Download - SPI AWAL + PERBAIKAN

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

TUGAS KELOMPOK

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM“PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA”

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

2010/2011

KELOMPOK 8 | PENDIDIKAN MASA PENJAJAHAN BELANDA 1


ANGGOTA KELOMPOK 8 :

1. ANDI SEPTIAWAN (1063055)

2. NIA MAULINA SARI (1063635)

3. SEPTIANI (1063885)

4. SITI NURHALIMAH (1063915)

PRODI :PGMI

KELAS :M2 (B)



BAB I

PENDAHULUAN

Pada zaman colonial pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beranekaragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Cirri yang khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga terdapat suatu system yang menunjukkan kebulatan. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertical sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jaln yang sulit dan sempit.

Lahirnya suatu system pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui percobaan dan didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi social, ekonomi, dan politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercepatnya pengembangan system pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberikan kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Dalam kenyataan hanya anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah berorientasi Barat saja yang dapat melanjutkan pelajarannya, sekalipun hanya terbatas pada segelintir orang saja.



BAB II

PEMBAHASAN

A. PENDIDIKAN SELAMA PENJAJAHAN BELANDA

Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam 2(Dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia-Belanda (Nederland Indie). Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi(perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial.

1. Zaman VOC(Kompeni)

Orang Belanda dating ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk berdagang. Mereka di motivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun, pedagang itu merasa perlunya memiliki tempat yang permanen di daratan daripada berdagang dari kapal yang berlabuh di laut. Kantor dagang itu kemudian mereka perkuat dan persenjatai dan menjadi benteng yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah di sekitarnya. Lambat laun kantor dagang itu beralih dari pusat komersial menjadi bais politik dan territorial. Setelah peperangan colonial yang banyak akhirnya Indonesia jatuh seluruhnya di bawah pemerintahan Belanda. Namun penguasaan daerah jajahan ini baru selesai pada permulaan abad ke-20.

Metode kolonialisasi Belanda sangat sederhana. Mereka mempertahankan raja-raja yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan melalui raja-raja itu akan tetapi menuntut monopoli hak berdagang dan eksploitasi sumber-sumber alam. Adat istiadat dan kebudayaan asli dibiarkan tanpa perubahan aristokrasi tradisional digunakan oleh Belanda untuk memerintah negeri ini dengan cara efisien dan murah. Oleh sebab Belanda tidak mencampuri kehidupan orang Indonesia secara langsung, maka sangat sedikit yang mereka perbuat untuk pendidikan bangsa. Kecuali usaha meyebarkan agama mereka di beberapa pulau di bagian timur Indonesia. Kegiatan pendidikan pertama yang dilakukan VOC.

Pada permulaan abad ke-16 hampir seabad sebelum kedatangan Belanda, pedagang Portugis menetap di bagian timur Indonesia tempat rempah-rempah itu dihasilkan. Biasanya mereka didampingi oleh misionaris yang memasukkan penduduk kedalam agama katolik yang paling berhasil diantara mereka adalah Ordo Jesuit di bawah pimpinan Feranciscus Xaverius. Xaverius memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran agama.



2. Zaman Pemerintahan Belanda Setelah VOC

Setelah ambruknya VOC tahun 1916 pemerintah Belanda menggantikan kedudukan VOC. Statuta Hindia Belanda tahun 1801 dengan terang-terangan menyatakan bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan dan kepada kekayaan negeri Belanda. Pada tahun 1842 Markus, menteri jajahan, memberikan perintah agar Gubernur Jenderal berusaha dengan segenap tenaga agar memperbesar keuntungan bagi negerinya. Walaupun setiap Gubernur Jenderal pada penobatannya berjanji dengan hikmat bahwa ia akan memajukan kesejahteraan Hindia Belanda dengan segenap usaha prinsip masih dipertahankan pada tahun 1854 ialah bahwa Hindia Belanda sebagai”negeri yang direbut harus terus memberikan keuntungan kepada negeri Belanda sebagai tujuan pendidikan itu”. Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang segera diikuti oleh pembukaan sekolah dikota lain di Jawa. Prinsip yang dijadikan pegangan tercantum distatuta 1818 bahwa sekolah-sekolah harus dibuka ditiap tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan.

Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1823) menganjurkan pendidikan rakyat dan pada tahun 1820 kembali regen-regen diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik. Anjuran beliau tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan oleh regen(informasi kembali) yang aktif.

Tahun 1826 lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan. Sekolah-sekolah yang ada hanya bagi anak-anak Indonesia yang memeluk Nasrani. Alasannya karena adanya kesulitan financial yang berat yang dihadapi orang Belanda sebagai akibat perang Diponegoro (1825-1830) yang mahal dan menelan banyak korban serta peperangan antara Belanda dan Belgia(1830-1839).

Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda untuk meninggalkan prinsip-prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan Van den Bosh. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa (rodi) sebagai cara ampuh untuk memperoleh cara usaha maksimal, yang kemudian terkenal dengan cultuur stelsel atau tanam paksa yang memaksa penduduk untuk menghasilkan tanaman yang diperlukan dipasaran Eropa.

Van den Bosh mengerti, bahwa untuk memperbaiki stelsel pembangunan ekonomi bagi Belanda dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang banyak. Setelah tahun 1848 dikeluarkan peraturan-peraturan yang menunjukkan perintah lambat laun menerima tanggung jawab yang lebih besar atas pendidikan anak-anak Indonesia



sebagai hasil perdebatan diparlemen Belanda dan mencerminkan sikap Liberal yang lebih menguntungkan terhadap rakyat Indonesia. Terbongkarnya penyalahgunaan system tanam paksa merupakan factor dalam perubahan pandangan. Peraturan pemerintah tahun 1854 mengintruksikan Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah dalam tiap kabupaten bagi pendidikan anak pribumi. Peraturan tahun 1863 mewajibkan Gubernur Jenderal untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putera pada umumnya menikmati pendidikan.

System tanam paksa dihapuskan tahun 1870 dan digantikan dengan UU Agraria 1870. Pada tahun ini di Indonesia timbul masa baru dengan adanya UU Agraria dari De Waal, yang memberi kebebasan pada pengusaha-pengusaha pertanian partikuler. Usaha-usaha perekonomian makin maju, masyarakat lebih banyak lagi membutuhkan pegawai. Sekolah-sekolah yang dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan. Itulah sebabnya maka usaha mencetak calon-calon pegawai dipergiat lagi. Kini tugas departemen adalah memelihara sekolah-sekolah yang ada dengan lebih baik dan mempergiat usaha-usaha perluasaan sekolah-sekolah baru.

Pada tahun 1893 timbullah differensiasi pengajaran bumi putera. Hal ini disebabkan:

1. Hasil sekolah-sekolah bumi putera kurang memuaskan pemerintah colonial. Hal ini terutama sekali disebabkan karena isi rencana pelaksanaannya terlalu padat.

2. Dikalangan pemerintah mulai timbul perhatian pada rakyat jelata. Mereka insyaf karena yang harus mendapat pengajaran itu bukan hanya lapisan atas saja.

3. Adanya kenyataaan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedua kebutuhan dilapangan pendidikan yaitu lapisan atas dan lapisan bawah.

Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran bumi putera, keluarlah Indisch Staatsblad 1893 nomor 125 yang membagi sekolah bumi poetra menjadi 2 bagian:

a. Sekolah-sekolah kelas I untuk anak-anak priyai dan kaum terkemuka.b. Sekolah-sekolah kelas II untuk rakyat jelata.

Perbedaan sekolah kelas I dan kelas II antara lain:

Kelas I

Tujuan : memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan dan perusahaan



Lama bersekolah : 5 tahun

Mata pelajarannya: membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur.

Guru-guru :keluaran Kweekschool

Bahasa pengantar : Bahasa Daerah/Melayu.

Kelas II

Tujuan : memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum.

Lama bersekolah : 3 tahun

Mata pelajaran : membaca, menulis dan berhitung.

Guru-guru :persyaratannya longgar

Bahasa pengantar: Bahasa Daerah / Melayu.

Pada tahun 1914 sekolah kelas I diubah menjadi HIS(Hollands Inlandse School) dengan bahasa pengantar bahasa belanda sedangkan sekolah kelas II tetap atau disebut juga sekolah Vervolg( sekolah sambungan) dan merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa yang mulai didirikan sejak tahun 1907.

