faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas bpp di ... kusuma… · mulia, yang mengajar manusia...

LAPORAN TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN

KELAS BPP DI KABUPATEN LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh

INTAN KUSUMAWATI

01.4.3.15.0351

PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERKEBUNAN PRESISI

JURUSAN PERKEBUNAN

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2019

i


KELAS BPP DI KABUPATEN LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pertanian

Oleh

INTAN KUSUMAWATI

Nirm. 0143150351

PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERKEBUNAN PRESISI

JURUSAN PERKEBUNAN

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2019

vii

HALAMAN PERUNTUKAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha

mulia, Yang mengajar manusia dengan pena,

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat

(QS : Al-Mujadilah 11)

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih,

bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku,

yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

Di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha

Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku

manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani

kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk

meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan

doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan

sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah

hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang

serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap

rintangan yang ada didepanku. Ayahanda (Kuswandi) Ibunda (Miswati)... terimalah

bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu..

dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa

kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu

Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku

menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku

diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,,

membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus

viii

untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api

nerakamu..

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang

kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih’ insyallah atas dukungan doa

dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu

kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

Kepada Adikku (Dinda Bella Kuswara, Chantika Kisyarah, dan Ade Putri

Kusambarawati), Seseorang yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan

menjadi pendengar setiap keluh kesahku (Muhammad Farhan Ariza Ritonga),

Keluarga baruku Kak Rini Primanti Ritonga dan Novieta Sari Ritonga yang tak pernah

bosan memberikan semangat untukku dan Bapak Firman R.L Silalahi STP, M.Si selaku

dosen pembimbing I sekaligus anggota penguji, Ibu Silvia Nora SP, MP selaku

pembimbing II, Ibu Yuliana Kansrini selaku ketua penguji sekaligus Direktur

Polbangtan Medan dan Bapak Mukhlis Yahya, SP, MP selaku anggota penguji dan

Wakil Direktur II Polbangtan Medan.

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan

dan orang lain.

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik”..

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan Jurluhbun 15’

“Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu teman aku bukan siapa-siapa

yang takkan jadi apa-apa”, buat saudara sekaligus sahabatku selama Berada di

Polbangtan Medan, Romaito Harahap, Klara Naibaho, Dicky Junaedi, Lukman Indra,

Randi Hermawansyah, Erwin Perdiansyah, M. Wahyu Septiadi Putra dan Windri

Safitri terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat pelipur

lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh. Kepada Dea Sianturi,

Miftahul Khoiriah, Royan Y. Sagala, Asma dan Yanti terima kasih telah menjadi teman

tidurku selama di Polbangtan Medan dan menjadi pendengar setiap keluh kesahku,,

aku yakin dan sangat yakin kalian semua bissa !! jangan cepat menyerah apapun yang

terjadi, tetap melangkah meski itu sulit’. Letakkan bayangan toga didepan alis mata,

target 5cm itu pasti kalian raih !!

Kalian semua bukan hanya menjadi teman dan adik yang baik, kalian adalah saudara bagiku!!

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk

sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus

sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk

menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

Never give up!

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”

ix

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat

tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. Tugas Akhir ini kupersembahkan.

ix

RIWAYAT HIDUP

Intan Kusumawati, lahir di Desa Hessa Air Genting

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada tanggal 11

Nopember 1996, merupakan anak sulung dari empat

bersaudara dari pernikahan ayahanda Kuswandi dengan

Ibunda Miswati. Penulis menyelesaikan pendidikan

Sekolah Dasar (SD) MIS Islamiyah Hessa Air Genting

lulus pada tahun 2009, selanjutnya melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 1 Simpang Empat lulus pada tahun 2011,

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SPP Negeri

Asahan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis

melanjutkan pendidikan di Politeknik Pembangunan

Pertanian (POLBANGTAN) Medan Provinsi Sumatera

Utara dibawah naungan Kementerian Pertanian dan pada tahun 2019

menyelesaikan program Diploma IV jurusan penyuluhan perkebunan di

POLBANGTAN Medan dengan menyandang gelar Sarjana Terapan Pertanian

(S.Tr.Pt).

x

ABSTRAK

Intan Kusumawati, Nirm 01.4.3.15.0351. Faktor-faktor yang berhubungan dengan

kelas BPP di Kabupaten Langkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui tingkat kelas BPP yang ada di Kabupaten Langkat, mengetahui

tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat,

untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor dengan kelas BPP di Kabupaten

Langkat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan mei 2019

dengan menggunakan metode survey. Metode pengumpulan data menggunakan

metode observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner

yang telah di uji validitas dan reliabilitas, sementara metode analisis data

menggunakan skala likert dan korelasi Rank Spearman dengan bantuan SPSS for

windows 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

berhubungan dengan Kelas BPP di Kabupaten Langkat adalah pendidikan,

keaktifan dalam kegiatan pelatihan, kebijakan pemerintah, pembiayaan, dan

infrastruktur.

Kata Kunci : Kelas BPP, penyuluh, korelasi Rank Spearman, klasifikasi penilaian

BPP

xi

ABSTRACT

Intan Kusumawati, Nirm 01.4.3.15.0351. Factors related to the BPP class in

Langkat District. The purpose of this study was to determine the level of BPP

classes in Langkat Regency, to find out the level of factors associated with the

BPP class in Langkat Regency, to determine the relationship between factors with

the BPP class in Langkat District. This research was conducted in March until

May 2019 using the survey method. The method of data collection uses the

method of observation and in-depth interviews using a questionnaire that has been

tested for validity and reliability, while the method of data analysis uses a Likert

scale and Spearman Rank correlation with the help of SPSS for Windows 24. The

results show that factors related to Class BPP in Langkat Regency is education,

activity in training activities, government policies, financing, and infrastructure.

Keywords : Class BPP, extension agent, Rank Spearman correlation, BPP

assessment classification.

xii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................i

Lembar Pengesahan Penguji .........................................................................ii

Lembar Pengesahan Pembimbing .................................................................iii

Halaman Pernyataan Orisinalitas .................................................................iv

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi ...............................................v

Halaman Peruntukan .....................................................................................vi

Riwayat Hidup ................................................................................................viii

Abstrak ........................................................................................................... ix

Abstract ...........................................................................................................x

KATA PENGANTAR ....................................................................................xi

DAFTAR ISI ...................................................................................................xii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................xiv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................xv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................xvi

I. PENDAHULUAN ......................................................................................1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 2

C. Tujuan ................................................................................................... 3

D. Manfaat ................................................................................................. 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 5

A. Landasan Teoriris.................................................................................. 5

B. Faktor-faktor yang Berhubungan .......................................................... 6

C. Kerangka Pikir ...................................................................................... 16

D. Hipotesis ............................................................................................... 16

III. METODE PELAKSANAAN .................................................................... 18

A. Lokasi dan Waktu ................................................................................. 18

B. Batasan Operasional.............................................................................. 18

C. Pelaksanaan Penelitian ......................................................................... 21

1. Prosedur Pelaksanaan ....................................................................... 21

2. Pengumpulan Data ........................................................................... 22

3. Teknik Analisis Data ........................................................................ 23

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH .......................................................... 28

xiii

V. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 32

A. Tingkat Faktor Kelas BPP ..................................................................... 32

B. Tingkat Faktor-faktor ............................................................................. 33

C. Hubungan Antara Faktor-faktor dengan Kelas BPP .............................. 44

VI. KESIMPULAN .......................................................................................... 53

A. Kesimpulan ............................................................................................ 53

B. Saran ...................................................................................................... 53

C. Rencana Tindak Lanjut .......................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 56

LAMPIRAN ....................................................................................................... 59

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

1. Tingkat BPP .......................................................................................... 19

2. Pengukuran Variabel Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Tentang

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelas BPP di Kabupaten

Langkat ................................................................................................. 19

3. Contoh Rekapitulasi Kuesioner Responden Untuk Tingkat Kelas

BPP ....................................................................................................... 25

4. Contoh Tabel Frekuensi Tingkat Faktor-Faktor Yang Berhubungan

Dengan Kelas BPP ................................................................................ 25

5. Contoh Tabel Rekapitulasi Kuesioner Responden Untuk Kelas BPP .. 27

6. Contoh Tabulasi Data Untuk Tingkat Faktor Kelas BPP .................... 27

7. Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur .................................. 29

8. Data BPP diKabupaten Langkat ........................................................... 30

9. Tingkat Kelas BPP ................................................................................ 32

10. Aspek Penilaian Kemampuan Balai Penyuluhan Kecamatan .............. 32

11. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Kelas BPP .......................................... 32

12. Rekapitulasi data Kuesioner untuk mengukur Tingkat Faktor-faktor .. 34

13. Tingkat Umur Penyuluh ....................................................................... 34

14. Tingkat Pendidikan Responden ............................................................ 35

15. Tingkat Pengalaman ............................................................................. 36

16. Ketersediaan Sarana dan Prasarana ...................................................... 37

17. Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan.................................................... 38

18. Sikap Pimpinan BPP ............................................................................. 39

19. Kebijakan Pemerintah ........................................................................... 39

20. Pembiayaan ........................................................................................... 40

21. Infrastruktur .......................................................................................... 41

22. Interaksi Petani ..................................................................................... 42

23. Uji Rank Spearman ............................................................................... 43

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

1. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelas BPP

di Kabupaten Langkat ........................................................................... 16

2. Garis KontinumUji Hipotesis II............................................................ 27

3. Garis Kontinum Hasil Uji Hipotesis II ................................................. 34

4. Garis Kontinum Umur ....................................................................... 34

5. Garis Kontinum Pendidikan ................................................................. 35

6. Garis Kontinum Pengalaman ................................................................ 36

7. Garis Kontinum Ketersediaan Sarana Dan Prasarana .......................... 37

8. Garis Kontinum Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan ......................... 38

9. Garis Kontinum Sikap Pimpinan BPP .................................................. 39

10. Garis Kontinum Kebijakan Pemerintah ................................................ 40

11. Garis Kontinum Pembiayaan ................................................................ 41

12. Garis Kontinum Infrastruktur ............................................................... 42

13. Garis Kontinum Interaksi Petani .......................................................... 43

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul Halaman

1. Jadwal Palang ....................................................................................... 59

2. Kuesioner ............................................................................................ 60

3. Data Validitas Dan Reliabilitas ............................................................ 63

4. Data Responden ................................................................................... 69

5. Rekapitulasi Data Kuesionner .............................................................. 70

6. LPM dan Sinopsis ................................................................................ 71

7. Uji Korelasi .......................................................................................... 84

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Kecamatan memiliki

peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Balai

Penyuluhan Kecamatan sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi

penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan, berperan mengkoordinasikan,

mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian,

perikanan, dan kehutanan di wilayah kerjanya. Perubahan pola pikir dan perilaku

pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan pasar regional dan pasar global,

fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan kelembagaan ekonomi perdesaan

yang tangguh dan mandiri serta tuntutan penyuluh yang profesional berimplikasi

terhadap tuntutan pelayanan prima dalam penyediaan jasa penyuluhan dan

penyediaan informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha.

Hariadi (2015), menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan produksi

pertanian BPP sebagai center of extension (pusat perpanjangan) yang memegang

peranan penting karena menjadi pusat kegiatan, baik penyuluh pertanian, swadaya

maupun swasta. Fungsi dan peran BPP dikembangkan untuk mencapai harapan

yang diinginkan, yaitu swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Peran dan fungsi balai penyuluhan pertanian antara lain penyusunan programa

penyuluhan, menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi,

menfasilitasi pengembangan kelembagaan petani, menfasilitasi peningkatan

kapasitas penyuluh dan petani, melaksanakan proses pembelajaran melalui

percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan usaha

untuk mendukung program swasembada pangan serta sebagai tempat pertemuan

para penyuluh dan pelaku utama dan usaha.

Salah satu kebijakan penyuluhan adalah memacu pengembangan

kelembagaan penyuluhan, termasuk didalamnya Balai Penyuluhan Pertanian

sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa.

Hasil penilaian berdasarkan indikator kemampuan BPK/BP3K di berbagai

BPK/BP3K akan menghasilkan nilai yang beragam mulai dari nilai rendah sampai

2

nilai tertinggi, yang merupakan gambaran dari kinerja BPK/BP3K. Hasil penilaian

terhadap kemampuan BPK/BP3K menjadi dasar penetapan kelas kemampuan

BPK/BP3K, dan menjadi bahan masukan dalam pembinaan serta merumuskan

kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau menaikkan kelas BPK/BP3K

sesuai dengan kelasnya klasifikasi BPK/BP3K dibagi ke dalam 4 (empat) kelas

yakni: kelas pratama (nilai ≤ 475), kelas madya (nilai 476-650), kelas utama (nilai

651-825), dan kelas aditama (nilai 826-1.000) (Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi

Balai Penyuluhan Kecamatan, 2014).

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat (2018),

Kabupaten Langkat mempunyai 23 BPP yang terdiri dari Bahorok, Sirapit,

Kutambaru, Salapian, Kuala, Selesai, Sei Bingai, Binjai, Stabat, Hinai,

Secanggang, Wampu, Babalan, Tanjung Pura, Padang Tualang, Sawit Seberang,

Batang Serangan, Sei Lepan, Gebang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang,

dan Pematang Jaya.

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan tugas sebagai lembaga

penyuluhan di tingkat kecamatan, BPP perlu diperkuat dan diberdayakan. Dari

semua BPP yang ada di Kabupaten Langkat hanya beberapa saja yang akan

dijadikan sebagai sampel antara lain adalah BPP Hinai, Gebang dan Tanjung Pura

dilihat dari jumlah penyuluh, keaktifan penyuluh dalam mengikuti kegiatan

pelatihan, sarana dan prasarana yang tersedia, infrastruktur, dan pimpinan BPP.

Berdasarkan fokus latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

pengkajian tentang “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di

Kabupaten Langkat”.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji

pada penelitian ini adalah

1. Rendahnya beberapa kelas BPP yang ada di Kabupaten Langkat

2. Belum diketahuinya tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP

di Kabupaten Langkat.

3. Belum diketahuinya Hubungan antara faktor-faktor dengan kelas BPP di

Kabupaten Langkat

3

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui kelas BPP di Kabupaten Langkat.

