efektivitas pelaksanaan program nasional …repository.fisip-untirta.ac.id/1029/1/dinar pravitasari...
TRANSCRIPT
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA
(PRONA) OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2017
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Oleh :
DINAR PRAVITASARI
NIM : 6661110423
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2018
ABSTRAK
Dinar Pravitasari. 6661110423. Skripsi. Efektivitas Pelaksanaan Program
Nasional Agraria oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang
Tahun 2017. Program Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2018. Pembimbing
I: Dr. Dirlanudin, M.Si dan Pembimbing II: Dr. Gandung Ismanto, M.M
Penelitian ini berfokus kepada analisis efektivitas pelaksanaan Program Nasional
Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang Tahun
2017. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program
Prona oleh BPN di Kabupaten Serang. Teori efektivitas menggunakan kombinasi
teori Sutrisno dan teori Budiani, dimana parameter efektivitas program meliputi
pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program,
perubahan nyata, sosialisasi program dan pemantauan program. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Desain penelitian
menggunakan desain deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan
proportionate stratified random sampling dengan jumlah sebanyak 99 responden.
Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi
20. Hasil pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Prona Oleh BPN di Kabupaten
Serang tahun 2017 menurut tanggapan responden penelitian berada pada kategori
yang “tidak efektif” dengan nilai prosentase efektifitas pelaksanaan program
Prona sebesar 56,06%. Hasil uji hipotesis, diketahui jika jika -thitung < ttabel (-13,35
< 1,660), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya efektivitas pelaksanaan
Program Prona oleh BPN di Kabupaten Serang dinyatakan tidak efektif karena
mendapatkan penilaian kurang dari 65%. Saran dalam penelitian ini diantaranya
pimpinan dapat melaksanakan program Prona dengan tepat sasaran, yakni bagi
masyarakat golongan ekonomi lemah, meningkatkan sosialisasi program Prona di
tiap desa melalui pemasangan spanduk dan alat peraga dan lain sebagainya.
Kata Kunci : Efektivitas , Program Nasional Agraria, Badan Pertanahan
Kabupaten Serang.
ABSTRACT
Dinar Pravitasari. 6661110423. Bachelor Thesis. Departement of Public
Administration. Faculty of Social and Politicial Science at the University of
Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2018. The Effectiveness of Implementation of
National Agrarian Program (Prona) by National Land Agency in Serang
Regency Year 2017. Advisor I: Dr. Dirlanudin, M.Si and Advisor II: Dr.
Gandung Ismanto, M.M
This study focuses on the analysis related to the effectiveness of the
Implementation of the National Agrarian Program (Prona) by the National Land
Agency in Serang Regency in 2017. The objective of the research is to analyze the
effectiveness of the implementation of Prona Program by BPN in Serang District.
Theory of effectiveness uses a combination of Sutrisno's theory and Budiani
theory, where the effectiveness parameters of the program include understanding
the program, on target, on time, achieving program objectives, real changes,
program socialization and program monitoring. The research method used is
descriptive quantitative method. Design research using descriptive design. The
sampling technique used proportionate stratified random sampling with the
number of 99 respondents. Data processing research conducted by using SPSS
Version 20 program. The result of effectiveness of effectiveness of Pronunciation
Effectivity by BPN in Serang Regency in 2017 according to the respondent's
response is in the category of "not effective" with the percentage of effectiveness
of Prona program implementation is 56,06%. Result of hypothesis test, known if if
-thount <ttable (-13,35 <1,660), then H0 accepted and Ha rejected. This means
that the effectiveness of the implementation of Prona Program by BPN in Serang
Regency is not effective because it gets less than 65% assessment. Suggestions in
this study include leaders can implement the Prona program with the right target,
that is for the weak economic class, improve the socialization of Prona program
in each village through the installation of banners and props and so forth
Keywords : Effectiveness, National Agrarian Program, Land Agency of Serang
Regency.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
“Tiada Kesuksesan Tanpa Halangan Dan Perjuangan”
PERSEMBAHAN
Kedua Orang tua, Kakak, Adik, Nenek dan Seluruh Keluarga Besarku
Atas do’a, dukungan dan segala bentuk motivasi kepada ku.
Skripsi ini menjadi salah satu bukti keseriusan
Dan terimakasih ku kepada kalian
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada
penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas
Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang Tahun 2017“.
Maksud penyusunan skripsi adalah sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak,
untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :
1. Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, Drs., M.Pd selaku Rektor Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.
3. Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.
4. Iman Mukhroman, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik.
6. Listyaningsih, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
ii
7. Dr. Arenawati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Dr. Dirlanudin, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan
arahan selama proses penyusunan skripsi.
9. Dr. Gandung Ismanto, M.M selaku Pembimbing II yang juga telah
memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
10. Julianes Cadith, S.Sos., M.Si, sebagai dosen pembimbing akademik
yang telah membimbing mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini.
11. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik.
12. Seluruh staf Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.
13. H. Nazron B.R, SH., MH selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang yang mengizinkan peneliti melakukan penelitian di
instansi yang beliau pimpin.
14. Drs. M. A. Heru Herlambang selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang yang telah membantu
memberikan informasi dan data penelitian.
15. Sudarmi, SH, selaku Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Serang yang juga telah membantu
memberikan informasi dan data penelitian.
16. Kedua Orang Tua tersayang, Papap Djono Sulaeman dan Ibu Eli
Herliah yang selalu dan tak pernah lelah untuk memberikan do’a,
kasih sayang dan segala hal lainnya demi keberhasilan anak-anaknya.
iii
17. Kakakku, Yogie Pranatha, ST dan Adikku Sabrina Oktaviana yang
telah mendoakan, memberi semangat dan banyak membantu penulis.
18. Keluarga tercinta, Enin Elis Hasanah, Bi Astri, Bi Novie, Bi Yuli,
Rafandra Arkan Witama dan Teh Ucu yang dengan kasih sayangnya
selalu memberikan do’a, semangat dan dukungan moril dan materil.
19. Sahabat-sahabatku tercinta Novita Tirta Sari, Sarah Wahyuni, Anis
Yuliana, Mariska Verawati, Ajeng Mutiara Aster Pratiwi, Ika Dewi
Safitri, Vergie Putri Gayatri, Cindy Gesthaviona, Kantina
Widyaningrum, Khairinissa, Novy Susanti, Dita Marsela Sufitri,
Kevin Ray Pratama dan Herwin Pratama yang telah memberikan
banyak bantuan, nasihat, dukungan, motivasi dan keceriaan yang tak
terlupakan untuk penulis sampai saat ini.
20. Sahabat-sahabatku pejuang skripsi angkatan 2011 Danang Wahid
Salim, Gesty Resti Fitri, Shella Novianti, Rima Dhana Fitria, Revi
Selvia, Dhani Chairani, Devy Sulihati, M. Alexander Kautsar,
Ariawan Lesmana, Muhammad Adriansyah, Dimas Rian P ambudi,
Eko Jumantoro, Achmad Hafiz, Krisna Kristianing Effendy, Ressa
Ahmad Perdana , Firman Dumiyati, Nendi Rinaldy, Dodi Setiawan,
Muhammad Assydhiqie dan Teman-teman lain yang telah menemani,
membantu dan memberikan semangat.
iv
Penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu,
penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak agar dalam skripsi ini dapat
disempurnakan lagi. Terima Kasih.
Serang, 7 Juni 2018
Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Persetujuan
Lembar Pengesahan
Lembar Orisinalitas
Abstrak
Abstract
Motto dan Persembahan
Kata Pengantar ..............................................................................................................i
Daftar Isi .......................................................................................................................v
Daftar Tabel ..................................................................................................................viii
Daftar Gambar ..............................................................................................................xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................1
1.2 Identifikasi Masalah .....................................................................................9
1.3 Batasan Masalah ............................................................................................10
1.4 Rumusan Masalah..........................................................................................10
1.5 Tujuan Penelitian ...........................................................................................11
1.6 Manfaat Penelitian .........................................................................................11
1.6.1 Manfaat Teoritis ...............................................................................11
1.6.2 Manfaat Praktis ................................................................................11
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori ..............................................................................................12
2.2 Kebijakan Publik ...........................................................................................12
2.2.1 Pengertian Kebijakan .......................................................................12
v
2.2.2 Pengertian Publik .............................................................................15
2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik ............................................................16
2.3 Pengertian Organisasi Publik.........................................................................19
2.3.1 Pengertian Organisasi Publik ...........................................................19
2.3.2 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang ...............................20
2.4 Teori Efektifitas .............................................................................................22
2.4.1 Pengertian Efektifitas .........................................................................22
2.4.2 Pengukuran Efektifitas .......................................................................23
2.5 Efektifitas Program Nasional Agraria (Prona) ..............................................27
2.5.1 Pengertian Program Nasional Agraria (Prona) .................................27
2.5.2 Tujuan dan Sasaran Program Nasional Agraria (Prona) ...................28
2.5.3 Obyek Pendaftaran Tanah Program Nasional Agraria (Prona) .........29
2.5.4 Dasar Hukum Program Nasional Agraria (Prona) .............................29
2.5.5 Indikator Efektifitas Program Nasional Agraria (Prona) ...................31
2.6 Penelitian Terdahulu ......................................................................................32
2.7 Kerangka Pemikiran ......................................................................................37
2.8 Hipotesis ........................................................................................................40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ................................................................41
3.2 Fokus Penelitian ............................................................................................42
3.3 Lokasi Penelitian ...........................................................................................42
3.4 Variabel Penelitian ........................................................................................42
3.4.1 Definisi Konsep ................................................................................42
vi
3.4.2 Definisi Oprasional ..........................................................................44
3.5 Instrumen Penelitian ......................................................................................45
3.6 Populasi dan Sampel ......................................................................................47
3.6.1 Populasi ............................................................................................47
3.6.2 Sampel ..............................................................................................48
3.7 Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data .........................................................50
3.7.1 Teknik Pengolahan Data ..................................................................50
3.7.2 Analisis Data ....................................................................................50
3.7.2.1 Uji Validitas .........................................................................51
3.7.2.2 Uji Reliabilitas......................................................................51
3.7.2.3 Uji Normalitas ......................................................................52
3.7.2.4 Uji t-test ................................................................................53
3.8 Jadwal Penelitian ...........................................................................................54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .............................................................55
4.1.1 Profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang .....................55
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang ........57
4.2 Deskripsi Data ...............................................................................................58
4.2.1 Karakteristik Responden ..................................................................58
4.2.2 Uji Instrumen Penelitian...................................................................61
4.2.2.1 Uji Validitas .........................................................................61
4.2.2.2 Uji Reliabilitas......................................................................64
4.2.2.3 Uji Normalitas ......................................................................65
vii
4.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Efektivitas
Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) ..............................66
4.3 Analisis Data .................................................................................................92
4.4 Interpretasi Hasil Penelitian ..........................................................................95
4.5 Pembahasan ...................................................................................................101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................................105
5.2 Saran ..............................................................................................................106
Daftar Pustaka
Lampiran
viii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Rekapitulasi Kegiatan Legalisasi Aset Program Nasional Agraria
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang Tahun 2015-2016..…… ..... 4
2.1 Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Program..…… 26
3.1 Keterangan Definisi Operasional (Kisi-kisi Instrumen)..…… ...................... 44
3.2 Skoring Item Instrumen ................................................................................. 46
3.3 Jumlah Peserta Program Nasional Agraria (Prona) di Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Serang Tahun 2017....................................................... 47
3.4 Penarikan Sampel .......................................................................................... 49
3.5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha ............................................... 52
3.6 Perkiraan Jadwal Penelitian ........................................................................... 55
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................... 58
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .................................................. 59
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .......................... 59
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ................................. 60
4.5 Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prona Tahap I ..................... 61
4.6 Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prona Tahap II ................... 63
4.7 Uji Reliabilitas Variabel Efektifitas Pelaksanaan Prona............................... 64
4.8 Uji Normalitas................................................................................................ 65
4.9 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Mengetahui Program
Prona Sebagai Program Pertanahan Secara Nasional .................................... 66
4.10 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Mengetahui Program
Prona Yang Dilaksanakan Oleh BPN Kabupaten Serang Diperuntukkan
Bagi Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah ................................................ 67
4.11 Tanggapan Responden Mengenai Peserta Prona Mengetahui Informasi
Terkait Persyaratan Dokumen ....................................................................... 68
4.12 Tanggapan Responden Mengenai Peserta Prona Mengetahui Pihak di
Desa Yang Bertugas Dalam Program Prona .................................................. 69
ix
4.13 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Selaku Peserta Prona
Dapat Dengan Mudah Memahami Prosedur Program Prona......................... 70
4.14 Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Pelayanan Yang Optimal
Oleh Aparat Desa Yang Bertugas Kepada Peserta Prona .............................. 71
4.15 Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Pada
Program Prona Dapat Menjelaskan Informasi Yang di butuhkan Oleh
Peserta Prona.................................................................................................. 72
4.16 Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Dapat
Menjangkau Sasaran Prona Dengan Mengutamakan Keadilan ..................... 73
4.17 Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Dapat
Menjangkau Sasaran Prona Melalui Pendataan Kepada Masrakat ................ 74
4.18 Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas
Memiliki Data Yang Teruji Kebenarannya Terkait Individu Masyarakat
Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Prona .................................... 75
4.19 Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pelaksanaan Prona Pada Tiap
Desa Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kerja Prona ............................. 76
4.20 Tanggapan Responden Mengenai Lama Waktu Pelayanan Atau Waktu ......
Tunggu Dari Peserta Ke Peserta Prona Selanjutnya Kurang dari 30 Menit .. 77
4.21 Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pengambilan Dokumen
Sertifikat Tanah Sesuai Target Waktu Yaitu Selama 30 Hari Kerja ............. 78
4.22 Tanggapan Responden Mengenai Pengambilan Dokumen Sertifikat
Tanah Dapat Langsung Diambil Langsung Ke Kantor Desa Terkait ............ 79
4.23 Tanggapan Responden Mengenai Dokumen Sertifikat Tanah Yang
Telah Dicetak/Diterbitkan Telah Diverifikasi Keabsahannya Oleh
Aparatur Desa ................................................................................................ 80
4.24 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Prona Dapat Mencapai
Target Peserta Yang Telah Ditetapkan Pada Tiap Desa / Kecamatan ........... 81
4.25 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Prona Dapat Dilaksanakan
Sesuai Dengan Jadwal Waktu / Agenda Yang Telah Ditetapkan .................. 82
x
4.26 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Mengetahui Adanya
Pelaksanaan Program Prona Yang Dilaksanakan oleh BPN Kabupaten
Serang Yang Bekerja Sama Dengan Aparatur Desa ...................................... 83
4.27 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Selaku Peserta Prona
Memperoleh Dokumen Pertanahan Dengan Cara Mudah dan Murah ........... 84
4.28 Tanggapan Responden Mengenai Prona Menerima Dokumen Sertifikat
Tanah Prona Sesuai Data Atau Tidak Ada Kesalahan Dalam Dokumen ...... 85
4.29 Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Melalui Pemasangan
Spanduk Atau Reklame Prona Di Kantor Desa ............................................. 86
4.30 Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Kepada Publik Melalui
Pemasangan Spanduk Prona di Jalan Atau Lokasi Strategis Tiap Desa ..... 87
4.31 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Langsung Yang Dilakukan
Oleh Pimpinan Kepada Bawahannya Saat Bekerja ....................................... 88
4.32 Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaaan Yang Dilakukan
Pimpinan Atas Ketepatan Sasaran Peserta Prona, Yakni Masyarakat
Ekonomi Lemah ............................................................................................. 89
4.33 Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas
Pelaksanaan Prona ......................................................................................... 89
4.34 Hasil Uji Satu Sampel T-Test (One Sample Statistic) ................................... 93
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 39
4.1 Kurva Daerah Penerimaan Hipotesis ............................................................... 94
4.2 Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Prona Secara Kontinum ........................ 96
4.3 Ranking Indikator Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional
Agraria Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Serang Tahun 2017 .......................................................................................... 97
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sebagai salah satu Provinsi yang tergolong muda, Provinsi Banten sampai
saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahnya dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean
Governance). Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2017:2) menyatakan
Provinsi Banten secara administratif terdiri dari empat (4) daerah tingkat
Kabupaten meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak
dan Kabupaten Tangerang dan empat (4) daerah tingkat Kota meliputi Kota
Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Pemerintah Kabupaten Serang merupakan Pemerintah pada Tingkat
Kabupaten yang memiliki fungsi dan tanggungjawab untuk mengelola
pembangunan di Kabupaten Serang, baik yang meliputi program pembangunan
daerah maupun bentuk-bentuk kegiatan keadministrasian lainnya. Pemerintah
Kabupaten Serang resmi berdiri bersamaan dengan ditetapkannya Banten sebagai
Provinsi pada tahun 2002.
Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan
serta semakin heterogen penduduk yang ada maka semakin kompleks pula
permasalahan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Serang sehingga
aparatur pemerintah memiliki tuntutan untuk dapat berkinerja tinggi dalam
memberikan pelayanan publik. Salah satu Instansi yang dirasakan perlu untuk
2
meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang merupakan Instansi
Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab berkaitan pendataan,
pengarsipan, sertifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan pada area
administratif Kabupaten Serang. BPN Kabupaten Serang bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan publik berkaitan dengan pengurusan legalitas atau
dokumen pertanahan yang dimiliki oleh publik. Salah satu program pertanahan
yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh BPN pada tiap
Kabupaten dan Kota, termasuk BPN Kabupaten Serang adalah Program Nasional
Agraria (Prona) yang dahulu disebut Proyek Operasional Nasional Agraria.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria, pada Pasal 1
menyatakan Program Nasional Agraria (Prona) adalah rangkaian kegiatan
pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa atau
kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Pelaksanaan Prona mengacu
kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, Pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Program Nasional Agraria (Prona) merupakan salah satu kegiatan
pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Hal
ini mengingat tujuan pelaksanaan Prona adalah memberikan pelayanan
pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan
3
murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk
menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat tanah,
terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.
Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) menjadi salah satu program
yang dibiayai oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada
masyarakat dengan pensertifikatan secara massal atas bidang-bidang tanah yang
dimiliki, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah (Wulan, 2006:38).