B. POLITIK ETIKA DAN PENGAJARAN

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Devender berjudul”Hutang Kehormatan” dalam majalah De Gida. Ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali perbendaharaan Negara. Peristiwa itu dapat dipandang sebagai ekspresi ide yang baru kemudian dikenal dengan politik etika. Ia menganjurkan program ini untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki irigasi agar memproduksi pertanian, menganjurkan transmigrasi dan perbaikan dalam lapangan pendidikan. Ia juga mengembangkan pengajaran bahasa Belanda secara cultural lebih maju dan dapat menjadi pelopor bagi bangsanya.

Factor lain yang menyebabkan berlangsungnya politik ini adalah kebangkitan Nasional dengan didirikannya Budi Oetomo pada tahun 1908, serikat Islam politik pertama di Indonesia yang didasrakan atas organisasi Barat didirikan tahun 1919, adanya volksraad tahun 1918 yang merupakan saluran bagi orang Indonesia untuk menyatakan pendapatnya. Sejak dilaksanakannya politik ini



tampak sekali kemajuan dalam pendidikan dengan diperbanyaknya sekolah rendah, sekolah yang berorientasi Barat untuk orang Cina dan Indonesia didirikan. Demikian juga pendidikan dikembangkan secara vertical dengan didirikannya MULO dan AMS yang terbuka bagi anak Indonesia untuk melanjutkan ke tingkat universitas.

Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi kaum bumi putra, maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting yaitu:

1. Memberi corak dan sifat kebelandaan-belandaan pada sekolah kelas I, misalnya:

a) Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran sejak kelas 3

b) Di kelas 6 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar

c) Lama belajar menjadi 7 tahun

d) Tahun 1914 dijadikan KIS dan menjadi bagian pengajaran rendah barat

e) Murid-muridnya anak-anak bangsawan dan terkemuka

2. Mendirikan Sekolah Desa

Maksud pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia tidak tercapai, karena sekolah-sekolah bumi putra kelas II merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar. Maka atas perintah Gubernur Jendral Van Heutsz tahun 1907 didirikan sekolah-sekolah desa. Bangunannya didirikan oleh desa dan guru-gurunya juga diangkat oleh desa pula, jadi bukan pegawai negeri.

Jadi susunan pengajaran bagi anak-anak Indonesia untuk sekolah rendah ada tiga, yaitu:

a) Sekolah Desa, bagi anak-anak biasa

b) Sekolah kelas II, yang kemudian diubah menjadi sekolah Vervolg

c) Sekolah kelas I, yang sejak tahun 1914 dijadikan HIS bagi anak-anak bangsawan dan aristocrat



C. SISTEM PERSEKOLAHAN PADA ZAMAN PEMERINTAHAN

HINDIA BELANDA

Sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, secara umum sistem pendidikan khususnya system persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) social yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu, diantaranya:

1. Pendidikan Rendah ( Lager Onderwijs )

Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkatan sekolah dasar mempergunakan system pokok yaitu:

Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

a) Sekolah rendah Eropa, yaitu ELS (Europese Lagere school), yaitu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa atau anak-anak turunan Timur asing atau Bumi putra dari tokoh-tokoh terkemuka. Lamanya sekolah tujuh tahun 1818.

b) Sekolah Cina Belanda, yaitu HCS (Hollands Chinese school), suatu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan tmur asing, khususnya keturunan Cina. Pertama didirikan pada tahun 1908 lama sekolah tujuh tahun.

c) Sekolah Bumi putra Belanda HIS (Hollands inlandse school), yaitu sekolah rendah untuk golongan penduduk Indonesia asli. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Lamanya sekolah tujuh tahun dan pertama didirikan pada tahun 1914.

Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah

1. Sekolah Bumi Putra kelas II (Tweede klasee). Sekolah ini disediakan untuk golonagan bumi putra. Lamaya sekolah tujuh tahun, pertama didirikan tahun 1892.

2. Sekolah Desa (Volksschool). Disediakan bagi anak-anak golongan bumi putra. Lamanya sekolah tiga tahun yang pertama kali didirikan pada tahun 1907.