2. Mengetahui tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di

Kabupaten Langkat.

3. Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor dengan kelas BPP di Kabupaten

Langkat.

D. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih diri dalam penelitian serta sumbangan pikiran dalam

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelas BPP di Kabupaten

Langkat.

2. Sebagai wadah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

meningkatkan pengamanan tentang bagaimana melakukan suatu pengkajian

tentang kelas BPP.

3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat dijadikan bahan

informasi dan landasan dalam mengambil serta menentukan kebijakan dalam

penerapan penerapan kelas BPP.

4. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dalam

penyusunan penelitian-penelitian sejenisnya.

4

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) adalah “home base” bagi kelompok

penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan

petani. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit penunjang

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan,

pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Berbagai kegiatan pokok dalam operasional, pengaturan,

pengelolaan dan pemanfaatan BPP untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan

pertanian harus berdasarkan ketetapan atau keputusan Bupati/Walikota (Lesmana,

2007).

Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha/upaya untuk mengubah perilaku

petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta

mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan

meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Penyuluh pertanian

adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah

cara berfikir, cara kerja, dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara yang baru

yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi

pertanian yang lebih maju (Kartasapoetra, 1994).

Kartasapoetra (1994) menyatakan ada tiga (3) peranan penyuluh dalam

mewujudkan pembangunan pertanian berbasis rakyat, yaitu:

a. Sebagai peneliti, mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi,

penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan dan membimbing petani

mengubah kegiatan usahataninya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi.

b. Sebagai pendidik, meningkatkan pengetahuan untuk memberikan informasi

kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan kegairahan kerja

para petani agar dapat mengelola usahataninya secara lebih efektif, efisien, dan

ekonomis.

c. Sebagai penyuluh, menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, penyuluh

berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para petani

beserta keluarganya.

5

Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(SP3K) yang disahkan oleh DPR RI dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan

dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian baik di pusat maupun di daerah

dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam

mengembangkan usahanya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Surat Menteri Pertanian Nomor. 37/OT.140/M/3/2005 meminta agar pemerintah

daerah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Keberadaan dan

berfungsinya kelembagaan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang

kondusif bagi para penyuluh dalan menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Kelembagaan penyuluhan

adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan

fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:

a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah,

b. Kelembagaan penyuluhan swasta, dan

c. Kelembagaan penyuluhan swadaya.

Penyesuaian dengan kondisi tersebut maka lembaga penyuluhan dalam

menghadapi perubahan tersebut menyikapi dengan:

a. Pengembangan SDM,

b. Pengembangan sistem,

c. Metode dan materi,

d. Optimalisasi sarana,

e. Prasarana dan alat bantu,

f. Pemberdayaan masyarakat sasaran,

g. Pengembangan jaringan kerja serta kemitraan

2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan

melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif ini dilakukan secara sistematik,

terencana, dan terarah dengan mengikutkan peran aktif individu atau kelompok

maupun masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kemampuan individu

atau masyarakat dapat bertindak sendiri untuk memecahkan masalah yang

dihadapi. Dalam penyuluhan di masyarakat sebagai pendekatan edukatif untuk

6

menghasilkan perilaku, maka terjadi proses komunikasi antara pemberi

penyuluhan dengan masyrakat (Suhardjo, 1996).

Pengertian penyuluhan secara umum merupakan suatu ilmu sosial yang

mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar

dengan terwujudnya perubahan tersebut harapan yang sesuai dengan pola atau

rencana dapat tercapai. Penyuluhan pertanian itu sendiri didefinisikan sebagai

suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, dengan

tujuan mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau

kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya

(Kartasapoetra, 1994).

Sugarda (1975) dalam Effendi (2005) menyatakan bahwa penyuluhan

pertanian adalah usaha atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan

perubahan perilaku dari sasaran sesuai dengan yang dikehendaki atau diinginkan.

Sasaran dalam pengertian tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan petani

pada khususnya. Perhatian terhadap sasaran dalam penyuluhan sangat perlu

diperhatikan.

B. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP

1. Faktor Internal

a. Usia Penyuluh

Umur berpengaruh terhadap kemampuan fisik penyuluh dalam memberikan

informasi kepada petani maupun usaha-usaha pekerjaan tambahan lainnya. Baking

dan Manning dalam Hermaya Rukka (2003) mengemukakan bahwa usia produktif

untuk bekerja adalah 15-55 tahun.

b. Pendidikan Penyuluh

Simanjuntak (1998) mengemukakan bahwa jenjang pendidikan dapat

ditempuh oleh seseorang melalui pendidikan formal, seperti SD, SLTP, SLTA,

dan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu

faktor penghambat inovasi teknologi dalam masyarakat.

Hernanto (1998) menyatakan pendidikan seseorang mempengaruhi cara

berfikir ataupun penolakan terhadap hal-hal baru. Maka dapat diartikan perbedaan

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat itu sendiri,

karena pola pikir masyarakat yang berpendidikan tinggi berbeda dengan

7

masyarakat yang berpendidikan rendah meskipun perbedaan tersebut tidak

langsung berpengaruh terhadap aktifitas usahatani.

Soehardjoe dan Patoeng (1994) menyatakan bahwa pendidikan umumnya

akan mempengaruhi cara dan pola pikir seseorang lebih dinamis. Semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang maka semakin efisien dia bekerja dan semakin

banyak pula dia mengikuti pelatihan cara-cara berusahatani yang lebih produktif

dan lebih menguntungkan.

Senada dengan Soehardjoe dan Patoeng, Banoewidjoyo (2002)

mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja bukan saja

dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kerja yang dilakukan, tetapi sekaligus

mempercepat proses penyelesaian kerja yang diusahakan.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani

maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi, menurut Mapp

dalam Saparwati (2012). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori

episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi

atau dialami individu pada waktu dan tempat tertantu, yang berfungsi sebagai

referensi otobiografi, Bapistaet al dalam Saparwati (2012).

Pengalaman adalah pengamatan yang merupakan kombinasi pengelihatan,

penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu menurut Notoatmojo dalam

Saparwati (2012). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan yang

kemudian disimpan dalam memori.

Padmowiharjo (1994) mengemukakan bahwa pengalaman berpengaruh

terhadap proses belajar. Orang yang mempunyai pengalaman baik dalam proses

belajar biasanya akan cenderung lebih optimis dalam melakukan tindakan karena

ia telah mengalami kejadian tersebut. Berbeda dengan orang yang mempunyai

pengalaman tidak banyak, biasanya mereka akan cenderung lebih pesimis untuk

berhasil.

8

d. Pimpinan BPP

Dalam pengorganisasian BPK/BP3K sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Penyuluhan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota yang didukung

dengan organisasi dan ketenagaan sebagai berikut:

1) Pimpinan balai,

2) Urusan ketatausahaan,

3) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), terdiri dari penyuluh yang menangani

urusan programa, penyuluh yang menangani urusan sumber daya dan

penyuluh yang menangani urusan supervisi.

Pimpinan balai adalah pejabat yang memiliki latar belakang dibidang

penyuluhan atau pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi kepercayaan

untuk menjadi pemimpin/koordinator penyuluh di BPK/BP3K, sedangkan urusan

Ketata usahaan dapat ditangani oleh fungsional umum. Selanjutnya untuk urusan

programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional

penyuluh ditetapkan oleh pimpinan balai dengan memperhatikan potensi

pengembangan kawasan komoditas unggulan wilayah kecamatan.

Balai penyuluhan yang jumlah penyuluhnya terbatas, maka pimpinan,

penyuluh urusan programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan

fungsional dapat ditugaskan untuk menangani wilayah kerja penyuluh di desa

sekitar BPK/BP3K. Balai Penyuluh Kecamatan mempunyai tugas:

1) Memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan yang

sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/ kota,

2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan kecamatan,

3) Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana

produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar, memfasilitasi pengembangan

kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan

pelaku utama dan pelaku usaha,

4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan

penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di BPK/BP3K secara

berkelanjutan, dan

5) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan

model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

9

Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan

para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi

pelaksanaan tugas BPK/BP3K.

e. Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan

Dilihat dari seberapa sering penyuluh mengikuti kegiatan pelatihan baik

yang dilaksanakan oleh BPP ataupun Dinas Pertanian terkait. Keaktifan penyuluh

dapat mempengaruhi motivasi penyuluh untuk meningkatkan kelas BPP yang ada

di wilayah kerjanya.

f. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara

langsung digunakan dalam proses produksi dan penjualan. Sedangkan prasarana

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang

pelaksanaan proses produksi dan penjualan.

Sarana dalam artian secara ekonomi yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan perekonomian.

Dengan kata lain, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang

bergerak.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan

pemerintah pada tingkat kecamatan. Dalam lampiran Peraturan Mentri Pertanian

Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 dinyatakan bahwa standart minimal sarana

dan prasarana penyuluhan kecamatan meliputi : pusat informasi, peralatan

administrasi, alat transportasi kendaraan operasional roda dua, buku dan hasil

publikasi, mabeulair, ruangan, rumah dinas, sarana/prasarana

pendukung/lingkungan, sumber air bersih, penerangan, jumlah lingkungan, pagar

halaman dan lahan percontohan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan

/OT.140/4/2012 tentang pedoman pengelolaan penyuluhan, sarana dan prasarana

minimal yang harus tersedia di balai penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan

penyuluhan, antara lain terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1) Sarana dan Prasarana Informasi

Sarana dan prasarana informasi minimal yang harus tersedia di Balai

Penyuluhan antara lain:

10

a) Satu set perangkat keras komputer yang terdiri atas Computer Program Unit

(CPU), layar monitor, keyboard, printer, modem dan Local Areal Network

(LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan.

b) Satu papan display yang digunakan sebagai tempat informasi kegiatan

penyuluhan.

c) Satu kamera analog atau digital yang digunakan untuk mendokumentasikan

kegiatan-kegiatan penyuluhan baik yang berada di sebuah ruangan maupun di

lapangan.

d) Satu unit handycam untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan

dalam bentuk rekaman, yang hasilnya dapat dipublikasikan menjadi bahan

penyuluhan.

e) Satu set telepon dan mesin faksimile yang digunakan untuk melakukan

komunikasi dengan pelaksanaan tugas penyuluhan.

2) Alat Bantu Penyuluhan

Alat bantu penyuluhan minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan

antara lain:

a) Satu unit LCD yang digunakan untuk membantu para penyuluh dalam

penyampaian materi penyuluhan.

b) Satu unit perangkat pengeras suara yang digunakan untuk membantu

penyuluh pada saat penyampaian materi saat penyuluhan berlangsung.

c) Satu perangkat monitor televisi dan VCD/DVD untuk membantu penyuluh

dalam penyajian materi penyuluhan secara visual.

d) Satu unittape recorder yang digunakan untuk merekam hasil-hasilwawancara

sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalamkegiatan penyuluhan.

e) Satu unit whiteboard yang digunakan untuk membantu kegiatan penyuluh

dalam penyampaian materi dan diskusi/rapat.

f) Satu unit laptop.

3) Peralatan Administrasi

Peralatan administrasi minimal yang harus tersedia dalam menunjang

kegiatan administrasi yang terkait dengan kegiatan penyuluhan antara lain:

11

a) Satu set perangkat keras komputer yang terdiri atas Computer Program Unit

(CPU), layar monitor, keyboard, printer, modem dan Local Areal Network

(LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan administrasi

umum.

b) Satu unit mesin tik untuk membantu pelaksanaan administrasi pembuatan

surat dan administrasi keuangan (terutama yang belum tersedia listrik).

c) Tiga unit kalkulator untuk membantu petugas dan penyuluh dalam

mempercepat perhitungan.

d) Satu unit brankas yang berfungsi untuk menyimpan dan mengamankan

dokumen-dokumen penting serta uang kegiatan penyuluhan.

e) Dua unit rak buku sebagai tempat menata dokumen administrasi danlaporan

Balai Penyuluhan.

4) Alat Transportasi

Penyediaan alat transportasi dalam kegiatan penyuluhan sangat membantu

mobilitas penyuluh guna memperlancar kegiatan penyuluhan. Alat transportasi

minimal tersebut antara lain tersedianya tiga buah kendaraan bermotor roda dua

atau alat transportasi lain yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Balai

Penyuluhan.

5) Perpustakaan

Perpustakaan diperlukan untuk membantu para penyuluh, pelaku utamadan

pelaku usaha dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan

bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penyediaan buku di dalam

perpustakaan tersebut harus berkaitan dengan teknologi budidaya, pasca panen,

pengolahan hasil, pemasaran, kewirausahaan, kepemimpinan, manajemen

usahatani, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, kebijakan

pengembangan penyuluhan dan pembangunan pertanian dengan jumlah minimal

200 judul buku.

Selain itu juga harus tersedia hasil-hasil publikasi dari penelitian, Dinas,

penyuluhan serta hasil-hasil kliping koran, majalah atau buletin yang berkaitan

dengan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, serta penemuan pelaku utama

yang berupa peralatan tepat guna.

12

6) Prasarana Perkantoran

Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di balai penyuluhan antara

lain:

a) Ruangan pimpinan berukuran 3 x 3 meter persegi.

b) Ruangan administrasi atau tata usaha berukuran 3 x 4 meter persegi.

c) Ruangan kelompok jabatan fungsional berukuran 3 x 4 meter persegi.

d) Ruangan pertemuan atau aula berukuran 4 x 6 meter persegi.

e) Ruangan perpustakaan berukuran 3 x 3 meter persegi.

f) Ruangan data dan sistem informasi berukuran 3 x 2,5 meter persegi.

g) Ruangan pameran, peraga dan promosi 3 x 3 meter persegi atau disesuaikan

dengan kebutuhan.

h) Toilet dan kamar mandi berukuran 2 x 2 meter persegi.

i) Dapur dan gudang berukuran 2 x 2 meter persegi atau disesuaikan dengan

kebutuhan.

7) Prasarana Lingkungan dan Penunjang

Prasarana lingkungan dan penunjang terdiri atas:

a) Rumah dinas setara dengan tipe 36.

b) Air baku yang memenuhi standar kesehatan.

c) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 watt dan satu unit genset cadangan.

Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

N0. 16 tahun 2006 Pasal 31 ayat 1, 2, 3 dan 4. Dalam Undang-undang SP3K No.

16 tahun 2006, telah dengan jelas mengemukakan bahwa untuk menigkatkan

kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan srana dan prasarana

yang memadai agar penyuluhan dapat diselengarakan dengan efektif dan efisien,

serta Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan serta

pemanfaatannya diatur sesuai dengan peraturan menteri, gubernur, bupati atau

walikota. Peraturan Menteri Pertanian No. 51 tahun 2009; Pedoman Standar

Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Dalam

Peraturan Menteri Pertanian tersebut menjelaskan tentang Pedoman Standar

Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian telah

dirinci semua standart yang harus dimiliki oleh lembaga penyuluhan baik dari

tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan.

13

2. Faktor Eksternal

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan

kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan

hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya

suatu shukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan

hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang

diinginkan.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987) dalam Riduwan (2006), peraturan

kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha

negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schricftelijk beleid” yaitu

menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Di dalam penyelenggaraan tugas-

tugas administrasi negara, Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang

dituangkan dalam berbagai bentuk seperti beleidslijnen (garis-garis

kebijaksanaan), het beleid (kebijaksanaan), voorschriften (peraturan-peraturan),

richtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk), circulaires

(surat edaran), resoluties (resolusi-resolusi), aanschrijvingen (instruksi-instruksi),

beleidsnota’s (nota kebijaksanaan), reglemen/ministriele (peraturan-peraturan

menteri), beschikkingen (keputusan-keputusan), en bekenmakingen

(pengumuman-pengumuman) (Riduwan, 2003).

Menurut Hessel Nogi S Tangkilisan (2003), pembuatan kebijakan

merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri

tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk

mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Pandangan pembuatan kebijakan ini sebagai suatu aktivitas yang mempengaruhi

masa depan memiliki implikasi komprehensif (far-reaching) untuk keseluruhan

analisis kebijakan dan pengambangan kebijakan dan melandasi bagian

keseluruhan ini. Praduga utama adalah kebutuhan untuk melandasi pembuatan

keputusan pada pengetahuan memungkinkan terbesar dari situasi yang

berkembang dan dinamikanya.

14

b. Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Penggelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai dengan peraturan yang

ada baik itu yang berasal dari dana APBD/APBN. Adanya pengelolaan anggaran

yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi pembiayaan

operasional, pertemuan-pertemuan, percontohan, penyediaan dan penyebaran

informasi, pembelajaran petani, peningkatan kapasaitas penyuluh, peningkatan

kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani serta kemitraan.

Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BPK/BP3K dapat bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan

Swadaya.

Menurut Jamil (2012), biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan oleh

BPP sudah harus tercermin dan teranggarkan melalui pagu indikatif dalam setiap

rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhaan dalam programa penyuluhan.

Besarnya biaya operasional sangat ditentukan oleh jenis dan volume kegiatan

disamping jangkauan kegiatan atau sasaran dan durasi kegiatan. Perlunya

kecermatan dalam menyusun biaya operasional agar semua kegiatan yang

direncanakan dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara baik. Hal ini dilakukan

untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang akan menggambarkan kinerja BPP

yang baik pula.

c. Infrastruktur

Infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai

sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas

publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya.

Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal

publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur

15

dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan

(Mankiw, 2003).

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas

publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik

kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait

dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan

dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial

dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap

sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Maka infrastruktur

perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie,

2005).

Menurut Mankiw (2003), menyatakan pekerja akan lebih produktif jika

mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang

digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal serupa

juga dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur

disuatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk

menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur

memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat

meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial

maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung

meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi

sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

d. Interaksi Petani

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan

kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.

Keaktifan petani dilihat dari seberapa sering petani mengikuti kegiatan

penyuluhan, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar atau studi banding kegiatan

pertanian.

16

C. Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Pikir faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan atau dugaan sementara atas masalah yang

dirumuskan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada dapat dibangun

hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab pertanyaan dari

rumusan masalah tersebut. Adapun hipotesis dari pengkajian ini adalah :

1. Diduga Kelas BPP di Kabupaten Langkat masih rendah,

2. Diduga adanya tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di

Kabupaten Langkat.


KELAS BPP DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA

UTARA

Kondisi yang di inginkan :

1. Diketahuinya Kelas BPP

2. Diketahuinya faktor-faktor yang

berhubungan dengan kelas BPP

Keadaan Di Lapangan :

1. Belum diketahuinya Kelas BPP 2. Belum diketahuinya faktor-faktor

yang berhubungan dengan Kelas

BPP

TUJUAN :

1. Untuk mengetahui Kelas BPP di Kabupaten Langkat

2. Untuk mengetahui tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di Kabupaten

Langkat Provinsi Sumatera Utara

4.

Tingkat Kelas

BPP

FAKTOR INTERNAL:

1. Umur Penyuluh

2. Pendidikan

3. Pengalaman

4. Pimpinan BPP

5. Sarana Prasarana

6. Keaktifan dalam

Kegiatan Pelatihan

FAKTOR EKSTERNAL :

1. Kebijakan Pemerintah

2. Pembiayaan

3. Infrastrukur

4. Interaksi Petani

HASIL PENGKAJIAN

17

3. Diduga adanya hubungan antara faktor-faktor dengan Kelas BPP di Kabupaten

Langkat.

18

III. METODE PELAKSANAAN

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di

Kabupaten Langkat dilaksanakan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 24 Mei

2019 di BPP Hinai, BPP Tanjung Pura dan BPP Gebang Kabupaten Langkat.

B. Batasan Operasional

1. Batasan Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional

penelitian adalah penjelasan atau pengertian dan variabel-variabel yang belum ada

dalam penelitian dengan maksud membatasi lingkup makna variabel kearah objek

pengamatan sehingga dapat dilakukan pengukurannya.

a. Umur penyuluh, Kondisi usia responden pada saat dilakukan nya penelitian

tugas akhir, diukur dengan melihat usia penyuluh yang dinyatakan dalam tahun

dan dalam pengkajian ini dilihat rata-rata umur penyuluh disatu BPP.

b. Pendidikan penyuluh, yaitu pendidikan yang dicapai penyuluh pada bangku

sekolah atau lembaga pendidikan formal berdasarkan ijazah terakhir yang

dimiliki responden dan diukur dengan tingkat pendidikan tertinggi yang

dicapai petani di bangku sekolah.

c. Pengalaman, yaitu lamanya responden dalam melakukan kegiatan penyuluhan,

dikarenakan pengalaman yang dialami tersebut tentu akan membekas di

ingatan setiap penyuluh. Diukur dengan menggunakan skala likert.

d. Keaktifan dalam kegiatan pelatihan yaitu seringnya penyuluh mengikuti

kegiatan-kegiatan pelatihan baik itu bersifat studi banding, seminar, talk show

ataupun kegiatan lainnya yang perperan untuk membantu petani dalam

kegiatan usahataninya, diukur dengan seberapa sering penyuluh mengikuti

kegiatan pelatihan dalam kurun waktu satu tahun.

e. Pimpinan BPP orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan

menfasilitasi kegiatan penyuluhan yang ada diwilayah kerjanya, baik itu

bersifat intern maupun berhubungan dengan pihak lain dalam rangka mencapai

kegiatan penyuluhan.

19

f. Sarana dan Prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan yang

digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah

BPK/BP3K, dan diukur dengan seberapa banyak sarana dan prasarana yang

tersedia.

g. Kebijakan Pemerintah yaitu adanya kebijakan pemerintah yang sangat

mendukung dalam kegiatan BPP, dan diukur dengan banyaknya kebijakan

yang mendukung kegiatan tersebut.

h. Pembiayaan yaitu segala pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai

dengan peraturan yang ada baik itu yang berasal dari APBN/APBD, dan diukur

dengan jumlah biaya yang terbantu dari yang sudah dianggarkan.

i. Infrastruktur ialah satu set struktur yang bergabung antara satu sama lain lalu

membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur tertentu.

Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi

akses transportasi petani menuju ke BPP untuk mendapatkan Informasi seputar

penyuluhan ataupun kegiatan pendampingan lainnya. Dan diukur dengan

keadaan infrastruktur yang tersedia.

j. Interaksi Petani yaitu seberapa sering petani mengikuti kegiatan penyuluhan

ataupun pertemuan baik yang dilaksanakan di BPP ataupun di wilayah kerja

BPP. Diukur dengan seberapa sering petani berinteraksi dengan penyuluh

dalam kurun waktu satu tahun.

k. Pemilihan sampel berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:

ketersediaan sarana dan prasarana seperti adanya gedung, lahan percontohan,

perpustakaan, kelengkapan administrasi, pimpinan BPP, keaktifan penyuluh

dalam mengikuti kegiatan pelatihan, infrastruktur dan adanya interaksi petani.

2. Pengukuran Variabel

Berdasarkan definisi operasional dari masing-masing variabel, selanjutnya

masing-masing variabel tersebut akan diuraikan sesuai dengan indikator dan

kriteria yang ditentukan, kemudian dilakukan penyekoran dari kriteria-kriteria

yang ada tersebut.

20

Tabel 1. Kelas BPP

VARIABEL INDIKATOR KRITERIA SKOR

KELAS BPP

a. Pratama

b. Madya

c. Utama

d. Aditama

a. Memiliki Nilai Klasifikasi Balai ≤ 475

b. Memiliki Nilai Klasifikasi Balai 476-650

c. Memiliki Nilai Klasifikasi Balai 651-825

d. Memiliki Nilai Klasifikasi Balai 826-1000

1

2

3

4

Tabel 2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di Kabupaten

Langkat

VARIABEL INDIKATOR KRITERIA SKOR

FAKTOR INTERNAL

1. Umur

a. >60 Tahun

b. 51-60 Tahun

c. 41-50 Tahun

d. 31-40 Tahun

e. 20-30 Tahun

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

2. Pendidikan Penyuluh

a. Tidak Sekolah

b. SD

c. SMP

d. SMA

e. Perguruan Tinggi

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

3. Pengalaman Penyuluh

a. 0-5 Tahun

b. 6-10 Tahun

c. 11-15 Tahun

d. 16-20 Tahun

e. >21 Tahun

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

4. Keaktifan dalam

pelatihan

a. Tidak Aktif

b. Kurang Aktif

c. Cukup Aktif

d. Aktif

e. Sangat Aktif

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

5. Pimpinan BPP

a. Tidak Baik

b. Kurang Baik

c. Cukup Baik

d. Baik

e. Sangat Baik

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

6. Sarana dan Prasarana

a. Tidak Ada

b. Kurang Lengkap

c. Cukup Lengkap

d. Lengkap

e. Sangat Lengkap

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

FAKTOR EKSTERNAL

7. Infrastruktur

Tersedia Listrik , Akses

Jalan, Telephon dan Air

a. Tidak Ada

b. 1 Tidak Baik

c. 2 Kurang Baik

d. 3 Baik

e. 4 Baik

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

8. Kebijakan Pemerintah

a. Tidak Mendukung

b. Kurang Mendukung

c. Cukup Mendukung

d. Mendukung

e. Sangat Mendukung

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

21

Lanjutan Tabel 2. VARIABEL INDIKATOR KRITERIA SKOR

9. Pembiayaan

a. Memenuhi

kebutuhan di BP3K

≤25 %

b. Memenuhi

kebutuhan di BP3K

≤50 %

c. Pembiayaan

memenuhi

kebutuhan di BP3K

50 %

d. Pembiayaan

memenuhi

kebutuhan di BP3K

75 %

e. Pembiayaan

memenuhi

kebutuhan di BP3K

100 %

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

10. Interaksi Petani

a. Tidak adanya

Interaksi

b. Kurang Interaksi

c. Interaksi

d. Sangat Interaksi

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

1

2

3

4

5

C. Pelaksanaan Penelitian

1. Prosedur Pelaksanaan

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pengkajian ini adalah

sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi keadaan wilayah lapangan sebelum pelaksanaan

Tugas Akhir. Identifikasi ini meliputi identifikasi potensi wilayah dan

permasalahan dilapangan yang bertujuan sebagai dasar menentukan topik

yang akan dikaji dalam Tugas Akhir.

b. Penetapan judul pengkajian.

c. Menyusun proposal yang terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, dan

metodologi pengkajian.

d. Mengumpulkan data karakteristik responden dan data pengkajian tingkat

pengambilan keputusan petani serta data pengkajian tingkat faktor-faktor

dalam pengambilan keputusan petani dengan metode wawancara

menggunakan kuisioner dan observasi.

22

e. Mengkaji tingkat Kelas BPP di Kabupaten Langkat dengan mentabulasikan

data yang telah dikumpulkan, kemudian digambarkan dengan menggunakan

tabel frekuensi dan garis kontinum untuk memudahkan dalam pembacaan dan

telaah data.

f. Mengkaji tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di

Kabupaten Langkat dengan mentabulasikan data yang telah dikumpulkan,

kemudian digambarkan dengan menggunakan tabel frekuensi untuk

memudahkan dalam pembacaan dan telaah data.

g. Membuat rancangan tindak lanjut dari pengkajian ini.

2. Pengumpulan Data

a. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, (Arikunto, 2006). Sementara

itu Sugiyono (2008) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang di tetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari. Dapat disimpulkan bahwa populasi itu adalah

keseluruhan objek/subjek yang ada di wilayah penelitian yang di tetapkan oleh

peneliti yang memiliki keterkaitan terhadap pencapaian tujuan dan kesimpulan

dari penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BPP

yang ada di Kabupaten Langkat yaitu BPP Bahorok, Sirapit, Kutambaru, Salapian,

Kuala, Selesai, Sei Bingai, Binjai, Stabat, Hinai, Secanggang, Wampu, Babalan,

Tanjung Pura, Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Sei Lepan,

Gebang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang, dan Pematang Jaya.

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi, sedang populasi adalah

keseluruhan elemen atau unsur yang akan diduga (Masri Singarimbun, 2005).

