ASELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

D I N A M I S D A N M E N C E R A H K A N

sumber: BMKG

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan Berawan Cerah

Cerah Berawan

(Lapas kelebihan muatan) Jadi bom waktu. Bisa saja

meledak setiap saat. Kenyataannya

(kondisi lapas) menjadi bom yang dipelihara.

FAHRI HAMZAHWAKIL KETUA DPR

Jakarta 23-34C Bandung 20-32C Semarang 24-37C Yogyakarta 23-34C Surabaya 25-36C Denpasar 25-34C

JURNALISTIK MENUJU

LAYAR LEBAR

E-COMMERCE BUTUH SENSUS

KHUSUSC25A7

Insiden ke-rusuhan yang mengakibatkan lima tahanan tewas di Rumah Tahanan Malabero, Bengkulu, memantik dua penilaian. Insiden tersebut menandakan aktivitas narkotika di dalam lembaga pemasyarakat an (lapas) masih terjadi.

Selain itu, kasus Malabero terjadi imbas kelebihan kapasitas tahanan. Kondisi tersebut ber-imbas upaya pengawasan tak berlangsung maksimal. Apa-lagi, jumlah pengawas belum sebanding dengan warga binaan.

Memberikan solusi, Ketua DPR Ade Komarudin mengusul-kan adanya tata kelola warga bi-naan. Caranya dengan mendistri-busikan narapidana ke lapas lain

yang masih bisa menampung. Kementerian Hukum dan

HAM perlu mengelola ini (distri-busi narapidana). Kalau sudah crowded, harus diupayakan, katanya di Jakarta, Senin (28/3).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kondisi lapas saat ini tak lagi layak di gunakan imbas kelebihan kapasitas. Menurut dia, Kemenkumham seolah membiar-kan persoalan. Apalagi, kondisi lapas dengan muatan berlebih bukanlah perkara baru.

Ia mengusulkan ada pemisah-an warga binaan. Pelaku teror, misalnya, di tempatkan berbeda dengan pelaku pidana lainnya. Tidak ada penjara di Indonesia yang penghuninya di bawah kapa-sitas, selalu di atas, ujarnya.

Jika pembenahan tak segera dilakukan, ia khawatir insiden di Malebero terulang. (Lapas ke-lebihan muatan) Jadi bom wak-tu. Bisa saja meledak setiap saat. Kenyataannya (kondisi lapas)

menjadi bom yang dipelihara, ungkapnya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mu-

zakir mengatakan, pemberian sanksi yang bermuara pada pen-jara membuat lapas kelebihan kapasitas. Perangkat hukum seperti polisi, jaksa, juga hakim, menurut dia, harus menyadari ketidakmampuan lapas.

Karena itu, kepolisian di-sarankan tak memproses pidana ringan dengan sanksi penjara. Sementara jaksa, ia mengingat-kan, tak bisa selalu menganggap tuntutan penjara sebagai para-meter keadilan.

Sedangkan hakim tak melulu dapat berlindung dari keinginan jaksa. Yang wajib menengok penjara itu hakim dan jaksa, imbaunya. Penjara, menurut Muzakir, merupakan tempat un-tuk orang sakit. Tak ayal, pelaku pidana yang berusaha menjadi baik, ketika di tempatkan dalam lingkungan buruk, justru tak akan membawa perubahan.

Selain itu, ia turut mengkritisi keberadaan Peraturan Pemerintah

tentang Pemberian Remisi, Asimi-lasi, dan Pembebasan Bersyarat. Aturan tersebut dinilai berimbas pengetatan remisi. Dampaknya, kata dia, membuat penghuni lapas tak bisa dikontrol. Karena itu, ia menyarankan PP Nomor 99 Tahun 2012 segera diganti.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto mengatakan, kepolisi an sekadar meng-ikuti aturan terkait penerapan sanksi penjara. Polri hanya melaksanakan perintah undang- undang. Jika ada perubahan, harus disesuaikan dengan aturan yang ada, katanya.

Ihwal saran penggunaan sanksi lain di luar penjara, semisal de-nda atau sosial, Polri, tutur Agus, sekadar patuh terhadap aturan. Karena itu jika sanksi de nda dan sosial ingin dikedepan kan, sam-bungnya, Harus ubah undang-undangnya. OTARI OKTAVIANI | ANDRIAN PRATAMA | ARIF KUSUMA

Distribusi Tahanan Perlu DikelolaPolisi, jaksa,

dan hakim disarankan tak mengedepankan

sanksi penjara.

JAKARTA (HN)

Berita Terkait di A2

MERAH PUTIH BERKIBAR DI GAMBIASejumlah warga mengibarkan bendera Indonesia di Kompleks Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Jenoi, Gambia, Senin (28/3). Pelatihan capacity building yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya revitalisasi ARFTC yang menjadi pusat pelatihan pertanian untuk negara-negara Afrika dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.

AN

TAR

A | N

ICO

ADA

M

B17

A2SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

Banda Aceh 22-30C Medan 23-32C Pekanbaru 21-33C Batam 23-32C Padang 23-31C Jambi 24-32C Palembang 23-34C P. Pinang 24-32C Bengkulu 24-32C

BERITA UTAMA

Kementer ian Hukum dan HAM berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat.

Kepala Biro Humas Kemen-kumham Effendi Peranginangin mengatakan, pembahasan ihwal rencana revisi tengah didalami.

Menurut dia, aturan tersebut sudah seharusnya direvisi. Se-bab, pengetatan remisi membuat narapidana yang telah berubah sulit menerima penghargaan. Kalau (tahanan) sudah berubah, masa tidak ada reward? ujarnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (28/3).

Effendi mengatakan, pem-bahasan seputar rencana revisi PP 99 telah diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hu-kum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, termasuk Presiden Joko Widodo.

Meski begitu, ia belum bisa memastikan mengenai kapan re-visi dilakukan. Itu karena proses yang dilakukan baru sekadar pembahasan. Harus hati-hati juga membicarakan itu (revisi PP 99). Makanya diperlukan kajian, katanya.

Sementara terkait masih ada-nya peredaran narkoba di balik lembaga pemasyarakatan, ber-kaca insiden di Rutan Malabero, Bengkulu, Effendi mengakui Ke-

JAKARTA (HN) Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, kelompok te roris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso terpecah. Kondisi itu dinilai imbas upaya Satgas Operasi Tinombola yang terus melakukan perburuan.

Selain itu, kata Kapolri, ada sebagian kelompok Santoso yang tak setuju dengan perintah pim pinan. Kebijakan perintah-nya (Santoso) tidak disepakati. Mereka tidak sepaham de ngan Santoso, sehingga terpecah menjadi dua, ungkap Badrodin di Jakarta, Senin (28/3). Meski terpecah, sambungnya, Anggota Santoso tetap lebih banyak.

Pengamat terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst Harits Abu Ulya ber-pendapat, aparat hukum harus bersinergi jika ingin menangkap kelompok Santoso. Antiteror ke-

menkumham perlu lebih bersi-nergi dalam memerangi narkoba, terutama di lapas.

Terkait kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), menurutnya telah membawa dampak besar ihwal penanganan narkoba di lapas.

Saat ini, kata dia, Kemenkum-ham tak sekadar memberikan pelatihan terhadap warga binaan, penindakan dan pemberantasan turut diimbangi. Ketika nara-pidana kedapatan menggunakan narkoba, penindakan dipastikan tak melemah.

polisian bisa belajar dari sekian operasi yang digelar dengan mengerahkan pasukan, terma-suk menerapkan cara baru, tu-turnya.

Lantaran persediaan sen-jata kelompok Santoso di anggap mumpuni, ia menyarankan ke-polisian untuk mengerahkan pasukan yang memiliki kemam-puan berlebih. Ia mencontohkan pengerahan pasukan khusus. Jumlahnya tak perlu besar, tapi efektif kinerja dan strateginya, imbaunya.

Mengenai perpecahan di dalam kelompok Santoso, Harits curiga hal tersebut sengaja di-lakukan. Alasannya, kelompok ingin membelah diri dalam jum-lah kecil. Tujuannya untuk meng-hindari aparat, juga melakukan serangan secara sporadis.

Dugaan saya Santoso akan mengefektifkan gerilya dan me-

Meski begitu, Effendi me-ngakui, masih terdapat kekurang-an dalam kerja sama Kemenkum-ham dan BNN. Evaluasi akan terus dilakukan, ujarnya.

Kepala Bagian Humas BNN Kombes (Pol) Slamet Pribadi me-nyatakan, kerja sama dengan Ke-menkumham telah meliputi sejum-lah kegiatan, seperti re habilitasi, assessment medis, hingga kon-sultasi seluruh tahanan.

Menurut Slamet, tahanan yang berada di lapas milik Ke-menkumham mencapai 60 per-sen. Jumlah itu diakui perlu

mecah anggota dalam beberapa kelompok kecil agar bisa mem-ecah kosentrasi aparat, katanya.

Meski sejumlah orang telah tertangkap, menyerah, atau men-jadi korban dalam baku tembak, menurut Harits, kelompok San-toso masih cukup militan.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani mengatakan, pendekat-an militer terhadap kelompok Santoso perlu dilakukan. Na-mun, upaya tersebut baru bisa dilakukan jika perburuan dalam Operasi Tinombola tak mem-buahkan hasil.

Menurut Muzani, ada perbeda an pendekatan yang di-lakukan TNI dengan kepolisian. TNI, sambungnya, bertugas untuk mengalahkan. Semen-tara kepolisian lebih pada peng-amanan situasi. Karena itu, ia menyarankan pasukan elite TNI perlu turun tangan.

penanganan khusus. Kalau resistensi, indi ka-

tornya banyak. Bahwa yang ter-candu narkotik orangnya sensitif, pemarah, mudah tersinggung, atau mudah terlawan. Yang di luar (penjara) begitu, bagaimana yang di dalam? katanya.

Karena itu, kegiatan-kegiatan positif terus digalakkan. Tujuan-nya memberikan pendidikan ke-pada warga binaan. Slamet me-ngatakan, kerja sama tak sekadar dengan Kemenkumham. BNN mulai meningkatkan sinergi de-ngan kepolisian. OANDRIAN PRATAMA

Biar saja proses ini (Operasi Tinombola) berjalan selama enam bulan. Kalau belum juga tuntas mungkin perlu ada pendekatan militer. Perlu dilakukan evaluasi tiga bulan ke depan, ungkapnya.

Ketua DPR Ade Komarudin mengingatkan, masyarakat tak bisa bertindak terlalu jauh terkait strategi penangkapan kelompok Santoso. Selain itu, upaya penge-jaran disarankan tak dipublikasi-kan. DPR, Ade memastikan, siap memberikan dorongan dan semangat.

Menurutnya, operasi penang-kapan kelompok Santoso dapat menjadi poin pelajaran dalam revisi Undang-Undang Pem-berantasan Terorisme. Kami ingin adanya aturan yang efektif, termasuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, tuturnya.

OMELIA CHOLILAH | TARI OKTAVIANI

Pengetatan Remisi Segera DirevisiPembahasan revisi

telah diketahui Menkopolhukam dan

Presiden Jokowi.

JAKARTA (HN)

kilas

KETUA DPR Ade Komarudin mengaku siap menerima penolakan, baik dari internal atau pemerintah, terkait pembangunan perpustakaan parlemen. Menurutnya, rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara perlu tetap dilakukan. Apalagi, perpustakaan akan diisi sedikitnya 600 ribu buku. Saya siap hadapi penolakan dari dalam atau luar parlemen, baik dari fraksi-fraksi atau pemerintah termasuk wartawan, ujarnya, Senin (28/3). Ade mengatakan, anggaran telah tersedia, yakni mencapai Rp 570 miliar secara multiyears.

