Download - =SfS BW`YS`fSd - Kemenag.../$325$1 .,1(5-$ 6(.5(7$5,$7 -(1'(5$/ .(0(17(5,$1 $*$0$ 7$+81 ] ] ] 6SXfSd FSTW^ d ¼ w w ]ãØç¹ãçØ IØ© Â¯Ü Ü¯ ] ¹Ø ã Ø¯ ã 9 Â Ø ¼ d

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018

i

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Kuasa, atas Rahmat-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Tahun 2018 dapat disusun sesuai dengan rencana. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini

disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702

Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menjabarkan

capaian kinerja Tahun 2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja dan target yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2018. Diharapkan dapat memberi manfaat yang optimal dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2019

Sekretaris Jenderal

M. Nur Kholis Setiawan

LAPORAN KINERJA


ii

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................................................. i

Daftar Isi .............................................................................................................................................. ii

Daftar Tabel ........................................................................................................................................ iii

Daftar Grafik ....................................................................................................................................... iv

Daftar Gambar ................................................................................................................................... v

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ........................................................................ 2

2. Profil SDM Sekretariat Jenderal .................................................................... 8

B. Aspek Strategis ........................................................................................................ 12

C. Permasalahan Utama . ........................................................................................... 12

D. Sistem Penyajian . .................................................................................................... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. 15

A. Langkah Strategis ................................................................................................... 15

B. Rencana Strategis Kementerian Agama ......................................................... 16

C. Perjanjian Kinerja .................................................................................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................ 18

A. Capaian Kinerja......................................................................................................... 18

B. Analisis Capaian Kinerja........................................................................................ 20

C. Realisasi Anggaran ................................................................................................. 33

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA


iii

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2018

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian Agama

Tabel 3.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Tabel 3.5 Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014-2019

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Agama

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Agama Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program pada Sekretariat Jenderal Tahun

Anggaran 2018 Tabel 3.9 Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran pada Kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2018

LAPORAN KINERJA


iv

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Agama

Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Grafik 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Usia

Grafik 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dengan Target Tahun

2019

Grafik 3.2 Tren Capaian Nilai SAKIP 2015-2018

Grafik 3.3 Tren Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2015-2018

Grafik 3.4 Hasil Survey Integritas Organisasi Kementerian Agama Tahun 2018

Grafik 3.5 Hasil Survey Integritas Jabatan Kementerian Agama Tahun 2018

Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Setjen 2018

LAPORAN KINERJA


v

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan Opini LKKA 2017

Gambar 3.2 Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon I Pusat Tahun 2018

LAPORAN KINERJA


vi

Ikhtisar Eksekutif

erdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

Pasal 6, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Agama;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip,

dan dokumentasi Kementerian Agama;

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan

advokasi hukum;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan

pengadaan barang/jasa; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal menyelenggarakan dua

program yang harus dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya Kementerian Agama, dan Kerukunan Umat Beragama. Sebagai wujud

nyata komitmen antara Sekretaris Jenderal dan Menteri Agama untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Sekretaris Jenderal telah

menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada awal Tahun 2018. Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal memuat IKU yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dari 2 (dua)

program yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Target masing-masing indikator

disesuaikan dengan arah dan kebijakan Renstra 2015 – 2019 serta Rencana Kerja Tahunan

(RKT) yang telah ditetapkan dengan rincian sbb:

B

LAPORAN KINERJA


vii

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”, dengan indikator kinerja berikut target: a) Opini

Laporan Keuangan (target WTP), b) Predikat Akuntabilitas Kinerja (target nilai A), dan

c) Nilai Reformasi Birokrasi (target nilai 75).

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama”, dengan

indikator kinerja berikut targetnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (target 75,90)

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan, dan

Pendidikan Agama Khonghucu”, dengan indikator kinerja Jumlah peserta didik pada

pendidikan keagamaan Khonghucu (target 3.026 orang).

Capaian target kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2018

sebesar 96,29% atau katagori baik. Keberhasilan capaian tersebut diukur dari rata-rata

capaian 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran

program Sekretariat Jenderal didukung oleh anggaran sebesar Rp2.240.240.134.000,00

dan telah terealisasi sebesar Rp2.144.787.819.353.,00 atau 95.74%.

LAPORAN KINERJA


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk

menyampaikan laporan kinerja kepada instansi pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang

setiap tahun. Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Menteri PAN dan

RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja

pada Instansi Pemerintah. Kementerian Agama menindaklanjuti dengan Keputusan

Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagai Unit Eselon I mempunyai

kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Menteri Agama. Penyampaian Lkj

ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal menyajikan informasi tentang

realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal, penjelasan atas

pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target

dalam Renstra 2015-2019. Penyusunan LKj ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi dan dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan,

pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

LKj Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 merupakan bentuk

pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agama

atas pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal. Adapun tujuan penyusunan LKj

adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran Strategis Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama. Hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama.