Pengambilan sampel dilakukan secara pilihan atau purposive (non probability

sampling) berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti adanya

lahan percontohan yang dimiliki, jumlah penyuluh, programa penyuluhan

kecamatan, dan frekuensi kegiatan penyuluhan yang tersusun sesuai dengan

tujuan yang akan dicapai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

BPP Hinai, Tanjung Pura dan BPP Gebang.

23

b. Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1) Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan untuk mendapatkan data

atau informasi guna mendukung keberlangsungan penelitian,

2) Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui dua orang untuk

saling bertukar data/informasi melalui tanya jawab,

3) Pencatatan, yaitu cara pengumpulan data tentang identitas responden, dan data

yang mendukung dengan mengutip dan mencatat sumber-sumber informasi

baik dari responden, pustaka, maupun dari instansi-instansi terkait yang ada

hubungannya dengan penelitian, seperti: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP),

Badan Pusat Statistik (BPS), kantor kecamatan serta kantor desa. Kantor-

kantor tersebut berhubungan dengan penelitian atau penelitian agar didapat

data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian atau penelitian.

4) Kuesioner, adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan

analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa

orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang

diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

3. Teknik Analisi Data

a. Uji Instrument

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena

alam maupun sosial yang diamati. Menurut Suharsimi Arikunto (2000), instrumen

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan

dipermudah olehnya.

Secara umum, kita dapat menguji instrument yang telah disusun, yaitu

menguji keandalan dan validitas pengukuran. Tentunya dalam penyusunan sebuah

kuisioner harus benar-benar menggambarkan tujuan dari penelitian.

1) Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam

mengukur apa yang sedang ingin diukur. Dalam pengertian yang mudah

24

dipahami, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah

seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang

digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya di ukur, Sugiyono (2004). Dengan demikian,

instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk

mengukur apa yang hendak di ukur. Dengan kata lain, uji validitas ialah suatu

langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen,

dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu

penelitian. Menurut Djaali dan Pudji (2008), Validitas dibagi menjadi tiga macam

yaitu, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk

(Construct Validity). Menurut Jack R. Fraenkel dalam Siregar (2010) validitas

konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validitas lainnya,

karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas isi dan validitas kriteria.

Uji Validitas digunakan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut:

rxy=𝑁 𝑋𝑌− 𝑋 ( 𝑌)

{𝑁 𝑋2− 𝑋 }{𝑁 𝑌2−(𝑁 𝑌)2}

Keterangan :

rxy = Koefisien Korelasi Antara Variabel X Dan Variabel Y

xy = Jumlah Perkalian Antara Variabel X Dan Y

Ʃx2 = Jumlah Dari Kuadrat Nilai X

Ʃy2

= Jumlah Dari Kuadrat Nilai Y

(Ʃx)2 = Jumlah Nilai X Kemudian Dikuadratkan

(Ʃy)2 = Jumlah Nilai Kemudian Dikuadratkan

N = Banyaknya Responden

2) Uji Reliabilitas

Menurut Riduwan (2003) Uji Reliabilitas dimaksud untuk melihat sejauh

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat di percaya

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek

25

yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam

diri subjek memang belum berubah. Pengujian reliabilitas digunakan dengan

menggunakan rumus Alpha Cronbach yang di interpretasikan sebagai korelasi

dari skala yang diamati (Observed scale) dengan semua kemungkinan pengukuran

skala lain yang mengukur hal yang sama dengan menggunakan butir pertanyaan

yang sama. Rumus Alpha Cronbach yaitu :

Keterangan

r11 = jumlah reliabilitas yang dicari

n = jumlah item pertanyaan yang diuji

Ʃ⸰t2 = jumlah varian skor tiap-tiap item

⸰t2 = varian total

Menurut Sarwono (2006) dalam Nurul (2018) untuk menentukan reliabilitas

dapat dilihat dari nilai Alpha :

a. Jika nilai Alpha > nilai rtabel maka dapat dikatakan reliabel, dan

b. Jika nilai Alpha < nilai rtabel maka dapat dikatakan tidak reliabel.

Hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan pada Lampiran 2 dimana dari

sepuluh pertanyaan semua dinyatakan valid dan reliabel.

b. Analisis Data

1) Uji Hipotesis I

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan penyuluh tentang kelas BPP di

Kabupaten Langkat dikaji dengan mentabulasikan data yang diperoleh

pengumpulan data menggunakan kuisioner kemudian data digambarkan ke dalam

tabel frekuensi untuk memudahkan pembacaan dengan contoh tabel seperti pada

tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Contoh Rekapitulasi Kuesioner Reponden Untuk Tingkat Kelas BPP

N

o

Nama

BPK/BP3K

Nilai

Total

Nilai

Kelas

Kemamp

uan

Aspek

Kelemb

agaan

Aspek

Ketenagaa

n

Aspek

Penyelengga

raan

Aspek

Sarana

dan

Prasarana

Aspek

Pembiaya

an

1

2

3

26

2) Uji Hipotesis II tingkat Faktor-faktor Kelas BPP

Pengujian hipotesis II untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang

berhubungan dengan Kelas BPP adalah analisis proporsi yang dilakukan dengan

melakukan observasi dan wawancara terhadap responden yang menjadi sampel

pada pengkajian ini melalui metode survei langsung ke lapangan. Selanjutnya

hasil data yang terkumpul dilapangan tersebut di analisis dengan mentabulasikan

data yang telah dikumpulkan, kemudian digambarkan dengan menggunakan tabel

frekuensi untuk memudahkan dalam pembacaan dan telah data dengan contoh

tabel seperti pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Contoh Tabel Rekapitulasi Kuisioner Reponden Untuk Kelas BPP No Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

1 A

2 B

3 C

4 dst

Untuk mengukur tingkat faktor-faktor penyuluh berdasarkan perolehan nilai

skor, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Na =𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚

𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢𝐱𝟏𝟎𝟎%

Kriteria persentase penilaian dapat dilihat pada gambar garis kontinum

dapat dilihat dibawah:

0 25 50 75 100

Sangat Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi

Gambar 2. Garis Kontinum Uji Hipotesis II

0 % - 25 % = Sangat Rendah

26 % - 50% = Rendah

56% - 75% = Tinggi

76% - 100% = Sangat Tinggi

3) Uji Hipotesis III Korelasi Rank Sperman dengan Uji T

Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor kelas BPP dengan tingkat

pengetahuan dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi Rank Spearman.

Korelasi Rank Spearman bekerja dengan data ordinal. Karena jawaban responden

merupakan data ordinal, maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data

27

ordinal ke dalam bentuk ranking. Korelasi digunakan untuk mengukur tingkat atau

eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat,

dan dapat diketahui dengan rumus korelasi Rank Spearman:

r𝑠 = 1 −6 di²N

i=1

𝑁³ − 𝑁

Keterangan :

rs = koefisien korelasi Rank Spearman

N = Jumlah sampel

di = Selisih ranking antar variabel

Untuk pengujian tingkat signifikansi hubungan digunakan uji T karena

sampel yang diambil lebih dari 10 (N>10) dengan tingkat kepercayaan 95%

dengan rumus :

T = 𝑟𝑠 𝑁 − 2

1 − (𝑟𝑠)2

Korelasi Rank Spaerman menggunakan aplikasi SPSS dalam buku Sarwono

(2015) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Angka korelasi berkisar 0 s/d 1,

b) Besar kecilnya angka oke relasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan

kedua variabel. Patokan angkanya adalah sebagai berikut :

0 – s/d 0.25 : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada)

0.25-0,5 : Korelasi cukup

> 0,5-0,75 : Korelasi kuat

> 0,75-1 : Korelasi sangat kuat

c) Korelasi dapat positif dan negatif. Korelasi positif menunjukkan arah yang

sama hubungan antar variabel. Artinya jika variabel 1 besar maka variabel 2

semakin besar pula. Sebaliknya, korelasi negative menunjukkan arah

berlawanan. Artinya, jika variabel 1 besar maka variabel 2 menjadi kecil.

d) Signifikansi hubungan dua variabel dapat dianalisis dengan ketentuan sebagai

berikut :

Jika signifikansi < 0,05, hubungan kedua variabel signifikan, dan

Jika signifikansi > 0,05, hubungan kedua variabel tidak signifikan.

28

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis daerah Kabupaten Langkat terletak pada 3o14’dan 4

o13’

lintang utara, serta 93o51’ dan 98

o45’ Bujur Timur dan 4-105 m diatas permukaan

laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Provinsi NAD

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Karo

- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Deli Serdang

- Sebelah Barat berbatas dengan Provinsi Aceh (Aceh Tengah)

Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km2

(626.329 Ha)

yang terdiri dari 23 kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan. Berdasarkan luas

daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah

kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km2 atau 17,59 % diikuti kecamatan

Batang Serangan dengan luas 899,38 Km2

atau 14,36%. Sedangkan luas daerah

terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km2

atau 0,67% dari total

luas wilayah Kabupaten Langkat.

Kabupaten Langkat termasuk daeerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah

ini memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan

musim kemarau biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan

volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

2. DataPenduduk Kabupaten Langkat

Data Sumber daya manusia ini meliputi penyebaran jumlah penduduk

berdasarkan pada tingkat pendidikan, tingkat umur ataupun usia, berdasarkan

pekerjaan, suku bangsa dan agama dari seluruh penduduk yang berdomisili di

Kabupaten Langkat.

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan sumber daya manusia

berdasarkan umur responden disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur

Kelompok Umur

2018

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Laki-Laki Perempuan Total

0 – 4 53071 51220 104291

05-09 54046 52187 106233

29

Lanjutan Tabel 5.

Kelompok Umur

2018

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Laki-Laki Perempuan Total

09-14 51069 48782 99851

15 – 19 47284 44478 91762

20 – 24 43660 42291 85951

25 – 29 40318 39456 79774

30 – 34 38272 38838 77110

35 – 39 36615 37718 74333

40 – 44 34651 34471 69122

45 - 49 31692 31796 63488

50 - 54 27422 27148 54570

55 - 59 22345 21826 44171

60 - 64 15286 15071 30357

65 - 69 9525 10074 19599

70 - 74 6177 7136 13313

75 + 6371 8013 14384

Total 517804 510505 1028309

Sumber : BPS Kabupaten Langkat (2019)

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di

Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sebanyak 967.535 jiwa yang terdiri dari

487676 jiwa penduduk laki-laki dan 479.859 jiwa penduduk perempuan yang

berumur mulai dari 0-75 tahun.

3. Data BPP Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat memiliki 23 BPP sesuai dengan wilayah kerja masing-

masing BPP disajikan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Data BPP di Kabupaten Langkat No Nama BP3K Nama Kelembagaan Wilayah Kecamatan Nama Pimpinan

1 Bahorok Balai Penyuluhan Pertanian Bahorok Roslita SP

2 Serapit Balai Penyuluhan Pertanian Sirapit Irman,SPt

3 Sei Bingai Balai Penyuluhan Pertanian Sei Bingai Azwar, SP

4 Kuala Balai Penyuluhan Pertanian Kuala Amansyah SST

5 Salapian Balai Penyuluhan Pertanian Kutambaru

M. Alamin, SP Salapian

6 Stabat Balai Penyuluhan Pertanian Stabat Bambang Sutrisno, SP

Padang Tualang Balai Penyuluhan Pertanian

Padang Tualang

Suriadi H Sijabat, SP 7 Sawit Sebrang

Batang Serangan

8 Wampu Balai Penyuluhan Pertanian Wampu Lilik Supianto SP

9 Hinai Balai Penyuluhan Pertanian Hinai Baihaki Daulay

10 Secanggang Balai Penyuluhan Pertanian Secanggang Sukardiono, SP

11 Tanjung Pura Balai Penyuluhan Pertanian Tanjung Pura Bincar Huala Harahap

12 Gebang Balai Penyuluhan Pertanian Gebang Afifuddin, SST

13 Babalan Balai Penyuluhan Pertanian Babalan Sampe Pintu Batu SP

14 Sei Lepan Balai Penyuluhan Pertanian Sei Lepan Sugianto

15 Besitang Balai Penyuluhan Pertanian Besitang Sudi, SP

16 Pangkalan Susu Balai Penyuluhan Pertanian Pangkalan Susu Musfa Indra SP

Lanjutan Tabel 6.

30

No Nama BP3K Nama Kelembagaan Wilayah Kecamatan Nama Pimpinan

17 Pematang Jaya Balai Penyuluhan Pertanian Pematang Jaya Selamat, SST

18 Selesai Balai Penyuluhan Pertanian Selesai Ali Rustam, SP

19 Binjai Balai Penyuluhan Pertanian Binjai Irmansyah, SP

20 Batang Balai Penyuluhan Pertanian Batang Serangan Baktiar Lingga, SP

21 Serangan

Brandan Barat

Balai Penyuluhan Pertanian Brandan Barat Roslina, SP.t

22 Sawit Sebrang Balai Penyuluhan Pertanian Sawit Sebrang Edi Chandra SP

23 Kutambaru Balai Penyuluhan Pertanian Nurman, SP.t

Sumber:Data Simluhtan (2019)

Berdasarkan data BPP diatas diketahui bahwa masing-masing BPP terletak

diwilayah kerja masing-masing disetiap kecamatan. Untuk mengetahui kelas BPP

di Kabupaten Langkat disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Data Kelas BPP di Kabupaten Langkat

No Nama BP3K Wilayah Kecamatan Kelas BPP

Pratama Madya Utama Additama

1 Bahorok Bahorok √

2 Serapit Sirapit

3 Sei Bingai Sei Bingai √

4 Kuala Kuala √

5 Salapian Kutambaru

√

Salapian

6 Stabat Stabat √

7 Padang Tualang

Padang Tualang

Sawit Sebrang

Batang Serangan

8 Wampu Wampu √

9 Hinai Hinai √

10 Secanggang Secanggang √

11 Tanjung Pura Tanjung Pura √

12 Gebang Gebang √

13 Babalan Babalan √

14 Sei Lepan Sei Lepan

15 Besitang Besitang √

16 Pangkalan Susu Pangkalan Susu √

17 Pematang Jaya Pematang Jaya √

18 Selesai Selesai √

19 Binjai Binjai

20 Batang Serangan Batang Serangan √

21 Brandan Barat Brandan Barat √

22 Sawit Sebrang Sawit Sebrang √

23 Kutambaru

Sumber:Data Simluhtan (2019)

Berdasarkan Tabel 7 di atas diketahui bahwa BPP di Kabupaten Langkat

terdiri dari tiga kelas BPP yaitu Pratama, Madya, Utama dan Additama. Dimana

ada juga beberapa BPP yang belum memiliki kelas.