OTARI OKTAVIANI

PARTAI Amanat Nasional (PAN) akan mengusulkan persyaratan calon kepala daerah dari jalur perseorangan berlaku sama atau lebih ringan dengan partai politik. Tujuannya, kata Ketua Umum DPP PAN Zulkii Hasan, menjadikan lebih banyak pasangan calon kepala daerah yang dapat berkompetisi. Semakin banyak pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi semakin baik, karena semakin banyak pilihan rakyat, katanya, Senin (28/3). Menurut Zulkii, calon kepala daerah dari jalur perseorangan dukungannya langsung dari masyarakat yang dibuktikan oleh pernyataan dukungan dan foto kopi KTP. Karena itu, sambungnya, tidak jadi masalah jika persyaratan dukungan dimudahkan.

OANTARA

DIREKTUR Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bambang Heru Tjahjono mengatakan, antisipasi keamanan cyber untuk mengamankan ekonomi digital menjadi salah satu agenda utama. Upaya itu tengah difokuskan Kominfo saat ini. Karena perkembangan teknologi informasi tidak bisa dibendung, kami harus antisipasi. Salah satu terpenting menuju ekonomi digital ke depan adalah keamanan cyber, katanya, Senin (28/3). Menurut dia, menjaga keamanan baik arus informasi atau data sangatlah penting, mengingat banyak sektor akan masuk dalam era digital.

OANTARA

Perpus Parlemen, Ade Pasang Badan

Syarat Independen Perlu Dikurangi

Keamanan Ekonomi Digital Diantisipasi

Perpecahan Kelompok Santoso Dinilai Strategi

Penataran Partai DemokratKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pemaparan dalam Penataran Pimpinan dan Kader Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Senin (28/3). Penataran yang diikuti ratusan pimpinan dan kader Partai Demokrat itu dilakukan sebagai bentuk konsolidasi.

AN

TAR

A | A

RIF

FIR

MA

NSY

AH

A3SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun IIIHARIAN NASIONAL | www.harnas.co

sumber: BMKG

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan Berawan Cerah

Cerah Berawan

POLHUKAM

B Lampung 24-36C Pontianak 23-33C Samarinda 25-31C Palangkaraya 23-33C Banjarmasin 25-36 C Manado 23-28C

Komisi Pemilih-an Umum (KPU) diminta me-waspadai potensi manipulasi syarat dukungan KTP bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan terkait pilkada serentak gelombang kedua pada 2017.

Untuk itu, uji Nomor In-duk Kependudukan (NIK) calon perseorangan diperlukan, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kepen-dudukan dan Catatan Sipil (Duk-capil) Zudan Arief Fakhrulloh di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut Zudan, urgensi pengujian NIK tak terlepas dari ditemukannya sejumlah kasus pemalsuan identitas dalam KTP yang kini berbasis elektronik. Modusnya, menutup lembaran identitas di e-KTP dengan data

palsu. Satu-satunya upaya me-mastikan keaslian identitas ter-sebut hanya dengan menguji NIK. Apabila (NIK) berbeda dengan pusat data di Kemendagri, bisa dipastikan itu palsu, ujarnya.

Dalam perkara ini, Menteri Dalam Negeri siap menyurati KPU guna berkoordinasi menyangkut kemungkinan diterapkannya sistem uji NIK terhadap syarat dukungan KTP calon perseorang-an. Dengan begitu, mekanisme verifikasi syarat dukungan bagi calon dari jalur non-partai poli-tik (parpol) tidak hanya melalui metode pencocokan dan pene-litian (coklit) di lapangan. Jadi metode verifikasinya bertambah selain coklit juga lewat NIK, kata Zudan.

Zudan menambahkan, upaya menerapkan pengujian NIK juga perlu didukung pembenahan catatan penduduk yang sudah meninggal. Hal itu dinilai mampu mengurangi manipulasi dukung-an calon perseorangan maupun

mencegah data penduduk yang telah meninggal tetap terdaf-tar dalam daftar pemilih dalam pilkada.

Koordinator Nasional JPPR Masykuruddin Hafidz mengakui, uji NIK bisa menjadi alat verifikasi administrasi agar setiap dukung-an KTP tidak terduplikasi atau ganda. Namun, pengujian terse-but perlu ditopang sistem mema-dai. Ditjen Dukcapil Kemendagri pun diminta mempersiapkan data kependudukan dengan baik. Karena (penerapan) e-KTP belum seratus persen, apakah semua data dapat dipastikan ada NIK-nya, katanya.

Menurut dia, dibutuhkan koordinasi Kemendagri dan KPU menyangkut sistem, kebutuhan data penduduk, dan pemilih yang valid agar dukungan ganda bisa diketahui sedini mungkin. Dia menilai upaya yang telah dilaku-kan KPU terkait pendataan pe-milih sebenarnya sudah banyak kemajuan.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan, hingga kini belum menerima surat dari Ke-mendagri menyangkut penerap-an uji NIK bagi syarat dukungan calon perseorangan. Belum kami terima, ujarnya.

Komisioner KPU lainnya Ferry Kurnia Rizkiyansyah me-ngatakan, KPU terbuka atas usul-an yang dilontarkan Dirjen Duka-capil Kemendagri meskipun sela-ma ini telah berupaya mak simal menyangkut pemeriksaan syarat dukungan KTP calon kepala dae-rah dari jalur perseorang an. Dia sependapat koordinasi lebih lan-jut perlu dilakukan.

Kami sebenarnya sudah melakukan cek administrasi berupa pengecekan jumlah du-kungan, persebaran, foto copy (KTP) dukungan, dan data ganda, termasuk verifikasi faktual lang-sung ke lapangan atau ke rumah-rumah pihak-pihak yang mem-berikan dukungan, tuturnya.

OARIA TRIYUDHA

Uji Nomor Induk DidorongSyarat dukungan lewat

KTP bagi calon dari jalur perseorangan rawan

dimanipulasi.

JAKARTA (HN)

kilasPelepasan Satgas Komodo 2016 Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Komodo 2016 Laksamana Pertama TNI TSNB Hutabarat (kiri) menginspeksi pasukan satgas saat upacara pelepasan Satgas Komodo 2016 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (28/3). Satgas diagendakan mengikuti kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2016 yang akan diikuti 35 negara di Padang dan Kepulauan Mentawai.

AN

TAR

A | H

AFI

DZ

MU

BAR

AK

A

KBRI Damaskus berhasil mengevakuasi seorang buruh migran Indonesia Sri Rahayu binti Masdin Nur asal Sumbawa, NTB, dari ibukota IS di Raqqah ke shelter KBRI Damaskus. Sejak menerima informasi keberadaan Sri Rahayu pada Juni 2015, KBRI Damaskus mencari cara agar bisa mengevakuasinya dari Raqqah. Pemerintah Suriah telah kehilangan kontrol terhadap Kota Raqqah sejak lama, sedangkan akses dari atau ke Raqqah ditutup ketat oleh IS. Dubes RI di Damaskus Djoko Harjanto mengatakan, Senin (28/3), perlindungan WNI di wilayah konik terlaksana berkat hubungan baik ditunjang jejaring yang kuat. Pejabat Penerangan Sosbud KBRI Damaskus AM Sidqi mengatakan, Pada Januari 2016, kami juga berhasil menyelamatkan seorang BMI asal Subang Casih binti Waan dari kepungan IS di Deir Ezzor yang dievakuasi menggunakan helikopter tentara Suriah. ODEVY LUBIS

DIREKTUR Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, hasil penelusuran sementara KBRI Islamabad pada otoritas setempat dan komunitas WNI di lokasi, hingga saat ini tidak ada WNI korban ledakan di Gulshan-e-Iqbal Park di Lahore, Pakistan, yang menewaskan 65 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Basis data kami, sebanyak 920 WNI di Pakistan terdiri atas 752 WNI berada di wilayah kekonsuleran KBRI Islamabad (termasuk sekitar 100 WNI berstatus mahasiswa di Lahore) dan 168 WNI di wilayah kekonsuleran KJRI Karachi, katanya di Jakarta, Senin (28/3).

OARIA TRIYUDHA

Sri Rahayu Terbebas dari Raqqah

Tak Ada WNI Korban Bom Lahore

A4SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Andi Sapto Nugroho, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, Sandi Prastanto | Alvin Tamba, W. Ridwan Maulana, Arif Rahman, Nurul Hanifah, Arief K Fadholi, Dian Riski Rosmayanti, Rosmha Widiyani, Brigitha Sesilya, Adinda Pryanka, Tari Oktaviani, Tegar Rizqon Alfian, D. Wahyu Nugroho, Elvi Robiatul Adawiyah, Intan Nirmalasari, Aria Triyudha. PEWARTA FOTO: Teguh Indra, Aulia Rachman, Yosep Arkian. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Mochammad Taufik Fadillah, Lucas Anggriawan, Saiful Nur Sasi, Dwi Setiawan, Al Fattah Umar, Ismail Saleh. SEKRETARIS REDAKSI: Rizanny Adisti. NETWORK & IT: Sutiyono, Achsin, Bunbun Ondi Jumpa, Okky Octavianus Elia.

ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harian-nasional.com, website: www.harnas.co

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Noka Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan.

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

D I N A M I S D A N M E N C E R A H K A N

Terbit perdana 31 Agustus 2013diterbitkan oleh:

PT BERITA NASIONALwww.harnas.co

POLHUKAM

Gorontalo 24-32C Palu 24-32C Kendari 24-31C Makassar 24-32C Majene 24-32C Ternate 25-30C Ambon 23-27C Jayapura 23-32C Sorong 24-30

JAKARTA (HN) Direktur PT Soegih Interjaya Muhammad Syakir didakwa memberikan uang kepada mantan Direk-tur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmomartoyo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tetraethyl lead (TEL) di BUMN plat merah itu pada 2004-2005.

Yang melakukan atau tu-rut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubung-an sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai per-buatan berlanjut, memberi, atau menjanjikan sesuatu berupa uang US$ 190 ribu ke-pada pegawai negeri atau pe-nyelenggara negara, yaitu kepa-da Suroso Atmomartoyo selaku Direktur Pengolahan PT Per-tamina (Persero), kata Jaksa Penuntut Umum KPK Irene Pu-tri dalam sidang dengan agen-da pembacaan dakwaan di PN Tipikor, Jakarta, Senin (28/3).

Syakir didakwa menyuap Suroso agar menyetujui OC-TEL (berganti nama menjadi Innospec Limited sejak 2006) melalui PT SI menjadi penyedia atau pemasok TEL untuk kebu-tuhan kilang milik Pertamina periode Desember 2004 dan 2005. Direktur PT SI Willy Se-bastian Lim menyerahkan US$ 190 ribu kepada Suroso lewat rekeningnya di United Overseas Bank (UOB) Singapura dengan nomor 352-900-970-2. Uang itu diterima Suroso dalam tiga kali pengiriman yakni US$ 120 ribu pada 18 Januari 2015, US$ 40 ribu pada 13 Juli 2005, dan terakhir US$ 30 ribu pada 19 September 2005. Suroso pun menerima pembayaran komisi US$ 236,236 dari rekening Willy.

Tindakan Syakir dinilai ber-tentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU No 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo-tisme serta Etika Pengadaan Barang atau Jasa di Pertamina BAB II huruf (C) angka (8) dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A-001/N00200/2004-SO.

Syakir diancam pidana se-suai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dia juga diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman pidana penjara paling singkat satu ta-hun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Usai mendengarkan dak-waan, Syakir tidak mengajukan eksepsi. Namun, penasihat hu-kumnya Sastrianta Sembiring mengaku keberatan dengan isi tuntutan JPU.

Eksepsi tidak diajukan, meskipun kami keberatan de-ngan isi atau maferi tuduhan yang akan kami tegaskan dalam pembelaan kelak, ujarnya. Ke-tua Majelis Hakim Ibnu Basuki W mengatakan, Dengan begini, tidak ada eksepsi Bu Jaksa. Sidang dilanjutkan pemeriksa-an saksi.

Beberapa waktu lalu, Willy divonis tiga tahun penjara di-tambah denda Rp 50 juta sub-sider tiga bulan kurungan. Se-dangkan Suroso dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bu-lan kurungan serta membayar uang pengganti US$ 190 ribu subsider 2 tahun kurungan.

