etika terkait undang undang

7/25/2019 Etika terkait Undang Undang

1/24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahIndonesia adalah negara hukum .Hukum dapat menciptakan kebenaran yang

berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat, dimana hukum mampu menyesuaikan

dengan perkembangan jaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sedemikian pesatnya memberi peluang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk

kejahatan. Untuk itu perlu aturan yang jelas yang memberi kepastian hukum. Maka

dibuatlah Undang-undang nomor 19 tahun !! tentang Hak "ipta, Undang-undang

nomor 1# tahun !!1 tentang Paten, Undang-undang nomor 11 tahun !!$ tentang

In%ormasi dan &ransaksi 'lektronik. (imana penetapan Undang-Undang tersebut

sebagai upaya mencegah kejahatan dan melindungi dan mengayomi hak-hak )arga

*egara.

B. Tujuan+erikut tujuan dari pembahasan mengenai peraturan dan regulasi sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengertian Peraturan dan egulasi. Untuk mengetahui Undang-undang nomor 19 tahun !! tentang Hak "ipta. Untuk mengetahui Undang-undang nomor 1# tahun !!1 tentang Paten

#. Untuk mengetahui Undang-undang nomor 11 tahun !!$ tentang In%ormasi dan&ransaksi 'lektronik

/. Untuk mengetahui kasus pelanggaran Hak "ipta, Paten, dan In%ormasi dan &ransaksi

'lektornik

C. Pokok BahasanPokok bahasan yang akan dibahas pada pembahasan adalah sebagai berikut

1. Pengertian Peraturan dan egulasi. Penjelasan Undang-undang nomor 19 tahun !! tentang Hak "ipta. Penjelasan Undang-undang nomor 1# tahun !!1 tentang Paten

#. Penjelasan Undang-undang nomor 11 tahun !!$ tentang In%ormasi dan &ransaksi'lektronik

/. 0asus pelanggaran Hak "ipta, Paten, dan In%ormasi dan &ransaksi 'lektornik

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peraturan Dan RegulasiPeraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang2lembaga

dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama 3#4.

1


2/24

egulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. egulasi

mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau

pembatasan. &eori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah

untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk me)ujudkan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungannya 3#4.0edua pokok pembahasan ini sangat berkaitan erat satu sama lain. (alam regulasi

semua yang ada didalamnya harus saling mematuhi peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama yang pada akhirnya akan menciptakan

hubungan yang serasi, seimbang dan tentunya hal ini sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat. (alam hal ini, peraturan dan regulasi tersebut akan direalisasikan

dengan adanya Undang 5 Undang yang mengatur bagaimana masyarakat menjalani

hubungan dengan masyarakat lainnya, sehingga hak dan ke)ajiban antar masyrakat

tersebut akan saling terpenuhi dengan konsekuensi yang telah ditetapkan didalamnya.(alam makalah ini, akan dibahas Undang-Undang mengenai hak cipta dimana

dibahas dalam Undang-Undang *o.1 &ahun !! tentang Hak "ipta, Undang-Undang

mengenai paten dimana dibahas dalam Undang-Undang *o.1# &ahun !!1 tentang

Paten dan Undang-Undang mengenai in%ormasi dan transaksi elektronik dimana dibahas

dalam Undang-Undang *o.11 &ahun !!$ tentang In%ormasi dan &ransaksi 'lektronik.

B. Un ang!Un ang No."# Tahun $%%$ Tentang Hak Ci&taUndang Undang *o.19 &ahun !! tentang Hak "ipta memuat hal-hal yang

berkaitan dengan hak cipta mulai dari pengertian hak cipta, pengaturan atau ketentuan

hak cipta, bentuk pelanggaran sampai dengan sanksi pidananya. (imana Undang

Undang *o.19 &ahun !! &entang Hak "ipta terdiri dari 1/ bab, 6$ pasal. 7dapun inti

dari tiap bab, antara lain

BAB I 'etentuan U(u( )Pasal "*

(alam ketentuan umum ini, menjelaskan apa itu hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang

hak cipta, pengumuman, perbanyakan, potret, program komputer, hak terkait, pelaku,

produser rekaman suara, lembaga penyiaran, permohonan, lisensi, kuasa, menteri dan

direktorat jendral.