Kabupaten Langkat memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 277

desa/kelurahan. Dan jumlah penyuluh sebanyak 138 orang, terdiri dari 59 orang

penyuluh PNS dan 79 orang THL-TBPP. Jumlah tersebut juga dipastikan masih

kekurangan tanaga penyuluh dibandingkan banyaknya desa/ kelurahan, sehingga

31

banyak diantara penyuluh yang mempunyai wilayah kerja penyuluh pertanian

(WKPP) lebih dari 1 (satu) desa.

32

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kelas BPP

Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kelas sesuai dengan

pedoman penilaian BPP dibagi kedalam 4 indikator yaitu kelas Pratama (nilai ≤

475), kelas Madya (nilai 476 - 650), kelas Utama (nilai 651 - 825), dan kelas

Aditama (nilai 826 - 1.000). Indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Tingkat Kelas BPP

NO TINGKAT KELAS BPP KATEGORI JAWABAN NILAI

1 Pratama Sangat Rendah ≤475

2 Madya Rendah 476-650

3 Utama Tinggi 651-825

4 Adittama Sangat Tinggi 826-1000

Sumber : Pedoman Penilaian Klasifikasi BPK

Penilaian kemampuan BPK/BP3K dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek

yaitu: kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana dan

pembiayaan. Selanjutnya kelima aspek tersebut dijabarkan melalui beberapa

variabel, antara lain: organisasi, ketenagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi dan

lain-lain. Bobot penilaian maksimum sebesar 1.000 dengan nilai bobot masing-

masing aspek, seperti terlihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Aspek Penilaian Kemampuan Balai Penyuluh Kecamatan NO ASPEK BOBOT

1 Kelembagaan 224

2 Ketenagaan 64

3 Penyelenggaraan 532

4 Sarana Dan Prasarana 250

5 Pembiayaan 30

Jumlah 1000


Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari ketiga BPP yang dijadikan sampel,

maka dapat ditabulasikan nilai akhir dari masing-masing BPP adalah sebagai

berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Kelas BPP

N

o

Nama

BPK/BP3K

Nilai

Total

Nilai

Kelas

Kemamp

uan

Aspek

Kelemb

agaan

Aspek

Ketenagaa

n

Aspek

Penyelengga

raan

Aspek

Sarana

dan

Prasarana

Aspek

Pembiaya

an

1 BPP Hinai 115 46 210 67 10 448 Pratama

2 BPP Gebang 107 46 200 57 10 420 Pratama

3 BPP Tanjung

Pura 155 46 250 67 10 538 Madya


33

Berdasarkan Tabel 10 di atas diketahui bahwa BPP Hinai dan Gebang

masuk kedalam kategori kelas kemampuan pratama karena memiliki total nilai

sebesar 448 untuk BPP Hinai dan 420 untuk BPP Gebang, sedangkan BPP

Tanjung Pura memiliki kelas kemampuan madya karena memiliki total nilai

sebesar 538.

Salah satu upaya penguatan dan pengembangan kapasitas BPK/BP3K

diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kondisi dan

potensi BPK/BP3K. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari

kelembagaan penyuluhan Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan

Kecamatan tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan

selanjutnya.

Berdasarkan kondisi dilapangan dapat kita lihat bahwa aspek kelembagaan

sudah cukup baik, karena BPP telah menjalankan tugas dan fungsinya seperti BPP

telah menyusun programa penyuluhan, memfasilitasi kegiatan pembelajaran,

penyediaan dan penyebaran informasi teknologi dan sebagainya. Sedangkan pada

aspek ketenagaan BPP sudah dikelolah oleh pimpinan BPP yang sesuai, dan

ketersediaan penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan potensi wilayah. Pada

aspek penyelenggaraan yang sudah terlaksana di Kabupaten Langkat perencanaan

manajemen seperti adanya data IPW dan permasalahan perilaku petani, data

inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, adanya rumusan

masalah, RKTP, jadwal latihan dan kunjungan serta laporan pelaksanaan dan

sebagainya. Aspek sarana dan perasarana belum memenuhi standar minimal

karena sebagian BPP belum memiliki sarana informasi yang lengkap, alat bantu

penyuluhan, alat transportasi, sarana perpustakaan, sarana perlengkapan ruangan,

perkantoran, dan lingkungan atau lahan percobaan yang kurang sesuai. Sedangkan

pada aspek pembiayaan dan administrasi masih kurang sesuai dan lengkap hampir

disemua BPP.

B. Tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP

Indikator yang digunakan dalam mengukur faktor-faktor yang berhubungan

dengan kelas BPP terdiri dari umur, pendidikan, pengalaman, ketersediaan sarana

dan prasarana, keaktifan dalam kegiatan pelatihan, sikap pimpinan BPP, kebijakan

pemerintah, pembiayaan, infrastruktur dan interaksi petani. Masing-masing

34

indikator diwakili oleh satu pertanyaan, sehingga dari sepuluh indikator diperoleh

sepuluh pertanyaan.

Umur, pendidikan, pengalaman, ketersediaan sarana dan prasarana,

keaktifan dalam kegiatan pelatihan, sikap pimpinan BPP, kebijakan pemerintah,

pembiayaan, infrastruktur dan interaksi petani dapat dilihat pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Rekapitulasi data kuesioner untuk mengukur tingkat faktor-faktor

Variabel Total Skor Skor

Maksimum Persentase Kategori

Faktor Internal

Umur 78 155 50,32 Sedang Pendidikan 140 155 90,32 Tinggi Pengalaman 118 155 76,13 Tinggi Ketersediaan sarana 96 155 61,93 Tinggi Keaktifan dalam pelatihan 100 155 64,52 Tinggi Sikap pimpinan BPP 94 155 60,64 Tinggi Faktor Eksternal

Kebijakan Pemerintah 97 155 62,58 Tinggi Pembiayaan 95 155 61,29 Sedang

Infrastruktur 97 155 62,58 Tinggi Interaksi Petani 93 155 60 Sedang

Jumlah 938 1.550 59,86 Sedang

Sumber : Analisis Data (2019)

Berdasarkan Tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata skor

keseluruhan untuk variabel faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP

adalah 72,34% yang termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Seperti disajikan

pada Gambar 3 dibawah ini :

0 20 40 60 80 100

59,86

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Gambar 3. Garis Kontinum tingkat Faktor-faktor

a. Faktor Internal

1) Umur

Karakteristik responden berdasarkan tingkat umur penyuluh disajikan pada

Tabel 12 berikut :

Tabel 12. Tingkat Umur Penyuluh

Umur Kategori

Jawaban Nilai

Jumlah

Responden

Total

skor

Persenta

se

< 25 Tahun Sangat Rendah 1 - - -

26-35 Tahun Rendah 2 18 36 22,58

36-45 Tahun Sedang 3 10 30 51,61

46-55 Tahun Tinggi 4 3 12 25,81

35

Lanjutan Tabel 12. > 56 Tahun Sangat Tinggi 5 - - -

Jumlah 31 78 100

Skor yang diperoleh 78

Skor Ideal 155

%Tingkat Umur 50,32

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Berdasarkan Tabel 12 diatas, tingkat umur penyuluh berkisar 20 tahun

sampai >55 tahun lebih dari 62,90% didominasi oleh penyuluh yang berumur

produktif. Umur penyuluh berhubungan dengan kinerja penyuluh. Jika

digambarkan kedalam garis kontinum adalah sebagai berikut:

0 20 40 60 80 100 50,32


Gambar 4. Garis Kontinum Umur

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa umur tergolong kedalam

kategori sangat tinggi. Artinya rata-rata penyuluh di Kabupaten Langkat tergolong

dalam usia yang produktif. Menurut Rochani (2004) umur produktif dimulai pada

usia 15-55 tahun. Sehingga dengan demikian keberhasilan kinerja seseorang

dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis seseorang faktor fisiologis berkaitan erat

dengan kematangan seseorang dalam berfikir, kematangan dalam berfikir tidak

berkaitan dengan tingkatan umur.

2) Pendidikan


Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Kategori

Jawaban Nilai

Jumlah

Responden

Total

skor

Perse

ntase

SD Sangat Rendah 1 - - -

SD Rendah 2 - - -

SMP Sedang 3 - - -

SMA Tinggi 4 15 60 48,39

Perguruan Tinggi Sangat Tinggi 5 16 80 51,61

Jumlah 31 140 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Pendidikan 90,32

Sumber : Data Primer (2019)

36

Tingkat pendidikan responden umumnya sudah baik, hal ini terbukti dari

jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah adalah pada jenjang

SMA sebanyak 15 responden (48,39%) sedangkan untuk tingkat pendidikan

perguruan tinggi atau sarjana sebanyak 16 responden (51,61%).

Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung

seperti sudah dibangunnya universitas di kabupaten ini, selain itu jarak dari

kabupaten ke kota besar seperti kota Medan tidak terlalu jauh sehingga

mendukung masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Secara garis

kontinum karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada

gambar berikut:

0 20 40 60 80 100 90,32


Gambar 5. Garis Kontinum Pendidikan

Menurut Suhardiyono (1992) menyatakan bahwa penempatan seorang

penyuluh sangat ditentukam oleh pendidikan yang dimilikinya, pendidikan juga

sangat berpengaruh pada perilaku seorang PPL. Tetapi, jika didalam memilih

penyuluh ini terlalu ditekankan pada kualitas akademis, maka hal ini akan dapat

menyebabkan kesulitan dikemudian hari karena seorang penyuluh memiliki

pendidikan yang tinggi belum tentu memiliki kemampuan menyuluh yang baik.

3) Pengalaman


Tabel 14 berikut :

Tabel 14. Tingkat Pengalaman

Pengalaman Kategori

Jawaban Nilai

Jumlah

Responden

Total

skor

Persent

ase

<1 Tahun Sangat Rendah 1 - - -

1,1- 2 Tahun Rendah 2 5 10 16,13

2,1 – 4 Tahun Sedang 3 8 24 25,81

4,1 – 6 Tahun Tinggi 4 6 24 19,35

>6 Tahun Sangat Tinggi 5 12 60 38,71

Jumlah 31 118 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Pengalaman 76,13


37

Berdasarkan Tabel 14 diatas diketahui bahwa sebanyak 5 responden

memiliki pengalaman berusahatani < 2 tahun (16,13%), penyuluh responden yang

memiliki pengalaman 2,1-4 tahun sebanyak 8 responden (25,81%), dan untuk

kategori tinggi hingga sangat tinggi atau penyuluh yang memiliki pengalaman

lebih dari 4 tahun sebanyak 20 responden (58,06%). Keadaan ini menyatakan

bahwa secara umum tingkat pengalaman penyuluh responden termasuk kedalam

kategori tinggi.

Secara garis kontinum karakteristik responden berdasarkan pengalaman

disajikan pada gambar berikut ini :

0 20 40 60 80 100 76,13


Gambar 6. Garis Kontinum Pengalaman

Berdasarkan gambar garis kontinum tersebut diketahui bahwa tingkat

pengalaman petani berada pada kategori sangat tinggi yaitu sebesar 76,13%.

4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Karakteristik responden berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana

disajikan pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan

Prasarana

Kategori

Jawaban Nilai

Jumlah

Responden

Total

skor

Persent

ase

Tidak lengkap Sangat Rendah 1 - - -

Kurang lengkap Rendah 2 11 22 35,48

Cukup lengkap Sedang 3 6 18 19,35

Lengkap Tinggi 4 14 56 45,16

Sangat Lengkap Sangat Tinggi 5 - - -

Jumlah 31 96 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasana 61,93



(45,16%) menjawab lengkap, 6 responden (19,35%) cukup lengkap dan 11

responden (35,48%) kurang lengkap. Ketersedian sarana prasarana meliputi

adanya kantor/gedung BPP, lahan percontohan, adanya alat bantu penyuluhan,

alat transportasi, peralatan administrasi seperti komputer/laptop, printer, dan

perpustakaan.

38

Secara garis kontinum karakteristik responden berdasarkan pengalaman


0 20 40 60 80 100 61,93


Gambar 7. Garis Kontinum Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

5) Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan

Karakteristik responden berdasarkan keaktifan dalam kegiatan pelatihan

disajikan pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Keaktifan dalam Kegiatan Pelatihan

Keaktifan dalam

Pelatihan Kategori Jawaban Nilai

Jumlah

Responden

Total

skor

Persenta

se

Tidak Aktif Sangat Rendah 1 - - -

Kurang Aktif Rendah 2 9 18 29,04

Cukup Aktif Sedang 3 6 18 19,35

Aktif Tinggi 4 16 64 51,61

Sangat Aktif Sangat Tinggi 45 - - -

Jumlah 31 100 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Keaktifan dalam Pelatihan 64,52


Berdasarkan Tabel 16 diatas diketahui bahwa responden yang sangat aktif

dalam kegiatan pelatihan sebanyak 16 responden (51,61%), yang aktif sebanyak 6

responden (19,35%), dan yang kurang aktif sebanyak 9 responden (29,03%).

Keaktifan dalam kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian

ataupun instansi terkait, dimana kegiatan ini terhitung dalam kurun waktu satu

tahun. Artinya dalam satu tahun penyuluh ada yang sangat aktif, aktif, dan kurang

aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

Secara garis kontinum karakteristik responden berdasarkan keaktifan dalam

kegiatan pelatihan disajikan pada gambar berikut ini :

0 20 40 60 80 100 64,52


Gambar 8. Garis Kontinum Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan

39

Dari gambar 8 di atas diketahui bahwa tingkat keaktifan dalam kegiatan

pelatihan berada pada kategori tinggi.