OANDRIAN PRATAMA

Syakir Diduga Turut Menyuap Suroso

Perwakilan Ke-menterian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), perwakilan BPKP, serta Litbang Kementeria PU dan PR mendatangi KPK terkait ren-cana melanjutkan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Seko-lah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek ini mangkrak akibat perkara korupsi yang merugi-kan negara sekitar Rp 464, 391 miliar.

Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengungkapkan, kedatangan ke KPK merupakan bentuk komitmen Kemenpora memenuhi keinginan Presiden Jokowi setelah mengunjungi proyek P3SON. Kedatangannya itu untuk berkoordinasi terkait kelanjutan proyek tersebut.

Poinnya kami datang ke sini karena tidak ingin salah lang-kah. Jangan sampai ada (perka-ra) Hambalang kedua , katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3).

Menurut Gatot, pada era kepemimpinan sementara Taufi-equrachman Ruki, KPK pernah mengirim surat ke Kemenpora pada 27 Juli 2015. Dalam su-rat tersebut, KPK menegaskan P3SON bukanlah gedung sitaan lembaga antirasuah. Namun,

KPK menyarankan jika pemba-ngunan P3SON dilanjutkan per-lu kehati-hatian. Kami datang atas inisiatif Kemenpora, BPKP, serta Litbang Kemen PU dan PR untuk memastikan apakah boleh jalan terus atau tidak, ujarnya.

Menurut Gatot, pimpinan KPK sudah mempersilakan kare-na gedung tersebut tidak disita. Namun, KPK ingin pemerintah benar-benar melakukan audit fisik terhadap P3SON yang kini di sekitarnya tumbuh ilalang. Tadi disebutkan oleh Pak Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), silakan. Yang disita adalah do-kumen. Tetapi harus betul- betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif. Kalau perlu nanti harus ada au-dit lebih lengkap. Jangan sam-pai penanganan Hambalang itu mubazir, katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situ-morang mengatakan, KPK men-dukung keinginan Kemenpora. KPK menerima sementara hasil kajian yang kesan kami secara teknis bisa dilanjutkan, ujarnya. Menurut dia, KPK mendukung niat pemerintah melanjutkan kembali proyek Hambalang. Na-mun, lembaga antirasuah itu meminta pembangunan dilaku-kan dengan sejumlah rekomen-dasi dan evaluasi di berbagai

sektor. Dievaluasi total dari awal teknis, manajemen, time table pekerjaan, agar KPK bisa ikuti jadwalnya dan tidak menimbul-kan masalah baru, ujarnya.

Saut mengatakan, KPK be-lum menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. Namun, KPK tetap mendorong agar proyek ini tidak mengalami kesalahan seperti kisah sebelumnya. KPK minta evaluasi total teknis dan non-teknis biar tidak ada tukang palaknya, katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Jo-han Budi menyatakan, pemerin-tah ingin menyelamatkan P3SON di Bukit Hambalang. Upaya pe-nyelamatan itu dilakukan de-ngan niat melanjutkan kembali pembangunan proyek tersebut.

Presiden memerintahkan tiga hal sebelum proyek kembali ber-jalan. Pertama, Kementerian PU dan PR mengkaji topografi dan bangunan apakah layak diterus-kan pembangunannya atau di-alihfungsikan. Kedua, Presiden meminta BPKP mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo un-tuk melihat pembangun an itu dari sisi hukum.

OANDRIAN PRATAMA

Proyek Hambalang Bisa Diteruskan

KPK minta audit komprehensif terlebih dahulu.

JAKARTA (HN)

Penahanan Sukotjo S BambangDirektur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang duduk di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3). KPK menahan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Driving Simulator pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 tersebut.AN

TAR

A | W

IDO

DO

S JU

SUF

A5SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun IIIHARIAN NASIONAL | www.harnas.co

sumber: BMKG

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan Berawan Cerah

Cerah Berawan

KESRA

Biak 24-31C Manokwari 24-30C Merauke 23-32C Kupang 20-32C Sumbawa 21-32C Mataram 20-32C

L e m b a g a layan an publik terkait moda transportasi darat, laut, dan udara milik pemerintah mau-pun swasta se yogyanya menjadi-kan keamanan dan keselamatan harga mati yang tidak bisa dita-war. Setiap kesalahan akibat hu-man error tidak boleh ada. Karena itu melakukan tes uji kompotensi dan tes kesehatan mutlak dilaku-kan secara berkala.

Tes narkoba wajib dilaku-kan rutin dengan waktu yang sebaiknya tidak terduga, tutur Deputi Pencegahan Badan Nar-kotika Nasional (BNN), Antar MT Sianturi dalam acara Asistensi Penguatan Tingkat Lanjut PT Lion Air Group di Balaraja, Tang-gerang, Senin (28/3). Acara dibu-ka General Manager Ang kasa Training Center, Capt Di byo Soe-silo, dihadiri seluruh staf anak perusahaan Lion Air Group.

Menurut Sianturi, pe meriksa-an terhadap karyawan dan awak angkutan sebaiknya tidak saja dilakukan pengusaha tapi juga pemerintah secara inkognito. Setiap lembaga layan an publik yang bergerak di bidang jasa la-

yanan publik terkait pelayananan dengan masyarakat, khususnya penge lola moda transportasi seyogia nya mengedepankan prin-sip la yanan prima dengan secara berkala melakukan uji kompe-tensi dan tes kesehatan bagi pe-kerjanya untuk bebas dari jerat narkoba.

Menurut dia, jangan sampai nama baik, reputasi, dan per-kembangan bisnis industri trans-portasi terganggu akibat ulah se-jumlah oknum yang tidak ber-tanggungjawab dengan me-nyalahgunakan narkoba ketika melakukan tugasnya.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 17 bandara, 39 pelabuhan laut, dan 4 darat. Jalur laut paling sering dimanfaat-kan pengedar narkoba dari berba-gai negara. Keuntungan yang besar pada bisnis narkoba menjadi salah satu penyebab sulitnya member-antas penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain, narkoba masih menjadi salah satu bentuk gaya hidup, masih adanya sikap per-misif dari sebagian masyarakat yang membuat pasar narkoba masih terus terbuka. Menurut

methamphetamine atau shabu menempati peringkat pertama, disusul marijuana, ekstasi, heroin, dan kokain.

Bahkan penyalahgunaan narkotika telah digolongkan seba-gai extraordinary international or-ganized crime. Kejahatan ini telah menembus batas yurisdiksi nega-ra sehingga tak mengenal batas (borderless). Dalam penuntasan-nya, perlu penanganan luar biasa atau extraordinary measure.

Kasi Pelayanan Bidang Medis BNN Hari Nugroho mengatakan seseorang yang telah ke canduan perlu dilakukan terapi dan re-

dia, perlu dana yang besar untuk memberantas narkoba.

Untuk meningkatkan komit-men pemberantasan narkoba, Lion Air Group melaksanakan pelatihan dan workshop dalam rangka penguatan tingkat lanjut. Ini tindak lanjut dari komit-men Lion Air Group untuk tidak berkompromi dengan awak ka-bin serta seluruh karyawan yang akan diberikan sanksi tegas jika terbukti menggunakan narko-ba, ujar General Manager Ang-kasa Training Center (ATC) Capt Dibyo Soesilo.

Sejauh ini, kata dia, Lion Group telah berkomitmen me larang selu-ruh karyawan yang berada di area ATC merokok di seluruh kawasan. Jika me langgar akan diberikan sanksi. Jangankan narkoba, me-rokok saja kita beri sanksi tegas untuk pilot dan pramugari yang ke tahuan, tuturnya.

Kendati ada UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika, namun pe-langgaran terhadap narkotika masih tergolong tinggi. Dari be-berapa jenis narkotika yang se-ring di salahgunakan, golongan

habilitasi.Pecandu nar koba ha-rus mendapatkan assess ment lebih dulu, baru ke tahap rencana terapi, kemudian dilakukan te-rapi, dan rehabilitasi.

Tujuan terapi di antaranya untuk abstinensia, pengurangan frekuensi dan keparahan ke-kambuhan, serta memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adap-tasi sosial. Bentuk terapi yang di-berikan dapat berupa rawat jalan simtomatik dan konseling, terapi rumatan metadon, detoksifikasi, rawat inap jangka pendek, hingga rawat inap jangka panjang. OCHRISTINA AMBARRITA | EKO B HARSONO

Tes Narkoba Wajib Dilakukan RutinLion Air Group melaksanakan pelatihan dan workshop penguatan

tingkat lanjut untuk meningkatkan komitmen pemberantasan narkoba.

JAKARTA (HN) Rumah perlindung an dan rumah aman yang ber fungsi sebagai tempat penam pungan sementara anak-anak telantar, korban kekerasan domestik dan rumah tangga, serta korban perdagangan orang, mayoritas belum mencapai standar nasional. Diperlukan pe mantauan dan sosialisasi dari pemerintah kepada yayasan dan komunitas yang mengelola tem-

lik lembaga swadaya masyarakat internasional, SOS Children Village, yang juga memenuhi standar. Sisanya yang dikelola oleh komunitas dan yayasan me-miliki keterbatasan sarana dan prasarana. Jumlahnya diperkira-kan hingga 5 ribu.

Banyak rumah perlindungan dan rumah aman dari segi ba-ngunan, pengelolaan, staf, dan program, tidak mencukupi.

pat-tempat tersebut.Di Indonesia, terdapat 16 ru-

mah perlindungan sosial anak (RPSA) yang dikelola Kementeri-an Sosial. Ini mencakup rumah perlindungan untuk anak ber-masalah sosial dan anak dengan disabilitas, serta rumah aman. RPSA rujukan rumah perlindung-an dan rumah aman yang layak.

Selain itu, terdapat sembilan tempat penampungan serupa mi-

Akibatnya, anak bukan terbantu, melainkan tetap menghadapi kondisi tidak ideal.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengaku anggaran kementerian ini terbatas. Anggar an untuk perlindungan anak dari Rp 275 miliar, sekarang jadi Rp164 miliar. Anggaran Ke-men PPPA sekitar Rp 500 mi-liar tahun ini, kata Pribudi arta

ke pada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (28/3).

Sebenarnya, kata dia, sudah ada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak). Tapi banyak yang belum me-ngerti cara perlindungan anak. Contoh nya PKK. Mereka sudah ada, tetapi tidak tahu menerima pengaduan, katanya.

ODENISA TRISTIANTY

Rumah Perlindungan Sosial Mayoritas belum Sesuai Standar

JAKARTA (HN)

Deputi Pencegahan BNN, Antar Sianturi (tiga dari kanan bawah) dan General Manager ATC, Capt Dibyo Soesilo (tiga dari kiri bawah) bersama peserta Workshop Asistensi Penguatan Tingkat Lanjut Anti Narkotika bagi karyawan Lion Air Group di pusat pelatihan Angkasa Training Center, Balaraja, Tangerang, Senin (28/3).

HU

MA

S LI

ON

AIR

A6 OPINISELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

Redaksi menerima tulisan suara pembaca maupun artikel opini. Kirimkan via surat atau e-mail dilengkapi identitas diri yang masih berlaku. Untuk artikel opini, panjang tulisan maksimal 4.500 karakter. Selain identitas diri yang masih berlaku, lengkapi juga foto diri untuk keperluan artistik. Kirimkan surat Anda ke

REDAKSI HARIAN NASIONAL Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699, 3672 8477, Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harian-nasional.com

wisdom

editorial

isdom

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

Menyekolahkan anak di sekolah yang memiliki seorang guru piawai meskipun fasilitas belajarnya pas-pasan jauh lebih baik dari pada membelajarkan anak di se-kolah berfasilitas mewah tapi mi-nus seorang guru yang jempolan.

Inti dan kunci sukses pen-didikan dasar memang terletak pada kompetensi guru. Tentu bu-kan sembarang kompetensi. Bu-kan kemampuan yang dilandasi oleh luas dan dalamnya pengeta-huan, tapi kompetensi ilmu men-gajar di sekolah.

Yang membuat seorang murid menjadi siswa berhasil dalam be-lajar di jenjang pendidikan dasar bukan sekadar memiliki pengeta-huan yang diajarkan sang guru. Apalagi untuk era teknologi di-gital sekarang ini saat segala jenis pengetahuan tersimpan dalam gawai. Lebih dari itu, siswa yang sukses dalam bejalar adalah mereka yang memiliki kompeten-si menerapkan berbagai metode memperoleh pengetahuan.

