Hubungan Internasionaldan

Organisasi Internasional

Hubungan internasional dan organisasi internasional

A. Pendahuluan

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional,tetapi tetap harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri,yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas dasar semboyan kita yang lama,yaitu percaya dengan diri sendiri.

B. PENGERTIAN,PENTINGNYA, DAN SARAN-SARAN HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI

SUATU NEGARA

1. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional menurut rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri RI (Renstra),adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negra untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

a.CHARLES A.MC.CLELLANDHubungan internasional adaah studi tentang keadaan-

keadaan relevan yang mengelilingi interaksi

b.WARSITO SUNARYOHubungan internasional merupakan studi tentang

interaksi antara jenis-jenis kesatuan social tertentu.Termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan social tertentu bisa diartikan sebagai: Negara,bangsa maupun organisasi Negara sepanjang hubungan bersifat internasional

c.TYGVE NATHIEESENHubungan internasional merupakan bagian dari ilmu

politik dan karena itu komponen hubungan internsional meliputi politik internasional, administrasi internasional, hokum internasional, politik internasional termasuk diplomasi.

2. Arti Penting Hubungan Internasional bagi Suatu Negara

a. Faktor Eksternal

Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangusngan hidupnya baik melalui kudeta maupun interfensi dari Negara lain.

b. faktor eksternal

1. Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat di pungkiri bahwa suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan Negara lain.

2. Untuk membangun komunikasi lintas Negara dan bangsa guna mewujudkan kerjasama yang produktif.

3. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian yang abadi.

Kerjasama internasional antaralain bertujuan untuk :• Memacu pertumbuhan ekonomi setiap

Negara • Menciptakan saling pengertian antar

bangsa dalam membina dan menegakan perdamaian Negara

• Menciptakan keadian dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyatnya

3. Sarana Hubungan Internasional bagi Suatu Negara

a. Asas-asas hubungan internasional

Ada tiga asas hubungan internasional yang satu sama lainya saling mempengaruhi:1) Asas territorial2) Asas kebangsaan3) Asas kepentingan umum

C. Tahap-tahap Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Merupakan hubungan antarnegara yang pada dasarnya adalah " hubungan hukum". Ini berarti hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subjek hukum (negara) yang saling berhubungan. Yang lazimnya diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan de facto tetap (konsuler) sampai berupa de jure penuh (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.

Berikut ini beberapa pengertian yang ditemukan oleh para ahli.

•Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

•Oppenheimer-LauterpacthPerjanjian internasional adalah perjanjian

antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya.

•G. SchwarzenbergerPerjanjian internasional adalah suatu persetujuan

antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban- kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupum multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

•Konferensi Wina tahun 1969Perjanjian internasional adalah perjanjian yang

diadakan olwh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.

2. Penggolongan Perjanjian Internasional

Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:>Menurut Subjeknya

a. Perjanjian antara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.

b. Perjanjian internasional antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara organisasi internasional Takhta Suci (vatican) dengan organisasi Uni Eropa.

c. Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional selain negara. contoh kerjasama ASEAN dan Uni Eropa

>Menurut Isinyaa. Segi politis, seperti fakta pertahanan dan perdamaian. contoh NATO dan SEATO.b. Segi ekonomo, seperti bantuan ekonomi dan keuangan. Contoh IMF dan IBRD.c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia RRC) ekstradisi.d. Segi batas wilayah seperti laut teritorial, batas alam daratan, dsb.e. Segi kesehatan seperti masalah karantina dan penanggulangan AIDS.

>Menurut proses/tahapan pembentukannyaa. bersifat penting melalui perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.b. Bersifat sederhana melalui perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan (agreemwnt).

>Menurut fungsinya

a. Perjanjian membentuk hukum (law making treaties), suatu perjanjian yang melakukan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan ( multilateral). bersifat terbuka bagi pihak ke tiga. contoh: konverensi Wina tahun 1958 tentang Hubungan Diplomatik.

b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja (bilateral). Contoh: perjanjian RI dan RRC mengenai dwikenegaraan pada tahun 1955.

No

N a ma

U r a i a n K e t e r a n g an

1 Traktat(Treaty)

 Yaitu perjanjian paling formal yangmerupakan persetujuan dari duanegara atau lebih.

 Perjanjian yang khusus mencangkup bidang politik dan bidang ekonomi.

2  konvensi(Conventio

n)

Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi (high policy).

Persetujuan ini harus dilegalisasioleh wakil yang berkuasapenug (plaenipotentiones).

3. Istilah-istilah Lain Perjanjian InternasionalIstilah-istilah lain dari perjanjian internasional adalahsebagai berikut:

3  Protokol(Protocol)

 Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat olehkepala negara.

