakali rajo baganti sakali adat berubah

Artinya :

Apabila air meluap tempat pemandian bergeser, apabila raja diganti atau ditukar maka adat akan berganti pula.

Page 25: Hukum adat meeting II

Banyak Anak banyak Rejeki.

Mendem Jeru Mikul Duwur.

Jer Basuki Mawa Bea

Kebo Nusu Gudel

Becik ketitik olo ketoro

Page 26: Hukum adat meeting II

Tebal atau tipisnya kekuatan materil sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung pada faktor2 :

1. Lebih atau kurang banyaknya penetapan2 yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum

2. Seberapa Jauh keadaan social di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.

3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistim hukum adat yang berlaku.

4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat2 kemanusiaan.

Page 27: Hukum adat meeting II
Page 28: Hukum adat meeting II

Wujud Hukum Adat

3 wujud yaitu :

1. Hukum yang tidak tertulis (Ius Non Scriptum).

Inilah yang merupakan bagian terbesar.

2. Hukum yang tertulis (ius Scriptum).

Ini sebagian kecil saja.

Misalnya

Perturan perundang-undangan yang dikeluar kan raja2 atau sultan2 dahulu di jawa, Bali, dan di Aceh.

Page 29: Hukum adat meeting II

Uraian2 Hukum secara tertulis lazimnya.

Merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan seperti antara lain :

Buku hasil penelitian Soepomo yang berjudul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat” dan buku hasil penelitian Jaya Diguno/Tirta winata yang diberi judul “Perdata Adat Jawa Tengah”.

Page 30: Hukum adat meeting II

HUKUM ADAT MERUPAKAN SALAH SATU

ASPEK KEBUDAYAAN

“Ubi societas ibi ius” = dimana ada masyarakat di situ ada

hukum (adat). Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat

mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan

(Cicero).

Hukum suatu masyarakat mengikuti Volksgeist

(jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum (adat)

itu berlaku. Karena Vorkgeist masing-masing masyarakat

berbeda-beda.belum tentu sama, maka hukumnya pun belum

tentiu sama atau berbeda-beda. (Von Savigny).

Page 31: Hukum adat meeting II

SEJARAH PERKEMBANGAN

HUKUM ADAT

1. Perintis Penemu Hukum Adat

2. Penemu Hukum Adat

3. Sejarah Politik Hukum Adat

Page 32: Hukum adat meeting II

DIMANA ADA MASYARAKAT, DI SANA ADA

HUKUM (ADAT)

MASYARAKAT HUKUM ADAT

DASAR PERSATUAN MANUSIA: Geneologis, Teritorial, Geneologis- Teritorial / Teritorial-Geneologis GENEOLOGIS (berdasarkan darah) = bilateral (keibu-bapaan/parental); Unilateral (sepihak; yang terbagi atas bentuk Kebapaan/Patriachat dan Keibuan/Matriachat. TERITORIAL (berdasarkan wilayah)= masyarakat hukum desa; masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa); dan masyarakat serikat hukum desa.

MANUSIA HIDUP BERKELOMPOK-KELOMPOK DAN BAGAIMANAPUN KECILNYA KELOMPOK ITU, SUDAH TENTU ADA HUKUM YANG

MENGATUR KEHIDUPANNYA.