Itu sebabnya guru yang bisa membimbing siswa demikian adalah mereka yang selalu sa-dar untuk mengajarkan siswa tentang bagaimana cara mem-peroleh ilmu pengetahuan. Pene-kanan pada aspek epistemologi inilah yang menjadi kekurangan utama dalam praksis pendidikan dasar di Tanah Air.

Sebagai contoh, dalam pelajar an bahasa, guru sangat jarang mengajarkan tentang cara menggunakan kamus ba hasa. Metode menggunakan kamus bahasa dengan tepat dan efektif akan memberdayakan siswa me-miliki kemampuan memperoleh pengetahuan bahasa.

Rata-rata siswa yang mem-pelajari bahasa memanfaatkan kamus tanpa memperoleh me-tode penggunaannya dari guru. Siswa secara otodidak meng gu-nakan kamus bahasa. Karena tak diajarkan metode menggu-nakan kamus, siswa pun pu nya kebiasaan buruk: lebih suka ber-tanya kepada orang lain untuk mengerti makna kata dari pada mencari sendiri dalam kamus.

Pemahaman ihwal hakikat be-lajar tentang belajar itulah yang perlu ditekankan pada guru-guru sekolah dasar. Belajar tentang bagaimana cara memperoleh ilmu yang merupakan salah satu as-pek epistemologi, sudah saatnya

di ketahui dan dipraktikkan guru.Hal ini tak perlu menunggu

sampai jenjang pendidikan me-nengah. Sejak dini, anak-anak perlu dilatih berbagai metode mendapatkan ilmu pengetahuan.

Hal yang sama juga perlu di-terapkan pada pelajaran me-nulis atau mengarang dengan meng ajarkan tentang komponen

5 W+1H yang populer dipakai dalam penulisan berita. Artinya, sejak sekolah dasar, siswa per-lu diperkenalkan dengan metode mengembangkan tulisan dengan memasukkan unsur-unsur sia-pa, apa, kapan, di mana, menga-pa, dan bagaimana ketika siswa mendapat tugas menulis.

Pengetahuan semacam ini bisa diajarkan sejak sekolah dasar. Misalnya, siswa ditugas-kan menulis pengalaman liburan dengan memasukkan unsur- unsur 5 W+1 H itu.

Sampai saat ini, anak-anak sekolah dasar terlampau banyak dididik secara konvensional de-ngan memperlakukan mereka seperti ember kosong yang harus diisi dengan pengetahuan. Peng-

tidak, apakah siswa itu ber hasil menemukan yang dicari atau tidak. Itu seperti tugas yang di-berikan guru kepada siswa un-tuk mengumpulkan kliping ko-ran dengan tema tertentu. Siswa dinilai berhasil jika dapat me-ngumpulkan kliping yang dicari.

Padahal, tugas semacam ini sesungguhnya terletak pada ha-sil diskusi atas pengetahuan yang sudah didapatkan. Itulah akibat jika guru tak menghayati makna pentingnya siswa didorong untuk menjelajah sendiri pengetahuan baik lewat kliping koran atau in-ternet.

Guru yang inspiratif, yang piawai dalam mengajak siswa mencintai ilmu pengetahuan dan punya rasa ingin tahu se-hingga bergairah untuk men-cari pengetahuan lebih jauh, me-mang tak mudah dilahirkan. Na-mun, kehadiran guru semacam ini tak mesti dalam jumlah ba-nyak. Jika seorang anak semasa duduk di bangku sekolah dasar pernah berinteraksi dengan satu atau dua guru yang demikian, cukup lah itu untuk menjadi pa-tokan dalam memburu ilmu di ke mudian hari.

Cukup ironis bila sepanjang belajar di sekolah dasar seorang siswa tak memperoleh kesempat-an untuk beriteraksi dengan guru-guru inspiratif, yang sang-gup mengajarkan cara memper-oleh ilmu pengetahuan dengan berbagai metode.

Rata-rata guru di jenjang pen-didikan dasar memahami bahwa mengajar lebih berurusan de ngan mentransfer pengetahuan onto-logis, bukan epistemologis, dalam arti lebih banyak meng ajarkan apa yang perlu diketahui bukan bagaimana cara men dapatkan apa yang perlu di ketahui itu.

Memang persoalan metode mendapatkan ilmu selama ini baru dipelajari secara serius ke-tika seseorang belajar di jenjang pendidikan tinggi. Saat itulah pembelajar disadarkan bahwa yang penting dalam belajar bu-kan apakah pengetahuan itu be-nar atau salah tapi apakah me-tode untuk mendapatkannya itu benar atau salah.

Meskipun teori tentang me-todologi itu tak mungkin diajar-kan di jenjang pendidikan dasar tapi prinsip-prinsipnya perlu diperkenalkan di bangku pen-didikan dasar. ANTARA

editorial

Kebakaran Rumah Tahanan Malabero, Bengkulu, menjadi isyarat perlunya menata penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selain mengatur penempatan peng-huni, pengawasan perlu semakin diperketat. Tanpa itu, kasus se-rupa bukan tidak mungkin akan terjadi di tempat lain.

Kebakaran bermula saat petugas BNN melakukan penggeledahan penghuni Lapas. Sejumlah narapidana keberatan sehingga terjadi pembakaran. Kepala BNN Budi Waseso menyebut pembakaran dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Naas, kebakaran meluas mengakibatkan lima penghuni meninggal.

Penggeledahan petugas BNN ke Lapas bukan kali per tama. Hal serupa sering dilakukan di sejumlah lapas. Penggelehan diperlukan karena selama ini peredaran narkoba ditengarai masih terjadi di lapas. Bahkan ada narapidana yang dikabarkan bisa mengendalikan peredaran dari dalam penjara.

Saat ini hampir semua Lapas di Indonesia sudah melebihi ka-pasitas. Catatan Ditjen PAS, dari 33 provinsi, delapan wilayah yang memiliki Lapas dengan peng-huni normal. Kondisi tersebut, menurut Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Akbar Hadi, membuat potensi kerusuhan kian terbuka.

Kondisi diperburuk dengan jumlah penghuni yang semakin bertambah. Maret 2016, ter-catat warga binaan dari 33 kantor wilayah di Indonesia mencapai 183.681, 35 persen di antaranya tahanan narkoba.

Membangun Lapas baru, tentu bukan solusi jangka pendek. Butuh dana yang tidak sedikit. Jalan yang mungkin dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Lapas dengan memisahkan penghuni kasus narkoba dengan kasus lainnya.

Pelajaran dari Malabero

etahuan itu pun dimasukkan ke dalam benak anak-anak dengan menyuruh mereka menghapal.

Metode belajar dengan pene-kanan pada hapalan harus segera dikurangi dan diimbangi dengan cara belajar yang men-dorong siswa untuk menjelajah sendiri rimba pengetahuan yang ada di depan mata siswa.

Beberapa guru di sejumlah sekolah sudah mulai mencoba menugaskan menyelesaikan pekerjaan rumah siswa sekolah dasar dengan menyuruh me reka untuk menimba pengetahuan le-wat mesin pencari di internet. Na-mun, tugas semacam ini hanya sekadar untuk memenuhi tun-tutan kurikulum yang dilaku-kan sekali atau dua kali dalam satu semester dan tidak dijadi-kan tugas rutin sehingga me-numbuhkan kegairahan siswa untuk memburu pengetahuan secara mandiri.

Yang lebih menyedihkan, hasil pencarian pengetahuan le-wat internet itu oleh guru dinilai semata-mata atas dasar siswa itu mengerjakan tugasnya atau

Epistemologi Pendidikan Dasar

CHARLES R SWINDOLL (1934)

Hidup itu 10 persen yang terjadi padaku dan 90 persen bagaimana reaksiku.

M SUNYOTO

1H

7

W+

1284

63

5

5

SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

A11

IHSG

BURSAPOSISI +/-

DOW JONES 17.515,73 13,14

S&P 500 2.035,94 0,77

NASDAQ 4.773,51 4,64

FTSE 100 6.106,48 92,63

NIKKEI 225 17.134,37 131,62

HANG SENG 20.345,61 269,62

4.800

4.700

4.600

4.900

4.400

4.500

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

24/3 28/321/3 22/3 23/3

4.773,625

UBER SIAP TERIMA SANKSI

Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia Daniel Tumiwa mengatakan, pe ngusaha bisnis daring atau e-commerce menyambut baik upaya pe-merintah dalam pendataan. Se-lama ini belum ada basis data sektor e-commerce.

Menurut dia, pendataan cu-kup krusial untuk memantau perkembangan sektor yang cu-kup pesat beberapa tahun ter-akhir.

Selama ini belum ada pen-dataan. Saya menilai ini langkah bagus apalagi ini pendataan di luar transaksi. Data yang sudah ada tidak valid karena belum diperbarui, ujar Daniel kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut dia, data yang

ber sifat makro ini harus bisa mencangkup seluruh pelaku e-commerce, seperti iklan baris, pasar, ritel, perbandingan harga, penawaran harian, dan wisata.

Pendataan ini bersifat ma-kro. Kami berharap informasinya akan mencakup per bandingan jumlah pengguna telepon se-luler dan perangkat komputer, penonton televisi, dan YouTube serta streaming musik atau ra-dio. Semua contoh di atas akan berpengaruh ke e-commerce, katanya.

Namun ia menilai, pe merintah perlu memiliki metode khusus untuk melakukan pendataan sektor e-commerce. Hal ini di-maksudkan agar pendataan lebih mudah dan sesuai karakteristik e-commerce.

Ya, BPS perlu memikirkan metode baru kalau memang mau mengikuti perkembangannya, kata Daniel.

Metode yang digunakan,

menurut dia, dapat dilakukan melalui situs web mobile. Pelaku e-commerce bisa melakukan pe-ngisian formulir melalui telepon seluler mereka dan mengirimkan data dengan mudah dan cepat.

Cara survei BPS kan beda, tidak salah, tapi berbeda. Sa-yangnya jadi kurang relevan un-tuk media digital. Seharusnya survei bisa dikirimkan datanya secara online melalui telepon se-luler, katanya.

Selain itu, Daniel berharap pendataan dilakukan kontinyu agar bisa terdeteksi dengan baik. Selama ini pendataan berkala ti-

dak cocok karena setiap hari ba-nyak masyarakat mencoba per-untungan melalui e-commerce.

Dulu, tidak terdeteksi karena metodenya kurang efektif. Untuk e-commerce, survei harus jalan terus-terusan. Tidak bisa perio-dik apalagi berapa tahun sekali, katanya.

Kepala Badan Pusat Statis-tik (BPS) Suryamin mengatakan, tahun ini akan ada pendataan untuk sektor e-commerce. Hal ini karena sektor e-commerce dinilai tumbuh pesat.

Diharapkan sensus bisa memberikan celah perusahaan

dan pemerintah untuk ber sinergi, terutama dalam membuat ke-putusan terkait ekonomi.

Menurut dia, dalam Sensus Ekonomi 2016 pemerintah akan menggelontorkan anggaran se-nilai Rp 2,4 triliun. Pelaksanaan-nya pada 1-31 Mei 2016 dengan melibatkan 340 ribu petugas dari masyarakat yang didampingi 16 ribu petugas BPS. Pengumpul-an data selama satu bulan di-harapkan bisa menjangkau per-usahaan di Indonesia.

Untuk pendataan, kami menggunakan kuesioner yang bisa dipindai sehingga proses pengolahan data lebih cepat dan diharapkan data dapat dirilis akhir tahun ini, ujarnya.

Dari sensus 2006 tercatat pengusaha e-commerce sebanyak 22 juta usaha/perusahaan. BPS memerkirakan 10 tahun terakhir melonjak menjadi sekitar 24 juta usaha/perusahaan.

OELVI ROBIATUL ADAWIYAH

E-Commerce Butuh Sensus KhususData yang sudah ada

tidak valid karena belum diperbarui.

