etika profesi kelas x bab 1
TRANSCRIPT
ETIKA PROFESI DAN PROFESIONAL BEKERJA
WELCOMETO
PRESENTATION
CHOOSE YOUR ROOM
INTRODUCE ROOM
QUESTIONROOM
CLOSSING
MATERIAL ROOM
QUESTIONS ROOM
1
54
2
3
KELOMPOK 1 X AK 3
ADELIA D.S02
BUNGA DAHLIA07
ANNISA R.M05
NANDHA ZULYANA E.S24
IRMA NURUNNADHIFAH20
RAMADHANI NURHALIZA27
BACK
1. PENGERTIAN PERUSAHAAN JASAPerusahaan jasa merupakan unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa) dengan maksud meraih keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transferkepemilikan. Menurut Phillip Kotler : “Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. “Adrian Payne, mengatakan aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Menurut Christian Gronross, yaitu proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”. Berdasarkan beberapa definisi di atas, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukannya.
MATERIKEGIATAN BELAJAR 1
SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN
2. KARAKTERISTIK JASA
Tidak berwujud. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud.
Heteregonitas. Jasa merupakan variabel non – standar dan sangat bervariasi.
Tidak dapat dipisahkan Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut.
Tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan.
3. AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA
Tahap pertama adalah tahap pengidentifikasian yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan.
Tahap kedua adalah tahap pencatatan yaitu mencatat semua bukti-bukti transaksi yang telah dianalisis ke dalam jurnal umum.
Tahap ketiga adalah tahap penggolongan yaitu menggolongkan dan memposting pos-pos jurnal ke akun masing-masing dalam buku besar untuk menghitung jumlah/nilai dari tiap-tiap jenis akun.
Tahap terakhir adalah tahap pengikhtisaran, saldo akun-akun dalam buku besar disusun dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo guna memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debet dan saldo kredit akun-akun buku besar.
4. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga Keangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank Bank Sentral Bank Umum BPR
Lembaga Keuangan Bukan Bank Pasar Modal Pasar Uang dan Valas Koperasi Simpan Pinjam Pengadaian Leasing Asuransi Anjak Piutang Modal Ventura Dana Pensiun
5. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA KEUANGANUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang BI)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah)
BACK
1. Unit usaha yang kegiatannya memproduksi
produk yang tidak berwujud (jasa) dengan
maksud meraih keuntungan disebut ...
A. Akuntansi
D. JasaB. Akuntansi perusahaan jasa
C. Perusahaan jasa
BACK
2. Jasa tidak mungkin disimpan dalam
persediaan adalah pengertian dari ...
A. Heterogonitas
D. Tidak dapat dipisahkanB. Tidak berwujud
C. Dapat tahan lama
BACK
3. Tahap ketiga dari penyusunan laporan
akuntansi perusahaan jasa adalah ...
A. Pengikhtisaran
D. Penggolongan
C. Pencatatan
B. Pengidentifikasian
BACK
4. Berikut ini yang bukan merupakan lembaga
keuangan bank adalah ...
A. Modal Ventura
D. BPR
C. Bank Umum
B. Bank Central
BACK
5. Undang-undang yang mengatur tentang
perkoperasian adalah ...
A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
BACK
TERIMA KASIH X AK 3 2015/2016
ETIKA PROFESI DAN PROFESIONAL BEKERJA
JAWABAN ANDA BENAR
BACK
JAWABAN ANDA SALAH
BACK