1BAB IPENDAHULUAN DAN TUJUAN

1.1. PendahuluanPermasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatiandibeberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnyapembangunan diberbagai negara berakibat terjadinya degradasi lingkungan. Efekdari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan Sumber DayaAlam serta lingkungan hidup dimasa mendatang. Guna mengantisipasipermasalahan lingkungan yang semakin kompleks dibutuhkan seperangkat aturanserta pedoman dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan agaraspek keberlanjutan Sumber Daya Alam serta lingkungan hidup dimasa mendatangtetap terjaga serta dapat terus mendukung kehidupan manusia.

RTRW Provinsi Banten merupakan kebijakan spatial dan dijadikan acuanpembangunan pada jangka waktu 20 tahun. Sebagai upaya untuk mejaminkeberlanjutan pembangunan dimasa mendatang adalah dengan mengintegrasikankepentingan lingkungan pada arah pengambilan keputusan yang strategis yakni padatataran kebijakan, rencana atau program melalui aplikasi Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS). KLHS tidak hanya merupakan kajian dampak lingkungan yangbersifat formal dan mengikuti tata prosedur tertentu, tetapi lebih dari itu, jugamerupakan suatu kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang terbaik. KLHSsendiri juga merupakan pendekatan proaktif untuk mengintegrasikan pertimbanganlingkungan baik itu evaluasi dampak lingkungan atau prinsip keberlanjutan kedalamkebijakan, rencana, atau program.

Maka dari itu Provinsi Banten sebagai salah satu daerah yang memiliki potensiperkembangan daerah yang pesat, turut menerapkan kebijakan yang mendukungkeberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Guna mengawal sertamendukung implementasi dari kebijakan yang terkait pada aspek lingkungan yangterdapat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2010-2030, maka dari itu diakomodir dalam Laporan Kajian Lingkungan Hidup StrategisProvinsi Banten (KLHS). KLHS RTRW Provinsi Banten 2010-2030 disusunberdasarkan SEB Nomor 660/5113/SJ dan Nomor 04/MENLH/12/2010 tanggal 20Desember 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) metode cepat untuk RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2. TujuanMengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana,Program RTRW Provinsi Banten atas dasar/prinsip keterkaitan, asas keseimbangan,dan asas keadilan.

21.3. Pemangku KepentinganPara pemangku kepentingan yang terkait dan turut bertanggung jawab di dalampenerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Banten, adalah:

1. SKPD PROVINSIa. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.b. Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten.c. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.f. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.g. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.i. Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten.j. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Akademisia. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.b. STIKES Faletehan.

3. LSMa. Rekonvasi Bhumi.b. WWF Taman Nasional Ujung Kulon

4. Tokoh Masyarakat

3BAB IILINGKUP KAJIAN

2.1. Identifikasi Isu-isu Pembangunan BerkelanjutanDalam rencana pembangunan Provinsi Banten kedepan ada beberapa Isu Strategismengenai pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas dan menjadi bahankajian dalam laporan ini. Isu-isu tersebut telah menjadi kesepakatan para Pakar,Akademisi, Instansi Pemerintah Provinsi Banten serta Masyarakat Banten. Beberapaisu tersebut, adalah:a. Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan)b. Kemiskinanc. Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Globald. Akses (Transportasi)e. Geologi dan Panas Bumif. Pencemaran Lingkungang. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Airh. Kemerosotan Keanekaragaman Hayati

2.2. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Pada Raperda RTRWDalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Banten tahun 2010-2030terdapat beberapa kebijakan serta program kegiatan yang diidentifikasi sertadiuraikan sebagai dasar pembangunan Provinsi Banten kedepan, yaitu:a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan ini terdiri dari beberapa program kegiatan :1. Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman)2. Pengembangan Sistem Prasarana Utama

- Transportasi Darat- Transportasi Laut- Transportasi Udara

3. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya- Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan- Sistem Jaringan Sumber Daya Air

b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan LindungDengan Program Kegiatan Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Lindung

c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan BudidayaDengan Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri,Permukiman, dan Pertambangan)

d. Kebijakan Pengembangan Kawasan StrategisDengan Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis :a. Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomib. Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi

42.3. MATRIKS KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Isu PembangunanBerkelanjutan

Yang Berpotensi TerkenaPengaruh/Dampak Alih Fungsi

LahanPertanian

(KetahananPangan)