Negara 2011 2012 2013 2014 2015 2016China 56,69 110,04 181,62 274,57 358,59 439,72Jepang 112,90 127,82 118,59 127,06 135,54 143,13Australia 22,86 25,26 26,77 28,31 29,76 31,24Korea Selatan 16,34 17,32 18,52 20,24 21,92 23,71India 8,68 12,12 16,32 20,74 25,65 30,31Indonesia 0,56 1,04 1,79 2,60 3,56 4,49

Sumber : eMarketer.com

PENJUALAN E-COMMERCE ASIA PASIFIK 2011-2016 (US$ MILIAR)

JAKARTA (HN)

YOGYAKARTA (HN) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Dae-rah Istimewa Yogyakarta menilai, pemasaran elpiji jenis Bright gas ukuran 5,5 kilogram masih membutuhkan sosialisasi sebab permintaan masyarakat belum signifikan.

Perlu ada peningkatan so-sialisasi dari Pertamina bersama pemerintah daerah agar Bright gas lebih familiar bagi masyarakat DIY, kata Ketua Hiswana Migas Daerah Istimewa Yogyakarta Siswanto di Yogyakarta, Senin (28/3).

Menurut Siswanto, konsumen tetap Bright gas 5,5 kg belum ba-nyak karena rata-rata konsumen di DIY hingga kini masih sekadar penjajakan. Sejak dipasarkan pertengahan Maret, konsumen di DIY masih sekadar coba-coba mau terus menggunakan atau tidak, kata dia.

Ia menilai, pemasaran Bright gas masih membutuhkan pe-ningkatan sosialisasi dari Per-tamina hingga menjangkau masyarakat di pedesaan.

Dengan sosialisasi yang gencar dilakukan, ia berharap masyarakat dari kalangan mam-pu secara ekonomi segera beralih ke Bright gas 5,5 kg.

Apalagi elpiji jenis baru itu sesuai bagi konsumen yang mem-butuhkan kemasan lebih ringan dan praktis dengan harga yang sangat terjangkau.

Ketika sudah mengenal, masyarakat dengan sendirinya menggunakan Bright gas. De-ngan demikian subsidi pemerin-tah bisa tepat sasaran, kata dia.

Hingga kini, kata dia, pe-masaran Bright gas 5,5 kg me-mang masih terbatas di SPBU COCO Baciro dan Adi Sutjipto Yogyakarta dan akan diperluas ke 12 agen elpiji di DIY. O ANTARA

Bright Gas Minim Sosialisasi

Petugas mengisi BBM pada mobil konsumen di salah satu SPBU, Jakarta, Senin (28/3). Pemerintah akan mengajukan pemotongan subsidi solar dalam pembahasan APBN-P bersama DPR. Subsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter.

RENCANA PEMOTONGAN SUBSIDI SOLAR

AN

TAR

A | S

IGID

KU

RN

IAW

AN

EKONOMI HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

A8SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

likuiditas

kamus bisnis

BALANCE OF TRADE

Perbedaan antara nilai barang dan jasa yang dijual kepada bangsa

asing (ekspor) dan nilai dari barang dan jasa yang dibeli dari negara-negara

asing (impor) dalam suatu periode tertentu.

RI Raih AUS$ 1,5 Juta pada MICEINDONESIA raih transaksi sebesar AUS$ 1,5 juta dalam pameran Melbourne International Coee Expo (MICE) 2016 pada 17-19 Maret di The Melbourne Showgrounds, Melbourne, Australia. Animo pengunjung sangat besar. Selain membuahkan kontrak dagang sebesar AUS$ 1,5 juta, pengunjung antusias mengikuti coee cupping yang kami adakan setiap hari, kata Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sydney Agung Haris Setiawan, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (28/3).

Partisipasi Indonesia di arena MICE 2016 diprakarsai oleh ITPC Sydney bersama dengan Atase Dagang Canberra dan KJRI Melbourne. Secara rutin, Indonesia berpartisipasi dalam MICE yang merupakan pameran kopi terbesar di Australia.

OELVI ROBIATUL ADAWIYAH

Hampir Sebulan Harga Cabai TinggiPEDAGANG cabai di Pasar Baru Bekasi Asep Sunandar Sunarya mengatakan, sudah hampir sebulan harga cabai keriting naik dari Rp 45 ribu menjadi Rp 55 ribu per kilogram dan rawit merah naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 70 ribu per kilogram. Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena hujan tak menentu sehingga barang sedikit.

Hal senada diungkapkan Pedagang cabai di Pasar Baru Bekasi Ariwibowo dan juga Slamet. Mereka menduga, sedikitnya barang dari distributor dan faktor cuaca mempengaruhi harga cabai. Sementara itu Asep mengatakan, tingginya harga jual cabai tak membuat dia mengambil untung banyak. Keuntungan dari harga cabai yang saya jual, hanya ambil tiga ribu rupiah per kilogram, ujarnya kepada HARIAN NASIONAL, di Bekasi, Senin (28/3).

OHELEN ANGGRAINI

Masa panen musim tanam Oktober Maret segera usai, Kementerian Per-tanian (Kementan) mendorong pe-tani untuk melakukan percepat an tanam padi. Hal itu untuk me-ngejar peningkatan produksi.

Dirjen Hortikultura Kemen-terian Pertanian (Kementan) Spudnik Sujono mengatakan, saat ini, sasaran periode musim tanam tersebut telah tercapai. Namun, hal itu tidak boleh mem-buat semua merasa puas.

Kita harus terus ber semangat untuk menanam di lahan sawah yang telah dipanen maupun la-han kering, katanya pada Panen Raya dan Pencanangan Gerakan Percepatan Tanam Padi yang di-pusatkan di Desa Telogosari, Ke-

camatan Batanghari, Lampung Timur, Senin (28/3).

Menurut Spudnik, untuk mendorong percepatan tanam maka pemerintah akan menyalur-kan bantuan alat dan mesin per-tanian berupa traktor tangan, pompa air, combine harvester, maupun transplanter, baik me-lalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah (APBD). Saya berharap, bantuan alat-alat tersebut di-manfaatkan untuk mem percepat pengolahan tanah, tanam, dan panen, ujar Spudnik.

Tak hanya itu, menurut Spud-nik terdapat upaya lain yang bisa dilakukan petani melalui metode culik yaitu melakukan pe-nyemaian benih di pekarangan ber-samaan dengan pengolahan sawah. Petani, tambah Spudnik, bisa juga me nanam padi gogo rancah secara tumpang sari dengan tanaman singkong di lahan kering.

Melalui upaya percepatan tanam, lanjut dia, diharapkan mampu menaikkan indeks per-

tanaman padi dari 1,5 menjadi 2,5 bahkan kalau bisa tiga.

Tak Semua TercapaiSementara itu, tak semua

petani di Indonesia mampu men-capai target di periode musim tanam Oktober Maret. Salah satunya petani di Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabu-paten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mengeluhkan penurunan ha-sil panen padi sebanyak enam persen dibandingkan tahun lalu, akibat serangan hama.

Salah seorang petani Wono-sari Wasmo Wasgi mengatakan, hasil panen pada tahun ini meng alami penurunan drastis. Hal ini karena serangan hama yang terjadi pada masa tanam tahun ini. Khusus untuk di Desa Wareng, banyak sekali tanaman padi yang dimakan hama, se-perti di bulak Kranggan, Kudi, dan juga Kidul Plaman yang tanaman padinya habis dimakan hama, kata Wasmo.

Menurut dia, petani sudah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir dampak se rangan hama, salah satunya dengan menyemprotkan obat pem basmi hama sebanyak empat kali pada tanaman padi. Namun, tak membuahkan hasil. Hama se-rangga dan belalang tetap me-nyerang, bahkan terdapat hama baru yang membuat tanaman padi menjadi kering.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Gunung Kidul Azman Latif mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu data keseluruhan ha-sil panen masyarakat di Gunung Kidul. Kalau memprediksi tam-paknya akan terjadi penurunan, untuk kenaikan, saya rasa sangat sulit, kata Azman.

Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada sejumlah desa yang melaporkan terjadi gagal panen total. Totalnya ada 10 hektare di wilayah Krambil Sawit, Ke-camatan Saptosari, ujar Azman.

OANTARA

Musim Tanam Padi DipercepatProduksi padi terus

ditingkatkan dengan ragam upaya, salah

satunya metode culik.

BEKASI (HN) Perlahan tapi pasti, harga buah impor merang-kak naik. Hal itu disampaikan pedagang buah Impor di Pasar Baru Bekasi Tunayah, Senin (28/3). Menurut dia, beberapa buah impor yang mengalami ke-naikan yaitu apel fuji dari Rp 25 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilo-gram, jeruk kino dari Rp 23 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Kenaikan baru kemarin, se-belumnya standar saja, ujar Tu-nayah kepada HARIAN NASIONAL di Bekasi, Senin (28/3). Dia me-nambahkan, kenaikan harga membuat dirinya enggan men-jual buah impor. Saya tidak be-rani menjual, kata dia.

Pedagang buah impor lain-nya, Misda, mengatakan, harga buah impor mengalami kenaikan mulai hari Senin (28/3). Harga apel fuji naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram, Pir hijau dari Rp 28 ribu men-jadi Rp 35 ribu kilogram, anggur merah dari Rp 40 ribu menjadi Rp 80 ribu per kilogram, tu-turnya.

Tingginya harga buah impor, lanjut Misda, membuatnya ha-rus menyusun strategi, salah sa-tunya dengan membatasi jumlah buah impor yang dia jual. Dia pun lebih dominan menjual buah lokal. Misda menduga, harga buah impor merangkak naik di-

Buah Impor Merangkak

Naik

karenakan Indonesia membatasi impor. Sebelumnya buah impor melimpah dan harga nya murah, katanya.

Menurut salah satu kon-sumen buah impor di Pasar Baru Bekasi Andrias, kenaikan mempengaruhi harga jus yang ia jual. Saat ini, Andrias membeli wortel impor dengan harga Rp 28 ribu per kilogram, padahal

se belumnya Rp 18 ribu per ki-logram. Sementara, buah apel naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram, ujarnya.

Andrias mengatakan, tingginya harga buah impor juga membuatnya enggan untuk membeli. Dia pun rela meng-hilangkan buah impor dari daf-tar menu warung jus yang dia kelola. Saya tidak berani men-

jual, kata Andrias. Menteri Pertanian Amran

Sulaiman pernah mengimbau, agar masyarakat Indonesia lebih mencintai dan mengonsumsi buah Nusantara. Menurut dia, buah lokal lebih sehat. Tak hanya itu, konsumsi buah lokal juga mampu meningkatkan ke-sejahteraan petani.

O HELEN ANGGRAINI

Sebuah situs toko online menawarkan Promo Gajian di Jakarta, Senin (28/3). Pemerintah saat ini telah rampung menggodok roadmap e-commerce dengan menghasilkan tujuh poin, yakni logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, serta keamanan cyber. Aturan akan dipaparkan April 2016. HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

ATURAN PERDAGANGAN ONLINE

LAMPUNG (HN)

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EKONOMI A9SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

Buettology

Mengajarkan trik-trik lama ke anjing muda itu

sulit.

Karya Mary Buett dan David Clark, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

likuiditas

Penghematan dari Belanja Operasional MENTERI Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pemerintah tidak memangkas alokasi anggaran yang direncanakan atau capital expenditur (capex). Menurutnya, akan ada anggaran lain yang dipangkas dalam APBN-P.

Bukan capital expenditur (yang dipangkas), yang akan dipotong sudah pasti adalah penghematan untuk belanja operasional, ujar Bambang saat ditemui Senin (28/3). Hanya, Bambang masih enggan menyebutkan berapa besar persentase pemangkasan yang akan dilakukan. Namun ia meyakinkan, pemangkasan akan dilakukan sesuai kebutuhan. OINTAN NIRMALASARI

Bank Sumsel-Babel IPO Akhir TahunPENAWARAN umum perdana saham di pasar modal atau IPO (Initial Public Oering) ditargetkan Bank Sumsel-Babel bisa dilakukan pada akhir tahun ini. Direktur Utama Bank Sumsel-Babel M Adil mengatakan, saat ini perusahaan sedang menyiapkan semua persyaratan administrasi dan legal dalam enam bulan ke depan.