Mengatur masalah-masalahtambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu.

4  Persetujuan

(Agreement)

 Yaitu perjanjian yang bersifat teknisatau administratif.

Persetujuan tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi trakat atau konvensi.

5  Perikatan(arrangeme

nt)

Yaitu istolah yang digunakan untuktransksi-transaksi yang bersifat sementara.

Perikatan tidak resmi traktat dankonvensi.

6  Proses Verbal  Yaitu catatan-catatan atauringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konverensi diplomatik, atau catatan-catatan suatu permufakatan.

Proses verbal tidak diratifikasi.

7  Piagam(Statute)

Yaitu himpunan peraturan yangditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pejerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional mencangkup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional.

Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi(seperti piagam kebebasan transit).

8  Deklarasi(Declaration)

Yaitu perjanjian internasional yang berbentuk trakat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai trakat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan trakat, dansebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada trakat atau konvensi.

Deklarasi aebagai persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

9  Midus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis, serta tidak memerlukan ratifikasi. 

 

1 0  Pertukaran Nota

Yaitu metode yang tidak resmi, tetapakhir-akhir ini banyak digunakan. biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.

Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yangmenyangkut mereka.

1 1 Ketentuan Penutup

(Final Act)

Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan Negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konverensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

 

1 2  Ketentuan Umum

(General Act)

Yaitu trakat yang dapat bersifatresmi dan tidak resmi.

Misalnya, LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menggunakan ketentuan umum mengenai arbitrasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928.

1 3  Charter

 Yaitu istilah yang dipakai dalamperjanjian internasional untuk pendirin badan yang melakukan fungsi administratif. 

 Misalmya, Atlantic Charter.

1 4  Pakta (pact)

 Yaitu istilah yang menunjukan suatu persetujuan yang lebih khusus(pakta warsawa). 

 Pakta membutuhkan ratifikasi.

1 5  Covenant

 

 Yaity anggaran dasar LBB

 

4. Tahap-tahap Pembantuan Perjanjian Internasional 

Menurut konverensi Mina tahun 1969, tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut: • Perundingan (negotiation) 

Perjanjian tahap pertama antara pihak/Negara tentang objek tertentu. • Penandatanganan (Signatire) 

Lazimnya, penandatanganan dilakukan oleh para mentri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan agar persetujuan dianggap sah. 

• Pengesahan (Ratification)

Negara melakukan perjanjian dengan syarat yang telah disahkan oleh badan berwenang. Penandatanganan dan perjanjian bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.

Dibedakan sebagai berikut :a. Eksekutif, oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter.b. Legislatif, jarang digunakan .c. Campuran, (DPR dan Pemerintahan).

Konverensi Wina (tahun1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya perjanjian internasional sebagai berikut:a. Sesuai dengan naskah perjanjian.b. Peserta mengikat diri pada perjanjian bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.

5. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional

Unsur dalam persyaratan:a. Formal/resmib. Membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hokum dari ketentuan yang terdapat dalam perjanjian

Teori mengenai persyaratan:a. Teori Kebulatan Suara (Unamity Principle). Berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika diterima oleh seluruh peserta.b. Teori Pan Amerika. Mengikat Negara yang mengajukan persyaratan dengan Negara yang menerima persyaratan.

6. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasionala.Berlakunya•Sejak tanggal berlaku yang disetujui saat perundingan.•Setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh Negara perunding.•Bila saat diikat perjanjian berlaku, maka mulai berlaku pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.•Saat disetujui teks tersebut.

b.BerakhirnyaProf. Dr. mochtar Kusumaatmadja, S.H. mengatakan:•Setelah tujuan tercapai.•Masa berlaku sudah habis.•Punahnya objek perjanjian.•Persetujuan peserta untuk mengakhiri perjanjian•Perjanjian baru yang meniadakan perjanjian lama.•Syarat berakhirnya sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian.•Perjanjian diakhiri salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima.

c. Pelaksanaan

1) Ketaatan terhadap perjanjian

•Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servanda).•Kesadaran hukum nasional.

2) Penerapan perjanjian

•Daya berlaku surut (retroactivity)•Wilayah penerapan (territorial scope)•Perjanjian penyusul (successive treaty)

d.Penafsiran ketentuan perjanjian

Penafsiran dan prakteknya dilakukan dengan metode berikut ini.a.Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan.b.Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjia, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya.c.Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian

e. Kedudukan Negara bukan peserta

Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka, dan lain-lain), mereka juga terikat, apabila:a.Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, danb.Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.

f. Pembatasan perjanjian internasional

Berdasarkan Kinvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alas an, suatu perjanjian internasional dapat batal antara lain sebagai berikut:1) Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.2) Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian dibuat.3) Adanya unsur penipuan dari Negara peserta tertentu terhadap Negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.4) Terdapat panyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu Negara peserta.6) Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional.