LAPORAN KINERJA


2

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip

dan dokumentasi Kementerian Agama;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan

advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan

pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi,

pelaporan perencanaan, pengembangan sistem, data perencanaan dan pemantauan

pelaksanaan kebijakan pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan


1) koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja,

perjanjian kinerja, dan rencana anggaran Kementerian Agama dan

Sekretariat Jenderal;

2) koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data perencanaan program,

kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama;

LAPORAN KINERJA


3

3) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran

Kementerian Agama pusat dan daerah;

4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, rencana

strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran

Kementerian Agama;

5) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional perencana dan analis kebijakan; dan

6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

b. Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan

administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan, asesmen, dan

pengembangan pegawai pada Kementerian Agama sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) pengelolaan data dan naskah kepegawaian;

2) pengembangan sistem dan layanan informasi kepegawaian;

3) penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;

4) pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi,

administrasi, dan fungsional;

5) pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;

6) pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai;

7) pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai;

8) pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai;

9) pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai;

10) koordinasi pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin pegawai;

11) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional analis kepegawaian; dan


c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan koordinasi perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan

penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum, barang

milik/kekayaan negara, akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian

Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara


LAPORAN KINERJA


4

1) pelaksanaan bina perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;

2) pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan

umum;

3) pelaksanaan bina pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

4) pelaksanaan bina akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang

milik/kekayaan negara; dan


d. Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian, pembinaan, dan koordinasi penataan organisasi, penataan tata laksana,

dan evaluasi kinerja organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Tata Laksana


1) pengkajian, pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan organisasi

2) pengkajian, pembinaan, evaluasi, dan koordinasi tata laksana;

3) pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;

4) koordinasi penyusunan naskah pimpinan;

5) koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

6) koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja

organisasi;

7) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan


e. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan

dan keputusan menteri, penyuluhan dan advokasi hukum, serta urusan kerja

sama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


1) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta naskah

perjanjian;

2) penyusunan rancangan peraturan dan keputusan menteri;

LAPORAN KINERJA


5

3) penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum;

4) pengelolaan penyelesaian kasus aset kementerian;

5) pengelolaan kerja sama luar negeri;

6) pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

7) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional perancang peraturan perundang-

undangan; dan


f. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

pengelolaan persuratan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan,

pemeliharaan barang milik negara Kementerian Agama pusat, kerumahtanggaan,

dan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;

2) pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;

3) penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal;

4) pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian Agama pusat;

5) penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara;

6) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional arsiparis dan pengelola

pengadaan barang dan jasa; dan


g. Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan serta evaluasi di

bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan

Informasi menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan operasional di bidang hubungan masyarakat, data, dan

teknologi informasi;

2) pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah,

media, dan lembaga keagamaan;

LAPORAN KINERJA


6

3) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan teknologi informasi di

bidang agama;

4) koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di bidang agama;

5) pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

6) pemberian layanan informasi di bidang agama;

7) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan masyarakat,

data, dan teknologi informasi;

8) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional pranata hubungan masyarakat,

statistisi, dan pranata komputer;

9) pendokumentasian kegiatan kementerian dan pimpinan; dan


h. Pusat Kerukunan Umat Beragama

Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis

serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kerukunan Umat Beragama


1) perumusan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kerukunan

umat beragama;

2) koordinasi dan pelaksanaan program di bidang kerukunan umat beragama;

3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerukunan umat

beragama;

4) pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan;

5) koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah

kerukunan umat beragama; dan

6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

i. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan

bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan

Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu


LAPORAN KINERJA


7

1) perumusan kebijakan operasional di bidang bimbingan masyarakat dan

pendidikan Khonghucu;

2) koordinasi pelaksanaan program di bidang bimbingan masyarakat dan

pendidikan Khonghucu;

3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan

masyarakat dan pendidikan Khonghucu;

4) koordinasi bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu;

5) pemberian layanan bimbingan dan pendidikan Khonghucu;

6) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat

dan pendidikan Khonghucu; dan

7) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Secara rinci dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

berikut ini:

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

LAPORAN KINERJA


8

2. Profil SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sampai dengan

tahun 2018 per tanggal 12 Desember 2018 sebanyak 600 orang atau berkurang

sebanyak 37 orang jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 637 orang dan tahun

2016 sebanyak 710 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama

Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mayoritas beragama

Islam yaitu sebanyak 596 orang atau 99%, sedangkan 1% beragama Kristen,

Katolik, Hindu dan Konghucu. Hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Agama

Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 Desember 2018

b. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berdasarkan jenis

kelamin terdapat 64% pegawai berjenis kelamin pria atau berjumlah 382 orang

pegawai dan sebanyak 36% berjenis kelamin wanita atau berjumlah 218 orang

pegawai. Seperti tergambar pada Grafik berikut:

0

100

200

300

400

500

600

Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu

596

1 1 1 1

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Buddha

Konghucu

LAPORAN KINERJA


9

Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


c. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri golongan IV sebanyak

98 orang atau 16,19%, golongan III sebanyak 456 orang atau 76.13%, golongan II

sebanyak sebanyak 44 orang atau 7,35%, dan golongan I sebanyak 2 orang atau

0.33 %. Data ini apat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Golongan