3. Sekolah Lanjutan (Vorvolgschool). Lamanya dua tahun merupakn kelanjutan dari sekolah desa, juga diperuntukan bagi anak-anak golongan bumi putra. Pertama kali didirikan pada tahun 1914.

4. Sekolah Peralihan (Schakelschool)

Merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa (tiga tahun) kesekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Lama belajarnya lima tahun dan



diperuntukan bagi anak-anak golongan bumi putra. Disamping sekolah dasar tersebut diatas masih terdapat sekolah khusus untuk orang Ambon seperti Ambonsche Burgerschool yang pada tahun 1922 dijadikan HIS. Untuk anak dari golongan bangsawan disediakan sekolah dasar khusus yang disebut sekolah Raja (Hoofdensschool). Sekolah ini mula-mula didirikan di Tondano pada tahun 1865 dan 1872, tetapi kemudian diintegrasi ke ELS atau HIS.

2. Pendidikan lanjutan = Pendidikan Menengah

1. MULO (Meer Uit gebreid lager school), sekolah tersebut adalah kelanjutan dari sekolah dasar yang berbasa pengantar bahasa Belanda. Lama belajarnya tiga sampai empat tahun. Yang pertama didirikan pada tahun 1914 dan diperuntukan bagi golongan bumi putra dan timur asing. Sejak zaman jepang hingga sampai sekarang bernama SMP. Sebenarnya sejak tahun 1903 telah didirikan kursus MULO untuk anak-anak Belanda, lamanya dua tahun.

2. AMS (Algemene Middelbare School) adalah sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO berbahasa belanda dan diperuntukan golongan bumi putra dan Timur asing. Lama belajarnya tiga tahun dan yang petama didirikan tahun 1915. AMS ini terdiri dari dua jurusan (afdeling= bagian), Bagian A (pengetahuan kebudayaan) dan Bagian B (pengetahuan alam ) pada zaman jepang disebut sekolah menengah tinggi, dan sejak kemerdekaan disebut SMA.

3. HBS (Hoobere Burger School) atau sekolah warga Negara tinggi adalah sekolah menengeh kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan bumi putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Bahasa pengantarnya adalah bahasa belanda dan berorentasi ke Eropa Barat, khususnyairikan pada belanda. Lama sekolahnya tiga tahun dan lima tahun. Didirikan pada tahun 1860

3. Pendidikan Kejuruan (vokonderwijs )

Sebagai pelaksanaan politik etika pemerintah belanda banyak mencurahkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Jenis sekolah kejuruan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Sekolah pertukangan (Amachts leergang) yaitu sekolah berbahasa daerah dan menerima sekolah lulusan bumi putra kelas III (lima tahun) atau sekolah lanjutan (vervolgschool). Sekolah ini didirikan bertujuan untuk mendidik tukang-tukang. didirikan pada tahun 1881

2. Sekolah pertukangan (Ambachtsschool) adalah sekolah pertukangan berbahasa pengantar Belanda dan lamanya sekolah tiga tahun menerima



lulusan HIS, HCS atau schakel. Bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor jurusanya antara lain montir mobil, mesin, listrik, kayu dan piñata batu

3. Sekolah teknik (Technish Onderwijs) adalah kelanjutan dari Ambachtsschool, berbahasa Belanda, lamanya sekolah 3 tahun. Sekolah tersebut bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga Indonesia untuk menjadi pengawas, semacam tenaga teknik menengah dibawah insinyur.

4. Pendidikan Dagang (Handels Onderwijs). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Eropa yang berkembang dengan pesat.

5. Pendidikan pertanian (landbouw Onderwijs) pada tahun 1903 didirikan sekolah pertaian Yang menerima lulusan sekolah dasra yang berbahasa penganatar belanda. Pada tahun 1911 mulai didirikan sekolah pertanian (cultuurschool) yang terdiri dari dua jurusan, pertanian dan kehutanan. Lama belajaranya sekitar 3-4 tahun, dan bertujuan untuk menghasilkan pengawas-pengawas pertanian dan kehutanan. Pada rtahun 1911 didirikan pula sekolah pertanian menengah atas (Middelbare Landbouwschool) yang menerima lulusan MULO atau HBS yang lamanya belajar 3 tahun.