Kemiskinan

EkonomiMasyarakatBerorientasiPasar Global

Akses(Transportasi)

Geologidan

PanasBumi

PencemaranLingkungan

Kualitas danKuantitasSumber

Daya Air

KemerosotanKeanekaragaman Hayati

FrekuensiDampak

+

FrekuensiDampak

-KebijakanPerencanaanRuang sebagaimanatertuang dalam Raperda

KebijakanPengembanganStruktur Ruang

1 PengembanganSistem Perkotaan(Permukiman)

+ + + - - 3 2

2 PengembanganSistem PrasaranaUtama- Transportasi

Darat - + + + + - 4 2- Transportasi Laut + + + - - 3 2- TransportasiUdara - + + + - 3 2

3 PengembanganSistem PrasaranaLainnya- Sistem Jaringan

Energi/Kelistrikan + + + - - 3 2- Sistem Jaringan

Sumber DayaAir

+ + + + 4 0

KebijakanPengembanganPola RuangKawasanLindung

Rehabilitasi danPemantapan KawasanLindung

+ + + 3 0

5KebijakanPengembanganPola RuangKawasanBudidaya

PengembanganKawasan Budidaya(Industri, Permukiman,dan Pertambangan)

- + + + + - - -

4 4

KebijakanPengembangankawasanstrategis

PengembanganKawasan Strategisa. Pengembangan dan

Pemantapan FungsiPertumbuhanEkonomi

- + + + + - - - 4 4

b. PendayagunaanSDA dan/atauTeknologi Tinggi

+ + - + - 3 2

FrekuensiDampak + 2 9 7 6 5 1 3 1

FrekuensiDampak - 4 0 0 0 0 7 3 6

6BAB IIIPENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1. Kebijakan Penataan Ruang Yang Mempunyai Potensi Dampak NegatifDalam kebijakan penataan ruang yang ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Banten 2010-2030, terdapat beberapa kebijakan turunan yangberpengaruh terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bantenserta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi wilayah Banten, antara lain:a. Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya khususnya program

Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri dan Permukiman) berpotensimenimbulkan dampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian(Ketahanan Pangan), pencemaran lingkungan, dan turunnya kualitas dankuantitas sumber daya air di wilayah Banten Utara (Kabupaten Serang danKabupaten Tangerang) sedangkan untuk kawasan pertambanganmenimbulkan dampak kemerosotan keanekaragaman hayati di wilayahBanten Selatan (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang) secarakeseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas tinggi.

b. Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya programpengembangan pemantapan fungsi pertumbuhan ekonomi (permukiman dansarana prasarana olahraga dalam skala besar) berpotensi menimbulkandampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan) diKota Serang dan Kabupaten Lebak. Perlu pula diperhatikan dampak negatifpencemaran lingkungan dan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya airdi kawasan strategis ekonomi di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang,sedangkan untuk kawasan pariwisata menimbulkan dampak kemerosotankeanekaragaman hayati khususnya di wilayah reklamasi (KabupatenTangerang) serta pesisir Utara dan Selatan Provinsi Banten secarakeseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang.

c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan SumberDaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi berpotensi menimbulkan dampaknegatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragamanhayati khususnya pada pembangunan pembangkit energi dan bendungan,secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang.

d. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan (permukiman) yangmenimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, kualitas dankuantitas sumber daya air yang tersebar di PKN Tangerang, Tangerang

7Selatan, Serang, dan Cilegon. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20tahun dengan intensitas sedang.

e. Kebijakan pengembangan sistem prasarana utama, meliputi:1. Transportasi darat menimbulkan dampak negatif terhadap alih fungsi

lahan pertanian (ketahanan pangan) dan kemerosotan keanekaragamanhayati di Wilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang dan KabupatenLebak). Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun denganintensitas rendah.

2. Transportasi laut menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaranlingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati di Wilayah BantenUtara (Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang). Secarakeseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang.

3. Transportasi udara menimbulkan dampak negatif terhadap alih fungsilahan pertanian (ketahanan pangan) dan pencemaran lingkungan diWilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang). Secara keseluruhandalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas sedang.

f. Kebijakan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan menimbulkandampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotankeanekaragaman hayati disekitar kawasan PLTU Labuan (KabupatenPandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Suralaya (KotaCilegon). Secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitassedang.

