draft klinik kecantikan depkes rivisi terry

Click here to load reader

Post on 19-Jan-2016

805 views

Category:

Documents

146 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

draft klinik kecantikan depkes revisi tery

TRANSCRIPT

OUTLINE

Daftar IsiPEDOMAN PENYELENGARAAN KLINIK KECANTIKAN

Kata Sambutan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan C. Sasaran

D. Pengertian

E. Ruang Lingkup

F. Landasan Hukum

BAB II TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN

A. Upaya Pelayanan KesehatanB. Jenis / Katagori Klinik KecantikanC. Sarana Bangunan FisikD. Peralatan Klinik KecantikanE. Tenaga Pelaksana di Klinik Kecantikan

BAB III TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN

A. Izin PenyelenggaraanB. Tata Cara PermohonanC. Sertifikasi

D. Kode Etik Profesi dan Peran Organisasi Profesi

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Pencatatan (Rekam Medik dan Inform Consent)B. PelaporanBAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

B. Pengawasan

C. Sanksi & Disiplin

D. Ketentuan Pidana

BAB VI MONOTORING dan EVALUASI

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia saat ini semakin merebak sarana-sarana yang menyediakan berbagai pelayanan di bidang kecantikan/estetika penampilan. Salah satu dari sarana itu adalah salon kecantikan. Dulu umumnya salon kecantikan hanya menyediakan pelayanan untuk pemotongan rambut dan makeup, tetapi sekarang juga memberikan pelayanan yang menjurus ke arah tindakan medik dan mempergunakan tenaga dokter. Begitu juga di berbagai media cetak banyak ditemukan berbagai promosi tentang jenis jasa perawatan kulit, wajah, badan dan rambut, yang ditawarkan oleh sarana-sarana yang menamakan dirinya sebagai Skin Care, Skin Center, Skin Clinic, Skin Care Center, Body Care Center, Beauty Clinic, Esthetic Clinic, Slimming Center, Beauty Center atau Beauty Salon dan lain lain sebutan, tergantung jenis pelayanan yang tersedia dan keinginan pemilik/pengelolanya, dengan tenaga pelaksana yang berlatar pendidikan rendah/menengah sampai dengan yang memiliki gelar dokter, malah ada yang telah menyandang gelar pasca sarjana dan doktoral di bidang kecantikan/kosmetologi. Dari hasil survey yang dilakukan di 4 klinik kecantikan di 4 propinsi ( Bali, Yogjakarta, Menado, Pontianak ) diperoleh hasil :

1. Tenaga Pelaksana pelayanan medik di klinik kecantikan adalah dokter yang tidak mempunyai kompetensi untuk tindakan medik tertentu (melakukan tindakan spesialistik). 2. Jenis pelayanan di klinik kecantikan meliputi : perawatan wajah / facial, suntikan pemutih, perawatan/pengobatan akne, pelangsingan dan pembentukan tubuh (body slimming / firming), chemical peeling, microdermabrasi, jet peel, cauter, terapi oksigen, mesoterapi, LAT

3. Jenis peralatan yang dimiliki klinik kecantikan : alat slimming, cauter, mikrodermabrator, Laser, IPL dll )

4. Instansi Pemerintah yang memberikan izin opersional klinik kecantikan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Dari hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa klinik kecantikan telah menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan belum jelas siapa penanggung jawab pengelolaannya. Sementara didalam Sistim Kesehatan Nasional pelayanan Kosmetik merupakan bagian dari upaya kesehatan perorangan strata pertama.

Departemen Kesehatan menyadari betul keadaan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan masalah serta kecenderungan-kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan dan mewujudkan Visi Depkes Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dengan misi Membuat Rakyat Sehat dengan nilai-nilai : 1. Berpihak pada rakyat

2. Bertindak cepat dan tepat

3. Kerjasama Tim

4. Integritas yang tinggi

5. Transparan dan akuntabilitas

Pembangunan kesehatan yang dapat berpihak pada masyarakat saat ini haruslah diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya tenaga yang professional / kompeten dan terampil sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan.