6. Pendidikan kejuruan kewanitaan (Meisjes Vakonderwijs).

7. Pendidikan ini merupakan kejuruan yang termuda. Kemudian sekolah yang sejenis yang didirikn oleh swasta dinamakan Sekolah Rumah Tangga (Huishoudschool). Lama belajarnya tiga tahun.

8. Pendidikan keguruan (Kweekschool). Lembaga keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke-19. Sekolah guru negeri yang pertama didirikan pada tahun 1852 di Surakarta. Sebelum itu pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama Normal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru sekolah desa. Pada abad ke-20 terdapat tiga macam pendidikan guru, yaitu:

1. Normalschool,sekolah guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan sekolah dasar lima tahun, berbahasa pengantar bahasa dearah.

2. Kweekschool, sekolah guru empat tahun yang menerima lulusan berbahasa belanda.

3. Hollandschool Indlandschool kweekschool, sekolah guru 6 tahun berbahasa pengantar Belada dan bertujuan menghasilkan guru HIS-HCS.

4. Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs)

Karena terdesak oleh tenaga ahli, maka didirikanlah:



a) Sekolah Tehnik Tinggi (Technische Hoge School).

Sekolah Tehnik Tinggi ini yang diberi nama THS didirikan atas usaha yayasan pada tahun 1920 di Bandung. THS adalah sekolah Tinggi yang pertama di Indonesia, lama belajarnya lima tahun. Sekolah ini kemudian menjelma menjadi ITB.

b) Sekolah Hakim Tinggi (Rechskundige Hoge school).

RHS didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Lama belajarnya 5 tahun, yang tama AMS dapat diterima di RHS. Tamatan ini dijadikan jaksa atau hakim pada pengadilan.

c) Pendidiakn tinggi kedokteran.

Lembaga ini di Indonesia di mulai dari sekolah dasar lima tahun. Bahasa pengantarnya bahasa melayu . pada tahun 1902 sekolah dokter jawa diubah menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Voor Indische Artsen) yang menerima lulusan ELS, dan berbahasa pengantar Belanda. Lama belajarnya 7 tahun. Kemudian syarat penerimaannya ditingkatkan menjadi lulusan MULO. Pada tahun 1913 disamping STOVIA di Jakarta didirikan sekolah tinggi kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) Yang lama belajaranya 6 tahun dan menerima lulusan AMS dan HBS.

D. CIRI UMUM POLITIK PENDIDIKAN BELANDA

Menurut Tilaar (1995) dalam pandangannya menyebutkan ada 5 ciri yang dapat ditemukan pendidikan kita dimasa colonial belanda yaitu:

1. System Dualisme

Dalam system dualisme diadakan garis pemisahan antara system pendidikan untuk golongan Eropa dan system pendidikan unutk golongan bumi putra. Jadi disini diadakan garis pemisah sesuai dengan politik colonial yang membedakan antara bumi putra dan pihak penjajah.

2. System Korkondasi

System ini berarti bahwa pendidikan didaerah penjajahan disesuaikan dengan pendidikan yang terdapat di Belanda. System ini diasumsikan bahwa dengan System yang berkrkondasi dengan system yang ada di negeri Belanda, maka mutu pendidikan terjamin setingkat pendidikan di Negara Belanda.

3. Sentralisasi



Kebijakan pendidikan dizaman colonial diurus oleh departemen pengajaran. Departemen ini yang mengatur segala sesuatu mengeani pendidikan dengan perwakilannya yang terdapat dipropinsi-propinsi Besar.

4. Menghambat gerakan Nasional

Pendidikan pada masa itu sangat selektif karena bukan diperuntukan untuk masyarakat pribumi putra untuk mendapatkan pendidikan dengan seluas-luasnya atau pendidikan yang lebih tinggi. Didalam kurikulum pendidikan colonial pada waktu itu, misalnya sangat dipentingkan penguasaan bahasa belanda dan hal-hal mengenai negeri belanda. Misalnya dalam pengajaran ilmu bumi, anak-anak bumi putra harus menghapal kota-kota kecil yang ada di negeri Belanda.

5. Perguruan swasta yang militer

Salah satu perguruan swasta yang gigih menentang kekuasaan colonial adalah seolah-olah taman siswa yang didirikan oleh kihajar dewantara tanggal 3 juli 1922.