6) Sikap Pimpinan BPP

Sikap pimpinan BPP adalah bagaimana sikap pemimpin BPP dalam

mengembangkan wilayah kerjanya, baik itu sikapnya terhadap penyuluh ataupun

petani. Untuk mengetahui distribusi berdasarkan sikap pimpinan BPP dapat dilihat

pada Tabel 17 dibawah ini :

Tabel 17. Distribusi responden berdasarkan Sikap Pimpinan BPP

Sikap Pimpinan BPP Kategori Jawaban Nilai Jumlah

Responden

Total

skor

Persenta

se

Tidak Aktif Sangat Rendah 1 - - -

Kurang Aktif Rendah 2 7 14 29,04

Cukup Aktif Sedang 3 16 48 19,35

Aktif Tinggi 4 8 32 51,61

Sangat Aktif Sangat Tinggi 5 - - -

Jumlah 31 94 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Sikap Pimpinan BPP 60,64

Sumber: Analisis Data Primer (2019)


(22,58%) yang memilih kurang aktif, cukup aktif sebesar 16 responden (51,61%)

dan yang aktif sebesar 8 responden (25,80%). Secara garis kontinum karakteristik

responden berdasarkan keaktifan dalam kegiatan pelatihan disajikan pada gambar

berikut ini :

0 20 40 60 80 100 60,64


Gambar 9. Garis Kontinum Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan

Dari gambar 9 di atas diketahui bahwa tingkat keaktifan dalam kegiatan

pelatihan berada pada kategori tinggi.

b. Faktor Eksternal

1) Kebijakan Pemerintah

Karakteristik responden berdasarkan kebijakan pemerintah disajikan pada

Tabel 18 berikut:

40

Tabel 18. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah Kategori Jawaban Nilai Jumlah

Responden

Total

skor

Persenta

se

Tidak Mendukung Sangat Rendah 1 - - -

Kurang Mendukung Rendah 2 11 22 35,48

Cukup Mendukung Sedang 3 5 15 16,13

Mendukung Tinggi 4 15 60 48,39

Sangat Mendukung Sangat Tinggi 5 - - -

Jumlah 31 97 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Kebijakan Pemerintah 62,58


Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak. Karakteristik responden berdasarkan kebijakan pemerintah yang

mendukung sebanyak 15 responden (48,39%), yang cukup mendukung 5

responden (16,13%) sedangkan yang menjawab kurang mendukung sebanyak 11

responden (35,48%). Berdirinya kelembagaan penyuluhan pertanian secara

mandiri merupakan peran pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada pasal 8 ayat 2 bahwa

kelembagaan penyuluhan yang diamanatkan yaitu pada tingkat pusat berbentuk

badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan

Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana

penyuluhan dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

Secara garis kontinum karakteristik responden berdasarkan kebijakan

pemerintah disajikan pada gambar berikut ini :

0 20 40 60 80 100 62,58


Gambar 10. Garis Kontinum Kebijakan

Dari gambar di atas diketahui bahwa kebijakan pemerintah berada pada

kategori sangat tinggi yaitu sebesar 62,58%.

2) Pembiayaan

Karakteristik responden berdasarkan pembiayaan disajikan pada Tabel 19

sebagai berikut:

41

Tabel 19. Pembiayaan

Pembiayaan Kategori

Jawaban Nilai

Jumlah

Responden Total skor

Persenta

se

Tidak Sesuai Sangat Rendah 1 7 7 22,58

Kurang Sesuai Rendah 2 4 14 12,90

Sesuai Tinggi 3 6 18 19,35

Sangat Sesuai Sangat Tinggi 4 14 56 45,17

Jumlah 31 95 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Pembiayaan 61,29


Berdasarkan Tabel 19 diatas dapat dilihat bahwa menurut responden

sebanyak 14 responden (45,17%) yang mengatakan bahwa pembiayaan sesuai, 6

responden (19,35%) cukup sesuai, 4 responden (12,90%) kurang sesuai dan 7

responden (22,58%) tidak sesuai. Penggelolaan pembiayaan dan administrasi

sesuai dengan peraturan yang ada baik itu yang berasal dari dana APBD/APBN.

Adanya pengelolaan anggaran yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku

meliputi pembiayaan operasional, pertemuan-pertemuan, percontohan, penyediaan

dan penyebaran informasi, pembelajaran petani, peningkatan kapasaitas penyuluh,

peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani serta kemitraan.

Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BPK/BP3K dapat bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan

Swadaya.

Secara garis kontinum karakteristik responden berdasarkan pembiayaan


0 20 40 60 80 100 61,29


Gambar 11. Garis Kontinum Pembiayaan


kategori sangat tinggi yaitu sebesar 61,29%.

3) Infrastruktur

Karakteristik responden berdasarkan infrastruktur disajikan pada Tabel 20

sebagai berikut:

42

Tabel 20. Infrastruktur

Infrastruktur Kategori

Jawaban Nilai

Jumlah

Responden

Total

skor

Persent

ase

Tidak Sesuai Sangat Rendah 1 - - -

Kurang Sesuai Rendah 2 5 10 16,13

Cukup Sesuai Sedang 3 17 51 54,84

Sesuai Tinggi 4 9 36 29,03

Sangat Sesuai Sangat Tinggi 5 - - -

Jumlah 31 97 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Infrastruktrur 62,58


Berdasarkan Tabel 20 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab

sesuai sebanyak 9 responden (29,03%), cukup sesuai 17 responden (54,84%), dan

kurang sesuai sebanyak 5 responden (16,13%). Infrastruktur merupakan sistem

fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan

fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Secara garis

kontinum karakteristik responden berdasarkan infrastruktur disajikan pada gambar

berikut ini :

0 20 40 60 80 100 62,58


Gambar 12. Garis Kontinum Infrastruktur

4) Interaksi Petani

Karakteristik responden berdasarkan infrastruktur disajikan pada Tabel 21

sebagai berikut:

Tabel 21. Interaksi Petani

Interaksi Petani Kategori Jawaban Nilai Jumlah

Responden Total skor Persentase

Tidak Sering Sangat Rendah 1 4 4 12,90

Kurang Sering Rendah 2 7 14 22,58

Cukup Sering Sedang 3 5 15 12,13

Sering Tinggi 4 15 60 48,39

Sangat Sering Sangat Tinggi 5 - - -

Jumlah 31 93 100


Skor Ideal 155

%Tingkat Interaksi Petani 60


43

Berdasarkan Tabel 21 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab

sering sebanyak 15 responden (48,39%), cukup sering 5 responden (12,13%),

kurang sering sebanyak 7 responden (22,58%), dan 4 responden (12,90%)

menjawab tidak sering. Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk

mengembangkan aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi

dan pengalaman belajar. Keaktifan petani dilihat dari seberapa sering petani

mengikuti kegiatan penyuluhan, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar atau studi

banding kegiatan pertanian.

Secara garis kontinum karakteristik responden berdasarkan infrastruktur


0 20 40 60 80 100


Gambar 13. Garis Kontinum Interaksi Petani


kategori sangat tinggi yaitu sebesar 60%.

C. Hubungan antara faktor-faktor dengan Kelas BPP

Untuk mengetahui hubungan dari umur, pendidikan, pengalaman,

ketersediaan sarana dan prasarana, keaktifan dalam kegiatan pelatihan, sikap

pimpinan BPP, kebijakan pemerintah, pembiayaan, infrastruktur dan interaksi

petani digunakan uji Rank Spearman (Rs) untuk mencari keeratan hubungan dua

variabel dengan menggunakan SPSS. Dari hasil uji SPSS diperoleh hasil seperti

Tabel 22 dibawah ini :

Tabel 22. Uji Rank Spearman

No Variabel Independen Kelas BPP

Rs TTabel

Faktor Internal

1 Umur -0,286 2,045

2 Pendidikan -0,668* 2,045

3 Pengalaman -0,136 2,045 4 Sarana dan Prasarana 0,352 2,756 5 Keaktifan Dalam Kegiatan Penyuluhan 0,544** 2,756 6 Pimpinan BPP 0,329 2,045

Faktor Eksternal

7 Kebijakan Pemerintah 0,450* 2,045 8 Pembiayaan 0,433* 2,045

9 Infrastruktur 0,498** 2,756

10 Interaksi Petani -0,294 2,045

**. Correlation in significant at the 0,01 level (2-tailed)

44

*. Correlation in significant at the 0,05 level (2-tailed)

Keterangan :

T Tabel = 2,756 = 0,01

T Tabel = 2,045 = 0,05

Rs = Rank Spearman

** = Signifikan pada α = 0,01 (0,01%)

* = Signifikan pada α = 0,05 (0,05%)

a. Hubungan Antara Faktor Internal Dengan Kelas BPP

1) Hubungan variabel umur dengan kelas BPP

Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai rs sebesar -0,286 artinya kedua

variabel memiliki hubungan yang lemah (Sarwono, 2006) dan nilai tTabel (2,045)

pada taraf 95% untuk menguji signifikan hubungan antara umur dengan kelas

BPP. Hubungan yang tidak signifikan terjadi karena faktor-faktor yang tidak

berhubungan dengan kelas BPP salah satunya adalah umur. Dimana umur

penyuluh yang produktif memiliki keinginan untuk meningkatkan kelas BPP yang

ada diwilayah kerjanya 74,19% penyuluh di Kabupaten Langkat berusia >25-40

tahun atau sebanyak 23 responden.

Hal ini menunjukkan bahwa sesuai kondisi dilapangan umur penyuluh yang

ada di Kabupaten Langkat tergolong produktif sehingga sangat mendukung

kondisi fisik dalam meningkatkan kelas BPP pada masing-masing wilayah

kerjanya. Umur yang produktif juga biasanya cenderung lebih bersemangat

dibandingkan dengan usia non produktif. Menurut Yatno dalam Dewandini

(2010), ketika seseorang bertambah dewasa maka tanggung jawab pun bertambah

besar. Apalagi ketika seseorang individu sudah berkeluarga yang mewajibkannya

bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan keluarganya.

Umur yang semakin tua bukan berarti bahwa seseorang memiliki ilmu atau

pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan penyuluh yang umurnya lebih

muda karena penyuluh yang lebih muda cenderung memiliki daya tangkap dan

ingatan yang lebih baik terhadap informasi yang baru dibandingkan dengan umur

yang lebih tua. Dengan, demikian keberhasilan kinerja seseorang dapat

dipengaruhi oleh faktor fisiologis seseorang faktor fisiologis berkaitan erat dengan

kematangan seseorang dalam berfikir, kematangan dalam berfikir tidak berkaitan

dengan tingkatan umur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Padmowihardjo (1994)

45

yang menyatakan bahwa umur bukan merupakan faktor psikologis, tetapi apa

yang diakibatkan oleh umur adalah faktor psikologis.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rafiqah Amanda Lubis (2016) tentang

pengaruh tingkat pendidikan dan umur terhadap kinerja penyuluh pertanian di

Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis

dapat diketahui bahwa faktor ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan

dengan keberhasilan kinerja penyuluh.

2) Hubungan variabel pendidikan dengan kelas BPP

Berdasarkan perhitungan Tabel uji Rank Spearman pada tingkat pendidikan

diperoleh nilai rs sebesar -0,668*. Artinya kedua variabel dianggap kuat

(Sarwono, 2006) dan memiliki nilai tTabel (2,045) pada taraf kepercayaan 95%

maka terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kelas BPP.

Variabel tingkat pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah

lamanya pendidikan formal yang diterima oleh penyuluh. Pendidikan formal

sangat bermanfaat untuk setiap orang karena pendidikan formal merupakan salah

satu usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk dapat merubah perilaku

manusia kearah yang lebih baik dengan cara dan proses yang telah terencana.

Berdasarkan kondisi dilapangan, adanya hubungan yang signifikan antara

tingkat pendidikan dengan kelas BPP yang ditunjukkan oleh penelitian ini dapat

terjadi diakibatkan oleh proses pembelajaran yang diterima oleh penyuluh.

Berdasarkan data dari distribusi responden dapat kita lihat bahwa pendidikan

responden termasuk kedalam kategori tinggi dapat dilihat dari tingkat pendidikan

SMA berjumlah 15 orang (48,39%) dan untuk tingkat pendidikan Perguruan

Tinggi berjumlah 16 orang (51,61%).

Waktu pendidikan yang lebih lama cenderung membuat seseorang dapat

menerima informasi yang baru dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain

sehingga dia dapat memecahkan permasalahan yang ada secara lebih tepat

berdasarkan pendekatan ilmu yang sudah diperoleh selama melalui jenjang

pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan memberikan dampak

yang positif dengan keterampilan, perubahan pengtahuan kearah yang lebih baik

dan sikap dalam menghadapi perma-salahan yang ada.

46

Hal ini sesuai dengan pendapat Lunandi dalam Nani Sufiandi Suhanda

(2008) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses terencana untuk

mengubah perilaku seseorang yang dilandasi adanya perubahan pengetahuan,

keterampilan, dan sikapnya.

Dan sejalan dengan pernyataan Slamet (2003) yang mendefenisikan bahwa

pendidikan adalah sebagai usaha untuk menghasilkan perubahan-perubahan pada

perilaku manusia. Pendidikan formal yang diterima seseorang akan memberikan

dampak yang positif terhadap kinerja dan prestasi seseorang karena pendidikan

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas seseorang dalam mengemban tugas

yang diberikan kepadanya.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rafiqah Amanda Lubis dari

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan tentang pengaruh tingkat

pendidikan dan umur terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten

Mandailing Natal yang menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa

variabel yang menunjukkan hubungan yang signifikan adalah variabel tingkat

pendidikan.

3) Hubungan Pengalaman dengan kelas BPP

Berdasarkan perhitungan Tabel uji Rank Spearman di ketahui bahwa nilai rs

sebesar -0,136, artinya hubungan kedua variabel dianggap sangat lemah dengan

nilai tTabel (2,045) pada taraf kepercayaan 95% maka tidak terdapat hubungan yang

signifikan antara pengalaman dengan kelas BPP. Pengalaman bekerja yang diukur

dalam penelitian adalah lama (tahun) penyuluh dalam bekerja, dihitung sejak

mulai pengangkatan sebagai PNS maupun sebagai THL sampai penelitian

dilaksanakan. Pengalaman dalam melakukan penyuluhan memiliki dampak yang

besar bagi penyuluh untuk menyakinkan petani akan materi-materi maupun

informasi-informasi yang disampaikan.