7. Jenis-jenis Perjanjian Internasional

a.Perjanjian Bilateral

Bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingn kedua Negara saja. Oleh karena itu, bersifat “tertutup”. Artinya, tertutup kemungkinan bagi Negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai gambaran kongkret dari perjanjian bilateral.•Perjanjian RI dengan RRC pada 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.•Perjanjian Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebelah utara Selat Malaka pada 1971.•Perjanjian “ekstradisi” antara RI dan Malaysia pada 1974.•Perjanjian antara RI dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua Negara pada 16 Desember 1995.

b.Perjanjian Multilateral

Disebut law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Tidak hanya mengatur kepentingan Negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan Negara lain yang turut (bukan peserta) dalam perjanjian tersebut.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh perjanjian multilateral.-Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang.”-Konvensi Wina, tahun 1961 tentang “Hubungan Diplomatik.-Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua.”

D. Fungsi Perwakilan Diplomatik1. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri a. Landasan HukumPasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:1) Presiden mengangkat duta dan kunsul.2) dalam hal yang mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.3) Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakiln Rakyat.

b. Perwakilan diplomatik Republik IndonesiaNo

Diplometik Uraian

1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik

● Menyelenggarakan hubunga dengan Negara lain atau hubungan kepala Negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya).● Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua Negara itu dan berusaha untuk menyelesaikan.● Mengurus kepentingan Negara serta warga negaranya di Negara lain.● Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.

2. Fungsi perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961

● Mewakili Negara pengirim di dalam Negara penerima.● Melindungi kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya dinegara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.● Mengadakan persetujuan dengan pemerintah Negara penerima.● Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan Negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah Negara pengirim.● Memelihara hubungan persahabatan antara kedua Negara.

3. Peranan Perwakilan Diplomatik

Dalam membina hubungan internasional, diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu Negara, sehingga kepentingan dapat diperkenalkan kepada Negara lain dengan jalan iplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut:● Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.● Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.● Menetukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan Negara lain.● Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umunnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap Negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukan kekuatan militer dan ekonomi.

4.

Tujuan Diadakan Perwakilan Diplometik

● Memelihara kepentingan negaranya dinegara penerima, sehingga jika terjadi suatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya.● Melindungi warga Negara sendiri yang bertempat tinggal di Negara penerima.● Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah Negara penerima.

2. Perwakilan Negara di Negara lain dalam Arti Politis (Dipomatik) a. Pembukaan/pengangkatan dan penerimaan perwakilan diplomatic

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik (dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti non politis) dengan Negara lain adalah sebagai berikut:1) harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik ataupun konsuler. Kesepakatan tersebut berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk: persetujuan bersama (joint agrrement) dan komunikasi bersama (joint declaration).

2) Prinsip-prinsip hokum internasional yang berlaku, yaitu setiap Negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbal balik (reciprosity).

b. Kronologis pengangkatan perwakilan diplomatik

I II

III IV

C. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Tugas umum seorangperwakilan diplomatik mecakup berikut:1)Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, dia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah Negara penerima, ia mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya.2)Negosiasi, yaitu untuk mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun dengan Negara lain.3)Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di Negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.4)Proteksi, yaitu untuk melindungi pribadi, harta benda,dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yaitu berada di luar negeri.5)Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar Negara mengirim dengan Negara penerima, baik dibidang ekonomi, kebudayaan maupun itu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi perwakilan diplomatik, menurut kongres 1961 mengcangkup hal-hal berikut:1)Mewakili Negara pengirim didalam Negara penerima2)Melindungi kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya di Negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.3)Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dinegara penerima.4)Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan Negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah Negara pengirim.5)Memelihara hubungan persahabatan antara kedua Negara.

d. Perangkat perwakilan diplomatikPelaksanaan peranan perwakilan

diplomatik guna membina hubungan dengan Negara lain menurut ketetapan konggres wina tahun 1815 dan konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres Achen),dilakukn oleh perangkt perangkat berikut: No Nama Uraian Keterangan 1. Duta Besar

Berkusa Penuh (Ambassador)

Adalah tingakat tertinggi dalam perwakiln diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.

Ambassador ditempatkan di Negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.

2. Duta(Gerzant)

Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar

Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua Negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.

3. Menteri Residen

Seorang Menteri Residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala Negara. Dia hanya mengurus uruan negara

Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala Negara dimana mereka bertugas.