382; 64%

218; 36%

Pria

Wanita

0

100

200

300

400

500

Gol I Gol II Gol III Gol IV

244

456

98

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

LAPORAN KINERJA


10

d. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai berpendidikan S3

berjumlah 8 orang atau 1,33%, S2 berjumlah 106 orang atau 17,53%, pegawai

berpendidikan S1 berjumlah 316 orang atau 52,92%, pegawai berpendidikan D III

berjumlah 11 orang atau 1,84%, pegawai berpendidikan D II berjumlah 1 orang atau

0,17%, pegawai berpendidikan SLTA/MA berjumlah 144 orang atau 23,87%, pegawai

berpendidikan SLTP/MTs berjumlah 9 orang atau 1,50%, dan pegawai

berpendidikan SD/MI berjumlah 5 orang atau 0,83%, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


e. Statistik Berdasarkan Usia

Rata-rata usia pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dapat diketahui

bahwa tingkat usia 30 – 39 tahun berjumlah 155 orang atau 25,83%, usia 40 – 49

tahun berjumlah 184 orang atau 30,67%, usia 50 – 57 tahun berjumlah 250 orang

atau 41,67%, dan usia diatas 57 tahun berjumlah 11 orang atau 1,83%, sebagaimana

Grafik berikut:

0

50

100

150

200

250

300

350

5 9

144

1 11

316

106

8

SD/MI

SLTP/MTs

SLTA/MA

D-I

D-II

D-III

D-IV

S1

S2

S3

LAPORAN KINERJA


11

Grafik 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Usia


f. Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama paling banyak adalah Jabatan

Fungsional Umum sebanyak 361 orang atau 60.27%, sedangkan jabatan lainnya

sebanyak 238 orang terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 127 orang, Analis

Kepegawaian sebanyak 30 orang, Arsiparis sebanyak 31 orang, Dokter 16 orang,

Perawat 4 orang, Perencana 9 orang, Pranata Humas 3 orang, Pranata Komputer

11 orang, Statistik 3 orang, Analis Kebijakan 1 orang, dan Pengelola Pengadaan

Barang Jasa 4 orang. Hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 desember 2018

0

50

100

150

200

250

< 24 24 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 57 > 57

155

184

250

11

< 24

24 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 57

> 57

050

100150200250300350400

127

361

30 31 16 4 9 3 11 3 1 4

LAPORAN KINERJA


12

B. Aspek Strategis

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 808 Tahun 2017 penyempurnaan

KMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015–2019,

Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa

waktu lima tahun ke depan yang difokuskan pada bidang agama dan pendidikan, yaitu: (1)

meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama; (2) meningkatnya harmoni sosial dan

kerukunan antar umat beragama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan; (4)

meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Kementerian Agama; (5) meningkatnya akses layanan pendidikan; (6) meningkatnya

mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran prioritas Kementerian Agama tersebut,

sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal bertanggungjawab pada

pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, agar terwujud peningkatan kualitas

tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan

pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta

peningkatan kehidupan yang harmonis inter dan antar umat beragama sebagai pilar

kerukunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Jenderal tersebut

didukung oleh program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu

meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian

dukungan manajemen pada setiap unit organisasi dari pusat sampai daerah dan program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kementerian Agama.

C. Permasalahan Utama

Mempertimbangkan berbagai kondisi obyektif dan hasil capaian program dukungan

sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, antara lain:

A. Tata Kelola ASN Kementerian Agama

1. Belum adanya indikator kinerja sampai tingkat individu;

2. Belum adanya regulasi satu pintu tentang penataan pegawai non pns;

3. Belum adanya program utama yang mencegah penyebaran hoax dan ujaran

kebencian.

LAPORAN KINERJA


13

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1. Belum adanya modul standarisasi PTSP;

2. Belum tersedianya anggaran PTSP.

C. Isu Kerukunan Umat Beragama

1. Semakin maraknya berita hoax, ujaran kebencian dan doktrin radikalisme

D. Manajemen PK BLU

1. Belum ada regulasi tentang standar pelayanan minimal pada PTKN BLU;

2. Pimpinan PTKN BLU belum mempunyai jiwa birokrat interpreneur dengan

semangat BLU;

3. Benturan kepentingan pengangkatan pegawai tenaga honor.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, Sekretariat Jenderal telah melakukan

beberapa langkah perbaikan yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah

yang baik pada Kementerian Agama, yaitu:

D. Sistem Penyajian

LKj Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menyajikan capaian kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 dilihat berdasarkan tingkat

keberhasilan capaian kinerja yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja

masing-masing sasaran strategis, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018. Analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah

ditetapkan ini akan diketahui masalah atau kendala demi perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Sistematika penyajian LKj Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, menjelaskan secara umum latar belakang, kedudukan, tugas

dan fungsi, Aspek Strategis, Permasalahan Utama, dan Sistematika Penyajian.

BAB II, Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2018.

BAB III, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menyajikan capaian Kinerja Sekretariat

Jenderal untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil

LAPORAN KINERJA


14

pengukuran kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

BAB IV, Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran menyajian dokumen pendukung laporan kinerja antara lain dokumen

Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.

LAPORAN KINERJA


15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Langkah Strategis

Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang

Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

pada Kementerian Agama. Perjanjian tersebut adalah dokumen berupa kesepakatan kerja

Sekretaris Jenderal kepada Menteri Agama dalam pembangunan bidang agama

khususnya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, efisien, transparan

dan akuntabel yang disertai dengan indikator-indikator kinerja. Selain itu, merupakan

wujud dari komitmen selaku penerima amanah untuk melaksanakan tugas-tugas yang

terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada

Kementerian Agama.