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diberlakukan, maka pelaksanaan
pemberian hak milik dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku. Sehingga pada akhirnya terbit sertifikat tanah, dengan terbitnya sertifikat
tersebut hak atas tanah mereka terjamin kepastian hukumnya sehingga seseorang
dapat memperoleh keterangan berkenaan dengan sebidang tanah tersebut seperti
hak apa yang dipunyainya, berapa luasnya, letaknya di mana, apakah telah
dibebani dengan hak tanggungan atau tidak dan keterangan sebagainya.
Adanya pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) diharapkan dapat
mengakselerasi program kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memberikan rangsangan dan
partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertifikat atas
tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang
bersifat strategis dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat yang
bersangkutan untuk mengurus sertifikat pertanahan lainnya melalui Prona.
4
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria, pada Pasal 6
menyatakan tahapan pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) meliputi
penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data alat bukti atau alas hak,
pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam berkas hak
tanah milik adat, penerbitan SK hak atau pengesahan data fisik dan data yuridis,
penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang dalam pelaksanaan Program
Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 belum mencapai target. Hasil tersebut
ditunjukkan oleh Rekapitulasi Kegiatan Legalisasi Aset Prona yang dilaksanakan
BPN Kabupaten Serang tahun 2017 yang disajikan pada Tabel berikut :
Tabel 1.1
Rekapitulasi Kegiatan Legalisasi Aset Program Nasional Agraria (Prona)
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang Tahun 2017
No Nama Desa Kecamatan Jumlah Peserta
1 Pontang Pontang 3,374 Orang
2 Singarajan
3 Kaserangan
4 Kelapian
5 Pulo Kencana
6 Domas
7 Wanayasa
8 Linduk
9 Sukanegara
10 Kubang Puji
11 Sukajaya
12 Susukan Tirtayasa 1,275 Orang
13 Kebon
14 Kemanisan
15 Pontang Legon
16 Puser
5
No Nama Desa Kecamatan Jumlah Peserta
17 Pangandikan Lebak Wangi 2,849 Orang
18 Bolang
19 Purwodadi
20 Lebakwangi
21 Kencana Harapan
22 Tirem
23 Kamaruton
24 Teras Bendung
25 Kebon Ratu
Jumlah Peserta Prona (Orang) 7,498 Orang
Target Prona (Bidang Tanah) 45,000 M3
Realisasi Prona (Bidang Tanah) 28,518 M3
% Realisasi Prona (Bidang Tanah) 63.37%
Sumber : BPN Kabupaten Serang, 2018
Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Serang menetapkan target realisasi Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2017
sebanyak 45,000 bidang tanah dengan jumlah peserta Prona sebanyak 7,498
peserta. Akan tetapi, target tersebut belum dapat direalisasikan, dimana jumlah
realisasi Prona sebanyak 28,518 M3 dari bidang tanah. Tercatat realisasi Prona
tahun 2017 mencapai sebesar 63,37% dari target yang ada. Hasil ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serang harus
ditingkatkan kembali.
Belum tercapainya target realisasi target Program Nasional Agraria (Prona)
yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
menunjukkan perlu adanya evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan
Prona. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan analisis berkenaan
dengan efektivitas pelaksanaan Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten
Serang tahun 2017.
6
Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan
yang diduga menyebabkan Program Nasional Agraria (Prona) sebagai salah satu
program kerja unggulan dari BPN Kabupaten Serang memiliki pencapaian target
yang relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan pelayanan publik kepada
masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah selaku calon peserta
Prona terkait pelayanan sertifikat pertanahan secara massal melalui Prona belum
dilaksanakan secara efektif.
Permasalahan pertama berkaitan waktu pelaksanaan Program Nasional
Agraria (Prona). Tidak diketahui waktu pelaksanaan Prona secara pasti,
khususnya batas waktu pendaftaran peserta Prona sebagai akibat dari minimnya
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat membuat pendaftaran peserta Prona
menjadi sangat minim bahkan sering disalahgunakan oleh aparatur desa dan hanya
orang-orang tertentu saja yang bisa mendaftar sebagai peserta prona, baik karena
aspek hubungan keluarga maupun masyarakat yang bersedia memberikan biaya
lebih atau praktek pungutan liar. Selain itu, tidak diketahuinya batas waktu
pengambilan dokumen sertifikat tanah yang telah selesai membuat masyarakat
menjadi bingung karena khawatir sertifikat tanahnya akan disalahgunakan pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemilik tanah
(Sumber: Hasil Wawancara dengan Hasan selaku Peserta Prona Desa Pontang
Kecamatan Pontang, Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2017).
Permasalahan kedua berkaitan dengan hasil pekerjaan atau penyelesaian
dokumen sertifikat tanah Prona yang tidak sesuai dengan data peserta Prona yang
bersangkutan. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya kesalahan dalam
7
pengisian atau pencatatan nama, lokasi dan luas tanah dan lain-lain item yang
terdapat dalam dokumen sertifikat tanah sehingga peserta Prona harus
mengajukan kembali permohonan perbaikan dokumen sertifikat tanahnya kepada
aparatur desa yang mungkin membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama
(Sumber: Hasil Wawancara dengan Hasan selaku Peserta Prona Desa Pontang
Kecamatan Pontang, Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2017).
Permasalahan ketiga berkaitan dengan pelayanan dari aparatur desa kurang
baik dalam melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk
disertifikasi melalui pelaksanaan Program Prona. Hal ini ditunjukkan oleh
aparatur desa yang tidak sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat yang ingin
mendaftar sebagai peserta Prona, petugas Prona tidak mau mendatangi secara
langsung ke rumah secara langsung untuk memverifikasi kelayakan dari peserta
yang sudah terdaftar sebagai peserta Prona memang benar masyarakat golongan
ekonomi lemah serta kurang elaboratif petugas Prona dalam menjelaskan
informasi terkait syarat-syarat pendaftaran yang diminta oleh masyarakat yang
ingin mendaftar sebagai peserta Prona sehingga proses pendaftaran Prona terkesan
berbelit-belit (Sumber: Hasil Wawancara dengan Sukandi selaku Peserta Prona
Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa, Hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2017).
Permasalahan keempat berkaitan dengan minimnya pengawasan yang
dilakukan oleh koordinator Prona yang berasal dari BPN Kabupaten Serang dan
Kepala Desa dalam memonitor pelaksanaan Prona yang diantaranya seperti
pengawasan saat petugas Prona melakukan pendataan masyarakat selaku calon
peserta memang benar masyarakat dari golongan ekonomi lemah melalui kegiatan
8
penyuluhan di kantor kecamatan atau desa. Hal ini menyebabkan petugas Prona
tidak bekerja dengan optimal dan kendala yang dihadapi petugas Prona di
lapangan tidak dapat terselesaikan yang berdampak kepada melemahnya motivasi
petugas untuk mencapai target jumlah peserta Prona (Sumber: Hasil Wawancara
dengan Sukandi selaku Peserta Prona Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa, Hari
Kamis, Tanggal 27 Juli 2017).
Permasalahan kelima berkaitan dengan upaya dalam mensosialisasikan
Program Nasional Agraria (Prona) kepada masyarakat di tiap desa belum
dilaksanakan secara optimal, baik sosialisasi melalui kegiatan seminar dan
penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur desa, tidak adanya iklan di media cetak
maupun elektronik, kurangnya sosialisasi melalui spanduk dan lain sebagainya
yang akhirnya membuat realisasi target tidak dapat tercapai. Kurangnya sosialisasi
tersebut juga membuat masyarakat tidak mengetahui informasi Prona yang
dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serang yang bekerja sama dengan aparatur
desa (Sumber: Hasil Wawancara dengan Rusdi selaku Peserta Prona Desa
Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi, Hari Senin, Tanggal 31 Juli 2017).
Permasalahan keenam berkaitan dengan kurangnya pemahaman petugas
terkait tugas atau tanggung jawab pekerjaannya dalam pelaksanaan Program
Nasional Agraria (Prona). Hal ini ditunjukkan oleh jarang dilaksanakannya
pendidikan pelatihan kepada aparatur desa untuk meningkatkan pengetahuan
kerja, baik menyangkut regulasi pertanahan dan keterampilan penunjang lainnya
seperti keterampilan akuntansi untuk bendahara tiap desa dan penyusunan laporan
9
kerja Prona (Sumber: Hasil Wawancara dengan Rusdi selaku Peserta Prona Desa
Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi, Hari Senin, Tanggal 31 Juli 2017).
Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berkeinginan melakukan penelitian
secara lebih mendalam berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan Program
Nasional Agraria (Prona). Kemudian penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi
dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona)
Oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang Tahun 2017”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan identifikasi
masalah dalam penelitian ini antara lain :
1. Waktu pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) tidak diketahui
publik secara pasti, khususnya batas waktu pendaftaran peserta Prona.
2. Hasil pekerjaan atau penyelesaian dokumen sertifikat tanah Prona
yang tidak sesuai dengan data peserta Prona yang bersangkutan.
3. Pelayanan dari aparatur desa kurang baik dalam melayani masyarakat
yang ingin mendaftarkan tanahnya melalui Program Prona.
4. Minimnya pengawasan dari koordinator petugas Prona yang berasal
dari BPN Kabupaten Serang atas pelaksanaan Prona.
5. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang terkait pelaksanaan Prona kepada masyarakat yang
di tiap desa.
10
6. Kurangnya pemahaman petugas terkait tugas atau tanggung jawab
pekerjaannya.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti memberikan batasan
masalah guna mempertajam pembahasan antara lain :
1. Peneliti memfokuskan obyek penelitian kepada variabel efektivitas
Program Nasional Agraria (Prona).
2. Peneliti menetapkan ukuran efekfititas Program Prona diukur
menggunakan kombinasi teori Sutrisno dan teori Budiani, dimana
parameter efektivitas program meliputi pemahaman program, tepat
sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, perubahan nyata,
sosialisasi program dan pemantauan program.
3. Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang.
1.4 Rumusan Masalah
Mengingat identifikasi dan batasan masalah, maka peneliti membuat
rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “seberapa besar tingkat efektivitas
pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional
di Kabupaten Serang” ?
11
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
1. Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan
ilmu pengetahuan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
terkait penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Program Prona oleh
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang Serang tahun 2017.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang
memiliki kesamaan variabel penelitian.
1.6.2 Manfaat Praktis
1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada
Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang untuk dapat
mengevaluasi dan meningkatkan pencapaian target Program Prona
yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
di Kabupaten Serang pada masa mendatang.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai
efektivitas pelaksanaan Program Prona oleh Badan Pertanahan
Nasional di Kabupaten Serang tahun 2017.
12
BAB II
DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Sugiyono (2011:55) menyatakan teori merupakan seperangkat konsep
asumsi generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan
menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Deskripsi teori ini merupakan
acuan dasar dalam menunjang sebuah penelitian, sebagaimana yang peneliti
lakukan. Pada bagian deskripsi teori ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui
teori-teori apa saja yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam
penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan publik,
teori efektivitas dan Program Nasional Agraria (Prona).
2.2 Kebijakan Publik
2.2.1 Pengertian Kebijakan
Dunn (2003:51) menyatakan secara Etimologis, istilah policy (kebijakan)
berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata policy dalam bahasa
yunani dan Sansekerta, yaitu polis (Negara-Kota) dan Pur (kota), yang kemudian
dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (Negara) dan pada akhirnya
dalam bahasa inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-
masalah publik atau administrasi pemerintahan.
13
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) menyatakan kebijakan diartikan
sebagai berikut:
“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak (pemerintah, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita,
tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam
usaha mencapai sasaran”.
Selain itu, Friedrich dalam Abidin (2012:5) mengatakan kebijakan sebagai
berikut :
“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang maupun
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”
Maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich
menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan
penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Anderson mengartikan kebijakan
sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau
sejumlah aktor berkenaan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
Sebuah kebijakan adalah hipotesis yang berisi kondisi awal dan perkiraan
konsekuensi. Kebijakan dan politik menjadi istilah yang sama sekali berbeda.
Bahan serta retorika kebijakan menjadi instrument utama rasionalitas publik.
Seperti yang dikemukakan Lasswell yang mengemukakan kata “kebijakan”
(policy) pada umumnya dipakai untuk menunjukan pilihan terpenting yang
diambil baik dalam kehidupan organisasi maupun kebijakan politik yang diyakini
mengandung makna keberpihakan.
14
Hogwood dan Gunn (2013:18) menyebutkan terdapat 10 (sepuluh)
penggunaan label untuk sebuah bidang istilah kebijakan yang antara lain :
1. Sebagai label untuk bidang aktivitas (as a label for d field of activity)
2. Sebagai Ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
(as expression of general purpose or desired state of affairs)
3. Sebagai proposal Spesifik (as specific proposals)
4. Sebagai keputusan pemerintah (as decisions of government)
5. Sebagai otoritas formal (as formal authorization)
6. Sebagai sebuah program (as a programe)
7. Sebagai output (as output)
8. Sebagai hasil (as outcome)
9. Sebagai teori atau model (as theory or model)
10. Sebagai sebuah proses (as process)
Policy (kebijakan) adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada
tujuan dan bukan sekedar keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Jones
(2009:7), istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik sehari-hari
namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat
berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program,
keputusan (decision), standar, proposal dan grand design. Secara umum istilah
“kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor
(pejabat lembaga pemerintahan) atau aktor dalam bidang kegiatan tertentu.
Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan
bahwa kebijakan adalah rangkaian pedoman atau konsep dan asas yang menjadi
acuan dalam pelaksanaannya suatu aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan
tertentu yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang
membuatnya maupun yang mentaatinya.
15
2.2.2 Pengertian Publik
Secara Etimologis Public berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani
yakni “pubes” yang berarti kedewasaan secara fisik, emosional maupun
intelektual. Dalam bahasa Yunani istilah Koinom atau dalam bahasa inggris
dikenal dengan kata common yang bermakna hubungan antar individu. Oleh
karena itu, public seringkali dikonsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi
aktifitas manusia yang dipandang perlu untuk di intervensi oleh pemerintah atau
aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama.
Frederickson menjelaskan lima model formal yang berkaitan dengan
kedudukan konsep publik yang umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk
dikaji dalam rangka revitalisasi konsep tersebut, sehingga diharapkan muncul
suatu perspektif baru yang menjadi esensi administrasi publik modern.
Frederickson dalam Abidin (2012:9) mengemukakan kelima perspektif untuk
memahami konsep publik tersebut sebagai berikut :
1. Perspektif pluralis
Dalam perspektif ini publik dipandang sebagai konfigurasi dari
berbagai kelompok kepentingan. Pendukung perspektif ini
berpendapat bahwa setiap orang mempunyai kepentingan yang sama
akan bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok yang
pada nantinya kelompok-kelompok tersebut berinteraksi dan
berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan
individu yang mereka wakili, khususnya dalam konsteks
pemerintahan.
2. Perspektif pilihan publik
Perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat
menekan pada soal kebahagiaan dan kepentingan individu. Pandangan
utilitarian memandang bahwa publik sebagai konsumen dan pasar.
Dengan kata lain perspektif ini mencoba mengaplikasikan prinsip-
prinsip ekonomi pasar kedalam sektor publik, sehingga asumsi
metodelogis utama dari pandangan ini adalah bahwa tindakan publik
harus dimengerti sebagai tindakan individual yang termotivasi oleh
kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
16
3. Perspektif legislatif
Sifat pemerintahan yang demokrasi tidak selalu menggunakan sistem
perwakilan secara langsung pada kenyataannya, banyak pemerintahan
yang demokratis namun menggunakan sistem perwakilan tidak
langsung. Asumsi perspektif ini adalah bahwa setiap pejabat yang
diangkat untuk mewakili kepentingan publik, sehingga mereka
melegitimasi mewujudkan perspektif publik dalam administrasi
publik. Pejabat-pejabat yang diangkat dianggap sebagai manifestasi
tunggal dari perspektif publik.Jelasnya, perspektif ini tidak bisa untuk
mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori
maupun praktik administrasi publik di lapangan.
4. Perspektif penyedia lapangan
Apabila konsep pelayanan prima, maka individu adalah sebagai
pelanggan. Oleh karenanya perspektif ini memandang bahwa publik
sebagai pelanggan yang harus dilayani. Selain itu, aparatur pemerintah
yang berada paling dekat dengan publik dengan segala keahlian,
pendidikan dan pengetahuan diharapkan memberikan yang terbaik
untuk publik. Mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri
atas individu-individu dan kelompok-kelompok.
5. Perspektif kewarganegaraan
Reformasi administrasi publik khususnya di Indonesia dan umumnya
di berbagai dunia, di tandai dua tuntutan penting. Pertama, tuntutan
adanya pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan
dasar meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap warga Negara diberi
informasi yang cukup agar dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik
dan memahami konstitusi secara baik.
2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik
Dye dalam Subarsono (2012:2) menyatakan kebijakan publik adalah apapun
pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is
whatever governments choose to do or not to do). Sedangkan Anderson dalam
Subarsono (2012:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang
ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa
kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang
dimiliki oleh pemerintah.
17
Selain itu, Laswell dan Kaplan dalam Subarsono (2012:25) menerangkan
kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial
yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan
dengan nilai dan praktik sosial dalam masyarakat.
Dunn (2008:24) mengemukakan kebijakan publik adalah :
“Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut
tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-
lain”.
Woll (2013:22), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah
untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui
berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu,
pendapat lain dikemukakan Chandler dan Plano dalam Subarsono (2012:26)
dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis
terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.
Beberapa definisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari berbagai
macam literatur :
1. Kebijakan publik menitikberatkan pada public dan problemnya (John
Dewey, the public and its problem, 1927), kebijakan publik membahas
soal bagaimana isu dan persoalan publik disusun dan didefinisikan
serta bagaimana menyusunnya dalam agenda kebijakan dan politik.
2. Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta
konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari
pada sebagai suatu keputusan-keputusan tersendiri (Richard Rose).
3. Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak
dilakukan (Thomas R Dye).
4. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari
pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-
keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor
pemerintah (William Dunn).
18
Dalam kaitannya dengan definisi tersebut diatas, peneliti dapat
menyimpulkan karakteristik dari kebijakan publik antara lain :
1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada
tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada
perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-
pisah misalnya suatu kebijakan tidak saja meliputi putusan untuk
mengeluarkan keputusan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya
yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau
menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan
atau apa yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara
positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas
dalam mengenai suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik
dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal
dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum
dn merupakan tindakan yang memerintah. Kebijakan publik yang
bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat memaksa
secara sah
Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan
bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
yang berisikan tujuan, nilai-nilai dan praktika sosial yang ada di dalam
masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu yang dicirikan oleh perilaku
yang konsisten dan berulang, baik dari regulator maupun publik.