Saat ini proses pengajuan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah masuk dan sejauh ini sudah memberikan sinyal positif, kata Adil, Senin (28/3). Perusahaan pun sangat optimistis bahwa IPO akan berhasil karena BEI sudah membentuk tim khusus dan juga mendapatkan dukungan dari para pemegang saham. Untuk memuluskan rencana ini, Bank Sumsel-Babel berupaya memperbaiki sisi internal perusahaan. OANTARA

Berdasarkan pengalaman tahun 2013, ba nyak perusahaan merugi lan taran ti-dak menerapkan atau lin dung nilai. Hal itu disampaikan De-puti Gubernur Bank Indonesia Hendar di Jakarta, Senin (28/3). Menurut dia, peningkatan vola-tilitas di pasar keuangan global mengakibatkan peningkatan risiko nilai tukar, khususnya negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

Secara makroekonomi ke-rentanan nilai tukar akan me-ningkatkan tekanan inflasi, mendorong aliran modal keluar (capital outflow), mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan pada akhirnya menganggu sta-bilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, secara mikro ketidakpastian nilai tukar mengakibatkan risiko kerugian akibat selisih kurs, kata Hendar.

Pada 2013, tercatat PLN mengalami kerugian sebesar Rp 29,5 triliun, PT Krakatau Steel merugi Rp 777 milyar, semen-tara keuntungan PT Garuda In-donesia menurun dari Rp 1,4 triliun (2012) menjadi Rp 6,8 miliar. Itu terjadi karena belum dalamnya pasar keuangan dan sebagian besar utang luar negeri (ULN) swasta termasuk BUMN ti-dak dilakukan lindung nilai.

Berkaca dari kondisi ter sebut, mulai tahun ini pelaku ULN wa-jib memenuhi rasio lindung ni-

Kerugian Selisih Kurs Diantisipasi

JAKARTA (HN) Peme rintah terus berupaya mendorong penerimaan pajak melalui pe-ningkatan wajib pajak. Kali ini, sumber penerimaan berasal dari mahasiswa. Setelah menyelesai-kan pendidikan di perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa bisa langsung memperoleh No-mor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro me-ngatakan, pemerintah melihat potensi penerimaan pajak dari mahasiswa sebagai pihak yang akan memasuki dunia kerja. Bahkan, beberapa mahasiswa sudah bekerja dan sebenarnya sudah harus menjadi wajib pa-jak (WP) dengan memiliki NPWP, kata Bambang di Jakarta, Senin (28/3).

Ke depan, kata Bambang, setiap lulusan S1 dan D3 di-anjurkan mempunyai NPWP. Saat memiliki NPWP, WP belum tentu diharuskan membayar pa-jak, selama penghasilan belum melewati batas yang ditentukan untuk membayar pajak.

Sekitar 70 persen pe-nerimaan datang dari pajak. Mau tidak mau mahasiswa ha-rus memberikan dukungan penuh untuk penerimaan pajak, agar mendorong perekonomian dan membuat biaya kuliah jadi terjangkau, ujar Bambang.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Men-ristek Dikti) Muhammad Nasir me ngatakan, dengan menan-datangani Nota Kerjasama an-tara Menkeu dengan Menristek Dikti, diharapkan mampu mem-fasilitasi peningkatan kesadaran pajak melalui program pem-belajaran dan kemahasiswaan, peningkatan peran perguruan tinggi, dan penyediaan materi pembelajaran. Diharapkan ma-hasiswa memahami pajak se-belum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menilai, ada po-tensi penerimaan pajak yang cu-kup besar dari WP Mahasiswa. Mahasiswa sekarang keinginan untuk berbisnis sangat besar. Mereka sudah mulai bisnis on-line, itu banyak banget dan me-reka belum tahu harus bayar pajak, kata Ken.

Ken belum menghitung se-berapa besar penerimaan yang bisa diperoleh dengan WP baru dari Mahasiswa. Namun, yang pasti akan ada peningkatan pada jumlah pemilik NPWP. Tahun ini, pemerintah menargetkan pener-imaan pajak sebesar Rp 1.360 triliun. OINTAN NIRMALASARI

Mahasiswa Bakal Kena

Pajak

2500

2000

0

500

Populasi

JUMLAH PELAPOR KPPK MENURUT KEPATUHAN PEMENUHAN RASIO LINDUNG NILAI 0-3 BULAN

Tidak patuhSudah patuh

Tw III-2015Tw II-2015Tw I-2015

2081

16431392 344(20%)

334(20%)308(22%)

1737(83%)

1309(80%)

1084(78%)

1000

1500

Sumber : Bank Indonesia

Sejumlah pekerja menurunkan es balok di Pelabuhan Kuala Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Senin (28/3). Menurut pedagang setempat dalam beberapa pekan terakhir permintaan es balok untuk kebutuhan nelayan mengalami peningkatan, sementara stok di daerah tidak mencukupi sehingga terpaksa memasok es balok dari Sumatera Utara. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga dari Rp 27 ribu per balok menjadi Rp 40 ribu per balok. ANTARA | SYIFA YULINNAS

PERMINTAAN ES BALOK NELAYAN

Bank Indonesia (BI) mengimbau

perusahaan agar lindung nilai (hedging).

lai sebesar 25 persen dan rasio likuiditas minimal 70 persen, serta penerapan peringkat utang minimum untuk setiap korporasi nonbank yang akan menerbit-kan ULN baru. Selanjutnya pada 2017 pelaku ULN juga wajib melakukan transaksi lindung ni-lai dengan perbankan Indonesia.

Pengenaan sanksi diterap-kan bertahap. Ketetuan bukan dimaksudkan untuk mem batasi utang, tetapi menekankan pen-tingnya peminjam berhati-hati atas currency risk yang bisa membahayakan kelangsungan usaha, kata Hendar.

Global Market Head Maybank I Made Budi Purnama Artha mengatakan, penerapan lin dung nilai tergantung bagaimana pe-rusahaan. Meskipun bank sen-tral telah menetapkan sanksi bagi korporasi yang tidak me-nerapkan lindung nilai, namun perusahaan juga diberikan pi-lihan. Balik lagi ke korporasi. Dia mau menerapkan mana-jemen risiko itu seberapa banyak . Kalau tidak, ya bisa coba cari pendanaan dalam negeri, kata-nya Senin (28/3).

Berdasarkan data BI, dari 2081 korporasi yang memenuhi kewajiban Rasio Lindung Nilai un-tuk kewajiban valas pada kuartal ketiga (Q3) 2015 hanya 1.737 ko-rporasi atau 83 persen. Sisanya, sekitar 344 korporasi atau 17 persen pelapor ketentuan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) tercatat tidak patuh.

Pasar masih RendahSementara itu, Direktur Pro-

gram Pendalaman Pasar Keuang-an BI Edi Susianto mengakui, pendalaman pasar dalam negeri masih rendah. Meskipun aliran masuk modal (capital inflow) cu-kup signifikan pada awal tahun yaitu sebesar US$ 5,6 miliar. Na-mun, jika dibandingkan Malay-sia yang mencapai US$ 13 - 15 miliar untuk rata-rata harian, RI masih tertinggal jauh.

Untuk bisa setara dengan Malaysia, perlu beberapa per-baikan seperti meningkatkan investor based, regulasi, infra-struktur, dan lainnya. Banyak yang harus dilakukan, termasuk mendorong lindung nilai, kata Edi. O INTAN NIRMALASARI

JAKARTA (HN)

A10HARIAN NASIONAL | www.harnas.coSELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

EKONOMI GLOBAL

ekuilibrium

Saudi Menangkan Kontrak PropertiSEBUAH konstruktor Korea Selatan bersama Arab Saudi memenangkan kesepakatan pembangunan perumahan senilai US$ 20 miliar. Proyek ini akan menguntungkan Arab Saudi di tengah pelemahan harga minyak mentah dunia.

Konsorsium pihak ketiga akan membangun 100 ribu unit rumah di dekat Ibu Kota Riyadh 10 tahun ke depan. Konsorsium mencakup dua perusahaan Korea Selatan yakni Daewoo Engineering & Construction dan Hanwha Engineering & Construction, bersama perusahaan konstruksi lokal Saudi Pan Kingdom.

OAFP | DIDIK PURWANTO

JICA Pinjami Sri Lanka Rp 5,3 TriliunTHE Japan International Cooperation Agency (JICA) meminjamkan dana US$ 400 juta (sekitar Rp 5,2 triliun) kepada Sri Lanka untuk membangun terminal baru di bandara internasional setempat.

Terminal kedua akan meningkatkan kapasitas dua kali lipat menjadi 15 juta penumpang per tahun. Terminal akan dibuka 2020 menggunakan energi matahari dan air daur ulang dari pabrik pembilasan toilet.

OAFP | DIDIK PURWANTO

Pasar Modal Asia TertekanPENGUATAN dolar menekan seluruh pasar modal di Asia, kecuali Jepang. Hal ini dipicu prospek kenaikan suku bunga Bank Sentral AS The Fed.

Penguatan dolar AS didorong kenaikan pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal IV-2015 naik 1,4 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya hanya 1,0 persen. Kenaikan ditopang belanja konsumen. Kami sadar ada kekuatan perekonomian AS, kata ahli strategi pasar di Okasan Securities Yoshinori Ogawa.

OAFP | DIDIK PURWANTO

Mantan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membantah mega ko-rupsi di perusahaan minyak negara Petrobras melumpuhkan sektor penting ekonomi Brasil, seperti minyak dan konstruksi.

Komentar Lula dianggap se-bagai upaya sinis untuk meng-alihkan perhatian publik dari pe-nyelidikan sejak dua tahun lalu. Kini dia juga terlibat dalam skan-dal korupsi yang makin melebar.

Pada pertemuan di Sao Pau-lo, ia mengatakan, penyelidikan diperlukan namun ia memer-tanyakan apakah tidak mung-kin memberantas korupsi tanpa menutup perusahaan dan tanpa

memicu pengangguran.Menurut Dana Moneter Inter-

nasional (IMF), pelemahan eko nomi Brasil di level minus 2,5 persen ka-rena kepanikan masyarakatnya. Kita semua akan berakhir. Mung-kin ada banyak orang di penjara tapi ada juga menjadi jutaan pe-ngangguran, katanya.

IMF pada Januari mem-proyeksikan ekonomi Brasil akan menyusut 3,5 persen tahun ini, lebih tinggi 2,5 poin persentase dibandingkan perkiraan se-belumnya. Tahun lalu, ekonomi Brasil minus 3,8 persen.

Menurut lembaga konsultan Associados, korupsi telah me-ngurangi Produk Domestik Bru-to sekitar 3,6 poin persentase de ngan memertimbangkan efek langsung dan tidak langsung serta pendapatan dari ratusan ribu karyawannya.

Pengangguran di Brasil terus

meningkat dari 5,8 persen men-jadi 8,2 persen pada Februari lalu.

Kepala ekonom IMF Maurice Obstfeld mengatakan, pelemahan ekonomi disebabkan konfigurasi politik Brasil dengan dorongan masyarakat menurunkan Pre-siden Dilma Roussef serta pe-ningkatan tuduhan korupsi.

Brasil telah diguncang tu-duhan, perusahaan konstruksi berkolusi terhadap Petrobras miliaran dolar AS serta menyuap eksekutif dan politisi untuk me-muluskan rencananya.

Sekitar 100 orang dari pe tinggi Petrobras telah divonis men-jadi terdakwa korupsi. Perang melawan korupsi me rupakan prioritas namun efeknya dapat dikurangi, kata Presiden Dewan Administratif Pertahanan Eko-nomi Gesner Oliveira.

Menurut laporan Majalah Istoe, Petrobras menangguhkan

pembayaran proyek-proyek yang diduga menjadi bagian korupsi. proyek ini memengaruhi 12 ribu operator kilang dan galangan ka-pal. Pengiriman telah dihentikan atau ditunda pada proyek-proyek besar. OAFP | DIDIK PURWANTO

Petrobras Lumpuhkan Ekonomi Brasil

Kasus korupsi memengaruhi

Produk Domestik Bruto (PDB).