+erikut kutipan dari Pasal 1, 7yat 1

2


3/24

8Hak "ipta adalah hak eksklusi% bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

atau memperbanyak "iptaannya atau memberikan i in untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku:. 314

BAB II Lingku& Hak Ci&ta )Pasal $ + Pasal $,*

(alam bab ini, terdapat beberapa bagian yang menjelaskan linkup dari hak cipta

tersebut, sebagai berikut

BagianPerta(a ! -ungsi an Si at Hak Ci&ta )Pasal $ + Pasal /*Pada bagian ini dide%inisikan apa itu hak cipta dan pencipta atau pemegang hal cipta,

%ungsi dari hak cipa dan bagaimana si%at dari hak cipta tersebut. Bagian 'e ua + Pen0i&ta )Pasal 1 + Pasal #*

Pada bagian ini menjelaskan siapa itu pencipta dan bagaimana seseorang tersebut

digolongkan sebagai pencipta. Bagian 'etiga + Hak Ci&ta atas Ci&taan 2ang Pen0i&tan2a ti ak iketahui

)Pasal "% + Pasal ""*Pada bagian ini menjelaskan bagaimana ciptaan itu dimiliki oleh lembaga atau orang

yang berhak dimata hukum jikalau penciptanya tak diketahui. Bagian 'ee(&at + Ci&taan 2ang ilin ungi )Pasal "$ + Pasal "3*

Pada bagian ini menjelaskan ciptaan seperti apa yang berhak mendapatkan

perlindungan berdasarkan kategori yang sudah dide%inisikan sebelumnya.+erikut kutipan dari Pasal 1 , 7yat 1 8(alam Undang-undang ini "iptaan yang dilindungi adalah "iptaan dalam bidang

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakupa. buku, Program 0omputer, pam%let, per)ajahan (lay out) karya tulis yang

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan "iptaan lain yang sejenis dengan itu;c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;e. drama atau drama musikal, tari, koreogra%i, pe)ayangan, dan pantomim;%. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligra%i,

seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;g. arsitektur;h. peta;i. seni batik;

j. %otogra%i;k. sinematogra%i;l. terjemahan, ta%sir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil

pengalih)ujudan:. 314

(an kutipan dari Pasal 1

3


4/24

8&idak ada Hak "ipta atas

a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga *egara; b. peraturan perundang-undangan;c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; ataue. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya:. 314

Bagian 'eli(a + Pe(4atasan Hak Ci&ta )Pasal "/ + Pasal ",*(alam bagian ini menjelaskan bagaimana batasan-batasan mengenai hal-hal yang

dianggap ciptaan dan diberikan hak cipta terhadapnya. Bagian 'eena( + Hak Ci&ta Atas Potret )Pasal "# + Pasal $3*

(alam bagian ini menjelaskan hak cipta atas suatu karya potret dari seorang pencipta

sekaligus aturan-aturan terkait didalamnya. Bagian ketujuh + Hak Moral )Pasal $/ + Pasal $5*

(alam bagian ini menjelaskan bagaimana hak moral dari suatu ciptaan itu dilindungididalam Undang-Undang.+erikut kutipan dari Pasal #, 7yat

8


5/24

BAB 7 Lisensi )Pasal /1 + Pasal /6*

(alam bab ini menjelaskan bagaimana lisensi dari suatu ciptaan dipergunakan oleh

pencipta.

BAB 7I De8an Hak Ci&ta )Pasal /,*

(alam bab ini menjelaskan apa itu de)an hak cipta, sebab dibentuknya dan %ungsi dari

de)an hak cipta itu sendiri.

BAB 7II Hak Terkait )Pasal /# + Pasal 1"*

(alam bab ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh suatu pencipta terkait dengan

ciptaan atas namanya.