19
2.3 Organisasi Publik
2.3.1 Pengertian Organisasi Publik
Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus
kehidupan. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya
manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit
dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai
menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan
lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman.
Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” yaitu
berkenaan dengan masyarakat. Syafi’i (2008:22) mendefinisikan publik sebagai
berikut :
”Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan,
sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang
mereka miliki. Dengan kata lain publik tidak langsung diartikan sebagai
penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat, karena kata-kata
tersebut berbeda”.
Organisasi publik sering identik dengan organisasi pemerintah yang dikenal
sebagai birokrasi pemerintah. Taliziduhu (2011:14) mengemukakan organisasi
publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat
akan jasa publik dan layanan kemasyarakatan. Sedangkan Sutarto (2009:25)
menyatakan organisasi publik adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan
dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama.
Selain itu, organisasi publik umumnya menjadi organisasi terbesar yang
mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan
mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi
20
pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban
melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula
memungut pajak serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan hukum.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi
kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam
kegiatan operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada
masyarakat tidak pada keuntungan. Thoha (2008:58), memprediksi bahwa
organisasi di masa mendatang yang salah satunya di bidang penataan organisasi,
dimana organisasi publik di masa mendatang akan mempunyai sifat yang unik.
Berdasarkan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa organisasi
publik merupakan organisasi yang didirikan dengan ruang lingkup Negara dan
mempunyai kewenangan yang terlegitimasi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas jasa publik dan pelayanan masyarakat.
2.3.2 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang merupakan Instansi
Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab berkaitan pendataan,
pengarsipan, sertifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan pada area
administratif Kabupaten Serang. BPN Kabupaten Serang bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan publik berkaitan dengan pengurusan legalitas atau
dokumen pertanahan yang dimiliki oleh publik dan berbagai bentuk pelayanan
publik lainnya.
21
Pada dasarnya pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tertentu (Menpan, 2003:2). Pelayanan publik yang diberikan secara prima
merupakan tuntutan pelayanan yang dapat memuaskan atau memenuhi harapan
dari pelanggan atau masyarakat memerlukan persyaratan dimana dari setiap
pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional sehingga
dapat memelihara hubungan dengan masyarakat yang dilayaninya dan
menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
Salah satu pelayanan publik berkenaan dengan program pertanahan yang
menjadi prioritas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Republik Indonesia dan BPN pada tiap Kabupaten dan Kota,
termasuk BPN Kabupaten Serang adalah Program Nasional Agraria (Prona) yang
dahulu disebut Proyek Operasional Nasional Agraria. Menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Program Nasional Agraria, pada Pasal 1 menyatakan Program
Nasional Agraria (Prona) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara
masal, pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan atau sebutan lain atau
bagian-bagiannya. Pelaksanaan Prona mengacu kepada Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 19 menyatakan
untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Indonesia.
22
2.4 Teori Efektivitas
2.4.1 Pengertian Efektivitas
Purwadarminta (2006: 238) mengemukakan kata efektif berasal dari bahasa
Inggris, yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil
dengan baik. Umumnya efektivitas menjadi unsur pokok untuk mencapai tujuan
atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun
program. Efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil
yang sesungguhnya dicapai.
Dunn (2008: 429) menyatakan efektivitas merupakan pengukuran dari suatu
alternatif dapat mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari
diadakannya tindakan. Sedangkan Effendy (2010: 14) menyatakan efektivitas
sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai
dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang
ditentukan. Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan
sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang
telah direncanakan.
Kurniawan (2005: 109) mengemukakan efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu
organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara
pelaksanaannya. Sedangkan Mulyadi (2009: 50) menyatakan efektivitas
merupakan tahapan untuk mencapai satu tujuan sebagaimana yang diharapkan.
Adapun Susanto (2008: 156) yang menyatakan efektivitas merupakan daya pesan
23
untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan untuk mempengaruhi publik
atau orang lain yang terkait.
Handayaningrat (2011: 16) menyatakan efektivitas adalah pengukuran
dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mengukur
efektivitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji
dari berbagai sudut pandang, konteks yang mengikat dan tergantung pada siapa
yang menilai serta menginterpretasikannya namun dengan kesamaan, yaitu
pencapaian tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai capaian atau target
dari organisasi yang bersangkutan.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
efektivitas merupakan konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki
dengan konvergenitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.
Kata efektif sering dipadupadankan dengan kata efisien. Efisien lebih mengarah
kepada pemanfaatan waktu dan sumberdaya yang seminimal mungkin untuk
mencapai tujuan sehingga sesuatu yang efisien belum tentu efektif.
2.4.2 Pengukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas organisasi dalam melaksanakan program kerja
bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari
berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta
menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang
manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan
24
kuantitas barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang
telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang
dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran
yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
Siagian (2011: 77) menjelaskan kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif
atau tidak antara lain :
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan
tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya
dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para
implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan
sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator
efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif.
Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan
oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas
organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.
25
Duncan (dalam Steers, 2008: 53) mengemukakan ukuran efektivitas untuk
mengukur efektivitas pelaksanaan suatu program, baik program instansi
pemerintah maupun swasta terdiri dari 3 aspek yang antara lain :
1. Pencapaian tujuan
Yaitu pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam
arti periodisasinya.
Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator yaitu kurun waktu
pencapaian, pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dan
dasar hukum.
2. Integrasi
Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk
melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan
mengadakan sosialisasi dengan pihak lain.
Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu prosedur dan proses
sosialisasi.
3. Adaptasi
Yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya.
Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan
dan sarana prasarana sosialisasi.
Budiani (2007: 53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program
dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :
1. Ketepatan sasaran program
Berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran
yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program
Berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam
melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai
pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada
umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program
Berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan
program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantuan program
Berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya
program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
26
Sutrisno (2007: 125) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran
efektifitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :
1. Pemahaman Program
Dilihat sejauh mana masyarakat dapat mengetahui dan memahami
program yang sedang dilaksanakan.
2. Tepat Sasaran
Dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat Waktu
Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang
telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang
diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya Tujuan Program
Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan Nyata
Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek
atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.
Sugiyono (2010:32) mengemukakan perhitungan persentase efektivitas.
Skala dan klasifikasi pengukuran efektivitas pelaksanaan program maupun kinerja
instansi pemerintah disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Program
Pengukuran Efektivitas (%) Kriteria
< 20 % Sangat Tidak Efektif
21% - 40% Tidak Efektif
41% - 60% Cukup Efektif
61% - 80% Efektif
81% - 100% Sangat Efektif
Sumber : Sugiyono (2010: 32).
27
2.5 Efektivitas Program Nasional Agraria (Prona)
2.5.1 Pengertian Program Nasional Agraria (Prona)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria, pada Pasal 1
menyatakan Program Nasional Agraria (Prona) adalah rangkaian kegiatan
pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa atau
kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Pelaksanaan Prona mengacu
kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, Pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Program Nasional Agraria (Prona) yang dahulu disebut Proyek Operasional
Nasional Agraria menjadi salah satu program pembangunan pertanahan yang
mendapat tanggapan positif dari masyarakat luas. Hal ini mengingat tujuan
pelaksanaan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali
dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas
tanah melalui pemberian sertipikat tanah, terutama bagi golongan masyarakat
ekonomi lemah.
Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) menjadi salah satu program
yang dibiayai oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada
masyarakat dengan pensertipikatan secara massal bidang-bidang tanah yang telah
dipunyai atau dimiliki masyarakat golongan ekonomi lemah (Wulan, 2006:38).
28
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diberlakukan, maka pelaksanaan
pemberian hak milik dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.
Produk Program Nasional Agraria (Prona) berupa sertipikat tanah. Sertipikat
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf
c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan
dalam buku tanah yang bersangkutan. Dengan terbitnya sertipikat tersebut hak
atas tanah mereka terjamin kepastian hukumnya sehingga seseorang dapat
memperoleh keterangan berkenaan dengan sebidang tanah tersebut seperti hak apa
yang dipunyainya, berapa luasnya, letaknya di mana, apakah telah dibebani
dengan hak tanggungan atau tidak dan keterangan sebagainya.
2.5.2 Tujuan dan Sasaran Program Nasional Agraria (Prona)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), pasal
2 point 1 menyatakan Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah
pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam
rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin
kepastian hukum hak atas tanah.
Kemudian, dalam pasal 2 point 2 menyatakan sasaran Prona adalah bidang
tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan
atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.
29
2.5.3 Obyek Pendaftaran Tanah Program Nasional Agraria (Prona)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), pasal
3 menyatakan subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah Warga Negara
Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.
Kemudian, dalam pasal 4 menyatakan obyek Prona sebagai berikut :
1. Tanah yang dapat menjadi obyek prona adalah :
a. Tanah bekas tanah milik adat.
b. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
c. Tanah terletak dalam satu hamparan Desa/Kelurahan.
2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah non
pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan
hukum/lembaga sosial dan keagamaan.
3. Untuk tanah non pertanian di Ibukota Kabupaten/Kota/Kota
administratif di pulau jawa dan atau Ibukota Provinsi, dapat menjadi
obyek prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 m2(dua ratus
meter persegi).
4. Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi obyek Prona dengan
ketentuan :
a. Di pulau Jawa, paling luas 1 ha (satu hektar).
b. Di pulau Jawa, paling luas 2 ha (dua hektar).
5. Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat
menjadi obyek Prona dengan ketentuan :
a. Di pulau Jawa, paling luas 2 ha (dua hektar).
b. Di pulau Jawa, paling luas 4 ha (empat hektar).
6. Luasan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan yang
dapat menjadi obyek Prona seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi).
2.5.4 Dasar Hukum Program Nasional Agraria (Prona)
Dalam Teori telah disebutkan bahwa setiap kebijakan atau kegiatan
pemerintah harus memilik payung hukumnya yang dugunakan sebagai landasan
dasar serta acuan dalam bertindak. Selain dengan adanya payung hukum tersebut
menunjukkan adanya legitimasi dari masyarakat kepada pemerintah untuk dapat
melaksanakan fungsinya sebgai aparatur negara. Tujuan dari adanya payung
30
hukum dalam kegiatan pemerintah adalah agar tidak terjadi tindakan menyimpang
yang dapat merugikan masyarakatnya.
Demikian juga dengan hal dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) di Kabupaten Serang. Pelaksanaan program nasional agraria di Kabupaten
Serang ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Prona. Secara garis
besar Permen ini berisikan tentang segala hal yang berhubungan dengan aturan
pelaksanaan program sertipikasi tanah secara masal di Kabupaten Serang.
Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) antara lain :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043).
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049).
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
31
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementrian
Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 18).
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 21).
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan
Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode
2014-2019.
2.5.5 Indikator Efektivitas Program Nasional Agraria (Prona)
Dimensi efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan program kerja Instansi Pemerintah, yaitu Program Nasional Agraria
(Prona) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang
menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno.
Sutrisno (2007: 125) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran
efektifitas program di dalam sebuah organisasi, yaitu :
1. Pemahaman Program
Dilihat sejauh mana masyarakat dapat mengetahui dan memahami
program yang sedang dilaksanakan.
2. Tepat Sasaran
Dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat Waktu
Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang
telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang
diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya Tujuan Program
Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan Nyata
Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek
atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.
32
Selain itu, Budiani (2007: 53) menyatakan untuk mengukur efektivitas
program dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :
1. Ketepatan sasaran program
Berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran
yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program
Berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam
melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai
pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada
umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program
Berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan
program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantuan program
Berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya
program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Indikator yang dikemukakan Sutrisno dan Budiani dapat digunakan untuk
mengukur efektivitas pelaksanaan Prona oleh BPN Kabupaten Serang terkait
pelayanan pertanahan guna memberikan kepastian hak atas tanah kepada
masyarakat melalui pensertipikatan secara massal atas bidang tanah, khususnya
bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di wilayah administratif Pemerintah
Kabupaten Serang.
2.6 Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori-teori
berkaitan dengan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga
memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel
penelitian. Penelitian terdahulu adalah kajian yang pernah dilakukan peneliti
33
sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini sebagai masukan serta
bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :
1. Penelitian Christin Yuliani tahun 2015 dengan judul “Efektivitas
Pelaksanaan One Day Service (ODS) di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal JKMP. Volume 3 Nomor 1.
ISSN: 2338-445X. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo.
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran pemerintah sebagai
penyelenggara publik dalam pelaksanaan One Day Service (ODS) di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Metode
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPPT Kabupaten
Sidoarjo, Kabid Perijinan Usaha, Petugas Customer Service (CS) serta
pemohon layanan jasa. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik sampling jenuh sebanyak 45 responden. Analisis data meliputi
tahapan seleksi data, klasifikasi data sampai penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan One Day
Service (ODS) di kecamatan oleh BPPT Kabupaten Sidoarjo sudah
berjalan dengan efektif dan sesuai enam standar pelayanan yang
ditentukan oleh pemerintah, yaitu prosedur pelayanan, waktu
penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, serta sarana dan
34
prasarana. Faktor pendukung efektivitas pelayanan perijinan oleh
BPPT antara lain pegawai BPPT Kabupaten Sidoarjo banyak
berpengalaman dan memiliki keahlian, fasilitas yang lengkap
diantaranya komputer, printer, meja, kursi, internet, dan sarana yang
lainnya. Faktor penghambat seperti kurangnya waktu sosialisasi,
kurangnya kesadaran aparatur di tingkat kecamatan, dan kurangnya
peran aktif aparat desa/kelurahan.
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini
berkaitan dengan teori efektivitas, pendekatan penelitian kualitatif dan
fokus penelitian kepada program kerja pemerintah. Perbedaan dengan
penelitian sebelumnya terdapat pada alat analisis yang digunakan,
dimana penelitian sebelumnya menggunakan analisis efektivitas
menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang standar
pelayanan publik, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis yang
bersumber dari teori efektivitas menurut Sutriosno (2006:8). Selain
itu, perbedaan lainnya terdapat pada program pemerintah yang diteliti,
dimana peneliti sebelumnya mengkaji layanan One Day Service
(ODS) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
Sedangkan peneliti saat ini mengkaji program Nasional Agraria
(Prona) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang.
35
2. Penelitian Putu Agus Eka Kurniawan tahun 2013 dengan judul
“Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Proyek
Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Gianyar”. Jurnal
Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Bali.
Tujuan penelitian untuk pelaksanaan program sertipikasi tanah
melalui Prona di Kabupaten Gianyar serta hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum empiris yang meneliti berbagai peraturan tentang
Program Prona dalam prosesnya, interaksinya, serta penerapannya dan
atau pengaruhnya dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data, yaitu data
primer serta data sekunder. Sampel pada penelitian ini adalah Kantor
Pertanahan Gianyar yang ditentukan melalui teknik non probability
sampling, yaitu purposive sampling. Data yang diperoleh pada
penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan
secara deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa hambatan dalam
pelaksanaan program sertipikasi tanah melalui Prona dapat ditinjau
dari pihak masyarakat desa sebagai peserta Prona dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Gianyar.
36
3. Penelitian Monica Pertiwi tahun 2017 dengan judul “Efektivitas
Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang” (Studi Kasus pada
Pasien Pengguna BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). Jurnal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Dipenogoro.
Semarang.
Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan faktor
penghambat program BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Metode
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi
penelitian adalah pasieen pengguna BPJS Kesehatan di Puskesmas
Srondol dengan sampel 98 pasien BPJS Kesehatan. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling
incidental. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
wawancara melalui pengisian kuesioner, dokumentasi, studi pustaka
dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu dengan
menjabarkan hasil penelitian dan menganalisis data-data yang
diperoleh dari hasil penelitian untuk mengetahui nilai rata-rata
persentase dari setiap indikator efektivitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program BPJS
Kesehatan pada Puskesmas Srondol di Kota Semarang dinyatakan
efektif karena memperoleh nilai rata-rata 2,88 dengan kategori efektif.
Selain itu, faktor penghambat efektivitas program BPJS Kesehatan
37
karena masih ditemukannya keluhan pasien mengenai pemberian
jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan belum maksimal seperti
pelayanan yang lama, antrian lama, prosedur administrasi yang rumit
dan rendahnya kepuasan pasien atas pelayanan BPJS Kesehatan.
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini
berkaitan dengan teori efektivitas, fokus penelitian kepada program
pemerintah dan pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pendekatan
penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif (pendekatan campuran), sedangkan peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, perbedaan lainnya
terdapat pada program pemerintah yang diteliti, dimana peneliti
sebelumnya mengkaji program BPJS di Puskesmas Srondol Kota
Semarang. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji program Nasional
Agraria (Prona) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang.
2.7 Kerangka Pemikiran
Program Nasional Agraria (Prona) adalah rangkaian kegiatan
pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa atau
kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Tujuan Prona adalah
memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang
sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah
38
di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat tanah, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas selalu dikaitkan antara hasil
yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Sutrisno mengemukakan ukuran
efektivitas program dalam suatu organisasi terdiri dari 5 aspek, yaitu pemahaman
program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program dan perubahan
nyata. Selain itu, Budiani (2007: 53) menyatakan bahwa untuk mengukur
efektivitas program dapat diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi
program, tujuan program dan pemantuan program. Pengukuran dari Sutrisno dan
Budiani tersebut digunakan sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan Prona.
Berdasarkan hasil observasi, diketahui Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Serang menetapkan target realisasi Prona tahun 2017 sebanyak 45,000
bidang tanah. Akan tetapi, jumlah realisasi Prona sebanyak 28,518 bidang tanah.
Tercatat realisasi Prona tahun 2017 mencapai sebesar 63,37% dari target yang
ada. Hasil ini menunjukkan efektifitas pelaksanaan Prona yang dilaksanakan oleh
BPN Kabupaten Serang harus ditingkatkan kembali. Selain itu, hasil pengamatan
peneliti menemukan permasalahan yang diduga menghambat efektivitas
pelaksanan program Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serang.
Untuk dapat mempermudah pemahaman, peneliti membuat kerangka
pemikiran yang disajikan pada gambar dibawah ini :
39
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Permasalahan Penelitian
1. Waktu pelaksanaan Prona tidak diketahui publik secara pasti, khususnya batas
waktu pendaftaran peserta Prona.