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi

menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama telah melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

1. Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama tahun 2018 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan

pada Sekretariat Jenderal selama satu tahun yang dapat diukur secara jelas dan tepat

atas tingkat ketercapaian kinerja;

2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Sekretariat Jenderal dengan Unit

Eselon II pada Sekretariat Jenderal sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja

Sekretaris Jenderal dengan Menteri Agama.

3. Pelaksanaan evaluasi program yang diemban oleh Sekretariat Jenderal baik di Pusat

dan Daerah secara berkala, baik melalui berbagai sistem elektronik yang telah

diterapkan, maupun rapat evaluasi setiap triwulan yang langsung dipimpin oleh

Sekretaris Jenderal.

LAPORAN KINERJA


16

4. Pencanangan dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas,

profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya kerja

tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama

yang bersih dan melayani.

5. Pelaksanaan assesmen pegawai sebagai upaya untuk pemetaan potensi dan

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sejalan dengan Rencana

Strategis Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

17 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019. Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yaitu:

1. Visi

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama pada Tahun 2015-2019 mempunyai visi: “Terwujudnya Tata Kelola

Layanan Umat Beragama Yang Berintegritas, Profesional, Inovatif, Bertanggungjawab

dan Berketeladanan”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

menetapkan misinya yaitu:

a. Mewujudkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan

tata kelola yang baik.

b. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

c. Mewujudkan pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Khonghucu yang

baik.

3. Tujuan

Tujuan dari misi tersebut adalah:

a. Peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama di seluruh

satuan kerja pada Kementerian Agama dengan prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik.

b. Pemantapan suasana kerukunan intra dan antar umat beragama yang harmonis.

c. Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan ibadah umat Agama

Khonghucu.

LAPORAN KINERJA


17

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Nasional dan sasaran strategis

Kementerian Agama yang ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan

pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan

pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran strategis tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Agama, yang ditunjukan antara lain dengan:

1) Opini Laporan Keuangan;

2) Predikat Akuntabilitas Kinerja; dan

3) Nilai Reformasi Birokrasi.

b. Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama, yang ditandai dengan Indeks

Kerukunan Umat Beragama.

c. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan dan Pendidikan

Agama Khonghucu, ditandai dengan jumlah peserta didik pada pendidikan

keagamaan Konghucu.

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018

Gambaran keterkaitan sasaran dengan IKU tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 yang telah disepakati/diperjanjikan

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

1 Opini Laporan Keuangan WTP

2 Predikat Akuntabilitas Kinerja

A

3 Nilai Reformasi Birokrasi 75,00

2 Meningkatnya kualitas Kerukunan Umat Beragama

1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

75,90

3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan dan Pendidikan Agama Khonghucu

1 Jumlah Peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu

3.026

LAPORAN KINERJA


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas fungsi serta

mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang

berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja

yang baik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik

dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang

akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja Sekretariat

Jenderal dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan).

Pelaksanaan analisis kinerja dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja

dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diturunkan

menjadi Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada

Kementerian Agama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama. Tolak ukur keberhasilan sasaran strategis Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan

angka-angka. Dari tiga sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019, pada

tahun 2018 Sekretariat Jenderal menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian IKU dari ketiga sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam

penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018.

LAPORAN KINERJA


19

Secara umum capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2018 disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS

ASI %


1 Opini Laporan Keuangan

WTP WTP 100,00


A (80,00)

BB (70,12)

87,65

3 Nilai Reformasi Birokrasi

75,00 74,02 98,69

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 95,45 2 Meningkatnya

kualitas Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama 75,00 70,90 93,41

Rata-Rata Capaian Sasaran 2 93,41

3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan dan Pendidikan Agama Khonghucu

Jumlah Peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu

3.026 3.026 100,00

Rata-Rata Capaian Sasaran 3 100,00

Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

96,29

Dari target kinerja tahun 2018 di atas, nilai capaian kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama sebesar 96,29% atau kategori Baik yang diperoleh dari jumlah

total keseluruhan nilai capaian IKU dibagi dengan jumlah IKU yang terdapat pada

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja yang sudah dicapai oleh

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, telah dilakukan pengukuran terhadap

masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang sudah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan nilai, diukur berdasarkan

hasil pemeriksaan/evaluasi dari instansi yang terkait.

LAPORAN KINERJA


20

b. Indikator yang dinyatakan dalam indeks diukur berdasarkan hasil survei yang

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama.

c. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah diukur berdasarkan realisasi

jumlah capaian.

3. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk

memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum.

Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja

yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme

penghitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja

pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dilakukan melalui pengukuran kinerja

secara berkala (triwulan dan tahunan) dari masing-masing Unit Eselon II pada

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018, dengan rata-

rata capaian sebesar 96,29% atau kategori Baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah

menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (a) Predikat Opini Laporan Keuangan

(b) Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (c) Nilai Reformasi Birokrasi dengan rata-

rata capaian sasaran ini sebesar 97,02% atau kategori Baik sebagaimana dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja

Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

1. Predikat Opini Laporan Keuangan

WTP WTP 100,00 Sangat

Baik

2. Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

75,00 70,02 93,36 Baik

3. Nilai Reformasi Birokrasi 75,00 73,27 97,69 Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 97,02 Baik

LAPORAN KINERJA


21

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran

meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Kementerian Agama, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Predikat Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan surat BPK-RI Nomor 35/S/VII-XVIII/5/2018 tanggal 25 Mei 2018

perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama

Tahun 2017. Kementerian Agama dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) sebagaimana capaian tahun 2017.

Gambar 3.1

Penyerahan Penghargaan Opini LKKA 2017

Kemenag, diwakili oleh Sekretaris Jenderal menerima Penghargaan Opini WTP atas Laporan

Keuangan 2017

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2019

LAPORAN KINERJA


22

Hal ini didorong dengan berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Agama,

antara lain:

1) Pendampingan dan reviu Penyusunan Laporan Keuangan;

2) Pelatihan SDM Pengelola Keuangan; dan

3) Orientasi Penyusunan Laporan Keuangan.

Meskipun Laporan Keuangan Kementerian Agama telah memperoleh opini

WTP, namun masih terdapat kelemahan, antara lain:

1) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

a) Masih terdapat pengendalian dan penatausahaan kas belum memadai dan

terdapat kekurangan kas;

b) Masih terdapat aset tetap dikuasi oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa;

dan

c) Hasil ineventarisasi aset tetap pada Kementerian Agama pada tahun 2017

menunjukan barang tidak ditemukan dan hasil cek fisik peralatan dan mesin

tidak ditemukan.

2) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

a) Masih terdapat PNBP Kementerian Agama digunakan langsung tanpa

melalui mekanisme APBN dan belum/terlambat disetor;

b) Masih terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2017;

dan

c) Masih terdapat kelebihan pembayaran 49 paket pekerjaan konstruksi.

b. Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/635/M.AA.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Hasil Evaluasi

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, bahwa Kementerian

Agama mendapatkan predikat BB atas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2018 dengan nilai 70,12 atau mengalami kenaikan dari

tahun 2017 sebesar 0,10 poin. Predikat tersebut diperoleh dari hasil penilaian atas 5

(lima) komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu

perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan capaian

kinerja.

LAPORAN KINERJA


23

Gambar 3.2

Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon I Pusat Tahun 2018

Seluruh Pejabat Eselon I Pusat Kementerian usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 di acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2018

Perbandingan capaian nilai SAKIP Kementerian Agama dapat dilihat dari

tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian Agama

No Komponen Bobot

Tahun

2015 2016 2017 2018

Nilai/Predikat Nilai/Predikat Nilai/Predikat Nilai/Predikat

1 Perencanaan Kinerja

30 20,07 - 21,51 - 22,07 - 22,09 -

2 Pengukuran Kinerja

25 12,15 - 16,85 - 16,99 - 16,98 -

3 Pelaporan Kinerja

15 10,72 - 10,84 - 11,18 - 11,09 -

4 Evaluasi Kinerja

10 6,39 - 5,99 - 7,24 - 7,39 -

5 Capaian Kinerja

20 12,68 - 12,98 - 12,54 - 12,57 -

Jumlah 100 62,01 B 68,17 B 70,02 BB 70,12 BB

LAPORAN KINERJA


24

Grafik 3.2

Tren Capaian Nilai SAKIP 2015-2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa nilai SAKIP Kementerian

Agama selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun untuk nilai SAKIP tahun

2018 hanya mengalami kenaikan sebesar 0.10 poin.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaaan dari manajemen kinerja sektor publik.

Kominmen yang tinggi sudah ditunjukan pada tingkat pimpinan pusat;

2. Kementerian Agama telah membuat Perja jian Kinerja secara berjenjang mulai dari

tingkat Kementerian sampai dengan unit kerja tingkat eselon IV.

Adapun pengaruh yang menyebabkan belum dapat tercapainya target nilai

SAKIP pada Kementerian Agama adalah:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai

pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya diikuti oleh

jajaran dibawahnya dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di unit kerja

masing-masing. Penerapan manajemen kinerja pada tingkat unit kerja masih bersifat

formalitas semata dan belum menggambarkan kinerja yang diharapkan dari unit kerja

tersebut;

LAPORAN KINERJA


25

2. Hasil evaluasi lapangan pada beberap unit eselon I pusat, Kantor Wilayah, Perguruan

Tinggi, dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota belum menunjukan hasil yang

diharapkan dalam penerapan SAKIP;

3. Definisi kinerja pada unit kerja tidak selalu selaras dengan kinerja pada tingkat

kementerian serta tidak selalu menggambarkan proses bisnis yang telah dibangun.

Perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada unit kerja belum

menggambarkan hasil (outcome) yang menjadi mandat (alasan) keberadaan organisasi

tersebut;

4. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada unit kerja tidak sepenuhnya

mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pada

tingkat eselon II tidak selalu menggambarkan proses bisnis dan tugas fungsi serta peran

yang telah ditetapkan;

5. Masih terdapat kelemahan pada beberapa komponen SAKIP Kementerian Agama antara

lain:

a. Renstra Kementerian Agama maupun unit kerja belum memuat indikator kinerja

tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan capaian pada

akhir periode Renstra;

b. Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja di lingkungan Kementerian Agama

masih belum sesuai dengan tingkatan organisasi, seperti IKU untuk eselon I masih

banyak yang menggunakan indikator kinerja output.

c. Laporan kinerja unit kerja Kementerian Agama masih belum baik karena penjelasan

analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan laporan kinerja belum

menyajikan perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir serta belum ada

informasi realisasi anggaran untuk setiap sasaran strategis;

d. Penjenjangan kinerja (cascading) belum ditata dengan baik karena belum terlihat

keselarasan ukuran kinerja bawahan dengan kinerja atasannya dan belum terlihat

penjabaran kinerja secara berjenjang;

e. Cassading Kinerja Kementerian Agama belum dimanfaatkan untuk mereviu

keselarasan kinerja antara sasaran dengan komponen/sub komponen, sehingga

belum dapat digunakan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi

komponen, sub komponen, akun, dan detil anggaran yang tidak mendukung

tujuan/sasaran organisasi;

f. Ukuran kinerja individu tidak selaras dengan ukuran kinerja organisasi yang

mengakibatkan tidak dapat ditelusuri peran dari setiap individu terhadap capaian

kinerja organisasi;

LAPORAN KINERJA


26

g. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja yang dilakukan oleh

Inspektorat Jedneral belum mampu memicu perbaikan penerapan manajemen

kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agama

Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

capaian indikator ini melalui peningkatan kualitas pembangunan SAKIP antara lain

dengan melakukan langkah-langkah pemenuhan, kualitas, dan penerapan dari 5

(lima) komponen penilaian SAKIP.

c. Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/215/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, Kementerian Agama mendapatkan nilai

Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,02 dengan kategori “BB”. Capaian ini mengalami

kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar 0,75. Predikat tersebut diperoleh dari hasil

penilaian atas 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Perbandingan capaian nilai reformasi birokrasi Kementerian Agama dapat

dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.3 Tren Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2014-2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa nilai Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun untuk

nilai reformasi birokrasi tahun 2018 mengalami peningkatan hanya 0.75 poin dari

Tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi adalah

sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA


27

1. Peningkatan tersebut terdapat pada Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian

Agama. Indeks Tahun 2017 memperoleh 73.27, pada Tahun 2018 memperoleh

74,02 dengan kategori “BB”;

2. Dorongan komitmen Menteri Agama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di

Kementerian Agama mempu meningkatkan kualitas implementasi pada delapan

area perubahan yang ditetapkan. Setiap area perubahan telah berupaya

menjalankan rencana aksi perbaikan yang direncanakan. Kementerian Agama

merupakan salah astu Kementerian dengan tingkat kepatuhan penyampaian

LHKASN terbaik pada tahun 2017. Selain itu, berbagai layanan yang dilakukan

oleh Kementerian Agama juga semakin membaik seiring dengan penggunaan e-

government yang semakin merata. Setiap pelaksanaan dari rencana aksi

tersebut juga direviu oleh Tim Asesor yang dikoordinasikan oleh Inspektorat

Jenderal.

Tabel 3.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

LAPORAN KINERJA


28

Selain banyak capaian yang sudah diperoleh Kementerian Agama dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi, masih terdapat aspek-aspek perbaikan tata

kelola birokrasi yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama

berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB maupun dari lembaga

eksternal lainnya. Oleh karena itu terdapat usulan perbaikan terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama untuk melakukan

perbaikan ke depan, diantaranya:

1. Menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi

acuan dalam penetapan peta proses bisnis, struktur organisasi dan standard

kompetensi SDM;

2. Mengintegrasikan pelaksanaan semua area perubahan reformasi birokrasi

dengan kinerja yang akan dicapai;

3. Mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja, dengan

cara antara lain: memperbanyak unit kerja yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan menambah Kantor Kemenag yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP);

4. Mengimplementasi kebijakan pelayanan yang standard berlaku untuk seluruh

Kantor Kemenag;

5. Mendorong pelayanan Kantor Kemenag lebih berorientasi pada kepuasan

masyarakat;

6. Mendorong seluruh unit kerja untuk memiliki peta proses bisnis yang mengacu

pada Indikator Kinerja utama (IKU) Kemenag dan IKU masing-masing unit kerja;

dan

7. Menetapkan pola pembayaran tunjangan kinerja sedemikian rupa sehingga

memperhitungkan capaian kinerja organisasi, kinerja individu dan kehadiran

pegawai.

Dari hasil evaluasi oleh didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan

Kementerian Agama telah menunjukkan arah penerapan RB dan SAKIP yang

semakin membaik, namun tampaknya belum menyeluruh pada berbagai unit

kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi penerapan RB dan SAKIP

Kementerian Agama Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada

beberapa unit kerja Kementerian Agama sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA


29

Selain itu, terdapat juga hasil survey Kementerian PAN dan RB Tahun 2018

terhadap integritas organisasi dan integritas jabatan pada Kementerian Agama sebagai

berikut:

Garfik 3.4 Hasil Survey Integritas Organisasi Kementerian Agama Tahun 2018

LAPORAN KINERJA


30

Survey integritas jabatan bertujuan untuk melihat pemahaman pelaksanaan

tugas dan fungsi pegawai, beserta kinerja yang harus dihasilkan. Menurut hasil survey

ini (skala 0-4), nilai Kementerian Agama Tahun 2018 masih tidak terlalu signifikan

dengan tahun 2017. Indeks integritas organisasi tersebut dapat diintepretasikan

persepsi para pegawai di lingkungan Kemenag terhadap kualitas layanan manajemen

internal masih belum ada peningkatan yang signifikan.