3.2. Isu Pembangunan Yang Berpotensi Terkena Pengaruh/Dampak NegatifMengacu pada isu pembangunan di Provinsi Banten yang kian berkembang, diidentifikasi adanya isu-isu pembangunan yang terkait dengan prinsippembangunan berkelanjutan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagiwilayah Banten, yaitu:a. Pencemaran lingkungan (persampahan, sanitasi) di kawasan permukiman

dalam pengembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Tangerang,Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan KotaSerang, sedangkan pencemaran lingkungan (pencemaran udara) berpotensidampak di pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan (PLTU Suralaya,Labuan, dan Lontar) serta dampak limbah B3 pada pengembangan kawasanindustri, kawasan strategis ekonomi di wilayah Banten Utara.

b. Kemerosotan keanekaragaman hayati berpotensi terkena dampak dalampengembangan kawasan pertambangan (panas bumi di Kaldera DanauBanten), kawasan industri, dan kawasan strategis ekonomi, dan

8pengembangan pariwisata di wilayah pesisir termasuk reklamasi pantai diwilayah Banten Utara.

c. Alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) pada kebijakanpengembangan struktur ruang khususnya pengembangan sistem prasaranatransportasi darat (pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan,terminal, dan jaringan kereta api) di koridor Wilayah Kerja Pembangunan(WKP) I II dan koridor WKP II III, sedangkan untuk pembangunantransportasi udara di wilayah Kabupaten Pandeglang.

d. Kualitas dan kuantitas sumber daya air berpotensi terkena dampak dalampengembangan sistem perkotaan, pengembangan kawasan budidaya (industridan permukiman) di PKN Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, danCilegon, serta pada pengembangan kawasan strategis fungsi pertumbuhanekonomi di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

9BAB IVALTERNATIF KEBIJAKAN RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Dari hasil identifikasi serta kajian kebijakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi Banten Tahun 2010-2030, terkait mengenai lingkungan hidup dan sumber dayaalam di wilayah Provinsi Banten. Maka dapat diuraikan beberapa pencegahan sertaalternatif untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber dayaalam dari pembangunan yang dilakukan. Uraian tersebut ditampilkan pada tabel dibawahini :

TABEL. 1MITIGASI SERTA ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK

NEGATIF LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

DESKRIPSI MITIGASIALTERNATIF

KEGIATAN/RENCANA/PROGRAM

1. Kebijakan pengembangan pola ruangkawasan budidaya khususnyaprogram Pengembangan KawasanBudidaya (Industri dan Permukiman)berpotensi menimbulkan dampaknegatif terhadap Alih Fungsi LahanPertanian (Ketahanan Pangan),pencemaran lingkungan, dan turunnyakualitas dan kuantitas sumber daya airdi wilayah Banten Utara (KabupatenSerang dan Kabupaten Tangerang)sedangkan untuk kawasanpertambangan menimbulkan dampakkemerosotan keanekaragaman hayatidi wilayah Banten Selatan (KabupatenLebak dan Kabupaten Pandeglang)secara keseluruhan dalam kurunwaktu 10 tahun dengan intensitassedang.

a. Alih fungsi lahan :

- Pembinaan dan pengawasanpembangunan kawasan industri.

Merelokasi kegiatan yangtidak sesuaiperuntukannya.

- Pengendalian pemanfaatan ruang padakawasan sekitar.

b. Pencemaran lingkungan :- IPAL terpadu pada kawasan industri.- Penerapan 3R dan TPA regional- Meningkatkan RTH minimal 30%- Pengendalian emisi sumber bergerak

dan tidak bergerak.Kebijakan penguranganemisi gas rumah kaca

- Pengendalian limbah B3.c. Turunnya kualitas dan kuantitas sumber

daya air- Pembuatan sumur resapan- Pembuatan bio pori- Rehabilitasi daerah tangkapan air

