governmental system impact to the citizens building plan

Mentor

dadang-solihin.blogspot.com 2

http://aljabrgrade5.weebly.com/building-plan-in-jakarta.html


If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees;

if you are planning for a lifetime, educate people.Chinese Proverbs


Apabila anda membuat rencana satu tahun, tanamlah padi. Apabila anda membuat rencana untuk sepuluh tahun, tanamlah pohon.

Apabila anda membuat rencana untuk seumur hidup, didiklah SDM.Pepatah Tiongkok

77dadang-solihin.blogspot.com

Materi• Cita-Cita Rakyat Indonesia• Pentahapan Pembangunan 2005-2025• RPJMN 2010-2014• Prioritas Nasional• Proses Perencanaan• Status Hukum Dokumen Perencanaan• Persyaratan Dokumen Perencanaan:

SMART• Syarat Perencanaan• Perencanaan yang Ideal• Fungsi/Manfaat Perencanaan


Cita-Cita Rakyat IndonesiaBahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.""Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.""Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.""Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :• Ketuhanan Yang Maha Esa, • kemanusiaan yang adil dan beradab, • persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, • serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Pembukaan UUD 1945


Pentahapan Pembangunan 2005-2025


Visi Pembangunan 2005‐2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

(UU 17 TAHUN 2007)

V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

RPJMN 2010-2014



1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas Nasional

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

Prioritas Nasional

Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Status Hukum Dokumen Perencanaan


SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang

mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaannya.


• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Perencanaan yang Ideal


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi

seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


governmental system impact to the citizens building plan

Education