2. Hasil pekerjaan atau penyelesaian dokumen sertifikat tanah Prona yang tidak
sesuai dengan data peserta Prona yang bersangkutan.
3. Pelayanan aparatur desa selaku petugas Prona kurang baik.
4. Minimnya pengawasan dari koordinator petugas Prona dari BPN Kabupaten
Serang atas pelaksanaan Prona.
5. Minimnya sosialisasi yang dilakukan BPN Kabupaten Serang terkait pelaksanaan
Prona kepada masyarakat yang di tiap desa.
6. Kurangnya pemahaman petugas terkait tugas/tanggung jawab pekerjaannya.
(Hasil lapangan, 2018)
Pengukuran Efektivitas Program
didalam sebuah organisasi menurut
Sutrisno (2007:125) meliputi :
1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan program
5. Perubahan nyata.
Variabel-variabel Efektifvitas Program
menurut Budiani (2007:53) meliputi :
1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program
Output
Mengetahui efektivitas pelaksanaan Prona oleh BPN Kabupaten Serang Tahun 2017
Outcome
Tercapainya Target Prona yang dilaksanakan BPN Kabupaten Serang
Parameter Efektivitas Program Nasional Agraria (Prona)
1. Pemahaman Program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan program
5. Perubahan nyata
6. Sosialisasi Program
7. Pemantauan program
40
2.8 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran selanjutnya peneliti membuat hipotesis
penelitian. Sugiyono (2013:64) menyatakan hipotesis adalah jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dapat dikatakan
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan
belum didasarkan pada fakta-fakta empiris.
Hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian yaitu :
Hipotesis Nol (H0)
Jika H0 ; µ < 65%, maka efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang dinyatakan
tidak efektif apabila mendapatkan penilaian kurang dari 65 persen.
Hipotesis Kerja (Ha)
Jika Ha ; µ > 65%, maka efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang dinyatakan
efektif apabila mendapatkan penilaian lebih dari 65 persen.
41
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang tahun 2017
menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian
yang digunkana untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau
statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti
sebelumnya (Sugiyono, 2014:23).
Sedangkan desain penelitian yang akan digunakan nantinya akan
menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti secara sistematis
sesuai kaidah penelitian yang benar agar dapat menjawab rumusan masalah
dengan tepat. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain
statistik deskriptif. Umar (2011:34) menyatakan desain statistik deskriptif adalah
desain yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu
fenomena tertentu atau desain yang mengolah data-data yang ada ke dalam angka
dan pada tahap analisis data menggunakan penggujian statistik.
Fenomena dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Program
Nasional Agraria (Prona). Umumnya desain digunakan untuk penelitian yang
menggunakan variabel mandiri dan atau tanpa melakukan perbandingan atau
mencari korelasi variabel bebas dengan variabel tetapnya.
41
42
3.2 Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar efektivitas
pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) yang dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tiga kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu
Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Lebak Wangi yang
menjadi lokasi pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) yang telah
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang tahun 2017.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Variabel penelitian adalah efektivitas pelaksanaan Program Nasional
Agraria (Prona). Efektivitas pelaksanaan Prona merupakan kegiatan yang
ditujukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Prona mencapai tujuan atau
target sertifikasi tanah secara masal yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Serang.
Ukuran efektivitas pelaksanaan Prona terdiri dari aspek-aspek sebagai
berikut :
1. Pemahaman Program
Dilihat sejauh mana masyarakat dapat mengetahui program,
memahami program dan sosialisasi program.
43
2. Tepat Sasaran
Dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat Waktu
Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang
telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang
diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya Tujuan Program
Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan dan
adanya pemantauan program.
5. Perubahan Nyata
Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek
atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat yang menjadi
pengguna (user) dari program terkait.
6. Sosialisasi Program
Berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam
melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai
pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada
umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
7. Pemantauan Program
Berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan saat atau setelah
dilaksanakannya program.
44
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu
variabel dengan cara memberi arti, atau menspesifikasi kegiatan ataupun
memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.
definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel
tersebut diukur (Nazir, 2005:126).
Untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data, maka peneliti
membuat kisi-kisi instrumen sebagai acuan dalam mengumpulkan data di
lapangan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Keterangan Definisi Operasional (Kisi-kisi Instrumen)
Variabel Sub Variabel Indikator No Butir pada
Instrumen
Efektivitas
Program
Nasional
Agraria
(Prona)
Pemahaman
Program
Pemahaman masyarakat
atas program Prona 1, 2, 3
Pemahaman masyarakat
atas prosedur Prona 4, 5, 6
Tepat Sasaran Kepuasan yang diperoleh
peserta Prona 7, 8, 9, 10
Prona dapat menjangkau
sasaran program 11, 12, 13
Tepat Waktu Waktu pelaksanaan
Prona sesuai jadwal 14, 15, 16
Penyelesaian dokumen
Prona tepat waktu 17, 18, 19
Tercapainya
Tujuan
Program
Tujuan program Prona
dapat tercapai 20, 21, 22
Perubahan
Nyata
Pemohon menerima
dokumen pertanahan
Prona
23, 24, 25
45
Sosialisasi
Program
Sosialisasi program
kepada publik 26, 27, 28
Pemantauan
Program
Pengawasan pimpinan
dalam pelaksanaan
program
29, 30
Sumber : Peneliti, 2018
3.5 Instrumen Penelitian
Pada penelitian kuantitatif, data penelitian umumnya diperoleh dari
instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh
peneliti untuk memperoleh data penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri
oleh peneliti (Sugiyono, 2013:85). Instrumen penelitian yang digunakan pada
penelitian ini menggunakan angket.
Angket merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer,
didalamnya berisikan pernyataan terkait dengan variabel penelitian, yaitu
efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan
Nasional di Kabupaten Serang yang akan disebarkan kepada responden untuk diisi
dan dijawab lalu kemudian diolah oleh peneliti. Pada instrumen penelitian, yakni
angket diberikan kategori jawaban yang telah disediakan oleh peneliti dengan
menggunakan Skala Likert.
Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat
dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono,
2013:132). Jawaban dari setiap item pernyataan menggunakan skala likert
mempunyai gradasi atau dapat diberi bobot skor sebagai berikut :
46
Tabel 3.2
Skoring Item Instrumen
Alternatif Jawaban Bobot Nilai
Sangat Efektif 4
Efektif 3
Tidak Efektif 2
Sangat Tidak Efektif 1
Sumber : Sugiyono (2013:133)
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh
perseorangan atau kelompok secara langsung pada objeknya (Umar,
2011:42). Data primer diperoleh melalui penyebaran angket.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data data yang diperoleh dalam bentuk yang
sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Umar,
2011:42). Data sekunder diperoleh dari buku literatur, jurnal
penelitian, dokumen terkait Program Nasional Agraria (Prona).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
1. Angket
Dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawab dengan alternatif jawaban yang
sesuai aspirasi, persepsi, sikap, keadaan dan pendapat pribadinya.
47
2. Studi Dokumentasi
Pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen berupa undang-
undang dan peraturan lain, laporan dan dokumen terkait penelitian.
3. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan
mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.
3.6 Populasi dan Sampel
3.6.1 Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013:80). Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi peserta Program Nasional
(Prona) pada tahun 2017, dimana jumlah peserta Prona yang tercatat oleh Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang sebanyak 7,498 peserta.
Rincian jumlah peserta Prona yang digunakan sebagai populasi dalam
penelitian ini disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Jumlah Peserta Program Nasional Agraria (Prona)
di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang Tahun 2017
No Kecamatan Jumlah
1 Pontang 3,374
2 Tirtayasa 1,275
3 Lebak Wangi 2,849
Jumlah Peserta Prona 7,498
Sumber : BPN Kabupaten Serang, 2018
48
3.6.2 Sampel
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified
random sampling, yakni pengambilan sampel apabila populasi mempunyai
anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional yang
diambil secara random atau acak (Sugiyono, 2013:118). Unsur yang tidak
homogen dan berstrata dalam konteks penelitian ini adalah jumlah peserta Prona
pada tiap Kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda.
Untuk mengetahui jumlah kelayakan jumlah sampel menggunakan rumus
slovin sebagai berikut :
1)( 2
eN
Nn
Keterangan :
n = Banyaknya sampel
N = Ukuran populasi (jumlah peserta Prona)
e = Presiasi yang digunakan 10% atau 0.1
1)1.0(498,7
498,72
n
= 7,498
75,98
= 98,68 maka dibulatkan menjadi 99.
Berdasarkan kelayakan sampel tersebut, maka penulis memutuskan
menggunakan sampel sebanyak 99 responden.
49
Kemudian untuk mengalokasikan jumlah sampel berdasarkan jumlah sub
populasi agar diperoleh sampel yang proporsional menggunakan rumus sebagai
berikut :
ni =
Keterangan :
ni = Jumlah sampel tiap sub populasi (tiap kecamatan)
n = Jumlah sampel
Ni = Jumlah tiap sub populasi (tiap kecamatan)
N = Jumlah populasi (total 3 kecamatan)
Hasil penarikan sampel penelitian dengan ketentuan diatas diperoleh hasil
yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.4
Penarikan Sampel
No Kecamatan Jumlah Perhitungan Sampel
1 Pontang 3,374 = 3,374 x 99 = 44.55
7,498
44
2 Tirtayasa 1,275 = 1,275 x 99 = 16.83
7,498
17
3 Lebak Wangi 2,849 = 2,849 x 99 = 37.62
7,498
38
Total Sampel 99
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan jumlah sampel berdasarkan tiap sub populasi (tingkat
kecamatan), maka peneliti akan memilih peserta Prona yang menjadi sampel
secara acak namun tetap memenuhi kuota dari sub populasi (tingkat kecamatan)
yang ada. Hal ini mengingat teknik proportionate stratified random sampling
didalamnya terdapat unsur random atau acak.
50
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data
Proses pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan,
diklasifikasikan, dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan analisis
data. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut :
1. Coding, yaitu tahap mengklasifikasikan data dari tanggapan responden
atas angket yang telah diisi responden. Tanggapan responden pada
tiap item pernyataan angket mengenai efektivitas pelaksanaan
Program Nasional Agraria (Prona) merupakan data ordinal dengan
menggunakan skala likert melalui pemberian bobot 4, 3, 2 dan 1
menurut jawaban responden.
2. Editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang
harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.
3. Tabulating, yaitu tahap penyusunan data secara akumulatif dengan
menggunakan alat bantu Methode Succesive Interval (MSI) untuk
merubah data ordinal menjadi data interval agar dapat dilaksanakan uji
statistik dengan alat bantu SPSS versi 20.
3.7.2 Analisis Data
Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan
menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti,
sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinterprestasikan oleh pembaca atau
penguji. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini antara lain :
51
3.7.2.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menunjukan tingkat kevalidan instrument
penelitian, artinya instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur, yaitu variabel efektivitas pelaksanaan Program Nasional
Agraria (Prona). Muhidin (2010:37) menyatakan item dinyatakan valid apabila
rhitung > rtabel. Sedangkan jika item dinyatakan tidak valid apabila rhitung < rtabel. Uji
validitas menggunakan metode korelasi pearlson product moment.
Azwar (2012:19) menyatakan rumus korelasi pearson (r) sebagai berikut:
rxy =
Dimana:
r = Koefisien Korelasi Product Moment
∑X = Jumlah skor dalam sebaran X
∑Y = Jumlah skor dalam sebaran Y
∑XY = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
∑X2
= Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
∑Y2
= Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
n = Jumlah sampel
3.7.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah pengujian ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang
ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Hasil pengukuran dapat dipercaya
apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang
sama diperoleh hasil relatif yang sama.
N.∑XY – (∑X) (∑Y)
√N∑X2 – (∑X)
2] [N∑Y
2 – (∑Y)
2]
52
Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Alpha Cronbach
dengan rumus sebagai berikut :
Keterangan :
ri1 = Koefisien Reliabilitas Internal seluruh item
k = Banyaknya item
∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item
St = Varians Total
Keputusan reliabilitas instrumen penelitian mengikuti ketentuan tingkat
reliabilitas yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.5
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha (α)
Alpha Tingkat Reliabilitas
0,00 s/d 0,20 Kurang reliabel
>0,20 s/d 0,40 Agak reliabel
>0,40 s/d 0,60 Cukup reliabel
>0,60 s/d 0,80 Reliabel
>0,80 s/d 1,00 Sangat reliabel
Sumber : Sugiyono (2013:155)
3.7.2.3 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model
regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika distriusi
dari nilai residual tidak berdistribusi normal, maka dikatakan ada masalah
normalitas (Santoso, 2010:210).
(
)(
)
53
Untuk menguji normalitas data menggunakan normal probability plot, yaitu
deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada sebuah
grafik. Ghozali (2011:105) menyatakan dasar pengambilan keputusan uji
normalitas sebagai berikut :
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya
mengikuti arah garis diagonal, maka model memenuhi asumsi
normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis
diagonal maka model tidak memenuhi asumsi normal.
Selain itu, uji normalitas data juga menggunakan uji One Sample
Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian jika nilai Asymptotic (2-tailed) > alpha
(0.05), maka disimpulkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
3.7.2.4 Uji t-test
Uji hipotesis menggunakan uji satu sampel t-test (one sampel t-test) yang
digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang
datanya berbentuk interval atau rasio. Pengujian hipotesis penelitian bertujuan
untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang.
Keterangan:
t = Nilai t yang dihitung
X = Nilai rata-rata
µ0 = Nilai yang dihipotesiskan
s = Simpangan baku sampel
n = Jumlah anggota sampel
√
54
Rancangan hipotesis penelitian sebagai berikut :
H0 ; bi = 0, artinya efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Serang dinyatakan tidak efektif apabila mendapatkan
penilaian kurang dari 65 persen.
Ha ; bi ≠ 0, artinya efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Nasional
Kabupaten Serang dinyatakan efektif apabila mendapatkan
penilaian lebih dari 65 persen.
Kriteria pengujian hipotesis penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut :
Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat
pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap.
Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat
pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap.
3.8 Jadwal Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti membuat prakiraan jadwal
penelitian yang disajikan pada tabel berikut :
55
Tabel 3.6
Jadwal Penelitian
No Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018
Jul – Des Jan - Mar Apr - Juli
1 Observasi awal
2 Penyusunan proposal
3 Bimbingan Bab I – III
4 Seminar dan Revisi proposal
5 Penelitian Lapangan
6 Bimbingan Bab IV – V
7 Sidang dan Revisi Skripsi
Sumber : Peneliti, 2018
56
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1 Profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang merupakan Instansi
Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab berkaitan pendataan,
pengarsipan, sertifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan pada area
administratif Kabupaten Serang. BPN Kabupaten Serang bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan publik berkaitan dengan pengurusan legalitas atau
dokumen pertanahan yang dimiliki oleh publik dan berbagai bentuk pelayanan
publik lainnya.
Salah satu pelayanan publik berkenaan dengan program pertanahan yang
menjadi prioritas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Republik Indonesia dan BPN pada tiap Kabupaten dan Kota,
termasuk BPN Kabupaten Serang adalah Program Nasional Agraria (Prona) yang
dahulu disebut Proyek Operasional Nasional Agraria. Menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Program Nasional Agraria, pada Pasal 1 menyatakan Program
Nasional Agraria (Prona) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara
masal, pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan atau sebutan lain atau
bagian-bagiannya.
57
Pelaksanaan Prona mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 19 menyatakan untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Indonesia. Prona menjadi salah satu program yang dibiayai oleh
Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan
untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dengan
pensertifikatan secara massal atas bidang-bidang tanah yang dimiliki, khususnya
masyarakat golongan ekonomi lemah (Wulan, 2006:38).
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
Visi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang, yaitu
“Mewujudkan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menjadi lembaga pelayanan
publik yang mengayomi, melayani serta memberikan informasi pertanahan secara
professional, efisien, efektif dan transparan kepada masyarakat”. Motto pelayanan
BPN Kabupaten Serang, yaitu ”Tekad Kami Memberikan Pelayanan Terbaik”.
Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkanlah misi organisasi. Misi BPN
Kabupaten Serang sebagai berikut :
1. Senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
melalui Diklat dan bimbingan Teknis Administrasi
2. Senantiasa melaksanakan penyuluhan / sosialisasi bidang pertanahan
kepada masyarakat dan pihak pihak terkait
3. Senantiasa meningkatkan pelayanan secara transparan, professional,
efisien dan efektif
4. Sentiasa meningkatkan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi
terkait di bidang pertanahan Senantiasa
5. Proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah dibidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
58
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Karakteristik Responden
Kuisioner dalam penelitian ini disebarkan kepada peserta Program Nasional
(Prona) pada tahun 2017 pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang,
dimana jumlah sampel penelitian sebanyak 99 orang. Adapun karakteristik dari
sebanyak 99 responden menurut jenis kelamin dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.1, diketahui mayoritas responden yang mengisi angket
dalam penelitian ini didominasi oleh peserta Prona dengan jenis kelamin laki-laki
sebanyak 86 responden atau sebesar 87%, sedangkan peserta Prona dengan jenis
kelamin perempuan sebanyak 13 responden atau sebesar 13%.
Karakteristik responden berdasarkan pengelompokkan usianya disajikan
pada tabel berikut :
Laki-laki
Perempuan
59
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.2, diketahui mayoritas responden yang mengisi angket
dalam penelitian ini didominasi peserta Prona dengan usia lebih dari 41 tahun
sebanyak 51 responden atau sebesar 52%, usia 31 – 40 tahun sebanyak 36
responden atau sebesar 36% dan usia 21 – 30 tahun sebanyak 12 responden atau
sebesar 12%.
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018
21 - 30 th
31 - 40 th
> 41 th
Tidak Sekolah
SD
SMP
SMA
60
Berdasarkan tabel 4.3, diketahui mayoritas responden yang mengisi angket
dalam penelitian ini didominasi peserta prona dengan tingkat pendidikan akhir
SLTP sebanyak 42 responden atau sebesar 42%, tingkat pendidikan akhir SLTA
sebanyak 31 responden atau sebesar 31%, tingkat pendidikan akhir SD sebanyak
17 responden atau sebesar 17% dan yang tidak sekolah sebanyak 9 responden atau
sebesar 9%.