6. Tidak adanya perencanaan pendidikanyan sistematis

Perkembangan pendidikan merupakan rangkaian kompromi antara usaha pemerintah untuk memberikan pendidikan minimal bagi pribumi dan tuntutan yang terus menerus dari pihak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan orang Belanda.

Menurut Prof. Dr. S. Nasution mengemukakan enam cirri umum politik pendidikan Belanda, yaitu:

1. Dualisme

Dualisme dalam pendidikan dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk yang tak berada, sekolah yang memberi kesempatan melanjutkan dan tidak memeberi kesempatan.

2. Gradualisme

Gradualisme dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah untuk anak Indonesia.

3. Prinsip Konkordansi

Prinsip yang memaksa semua sekolah berorientasi barat mengikuti model sekolah Nederland dan menghalangi penyesuaiannya dengan keadaan Indonesia.

4. Control sentral yang kuat



Yang menciptakan birokrasi yang ketat yang hanya memungkinkan perubahan kurikulum dengan persetujuan para pembesar di Indonesia maupun di negeri Belanda.

5. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis

Menyebabkan pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah menurut keadaan zaman.

6. Pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah.

Penyelenggaraan dan penerimaan murid didasarkan atas kebutuhan pemerintah Belanda dalam tenaga kerja.

Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain:

1. Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu;2. Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak

mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial;

3. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.

4. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3

http://khairuddinhsb.blog.plasa.com/2008/07/21/pendidikan-di-zaman-belanda/



PERBAIKAN TUGAS KELOMPOK 8

PENDIDIKAN ISLAM

PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan

perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Selama penjajahan Barat itu

berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang

telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan

hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula

di bidang pendidikan. Merekan mengenalkan sistem dan metode baru tetapi

sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka

dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan

tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah

westernisasi dari Kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua

motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajah Barat di Indonesia selama

kurang lebih 3,5 abad. Di samping itu sebagai bangsa penjajah pada umumnya

mereka menganut pikiran Machiavelli yang menyatakan antara lain :

1. Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah.

2. Agama tersebut dipakai untuk menjinakkan dan menaklukan rakyat.



3. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pempluk agama yang

bersangkutan harus dibawa untuk memecah belah dan agar mereka berbuat

untuk mencari bantuan kepada pemerintah.

4. janji kepada rakyat tak perlu ditepati jika merugikan.

5. tujuan dapat menghalalkan segala cara.

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 M, yaitu

ketika Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta, dan di lawan oleh Sultan Agung

Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Ponotogomo.

Pada zaman sultan Islam ini hitungan tahun saka diasimilasikan dengan tahun

hijrah dan berlaku di seluruh negara. Nama hari dan bulan diambil dari Islam. Hal

itu menggambarkan adanya usaha mempertemukan unsur kebudayaan Islam

dengan kebudayaan pribumi dalam hal-hal yang tidak merusak akidah dan ibadah.

Pangeran Diponegoro alias Sultan Abd. Hamid Herutjokro Amirul

Mukminin Sayidin Ponotogomo Khalifatullah adalah tokoh politik, militer dan

agama. Dari pakaiannya berjubah dan bersurban jelas sebagai tokoh ulama. Para

penbamtunya terdiri dari para ulama juga antara lain : K. Moh. Basri, K. Abd.

Kadir, K. Moh. Usman, K. Imam Misbah, Syekh H. Ahmad, K. Melangi, dan lain-

lain. Pada masa itu kehidupan beragama erat sekali dengan kehidupan kenegaraan.

Pimpinan negara adalah tokoh ulama. Keadaan semacanm itu juga terjadi di

daerah lain seperti di Minangkabau dengan Imam Bonjol dan di Aceh dengan

Tengku (Kyai) Cik Di Tiro.

Setelah Belanda dapat mengatasi pemberontakan-pemberontakan dari

tokoh-tokoh politik dan agama yaitu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku

Cik Di Tiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin dan lain-lain, maka sejarah

kolonialisme di Indonesia mengalami fase yang baru, yaitu Belanda secara politik

sudah dapat menguasai Indonesia. Raja-raja di daerah masih ada, tetapi tidak

dapat berkuasa penuh, baik dari segi kewilayahannya aun ketatanegaraannya.