BAB 7III Pengelolaan Hak Ci&ta )Pasal 1$ + Pasal 13*

(alam bab ini menjelaskan bagaimana administrasi dari suatu hak cipta dan sistem

jaringan dokumentasi dan in%ormasi hak cipta yang bersi%at nasional.

BAB I9 Bia2a )Pasal 1/*

dalam bab ini menjelaskan mengenai biaya yang dikenakan atas pembuatan dari suatu

hak cipta yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

+erikut kutipan dari Pasal /#, 7yat 1

8Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan (a%tar Umum "iptaan,

pencatatan pengalihan Hak "ipta, pencatatan perubahan nama dan2atau alamat, pencatatanperjanjian @isensi, pencatatan @isensi )ajib, serta lain-lain yang ditentukan

dalam Undangundang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah:. 314

BAB 9 Pen2elesaian Sengketa )Pasal 11 + Pasal 55*

(alam bab ini menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa

dari suatu ciptaan.

BAB 9I Peneta&an Se(entara Penga ilan )Pasal 56 + Pasal 6%*(alam bab ini menjelaskan bagaiman penetapan sementara yang dijatuhkan kepada

suatu ciptaan dan )aktu berlakunya penetapan sementara dari pengadilan dari )aktu

ditatapkannya.

+erikut kutipan dari Pasal A6

87tas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan *iaga dapat menerbitkan

surat penetapan dengan segera dan e%ekti% untuk

5


6/24

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak "ipta, khususnya mencegah masuknya

barang yang diduga melanggar Hak "ipta atau Hak &erkait ke dalam jalur

perdagangan, termasuk tindakan importasi;

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak "ipta atau Hak &erkaittersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang

menyatakan bah)a pihak tersebut memang berhak atas Hak "ipta atau Hak &erkait,

dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar:. 314

BAB 9II Pen2i ikan )Pasal 6"*

(alam bab ini menjelaskan kategori dari penyidik yang ber)enang untuk melakukan

penyidikan terhadap suatu ciptaan dan )e)enang yang dimiliki oleh seorang penyidik.BAB 9III 'etentuan Pi ana )Pasal 6$ + Pasal 63*

(alam bab ini menjelaskan ketentuan pidana yang didapatkan oleh seorang yang

melanggar aturan-aturan mengenai hak cipta yang sudah dijabarkan dalam pasal-pasal

sebelumnya dimana denda yang dibayar dikategorikan berdasarkan kategori yang

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

6


7/24

+erikut kutipan dari Pasal 6 , ayat

8+arangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk

kepentingan komersial suatu Program 0omputer dipidana dengan pidana penjara paling

lama / =lima> tahun dan2atau denda paling banyak p /!!.!!!.!!!,!! =lima ratus juta

rup iah>:. 314

BAB 9I7 'etentuan Peralihan )Pasal 6/ + Pasal 61*

(alam bab ini menjelaskan berlakunya Undang-Undang ini, dimana dengan adanya

Undang-Undang sebelumnya tidak akan menghapus masa berlakunya sampai masa

perlindungannya berakhir.

+erikut kutipan dari Pasal 6#

8(engan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di

bidang Hak "ipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang- undang ini, tetap

berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan

Undang-undang ini: 314

BAB 97 'etentuan Penutu& )Pasal 65 + Pasal 6,*

(alam bab ini menjelaskan kepada siapa Undang-Undang ini diberlakukan dan tidak

diberlakukannya lagi Undang-Undang sebelumnya yang digantikan dengan Undang-

Undang ini.+erikut kutipan dari Pasal 6$

8Undang-undang ini mulai berlaku 1 =dua belas> bulan sejak tanggal diundangkan.

7gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

dengan penempatannya dalam @embaran *egara epublik Indonesia:. 314

C. Un ang Un ang No."/ Tahun $%%" Tentang PatenUndang Undang *o.1# &ahun !!1 &entang Paten memuat hal-hal yang berkaitan

dengan paten mulai dari pengertian paten, pengaturan atau ketentuan paten sampai

dengan pidananya. (imana Undang Undang *o.1# &ahun !!1 &entang Paten terdiri

dari 16 bab, 1 9 pasal. 7dapun inti dari tiap bab, antara lain BAB I 'etentuan U(u( )Pasal "*(alam bab ini menjelaskan apa itu paten, inBensi, inBentor, pemohon, permohonan,

pemegang paten, kuasa, pemeriksa, menteri, direktoral jenderal, tanggal penerimaan,

hak prioritas, lisensi dan hari.

7


8/24

+erikut kutipan dari Pasal 1, 7yat 1

8Paten adalah hak eksklusi% yang diberikan oleh *egara kepada InBentor atas hasil

InBensinya di bidang teknologi, yang untuk selama )aktu tertentu melaksanakan sendiri

InBensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya:. 3 4

BAB II Lingku& Paten )Pasal $ + Pasal "#*

(alam bab ini, terdapat beberapa bagian yang menjelaskan linkup dari hak paten

tersebut, sebagai berikut

Bagian Perta(a + In:ensi 2ang Da&at Di4eri Paten )Pasal $ + Pasal 6*(alam bagian ini menjelaskan inBensi yang dapat dipatenkan dengan

memperhitungkan keahlian dan aturan berlakunya diumumkan inBensi yangdipatenkan tersebut sampai penerimaannya.

Bagian 'e ua + ;agka tahun terhitung sejak

&anggal Penerimaan dan jangka )aktu itu tidak dapat diperpanjang:. 3 4

Bagian 'etiga + Su4jek Paten )Pasal "% + Pasal "1*(alam bagian ini menjelaskan orang-orang yang berhak mengajukan dan menerima

suatu hak paten atas inBensi yang diajukannya. Bagian 'ee(&at + Hak an 'e8aji4an Pe(egang Paten )Pasal "5 + Pasal ",*

(alam bagian ini menjelaskan hak dan ke)ajiban yang dimiliki oleh pemegang paten

terhadap suatu inBensi yang sudah dipatenkannya.+erikut kutipan dari Pasal 1A, 7yat 1

8Pemegang Paten memiliki hak eksklusi% untuk melaksanakan Paten yang

dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya

a. dalam hal Paten-produk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,

menye)akan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau dise)akan atau

diserahkan produk yang diberi Paten;

b. dalam hal Paten-proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk

membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huru% a:. 3 4

Bagian 'eli(a + U&a2a Huku( terha a& Pelanggaran Paten )Pasal "#*Pada bagian ini menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan berdasarkan hukum

terhadap suatu pelanggaran hak paten.BAB III Per(ohonan Paten )Pasal $% + Pasal /"*

8


9/24

(alam bab ini menjelaskan aturan-aturan yang dilakukan untuk melakukan permohonan

terhadap suatu inBensi untuk dipatenkan. Bagian Perta(a + U(u( )Pasal $% + Pasal $/*

Pada bagian ini menjelaskan ketentuan umum dari suatu permohonan yang diajukandan apa saja yang dimuat dalam permohonan tersebut.

Bagian 'e ua + 'onsultan Hak 'eka2aan Intelektual )Pasal $1 + Pasal $5*Pada bagian ini menjelaskan syarat dari pemohon yang mengajukan suatu hak paten

untuk suatu inBensinya. Bagian 'etiga + Per(ohonan engan Hak Prioritas )Pasal $6 + Pasal $#*

Pada bagian ini menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan

hak prioritas dalam suatu )ilayah tertentu. Bagian 'ee(&at +


10/24

Bagian Perta(a + Pengu(u(an Per(ohonan )Pasal /$ + Pasal /6*Pada bagian ini menjelaskan bagaimana pengumuman dari suatu permohonan itu

dilakukan.