Selain itu, karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.4, diketahui mayoritas responden yang mengisi angket
dalam penelitian ini didominasi dengan pekerjaan sebagai Petani sebanyak 53
responden atau sebesar 54%, pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 28 responden
atau sebesar 28%, pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 13 responden
atau sebesar 13% dan yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 5 responden atau
sebesar 5%.
Petani
Wirausaha
Karyawan Swasta
Lainnya
61
4.2.2 Uji Instrumen Penelitian
4.2.2.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menunjukan tingkat kevalidan instrumen
penelitian (angket), artinya instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. Keputusan pada sebuah item pertanyaan dapat dianggap valid
apabila rhitung (koefisien korelasi pearson) > rtabel (0.164). Uji validitas
menggunakan metode pearson product moment dengan program SPSS versi 20.
Untuk mengetahui item pernyataan angket berkenaan dengan efektivitas
pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) dinyatakan valid atau tidak valid
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prona Tahap I
Efektivitas Pelaksanaan Prona rhitung rtabel Keterangan
Item Pernyatan.1 Pearson Correlation .406**
0.164 Valid
Item Pernyatan.2_ Pearson Correlation .412**
0.164 Valid
Item Pernyatan.3 Pearson Correlation .-039 0.164 Tidak Valid
Item Pernyatan.4 Pearson Correlation .266**
0.164 Valid
Item Pernyatan.5 Pearson Correlation .336**
0.164 Valid
Item Pernyatan.6 Pearson Correlation .364**
0.164 Valid
Item Pernyatan.7 Pearson Correlation .-113 0.164 Tidak Valid
Item Pernyatan.8 Pearson Correlation .320**
0.164 Valid
Item Pernyatan.9 Pearson Correlation .333**
0.164 Valid
Item Pernyatan.10 Pearson Correlation .032 0.164 Tidak Valid
Item Pernyatan.11 Pearson Correlation .388**
0.164 Valid
Item Pernyatan.12 Pearson Correlation .307**
0.164 Valid
Item Pernyatan.13 Pearson Correlation .380**
0.164 Valid
Item Pernyatan.14 Pearson Correlation .451**
0.164 Valid
Item Pernyatan.15 Pearson Correlation .069 0.164 Tidak Valid
62
Efektivitas Pelaksanaan Prona rhitung rtabel Keterangan
Item Pernyatan.16 Pearson Correlation .395**
0.164 Valid
Item Pernyatan.17 Pearson Correlation .355**
0.164 Valid
Item Pernyatan.18 Pearson Correlation .324**
0.164 Valid
Item Pernyatan.19 Pearson Correlation .346**
0.164 Valid
Item Pernyatan.20 Pearson Correlation .329**
0.164 Valid
Item Pernyatan.21 Pearson Correlation .365**
0.164 Valid
Item Pernyatan.22 Pearson Correlation .008 0.164 Tidak Valid
Item Pernyatan.23 Pearson Correlation .312**
0.164 Valid
Item Pernyatan.24 Pearson Correlation .410**
0.164 Valid
Item Pernyatan.25 Pearson Correlation .379**
0.164 Valid
Item Pernyatan.26 Pearson Correlation .075 0.164 Tidak Valid
Item Pernyatan.27 Pearson Correlation .319**
0.164 Valid
Item Pernyatan.28 Pearson Correlation .335**
0.164 Valid
Item Pernyatan.29 Pearson Correlation .295**
0.164 Valid
Item Pernyatan.30 Pearson Correlation .362**
0.164 Valid
Sumber: Output SPSS versi 20, 2018
Berdasarkan tabel 4.5, diketahui dari 30 item pernyataan angket efektivitas
pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) terdapat sebanyak 24 item
pernyataan memiliki nilai rhitung > rtabel (0.164) yang ditandai dengan tanda bintang
ganda, menunjukkan item pernyataan tersebut dikatakan “valid”. Selain itu,
ditemukan sebanyak 6 item pernyataan yang memiliki nilai rhitung < rtabel (0.164),
menunjukkan item pernyataan tersebut dikatakan “tidak valid”.
Sugiyono (2011:177) menyatakan apabila terdapat item pernyataan yang
tidak valid maka dapat diambil tindakan dengan menghapus item pernyataan atau
melakukan perbaikan isi dari item pernyataan dengan yang lain dan kemudian
disebarkan kembali. Berdasarkan rujukan tersebut, peneliti mengambil tindakan
63
menghapus item pernyataan yang tidak valid guna efesiensi langkah-langkah
penelitian berikutnya.
Kemudian setelah diambil tindakan menghapus item yang tidak valid, maka
hasil pengujian validitas tahap II pada item pernyataan angket berkenaan dengan
efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prona Tahap II
Efektivitas Pelaksanaan Prona rhitung rtabel Keterangan
Item Pernyatan.1 Pearson Correlation .464**
0.164 Valid
Item Pernyatan.2_ Pearson Correlation .464**
0.164 Valid
Item Pernyatan.4 Pearson Correlation .267**
0.164 Valid
Item Pernyatan.5 Pearson Correlation .355**
0.164 Valid
Item Pernyatan.6 Pearson Correlation .370**
0.164 Valid
Item Pernyatan.8 Pearson Correlation .371**
0.164 Valid
Item Pernyatan.9 Pearson Correlation .353**
0.164 Valid
Item Pernyatan.11 Pearson Correlation .401**
0.164 Valid
Item Pernyatan.12 Pearson Correlation .289**
0.164 Valid
Item Pernyatan.13 Pearson Correlation .360**
0.164 Valid
Item Pernyatan.14 Pearson Correlation .424**
0.164 Valid
Item Pernyatan.16 Pearson Correlation .373**
0.164 Valid
Item Pernyatan.17 Pearson Correlation .370**
0.164 Valid
Item Pernyatan.18 Pearson Correlation .364**
0.164 Valid
Item Pernyatan.19 Pearson Correlation .357**
0.164 Valid
Item Pernyatan.20 Pearson Correlation .323**
0.164 Valid
Item Pernyatan.21 Pearson Correlation .372**
0.164 Valid
Item Pernyatan.23 Pearson Correlation .355**
0.164 Valid
Item Pernyatan.24 Pearson Correlation .432**
0.164 Valid
Item Pernyatan.25 Pearson Correlation .383**
0.164 Valid
Item Pernyatan.27 Pearson Correlation .330**
0.164 Valid
64
Efektivitas Pelaksanaan Prona rhitung rtabel Keterangan
Item Pernyatan.28 Pearson Correlation .351**
0.164 Valid
Item Pernyatan.29 Pearson Correlation .291**
0.164 Valid
Item Pernyatan.30 Pearson Correlation .382**
0.164 Valid
Sumber: Output SPSS versi 20, 2018
Berdasarkan tabel 4.6, diketahui setelah dilakukan tindakan menghapus item
pernyataan yang tidak valid maka hasil uji validitas tahap II menunjukkan seluruh
item pernyataan, yakni sebanyak 24 item pernyataan memiliki nilai rhitung > rtabel
(0.164) yang ditandai dengan tanda bintang ganda, menunjukkan bahwa item
pernyataan tersebut dikatakan valid.
4.2.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat
dipercaya, handal dan konsisten dalam pengukuran. Pengujian reliabilitas
dilakukan dengan internal konsistensi menggunakan Alpha Cronbach. Jika nilai
cronbach alpha > 0,70 maka instrumen dikatakan reliabel (Nunnaly dalam
Ghozali, 2011:48).
Hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian, yakni angket berkenaan
dengan efektifitas pelaksanaan Prona disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.7
Uji Reliabilitas Variabel Efektifitas Pelaksanaan Prona
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.720 24
Sumber: Output SPSS versi 20, 2018
65
Berdasarkan tabel 4.7, diketahui nilai Cronbach's Alpha variabel efektifitas
pelaksanaan Prona memperoleh nilai sebesar 0.720. Jika nilai cronbach alpha >
0.7 (0.720 > 0.7), maka disimpulkan angket adalah reliabel atau handal.
4.1.2.3 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi
normal ataukah tidak. Data penelitian yang baik adalah data yang berdistribusi
secara normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One
Sample Kolmogorov Smirnov. Jika nilai Asymptotic (2-tailed) lebih besar dari
alpha (0.05), maka data dinyatakan berasal dari populasi berdistribusi normal.
Hasil uji normalitas data disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Efektifitas Pelaksanaan
PRONA
N 99
Normal Parametersa,,b
Mean 54.13982
Std. Deviation 8.106367
Most Extreme Differences Absolute .049
Positive .049
Negative -.043
Kolmogorov-Smirnov Z .484
Asymp. Sig. (2-tailed) .974
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Berdasarkan tabel 4.8, diketahui normalitas data ditunjukkan dari nilai
Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.974. Apabila nilai Asym.Sig. (2-tailed) sebesar
0.974 > alpha (0.05), maka dapat dinyatakan data dalam penelitian ini berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.
66
4.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Efektivitas Pelaksanaan
Program Nasional Agraria (Prona)
Data responden yang telah melakukan pengisian angket berkenaan dengan
efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) diuraikan dengan
statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui frekuensi serta
persentase atas jawaban yang diberikan oleh responden pada tiap item pernyataan.
Variabel efektivitas pelaksanaan Prona terdiri dari 24 item yang telah divalidasi
dengan responden sebanyak 99 orang.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat mengetahui program Prona
sebagai program pertanahan yang dilaksanakan secara nasional disajikan pada
tabel berikut :
Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Mengetahui Program Prona
Sebagai Program Pertanahan Secara Nasional
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 1, Output SPSS Versi 20. 2018
21
35 36
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
67
Berdasarkan tabel 4.9, diketahui dari 99 responden yang menyatakan sangat
baik sebanyak 7 responden atau sebesar 7.1%, yang menyatakan baik sebanyak 36
responden atau sebesar 36.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak 35
responden atau sebesar 35.4% dan yang menyatakan sangat tidak baik sebanyak
21 responden atau sebesar 21.2%.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat mengetahui program Prona
yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Mengetahui Program Prona
Yang Dilaksanakan Oleh BPN Kabupaten Serang Diperuntukkan Bagi
Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 2, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.10, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 4 responden atau sebesar 4%, yang menyatakan baik
sebanyak 18 responden atau sebesar 18.2%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
44
33
18
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
68
33 responden atau sebesar 33.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 44 responden atau sebesar 44.4%.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat selaku peserta Prona
mengetahui informasi terkait persyaratan dokumen yang harus dilengkapi
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Peserta Prona Mengetahui Informasi
Terkait Persyaratan Dokumen
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 4, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.11, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 7 responden atau sebesar 7.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 36 responden atau sebesar 36.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
34 responden atau sebesar 34.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 22 responden atau sebesar 22.2%.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat selaku peserta Prona
mengetahui pihak di desa yang bertugas dalam program Prona disajikan pada
tabel berikut:
22
34 36
7
0
10
20
30
40
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
69
Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Peserta Prona Mengetahui Pihak di Desa
Yang Bertugas Dalam Program Prona
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 5, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.12, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 7 responden atau sebesar 7.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 38 responden atau sebesar 38.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
24 responden atau sebesar 24.2% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 30 responden atau sebesar 30.3%.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat selaku peserta Prona dapat
dengan mudah memahami prosedur pada program Prona disajikan pada tabel
berikut :
30
24
38
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
70
Tabel 4.13
Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Selaku Peserta Prona Dapat
Dengan Mudah Memahami Prosedur Program Prona
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 6, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.13, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 6 responden atau sebesar 6.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 39 responden atau sebesar 39.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
29 responden atau sebesar 29.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 25 responden atau sebesar 25.3%.
Tanggapan responden atas indikator aparatur desa yang bertugas pada
program Prona memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta Prona
disajikan pada tabel berikut :
25 29
39
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
71
Tabel 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Pelayanan Yang Optimal Oleh
Aparat Desa Yang Bertugas Kepada Peserta Prona
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 8, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.14, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 10 responden atau sebesar 10.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 45 responden atau sebesar 45.5%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
28 responden atau sebesar 28.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 16 responden atau sebesar 16.2%.
Tanggapan responden atas indikator aparatur desa yang bertugas pada
program Prona dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh peserta Prona
disajikan pada tabel berikut :
16
28
45
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
72
Tabel 4.15
Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Pada
Program Prona Dapat Menjelaskan Informasi Yang di butuhkan Oleh
Peserta Prona
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 9, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.15, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 7 responden atau sebesar 7.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 32 responden atau sebesar 32.3%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
30 responden atau sebesar 30.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 30 responden atau sebesar 30.3%.
Tanggapan responden atas indikator aparatur desa yang bertugas pada
program Prona dapat menjangkau sasaran Prona dengan mengutamakan keadilan
(tidak melakukan nepotisme atau mengutamakan kekeluargaan)disajikan pada
tabel berikut :
30 30 32
7
0
5
10
15
20
25
30
35
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
73
Tabel 4.16
Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Dapat
Menjangkau Sasaran Prona Dengan Mengutamakan Keadilan
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 11, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.16, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 4 responden atau sebesar 4%, yang menyatakan baik
sebanyak 41 responden atau sebesar 41.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
28 responden atau sebesar 28.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 26 responden atau sebesar 26.3%.
Tanggapan responden atas indikator aparatur desa yang bertugas pada
program Prona dapat menjangkau sasaran Prona melalui pendataan kepada
masyarakat pada tiap desa disajikan pada tabel berikut :
26 28
41
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
74
Tabel 4.17
Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Dapat
Menjangkau Sasaran Prona Melalui Pendataan Kepada Masrakat
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 12, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.17, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 3 responden atau sebesar 3%, yang menyatakan baik
sebanyak 40 responden atau sebesar 40.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
25 responden atau sebesar 25.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 31 responden atau sebesar 31.3%.
Tanggapan responden atas indikator aparatur desa yang bertugas pada
program Prona memiliki data yang teruji kebenarannya terkait individu
masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Prona disajikan pada
tabel berikut :
31
25
50
3
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
75
Tabel 4.18
Tanggapan Responden Mengenai Aparatur Desa Yang Bertugas Memiliki
Data Yang Teruji Kebenarannya Terkait Individu Masyarakat Yang
Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Prona
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 13, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.18, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 3 responden atau sebesar 3%, yang menyatakan baik
sebanyak 38 responden atau sebesar 38.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
33 responden atau sebesar 33.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 25 responden atau sebesar 25.3%.
Tanggapan responden atas indikator waktu pelaksanaan Prona pada tiap
desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pada program Prona disajikan pada
tabel berikut :
25
33
38
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
76
Tabel 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pelaksanaan Prona Pada Tiap Desa
Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kerja Prona
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 14, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.19, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 1 responden atau sebesar 1%, yang menyatakan baik
sebanyak 46 responden atau sebesar 46.5%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
29 responden atau sebesar 29.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 23 responden atau sebesar 23.2%.
Tanggapan responden atas indikator lama waktu pelayanan atau waktu
tunggu dari peserta ke peserta Prona selanjutnya kurang dari 30 menit disajikan
pada tabel berikut :
23
29
46
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
77
Tabel 4.20
Tanggapan Responden Mengenai Lama Waktu Pelayanan Atau Waktu
Tunggu Dari Peserta Ke Peserta Prona Selanjutnya Kurang Dari 30 Menit
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 16, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.20, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 5 responden atau sebesar 5.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 42 responden atau sebesar 42.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
30 responden atau sebesar 30.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 22 responden atau sebesar 22.2%.
Tanggapan responden atas indikator waktu pengambilan dokumen sertifikat
tanah sesuai target waktu, yaitu selama 30 hari kerja disajikan pada tabel berikut :
22
30
42
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
78
Tabel 4.21
Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pengambilan Dokumen Sertifikat
Tanah Sesuai Target Waktu Yaitu Selama 30 Hari Kerja
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 17, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.21, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 8 responden atau sebesar 8.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 44 responden atau sebesar 44.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
25 responden atau sebesar 25.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 22 responden atau sebesar 22.2%.
Tanggapan responden atas indikator pengambilan dokumen sertifikat tanah
dapat langsung diambil langsung ke kantor desa terkait disajikan pada tabel
berikut :
22 25
44
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
79
Tabel 4.22
Tanggapan Responden Mengenai Pengambilan Dokumen Sertifikat Tanah
Dapat Langsung Diambil Langsung Ke Kantor Desa Terkait
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 18, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.22, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 4 responden atau sebesar 4%, yang menyatakan baik
sebanyak 41 responden atau sebesar 41.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
27 responden atau sebesar 27.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 27 responden atau sebesar 27.3%.
Tanggapan responden atas indikator dokumen sertifikat tanah yang telah
dicetak/diterbitkan telah diverifikasi keabsahannya oleh aparatur desa yang
bertugas pada program Prona disajikan pada tabel berikut :
27 27
41
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
80
Tabel 4.23
Tanggapan Responden Mengenai Dokumen Sertifikat Tanah Yang Telah
Dicetak/Diterbitkan Telah Diverifikasi Keabsahannya Oleh Aparatur Desa
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 19, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.23, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 4 responden atau sebesar 4%, yang menyatakan baik
sebanyak 41 responden atau sebesar 41.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
31 responden atau sebesar 31.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 23 responden atau sebesar 23.2%.
Tanggapan responden atas indikator pelaksanaan Prona dapat mencapai
target peserta yang telah ditetapkan pada tiap desa / kecamatan disajikan pada
tabel berikut :
23
31
41
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
81
Tabel 4.24
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Prona Dapat Mencapai
Target Peserta Yang Telah Ditetapkan Pada Tiap Desa / Kecamatan
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 20, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.24, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 6 responden atau sebesar 6.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 41 responden atau sebesar 41.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
26 responden atau sebesar 26.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 26 responden atau sebesar 26.3%.
Tanggapan responden atas indikator pelaksanaan pada program Prona
dilaksanakan sesuai jadwal waktu atau agenda yang telah ditetapkan disajikan
pada tabel berikut :
26 26
41
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
82
Tabel 4.25
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Prona Dapat Dilaksanakan
Sesuai Dengan Jadwal Waktu / Agenda Yang Telah Ditetapkan
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 21, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.25, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 5 responden atau sebesar 5.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 36 responden atau sebesar 36.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
28 responden atau sebesar 28.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 30 responden atau sebesar 30.3%.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat mengetahui adanya
pelaksanaan program Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serang yang
bekerja sama dengan aparatur desa disajikan pada tabel berikut :
30 28
36
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
83
Tabel 4.26
Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Mengetahui Adanya
Pelaksanaan Program Prona Yang Dilaksanakan oleh BPN Kabupaten
Serang Yang Bekerja Sama Dengan Aparatur Desa
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 23, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.26, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 3 responden atau sebesar 3%, yang menyatakan baik
sebanyak 40 responden atau sebesar 40.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
27 responden atau sebesar 27.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 29 responden atau sebesar 29.3%.
