UPDATE REGULASI DAN BISNIS PENYIARAN Jakarta, 5 Mei 2011
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN
INFORMATIKA
2
PROGRES PERIZINAN PENYIARAN NO JENIS
LEMBAGA PENYIARAN
JUMLAH PEMOHON
YANG SUDAH DISETUJUI
(IPP PRINSIP & TETAP)
YANG DITOLAK
DALAM PROSES
1 RADIO a. LPP 135 33 2 100 b. LPS 2087 1250 168 669 c. LPK 586 71 29 486 Total 2808 1354 199 1255
2 TELEVISI a. LPP 24 8 3 13 b. LPS 624 268 54 302 c. LPK 176 113 12 51 d. LPB 34 7 8 19 Total 858 396 77 385
3
KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU (DEM) & DAERAH EKONOMI KURANG MAJU (DEKM) (Permen Kominfo No. 39 tahun 2008)
q Daerah Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia diklasifikasikan dalam : Ø Daerah Ekonomi Maju (DEM)
o Terdiri atas 22 provinsi dan 271 kab/kota Ø Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM)
o Terdiri atas 10 provinsi dan 150 kab/kota
q Indeks Potensi dan kemajuan suatu daerah merupakan Komposit Indeks dari: Ø Indeks Geografis Ø Indeks Demografi Ø Indeks Pembangunan Manusia Ø Indeks Ekonomi Ø Indeks Bisnis
q Klasifikasi daerah diatas digunakan untuk, antara lain : Ø Penentuan besaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran Ø Penentuan jangkauan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)
o Maks 80% di DEM o Min 20% di DEKM
4
INDEKS PELUANG USAHA PENYIARAN (IPUP) (Permen Kominfo No. 47 tahun 2009)
q Indeks Peluang Usaha Penyiaran dikelompokan dalam : Ø Sangat Besar : (52 kab/kota) Ø Besar : (55 kab/kota) Ø Sedang : (225 kab/kota) Ø Kecil : (124 kab/kota) Ø Sangat Kecil : (35 kab/kota)
q Indeks Peluang Usaha Penyiaran merupakan Komposit indeks
dari : Ø Indeks Demografis Ø Indeks Ekonomi Ø Indeks Sarana dan Prasarana Ø Indeks Geografis Ø Indeks Pembangunan Manusia
q Indeks diatas digunakan antara lain sebagai dasar pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam permen Kominfo No. 28 tahun 2008.
WILAYAH YG KETERSEDIAAN KANAL FREKUENSINYA SUDAH PADAT (TERTUTUP)
n Saat ini ketersediaan kanal frekuensi di beberapa wilayah khsususnya di Ibukota Provinsi dan kota-kota besar lainnya sudah padat (penuh), mengacu pada Rencana Induk (Master plan) frekuensi radio siaran FM dan Televisi Siaran.
n Wilayah layanan siaran yang sudah padat sesuai Surat Dirjen
Postel No. 610/P/DJPT.4/KOMINFO/04/20010, meliputi : – Radio (18 Ibu kota Provinsi dan 111 kab/kota) – Televisi (20 Ibu kota Provinsi dan 76 kab/kota)
n Untuk wilayah yang padat tersebut tidak dimungkin lagi (tertutup) untuk pendirian radio dan televisi baru.
5
6
Belanja Iklan Media (Televisi)
Sumber : AGB Nielsen Media Research Indonesia
PERAN MEDIA PENYIARAN
7
PERBANDINGAN BELANJA IKLAN TV DAN PDB SEKTOR KOMUNIKASI (Rp. Milyar)
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
15,079 17,511 20,510 23,121 26,200 29,887
53,981.7
70,427.6
88,753.5
114,289.8
140,943.4
170,790.8
Belanja Iklan TV
PDB Sektor Komunikasi
PDB 2,295,826.2 2,774,281.1 3,339,216.8 3.950,893.2 4,951,356.7 5,613,441.7
Pendapatan belanja iklan TV memiliki
kontribusi kepada PDB rata-rata sekitar
1%
PERAN MEDIA
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
8
DIGITALISASI SISTEM PENYIARAN Mengapa beralih ke Digital ? • Efesiensi frekuensi, 1 kanal TV analog = s/d 8 Program Digital
(membuka peluang penambahan lembaga penyiaran baru) • Kualitas gambar dan suara yang lebih baik • Konvergensi dengan aplikasi lain (handphone, komputer, dll)
Progress • Penetapan standar digital :
ü DVB-T, untuk penerimaan tetap TV terestrial
ü DAB family, untuk radio digital
• Uji coba lapangan DVB-T tahun 2009 dan 2010 di Jabodetabek, Surabaya dan Batam serta uji coba Mobile TV tahun 2009 di Jabodetabek.