Berdasarkan kondisi dilapangan dapat kita lihat bahwa pada umumnya

penyuluh di Kabupaten Langkat memiliki pengalaman yang cukup lama menjadi

seorang penyuluh dapat dilihat berdasarkan data distribusi responden yang

menyatakan bahwa pengalaman penyuluh yang ada di Kabupaten Langkat

sebanyak 7 responden (22,58%) yang memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun,

2,1-4 tahun sebanyak 4 responden (12,90%), 4,1-6 tahun sebanyak 6 responden

47

(19,35%) sedangkan responden yang memiliki pengalaman lebih dari 6,1 tahun

sebesar 14 responden (45,16%). Artinya pengalaman penyuluh dapat dijadikan

sebagai pengetahuan atau pelajaran untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sesuatu yang telah dialami seseorang akan ikut membentuk dan mempengaruhi

penghayatan terhadap lingkungan sosial dan lingkungan kerjanya. Pengalaman

bekerja adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, dan ditanggung

oleh penyuluh dalam menjalankan tugasnya dengan mengerahkan tenaga, pikiran,

dan badan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyuluh yang memiliki pengalaman kerja yang lama cenderung

mendapatkan kepercayaan lebih dari petani membuat penyuluh kontrak memiliki

tantangan untuk melakukan perjalanan di luar sistem sosialnya.

Hal ini memperkuat penelitian dari Inel Mawar Nababan tentang hubungan

karakteristik penyuluh pertanian PNS terhadap keberhasilan penyuluhan yang

menyatakan bahwa Koefisien korelasi (rs) = 0,241 artinya korelasi antara lama

menjadi penyuluh dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh

pertanian adalah sebesar 0,241 dan dengan tingkat signifikansi 0,351 (>0.05)

artinya hubungan antara lama menjadi penyuluh dengan tingkat keberhasilan

pelaksanaan program penyuluhan pertanian tidak signifikan.

4) Hubungan sarana dan prasarana dengan kelas BPP


sebesar 0,352, artinya hubungan kedua variabel dianggap cukup kuat dengan nilai

tTabel (2,756) pada taraf kepercayaan 95% maka terdapat hubungan yang signifikan

antara sarana dan prasarana dengan kelas BPP.

Berdasarkan kondisi dilapangan dapat kita lihat bahwa minimnya sarana dan

prasarana yang dimiliki beberapa BPP di Kabupaten Langkat seperti belum

tersedianya ruangan pimpinan, ruangan administrasi/tata usaha, ruangan

kelompok jabatan fungsional, ruangan pertemuan/aula, ruangan perpustakaan,

ruangan data dan sistem informasi, ruangan pameran, peragaan dan promosi.

Sedangkan untuk perlengkapan ruangan, terdiri atas: ruangan tamu, ruangan

administrasi, dan ruang kerja para penyuluh, meja kursi untuk

petugas/penyuluh/pegawai juga masih minim ketersediaannya. Artinya untuk

48

dapat meningkatkan kelas BPP yang ada di Kabupaten Langkat perlu dilakukan

dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang SP3K No. 16 tahun 2006, telah dengan jelas

mengemukakan bahwa untuk menigkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja

penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat

diselengarakan dengan efektif dan efisien, serta Pemerintah menyediakan sarana

dan prasarana penyuluhan serta pemanfaatannya diatur sesuai dengan peraturan

menteri, gubernur, bupati atau walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 51 tahun 2009 pedoman

standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

telah dirinci semua standart yang harus dimiliki oleh lembaga penyuluhan baik

dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan.

Ketidak tersediaannya sarana prasarana penyuluhan akan berdampak pada

tidak efektif dan tidak efisiennya penyelenggaraan penyuluhan, lebih parahnya

lagi dapat menjadi masalah serius bagi penyuluh. Merujuk pada pendapat Van

Den Ban dan Hawkins (1999) bahwa ketidak tersedianya sarana penunjang untuk

kegiatan penyuluhan menimbulkan masalah bagi seorang penyuluh yang

kehilangan kepercayaan dan petani karena dianggap tidak mampu menyediakan

sarana yang mereka butuhkan. Sebegai seorang penyuluh yang mempertaruhkan

dalam tugasnya tidak ada hal paling buruk selain kehilangan kepercayaan dari

petani.

Sejalan dengan penelitian Saiful Irfan tentang analisis ketersediaan sarana

prasarana penyuluhan dan kinerja penyuluh pertanian lapangan di BP3K

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dari Fakultas Pertanian UHO yang

menyatakan bahwa sarana dan prasanara memiliki hubungan yang signifikan

dengan kinerja penyuluh.

5) Hubungan keaktifan dalam kegiatan pelatihan dengan kelas BPP


sebesar 0,544**, artinya hubungan kedua variabel dianggap kuat dengan nilai

tTabel (2,756) pada taraf kepercayaan 99% maka terdapat hubungan yang

signifikan antara keaktifan penyuluh dalam mengikuti kegiatan penyuluhan

dengan kelas BPP.

49

Berdasarkan kondisi dilapangan penyuluh sangat antusias dalam mengikuti

kegiatan pelatihan. Meskipun dari hasil wawancara dengan beberapa responden

ada yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahum ini belum ada

kegiatan pelatihan yang diikuti. Keaktifan dalam kegiatan penyuluhan membantu

penyuluh mendapatkan informasi tentang teknologi baru sehingga membantu

petani dalam memecahkan permasalahan yang ada dikelompoktani. Sehingga

dengan semakin tinggi keaktifan penyuluh dalam mengikuti kegiatan pelatihan

akan dapat meningkatkan kelas BPP yang ada di Kabupaten Langkat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat dan Nurasiyah tentang pengaruh

diklat (pendidikan dan pelatihan) terhadap prestasi kerja karyawan di Bank BPR

Rokan Hulu yang menyatakan bahwa dari hasil perhitungan pengujian hipotesis

menunjukkan lebih besar dari yaitu 4,438 > 1,697 sehingga hipotesis yang

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara diklat (pendidikan

dan pelatihan) terhadap prestasi kerja karyawan dapat diterima.

6) Hubungan sikap pimpinan BPP dengan kelas BPP


sebesar 0,329 artinya hubungan kedua variabel dianggap cukup dengan nilai tTabel

(2,045) pada taraf kepercayaan 95% maka tidak terdapat hubungan yang tidak

signifikan antara pimpinan BPP dengan kelas BPP. Pimpinan balai adalah pejabat

yang memiliki latar belakang dibidang penyuluhan atau pejabat fungsional

penyuluh pertanian yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin/koordinator

penyuluh di BPK/BP3K, sedangkan urusan Ketata usahaan dapat ditangani oleh

fungsional umum. Selanjutnya untuk urusan programa, sumberdaya, dan supervisi

dalam kelompok jabatan fungsional penyuluh ditetapkan oleh pimpinan balai

dengan memperhatikan potensi pengembangan kawasan komoditas unggulan

wilayah kecamatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Irvan Azhari dkk, yang menyatakan bahwa

terdapat hubungan yang nyata antara perilaku pemimpin dengan kinerja karyawan

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado.

50

b. Hubungan Faktor Eksternal dengan kelas BPP

1) Hubungan kebijakan pemerintah dengan kelas BPP


sebesar 0,451*, artinya hubungan kedua variabel dianggap cukup dengan nilai

tTabel (2,045) pada taraf kepercayaan 95% maka tidak terdapat hubungan yang

signifikan antara kebijakan pemerintah dengan kelas BPP. Artinya dengan adanya

kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kelas BPP sesuai dengan

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No.16/2006 SP3K),

kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah mengutamakan prinsip

kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan memacu

pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pemberian prioritas

insentif pembiayaan. Strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah

menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama

kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi

pemerintahan.

Sebagai penjabaran dari UU No 16/2006, Kementerian Pertanian

mengambil kebijakan menjadikan BPK/BP3K sebagai pusat koordinasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis

berupa kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPK/BP3K

merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan

lainnya dalam pengembangan usaha di wilayah kecamatan.

2) Hubungan pembiayaan dengan kelas BPP


sebesar 0,433*, artinya hubungan kedua variabel dianggap cukup dengan nilai

tTabel (2,756) pada taraf kepercayaan 95% maka terdapat hubungan yang signifikan

antara pembiayaan dengan kelas BPP.

Berdasarkan kondisi dilapangan bahwa penggelolaan pembiayaan dan

administrasi sesuai dengan peraturan yang ada baik itu yang berasal dari dana

APBD/APBN. Adanya pengelolaan anggaran yang tertib sesuai dengan peraturan

yang berlaku meliputi pembiayaan operasional, pertemuan-pertemuan,

percontohan, penyediaan dan penyebaran informasi, pembelajaran petani,

51

peningkatan kapasaitas penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan

ekonomi petani serta kemitraan. Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan

BPK/BP3K dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi

maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan Swadaya.

3) Hubungan infrastruktur dengan kelas BPP


sebesar 0,498**, artinya hubungan kedua variabel dianggap cukup (Sarwono,

2006). Dengan nilai tTabel (2,756) pada taraf kepercayaan 99% maka terdapat

hubungan yang signifikan antara infrastruktur dengan kelas BPP.

Sesuai dengan kondisi dilapangan dapat kita lihat bahwa ketersediaan

infrastruktur disekitar BPP yang ada di Kabupaten Langkat dalam kategori tinggi.

Artinya kondisi jalan disana dalam kategori baik dan akses informasi juga mudah

didapatkan sehingga memudahkan petani, dan penyuluh untuk saling bertukar

informasi. Ketersediaan infrastruktur yang baik juga memudahkan penyuluh dan

pimpinan BPP untuk meningkatkan kelas BPP yang ada di masing-masing

wilayah kerjanya. Sehingga akan semakin memotivasi petani untuk

Hal ini sejalan dengan penelitian Luh Putu Putri Awandari dan I Gst Bgs

Indrajaya yang menyatakan bahwa berdasarkan pengujian pengaruh infrastruktur

terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh hasil nilai standardized coeficients

beta sebesar 0.553 dan dengan nilai sig. yaitu 0.015< 0.05 ini berarti H0 ditolak

dan H1 diterima, artinya infrastruktur (X1) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesejahteraan.

4) Hubungan interakasi petani dengan kelas BPP


sebesar -0,294, artinya hubungan kedua variabel dianggap cukup (Sarwono,

2006). Sedangkan nilai tTabel (2,045) pada taraf kepercayaan 95% maka tidak

terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi petani dengan kelas BPP.

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan

kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.

Keaktifan petani dilihat dari seberapa sering petani mengikuti kegiatan

penyuluhan, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar atau studi banding kegiatan

52

pertanian.Berdasarkan kondisi dilapangan dari hasil wawancara dengan beberapa

responden dan petani diketahui bahwa BPP merupakan salah satu tempat petani

untuk melakukan konsultasi terkait dengan kegiatan usahataninya baik terkait

permasalahan yang ada dilapangan.

Berdasarkan kondisi dilapangan petani di Kabupaten Langkat sudah cukup

sering untuk melakukan interaksi dengan penyuluh ataupun koordinator BPP

sehingga mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi seputar

usahataninya. Ketersedian akses informasi dan kemudahan dalam melakukan

interaksi antara petani dengan penyuluh juga memberikan dampak yang positif

bagi penyuluh untuk meningkatkan kelas BPP menjadi lebih baik.

53

VI. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mengkaji tentang faktor-

faktor yang berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat disimpulkan

bahwa:

a. Berdasarkan kelas kemampuan BPP Hinai dan Gebang masuk kedalam

kategori kelas kemampuan pratama karena memiliki total nilai sebesar 448

untuk BPP Hinai dan 420 untuk BPP Gebang, sedangkan BPP Tanjung Pura

memiliki kelas kemampuan madya karena memiliki total nilai sebesar 538,

b. Berdasarkan tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP

dikategorikan menjadi:

a. Faktor internal seperti pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana,

keaktifan dalam kegiatan pelatihan, termasuk kedalam ketegori sangat

tinggi sedangkan pada variabel umur, pengalaman, sikap pimpinan BPP

termasuk kedalam kategori tinggi.

b. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dan infrastruktur masuk

kedalam kategori sangat tinggi dan untuk pembiayaan dan interaksi petani

masuk kedalam kategori tinggi.

c. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP adalah :

a. Faktor internal yaitu pendidikan dengan nilai Rank Spearman -0,668

korelasi kuat dan keaktifan dalam kegiatan pelatihan dengan nilai Rank

Spearman 0,544 korelasi kuat. Sedangkan variabel yang tidak

berhubungan adalah umur, pengalaman, sarana prasarana dan sikap

pimpinan BPP.

b. Sedangkan pada faktor eksternal meliputi : kebijakan pemerintah dengan

nilai Rank Spearman 0,450 korelasi cukup, pembiayaan dengan nilai Rank

Spearman 0,433 korelasi cukup dan infrastruktur dengan nilai Rank

Spearman 0,498 korelasi cukup. Sedangkan variabel yang tidak

berhubungan adalah interaksi petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengkajian, maka saran yang dapat diberikan adalah

sebagai berikut :

54

1. Untuk meningkatkan kelas BPP di Kabupaten Langkat perlu ditingkatkan

pendidikan penyuluh, interaksi dengan petani, ketersediaan sarana dan

prasarana yang lebih mendukung guna meningkatkan semua kelas BPP yang

ada di Kabupaten Langkat.

2. Bagi pengkaji lain, disarankan agar menggunakan variabel lain yang

berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat.

C. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bentuk rencana tindak lanjut berdasarkan dari hasil pengkajian

Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di Kabupaten Langkat,

selanjutnya disusun suatu rancangan penyuluhan pertanian. Sebagai bentuk

rencana tindak lanjut berdasarkan dari hasil pengkajian tentang faktor-faktor yang

berhubungan dengan kelas BPP di Kabupaten Langkat, selanjutnya disusun suatu

rancangan penyuluhan pertanian. Rancangan penyuluhan pertanian dibuat dalam

bentuk matriks rencana kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan Permentan

No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan

Pertanian. Matriks rancangan penyuluhan selengkapnya disajikan pada Tabel 23.