(catchment area)Kebijakan insentif hulu-hilir DAS

d. Kemerosotan keanekaragaman hayati :- Pembinaan dan pengendalian

pembangunan pada wilayah kerjapertambangan

- Reklamasi hutan bekas areapertambangan

10

2. Kebijakan pengembangan kawasanstrategis khususnya programpengembangan pemantapan fungsipertumbuhan ekonomi (permukimandan sarana prasarana olahraga dalamskala besar) berpotensi menimbulkandampak negatif terhadap Alih FungsiLahan Pertanian (Ketahanan Pangan)di Kota Serang dan Kabupaten Lebak.Perlu pula diperhatikan dampaknegatif pencemaran lingkungan danturunnya kualitas dan kuantitassumber daya air di kawasan strategisekonomi di Kota Cilegon danKabupaten Serang, sedangkan untukkawasan pariwisata menimbulkandampak kemerosotankeanekaragaman hayati khususnya diwilayah reklamasi (KabupatenTangerang) serta pesisir Utara danSelatan Provinsi Banten secarakeseluruhan dalam kurun waktu 20tahun dengan intensitas sedang

a. Alih fungsi lahan :- Pembinaan dan pengawasan

pembangunan kawasan permukiman dansarana olahraga.

- Pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan strategis ekonomi.

b. Pencemaran lingkungan :- IPAL terpadu pada kawasan strategis.- Penerapan 3R dan TPA kawasan

strategis.- Pengendalian sumber emisi sumber

bergerak dan tidak bergerak.- Pengendalian limbah B3.

c. Turunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air- Pembuatan sumur resapan- Pembuatan bio pori- Pengelolaan sumber daya air pada

kawasan strategisd. Kemerosotan keanekaragaman hayati :

- Pembinaan dan pengendalianpembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Restorasi ekosistem pesisir

- Membuat buffer zone cagar alam PulauDua (Kota Serang)

- Konservasi hutan mangrove diKabupaten Tangerang

3. Kebijakan pengembangan kawasanstrategis untuk pendayagunaanSumber Daya Alam dan/atauTeknologi Tinggi berpotensimenimbulkan dampak negatifterhadap pencemaran lingkungan dankemerosotan keanekaragaman hayatikhususnya pada pembangunanpembangkit energi dan bendungan,secara keseluruhan dalam kurunwaktu 20 tahun dengan intensitassedang

a. Pencemaran lingkungan- Membuat buffer zone disekitar PLTU- Pengendalian emisi sumber bergerak

dan tidak bergerak.b. Kemerosotan keanekaragaman hayati

- Pembinaan, pengendalian, danpemanfaatan ruang kawasan sekitar

- Pengembangan DAS terpadu

11

4. Kebijakan pengembangan sistemprasarana transportasi daratmenimbulkan dampak negatifterhadap alih fungsi lahan pertanian(ketahanan pangan) dan kemerosotankeanekaragaman hayati di WilayahBanten Selatan (KabupatenPandeglang dan Kabupaten Lebak)Secara keseluruhan dalam kurunwaktu 20 tahun dengan intensitasrendah, transportasi laut menimbulkandampak negatif terhadap pencemaranlingkungan dan kemerosotankeanekaragaman hayati di WilayahBanten Utara (Kota Cilegon,Kabupaten Serang, KabupatenPandeglang) Secara keseluruhandalam kurun waktu 20 tahun denganintensitas sedang, transportasi udaramenimbulkan dampak negatifterhadap alih fungsi lahan pertanian(ketahanan pangan) dan pencemaranlingkungan di Wilayah Banten Selatan(Kabupaten Pandeglang) Secarakeseluruhan dalam kurun waktu 10tahun dengan intensitas sedang.

a. Transportasi Darat1). Alih fungsi lahan :

- Pembinaan dan pengawasanpembangunan prasaranatransportasi darat

- Pengendalian pemanfaatan ruangpada kawasan sekitar

2). Kemerosotan keanekaragaman hayati :- Pembinaan dan pengendalian

pemanfaatan ruang pada kawasansekitar

- Pembangunan prasarana transportasidarat sesuai standar perencanaan

- Pembangunan prasarana transportasidarat sesuai standar perencanaan

b. Transportasi Laut1). Pencemaran lingkungan :

- Pembinaan dan pengawasanpembangunan prasarana transportasilaut

- Pembangunan prasarana transportasilaut sesuai standar perencanaan

2). Kemerosotan keanekaragaman hayati :- Pembinaan dan pengendalian

pemanfaatan ruang pada kawasanpesisir dan laut

- Reklamasi pantaic. Transportasi Udara

1). Alih fungsi lahan :- Pembinaan dan pengawasan

pembangunan prasarana transportasiudara

- Pengendalian pemanfaatan ruangpada kawasan sekitar.