2. Tersedianya sarana pelayanan yang terjangkau semua lapisan masyarakat.

3. Terlaksananya upaya pelayanan yang bermutu, termasuk terjaminnya keamanan (safety) baik bagi pasien, petugas maupun lingkungan.

Guna mencapai hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan penataan dan pembinaan penyelenggaraan Klinik Kecantikan. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan Klinik Kecantikan yang akan menjadi acuan para penyelenggara klinik kecantikan, pihak pemerintah maupun organisasi profesi terkait.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Terselenggaranya klinik kecantikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Tersedianya acuan dalam pemberian izin operasional penyelenggaraan klinik kecantikan.3. Tersedianya panduan / acuan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Klinik Kecantikan di propinsi dan kabupaten/kota.

4. Melindungi pasien/masyarakat/pemakai jasa dan tenaga pelaksananya khususnya tenaga medik.C. SasaranPedoman ini disusun untuk digunakan bagi para pihak terkait yaitu :

Departemen Kesehatan RI

Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota

Instansi pemerintah terkait lainnya

Pemilik, Penanggung Jawab dan Tenaga Pelaksana di Klinik Kecantikan Organisasi Profesi terkait

D. Pengertian

Agar untuk lebih memahami pedoman penyelenggaraan Klinik Kecantikan ini, beberapa istilah yang tertulis dimaksudkan sebagai berikut :

Klinik Kecantikan adalah satu sarana pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.

Beautician / cosmetologist adalah orang yang berlatar belakang pendidikan / telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kecantikan umum yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional / internasional yang diakui pemerintah serta dibukti dengan sertifkat.

Dokter / dokter gigi plus adalah dokter / dokter gigi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kecantikan (estetika penampilan) medik minimal 96 jam yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan / organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat.

Dokter spesialis / dokter gigi spesialis adalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang berlatar pendidikan dengan bidang spesialisisasi yang diakui oleh pemerintah dan ada hubungan dengan bidang kecantikan (estetika penampilan) medik.

Tindakan medik terbatas adalah semua tindakan yang bersifat medik untuk bidang kecantikan (estika penampilan) yang bukan tindakan medik invasif (operatif).

Organisasi profesi terkait adalah organisasi profesi kedokteran yang berminat dan ada hubungan dengan bidang kecantikan (estetik penampilan) medik yang diakui pemerintah.E. Ruang lingkup

Ruang lingkup Klinik Kecantikan:

1. Penyelenggaraan klinik kecantikan lebih menekankan pada upaya meningkatkan kesehatan dan keindahan / estetika penampilan

2. Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Kecantikan meliputi aspek rejuvenasi dan estetika penampilan secara medik.F. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

4. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

7. Peraturan Menteri Kesehatan No 920 tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik.

8. Peraturan Menteri Kesehatan No 1419 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

10. Peraturan Menteri Kesehatan No 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Bab II

TATALAKSANA PENYELENGARAAN KLINIK KECANTIKAN

A. Upaya Pelayanan KesehatanUpaya pelayanan kesehatan di Klinik Kecantikan adalah pelayanan rawat jalan. Jika diperlukan pelayanan rawat inap, harus dirujuk/dilakukan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas sarana yang memadai.

Upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di Klinik Kecantikan terdiri dari :1. Penatalaksanaan Umum2. Penatalaksanaan khusus :

2.1. Tindakan medik terbatas Adalah tindakan rejuvenasi dan estetika penampilan secara medik dengan bahan, obat dan peralatan yang telah teregistrasi di Departemen Kesehatan.2.2. Tindakan medik invasif (operatif) tanpa narkose

B. Jenis / Katagori Klinik Kecantikan

Istilah yang ditemukan untuk sarana yang menyediakan pelayanan kecantikan di lapangan / masyarakat cukup banyak. Untuk mempermudah dan menyamakankan istilah / nomenklatur untuk sarana-sarana tersebut, selanjutnya digunakan istilah Salon Kecantikan untuk sarana yang memberikan pelayanan kecantikan dilakukan oleh tenaga pelaksana dan penanggung jawab sarana dari kalangan non medik. Dan isitilah Klinik Kecantikan digunakan untuk sarana