himpunan peraturan kepegawaian nasional

26
HIMPUNAN PERATUIRAN PERUNDANG-UNDANGAN DISEKTOR KEPEGAWAIAN Undang- Undang ¾ UU No. 01 Tahun 1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia UU No. 01 Tahun 1951 ¾ Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 ¾ UU No. 01 Tahun 1957 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah ¾ UU No. 06 Tahun 1966 Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela ¾ UU No. 11 Tahun 1969Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ¾ UU No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ¾ UU No. 03 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ¾ UU No. 05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ¾ UU No. 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ¾ UU No. 07 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia ¾ UU No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Upload: bambang-etho-haryanto

Post on 03-Jul-2015

989 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

HIMPUNAN PERATUIRAN PERUNDANG-UNDANGAN

DISEKTOR KEPEGAWAIAN

Undang- Undang

UU No. 01 Tahun 1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan

Mahkamah Agung Indonesia UU No. 01 Tahun 1951

Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948

UU No. 01 Tahun 1957 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

UU No. 06 Tahun 1966 Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan

Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

UU No. 11 Tahun 1969Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun

Janda/Duda Pegawai

UU No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

UU No. 03 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

UU No. 05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di

Daerah

UU No. 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU No. 07 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif

Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil

Presiden Republik Indonesia

UU No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif

Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas

Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota

Lembaga Tinggi Negara

Page 2: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Perpu

Perpu No. 02 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD

Peraturan Pemerintah 2006

PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja

Instansi Pemerintah

PP Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok

Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu,

Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penetapan Pensiun Pokok

Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu,

Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit

Tentara Nasional Indonesia

PP Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan

Page 3: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

Dan Janda/Dudanya

PP Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan

Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

PP Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan

Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan

PP Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

PP Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemberian

Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran

2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima

Pensiun/Tunjangan

Peraturan Pemerintah 2005

PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah

PP Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pemberian

Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran

2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima

Pensiun/Tunjangan

PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang

Page 4: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

PP Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil

Yang Menduduki Jabatan Rangkap

PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer

Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

PP Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ke Tujuh Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota

Tentara Nasional Indonesia

PP Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

PP Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan

Agama

PP Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok

Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,

Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Page 5: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

PP Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah 2004

PP Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh

Pejabat Negara

PP Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan

Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai

Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Peraturan Pemerintah 2003

PP Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah

PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

PP Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001

PP Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan

Page 6: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2001

PP Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah

Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri

Sipil Dan Penerima Pensiun

PP Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri

Sipil

Peraturan Pemerintah 2002

PP Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil

PP Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

PP Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status

Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki

Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah 2001

Page 7: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada

Bekas Propinsi Timor Timur

PP Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota

Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan

Struktural

PP Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

PP Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan

Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

PP Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan

Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993

PP Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan

Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Telah

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 1993

PP Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan

Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat

Negara

Page 8: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan

Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya

PP Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah 2000

PP Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama

PP Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim

Anggota Mahkamah Agung

PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

PP Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan

PP Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak

Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan

Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta

Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993

PP Nomor 60 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak

Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara

Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993

Page 9: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 61 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak

Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh

Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta

Janda/Dudanya

PP Nomor 72 Tahun 2000 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok

Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta

Janda/Dudanya

PP Nomor 73 Tahun 2000 Tentang Penetapan Pensiun Pokok

Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,

Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

PP Nomor 74 Tahun 2000 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara

PP Nomor 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta

Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

PP Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Hak Keuangan/Administratif

Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain

Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau

Disetarakan Dengan Menteri Negara

PP Nomor 77 Tahun 2000 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan

Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya

PP Nomor 78 Tahun 2000 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan

Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya

PP Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah

Page 10: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil

PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural

PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah 1990 - 1999

PP Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi

Anggota Partai Politik

PP Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang

Menjadi Anggota Partai Politik

PP Nomor 49 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

PP Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural

PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil

Page 11: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda

Satyalancana Karya Satya

PP Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala

Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil

Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Tiga Kali

Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

1992

PP Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan

Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan

Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992

PP Nomor 18 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri

Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya

Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992

PP Nomor 19 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta

Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 1992

PP Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa

Page 12: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank

Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 1992

PP Nomor 21 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992

PP Nomor 54 Tahun 1992 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri

Negara, Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1985

PP Nomor 19 Tahun 1991 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 20 Tahun 1991 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil Secara Langsung

PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah 1980 - 1989

PP Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian Dan Pemberian

Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun

Janda/Dudanya

Page 13: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Perlakuan Terhadap Penerima

