LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
NO UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH HALAMAN
ADOBE PDF KETERANGAN
1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
13 s/d 39 1. Penyederhanaan persyaratan dasar
Perizinan Berusaha 2. Memberikan kepastian
dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang
3. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Fulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
39 s/d 58
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5603)
58 s/d 66
4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214)
67 s/d 72
5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
73 s/d 97 1. Memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam
memperoleh persetujuan lingkungan
2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
98 s/d 114 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh persetujuan
bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi
bangunan 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan
7 Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108)
115 s/d 121
8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073)
122 s/d 145 Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan
persyaratan investasi sektor kelautan dan perikanan
9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
146 s/d 158 1. Memberikan kemudahan
bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan
berusaha dari sektor pertanian
2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4043)
158 s/d 161
11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
161 s/d 166
12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
166 s/d 167
13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170)
167 s/d 176
14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4I Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
176 s/d 187
15 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
188 s/d 199 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan
berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan
2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)
199 s/d 220
17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor I47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
221 s/d 222 1. Memberikan kemudahan
bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor
energi dan sumber daya mineral
2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200l Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
222 s/d 228
19 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5585);
228 s/d 243
20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
243 s/d 266
21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676)
266 s/d 270 Memberikan kemudahan
bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor ketenaganukliran
22 Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
270 s/d 279 Memberikan kemudahan
bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari
sektor perindustrian
23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);
280 s/d 299 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor
perdagangan, metrologi legal, jaminan produk
halal, dan standarisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
299 s/d 300
25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
301 s/d 310
26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
311 s/d 322 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan
persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum
dan perumahan rakyat 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
323 s/d 332
28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6018);
332 s/d 352
29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6405).
352 s/d 365
30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
366 s/d 379 1. Memberikan kemudahan
bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan
persyaratan investasi dari sektor transportasi
2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
379 s/d 389
32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
389 s/d 421
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956].
421 s/d 450
34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
451 s/d 456 1. Memberikan kemudahan
bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan
35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
456 s/d 462 berusaha dari sektor kesehatan, obat dan makanan
2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
462 s/d 465
37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);
465 s/d 470
38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360).
470 s/d 484
39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)
485 s/d 487 1. Mempermudah pelaku
usaha perfilman dalam melakukan kegiatan
usaha 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan
40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966)
487 s/d 492 Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor
kepariwisataan
41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6388)
492 s/d 505 Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor
keagamaan
42 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
505 s/d 507 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan
persyaratan investasi dari sektor pos,
telekomunikasi, dan penyiaran
2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
43 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);
507 s/d 513
44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
513 s/d 517
45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5343);
517 s/d 524 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan
berusaha dari sektor pertahanan dan
keamanan 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168).
524 s/d 526
47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724l;
527 s/d 531 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor
tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan
perbankan syariah 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun L992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
531 s/d 532
49 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
532 s/d 533
50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
534 s/d 563 1. Penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan
meningkatkan peran dan kesejahteraan
pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem
investasi 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan
51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);
563 s/d 565
52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
565 s/d 567
53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
567 s/d 572
54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
573 s/d 576 1. Memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi
dan UMKM 2. Mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
576 s.d 587
56 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).
587 s/d 589
57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
592 s/d 601 1. Mempermudah pelaku
usaha dalam melakukan investasi
2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
601 s/d 605
59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
605 s/d 608
60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
608 s/d 616
61 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun l940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
616
62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4893);
616 s/d 632
63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32641 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5069);
633 s/d 647
64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
647 s/d 668
65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
668 s/d 674
66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
674 s/d 680
67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3214)
680
68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
680 s/d 684
69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
684 s/d 687
70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
687 s/d 689 1. Memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha
2. Mengubah beberapa ketentuan
71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374).
689
72 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
690 s/d 700 1. Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam
pengadaan tanah 2. Mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
73 Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
700 s/d 710
74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5066);
711 s/d 730 1. Menciptakan pekerjaan dan mempermudah
pelaku usaha dalam melakukan investasi
2. Mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan
75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
730 s/d 733
76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054).
733 s/d 749
77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
750 s/d 757 Mengubah beberapa ketentuan
78 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
757 s/d 764 Mengubah beberapa
ketentuan
Catatan:
1. Penjelasan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berada pada halaman 770 s/d 1187.
2. Pengadaan Barang dan Jasa hanya disebut 1 (satu) kali dalam Undang-Undang ini pada halaman 585, yakni:
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. a. Peraturan pelaksanaan dari UU ini WAJIB ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan (artinya tanggal 2 Februari 2021) b. Semua peraturan pelaksanaan yang telah diubah oleh UU ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan WAJIB disesuaikan paling lama
3 (tiga) bulan (artinya tanggal 2 Februari 2021)
Maros, 19 November 2020
Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Monev
Dinas PUPR Kab. Maros,
W. SUMARLIN, S.Hut., M.Si
NIP. 19810917 200003 1 001
