Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
1
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
i
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan Tahun 2015
Diterbitkan Oleh :
Sekretariat Reformasi Birokrasi BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
ii
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015 telah selesai disusun. Tujuan dari pembuatan
laporan ini adalah sebagai media komunikasi dan akuntabilitas tim reformasi birokrasi dalam
menjalankan amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Kementerian Perdagangan, dalam hal ini seluruh anggota pokja, tim sektretariat reformasi
birokrasi serta seluruh mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan
reformasi birokrasi. Meski demikian, masih banyak ruang-ruang perbaikan yang menjadi target
reformasi birokrasi di tahun selanjutnya.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil
reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan kepada pegawai, masyarakat, Kementerian
terkait serta pemangku kepentingan lainnya.
Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi
terhadap pelaksanan reformasi birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan Tahun 2015 dapat menjadi bahan evaluasi danfeed backuntuk
peningkatan capaian reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan,hal tersebut diperlukan untuk
mendukung terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bersih dan akuntabel, efektif dan
efisien, dan memiliki pelayanan publikyang berkualitas dan berkselas dunia.
Salam Perubahan!
Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
iii
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
iv
Daftar Isi
Kata Pengantar ........................................................................................................................................ ii
Daftar Isi ................................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... - 1 -
A. Latar Belakang .................................................................................................................... - 1 -
B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi .................................................................................. - 2 -
BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 .................................................................. - 6 -
A. Capaian Pelaksanaan Pokja ............................................................................................... - 6 -
a. Area Perubahan Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan)…………………………….. - 6 -
b. Area Perubahan Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan)…………………………………. - 10 -
c. Area Perubahan Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)……………..…… - 14 -
d. Area Perubahan Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi…………..… - 16 -
e. Area Perubahan Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana)…………………………………….. - 17 -
f. Area Perubahan SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur).- 19 -
g. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan dan
perundang-undangan)…………………………………………………………………………………………….…. - 20 -
h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik)……………………………………………………………………………………………………………………….. - 22 -
i. Monitoring dan Evaluasi……………………………………………………………………………………………… -26-
B. Quick Wins Tahun 2015…………………………………………………………………………………………….. - 28 -
C. Sekretariat Reformasi Birokrasi....................................................................................... - 32 -
BAB III PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI ....................................................................................... - 46 -
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... - 51 -
LAMPIRAN ......................................................................................................................................... - 52 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 1 -
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting
dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi
pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih
baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan
profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN.
Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau
penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah,
pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus
berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak
diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek
kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan,
dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi,
inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan,
rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di
berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum
akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan
pelayanan public prima belum terbangun secara luas.
Dalam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
No. 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas
dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu
bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014,
pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan
pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 2 -
pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi
birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi
pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi
2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan
sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa
mendatang.
Kementerian Perdagangan adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang
memiliki peran strategis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
Kementerian Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebagai Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Dalam agenda
pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan dalam periode 2015-2019 memiliki 3
misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu: meningkatkan pertumubuhan kinerja
perdagangan luar negeri yang berkelanjutan; meningkatkan perdagangan dalam negeri yang
bertumbuh dan berkualitas, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disektor
perdagangan. Namun, Kementerian perdagangan juga dihadapkan pada beberapa
permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Belum optimalnya
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sinerginya kebijakan pusat dan
daerah merupakan salah satu kendala yang harus dibenahi dalam kerangka reformasi
birokrasi di Kementerian Perdagangan.
B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan
pemerintah sebagai berikut :
1. NAWACITA
Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas
utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu :
a. Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda
reformasi birokrasi
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 3 -
b. Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk
c. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara
d. Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara
e. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik
2. Agenda Pembangunan Nasional
Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait
dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu :
a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan
b. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.
3. Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015-2019
Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi,
antara lain :
a. Lemahnya penegakan hukum
b. Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi
c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah
d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah
e. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien
f. Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi
g. Penerapan e-government belum merata
h. Integritas PNS yang masih rendah
i. Kualitas pelayanan publlik masih rendah
4. Pengarusutamaan 2015-2019
Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam PeraturanPresiden Nomor
2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakanlandasan operasional bagi
seluruh pelaksanaan pembangunan, yangdiarahkan untuk dapat tercermin dalam
output pada kebijakanpembangunan.
Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasidan mendorong
partisipasi masyarakat sipil, melalui:
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 4 -
a. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
c. Perluasan agenda Reformasi Birokrasi
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Sasaran Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 diarahkan
pada tiga sasaran yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur
negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN Tahun 2015-2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah :
Dari ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diturunkan ke dalam sasaran
reformasi birokrasi pokja-pokja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.
Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
Program Kerja Sasaran
Pokja Manajemen Perubahan
1. Meningkatnya integritas aparatur 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan
masyarakat
Pokja Penguatan Pengawasan
1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang
independen, profesional dan sinergis 3. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah
yang bersih dan bebas KKN 4. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 5. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 5 -
Program Kerja Sasaran
6. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 7. Meningkatnya opini WTP-BPK
Pokja Penguatan Akuntabilitas
1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi
1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain
2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah
3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan
Pokja Penataan Tatalaksana
1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government
2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)
3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal
4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM
Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan
Pokja Penataan Peraturan dan Perundang-undangan
1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik
Tabel 1. Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 6 -
BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015
A. Capaian Pelaksanaan Pokja
Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan pada periode II tahun 2015-2019
fokus pada delapan (8) area perubahan dan memiliki sembilan (9) program kerja reformasi
birokrasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan Nomor 103/SJ-DAG/KEP/2/2015tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam
Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang kemudian direvisi dengan Surat
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganNomor 338/SJ-DAG/KEP/6/2015.
Pada tahun berjalan 2015, pelaksanaan Reformasi Birokrasi melanjutkan kegiatan
berdasarkan masukan pada evaluasi dan verifikasi lapangan reformasi birokrasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hal tersebut dikarenakan belum disusunnya
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 sebagai dasar dan
acuan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Adapun beberapa capaian yang sudah diraih oleh Pokja Reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan anatara lain sebagai berikut:
a. Area Perubahan Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan)
Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset
(pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja
birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi
yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian
Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen
Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2011 serta PERMENPAN 2014 No. 027 tentangPedoman Pembangunan Agen
Perubahan Di Instansi Pemerintah.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 7 -
Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 ini adalah:
a) Meningkatnya integritas aparatur
b) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi
Pada tahun 2015 Pokja Manajemen Perubahan telah melaksanakan berbagai
kegiatan yang mendukung bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Perdagangan, antara lain adalah:
a) Telah menetapkan role model dan agen perubahan di lingkungan
Kementerian Perdagangan;
b) Peningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan antara pegawai dan
pimpinan Kementerian Perdagangan serta siraman rohani;
c) Telah melaksanakan workshop dalam rangka penetapan program agen
perubahan untuk tahun 2016 bekerja sama dengan AIPEG;
d) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
e) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan
komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Pembuatan SK Tim RB dan Tim Pokja-Pokja RB
SK yang terkait pelaksanaan RB
Pelaksanaan workshop sosialisasi kebijakan
f) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Tahun 2015;
g) Pencanangan budaya kerja positif
Berdoa ketika mulai bekerja pukul 08.30, disampaikan sepanjang tahun
melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan
Berdoa sebelum pulang bekerja pukul 17.00/17.30, disampaikan
sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan
Kementerian Perdagangan
Mengumandangkan lagu mars perdagangan setiap pagi sebelum
bekerja pukul 08.30, disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras
suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 8 -
h) DiskusiPolicy Position ke-1 tanggal 20 Maret 2015, dengan tema “Brain
Storming Mengenai Pokok-pokok Pengaturan Dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah terkait E-Commerce” dan “Sosialisasi Kebijakan Pengawasan
dan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)”;
i) Diskusi Policy Position ke-2 tanggal 23 Maret 2015, dengan tema “Imbal
Dagang Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia”;
j) Pelaksanaan Forum Diskusi Kebijakan Pengendalian Harga, tanggal 6 April