Bagian 'e ua + Pe(eriksaan Su4stanti )Pasal /, + Pasal 13*Pada bagian ini menjelaskan bagaimana permohonan pemeriksaan substabti% itu

dilakukan dan siapa saja yang terkait didalamnya serta alasan yang menyebabkan

penarikan terhdap permohonan pemeriksaan tersebut. Bagian 'etiga + Persetujuan atau Penolakan Per(ohonan )Pasal 1/ + Pasal 1#*

Pada bagian ini menjelaskan hak penuh direktorat atas persetujuan dan penolakan

terhadap suatu penolakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur

didalamnya. Bagian 'ee(&at + Per(ohonan Ban ing )Pasal 5% + Pasal 53*

Pada bagian ini menjelaskan terhadap permohonan apa saja banding dapat dilakukan,

bagaimana pengajuan banding yang dilakukan dan batas )aktu dari pengajuan

banding tersebut. Bagian keli(a + 'o(isi Ban ing Paten )Pasal 5/ + Pasal 51*

Pada bagian ini menjelaskan apa itu komisi banding paten, %ungsi dan tugas yang

dilakukan untuk menyelesaikan masalah permohonan banding yang diajukan.BAB 7 Pengalihan an Lisensi Paten )Pasal 55 + Pasal ,6*(alam bab ini menjelaskan bagaimana pengalihan dilakuka dan bagaimana melakukan

lisensi terhadap suatu inBensi yang telah dipatenkan. Bagian Perta(a + Pengalihan )Pasal 55 + Pasal 5,*Pada bagian ini menjelaskan penyebab dilakukannya peralihan paten serta syarat dan

tatacara pengalihan paten.+erikut kutipan Pasal AA, 7yat 1

8Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena

a. pe)arisan; b. hibah;c. )asiat;d. perjanjian tertulis; ataue. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan:. 3 4

10


11/24

Bagian 'e ua + Lisensi )Pasal 5# + Pasal 63*Pada bagian ini menjelaskan hak pemegang paten untuk memberikan lisensi serta

muatan dari perjanjian lisensi diamana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Pemerintah. Bagian 'etiga + Lisensi!8aji4 )Pasal 6/ + Pasal ,6*

Pada bagian ini menjelaskan apa itu lisensi-)ajib, siapa saja yang berhak

mengajukannya, alasan pengajuan, bukti-bukti yang digunakan untuk pengajuan,

direktorat sebagai pemeriksa, jangka )aktunya, besarnya royalti yang dibayarkan

dan keputusan direktorat terhadap pemberi lisensi-)ajib.BAB 7I Pe(4atalan Paten )Pasal ,, + Pasal #,*(alam bab ini menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan paten dan akibat

pemabatalan paten. Bagian Perta(a + Batal De(i Huku( )Pasal ,, + Pasal ,#*

Pada bagian ini menjelaskan alasan pembatalan paten demi hukum dimana secara

tertulis dilakukan oleh (irektoral ?enderal kepada pemegang paten dengan jangka

)aktu yang telah ditetapkan. Bagian 'e ua + Batal Atas Per(ohonan Pe(egang Paten )Pasal #%*

Pada bagian ini menjelaskan alasan pembatalan paten oleh pemegang paten diamana

disetujui oleh (irektoral ?enderal. Bagian 'etiga + Batal Ber asarkan =ugatan )Pasal #" + Pasal #/*

Pada bagian ini menjelaskan gugatan seperti apa yang dapat membatalkan suatu paten.

Bagian 'ee(&at + Aki4at Pe(4atalan Paten )Pasal #1 + Pasal #,*(alam bagian ini menjelaskan konsekuensi yang didapat dari pembatalan suatu

paten.BAB 7II Pelaksanaan Paten >leh Pe(erintah )Pasal ## + Pasal "%3*(alam bab ini menegaskan bah)a pelaksanaan paten di)e)enangkan sepenuhnya

kepada pemerintah.+erikut kutipan Pasal 99, 7yat 1

87pabila Pemerintah berpendapat bah)a suatu Paten di Indonesia sangat pentingartinya bagi pertahanan keamanan *egara dan kebutuhan sangat mendesak untuk

kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang

bersangkutan:. 3 4

BAB 7III Paten Se erhana )Pasal "%/ + Pasal "%,*(alam bab ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan paten sederhana dimana

ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB I9 Per(ohonan Melalui Patent Cooperation Treaty )Traktat 'erjasa(a

Paten* )Pasal "%#*

11


12/24

(alam bab ini menjelaskan permohonan dapat dilakukan melalui P"& dan ketentuannya

diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB 9 A (inistrasi Paten )Pasal ""% + Pasal ""$*(alam bab ini menjelaskan (irektoral ?enderal sebagai penyelenggara administrasi

untuk dokumentasi dan in%ormasi Paten.BAB 9I Bia2a )Pasal ""3 + Pasal ""5*(alam bab ini menjelaskan aturan biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan syarat

dan ketentuan diatur dalam Peraturan Presiden.BAB 9II Pen2elesaian Sengketa )Pasal ""6 + Pasal "$/*(alam bab ini menjelaskan bagaimana sengketa terhadap paten dapat diselesaikan

dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalamnya.BAB 9III Peneta&an Se(entara Penga ilan )Pasal "$1 + Pasal "$,*

(alam bab ini menjelaskan bagaiman penetapan sementara yang dijatuhkan kepadasuatu paten dan )aktu berlakunya penetapan sementara dari pengadilan dari )aktu

ditetapkannya.

+erikut kutipan dari Pasal 1 /

87tas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan

*iaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan e%ekti% untuk

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten,

khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang

berkaitan dengan Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi; b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan

dengan Paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang

menyatakan bah)a pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan

dengan Paten, serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar:. 3 4

BAB 9I7 Pen2i ikan )Pasal "$#*


penyidikan terhadap suatu paten dan )e)enang yang dimiliki oleh seorang penyidik.

BAB 97 'etentuan Pi ana )Pasal "3% + Pasal "31*


melanggar aturan-aturan mengenai hak paten yang sudah dijabarkan dalam pasal-pasal

sebelumnya dimana denda yang dibayar dikategorikan berdasarkan kategori yang

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

12


13/24

+erikut kutipan dari Pasal 1 !

8+arangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan

melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dipidana dengan

pidana penjara paling lama # =empat> tahun dan2atau denda paling banyak p

/!!.!!!.!!!,!! =lima ratus juta rupiah>:. 3 4

BAB 97I 'etentuan Peralihan )Pasal "35 + Pasal "36*




+erikut kutipan dari Pasal 1 A

8(engan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di

bidang Paten yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku

selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan

yang baru berdasarkan Undang-undang ini:. 3 4

BAB 97II 'etentuan Penutu& )Pasal "3, + Pasal "3#*



Undang ini.+erikut kutipan dari Pasal 1 9

8Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7gar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam @embaran *egara epublik Indonesia:. 3 4

13


14/24

D. Un ang Un ang No."" Tahun $%%, Tentang In or(asi Dan Transaksi Elektronik Undang Undang *o.11 &ahun !!$ &entang In%ormasi dan transaksi elektronik

memuat hal-hal yang berkaitan dengan In%ormasi dan transaksi elektronik mulai dari

pengertian In%ormasi elektronik, pengertian transaksi elektronik , pengaturan atauketentuan In%ormasi dan transaksi elektronik sampai dengan ketentuan pidananya.

(imana Undang Undang *o.11 &ahun !!$ &entang In%ormasi dan transaksi elektronik

terdiri dari 1 bab, /# pasal. 7dapun inti dari tiap bab, antara lain BAB I 'etentuan U(u( )Pasal " + Pasal $*(alam bab ini menjelaskan apa itu in%ormasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi

in%ormasi, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik,

jaringan sistem elektronik, agen elektronik, serti%ikat elektronik, penyelenggaraan

seti%ikasi elektronik, lembaga serti%ikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penanda

tangan, komputer, akses, kode akses, kontrak elektronik, pengirim, penerima, nama

domain, orang, badan usaha, dan pemerintah serta pemberlakukan Undang-Undang

untuk semua orang.+erikut kutipan dari Pasal 1, 7yat 1

8In%ormasi 'lektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, %oto, electronic data

interchange ='(I>, surat elektronik =electronic mail>, telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huru%, tanda, angka, 0ode 7kses, simbol, atau per%orasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya:. 3 4