Pensiun/Tunjangan Yang Hilang

PP Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya

PP Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Perlakuan Terhadap Calon

Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan

Karena Dinas

PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi

Keluarga Penerima Pensiun

PP Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri

Sipil

PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil

PP Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif

Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya

PP Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan

Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah 1970 - 1979

PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil

PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil

Page 14: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

PP Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi

Pejabat Negara

PP Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri

Sipil

PP Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai

Negeri Dalam Usaha Swasta

Peraturan Pemerintah 1960 - 1969

PP Nomor 1 Tahun 1968 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan

Pemerintah No. 12 Tahun 1967

PP Nomor 35 Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada

Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa

Keputusan Presiden

Keppres Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Statistisi

Keppres Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan

Industrial, Dan Pengantar Kerja

Keppres Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Perekayasadan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

Keppres Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi

Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Keppres Nomor 60 Tahun 2003 Tentang Uang Paket Bagi Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Page 15: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Keppres Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Analis Kepegawaian

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen

Keppres Nomor 104 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai

Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan

Dari Jabatan Struktural Eselon I

Keppres Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja,

Penera, Jagawana , Dan Teknisi Kehutanan

Keppres Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural

Keppres Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga

Kesehatan

Keppres Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga

Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan

Presiden Nomor 9 Tahun 1997

Keppres Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen

Keppres Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti

Keppres Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan

Pengamat Gunung Api

Page 16: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Keppres Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh

Pertanian

Keppres Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas

Pemasyarakatan

Keppres Nomor 128 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Agen

Keppres Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Pustakawan

Keppres Nomor 158 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Jaksa

Keppres Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil

Keppres Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai

Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan

Dari Jabatan Struktural Eselon I

Keppres Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan

Kepegawaian

Keppres Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan

Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Keppres Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Uang Paket Bagi Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan

Agung

Keppres Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas

Pemasyarakatan

Page 17: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Keppres Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Pengabdian Bagi

Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah

Terpencil

Keppres Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Teknisi Penelitian

Dan Perekayasaan

Keppres Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Perekayasa

Keppres Nomor 98 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Khusus

Pensiunan Pegawai Negeri Beserta Janda/Dudanya Yang Menetap

Dan Bertempat Tinggal Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Dan

Timor Timur

Keppres Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok

Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Ke

Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 1994

Keppres Nomor 48 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi

Bagi Pekerja Radiasi

Keppres Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Pengangkatan Pegawai

Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Keppres Nomor 47 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan

Tingkat Nasional

Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan

Pegawai Negeri Sipil

Keppres Nomor 46 Tahun 1992 Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pranata Nuklir

Dan Pengawas Radiasi

Keppres Nomor 47 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan

Page 18: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Kesederhanaan Hidup

Keppres Nomor 65 Tahun 1992 Tentang Tunjangan Jabatan

Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, Dan Pranata

Komputer

Keppres Nomor 57 Tahun 1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar

Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan

Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana

Keppres Nomor 63 Tahun 1986 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai

Negeri Sipil Yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan

Penyuluh Pertanian

Keppres Nomor 57 Tahun 1984 Tentang Penghargaan Terhadap

Ijazah Diploma IV Di Bidang Kepegawaian

Keppres Nomor 61 Tahun 1981 Tentang Team Penilai Penemuan

Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara

Keppres Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan

Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Kesederhanaan Hidup

Keppres Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan,

Cara Pemotongan, Penyetoran,Dan Besarnya Iuran-Iuran Yang

Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima

Pensiun

Peraturan Presiden

Perpres Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok

Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

Page 19: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Perpres Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok

Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang

Perubahan At As Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang

Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,

Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000

Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata

Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

Perpres Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Anggota

Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

Perpres Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi

Pegawai Negeri Sipil

Perpres Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perpres Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi

Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional

Indonesia

Page 20: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Perpres Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural

Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Perpres Nomor 62 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

Perpres Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Peneliti

Perpres Nomor 11 Tahun 1959 Tentang Sumpah Jabatan Pegawai

Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Perang

Keputusan Menteri

Kepmen PAN Nomor 01/Kep/M.Pan/1/2001 Tentang Jabatan

Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya

Kepmen PAN Nomor 140/Kep/M.Pan/11/2003 Tentang Jabatan

Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya

Kepmen PAN Nomor 169/Kep/M.Pan/10/2006 Tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2006

Permen PAN Nomor: Per/O8 /M.Pan/3/2006 Tentang Jabatan

Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Dan Angka Kreditnya

Permen PAN Nomor: Per/17/M.Pan/4/2006 Tentang Jabatan

Fungslonal Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dan Angka Kreditnya