Tanggapan responden atas indikator masyarakat selaku peserta Prona
memperoleh dokumen pertanahan dengan cara yang mudah dan relatif murah
disajikan pada tabel berikut :
29 27
40
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
84
Tabel 4.27
Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Selaku Peserta Prona
Memperoleh Dokumen Pertanahan Dengan Cara Yang Mudah dan Murah
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 24, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.27, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 2 responden atau sebesar 2%, yang menyatakan baik
sebanyak 50 responden atau sebesar 50.5%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
26 responden atau sebesar 26.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 21 responden atau sebesar 21.2%.
Tanggapan responden atas indikator peserta Prona menerima dokumen
sertifikat tanah Prona sesuai dengan data peserta atau tidak ada kesalahan dalam
dokumen disajikan pada tabel berikut :
21
26
50
2
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
85
Tabel 4.28
Tanggapan Responden Mengenai Prona Menerima Dokumen Sertifikat
Tanah Prona Sesuai Data Atau Tidak Ada Kesalahan Dalam Dokumen
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 25, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.28, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 4 responden atau sebesar 4%, yang menyatakan baik
sebanyak 43 responden atau sebesar 43.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
26 responden atau sebesar 26.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 26 responden atau sebesar 26.3%.
Tanggapan responden atas indikator adanya sosialisasi melalui pemasangan
spanduk atau reklame Prona di kantor desa disajikan pada tabel berikut :
26 26
43
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
86
Tabel 4.29
Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Melalui Pemasangan Spanduk
Atau Reklame Prona Di Kantor Desa
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 27, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.29, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 5 responden atau sebesar 5.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 46 responden atau sebesar 46.5%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
22 responden atau sebesar 22.2% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 26 responden atau sebesar 26.3%.
Tanggapan responden atas indikator adanya sosialisasi kepada publik
melalui pemasangan spanduk Prona di jalan atau lokasi strategis tiap desa
disajikan pada tabel berikut :
26
22
46
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
87
Tabel 4.30
Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Kepada Publik Melalui
Pemasangan Spanduk Prona di Jalan Atau Lokasi Strategis Tiap Desa
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 28, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.30, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 2 responden atau sebesar 2%, yang menyatakan baik
sebanyak 45 responden atau sebesar 45.5%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
27 responden atau sebesar 27.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 25 responden atau sebesar 25.3%.
Tanggapan responden atas indikator adanya pengawasan langsung yang
dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya saat bekerja disajikan pada tabel
berikut :
25 27
45
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
88
Tabel 4.31
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Langsung Yang Dilakukan
Oleh Pimpinan Kepada Bawahannya Saat Bekerja
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 29, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.31, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 2 responden atau sebesar 2%, yang menyatakan baik
sebanyak 38 responden atau sebesar 38.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
33 responden atau sebesar 33.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 26 responden atau sebesar 23.3%.
Tanggapan responden atas indikator adanya pemeriksaaan yang dilakukan
pimpinan atas ketepatan sasaran peserta Prona, yakni masyarakat ekonomi lemah
disajikan pada tabel berikut :
26
33
38
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
89
Tabel 4.32
Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaaan Yang Dilakukan Pimpinan
Atas Ketepatan Sasaran Peserta Prona, Yakni Masyarakat Ekonomi Lemah
Sumber: Item Pernyataan Angket Nomor 30, Output SPSS Versi 20. 2018
Berdasarkan tabel 4.32, diketahui dari 99 responden yang menyatakan
sangat baik sebanyak 8 responden atau sebesar 8.1%, yang menyatakan baik
sebanyak 43 responden atau sebesar 43.4%, yang menyatakan tidak baik sebanyak
27 responden atau sebesar 27.3% dan yang menyatakan sangat tidak baik
sebanyak 21 responden atau sebesar 21.2%.
Akumulasi tanggapan responden atas item pernyataan angket mengenai
efektivitas pelaksanaan Prona disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.33
Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Prona
No Deskriptor Pertanyaan Bobot Skala Likert Skor
Aktual 1 2 3 4
P1 Masyarakat mengetahui program Prona
sebagai program pertanahan yang
dilaksanakan secara nasional
21 35 36 7 227
21
27
43
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif
90
No Deskriptor Pertanyaan Bobot Skala Likert Skor
Aktual 1 2 3 4
P2 Masyarakat mengetahui program Prona
yang dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
diperuntukkan bagi masyarakat
golongan ekonomi lemah
44 33 18 4 180
P4 Masyarakat selaku peserta Prona
mengetahui informasi terkait persyaratan
dokumen yang harus dilengkapi
22 34 36 7 226
P5 Masyarakat selaku peserta Prona
mengetahui pihak-pihak di desa yang
bertugas dalam program Prona
30 24 38 7 220
P6 Masyarakat selaku peserta Prona dapat
dengan mudah memahami prosedur
program Prona
25 29 39 6 224
P8 Aparatur desa yang bertugas pada
program Prona memberikan pelayanan
yang optimal kepada peserta Prona
16 28 45 10 247
P9 Aparatur desa yang bertugas pada
program Prona dapat menjelaskan
informasi yang dibutuhkan peserta
Prona
30 30 32 7 214
P11 Aparatur desa yang bertugas pada
program Prona dapat menjangkau
sasaran Prona dengan mengutamakan
keadilan (tidak melakukan nepotisme
atau mengutamakan kekeluargaan)
26 28 41 4 221
P12 Aparatur desa yang bertugas pada
program Prona dapat menjangkau
sasaran Prona melalui pendataan kepada
masyarakat pada tiap desa
31 25 40 3 213
P13 Aparatur desa yang bertugas pada
program Prona memiliki data yang teruji
kebenarannya terkait individu
masyarakat yang memenuhi persyaratan
sebagai peserta Prona
25 33 38 3 217
P14 Waktu pelaksanaan Prona pada tiap desa
dilaksanakan sesuai dengan rencana
kerja Prona
23 29 46 1 223
P16 Lama waktu pelayanan atau waktu
tunggu dari peserta ke peserta Prona
selanjutnya kurang dari 30 menit
22 30 42 5 228
P17 Waktu pengambilan dokumen sertifikat
tanah sesuai target waktu, yaitu selama
30 hari kerja
22 25 44 8 236
P18 Pengambilan dokumen sertifikat tanah
dapat langsung diambil langsung ke
kantor desa terkait
27 27 41 4 220
91
No Deskriptor Pertanyaan Bobot Skala Likert Skor
Aktual 1 2 3 4
P19 Dokumen sertifikat tanah yang telah
dicetak/diterbitkan telah diverifikasi
keabsahannya oleh aparatur desa yang
bertugas pada program Prona
23 31 41 4 224
P20 Pelaksanaan Prona dapat mencapai
target peserta yang telah ditetapkan pada
tiap desa / kecamatan
26 26 41 6 225
P21 Pelaksanaan Prona dilaksanakan sesuai
jadwal waktu / agenda yang ditetapkan
30 28 36 5 214
P23 Masyarakat mengetahui adanya
pelaksanaan program Prona yang
dilaksanakan oleh BPN Kabupaten
Serang yang bekerja sama dengan
aparatur desa
29 27 40 3 215
P24 Masyarakat selaku peserta Prona
memperoleh dokumen pertanahan
dengan cara yang mudah dan relatif
murah
21 26 50 2 231
P25 Peserta Prona menerima dokumen
sertifikat tanah Prona sesuai dengan data
peserta atau tidak ada kesalahan dalam
dokumen
26 26 43 4 223
P27 Adanya sosialisasi melalui pemasangan
spanduk atau reklame Prona di kantor
desa
26 22 46 5 228
P28 Adanya sosialisasi kepada publik
melalui pemasangan spanduk Prona di
jalan atau lokasi strategis tiap desa
25 27 45 2 222
P29 Adanya pengawasan langsung yang
dilakukan oleh pimpinan kepada
bawahannya saat bekerja
26 33 38 2 214
P30 Adanya pemeriksaaan yang dilakukan
pimpinan atas ketepatan sasaran peserta
Prona, yakni masyarakat ekonomi lemah
21 27 43 8 236
Total 617 683 959 117 5.328
Sumber : Data Diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.33, diketahui indikator yang memiliki skor terendah
sebesar 180 pada item pernyataan masyarakat mengetahui program Prona yang
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang diperuntukkan
bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Skor tertinggi sebesar 247 pada item
92
pernyataan aparatur desa yang bertugas pada program Prona memberikan
pelayanan yang optimal kepada peserta Prona. Total skor aktual tanggapan
responden berkenaan dengan efektifitas pelaksanaan Prona sebesar 5.328.
4.3 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik
deskriptif, yaitu metode yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah
data-data yang ada kedalam suatu angka dan pada tahap analisis data
menggunakan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian
yang diajukan oleh peneliti terbukti dapat diterima atau tidak ditolak.
Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji satu sampel t-test
(one sampel t-test) yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau
lebih variabel yang datanya berbentuk interval atau rasio. Uji satu sampel t-test
menggunakan uji pihak kanan dengan nilai alpha sebesar 5% (0.05).
Rancangan hipotesis penelitian sebagai berikut :
H0 ; bi = 0, artinya efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Serang dinyatakan tidak efektif apabila mendapatkan
penilaian kurang dari 65%.
Ha ; bi ≠ 0, artinya efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Nasional
Kabupaten Serang dinyatakan efektif apabila mendapatkan
penilaian lebih dari 65%.
93
Hasil uji satu sampel t-test (one sampel t-test) dengan menggunakan
program SPSS versi 20 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.34
Hasil Uji Satu Sampel T-Test (One Sample Statistic)
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Efektifitas Pelaksanaan PRONA
99 54.13982 8.106367 .814721
Sumber : Output SPSS Versi 20, 2018.
Langkah-langkah pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :
1. Mencari thitung
Berdasarkan tabel 4.34, diketahui nilai mean ( X ) sebesar 54.13 dan
nilai standart deviation sebesar 8.10.
Kemudian untuk mengetahui nilai t hitung, menggunakan rumus
sebagai berikut :
Keterangan:
t = Nilai t yang dihitung
X = Nilai rata-rata
µ0 = Nilai yang dihipotesiskan
s = Simpangan baku sampel
n = Jumlah anggota sampel
99/10.8
6513.54
t
t 8140.0
87.10
t = -13.352 maka dibulatkan menjadi -13.35.
√
94
Daerah Penerimaan H0,
Penolakkan Ha
Daerah Penolakan H0,
Penerimaan Ha
2. Mencari ttabel
Dengan melihat tabel distribusi t dengan α = 5% (0.05), df = n-k
(99-1 = 98) dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah
variabel bebas; untuk uji satu pihak (0.05) sebesar 1.660.
Daerah penerimaan hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada gambar
berikut :
Gambar 4.1
Kurva Daerah Penerimaan Hipotesis
Berdasarkan Gambar 4.1, diketahui jika -thitung < ttabel (-13,35 < 1,660), maka
H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya efektivitas pelaksanaan Program Nasional
Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang dinyatakan
tidak efektif karena mendapatkan penilaian kurang dari 65%.
Kemudian untuk mengetahui besarnya prosentase efektivitas pelaksanaan
Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Serang ialah dengan ketentuan berikut ini :
-13.35 0 1.660
95
Prosentase = Skor Aktual x 100%
Skor Ideal
Maka, = 5.328 x 100%
9.504
= 0,5606 x 100% = 56,06%
Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui prosentase efektivitas pelaksanaan
Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Serang sebesar 56,06%. Hasil tersebut memperkuat alasan H0 diterima dan
Ha ditolak, yakni efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang dinyatakan tidak efektif karena
mendapatkan penilaian kurang dari 65%.
4.4 Interpretasi Hasil Penelitian
Hasil tanggapan responden yang menjadi peserta Prona berkenaan dengan
efektivitas pelaksanaan Prona yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kabupaten Serang diperoleh total skor sebesar 5.328. Nilai total skor
tersebut menjadi dasar untuk dapat mengetahui kategori pengukuran atau
penilaian efektivitas pelaksanaan Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten
Serang secara kontinum.
96
Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terkait efektivitas pelaksanaan
Prona dianalisis berdasarkan hasil skoring jawaban responden sebagai berikut :
Skor sebesar 617 untuk yang menjawab STB = 617 x 1 = 617
Skor sebesar 683 untuk yang menjawab TB = 683 x 2 = 1.386
Skor sebesar 959 untuk yang menjawab B = 959 x 3 = 2.877
Skor sebesar 117 untuk yang menjawab SB = 117 x 4 = 468
Jumlah = 5.328
Jumlah skor Sangat Tidak Baik = 1 x 24 x 99 = 2.376
Jumlah skor Tidak Baik = 2 x 24 x 99 = 4.752
Jumlah skor Baik = 3 x 24 x 99 = 7.128
Jumlah skor Sangat Baik = 4 x 24 x 99 = 9.504
Sugiyono (2011:56) menyatakan pengukuran secara kontinum berkenaan
dengan efektivitas pelaksanaan Prona disajikan pada gambar sebagai berikut:
Sangat Tidak Baik Tidak Baik Baik Sangat Baik
2.376 4.752 7.128 9.504
5.328
Gambar 4.2 Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Prona Secara Kontinum
Berdasarkan Gambar 4.2, maka total skor aktual sebesar 5.328
menunjukkan penilaian responden yang menjadi peserta Prona berkenaan dengan
efektivitas pelaksanaan Prona yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang masih mendekati kategori penilaian yang tidak baik.
97
Hasil penilaian efektivitas pelaksanaan Prona secara kontinum dengan
pengujian hipotesis terdapat keselarasan, dimana hasil pengujian hipotesis
menyatakan efektivitas pelaksanaan Prona oleh BPN Kabupaten Serang
dinyatakan tidak efektif karena mendapatkan penilaian kurang dari 65% yang
berkesesuaian dengan penilaian efektivitas pelaksanaan Prona menurut tanggapan
responden yang masih mendekati kategori penilaian yang tidak baik.
Kemudian untuk lebih mengetahui efektivitas pelaksanaan Prona secara
lebih spesifik, maka dibuat peringkat dari rata-rata nilai tiap indikator efektivitas
pelaksanaan Prona yang disajikan pada tabel berikut :
Gambar 4.3 Ranking Indikator Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional
Agraria Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang Tahun 2017
225
225
223
220
227
226
217
231
223
204
Pengawasan pimpinan
Sosialiasi program prona
Pemohon menerima dokumen prona
Tujuan prona dapat tercapai
Penyelesaian dokumen tepat waktu
Waktu pelaksanaan prona
Prona menjangkau sasaran program
Kepuasan peserta prona
Pemahaman atas prosedur prona
Pemahaman atas program prona
98
Berdasarkan Gambar 4.3, diketahui indikator dari efekvitas pelaksanaan
prona diuraikan sebagai berikut ini :
1 Indikator pemahaman masyarakat atas program Prona memperoleh
nilai rata-rata terendah sebesar 204. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat yang tinggal di Kabupaten Serang, khususnya di
Kecamatan Pontang, Tirtayasa dan Lebak Wangi kurang mengetahui
informasi berkenaan dengan program Prona.
2 Indikator kepuasan yang diperoleh masyarakat selaku peserta Prona
memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 231. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat yang menjadi peserta prona yang dilaksanakan oleh
BPN Kabupaten Serang sudah puas karena dapat memiliki sertifikat
prona atas bidang tanah yang mereka miliki.
3 Indikator program Prona dapat menjangkau sasaran program
memperoleh nilai rata-rata sebesar 217 dan menjadi indikator
peringkat kedua terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
program Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serang dinilai
masih belum mencapai sasaran program sebagaimana yang
ditargetkan, yakni masyarakat kelas ekonomi lemah. Mengingat masih
adanya masyarakat yang tergolong kelas ekonomi lemah yang tidak
terdata atau terdaftar sebagai peserta Prona.
4 Indikator tujuan program Prona dapat tercapai memperoleh nilai rata-
rata sebesar 220 dan menjadi indikator peringkat ketiga terendah. Hal
ini mengingat program prona yang belum dapat menjangkau sasaran
99
Prona pada akhirnya menyebabkan tujuan pelaksanaan program Prona
belum tercapai, yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat
golongan ekonomi lemah untuk memperoleh kemudahan dalam
mengurus sertifikat atas bidang tanah yang dimilikinya.
5 Indikator pemahaman masyarakat atas prosedur Prona memperoleh
nilai rata-rata sebesar 223 dan menjadi indikator peringkat keempat
terendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui
prosedur yang harus diikuti sehingga kesulitan untuk bisa mendaftar
sebagai peserta Prona.
6 Indikator pemohon menerima dokumen pertanahan Prona memperoleh
nilai rata-rata sebesar 223 dan menjadi indikator peringkat kelima
terendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar
sebagai peserta prona terbukti dapat menerima sertifikat prona atas
bidang tanah yang dimilikinya.
7 Indikator sosialisasi program Prona kepada publik memperoleh nilai
rata-rata sebesar 225. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang
dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Pandeglang dalam upaya
menginformasikan pelaksanaan Prona di masing-masing kecamatan
sudah dilaksanakan, meskipun sosialisasi masih sebatas dengan
pemasangan spanduk di kantor kecamatan saja dan orang-orang
tertentu yang memiliki kedekatan dengan petugas prona yang ada di
setiap kecamatan tapi tidak melakukan sosialisasi secara langsung
kepada masyarakat di tiap desa.
100
8 Indikator pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan program prona
memperoleh nilai rata-rata sebesar 225. Hal ini menunjukkan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terkait dengan
pelaksanaan prona sudah cukup baik, meskipun pengawasan tersebut
lebih mengandalkan kepada laporan kerja secara tertulis sedangkan
pengawasan secara langsung (on the spot) masih harus ditingkatkan.
9 Indikator waktu pelaksanan Prona sesuai jadwal memperoleh nilai
rata-rata sebesar 226. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan
Prona di lapangan sudah sesuai dengan jadwal atau agenda kerja yang
telah ditetapkan oleh BPN Kabupaten Pandeglang. Namun hal yang
harus ditingkatkan berkenaan dengan pemberian informasi kepada
masyarakat terkait batas waktu pendaftaran untuk bisa mendaftar
sebagai peserta Prona.