Dengan demikian maka semua kekuasaan baik politik maupun ekonomi dan sosial

budaya sudah berada di tangan penjajah. Belanda berkuasa mengatur pendidikan



dan kehidupan beragama, sesuai dengan prinsip-prinsip kolonialisme, westernisasi

dan kristenisasi.

Sejak dari zaman VOC (Belanda swasta) kedatangan mereka di Indonesia

sudah bermotif ekonomi, politik dan agama. Dalam hak actroi VOC terdapat suatu

pasal yang berbunyi sebagai berikut : ” Badan ini harus berniaga di Indonesia dan

bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen

dengan mendirikan sekolah”.

Ketika Van Den Boss menjadi Gubernur Jendral di Jakarta pada tahun

1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja di anggap dan

diperlukan sebagai sekolah pemerinrtah. Departeman yang nengurus pendidikan

dan keagamaan dijadikan satu. Dan ditiap daerah Keresidenan didirikan satu

sekolah agama Kristen.

Grbernur Jendral Van Den Capellen pada tahun 1819 M mengambil

inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat

membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati

tersebut sebagai berikut : ” Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan

peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan

menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati

undang-undang dan hukum negara ”.

Jiwa dari surat edaran di atas menggambarkan tujuan dari pada

didrikannya sekolah dasar pada zaman itu. Pendidikan agama Islam yang ada di

pondok-pondok, masjid, mushola, dan lain sebagainya dianggap tidak membantu

pemerintah Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf Latin.

Pada salah satu point dalam angket yang ditujukan kepada bupati-bupati

sebagai berikut :

”Apakah tujuan bupati tidak sepaham dengan kami bahwa pendidikan

yang berguna adalah sejenis pendidikan yang sesuai dengan rumah

tangga desa”.



Jadi jelas bahwa madrasah pesantren dianggap tidak berguna. Dan tingkat

sekolah pribumi adalah rendah sehingga disebut sekolah desa, dan dimaksudkan

untuk menandingi madrasah, pesantren atau pengajian yang ada di desa itu.

Politik pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas

Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya dan rasa

kolonialismenya.

Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus

yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut

Priesterraden. Atas nasehat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M

pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan

pengajaran (baca pengajian) harus minta izin lebih dahulu. Pada tahun-tahun itu

memang sudah terasa adanya ketakutan dari pemerintah Belanda terhadap

kemungkinan kebangkitan pribumi, karena terjadinya peperangan antara Jepang

melawan Rusia yang dimenangkan oleh Jepang.

Pada tahun 1925 m pemerintah mengeluarkan paraturan yang lebih ketat

lagi terhadap pandidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh

memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya

gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti

Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdatul Watan, dan lain-lain.

Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan

menutup madarsah dan seolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran

yang tidak disukai oleh pemerintah yang disebut ordonansi sekolah liar (wilde

school ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan

nasionalisme-Islamisme pda tahun 1928 M, berupa Sumpah Pemuda. Selain dari

pada itu untuk lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia yang selalu

menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga dan menghalangi masuknya

pelajaran agama di sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam,

maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Yakni

bahwa pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu agama sehinggan



sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama. Dan pemerintah melindungi tempat

peribadatan agama (Indiache Staat Regeling pasal 173-174).

Jika kita melihat peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian

ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas

madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka eolah-olah dalam tempo yang

tidak lama, pendidikan Islam akan menjadi lumpuh atau porak poranda. Akan

tetapi apa yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah keadaan yang sebaliknya.

Masyarakat Islam di Indonesia pada zaman itu laksana air hujan atau air bah yang

sulit di bendung. Dibendung disini, meluap disana.

Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulam dan kyai bersikap non

cooperative dengan Belanda. Mereka menyingkir dari tempat yang dekat dengan

Belanda. Mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa oleh Belanda dengan

berpegang kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang artinnya : ” Barang siapa

yang menyerupai suatu golongan maka ia termasuk golongan itu” (Riwayat Abu

Daud dan Imam Hibban). Mereka tetap berpegang kepada ayat Al-Qur’an

S.Almaidah ayat 51 yang artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah

orang Yahudi dan Nasrani engkau angkat sebagai pemimpinmu”.


Download - SPI AWAL + PERBAIKAN

Top Related