2). Pencemaran lingkungan :- Menetapkan Kawasan Keselamatan

Operasional Penerbangan (KKOP)

12

5. Kebijakan pengembangan sistemjaringan energi/kelistrikanmenimbulkan dampak negatifterhadap pencemaran lingkungan dankemerosotan keanekaragaman hayatidisekitar kawasan PLTU Labuan(Kabupaten Pandeglang), PLTULontar (Kabupaten Tangerang), PLTUSuralaya (Kota Cilegon) Secarakeseluruhan dalam kurun waktu 10tahun dengan intensitas sedang

a. Pencemaran lingkungan :- Membuat buffer zone disekitar PLTU- Pengendalian emisi sumber bergerak

dan tidak bergerak.b. Kemerosotan keanekaragaman hayati :

- Pembinaan, pengendalian, danpemanfaatan ruang kawasan PLTU

- Konservasi hutan mangrove di sekitarkawasan PLTU

13

BAB VREKOMENDASI

Dengan berdasarkan kebijakan yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiBanten Tahun 2010-2030, maka ada beberapa rekomendasi yang dapatdiimplementasikan guna menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutanserta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten,yaitu :

1. Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya :a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa

mitigasi antara lain :- pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri (17 kawasan)- pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan industri dan permukiman.Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidakdapat dipenuhi, maka perlu program relokasi kegiatan pemanfaatan ruang yangtidak sesuai peruntukannya.

b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasiantara lain :- IPAL terpadu pada kawasan industri- Penerapan 3R dan TPA regional- Meningkatkan RTH minimal 30%- Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak- Pengendalian limbah B3.Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidakdapat dipenuhi, maka perlu program pengurangan emisi gas rumah kaca.

c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasimelalui beberapa mitigasi antara lain :- Pembuatan sumur resapan- Pembuatan bio pori- Rehabilitasi daerah tangkapan air (catchment area)Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidakdapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan insentif hulu-hilir DAS.

d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati pada wilayah kerjapertambangan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :- Pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah lingkungan (green

mining)- Reklamasi hutan bekas area pertambangan

2. Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya programpengembangan pemantapan fungsi pertumbuhan ekonomia. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa

mitigasi antara lain :- Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana

olahraga.- Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi

14

b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasiantara lain :- IPAL terpadu pada kawasan strategis- Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis.- Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.- Pengendalian limbah B3.

c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasimelalui beberapa mitigasi antara lain :- Pembuatan sumur resapan- Pembuatan bio pori- Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis

d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melaluibeberapa mitigasi antara lain :- Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau

kecil- Membuat buffer zone cagar alam Pulau Dua (Kota Serang)- Konservasi hutan mangrove di Kabupaten Tangerang

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atastidak dapat dipenuhi, maka perlu program restorasi ekosistem pesisir.

3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya programpengembangan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi.a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi

antara lain :1. Membuat buffer zone disekitar PLTU2. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak

b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melaluibeberapa mitigasi antara lain :1. Pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan sekitar2. Pengembangan DAS terpadu

4. Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangansistem perkotaan (permukiman).a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi

antara lain :1. IPAL terpadu pada kawasan industri.2. Meningkatkan RTH minimal 30%3. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidakdapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca

b. Dampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melaluibeberapa mitigasi antara lain :1. Pembuatan sumur resapan2. Pembuatan bio pori3. Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis

15

5. Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangansistem prasarana transportasi darat.

a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) dapat diatasimelalui beberapa mitigasi antara lain :1. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi darat.2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar.

b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melaluibeberapa mitigasi antara lain :1. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar2. Pembangunan prasarana transportasi darat sesuai standar perencanaan

6. Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangansistem prasarana transportasi laut.a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi

antara lain :1. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi laut.2. Pembangunan prasarana transportasi laut sesuai standar perencanaan.

b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melaluibeberapa mitigasi antara lain :1. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan

laut.2. Reklamasi pantai.

7. Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangansistem prasarana transportasi udara.a. Dampak terhadap alih fungsi lahan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara

lain :1. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi udara.2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar.

b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasiantara lain menetapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

8. Kebijakan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan.a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi

antara lain :1. Membuat buffer zone disekitar PLTU.2. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.

b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melaluibeberapa mitigasi antara lain :1. Pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan PLTU.2. Konservasi hutan mangrove di sekitar kawasan PLTU.