10 Indikator penyelesaian dokumen Prona tepat waktu memperoleh nilai
rata-rata sebesar 227. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian
dokumen Prona sudah dilaksanakan dengan tepat waktu, meskipun
dalam proses pendistribusian sertifikat Prona kepada para peserta
cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama, berkisar 3 sampai 5
hari dari dokumen diterima oleh petugas prona di masing-masing
kecamatan atau desa.
101
4.5 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Program Nasional Agraria
(Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang dinyatakan tidak
efektif karena memperolen penilaian kurang dari 65%, dimana jumlah prosentase
efektivitas pelaksanaan Prona sebesar 56,06%. Hasil tersebut kemudian diperkuat
dengan tanggapan responden yang menjadi peserta Prona pada tahun 2017,
dimana secara akumulatif menyatakan efektivitas pelaksanaan Prona masih
mendekati kategori tidak baik.
Program Prona merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka
memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang
sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah
di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertifikat tanah, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah
Program Prona menjadi salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang
mendapat tanggapan positif dari masyarakat karena dapat membantu masyarakat,
khususnya golongan ekonomi lemah untuk dapat membuat sertifikat atas tanahnya
guna mendapatkan kepastian hukum.
Pada dasarnya pelaksanaan Program Prona menjadi salah satu program yang
dibiayai oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat
dengan pensertifikatan secara massal atas bidang-bidang tanah yang dimiliki,
khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah (Wulan, 2006:38). Dengan
memperhatikan syarat-syarat yang diberlakukan, maka pelaksanaan pemberian
102
hak milik dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Sehingga pada akhirnya terbit sertifikat tanah, dengan terbitnya sertifikat tersebut
hak atas tanah mereka terjamin kepastian hukumnya sehingga seseorang dapat
memperoleh keterangan berkenaan dengan sebidang tanah tersebut seperti hak apa
yang dipunyainya, berapa luasnya, letaknya di mana, apakah telah dibebani
dengan hak tanggungan atau tidak dan keterangan sebagainya.
Adanya pelaksanaan Program Prona diharapkan dapat mengakselerasi
program kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia untuk memberikan rangsangan dan partisipasi kepada
pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertifikat atas tanahnya dan
berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat
strategis dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat yang
bersangkutan untuk mengurus sertifikat pertanahan lainnya melalui Prona
Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan prona
menurut tanggapan responden masih perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan.
Kelemahan BPN Kabupaten Serang dalam pelaksanaan Prona berkaitan dengan
minimnya pemahaman masyarakat atas program Prona, khususnya masyarakat
yang tinggal di Kabupaten Serang pada Kecamatan Pontang, Tirtayasa dan Lebak
Wangi yang dinilai kurang mengetahui informasi berkenaan dengan program
Prona. Hal ini akhirnya menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat atas program
Prona menjadi relatif rendah padahal Pemerintah melalui BPN Kabupaten Serang
pada tahun 2017 memiliki target Prona sebanyak 45.000 bidang tanah, dimana
realisasi Prona sebanyak 28.518 bidang tanah atau sebesar 63.37%.
103
Selain itu, pemahaman masyarakat atas prosedur Prona juga relatif rendah.
Masyarakat tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti sehingga kesulitan
untuk bisa mendaftar sebagai peserta Prona, mengingat mayoritas peserta Prona
adalah berpendidikan akhir tingkat SLTP dan berprofesi sebagai petani sehingga
kurang memahami hal-hal yang bersifat prosedural, bahkan terdapat pula
kekhawatiran dari peserta prona yang ketika menyerahkan dokumen persyaratan
untuk bisa terdaftar sebagai peserta prona, seperti menyerahkan dokumen tanah
berupa kwitansi jual beli, dokumen waris, fotocopy ktp dan dokumen lainnya
akan disalahgunakan oleh petugas prona sebagai akibat minimnya sosialisasi
secara langsung kepada masyarakat, mengingat pelaksanaan sosialisasi prona
cenderung mengandalkan pemasangan spanduk di kantor kecamatan saja dan
orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan petugas prona yang ada di
setiap kecamatan tapi tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada
masyarakat golongan ekonomi lemah yang ada di tiap desa.
Kendala lainnya berkaitan dengan masyarakat yang ternyata tidak
mengetahui bahwa pelaksanaan program Prona sebenarnya diperuntukkan bagi
masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat
golongan ekonomi lemah yang tidak terdaftar sebagai peserta Prona karena
ketidaktahuannya tersebut. Bahkan kondisi tersebut berpotensi untuk
disalahgunakan oleh oknum petugas Prona dengan memasukkan orang-orang
yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan oknum petugas tersebut
sebagai peserta Prona, melakukan pungutan liar dari biaya normal yang dikenakan
kepada peserta Prona seperti membayar sejumlah uang untuk bisa menjadi
104
peserta, dengan kisaran 100 – 150 ribu rupiah. Meski demikian ternyata banyak
masyarakat yang berani untuk membayar sejumlah uang untuk bisa terdaftar
sebagai peserta Prona dengan alasan apabila harus mengurus di kantor BPN
Kabupaten Serang harus melalui tahapan prosedur yang lebih panjang dan
membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga biaya pungutan liar dianggap oleh
masyarakat sebagai sesuatu yang wajar selama menawarkan kemudahan.
Peran pimpinan terkait pelaksanaan Prona dirasakan masih kurang optimal.
Hal ini ditandai dari minimnya pengawasan secara langsung (on the spot) kepada
petugas prona yang bekerja di lapangan. Hal ini akhirnya mendorong petugas
untuk melakukan kecurangan saat bekerja, seperti melakukan nepotisme
berkenaan dengan masyarakat yang masih memiliki hubungan kekeluarga yang
diutamakan untuk menjadi peserta prona, adanya pungutan liar sebagaimana
dijelaskan sebelumnya dan lain-lain hal yang timbul karena pimpinan cenderung
mengutamakan pengawasan berdasarkan laporan kerja secara tertulis saja namun
bukan pengawasan secara faktual melalui pengawasan langsung atau sidak.
Adanya kelemahan dalam pelaksanaan prona yang dilaksanakan oleh BPN
Kabupaten Serang yang akhirnya berakumulasi kepada hasil dalam penelitian ini,
yang mendapatkan temuan bahwa efektivitas pelaksanaan Prona ternyata tidak
efektif karena mendapatkan penilaian kurang dari 65%. Hal ini patut menjadi
perhatian bagi BPN Kabupaten Serang untuk segera melakukan evaluasi secara
lebih mendalam terkait pelaksanaan program Prona guna dapat mengatasi kendala
yang ada di lapangan sehingga dalam pelaksanaan Prona di daerah-daerah lainnya
pada tahun mendatang dapat lebih baik lagi.
105
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan besarnya tingkat
efektivitas pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan
Nasional di Kabupaten Serang sebesar 56,06%. Kontribusi pemahaman program
sebesar 11,33%, tepat sasaran sebesar 11,70%, tepat waktu sebesar 11,90%,
tercapainya tujuan program sebesar 4,62% dan perubahan nyata sebesar 16,51%.
Hasil tersebut mendasari kriteria penerimaan hipotesis, yakni H0 diterima dan Ha
ditolak. Artinya efektivitas pelaksanaan Prona oleh Badan Pertanahan Nasional di
Kabupaten Serang dinyatakan tidak efektif karena mendapatkan penilaian kurang
dari 65%.
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan
program Prona, meliputi : (1) pemahaman masyarakat atas program Prona masih
kurang yang ditandai dari masyarakat yang tinggal di Kabupaten Serang,
khususnya di Kecamatan Pontang, Tirtayasa dan Lebak Wangi kurang mengetahui
informasi berkenaan dengan program Prona, (2) kepuasan yang diperoleh peserta
Prona sudah optimal karena masyarakat dapat memperoleh dokumen sertifikat
tanahnya, (3) pemahaman masyarakat atas prosedur Prona masih lemah karena
kurang mengetahui prosedur yang harus diikuti sehingga kesulitan untuk bisa
mendaftar sebagai peserta Prona, (4) program Prona dapat menjangkau sasaran
program masih harus ditingkatkan karena masih adanya masyarakat yang
106
tergolong kelas ekonomi lemah yang tidak terdata atau terdaftar sebagai peserta
Prona, (5) Waktu pelaksanaan Prona sudah sesuai jadwal atau agenda kerja yang
telah ditetapkan oleh BPN Kabupaten Pandeglang, (6) Penyelesaian dokumen
Prona tepat waktu sudah optimal meskipun dalam proses pendistribusian sertifikat
Prona kepada para peserta cenderung membutuhkan waktu lebih lama, (7) tujuan
program Prona belum dapat tercapai dengan optimal karena masih adanya
masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak terdaftar sebagai peserta Prona,
(8) pemohon menerima dokumen pertanahan Prona sudah dilaksanakan dengan
optimal, (9) Sosialisasi program Prona kepada publik sudah optimal meskipun
sosialisasi masih sebatas dengan pemasangan spanduk di kantor kecamatan saja
dan orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan petugas prona dan
tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di tiap desa, (10)
pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan program masih harus ditingkatkan
karena pengawasan lebih mengandalkan kepada laporan kerja secara tertulis
sedangkan pengawasan secara langsung (on the spot) masih harus ditingkatkan.
5.2 Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis dapat memberikan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi dari pihak Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Serang mengenai program Nasional
Agraria (Prona) melalui pampflet, pemasangan spanduk di jalan-jalan
107
dan lokasi strategis sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya
pelaksanaan program Prona di Kabupaten Serang.
2. Diharapkan Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang
dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan program Prona melalui
pengawasan langsung kepada petugas di lapangan saat melakukan
pendataan calon peserta program Prona sehingga peserta prona yang
terdaftar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah yang
membutuhkan pelayanan sertifikasi pertanahan Prona.
3. Diharapkan adanya pemberian sanksi yang tegas dari Pimpinan Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Serang kepada petugas Prona yang
melakukan kecurangan atau menyalahi prosedur program Prona.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abidin, Said Zainal, 2012. Kebijakan Publik. Jakarta. Salemba Humanika.
Dunn, William N. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah
Mada University Press.
------. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University
Press.
Effendy, Onong Uchjana. 2010. Ilmu Teori dan Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung.
Remaja Rosdakarya.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang.
Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Hogwood, and Gunn M.H. 2013. The Structuring of Organizations. USA. Prentice Hall.
Jones, and Marshal E. M. 2009. Transforming the Way We Work; the Power of
Collaborative Workplace. Jakarta. Halirang.
Kurniawan. 2005. Program Kerja Pemerintah; Konsep dan Aplikasi. Bandung. Refika
Adhitama.
Mathis, John. 2002. Manajemen Sumber Daya. Jakarta. Salemba Empat.
Menpan. 2003. Keputusan Menpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Muhidin, Abdurahman. 2010. Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian.
Bandung. Pustaka Setia.
Mulyadi. 2009. Penilaian Pelatihan; Bimbingan Belajar. Jakarta. Salemba Empat.
Nazir, Moh. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Nedler. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Purwadaminta, J.S. 2011. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Tim Penyusun.
Soewarno, Handayaningrat. 2011. Membina Sikap Mental. Jakarta. Gunung Jati.
Steers, Richard M. 2008. EfektifitasOrganisasi. Jakarta. Erlangga.
Subarsono, A.G. 2012. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2014. Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung.
Alfabeta.
-----------, 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
-----------, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung.
Alfabeta.
Sutarto. 2009. Dasar-dasar Organisasi. Jakarta. Gunung Agung.
Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Yogyakarta. Predana Media Kencana.
Syafi’i. 2008. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta. Rineka Cipta.
Taliziduhu, Ndraha. 2011. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.
Tangkilisan. 2005. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta. Bumi Aksara.
Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta. Raja Biro Findo Persada.
Umar, Husain. 2011. Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta.
Raja Grafindo Persada.
Woll, Saiusu J. 2013. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Non Profit. Jakarta. Gramedia.
Wulan, Indar dkk. 2006. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung.
Mandar Maju.
Dokumen
BPN Kabupaten Serang, 2017. Rekapitulasi Kegiatan Legalisasi Aset Program
Nasional Agraria (Prona) Tahun 2017. BPN Kabupaten Serang.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.
Sumber Lain
Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang
Taruna" Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial.
Kurniawan, Putu Agus Eka. 2013. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah
melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Gianyar. Jurnal
Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Tidak Dipublikasi.
Pertiwi, Monica dan Herbasuki Nurcahyanto. 2017. Efektivitas Program BPJS
Kesehatan di Kota Semarang” (Studi Kasus pada Pasien Pengguna BPJS
Kesehatan di Puskesmas Srondol). Jurnal FISIP Universitas Diponegoro. Tidak
Dipublikasi.
Yuliani, Christin. 2015. Mengukur Efektifitas Pelaksanaan One Day Service (ODS) di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. JKMP. Volume 3
Nomor 1. Maret. ISSN: 2338-455.
KUESIONER PENELITIAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA
(PRONA) OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2017
Serang, Maret 2018
Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden
Di-
Tempat
Bersamaan dengan ini, saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(UNTIRTA) yang sedang melakukan penelitian skripsi memohon kesediaan
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat membantu dan meluangkan waktu guna menjawab
pernyataan sebagaimana terlampir. Pernyataan tersebut mengungkap efektivitas
pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional di
Kabupaten Serang tahun 2017.
Data yang diperoleh akan digunakan dalam rangka menyusun skripsi untuk
memenuhi salah satu syarat untu memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
(S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i
terjamin dan data ini hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis semata.
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i membantu proses penelitian ini, saya
ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Dinar Pravitasari
NIM. 6661110423
Identitas Responden
Harap responden mengisi dengan sebenarnya
1. Nama : ……………………………. (dapat menggunakan inisial)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : ……………………… Tahun
4. Desa / Kec : …………………….…………
5. Pendidikan : …………………….…………
6. Pekerjaan : Pegawai Negeri Wiraswasta
Karyawan Swasta Lainnya
Petunjuk Pengisian
1 Bacalah setiap pertanyaan/pernyataan dengan teliti, bila ada yang tidak
dimengerti harap untuk bertanya kepada peneliti.
2 Berilah tanda “cheklist” (√) atau tanda “silang” (X) pada jawaban yang
tersedia sesuai dengan pilihan dari bapak/ibu/saudara/i.
3 Harap mengisi semua pernyataan yang ada.
Keterangan Jawaban
1. Jawaban Sangat Efektif (SE) diberi nilai 4
2. Jawaban Efektif (E) diberi nilai 3
3. Jawaban Tidak Efektif (TE) diberi nilai 2
4. Jawaban Sangat Tidak Efektif (STE) diberi nilai 1
Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona)
No Indikator / Pernyataan Jawaban Pernyataan
STE TE B SB
A. PEMAHAMAN PROGRAM PRONA
Pemahaman masyarakat atas program Prona
1 Masyarakat mengetahui program Prona sebagai
program pertanahan yang dilaksanakan secara
nasional
2 Masyarakat mengetahui program Prona yang
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Serang diperuntukkan bagi masyarakat
golongan ekonomi lemah
3 Masyarakat mengetahui biaya untuk mengurus
sertipikat pertanahan melalui program Prona
dikenakan harga yang murah
Pemahanan masyarakat atas prosedur Prona
4 Masyarakat selaku peserta Prona mengetahui
informasi terkait persyaratan dokumen yang harus
dilengkapi
5 Masyarakat selaku peserta Prona mengetahui pihak-
pihak di desa yang bertugas dalam program Prona
6 Masyarakat selaku peserta Prona dapat dengan mudah
memahami prosedur program Prona
B. PELAKSANAAN PRONA TEPAT SASARAN
Kepuasan yang diperoleh peserta Prona
7 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku
8 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
memberikan pelayanan yang optimal kepada
peserta Prona.