Permen PAN Nomor: Per/22 /M.Pan/4/2006 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/66/M.Pan/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan

Angka Kreditnya

Permen PAN Nomor: Per/62 /M.Pan/6/2005 Tentang Jabatan

Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya

Page 21: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Permen PAN Nomor: Per/109/M.Pan/11/2005 Tentang Jabatan

Fungs/Onal Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya

Permen PAN Nomor : Per/122 /M.Pan/12/2005 Tentang Jabatan

Fungsional Ortotis Prostetis Dan Angka Kreditnya

Permen PAN Nomor: Per/123 /M.Pan/12/2005 Tentang Jabatan

Fungsional Okupasi Terapis Dan Angka Kreditnya

Surat Edaran Menpan Nomor : 125/M.Pan/4/2003 Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Dan Nomor 9 Tahun

2003

Keputusan Bersama

Keputusan Bersama Menteri Agama No. 481 tahun 2006, Menteri

Tenaga Kerja dan transmigrasi No. KEP.281/MEN/VII/2006, dan

Menteri Negara PAN No. SKB/03/M.PAN/7/2006 Tentang Hari-Hari

Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2007

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor

100/MENKES/PB/II/2006 Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis

Dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor

101/MENKES/PB/II/2006 Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 4 Tahun 2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis

Dan Angka Kreditnya

Page 22: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Peraturan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor

19/PER/M.KOMINFO/8/2006 Dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 18-A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Pranata Humas Dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor

611/MENKES/PB/VIII/2006 Dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Menteri Pertanian Nomor

59/PERMENTAN/OT.140/11/2006 Dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 62 Tahun 2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu

Hasil Pertanian Dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2005 Dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14-A Tahun 2005

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu Dan

Angka Kreditnya

Keputusan Bersama Kepala Lembaga Admnistrasi Negara Nomor

598.A/I/10/6/2001 Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

39.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Jabatan

Fungsional Widyaiswara

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor

0433/P/1993 Dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

Page 23: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Keputusan Ka. BKN

KepKa BKN Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Badan Kepegawaian Negara

KepKa BKN Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

KepKa BKN Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis

Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta

Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis

Pengawasan Dan Pengendalian Di Bidang Kepegawaian Sebagai

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

KepKa BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan

Page 24: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

KepKa BKN Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis

Kepegawaian

KepKa BKN Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil

KepKa BKN Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

KepKa BKN Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Pustakawan

KepKa BKN Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian

Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara Untuk Menetapkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil Diwilayah Kerjanya

Page 25: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

KepKa BKN Nomor 149 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera,

Jagawana, Dan Teknisi Kehutanan

KepKa BKN Nomor 153 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

KepKa BKN Nomor 163 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

KepKa BKN Nomor 02 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

KepKa BKN Nomor 02.A Tahun 1999 Tentang Pendelegasian

Wewenang Penetapan Persetujuan Pemberian Uang Tunggu Bagi

Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

KepKa BKN Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Pemberhentian Dari

Jabatan Negeri Dan Pemberian Uang Tunggu Bagi Pegawai Negeri

Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Serta Pengaktifan

Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Melepaskan

Keanggotaannya Dari Partai Politik

KepKa BKN Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Angka Pengenal Nota

Persetujuan Pemberian Uang Tunggu Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang

Menjadi Anggota Partai Politik Dan Pengaktifan Kembali Pegawai

Negeri Sipil Yang Telah Melepaskan Keanggotaannya Dari Partai

Politik

KepKa BKN Nomor 170 Tahun 1999 Tentang Pengecualian Dari

Ujian Dinas Tingkat III Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki

Page 26: Himpunan Peraturan Kepegawaian Nasional

Ijazah Pasca Sarjana (Strata-2), Ijazah Spesialis I, Dan Atau

Ijazah/Gelar Doktor (Strata-3), Ijazah Spesialis II

PerKa BKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai

Negeri Sipil

PerKa BKN Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri

Sipil

PerKa BKN Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi

Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

PerKa BKN Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil

Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah

PerKa BKN Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permintaan,

Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Surat Edaran Kepala BKN Nomor 13/SE/1987 Tentang Perlakuan

Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Hilang

Surat Edaran Kepala BKN Nomor 23/SE/1980 Tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Informasi Lainnya

Kenaikan Pangkat

Pensiun

Formasi CPNS Pusat

Formasi CPNS Daerah