HIBAH & BANSOS

DASAR HUKUM0 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;0 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;0 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;0 PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;0 PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah0 PP 2/2012 tentang Hibah Daerah (Pengganti PP 57/2005);0 Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;0 Permendagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Tahun

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

0 PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah (Proses Revisi);0 PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada

Pemerintah Daerah (Proses Revisi).

HIBAH BANSOSpemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah, - pemerintah daerah lainnya, - perusahaan daerah, - masyarakat dan - organisasi kemasyarakatanyang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara-an urusan pemerintah daerah

pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada:- individu, - keluarga, - kelompok dan/atau - Masyarakatyang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

DEFINISI

Kriteria atau Syarat Minimal Pemberian Hibah Dari Pemerintah Daerah

Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan

Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Memenuhi persyaratan penerima hibah

Hanya diberikan kpd calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan

resiko sosial.

Memiliki identitas yg jelas dan berdomisili dalam wil. administratif pemerintahan daerah berkenaan.

Tujuan Penggunaan : Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan

kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Selektif

Memenuhi Persyaratan

Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan

KRITERIA BANTUAN SOSIAL

Hibah Berupa Uang = DPA-PPKD. Hibah Berupa Barang/Jasa = DPA-SKPD.

PELAKSANAAN HIBAH

Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran uang atau jenis barang atau jasa.

Penyaluran/penyerahan hibah didasarkan pada daftar penerima hibah.

Penyerahan Hibah Barang

Bukti Serah Terima Barang/Jasa

Pencairan Hibah Uang

Mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Bansos Berupa Uang = DPA-PPKD. Bansos Berupa Barang= DPA-SKPD.

PELAKSANAAN BANSOS

Kepala Daerah Menetapkan Daftar Penerima Dan Besaran BANSOS.

Penyaluran/Penyerahan BANSOS Didasarkan Pada Daftar Penerima BANSOS.

Penyerahan BANSOS BARANG

Bukti Serah Terima Barang

Pencairan BANSOS Uang

Mekanisme pembayaran langsung.s/d 5 juta dapat dengan mekanisme

Tambah Uang (TU)

PELAPORANHIBAH

• Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

• Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

• Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

• Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

BANSOS

• Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

• Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan tahun anggaran berkenaan.

• Penerima Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait..

• Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN PEMDAHibah

• usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;

• keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

• NPHD;• pakta integritas dari penerima hibah yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

• bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Bansos

• Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepadakepala daerah;

• keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial (dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya);

• pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuaidengan usulan (dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya); dan

• bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Hibah

• Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :• laporan penggunaan hibah;• surat pernyataan tanggung

jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

• bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Bansos

• Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:• laporan penggunaan bantuan

sosial oleh penerima bantuan sosial;

• Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

• bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA..

Penerima Hibah/ Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah/ Bansos yang diterimanya.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah/ bansos selaku obyek pemeriksaan.

Penerima hibah dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Penerima hibah tidak melaporkan penggunaan

dana

Penerima hibah belum melengkapi/ didukung

bukti pertanggungjawaban yang

lengkap dan sah (bukti tidak memadai)

sebagaimana dipersyaratkan dalam

NPHD

Penerima hibah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai

dengan peruntukannya

Contoh Kasus..

0 Mantan Ketua KPU Karimun yaitu Julfikri dan anggota KPU Karimun yaitu Darman Munirdua, terdakwa korupsi dana hibah KPU Karimun ini dihadapkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun yang diperoleh dari APBD pada tahun 2010.

0 Adapun modus operandi korupsi yang dilakukan dengan membuat SPPD perjalanan dinas fiktif serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 44 dan Permendagri Nomor 49 tentang Pemberian Dana Hibah dari APBD ke KPUD. 

0 Selain itu, dalam praktek penggunaan anggaran KPU, dari total Rp12 miliar dana Pemilukada, dalam SPJ atau Laporan Pertanggungjawabannya tidak dilampirkan bukti-bukti penggunaan anggaran sehingga terindikasi fiktif.

Laporan Pertanggungjawaban

tidak dibuat atau tidak sesuai dengan

nilai pada bukti pengeluaran

Indikasi penyelewengan dana

hibah atau penggunaan dana hibah secara fiktif

Modus Operandi Tindak Pidana

Korupsi

MONITORING DAN EVALUASI

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi hibah atau bansos

Hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

Apabila terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.