9 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh
peserta Prona
10 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
dapat menyerap aspirasi atau keluhan yang
disampaikan oleh peserta Prona
Prona dapat menjangkau sasaran program
11 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
dapat menjangkau sasaran Prona dengan
mengutamakan keadilan (tidak melakukan nepotisme
atau mengutamakan kekeluargaan)
12 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
dapat menjangkau sasaran Prona melalui pendataan
kepada masyarakat pada tiap desa
No Indikator / Pernyataan Jawaban Pernyataan
STE TE E SE
13 Aparatur desa yang bertugas pada program Prona
memiliki data yang teruji kebenarannya terkait
individu masyarakat yang memenuhi persyaratan
sebagai peserta Prona
C. TEPAT WAKTU
Waktu Pelaksanaan Prona sesuai jadwal
14 Waktu pelaksanaan Prona pada tiap desa dilaksanakan
sesuai dengan rencana kerja Prona
15 Pelaksanaan Prona yang dilakukan oleh aparatur desa
mengikuti jam kerja, mulai jam 8 pagi s.d jam 4 sore
16 Lama waktu pelayanan atau waktu tunggu dari peserta
ke peserta Prona selanjutnya kurang dari 30 menit
Penyelesaian dokumen Prona tepat waktu
17 Waktu pengambilan dokumen sertifikat tanah sesuai
target waktu, yaitu selama 30 hari kerja
18 Pengambilan dokumen sertifikat tanah dapat langsung
diambil langsung ke kantor desa terkait
19 Dokumen sertifikat tanah yang telah
dicetak/diterbitkan telah diverifikasi keabsahannya
oleh aparatur desa yang bertugas pada program Prona
D. TERCAPAINYA TUJUAN PROGRAM PRONA
Tujuan program Prona dapat tercapai
20 Pelaksanaan Prona dapat mencapai target peserta yang
telah ditetapkan pada tiap desa / kecamatan
21 Pelaksanaan Prona dapat dilaksanakan sesuai dengan
jadwal waktu / agenda yang telah ditetapkan
22 Partisipasi masyarakat atas program Prona sudah baik
yang tercermin dari banyaknya masyarakat yang
mendaftarkan diri sebagai peserta Prona di tiap desa
E. PERUBAHAN NYATA DARI PELAKSANAAN PRONA
Pemohon menerima dokumen pertanahan Prona
23 Masyarakat mengetahui adanya pelaksanaan program
Prona yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Serang
yang bekerja sama dengan aparatur desa
24 Masyarakat selaku peserta Prona memperoleh
dokumen pertanahan dengan cara yang mudah dan
relatif murah
25 Peserta Prona menerima dokumen sertifikat tanah
Prona sesuai dengan data peserta atau tidak ada
kesalahan dalam dokumen
F. SOSIALISASI PROGRAM PRONA
Sosialisasi program kepada publik
26 Adanya sosialisasi yang dilakukan tim kerja Prona
tiap desa secara langsung kepada masyarakat
No Indikator / Pernyataan Jawaban Pernyataan
STE TE E SE
27 Adanya sosialisasi melalui pemasangan spanduk atau
reklame Prona di kantor desa
28 Adanya sosialisasi kepada publik melalui pemasangan
spanduk Prona di jalan atau lokasi strategis tiap desa
G. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PRONA
Pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan program
29 Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh
pimpinan kepada bawahannya saat bekerja
30 Adanya pemeriksaaan yang dilakukan pimpinan atas
ketepatan sasaran peserta Prona, yakni masyarakat
ekonomi lemah
>> Terima Kasih Atas Partisipasinya <<
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
R1 3 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 2 81
R2 3 2 1 3 3 3 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 66
R3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 3 61
R4 2 1 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 1 4 1 2 3 61
R5 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 3 61
R6 3 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 65
R7 1 2 4 2 1 2 1 2 1 3 1 4 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 1 3 3 4 2 2 1 2 63
R8 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 3 1 2 3 2 55
R9 1 2 3 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 58
R10 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 3 52
R11 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 59
R12 3 1 2 2 2 1 3 2 1 4 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 64
R13 1 1 1 3 1 1 4 2 3 3 1 4 3 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 58
R14 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 1 65
R15 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 4 2 1 3 3 58
R16 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 52
R17 1 1 3 1 1 2 2 3 2 4 2 1 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 61
R18 2 1 1 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 3 3 2 1 63
R19 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 56
R20 2 1 1 3 1 4 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2 3 3 2 62
R21 2 2 1 2 3 2 3 3 1 4 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 59
R22 2 1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 57
R23 1 2 1 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 1 4 1 2 3 1 3 2 2 1 70
R24 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 1 3 3 2 1 2 69
R25 3 1 2 1 1 3 1 3 2 4 3 1 3 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 60
R26 3 2 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 4 1 1 3 2 3 3 2 3 3 65
R27 4 3 3 3 2 4 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 69
R28 4 2 1 2 1 3 3 4 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 64
R29 3 2 3 1 4 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 2 4 3 1 1 3 3 3 1 1 2 1 70
R30 2 1 1 1 3 1 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 4 3 3 1 1 57
R31 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 3 2 73
R32 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 62
R33 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 4 2 2 1 3 3 1 58
R34 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 3 2 4 1 2 2 3 3 3 1 1 3 3 69
R35 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 4 63
R36 2 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 3 3 59
R37 2 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 1 3 2 78
R38 1 1 3 4 4 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 4 4 71
R39 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 4 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 66
TABULASI DATA ORDINAL
NoEfektivitas Pelaksanaan PRONA
Jumlah
R40 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 73
R41 3 1 2 1 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 3 4 4 2 1 3 4 3 1 1 3 4 2 1 2 2 68
R42 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 3 3 64
R43 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 4 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 75
R44 3 1 1 2 1 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 61
R45 4 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 3 63
R46 3 1 2 3 3 1 1 3 4 2 3 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 1 1 3 3 4 62
R47 4 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 67
R48 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 3 2 1 4 2 1 3 1 3 4 1 2 63
R49 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 4 1 3 3 3 4 1 2 3 2 3 69
R50 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 4 3 4 4 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 2 65
R51 4 3 1 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 1 2 1 3 83
R52 3 1 1 4 2 3 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 70
R53 1 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 3 68
R54 1 3 2 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 1 4 3 3 2 3 2 1 3 62
R55 2 1 1 3 2 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 78
R56 2 1 3 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 65
R57 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 68
R58 2 1 2 2 4 2 3 2 3 1 3 1 3 1 1 2 2 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 66
R59 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1 3 2 2 3 77
R60 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 4 76
R61 2 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 77
R62 2 1 3 1 3 1 2 4 2 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 67
R63 1 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 71
R64 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 2 73
R65 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 70
R66 3 1 2 1 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 76
R67 3 4 2 3 3 3 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 69
R68 4 4 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 76
R69 3 3 1 3 4 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 1 2 3 70
R70 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 75
R71 3 3 2 2 1 1 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 1 4 1 3 3 1 2 3 3 3 3 71
R72 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 62
R73 2 3 2 2 1 2 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 79
R74 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 4 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 70
R75 3 3 1 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 1 1 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 78
R76 3 1 1 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 1 82
R77 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 68
R78 3 2 1 4 3 3 1 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 72
R79 1 1 4 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 1 53
R80 3 4 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 76
R81 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 2 3 71
R82 1 2 1 3 1 1 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 4 2 1 2 4 2 2 1 2 65
R83 3 3 1 2 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 69
R84 2 1 1 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 66
R85 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 68
R86 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 4 1 4 1 3 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 69
R87 1 2 3 2 1 3 2 4 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 4 1 2 2 1 3 2 1 2 58
R88 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 76
R89 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 59
R90 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 1 4 78
R91 1 1 4 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 4 1 1 3 60
R92 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 1 4 4 71
R93 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 76
R94 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 59
R95 2 1 3 1 1 1 3 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 48
R96 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 74
R97 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 54
R98 2 2 2 3 1 1 2 1 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 55
R99 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 3 2 67
Jumlah 226 179 202 224 218 221 215 245 212 231 218 211 214 219 226 225 232 218 221 223 212 207 214 227 220 234 226 220 212 234 6585
UJI VALIDITAS (TAHAP 1)
Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA)
Efektivitas Pelaksanaan PRONA
P1 Pearson Correlation .406**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P2 Pearson Correlation .412**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P3 Pearson Correlation -.039
Sig. (1-tailed) .352
N 99
P4 Pearson Correlation .266**
Sig. (1-tailed) .004
N 99
P5 Pearson Correlation .336**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P6 Pearson Correlation .364**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P7 Pearson Correlation -.113
Sig. (1-tailed) .134
N 99
P8 Pearson Correlation .320**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P9 Pearson Correlation .333**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P10 Pearson Correlation .032
Sig. (1-tailed) .377
N 99
P11 Pearson Correlation .388**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P12 Pearson Correlation .307**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P13 Pearson Correlation .380**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P14 Pearson Correlation .451**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P15 Pearson Correlation .069
Sig. (1-tailed) .249
N 99
P16 Pearson Correlation .395**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P17 Pearson Correlation .355**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P18 Pearson Correlation .324**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P19 Pearson Correlation .346**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P20 Pearson Correlation .329**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P21 Pearson Correlation .365**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P22 Pearson Correlation .008
Sig. (1-tailed) .467
N 99
P23 Pearson Correlation .312**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P24 Pearson Correlation .410**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P25 Pearson Correlation .379**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P26 Pearson Correlation .075
Sig. (1-tailed) .229
N 99
P27 Pearson Correlation .319**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P28 Pearson Correlation .335**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P29 Pearson Correlation .295**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P30 Pearson Correlation .362**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
Efektifitas Pelaksanaan PRONA
Pearson Correlation 1
Sig. (1-tailed)
N 99
UJI VALIDITAS (TAHAP 2)
Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA)
Efektifitas Pelaksanaan PRONA
P1 Pearson Correlation .464**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P2 Pearson Correlation .464**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P4 Pearson Correlation .267**
Sig. (1-tailed) .004
N 99
P5 Pearson Correlation .355**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P6 Pearson Correlation .370**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P8 Pearson Correlation .371**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P9 Pearson Correlation .353**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P11 Pearson Correlation .401**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P12 Pearson Correlation .289**
Sig. (1-tailed) .002
N 99
P13 Pearson Correlation .360**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P14 Pearson Correlation .424**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P16 Pearson Correlation .373**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P17 Pearson Correlation .370**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P18 Pearson Correlation .364**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P19 Pearson Correlation .357**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P20 Pearson Correlation .323**
Sig. (1-tailed) .001
N 99
P21 Pearson Correlation .372**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P23 Pearson Correlation .355**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P24 Pearson Correlation .432**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P25 Pearson Correlation .383**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P27 Pearson Correlation .330**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P28 Pearson Correlation .351**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
P29 Pearson Correlation .291**
Sig. (1-tailed) .002
N 99
P30 Pearson Correlation .382**
Sig. (1-tailed) .000
N 99
Efektifitas Pelaksanaan PRONA
Pearson Correlation 1
Sig. (1-tailed)
N 99
UJI RELIABILITAS
Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA)
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 99 100.0
Excludeda 0 .0
Total 99 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.720 24
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Efektifitas Pelaksanaan
PRONA
N 99
Normal Parametersa,,b
Mean 54.13982
Std. Deviation 8.106367
Most Extreme Differences Absolute .049
Positive .049
Negative -.043
Kolmogorov-Smirnov Z .484
Asymp. Sig. (2-tailed) .974
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Uji T-Test
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Efektifitas Pelaksanaan PRONA
99 54.13982 8.106367 .814721
One-Sample Test
Efektifitas Pelaksanaan
PRONA
Test Value = 0 t 66.452
df 98
Sig. (2-tailed) .000
Mean Difference 54.139818
95% Confidence Interval of the Difference
Lower 52.52303
Upper 55.75660
STATISTIK DESKRIPTIF
Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA)
P1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 7 7.1 7.1 7.1
Efektif 36 36.4 36.4 43.4
Tidak Efektif 35 35.4 35.4 78.8
Sangat Tidak Efekt 21 21.2 21.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 4 4.0 4.0 4.0
Efektif 18 18.2 18.2 22.2
Tidak Efektif 33 33.3 33.3 55.6
Sangat Tidak Efektif 44 44.4 44.4 100.0
Total 99 100.0 100.0
P4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 7 7.1 7.1 7.1
Efektif 36 36.4 36.4 43.4
Tidak Efektif 34 34.3 34.3 77.8
Sangat Tidak Efektif 22 22.2 22.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 7 7.1 7.1 7.1
Efektif 38 38.4 38.4 45.5
Tidak Efektif 24 24.2 24.2 69.7
Sangat Tidak Efektif 30 30.3 30.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 6 6.1 6.1 6.1
Efektif 39 39.4 39.4 45.5
Tidak Efektif 29 29.3 29.3 74.7
Sangat Tidak Efektif 25 25.3 25.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 10 10.1 10.1 10.1
Efektif 45 45.5 45.5 55.6
Tidak Efektif 28 28.3 28.3 83.8
Sangat Tidak Efektif 16 16.2 16.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 7 7.1 7.1 7.1
Efektif 32 32.3 32.3 39.4
Tidak Efektif 30 30.3 30.3 69.7
Sangat Tidak Efektif 30 30.3 30.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P11
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 4 4.0 4.0 4.0
Efektif 41 41.4 41.4 45.5
Tidak Efektif 28 28.3 28.3 73.7
Sangat Tidak Efektif 26 26.3 26.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P12
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 3 3.0 3.0 3.0
Efektif 40 40.4 40.4 43.4
Tidak Efektif 25 25.3 25.3 68.7
Sangat Tidak Efektif 31 31.3 31.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P13
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 3 3.0 3.0 3.0
Efektif 38 38.4 38.4 41.4
Tidak Efektif 33 33.3 33.3 74.7
Sangat Tidak Efektif 25 25.3 25.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P14
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 1 1.0 1.0 1.0
Efektif 46 46.5 46.5 47.5
Tidak Efektif 29 29.3 29.3 76.8
Sangat Tidak Efektif 23 23.2 23.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P16
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 5 5.1 5.1 5.1
Efektif 42 42.4 42.4 47.5
Tidak Efektif 30 30.3 30.3 77.8
Sangat Tidak Efektif 22 22.2 22.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P17
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 8 8.1 8.1 8.1
Efektif 44 44.4 44.4 52.5
Tidak Efektif 25 25.3 25.3 77.8
Sangat Tidak Efektif 22 22.2 22.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P18
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 4 4.0 4.0 4.0
Efektif 41 41.4 41.4 45.5
Tidak Efektif 27 27.3 27.3 72.7
Sangat Tidak Efektif 27 27.3 27.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P19
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 4 4.0 4.0 4.0
Efektif 41 41.4 41.4 45.5
Tidak Efektif 31 31.3 31.3 76.8
Sangat Tidak Efektif 23 23.2 23.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P20
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 6 6.1 6.1 6.1
Efektif 41 41.4 41.4 47.5
Tidak Efektif 26 26.3 26.3 73.7
Sangat Tidak Efektif 26 26.3 26.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P21
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 5 5.1 5.1 5.1
Efektif 36 36.4 36.4 41.4
Tidak Efektif 28 28.3 28.3 69.7
Sangat Tidak Efektif 30 30.3 30.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P23
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 3 3.0 3.0 3.0
Efektif 40 40.4 40.4 43.4
Tidak Efektif 27 27.3 27.3 70.7
Sangat Tidak Efektif 29 29.3 29.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P24
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 2 2.0 2.0 2.0
Efektif 50 50.5 50.5 52.5
Tidak Efektif 26 26.3 26.3 78.8
Sangat Tidak Efektif 21 21.2 21.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
P25
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 4 4.0 4.0 4.0
Efektif 43 43.4 43.4 47.5
Tidak Efektif 26 26.3 26.3 73.7
Sangat Tidak Efektif 26 26.3 26.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P27
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 5 5.1 5.1 5.1
Efektif 46 46.5 46.5 51.5
Tidak Efektif 22 22.2 22.2 73.7
Sangat Tidak Efektif 26 26.3 26.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P28
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 2 2.0 2.0 2.0
Efektif 45 45.5 45.5 47.5
Tidak Efektif 27 27.3 27.3 74.7
Sangat Tidak Efektif 25 25.3 25.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P29
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 2 2.0 2.0 2.0
Efektif 38 38.4 38.4 40.4
Tidak Efektif 33 33.3 33.3 73.7
Sangat Tidak Efektif 26 26.3 26.3 100.0
Total 99 100.0 100.0
P30
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Efektif 8 8.1 8.1 8.1
Efektif 43 43.4 43.4 51.5
Tidak Efektif 27 27.3 27.3 78.8
Sangat Tidak Efektif 21 21.2 21.2 100.0
Total 99 100.0 100.0
Halaman : 9 PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
A. VISI :
Mewujudkan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menjadi lembaga pelayanan publik yang mengayomi, melayani serta
memberikan informasi pertanahan secara professional, efisien, efektif dan transparan kepada masyarakat.
B. MISI :
1. Senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat dan bimbingan Teknis Administrasi
2. Senantiasa melaksanakan penyuluhan / sosialisasi bidang pertanahan kepada masyarakat dan pihak pihak terkait
3. Senantiasa meningkatkan pelayanan secara transparan, professional, efisien dan efektif
4. Sentiasa meningkatkan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan Senantiasa
5. Proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
C. MOTO KANTOR : Tekad Kami Memberikan Pelayanan Terbaik
:
D. MOTO LARASITA : Menjangkau Pelosok Wilayah, Melayani Masyarakat, Mewujudkan Harapan
VISI , MISI DAN MOTO
Halaman : 10 PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
STRUKTUR ORGANISASI
Halaman : 3 PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
A. IDENTITAS KANTOR PERTANAHAN
1. Kode Kantor : 2801
2. Nama Kantor : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
3. Alamat : Jl. Letnan Jidun No. 5 Kelurahan Lontar Baru Kota Serang
Propinsi Banten
4. Telp/Fax/E-mail : (0254) – 20068 Fax : (0254) – 203301
[email protected] / [email protected]
5. Website : http://kab-serang.bpn.go.id
PROFIL KANTOR
Halaman : 4 PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
B. DATA WILAYAH KERJA
1. Satuan Wilayah Kerja : Kabupaten Serang dan Kota Serang
2. Luas Wilayah : Kabupaten Serang : 1.437,41 Km²
Kota Serang : 266,71 Km²
Total Luas Wilayah kerja : 1.704,12 Km²
3. Batas – Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa
Timur : Kabupaten Tangerang
Selatan : Kabupaten Pandeglang & Lebak
Barat : Selat Sunda dan Cilegon
4. Jumlah Kecamatan : Kabupaten Serang : 29 Kecamatan
Kota Serang : 6 Kecamatan
5. Jumlah Desa : Kabupaten Serang : 314 Desa
Kota Serang : 66 Desa/Kelurahan
6. Data Kawasan :
a. Luas Kawasan Pertanian : 108.858 Ha
b. Luas Kawasan Nelayan : 5.582,9 Ha
c. Luas Kawasan UMK : 8,7 Ha
d. Luas Kawasan Industri : 8.304,3 Ha
Halaman : 6 PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
C. SARANA & PRASARANA
I. Bangunan Kantor :
1. Kepemilikan : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
2. Status Tanah : Hak Pakai No. 3 / Lontar Baru
An. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kab. Serang
3. Luas Bangunan : 1.525 m²
Terdiri dari :
a. 1 (satu) Blok Gedung Kantor 2 (dua) lantai
b. 4 (empat) Blok Gedung Kantor 1 (satu) lantai
c. 1 (satu) Blok Bangunan Mesjid
d. 1 (satu) Blok Gedung Serba Guna 2 (dua) lantai
e. 1 (satu) Blok Bangunan Mess
4. Luas Tanah : 3.340 m²
5. Saat ini sudah terbangun Gedung Arsip 2 Lantai seluas 490 m2
Sumber Dana : APBN-PNBP T.A. 2017
c
b4
a
b2
b1 b3
d e
Parkir
GEDUNG ARSIP
PETA SEBARAN LOKASI PRONA TAHUN 2017
KECAMATAN TIRTAYASA
KECAMATAN PONTANG
KECAMATAN LEBAKWANGI
DOKUMENTASI PENELITIAN
Kegiatan Penyebaran Angket Penelitian
Kegiatan Penyebaran Angket Penelitian
Para Peserta Prona di Kabupaten Serang 2017
Sosialisasi Prona Di Kantor Kepala Desa di BPN Kabupaten Serang
Tahun 2017
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS PRIBADI
Nama : Dinar Pravitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 27 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Email : [email protected]
Alamat : Komp. Lebak Indah Blok. A No.245 RT.001/RW.004
Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang-
Banten
RIWAYAT PENDIDIKAN
TK PGRI II Kota Serang (1997-1999)
SD Negeri 2 Kota Serang (1999-2005)
SMP Negeri 1 Kota Serang (2005-2008)
SMA Negeri 5 Kota Serang (2008-2011)
S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang Banten (2011-2018)