+erikut kutipan Pasal 1, 7yat

8&ransaksi 'lektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

0omputer, jaringan 0omputer, dan2atau media elektronik lainnya:. 3 4

BAB II Asas an Tujuan )Pasal 3 + Pasal /*(alam bab ini menjelaskan asas yang mendasari pelaksanaan peman%aatan &eknologi

In%ormasi dan &ransaksi 'lektonik dan tujuannya.+erikut kutipan dari Pasal

8Peman%aatan &eknologi In%ormasi dan &ransaksi 'lektronik dilaksanakan berdasarkan

asas kepastian hukum, man%aat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih

teknologi atau netral teknologi:. 3 4

14


15/24


16/24

BAB 7I Na(a Do(ain? Hak 'eka2aan Intelektual? an Perlin ungan Hak

Pri4a i )Pasal $3 + Pasal $5*(alam bab ini menjelaskan keberhakan dari nama sebuah domain, hak kekayaan

intelektual yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang, dan pengajuan gugatasebagau bentuk perlindungan hal pribadi.BAB 7II Per4uatan 2ang Dilarang )Pasal $6 + Pasal 36*(alam bab ini menjelaskan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan terkait In%ormasi dan

&ransaksi 'lektronik dengan sengaja ataupun tidak mela)an hukum dan merugikan

orang lain.+erikut kutioan dari Pasal 6, 7yat 1

8


17/24


penyidikan terhadap in%ormasi dan transaksi elektronik dan )e)enang yang dimiliki

oleh seorang penyidik.

BAB 9I 'etentuan Pi ana )Pasal /1 + Pasal 1$*


melanggar aturan-aturan mengenai Undang-Undang mengenai In%ormasi dam &ransaksi

'lektrinik yang sudah dijabarkan dalam pasal-pasal sebelumnya dimana denda yang

dibayar dikategorikan berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam Undang-Undang

tersebut.

+erikut kutipan dari Pasal #/, 7yat 1

8,

ayat = >, ayat = >, atau ayat =#> dipidana dengan pidana penjara paling lama A =enam>

tahun dan2atau denda paling banyak p1.!!!.!!!.!!!,!! =satu miliar rupiah>:. 3 4

BAB 9II 'etentuan Peralihan )Pasal 13*




+erikut kutipan dari Pasal / 8Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan

kelembagaan yang berhubungan dengan peman%aatan &eknologi In%ormasi yang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku:. 3 4

BAB 9III 'etentuan Penutu& )Pasal 1/*



Undang ini.+erikut kutipan dari Pasal /#, 7yat

8Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama =dua> tahun setelah

diundangkannya Undang-Undang ini. 7gar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam

@embaran *egara epublik Indonesia:. 3 4

17


18/24

E. 'asus Pelanggaran Hak Ci&ta? Hak Paten? In or(asi Dan Transaksi Elektronik 'asus Pelanggaran Hak Ci&ta @

'o(ersial Musik 'o&lo Melanggar Hak Ci&ta Musisi In onesia(ikutip dari )ikipedia bah)a (angdut 0oplo lahir di Indonesia sejak tahun

!!! yang dipromotori oleh kelompok-kelompok musik ?a)a &imur. *amun saat itu

masih belum menasional seperti sekarang ini. tahun kemudian, Bariasi atau cabang

baru bagi musik (angdut ini semakin %enomenal, setelah area DkekuasaannyaD meluas

ke beberapa )ilayah seperti di ?ogja dan beberapa kota di ?a)a &engah lainnya. 364


19/24


20/24

perangkat itu jadi populer. Pada akhirnya liputan media terhadap kasus ini membuat