• Penetapan Permen No. 39/2009 tentang Kerangka dasar penyelenggaraan Penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
9
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
10
PENYELENGGARAAN IPTV
Kenapa IPTV ? q Merubah pola trafik internet yang saat ini lebih banyak mengalir ke luar
negeri (sekitar 80%) menjadi dominan mengalir ke dalam negeri.
q Sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan konten dalam negeri. q Meningkatkan kecerdasan masyarakat.
q Meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan kabel sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi untuk pembangunan jaringan tetap lokal.
Definisi IPTV : q Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk
siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
11
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IPTV (Permen No. 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV)
11
IPTV
UU NO. 32/2002 Tentang Penyiaran
UU NO. 36/1999 Tentang Telekomunikasi
UU NO. 11/2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
12
LAYANAN IPTV
ü Layanan penyiaran, termasuk layanan Pay per View ü Layanan multimedia (Video On Demand, Games on Demand, Music
on Demand, News on Demand, dll) ü Layanan transaksi elektronik (TV Shopping, dll) ü Layanan akses internet (News Portal, dll)
TV Live Broadcast Time Shift TV Video on Demand
Widget Application (News Portal)
TV Shopping Games on Demand
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ)
SSJ
Diversity of Content
Diversity of Ownership
PRINSIP DASAR SSJ
PERAN SSJ DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN LOKAL
1. Tersebarnya kepemilikan dan konten penyiaran secara merata di setiap daerah.
2. Pemberdayaan sumber daya lokal (budaya, SDM, modal, dll).
3. Berkembangnya industri lokal yang terkait dengan bidang penyiaran (PH, artis lokal, iklan lokal, dll).
4. Adanya keseimbangan informasi antar daerah serta antara pusat dengan daerah.
PELUANG/POTENSI BISNIS PENYIARAN n Indonesia memilki potensi pasar yang besar dengan
jumlah populasi lebih dari 230 juta n Kondisi geografis Indonesai yang tersebar memerlukan
media untuk penyebaran informasi n Potensi Iklan di media elektronik (radio & TV) masih
dominan dibandingkan dengan media cetak n Perkembangan teknologi dengan sistem penyiaran
digital, memungkinkan penggunaan frekuensi lebih efesien sehingga peluang timbulnya lembaga penyiaran baru
n Perkembangan teknologi IPTV memungkinkan layanan konvergensi yang bersifat interaktif
n Dengan Penerapan SSJ memungkinkan tumbuhnya lembaga penyiaran lokal sehingga ikut mendorong berkembangnya industri lokal
15
TANTANGAN BISNIS PENYIARAN n SDM di bidang penyiaran khususnya di daerah
masih terbatas dan kurang profesional. n Regulasi penyiaran saat ini yang belum mampu
mengakomodasi secara penuh terhadap perkembangan teknologi.
n Ketersediaan spektrum frekuensi yang terbatas. n Masih terdapat lembaga-lembaga penyiaran
terutama di daerah yang bersiaran tanpa izin sehingga mengganggu persaingan usaha di bidang penyiaran.
n Proses perizinan yang masih belum dapat diselesaikan secara optimal karena panjangnya prosedur perizinan penyiaran yang melibatkan instansi terkait yaitu KPI/KPID dan Pemda.
16
UPDATE REGULASI PENYIARAN n Peraturan Menteri Kominfo No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008
tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
n Peraturan Menteri Kominfo No. 39/P/M.KOMINFO/12/2008 tentang DEM dan DEKM dalam Penyelenggaraan Penyiaran
n Peraturan Menteri Kominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air).
n Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.
n Peraturan Menteri Kominfo No. 47/P/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran
n Peraturan Menteri KominfoNo. 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/ IPTV) 1
REGULASI DALAM PROSES PENYUSUNAN
n RPM tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif
n RPM tentang Penyelenggaraan LPK n RPM tentang Penyelenggaraan LPB n RPM tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan
Data Perizinan Penyiaran
1
REVISI UU PENYIARAN • Tujuan Revisi : Tujuan dari revisi UU Penyiaran adalah
untuk lebih terjaminnya kepastian berusaha, kepastian hukum, kepastian tanggung jawab Lembaga Penyiaran dalam rangka membangun jati diri bangsa (nation and character building), serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Penyiaran.
• Sasaran Revisi :
a. Penyempurnaan ketentuan yang sudah diatur dalam UU 32/2002
b. Penambahan ketentuan baru untuk mengakodomasi hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam UU 32/2002
1
20
Terima Kasih www.kominfo.go.id