55

Tabel 23. Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Keadaan Tujuan Masalah Sasaran

KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN

Ke

t Materi

Kegiatan

/Metoda Lokasi

Volo

me Waktu

Sumber

Biaya

Penanggun

g Jawab

Pelaksan

a

Penyuluh

yang

belum

memaha

mi cara

penilaian

kelas

BPP

sesuai

dengan

Permenta

n sebesar

85%

Penyuluh

memahami

cara

penilaian

kelas BPP

sesuai

dengan

Permentan

meningkat

dari 15 %

menjadi 75%

Penyuluh

yang

memahami

cara

penilaian

kelas BPP

sesuai

dengan

Permentan

sebesar

15%

Penyuluh

di BPP

Gebang

Cara

pengisian

Pedoman

Klasifika

si

Penilaian

BPP

Demonst

rasi Cara

BPP

Gebang

1 kali Agustus APBN/APB

D

Dinas

Pertanian

BPP

Gebang

56

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, BR. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Ghalia Indonesia

Arikunto, S. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Ke 3.

Jakarta. Rineke Cipta.

_________ . 2006. Manajemen Penelitian. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Banoewidjoyo. 2002. Pengembangan Pertanian Usaha Nasional. Jakarta.

Swadaya.

BPS, 2018. Kabupaten Langkat Dalam Angka. Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Langkat

Dewandini, Retno Sri Kuning. 2010. Motivasi Petani Dalam Budidaya Tanaman

Mendong (Fimbristylis Globulosa) Di Kecamatan Minggir Kabupaten

Sleman. Skripsi. Jurusan/Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi

Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Dinas Pertanian. 2018. Data Jumlah BPP di Kabupaten Langkat. Langkat

Djaali dan Pudji. 2008. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Efendy, O. 2005. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung. Remaja Rosda

Karya.

Grigg, N. Dan Fontane, D.G. 1998. Infrastructure System Management &

Optimazation Internasional Civil Engineering. Departement Diponegoro

University

Hariadi, S. S. 2015. Dinamika Kelompok. Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hermaya, R. 2003. “Motivasi Petani dalam Menerapkan Usahatani Organik Padi

Sawah”. Tesis. Sekolah Tinggi Pasca Sarjana IPB. Bogor.

Hernanto. F. 1989. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta.

Hessel, N. 2003. Manajemen Publik. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana.

Jamil, S. 2012. Srategi Pembelajaran. Yogyakarta. A-Ruzz Media.

Kartasapoetra, G. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Jakarta. Bumi Aksara.

Kementerian Pertanian, 2014. Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai

Penyuluhan Kecamatan (BP3K). Jakarta.

57

Kodoatie, R. J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta. Pustaka

Pelajar.

Lesmana, Dina. 2007. Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian. Fakultas Pertanian

Universitas Mulawarman.

Lubis, Rafiqah Amanda. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Umur

Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Mandailing Natal.

Mandailing Natal. Jurnal Agrohita

Hidayah, Nurul. 2018. Motivasi Petani Dalam Penerapan Pemupukan Pada

Tanaman Kakao DiKecamtan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang.

Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA). Medan.

Mankiw, N. G. 2003. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta.

Penerbit Erlangga

Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta. Universitas

Sebelas Maret.

Padmowiharjo. 1994. Ilmu Usahatani. Jakarta. Penebar Swadaya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 Tentang

Pedoman Pengelolaan Penyuluhan, Sarana Dan Prasarana

Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung. Alfabeta.

________. 2009. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung.

Alfabeta

Rochani. 2004. Persepsi Nelayan terhadap Jaring Ara di Kabupaten Batang.

http://www portalgaruda.article.

Saparwati, M. 2012. Studi Fenomenologi : Pengalaman Kepala Ruang dalam

Mengelola Ruang Rawat di RSUD Ambarawa. Tesis Magister Ilmu

Keperawatan Universitas Indonesia. Depok.

Sarwono, J. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta.

Graha Ilmu.

Schmidt, G. H., 1971. Biology of Lactacion. Freeman and Company. San

Fransisco

Singarimbun, M dan Sofian, E. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta. LP3ES.

Simanjuntak, P. J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta FE

UI.

58

Siregar, S. 2010. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta. Pt Raja grafindo

Persada.

Slamet, Margono. 1992. Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong

Era Tinggal Landas dalam Penyuluhan Pembangunan di Indonesia.

Menyongsong Abad 21. Jakarta. Pustaka Pembangunan Swadaya

Nusantara.

Soeharjo, A. dan Patong. 1994. Faktor-faktor Produksi Padi. Jakarta.Penebar

Swadaya.

Sugiyono. 2004. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.

_________. 2008. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Suhardiyono. 1992. Penyuluhan, Petunjuk bagi penyuluh pertanian. Jakarta.

Erlangga.

Todaro, M. P. dan Stephen, C. S. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan,

jilid I). Jakarta. Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta.

Van den Ban, A.W. dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta.

Kanisius.

59

Lampiran 1. Jadwal Palang Kegiatan Tugas Akhir (TA) di Kabupaten Langkat Tahun 2019

JADWAL PALANG KEGIATAN TUGAS AKHIR

Nama : Intan Kusumawati

Nirm : 01.4.3.15.0351

Jurusan : Penyuluhan Perkebunan Presisi

Judul Tugas Akhir : Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP

Lokasi : BPP Hinai, BPP Gebang dan BPP Tanjung Pura di Kabupaten Langkat

No Jenis Kegiatan

Bulan

Februari Maret April Mei Juni Juli

Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penyusunan Proposal

2 Bimbingan Penyusunan

Proposal

3 Seminar Proposal

4 Pelaksanaan Tugas Akhir

5 Pengisian Kuesioner

6 Uji Validitas

7 Rekapitulasi Data

8 Verifikasi Data

9 Analisis Data

10 Penyusunan Laporan

11 Bimbingan Penyusunan

Laporan

12 Seminar Hasil

13 Ujian Komprehensif

60

Lampiran 2. Kuesioner Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di

Kabupaten Langkat

KUESIONER TUGAS AKHIR

No Responden

Kata Pengantar

Perihal : Permohonan Pengisian Angket

Lampiran : Satu Berkas

Judul : Kuesioner Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di

Kabupaten Langkat

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir (TA) sebagai salah satu syarat

untuk mendaptkan Gelar Sarjana Terapan Pertanian (S.Tr.Pt) di Politeknik

Pembangunan Pertanian Medan, maka saya memohon dengan sangat kepada

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini bukan tes

psikologi, maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr/i tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam

memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr/i rasakan saat

ini. Saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan jawaban yang

sejujur-jujurnya sesuai dengan kondidi yang Bapak/Ibu/Sdr/I rasakan selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai

harganya bagi penulis atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan terimakasih.

Medan, Juni 2019

Hormat Saya

Intan Kusumawati

61

Lanjutan Lampiran 2. Kuesioner Penyuluh

KUESIONER PENELITIAN TUGAS AKHIR

No Responden

Kabupaten : Langkat

Tahun : 2019

1. Petunjuk Pengisian Kuisioner Penelitian Tugas Akhir

a. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk

menjawab seluruh pertanyaan/pernyataan yang ada.

b. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Ada (5) alternative jawaban, yaitu :

1 = Sangat Rendah (a)

2 = Rendah (b)

3 = Sedang (c)

4 = Tinggi (d)

5 = Sangat Tinggi (e)

2. Karakteristik Responden

a. Nama :

b. Umur :

c. Jenis Kelamin : L/P

d. Pendidikan : SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi

e. WKPP :

f. Pekerjaan :

Jawablah Pertanyaan Sesuai dengan Kondisi Bapak/Ibu.

1. Berapa lama pengalaman Bapak/Ibu menjadi Penyuluh?

a. 0-2 Tahun

b. 3-5 Tahun

c. 6-8Tahun

d. 9-11 Tahun

e. >12 Tahun

2. Seberapa Sering Bapak/Ibu mengikuti kegiatan pelatihan (dalam 1 Tahun)?

a. Sama Sekali Tidak Pernah

b. Tidak Pernah

c. Jarang (1-3 Kali)

d. Sering (4-6 Kali)

e. Selalu (>6 Kali)

3. Bagaimana Sikap Pemimpin BPP di Wilayah Kerja Bapak/Ibu?

a. Sangat Tidak Peduli

b. Tidak Peduli

c. Kurang Peduli

d. Peduli

62

e. Sangat Peduli

4. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana di BPP ?

a. Sangat Tidak Tersedia

b. Tidak Tersedia

c. Kurang Tersedia

d. Tersedia

e. Sangat Tersedia

5. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam mendukung kegiatan anda ?

a. Sama Sekali Tidak Mendukung

b. Tidak Mendukung

c. Kurang Mendukung

d. Mendukung

e. Sangat Mendukung

6. Bagaimana Pembiayaan dalam mendukung kegiatan anda ?

a. Sama Sekali Tidak Ada

b. Tidak Ada

c. Kurang Sesuai dan kurang lengkap

d. Sesuai dan Lengkap

e. Sangat Sesuai dan Sangat Lengkap

7. Bagaimana keadaan Infrastruktur di BPP anda ?

a. Sama Sekali Tidak Ada

b. Tidak Ada

c. Kurang Baik

d. Baik

e. Sangat Baik

8. Bagaimana Interaksi petani anda terhadap anda dalam menjalani kegiatan

anda ?

a. Sama Sekali Tidak Aktif

b. Tidak Aktif

c. Kurang Aktif

d. Aktif

e. Sangat Aktif

9. Bagaimana kelas BPP diwilayah kerja Bapak/Ibu saat ini ?

a. Sangat Rendah

b. Rendah

c. Sedang

d. Tinggi

e. Sangat Tinggi

63

Lampiran 3. Uji Validitas Dan Reliabilitas

Correlations

Correlations

UMUR TOTAL

UMUR Pearson Correlation 1 1.000**

Sig. (2-tailed) .000

N 20 20

TOTAL Pearson Correlation 1.000** 1


N 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

1.000 1

Correlations

Correlations

PENDIDIKAN TOTAL

PENDIDIKAN Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20


64

Reliability Scale: ALL VARIABLES


N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 1

Correlations

Correlations

PENGALAMAN TOTAL

PENGALAMAN Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20


Reliability


N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 1

65

Correlations

Correlations

SIKAP PIMPINAN TOTAL

SIKAP PIMPINAN Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20



N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 1

Correlations

Correlations

SARANA DAN

PRASARANA TOTAL

SARANA DAN PRASARANA Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20


66


N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



1.000 1

Correlations

KEBIJAKAN

PEMERINTAH TOTAL

KEBIJAKAN PEMERINTAH Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20


Scale: ALL VARIABLES


N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 1

67

Correlations

PEMBIAYAAN TOTAL

PEMBIAYAAN Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20



N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 2

Correlations

Correlations

INFRASTRUKTU

R TOTAL

INFRASTRUKTUR Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20


68

Reliability


N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 1

Correlations

Correlations

INTERAKSI

PETANI TOTAL

INTERAKSI PETANI Pearson Correlation 1 1.000**


N 20 20



N 20 20



N %


Excludeda 0 .0

Total 20 100.0


procedure.



1.000 1

69

Lampiran 4. Data Responden

NO RESPONDEN UMUR PENDIDIKAN JENIS KELAMIN

1 KARTIKA 49 SMA P

2 SUPRIANTO 37 SMA L

3 LUAT HRP SPt 50 S1 L

4 ARPAN ARPIANSYAH 33 SMA L

5 SATRIYA YUDHI DHARMA 36 S1 L

6 LISMAYARTI SIULINGGA SP 37 S1 P

7 NAWANTA 46 SMA L

8 INDAH KURNIATI SP 35 S1 P

9 BAIHAKI DAULAY 55 S1 L

10 SABAR GUNAWAN 39 SMA L

11 NURIYATI SPt 39 S1 P

12 JUMIADI 38 SMA L

13 JUNIARTO 39 SMA L

14 RURY ANDRIANTO 28 SMA L

15 ROSNIWATI 54 SMA P

16 ENI SUKEISIH 31 SMA P

17 BINCAR HUALA SP 55 S1 L

18 AFIFFUDDIN SST 43 S1 L

19 NISRON STP 28 S1 L

20 MUSFA SP 34 S1 L

21 ABDUL KHADIR SP 33 S1 L

22 RAHMAWANI SP 35 S1 P

23 PURNAMASARI SP 36 SMA P

24 KARTIKA 44 SMA P

25 INDRA HARAHAP SP 32 S1 L

26 NURDIN SP 34 S1 L

27 MUHAMMAD FAHRI 36 SMA L

28 ABDUL MULK 34 SMA L

29 IRFAN SAZALI SP 38 S1 L

30 PUTRI SP 42 S1 P

31 LESMANA 42 SMA L

70

Lampiran 5. Hasil Rekapitulasi Kuesioner RESPONDEN X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y

KARTIKA 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3

SUPRIANTO 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3

LUAT HRP SPt 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3

ARPAN ARPIANSYAH 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3

SATRIYA YUDHI DHARMA 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

LISMAYARTI SIULINGGA SP 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3

NAWANTA 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2

INDAH KURNIATI SP 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2

BAIHAKI DAULAY 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3

SABAR GUNAWAN 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2

NURIYATI SPt 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2

JUMIADI 3 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2

JUNIARTO 3 5 4 2 3 3 2 3 3 3 3

RURY ANDRIANTO 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3

ROSNIWATI 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3

ENI SUKEISIH 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3

BINCAR HUALA SP 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3

AFIFFUDDIN SST 2 5 4 2 3 4 3 3 3 4 3

NISRON STP 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

MUSFA SP 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3

ABDUL KHADIR SP 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4

RAHMAWANI SP 2 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3

PURNAMASARI SP 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3

KARTIKA 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3

INDRA HARAHAP SP 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3

NURDIN SP 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4

MUHAMMAD FAHRI 2 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3

ABDUL MULK 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4

IRFAN SAZALI SP 2 5 4 3 3 2 4 3 3 3 4

PUTRI SP 2 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3

LESMANA 2 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4

SKOR 78 140 118 96 100 94 97 95 97 97 93

faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas bpp di ... kusuma… · mulia, yang mengajar manusia...

Documents