WALIKOTA BANDUNGPERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR : TENTANGPETUNJUK PELAKSANAANPEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)WALIKOTA BANDUNG,Menimbang:a.bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. bahwa sebagai tindaklanjut dari upaya untuk meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010; bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah kepada RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur mengenai mekanisme dan prosedur serta syarat-syarat peneriman dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) termaksud;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Anggaran 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009; Keputusan Walikota Bandung Nomor 278 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;MEMUTUSKAN : Menetapkan:Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Pasal 1Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme Penyaluran/ Pemberian dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut : BAB I:PENDAHULUANBAB II:MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/ PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) BAB III:MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILANBAB IV:PENUTUPPasal 2Isi beserta uraian berikut format-formatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.Ditetapkan di BandungPada tanggal:WALIKOTA BANDUNGDADA ROSADADiundangkan di BandLAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDUNGNomor:Tanggal: 11 MEI 2007PETUNJUK PELAKSANAANPEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) KOTA BANDUNGTAHUN ANGGARAN 2010BAB IPENDAHULUANLATAR BELAKANGSeiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan berkembangnya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Bandung yang tumbuh dan berkembang dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat, keberadaan RT/RW selama ini sangat dirasakan manfaatnya karena telah berperan dalam upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan bertetangga dan berwarga dalam masyarakat.RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan yang merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat, turut mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan RT dan RW di tengah-tengah masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, berguna untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada di masyarakat sehingga bisa menjadi ujung tombak Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat sekaligus menjadi mata dan telinga dalam mendengar dan melihat kondisi kemasyarakatan secara objektif. Dukungan dan bantuan yang dilakukan RT dan RW kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan sukarela dan tanpa pamrih merupakan modal dasar dalam meningkatkan partsipasi masyarakat secara keseluruhan.Mengingat arti penting dan posisi strategis RT dan RW, maka sudah selayaknya apabila Pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan dan memprioritaskan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW ini agar lebih dekat sebagai mitra kerjanya dalam memberikan penghargaan dalam bentuk Insentif atau pemberian dan hibau untuk Peningkatan Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memfokuskan pada upaya memotivasi peningkatan kinerja RT dan RW. MAKSUD DAN TUJUAN1.MaksudMaksud pemberian Dana Hibah kepada RT dan RW yaitu sebagai dukungan untuk mengopotimalkan kapasitas dan peran lembaga kemasayrakatan RT dan RW dalam upaya membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 2.TujuanPemberian Hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diharapkan akan memberikan manfaat dan nilai guna, yaitu :Menunjang pemantapan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT; Menunjang peningkatan Pelayanan kepada masyarakat; Menunjang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;Menunjang Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. SASARANSasaran Pemberian Hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah Para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kota Bandung, yang seluruhnya berjumlah :Ketua Rukun Warga (RW), sebanyak : 1.559Ketua Rukun Tetangga (RT), sebanyak : 9.669KOMPOSISI PENGGUNAAN ANGGARAN Dalam kerangka pengaturan Penyaluran/ Pemberian dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara proposional serta mengoptimalkan dana yang akan diberikan sebagai upaya untuk memperluas objek sasaran, ditetapkan pengaturan penggunaan komposisi anggaran dengan rincian sebagai berikut : Bagi Ketua Rukun Warga (RW) ditetapkan anggaran yang dapat diberikan masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah). Bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) ditetapkan anggaran yang dapat diberikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) , disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, komposisi penggunaan Dana hibah kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan sistematika penulisan. BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/ PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) Bab ini menguraikan tentang kriteria penerima dana hibah dan mekanisme Penyaluran/ Pemberian dana hibah. BAB III MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan, dan indikator keberhasilan. BAB IVPENUTUPBab ini menguraikan tentang penutup secara keseluruhan. MEKANISME PENYALURAN/ PEMBERIAN DANA HIBAHLurah memfasilitasi musyawarah para ketua RT dan RW kelurahan untuk menunjuk dan menentukan salah seorang RW sebagai penerima kuasa dari RT dan RW se- kelurahan untuk menerima bantuan Hibah kepada RT dan RW dari Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;Keua RW penerima kuasa, bertindak atas nama jabatannya dan para Ketua RT dan RW di kelurahan masing-masing mengajukan permohonan dana hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditanda tangani oleh Keua RW penerima kuasa dengan rekomendasi dari Camat setempat, dengan melampirkan :Surat kuasa dari para ketua RW dan RT yang teregisterisasi dan ditanda-tangani lurah masing-masing;Foto copy Keputusan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);Kwitansi rangka 4 (empat) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah di isi nominal sesuai dengan pengaturan penggunaan komposisi anggaran dan ditandatangani oleh calon penerima Hibah/ Ketua RW penerima kuasa;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penerima Kuasa beserta para Ketua RT dan RW;Daftar Nominatif Penerima Hibah langsung yang telah ditanda-tangani oleh masing-masing penerima (Ketua RT dan RW);Koordinator Penerima Hibah Bantuan RT dan RW tingkat kelurahan Menanda-tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;Foto copy rekening bank atas nama penerima kuasa.Proposal-proposal yang diajukan oleh masing-masing Ketua RW penerima kuasa, dihimpun dan di verifikasi oleh Kecamatan masing-masing yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pemerintahan Umum yang selanjutnya diserahkan kepada Tata Usaha Sekretariat Kota Bandung untuk diajukan dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;Setelah mendapat persetujuan, Subag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung melalui Bendahara Sekretariat Kota Bandung membuat Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) bagi para Ketua RW penerima kuasa untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagi para Ketua RW penerima kuasa yang selanjutnya ditransfer melalui rekening ketua RW penerima kuasa.Lurah dan camat memfasilitasi penyampaian/pendistribusian bantuan dana hibah dari ketua RW penerima hibah kepada para ketua RT dan RW kelurahan masing-masing.C.KETENTUAN LAIN-LAINBagi calon penerima dana hibah/ ketua RW penerima kuasa yang meninggal dunia/wafat sebelum waktu pencairan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi serta layak diberikan bantuan, proses pencairannya dapat dilaksanakan oleh salah satu Ketua RW yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah RT dan RW Kelurahan yang bersangkutan, yang dituangkan dalam Berita Acara, ditandatangani seluruh calon penerima langsung (Ketua RT dan RW) serta diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, dengan melampirkan Surat Keterangan kematian dan KTP yang diberi Kuasa..Bagi calon penerima dana hibah / ketua RW penerima kuasa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi serta layak diberikan bantuan tetapi tidak dapat hadir secara langsung pada saat pencairan dana hibah dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka proses pencairannya dapat dilaksanakan oleh salah satu Ketua RW yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah RT dan RW Kelurahan yang bersangkutan, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh calon penerima langsung (Ketua RT dan RW) serta diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.