SINGAPURA (HN) Penurunan jumlah pengeboran (rig) me micu harga minyak mentah dunia naik tipis dibandingkan akhir pekan lalu. Analis mengatakan, pedagang kemungkinan akan menunda setiap tindakan besar hingga pertemuan petinggi OPEC dan non-OPEC bulan depan.

Analis IG Markets Bernard Aw mengatakan, produsen me-ngurangi pengeboran karena harga minyak semakin murah. Apalagi produsen di Amerika Serikat kebanyakan masih libur paskah.

Ia memeringatkan gam baran fundamental minyak masih se-dikit bearish karena pasokan global melonjak. Di sisi lain, per-mintaan minyak makin melemah seiring pelemahan perekonomi-an, khususnya China.

Semua tergantung per-

temuan OPEC dan non-OPEC bulan depan. Jika itu terjadi dan mereka menyepakati sesuai ten-tang pembekuan produksi, kita akan melihat harga minyak akan kembali melonjak di atas US$ 40 per barel, katanya.

Harapannya, produsen mi-nyak mentah utama dunia se-

perti Arab Saudi dan Rusia mem-bekukan produksi minyaknya sehingga mengurangi lonjakan pasokan yang melimpah. Saat ini harga minyak mentah dunia sekitar US$ 40 per barel dibantu penguatan dolar AS.

Harga minyak patokan WTI naik 50 sen atau 1,27 persen

menjadi US$ 39,96 per barel. Harga minyak Brent naik 45 sen atau 1,11 persen menjadi US$ 40,89 per barel.

Anggota OPEC dan non-OPEC akan membahas pembekuan produksi minyak pada per-temuan di Doha 17 April.

OAFP | DIDIK PURWANTO

Rig Dongkrak

Harga Minyak

Laba Bersih Tahunandalam US$ miliar

Hasil Laba Bersih Kuartalandalam US$ miliar

Sumber: Petrobras

PETROBRAS

2011 2012 2013 2014 2015

20151Q 2Q 4Q3Q

20,12

0,17

-10,2

11,03 11,09

-7,12-9,6

1,86

-1,06

Buruh harian menunggu majikan di sepanjang jalan di Hanoi, Senin (28/3), untuk memekerjakan mereka kembali. Perekonomian Vietnam melambat pada kuartal I-2016 seiring pelemahan harga minyak mentah dan kekeringan berkelanjutan yang melanda pertanian. AFP | HOANG DINH NAM

PENURUNAN PEREKONOMIAN VIETNAM

RIO DE JANEIRO (HN)

A11HARIAN NASIONAL | www.harnas.co SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

TRANSPORTASI

Kenaikan penumpang ke Pelabuhan Belawan

Medan Juli 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik

in number...

62,24 Persen

likuiditas

Lahan Hambat Bandara BanjarmasinGUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Banjarmasin, Senin (28/3) mengharapkan, pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin yang peletakan batu pertamanya satu tahun lalu harus terealisasi. Ia menilai, pembangunannya cukup memalukan karena penyelesain pembebasan lahan berlarut-larut.

Ia sudah meminta keterangan beberapa instansi terkait, seperti pemerintah kota (Pemkot) Banjarbaru dan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru yang ikut serta dalam penyelesaian pembebasan lahan.

OANTARA

Tiket Lebaran Sepi PeminatPEMESANAN atau pembelian tiket kereta api (KA) untuk mudik Lebaran 2016 pada hari pertama masih sepi. Penjualan tiket mudik Lebaran dibuka dini hari kemarin pukul 00.00 WIB. Tiket yang dijual untuk keberangkatan H-10 Lebaran atau 26 Juni 2016, kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Surono di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (28/3).

Berdasarkan pantauan Rail Ticket System pukul 10.30 WIB, kata dia, tiket H-10 Lebaran untuk KA lintas selatan pemberangkatan dari Stasiun Gambir masih tersedia sekitar 2.500 tempat duduk. Pemberangkatan dari Stasiun Pasar Senen masih tersedia sekitar 7.800 tempat duduk. Tiket KA lintas selatan untuk mudik pada H-10 Lebaran masih tersedia sekitar 10.300 tempat duduk. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. OANTARA

Uber meng-klaim sedang menggenjot ko-perasi rental mobil yang ber-mitra dengannya untuk segera me nyelesaikan legalitas yang di-minta pemerintah.

Juru Bicara Uber untuk In-donesia Amy Kunrojpanya me-ngatakan, kini koperasi Trans Jasa Usaha Bersama sedang menyerahkan seluruh doku-men izin usaha penyelenggaraan angkut an umum kepada Badan Pe layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Setelah pro-ses selesai, seluruh kendaraan akan uji KIR di Dinas Perhubung-an DKI Jakarta.

Kami memastikan semua kendaraan lolos Uji KIR dan mendapatkan sertifikat KIR, ka-tanya di Jakarta, Senin (28/3).

Ribuan sopir Uber pun akan diminta membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum, SIM khusus untuk angkut an rental. Tanpa SIM A Umum, sopir Uber dilarang ber operasi meski telah memiliki izin pe nyelenggaraan angkutan umum.

Uber siap menerima sanksi pemerintah jika koperasi yang bermitra dengannya tidak memenuhi syarat legalitas dalam waktu yang ditentukan.

Pemerintah memberikan masa transisi kepada koperasi mitra Uber dan GrabCar untuk memenuhi legalitas sekitar dua bulan. Unsur legalitas yang di-minta, di antaranya memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum, kendaraan terdaftar, dan memiliki SIM A Umum.

Koperasi juga harus memiliki izin domisili usaha, izin gang-guan, memiliki armada minimal lima unit, memiliki pool untuk service dan perawatan, dan ke-siapan administrasi operasional.

Tenggat waktu yang diberikan pemerintah hingga 31 Mei 2016. Artinya pada 1 Juni 2016, ko-perasi mitra Uber dan GrabCar harus telah memenuhi legalitas.

Pemerintah memberikan sanksi pemblokiran kedua apli-kasi bila koperasi mitra Uber dan GrabCar tidak memenuhi aturan pemerintah pada 1 Juni 2016.

Paguyuban Pengemudi Ren-tal Mobil Indonesia (PPRI) se bagai mitra GrabCar pun telah melaku-

kan hal serupa. Namun se jumlah dokumen PPRI di kembalikan BPTSP DKI Jakarta lantaran berkas belum memenuhi per-syaratan.

Pool yang dimiliki PPRI dinilai tidak cukup untuk menampung 5.000 unit kendaraan anggota-nya. Sebab luas pool hanya mampu menampung 300 unit mobil sewa.

Kepala BPTSP DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, ber-kas PPRI telah dikembalikan dan diminta dilengkapi sesuai kondisi fisik aset yang dimiliki. Mereka sudah serahkan tapi kami kem-balikan, katanya.

PPRI akan dinyatakan legal beroperasi dan bekerja sama dengan GrabCar jika seluruh dokumen telah dipenuhi dan diserahkan kepada pemerintah. Sebab proses untuk legalitas hanya membutuhkan dua pekan dengan dokumen dan aset fisik yang sesuai.

ODIAN RISKI ROSMAYANTI

Uber Siap Terima SanksiPerusahaan masih memenuhi syarat

legalitas yang diperlukan.

Sumber: Uber LOKASI UBER BEROPERASI

BRASIL

MEKSICO

COLOMBIA

PERU

CHILE

NIGERIA

AFRIKA SELATAN

KANADA

MAROKOMESIR

ARAB SAUDI

KENYA

AS

Hawaii,AS

INDONESIA

JEPANG

INDIA

RUSIA

AUSTRALIA

SELANDIABARU

AAASSS

A

J

SS

DD

ESS

AAA

SSSSSSSSS

UUDIUUUUUUUUUUUUUUUUUUAA

UU

AAA

KOTA UBER

JAKARTA (HN) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengoperasikan kapal logistik keempat untuk jalur tol laut. Kapal bernama KM Nu santara Pelangi 101 akan berlayar di rute T-2 Tanjung Pe rak- Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke pergi pulang dengan jarak sekitar 3.874 mil.

Manager Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Pelni Akhmad Sujadi mengatakan, sebelumnya telah meng-operasikan tiga unit kapal untuk jalur distribusi logistik. Operasional kapal itu dinilai telah menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok, khu-susnya di wilayah timur hingga 30 persen dari sebelumnya.

Tiga kapal semula sudah berhasil menurunkan hingga 30 persen disparitas harga. Dengan tambahan kapal di-harapkan bisa mengurangi (disparitas) lebih jauh, ka-tanya di Jakarta, Senin (28/3).

KM Nusantara Pelangi 101 memiliki kalasitas 350 TEUs. Kapal ini akan berlayar ru-tin pada rute yang telah di tentukan. Rencananya kapal akan diprioritaskan untuk mengangkut barang pokok berupa beras, terigu, minyak goreng, dan aneka kebutuhan sehari-hari.

Selain itu kapal juga me-ngangkut barang penting be-r upa semen, besi, keramik, dan aneka barang untuk meme nuhi kebutuhan pem-bangunan di daerah tertinggal.

Ketua Asosiasi Logistisik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyambut baik kehadiran kapal keempat Pelni untuk tol laut. Namun kehadiran kapal ini dinilai belum menyentuh seluruh kebutuhan distribusi logistik nasional.

Dia meminta pemerintah membuka lelang penyediaan kapal logistik dalam tol laut Indonesia.

Ia juga membantah pe-nurunan harga disparitas di wilayah timur hingga 30 per-sen seperti yang diklaim Pelni.

Berdasarkan informasi yang didapat ALFI Indonesia Timur, belum ada penurunan disparitas harga. Harus je-las, penurunannya untuk ko-moditas apa, ujarnya.

ODIAN RISKI ROSMAYANTI

Pelni Operasikan

Kapal Logistik

Penumpang memesan tiket kereta api mudik Lebaran 2016 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (28/3). Mulai Senin (28/3), PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi membuka penjualan tiket kereta mudik Lebaran 2016 keberangkatan H-10 Lebaran. Untuk H-9 Lebaran akan dijual Selasa (29/3) dan seterusnya hingga tiket untuk keberangkatan H+10 Lebaran.

TIKET KERETA API MUDIK

JAKARTA (HN)

HA

RIA

N N

ASI

ON

AL

| YO

SEP

AR

KIA

N

A12HARIAN NASIONAL | www.harnas.coSELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

JAKARTA (HN) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, dari 1.708 bangunan sekolah, sebanyak 823 bangunan tak layak pakai. Kon-disi tersebut imbas kerusakan.

Terkait kategori kerusakan, Dinas Pendidikan membagi tiga, rusak ringan, sedang, dan berat. Namun, Sopan tak menjelaskan ihwal jumlah sekolah dengan rincian kerusakan.

Ia sekadar memastikan per-baikan akan dilakukan secara bertahap. Tenggat waktu yang di rencanakan mencapai dua ta-hun. Pada 2016 perbaikan akan dilakukan kepada 156 sekolah, katanya, Senin (28/3).

Sesuai instruksi gubernur, me nurut Sopan, pada 2017 Ibu Kota tak lagi memiliki sekolah rusak. Kami ingin mewujudkan instruksi itu, ujarnya.

Rencana perbaikan 156 se-kolah tahun ini, ungkapnya, akan ditambah dengan enam se-kolah yang pengerjaannya ber-henti pada 2015. Terkait anggar-an, telah disediakan Rp 1,2 tri-liun. Rehabilitasi bangunan se-kolah yang tak layak pakai mulai dilakukan pada akhir Mei atau Juni, tuturnya.

Anggota Forum Musyawarah Guru Jakarta Retno Listyarti me-ngatakan, pengategorian sekolah tak layak pakai perlu diperjelas. Sebab, kerusakan kecil atau berat acap dipersepsikan serupa.

