2. Sejarah Politik Luar Negeri 4.Landasan Hukum

Politik Luar Negeri

1. Pengertian Politik Luar Negeri

3.TujuanPolitik Luar Negeri

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Politik luar negeri Indonesia adalah Bebas Aktif.

1. Pengertian Politik Luar Negeri (Bebas Aktif)

Bebas berarti:

•Bebas menentukan masa depan/nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan bangsa atau negara lain.

•Tidak mengikuti salah satu kewenangan/ kekuatan di dunia ini, baik Blok Barat maupun Blok Timur ataupun negara - negara maju (superpower).

•Bebas menentukan sikap apapun yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 dalam menghadapi berbagai masalah internasional.

Aktif artinya:

•Tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah internasional sesuai dengan komitmen, aktif menghapuskan penjajahan di dunia, menciptakan ketertiban dunia, dan menegakkan keadilan dalam dunia internasional.

•Ikut Aktif dalam setiap kegiatan internasional asalkan berdasarkan asas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Sejarah Politik Luar Negeri (Bebas Aktif)

Peristiwa Internasional yang terjadi meletusnya perang dunia ke 2 pada tahun 1939 antara 2 blok kekuatan, yaitu Negara-negara poros dengan Negara-negara sekutu. Bagian dari perang dunia ke 2 yang terjadi di ASIA dikenal sebagai/ dengan sebutan PERANG ASIA TIMUR RAYA, yang berada di pihak JEPANG sehingga Jepang tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menguasai hamper seluruh wilayah ASIA TENGGARA.

I

2. Sejarah Politik Luar Negeri (Bebas Aktif)

Sejak saat itu muncul 2 kekuatan raksasa dunia yaitu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sering terjadi salah pendapat di antara kedua raksasa tsb yang mengakibatkan terjadinya perang dingin. Pembagian dunia seolah-olah hanya terdiri dari 2 blok saja, menuntut seluruh Negara untuk memilih salah 1 dari blok tsb.II

2. Sejarah Politik Luar Negeri (Bebas Aktif)

Perkembangan selanjutnya, Pemerintah RI mengalami berbagai kesulitan. Oposisi dari FDR-PKI mengusulkan agar menyikapi pertentangan AS dengan Uni Soviet tsb RI memihak kpd Uni Soviet. Untuk meyikapi usulan FDR-PKI maka MOH HATTA memberikan ketrangannya di depan BP-KNIP tanggal 2 September 1948 mengemukakan pernyataan yang merupakan penjelasan tentang “Politik Bebas Aktif”. Makna bebas aktif adalah tidak terikat oleh 2 kekuatan Adikuasa yang ada (bebas)”.

III

3. Tujuan Politik Luar Negeri

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.

Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spirituil.

Menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Landasan Hukum Politik Luar Negeri

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945Pasal 11 ayat 1

Pasal 13

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003

tentang Organisasi Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri

Undang-UndangUU No. 37 Tahun 1999UU No. 24 Tahun 2000

Pembukaan UUD 1945

Alinea I dan Alinea IV

Ketetapan MPR• TAP MPRS No.

XII/MPRS/1966 • TAP MPR No.

IV/MPR/1973 

1. Asas yg didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya adalah

a) Asas teritorialb) Asas kebangsaanc) Asas kepentingan umumd) Asas kelautane) Asas wilaya

2. Hubungan Internasioal menjadi penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat 

a) Memanfaatkan sdmnyab) Menahan gempuran negara lainc) Berdiri Sendrid) Berkuasae) Menjajah negara lain

3. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain adalah tujuan dari

a) Penggunaan sdmb) Hubungan internasioal atau politik luar

negric) Manfaat kerjasamad) Penghasutan negara tersebute) Kerjasama rasional

4. Yang bukan tujuan hub.interasional adalaha) memelihara dan menciptakan hidup

berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain

b) mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan

c) membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa

d) Membantu negara yg sedang terpuruk agar semakin terpuruk

e) menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaan dan kehadirannya ditengah bangsa-bangsa lain.

5. Yang termasuk asas hukum internasional adalah

a) Asas pancasilab) Asas ketuhananc) Asas kebangsaand) Asas pemogramane) Asas kepentingan sendiri