Grafik 3.5

Hasil Survey Integritas Jabatan Kementerian Agama Tahun 2018

Survey integritas jabatan bertujuan untuk melihat pemahaman pelaksanaan

tugas dan fungsi pegawai, beserta kinerja yang harus dihasilkan. Survei ini

menggambarkan tingkat pemahaman pejabat/pegawai Kementerian Agama terhadap

tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan jabatan yang diemban, baik struktural

maupun fungsional. Menurut hasil survey ini, nilai Kementerian Agama Tahun 2018

menunjukkan bahwa pegawai yang terdiri dari unsur pejabat dan pelaksana sudah

memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran

keberhasilannya.

Dari hasil kedua survey yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun

2018, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama yang belum optimal disebabkan karena keterkaitan antara kinerja

yang dilakukan oleh pegawai dengan tugas dan fungsi organisasi tidak menunjukkan

keselarasan. Ukuran kinerja individu tidak selaras dengan ukuran kinerja organisasi

serta tidak tertuang ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sehingga pada saat

LAPORAN KINERJA


31

dilakukan evaluasi kinerja organisasi akan kesulitan mencari data capaian kinerja

pegawai sampai tingkat individu. Apabila ukuran kinerja individu sudah inline dengan

kinerja organisasi maka akan mewujudkan performance based organization sehingga

tercipta organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah saat

ini. Kementerian Agama dalam hal ini perlu segera merespon hasil evaluasi

Kementerian PAN dan RB tersebut karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai salah

satunya dalam pemberian tunjangan kinerja yang saat ini dituntut harus sudah

diberikan kepada pegawai berdasarkan kinerja yang dicapai.

Tabel 3.5

Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014-2019

NO Komponen Penilaian Nilai

Maksimal

Nilai 2014

Nilai 2015

Nilai 2016

Nilai 2017

Nilai 2018

1 Manajemen Perubahan

5,00 2,56 2,53 3,87 3,96 3,97

2 Penataan Peraturan Per-UU-an

5,00 2,71 1,46 2,71 3,34 3,34

3 Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00 1,17 2,82 2,82 2,82 2,82

4 Penataan Tatalaksana

5,00 3,30 2,96 3,09 3,47 3,53

5 Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00 6,11 11,72 12,22 12,51 12,77

6 Penguatan Akuntabilitas

6,00 1,92 2,45 3,89 4,08 4,35

7 Penguatan Pengawasan

12,00 6,51 6,31 7,16 7,41 7,45

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00 3,34 3,88 4,08 4,14 4,21

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00 27,63 34,14 39,84 41,73 42,44

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00 13,07 13,07 12,80 13,09 14,44

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

10,00 7,08 7,97 8,07 9,36 8,85

3 Kualitas Pelayanan Publik

10,00 7,05 7,10 8,43 9,09 8,25

Sub Total Komponen Hasil

40,00 27,20 28,14 29,30 31,54 31,58

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00 54,83 (CC)

62,28 (B)

69,14 (B)

73,27 (BB)

74,02

LAPORAN KINERJA


32

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas Kerukunan Umat Beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan

rata-rata capaian sasaran ini sebesar 93,41% atau kategori Baik sebagaimana dapat

dilihat pada tabel berikut:



1. Indeks Kerukunan Umat Agama 75,00 70,90 93,41 Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 93,41 Baik

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di Indonesia, Pusat

Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama telah

menetapkan Indikator Kinerja sebagai sasaran strategis dalam rangka menjaga dan

merawat kerukunan umat beragama. Dalam rangka untuk mencapai hal tersebut, Pusat

Kerukunan Umat Beragama telah melakukan kegiatan antara lain:

1. Pembinaan aktor-aktor kerukunan umat beragama;

2. Pengembangan kerukunan hidup umat beragama;

3. Bantuan operasional Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

4. Dialog lintas agama di Kabupaten/Kota;

5. Dialog lintas agama tingkat Kecamatan;

6. Desa sadar kerukunan;

7. Kampanye hidup rukun;

8. Kelompok kerja lintas Lembaga/Kementerian;

9. Saresehan tokoh agamawan dan budayawan; dan

10. Dialog lintas iman tentang kehidupan beragama di Indonesia, Refleksi dan Proyeksi.

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini, Sekretariat Jenderal telah

menetapkan indikator kinerja dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Target Tahun

2018 adalah 75,90. Dari target yang ditetapkan dapat tercapai 70,20 atau 92,49%. Indeks

kerukunan umat beragama (KUB) tahun 2018 adalah 70.2 dan mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2017 (72.27), tahun 2016 (75.47) dan tahun 2015 (75.36). indeks KUB

diukur oleh 3 (tiga) komponen yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Untuk tahun

LAPORAN KINERJA


33

2018, komponen indeks toleransi adalah (70.33), indeks kesetaraan umat beragama

(70.33) dan indeks kerjasama (70.56).