Eala y &ab 1!.1 menjadi nama yang besar dibandingkan sebelumnya, kata &yler

McEee,


21/24

7pple mencoba meyakinkan pengadilan bah)a


22/24

inBensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya:.Paten yang telah dimiliki oleh pihak apple maupun samsung membuktikan

bah)a masing-masing pihak memiliki hak eksklusi% atas hasil inBensinya, adanyatuntutan pelanggaran Hak Paten diantara keduanya atas masing-masing produknya

harus dapat dibuktikan dalam pengadilan, apabila dalam putusan pengadilan salah

pihak terbukti telah melanggar Paten, maka sesuai dengan Pasal 1 ! Undang-undang

*o 1# &ahun !!1 &entang Paten, dapat dipidana penjara atau denda.+erdasarkan Pasal 1 # Undang-undang *o 1# &ahun !!1 &entang Paten

apabila terbukti telah melakukan pelanggaran Paten, maka barang-barang hasil dari

pelanggaran Paten tersebut dapat disita oleh negara untuk dimusnahkan.Pihak yang dirugikan dalam hal ini pemegang Paten yang telah dilanggar

haknya, berdasarkan Pasal 11$ =1> Undang-undang *o 1# &ahun !!1 &entang Paten,

juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan *iaga terhadap Pihak

manapun yang telah dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan Paten tanpa

persetujuan dan seijin pemegang Paten.

22


23/24

'asus Pelanggaran In or(asi Dan Transaksi Elektronik Sa a& In onesia? Australia Langgar UU ITE 394

&anggapan keras dilontarkan 0ementerian 0omunikasi dan In%ormatika terkait

terkuaknya penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah 7ustralia terhadap Presidendan sejumlah pejabat dan menteri di Indonesia. 7ustralia dinilai telah melanggar UU

I&'.0ementerian 0omin%o searah dengan penyataan Menteri @uar *egeri Marty

*atalega)a dalam jumpa persnya pada 1$ *oBember !1 sangat menyesalkan

tindakan penyadapan yang dilakukan oleh 7ustralia, ujar 0epala Pusat In%ormasi

dan Humas 0omin%o Eatot < (e)a +roto dalam siaran pers, .

Eatot menegaskan bila mengacu pada aspek hukum, maka 7ustralia melanggar

peraturan perundang-undangan I, yaitu UU *o A &ahun 1999 tentang

&elekomunikasi dan UU *o 11 &ahun !!$ tentang In%ormasi dan &ransaksi

'lektronik =I&'>. Pasal #! UU &elekomunikasi menyebutkan bah)a setiap orang

dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas in%ormasi yang disalurkan melalui

jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.(emikian pula Pasal 1 ayat UU I&' menyebutkan bah)a setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan atas in%ormasi

elektronik dan 2 atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan 2 atau elektronik

tertentu milik orang lain adalah mela)an hukum.Menurut Eatot, memang benar, bah)a misi diplomatik asing dimungkinkan

untuk memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam UU *o 6 &ahun

1999 tentang Hubungan @uar *egeri. *amun demikian, pemberian imunitas tersebut

tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada.


24/24

BAB III

PENUTUP

A. 'esi(&ulan Undang-Undang *omor 19 &ahun !! &entang Hak "ipta merupakan undang-

undang yang lahir karena *egara Indonesia yang memiliki keanekaragaman

etnik2suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra sehingga

memerlukan perlindungan akan kekayaan intelektual yang lahir dari

keanekaragaman itu. Undang-Undang *omor 1# &ahun !!1 &entang Paten merupakan undang-

undang yang lahir untuk menciptakan iklim persaingan yang jujur

Undang-Undang *omor 11 &ahun !!$ &entang In%ormasi (an &ransaksi'lektronik merupakan undang-undang yang lahir di era globalisasi in%ormasi

sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan in%ormasi

dan teknologi elektronik. Peraturan Perundang-undangan tersebut membutuhkan peran serta pemerintah

dan masyarakat sehingga hokum dapat benar-benar ditegakkan

etika terkait undang undang

Documents