4. Kuasa Usaha (charge de Affair)

Kuasa usaha yang tidak di perban tukan kepala Negara dapat dibedakan atas : ● Kuasa Usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan,●Kuasa usaha sementara yang meleksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidak ada ditempat

5. Atase-Atase

Adalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas 2(dua) bagian:●Atase pertahanan Atase ini dijabat olehseorang perwira TNI yang diperbentukan Departemen luar negeri dan di tempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat.

Tugasnya yaitu memberikan nasuht dibidang militer dan pertahanan keamanaan kepada duta besar berkuasa penuh

  ●Atase Teknis Atase ni dijabat oleh seorang pegawai sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Dapertemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu Duta Besar.

Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari dapertemenya sendiri. Misalnya,atase Perdagangan, Atase Perindustrian, Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

e. Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik Istilah yang sering dipergunakan berkenan dengan asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah “ exteritoriallity” atau “extra teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomat hampir dalam segla hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di wilayah Negara penerima. Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan dipomatik diberikan Kekebalan dan Keistimewaan, dengan maksud sebagai berikut:1) Menjamin pelaksanan tugas Negara perwakilan diplomatik sebagai wakil Negara.2) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.3) Kekebalan perwakilan diplomatik, atau involability ( tidak dapat diganggu gugat),

E.PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN

INTERNASIONAL1.Organisasi InternasionalAdalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukan kerja sama antara beberapa Negara.2.Organisasi ASEAN a). sejarah singkat• Faktor internalAdanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama – sama sebagai Negara bekas jajahan Barat• Factor eksternal Adanya perang Vietnam dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara

b). Asas ASEAN sebagai Organisasi kerja sama Regional di Asia Tenggara menganut asas Keanggotaan terbukac). Dasar/prinsip Utama ASEAN 1. Saling menghormati kemerdekaan,kedaulatan dll2. Mengakui hak setiap Bangsa untuk penghidupan Nasional 3. Tidak saling turut campur urusan4. Penyelesaian masalah secara damai5. Tidak menggunakan ancaman 6. Menjalankan kerjasama secara efesien

d). Tujuan ASEAN1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional3. Meningkatkan kerja sama yang sama 4. Saling memberikan bantuan 5. Meningkatkan taraf hidup6. Memelihara kerja sama yang erat

3. Konferensi Tingkat tinggi ( KTT- Asia Afrika ) a) pengertianAdalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara Negara – Negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. 29 negara mengirimkan perwakilannya. Konferensi ini merekflesikan apa yang mereka pandang sebagai ketidak inginan kekuatan – kekuatan Barat untuk berkonsultasi b) Gerakan Non- Blocksuatu Organisasi Internasional yang terdiri dari lebih 100 negara yang tidak menganggap dirinya berinteraksi dengan atau terhadap block kekuatan besar apapun

c) Tujuan gerakan Block 1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memengan teguh perjuangan melawan imperalialisme dll2. Menjadi wadah Negara – Negara Berkembang3. Mengurangi ketegangan Block barat dan Block Timur4. Tidak membenarkan Usaha penyelesaian sengketa

4.Perserikatan Bangsa- Bangsa a) Sejarah singkat PBBadalah sebuah organisasi Internasional yang anggotanya Hampir seluruh Negara di dunia. Untuk memfasilitasi hukum Internasional,pengamanan internasional,lembaga ekonomi,perlindungan sosial. Tugas dari Lembaga Bangsa- Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai sehingga peperangan bisa di cegah.

b) Tujuan Organisasi PBB1. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional 2. Mengembangkan hubungan – hubungan persaudaraan antara bangsa – bangsa3. Menciptakan kerja sama dalam memecahkan masalah Internasional 4. Menjadikan PBB sebagai Pusat Usahac) Asas Organisasi PBB 1. Berdasarkan persamaan kedaulatan semua anggotanya2. Memenuhi kewajiban – kewajiban3. Menyelesaikan persengketaan – persengketaan Internasional 4. Menjauhi penggunaan Ancaman

d) Stuktur Organisasi PBB 1.Majelis Umum Salah satu dari 6 badan PBB Tugasnya berhubungan dengan perdamaian Dunia dan keamanan Nasional,berhubungan dengan kerja sama ekonomi dll

2. Dewan keamanan Salah satu Terkuat di PBB,dan Tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan antar Negara.

3. Dewan Ekonomi dan SosialTugasnya 1. Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan2. Mengembangkan ekoomi social dan Budaya3. Memupuk HAM

4.Dewan perwakilanMendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerahnya untuk mencapai kemerdekaannya.

Terimakasih…..