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama

Khonghucu

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini, pada Tahun 2018 Sekretariat

Jenderal telah menetapkan indikator kinerja Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan

Keagamaan Konghucu dengan target 3,026. Sesuai dengan yang di targetkan, pada

triwulan I tahun 2018 terealisasi sebanyak 3.026, sehingga capaian kinerja indikator ini

sebesar 100%.



1. Jumlah Peserta didik pada

pendidikan keagamaan

Khonghucu

3,026 6,026 100,00 Sangat

Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 100,00 Sangat

Baik

C. Realisasi Anggaran

Untuk mememenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu adanya

dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian pagu dan realisasi

anggaran per kegiatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN PAGU REALISASI %

2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

23.617.659.000 21.906.754.845 92,76%

2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

47.974.247.000 45.341.842.098 94,51%

2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

1.196.399.545.000 1.151.176.524.811 96,22%

2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

30.326.858.000 28.495.883.135 93,96%

2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan

58.427.483.000 55.889.336.206 95,66%

LAPORAN KINERJA


34

URAIAN KEGIATAN PAGU REALISASI %

2103 Pembinaan Administrasi Umum 745.179.305.000 713.632.498.853 95,77%

2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

33.014.577.000 30.333.943.938 91,88%

2130 Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu

2.677.200.000 2.461.825.771 91,96%

5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

95.623.260.000 90.104.391.669 94,23%

5621 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu

7.000.000.000 5.444.800.027 77,78%

Jumlah 2.240.240.134.000 2.144.787.801.353 95,74%

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan informasi keuangan di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 dapat tercapai dengan baik yaitu sebesar 95,74%

dari total anggaran yang dialokasikan.

Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Setjen 2018

0

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

DukunganManajemen

Pagu

Target TW IV

Realisasi TW IV

No Program Anggaran Realisasi

Anggaran %

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

2.101.925.097.000 2.016.442.839.948 95,93


138.315.037.000 128.344.961.405 92,79

Jumlah 2.240.240.134.000 2.144.787.801.353 95,74

LAPORAN KINERJA


35

Tabel 3.9 Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran pada Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran 2018

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS

I %

PENGGUNAAN ANGGARAN


1 Opini Laporan Keuangan

WTP WTP 100,00 2.016.442.839.948


A (80,01) BB

(70,12) 87,65

3 Nilai Reformasi Birokrasi

75,00 74,02 98,69

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 95,07 95,93


Indeks Kerukunan Umat Beragama

75,90 70,90 93,41

90.104.391.669


3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Khonghucu

Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan Keagamaan Konghucu

3.026 3.026 100 5.444.800.027


Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

96,29 95,74

LAPORAN KINERJA


36

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama terhadap capaian kinerja selama tahun 2018 yang disusun sesuai dengan

Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Secara

umum berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai, Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun masih

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018, menunjukkan capaian

kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar 96,29% atau baik.

Indikator kinerja sasaran strategis yang sudah mencapai target dan dalam kategori baik

adalah (1) Opini Laporan Keuangan sebesar 100,00%; dan (2) Jumlah Peserta Didik pada

Pendidikan Keagamaan Khonghucu 100,00%. Adapun indkator kinerja yang belum memenuhi

target namun masih dalam kategori baik adalah (1) Predikat Akuntabilitas Kinerja sebesar

87,65%; (2) Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 98,69%; dan (3) Indeks Kerukunan Umat

Beragama 93,41%.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian sasaran strategis tersebut di

atas, Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dan

diperbaiki terkait pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, diantaranya

adalah (1) Melakukan identifikasi terhadap IKU Kemenag dan Unit di bawahnya serta

menetapkan pola cascade IKU, Melakukan penyelerasan indikator kinerja dalam bentuk Pohon

Kinerja; (2) Menyiapkan regulasi penyusunan SKP dan mekanisme penghitungan kinerja

pegawai/individu; (3) IKU unit eselon I Pusat dan Kanwil yang mengacu pada IKU Kemenag yang

sudah direvisi; (4) Seluruh unit eselon I Pusat agar menyesuaikan kinerja dengan Proses Bisnis,

struktur organisasi dan standar, Melakukan analisis terhadap peta proses bisnis yang ada yang

selanjutnya akan dilakukan mapping pembagian tusi yang mendukung visi dan misi Kemenag;

dan (5) Dalam proses penyusunan anggaran, rencana kerja dan monev kinerja harus mengacu

pada IKU dan Proses Bisnis yang ada.

LAPORAN KINERJA


37

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2018

disusun sebagai informasi kinerja kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan para

pimpinan Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 30 Januari 2019 Sekretaris Jenderal,

M. Nur Kholis Setiawan

Download - =SfS BW`YS`fSd - Kemenag.../$325$1 .,1(5-$ 6(.5(7$5,$7 -(1'(5$/ .(0(17(5,$1 $*$0$ 7$+81 ] ] ] 6SXfSd FSTW^ d ¼ w w ]ãØç¹ãçØ IØ© Â¯Ü Ü¯ ] ¹Ø ã Ø¯ ã 9 Â Ø ¼ d

Top Related