Karena itu, penanganan harus lebih mengutamakan bangunan sekolah dengan ke-rusakan berat. Untuk ukuran Jakarta tidak boleh ada sekolah yang rusak parah. Jakarta itu barometer nasional, ujarnya.

Terkait perbaikan, menurut Retno, pengajuan renovasi yang disuarakan sekolah tak dires pons cepat. Tak ayal, pihak sekolah harus bersabar meski bangunan tak layak digunakan.

Padahal, anggaran yang men-capai Rp 1 triliun dinilai mampu menjawab persoalan. Tapi, me-ngaca banyaknya pengerjaan yang tak selesai, Retno khawatir, Ada serapan anggaran yang buruk selama ini.

Selain itu, persoalan masih banyaknya sekolah tak layak pakai imbas polemik yang terjadi antara Dinas Pendidikan dengan Gubernur DKI.

Saya ingat Gubernur per-nah bilang kalau banyak peng-ajuanrenovasi berat atau ringan yang dipertanyakan. Mungkin Gubernur perlu lebih dekat da-tang kelapangan. Pastikan sen-diri apakah benar harus diper-baiki atau tidak. Dinas Pendidik-an perlu juga dimintai pendapat, imbaunya. OTEGAR ALFIAN

JABODETABEK

SEJUMLAH warga perumahan di Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai resah dengan ancaman penyakit demam berdarah dengue yang merebak di kawasan setempat dalam sebulan terakhir. Sampai Maret 2016 jumlah korban DBD di perumahan saya mencapai sembilan orang. Mereka warga RT 03, RW 19, Jatimakmur, kata warga setempat Dendi (30), Senin (28/3). Menurut dia, korban DBD menyerang keluarga dalam satu rumah sepanjang Maret 2016. Salah satunya sepupu saya Novi (23) warga RT 03 RW 19 yang dirawat sejak pertengahan Maret. Tidak lama kemudian, ibu dan bapaknya juga terjangkit DBD, ungkapnya. OANTARA

PENDERITA HIV/AIDS yang menjangkiti PSK di kawasan prostitusi Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, terus bertambah dalam setahun. Data terakhir 28 Desember 2015 sebanyak 54 penderita. Hasil pendataan hingga pertengahan Maret 2016 menjadi 60 orang, kata Kepala Puskesmas Kosambi Hendra Tarmizi, Senin (28/3). Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat dan instansi terkait serta pihak yang berkepentingan lainnya. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari rencana penertiban.

OANTARA

kilas

PENDIRI Teman Ahok Singgih Widyastomo mengatakan, dukungan partai politik terhadap Basuki Tjahaja Purnama tak membuat pihaknya khawatir. Ahok, Basuki biasa disapa, menurut dia akan tetap berada di jalur perseorangan. Komitmen Ahok (jalur independen) dari awal terbukti, katanya, Senin (28/3). Ihwal jumlah dukungan, jelas Singgih, Teman Ahok telah mengumpulkan sedikitnya 322.172 KTP. Mengenai target 1 juta KTP, Teman Ahok optismistis terwujud. Targetnya (1 juta KTP) pada Juli, ungkapnya. OTEGAR ALFIAN

Relawan tak Risau Ahok Menyeberang

Warga Jatimakmur Resah DBD

Penderita HIV/AIDS Dadap Bertambah

REVITALISASI LUAR BATANGWarga berkativitas di kawasan Luar Batang, Jakarta, Senin (28/3). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan permukiman warga di atas tanggul, badan air laut, dan saluran kali di kawasan Luar Batang dalam rangka revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan kawasan Luar Batang.

Pembangunan 20 ribu unit rusun ditargetkan

rampung tahun ini.

P e r s o a l a n kawas an kumuh di DKI Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi. Pada 2013, menukil data Badan Pusat Statis-tik (BPS) DKI Jakarta, sebanyak 223 rukun warga masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Jumlah itu dihitung BPS de-ngan mengklasifikasikan kawas-an ke dalam tiga kategori, kumuh berat, ringan, dan sangat ringan. Pada tahun yang sama, Pemerin-tah Provinsi DKI Jakarta melaku-kan perbaikan melalui program kampung deret.

Dari upaya tersebut, sebanyak 4.467 unit rumah diubah men jadi kawasan tertata. Namun pada Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pro-gram pe nataan kampung tidak optimal, juga tidak tepat sasaran.

Imbasnya, Pemerintah Pro-vinsi DKI Jakarta menghentikan program kampung deret. Kepala Badan Perencanaan Pembangun-an Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pembenahan kini mengarah pada rehabilitasi kawasan.

Dari upaya tersebut, pemerin-tah Jakarta memfokuskan pada penataan kawasan di dua areal, yakni bantaran kali dan waduk. Beberapa yang dilakukan, ia men-contohkan, seperti Waduk Pluit, pengerukan di lokasi Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan Jakarta emergency Dredging Initiative (JEDI), normal-isasi kali Pesanggrahan, Ciliwung,

Angke, Sunter, dan Kalijodo.Untuk penataan kawasan

bantaran sempadan kali me lalui pembangunan rusun (rumah susun) 2016, kata Tuty kepada HARIAN NASIONAL, Senin (28/3).

Menurutnya, Dinas Perumah-an dan Gedung Pemda DKI Jakarta akan menyelesaikan se-banyak 2.394 unit rusun di de-lapan lokasi, seperti Lokbin Sem-per (270 unit), Marunda (300), KS Tubun (524), Cakung Barat (300), dan Rawa Bebek (400).

Selain itu ada juga Rusun Jatinegara Kaum (300 unit), Jalan Bekasi (200), dan Rusun Pinus Elok sebanyak 100 unit. Tuty me-ngatakan, delapan lokasi tersebut telah dalam proses lelang.

Untuk yang multiyears ada 10 lokasi, dan sisanya dua lokasi single year itu juga sedang dalam tahap lelang, ungkapnya. Upaya tersebut guna menjawab

kebutuh an rumah di Ibu Kota yang mencapai 70 ribu per tahun.

Namun, menurut Tuty, pem-bangunan belum mencukupi. Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, Jakarta hanya mampu membangun se-banyak 71.438 unit rusun.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji menuturkan, untuk tahun ini, target pembangunan rusun mencapai 20 ribu unit. Untuk 2017, pembangunan di-harapkan menyentuh 50 ribu unit.

Rencana pembangunan un-tuk proyek lanjutan akan dimulai akhir Maret atau awal April 2016. Targetnya, kata Ika, selesai pada September hingga Oktober tahun ini. Pemprov DKI telah meng-anggarkan Rp 3,1 triliun, ujarnya.

Pengamat Perkotaan Univer-sitas Triksati Nirwono Joga me-ngatakan, Jakarta memerlukan rusun mengingat rencana re-lokasi di sejumlah kawasan.

Guna mengejar waktu, pe-nambahan rusun dinilai perlu dipercepat. Meski begitu, pen-dampingan terhadap warga yang terkena dampak relokasi harus mengikuti. Tujuannya, jelas Nir-wono, Menyiapkan fisik dan psi-kologi ketika relokasi dilakukan.

Ihwal keterbatasan lahan, ia menyarankan DKI Jakarta ber-mitra dengan wilayah sekitar, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lahan-lahan milik pemerintah daerah bisa diman-faatkan, tapi anggaran tetap dari Jakarta. Lalu integrasikan trans-portasinya, imbaunya.

OCHUSNUL CHOTIMAH

Penataan Ibu Kota Lewat Rusun

AN

TAR

A | H

AFI

DZ

MU

BAR

AK

A

JAKARTA (HN)

JAKARTA PUSAT2.434

JAKARTA UTARA230

JAKARTA BARAT367

JAKARTA SELATAN602

JAKARTA TIMUR634

JAKARTA UTARA55

JAKARTA BARAT55

JAKARTA PUSAT42

JAKARTA TIMUR32

JAKARTA SELATAN34

KEPULAUAN SERIBU5

KAWASAN KUMUH IBU KOTA

PERBAIKAN

: Rumah: Rukun Warga

Sumber: BPS DKI Jakarta 2013

823 Sekolah Jakarta Rusak

A13HARIAN NASIONAL | www.harnas.co SELASA, 29 MARET 2016 | Nomor 848 Tahun III

NUSANTARA

PENGELOLAAN hutan tidak boleh semata mengutamakan kepentingan ekonomi, tapi juga keseimbangan lingkungan. Pengelolaan hutan harus men-dukung target kenaikan suhu permukaan yang tidak boleh leb-ih dari dua derajat. Pengelolaan berkonsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi pilihan un-tuk tak sekadar memanfaatkan hutan. Areal tidak sekadar dibagi menjadi areal produksi namun juag keserasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Untuk mendukung manfaat berbagai sistem yang tidak efektif harus segera dihapus dari pen-gelolaan hutan, ujar Ketua Dewan PERtimbangan Ikatan Alumni SMKA Bambang Suprijanto, Senin (28/3). OROSMHA WIDIYANI

KURIKULUM muatan lokal tsunami di pesisir selatan Provinsi Banten perlu diterapkan di SD-SMA dan perguruan tinggi. Penerapan muatan lokal dapat mengetahui dan memahami untuk mengantisipasi pengurangan risiko kebencanaan, kata pemerhati Kebencanaan Alam Ahmad Arif saat menyampaikan kesiapsiagaan bencana tsunami pada acara Gladi Ruang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami Penguatan UPT BMKG dan BPBD di Banten, Senin (28/3). Selama ini, masyarakat pesisir selatan Banten belum mengetahui dan memahami penguatan kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami untuk mengurangi risiko kebencanaan. OANTARA

kilas

GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyarankan pihak yang tidak setuju dengan pengambilalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempuh upaya hukum dengan judicial review (uji materi). Menurut saya, langkah yang paling bagus adalah judicial review sebab itu bunyi undang-undang, kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (28/3). Dia mengatakan, sudah ada beberapa daerah yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait PP tentang Kewenangan Pengelolaan SLB, SMA, dan SMK. OANTARA

Ganjar Sarankan Ajukan Judicial Review

Pengelolaan hutanJangan Naikkan Suhu

Kurikulum TsunamiDiterapkan di Banten

JAKARTA (HN) Kebijakan peng ambilalihan pengelolaan pen didikan tingkat SMA oleh provinsi masih menuai protes dari masyarakat. Hal ini terlihat dari Aksi 10.000 Surat dari pe-lajar untuk presiden yang digagas Organisasi Pelajar Surabaya.

Kami melakukan proses lain untuk menanggapi resistensi ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Dae-rah harus dipatuhi, tapi ada cara lain untuk menindaklanjuti aspi-rasi pelajar tersebut, kata Ke pala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kementeri-an Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Asianto Sinam-bela kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut dia, aksi yang di-lakukan pelajar Surabaya karena mereka tidak mengerti. UU me-mang masih dalam proses. Me-reka belum memahami sepenuh-nya UU tersebut. Jadi wajar kalau ada resistensi.

Sebenarnya, kata Asianto, dalam pengambilalihan penge-lola an pendidikan SMA ke pro vinsi

tidak begitu banyak merombak sistem pendidikan. Pada dasar-nya pengelolaan pendidikan me-mang ada di tingkat provinsi, se-lama ini hanya dititipkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kita tidak bisa menghenti-kan proses yang sudah sudah berlangsung. Kementerian harus mengikuti aturan itu. Tapi kita ini kan negara demokrasi, pasti

aspirasi para pelajar dijadikan masuk an, katanya.

Sebelumnya, beberapa per-wakilan pelajar Surabaya yang ter-gabung dalam Orpes (Organi sasi Pelajar Surabaya) bertemu lang-sung Wali Kota Surabaya Tri Ris-maharini, Sabtu (26/03). Mereka mengumpulkan 33.130 surat aspi-rasi untuk Presiden Jokowi.

Mereka mengeluh terkait

peng ambilalihan pengelolaan tingkat SMA oleh provinsi. Para anak didik itu khawatir program yang selama ini tersedia akan hilang setelah pengelolaan SMA diambilalih.

Ketua ORPES, Khusnul Prase-tyo menjelaskan aksi keputusan bersama para pelajar di Surabaya. Tak ada paksaan melakukan aksi menulis