2015;
k) Pelaksanaan Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi Bagi Pejabat
Eselon I dan II Kementerian Perdagangan, tanggal 7 April 2015;
l) Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Sistem Perusahaan Online
(SIPO), pada tanggal 23 April 2015;
m) Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, pada tanggal 5 Mei 2015;
n) DiskusiPolicy Position ke-3 tanggal 15 Mei 2015, dengan tema “ Analisis
Kinerja Perdagangan Luar Negeri menyikapi Perkembangan Ekonomi Global
dan Nasional Saat Ini”;
o) Workshop Managing Change, tanggal 29 Juni 2015;
p) Workshop ke-1, Pendalaman Peraturan Menteri PAN-RB No.27 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi
Pemerintah.Workshop dilaksanakan tanggal 27 s/d 28 Oktober 2015, di
Ruang Dahlia Gd. Tengah Lt.1 Kementerian Perdagangan, dihadiri oleh
APIEG dan 19 unit kerja dengan jumlah 39 peserta;
q) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Agen Perubahan Kementerian
Perdagangan, tanggal 3 s/d 4 November 2015, di Ruang Rapat Kapushaka
Gd. Utama Lt.7, dihadiri oleh AIPEG dan 14 unit kerja dengan jumlah 40
peserta;
r) Pelaksanaan Rapat Pleno Calon Agen Perubahan, tanggal 6 November 2015,
di di Ruang Rapat Kapushaka Gd. Utama Lt.7, dihadiri oleh AIPEG dan 13
unit kerja dengan jumlah 26 peserta;
s) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Group dan Finalisasi Survei bagi Calon Agen
Perubahan Kementerian Perdagangan, tanggal 23 November 2015, di Ruang
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 9 -
Dahlia Gd. Tengah Lt.1, dihadiri oleh AIPEG dan 12 unit kerja dengan
jumlah 23 peserta;
t) DiskusiPolicy Position ke-7 tanggal 7 Desember 2015, dengan tema
“Perkembangan SDM Perdagangan Dalam Mendukung Revolusi Mental di
Lingkungan Kementerian Perdagangan”;
u) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Progress Report Kegiatan Kelompok Agen
Perubahan Kementerian Perdagangan, pada tanggal 14 Desember 2015, di
Ruang Dahlia Gd. Tengah Lt.1, dihadiri oleh AIPEG dan 11 unit kerja dengan
jumlah 20 peserta.
Gambar 1. Photo Pelaksanaan Workshop Agen Perubahan (27-28 Oktober 2016)
Berdasarkan capaian yang telah didapat oleh Pokja Manajemen Perubahan
pada tahun 2015 tersebut, Pokja Monitoring dan Evaluasi telah memberikan
rekomendasi terhadap beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan
untuk dijadikan salah satu agenda penting di rencana aksi tahun 2016 antara lain:
a) Rapat persiapan workshop dengan Tim AIPEG. Dengan Pelaksanaan
Workshop bersama AIPEG ini, pelaksanaan Reformasi BirokrasiKementerian
Perdagangan ini akan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasiitu sendiri
secara signifikan. Melalui kegiatan workshop ini akan dapat memotivasi SDM
di Kementerian Perdagangan untuk menjadi agen perubahan (agent of
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 10 -
change). Dampak jangka panjangnya, semangat dalam menciptakan
perubahan di internal Kementerian Perdagangan semakin besar;
b) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas juga sangat prioritas
untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2016. Khususnya
implementasi dan pelaksanaan SPIP. Dengan berhasilnya implementasi SPIP
di unit - unit eselon dua Kementerian Perdagangan, cita - cita ataupun
semangat Reformasi Birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) atau
menciptakan prinsip clean government and good governance dapat bisa
menjadi lebih nyata. Dengan impelementasi SPIP, unit eselon 2 memiliki
mekanisme internal yang berjalan secara automatis dalam mengawal
pelaksanaan realisasi capaian kinerja dan anggaran;
c) Public campaign untuk mendorong peran serta masyarakat sebagai unsur
pengawas juga hal yang tidak kalah penting untuk di jadikan rencana aksi
pokja Manajemen Perubahan di tahun 2016. Melalui hal ini, masyarakat
akan ikut serta/ berperan dalam mewujudkan pelayan publik yang sesuai
cita - cita Reformasi Birokrasi. Selain itu, peran serta masyarakat juga bisa
menjadi saksi perubahan RB Kementerian Perdagangan itu sendiri.
Dengan terlaksananya 3 hal diatas, diharapkan dapat mempercepat arus
perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan internal Kementerian Perdagangan.
b. Area Perubahan Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah
yang bersih dan bebas KKN dengan “Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan
efektif serta taat pada peraturan.” Dan “Pengelolaan keuangan Kementerian
Perdagangan yang andal dan terpercaya.”
Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah:
a) Meningkatnya kapasitas APIP
b) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas
KKN
c) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 11 -
d) Meningkatnya opini WTP-BPK.
Capaian Pokja Penguatan Pengawasan antara lain adalah :
a) Pendidikan dan pelatihan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan;
b) APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan memperoleh Level 2
dalam hal kapabilitas yang dinilai oleh BPKP dibuktikan dengan Surat dari
Kepala BPK;
c) Pelaksanaan PMPRB tahun 2015;
d) Melaksanakan kegiatan WTA di tahun 2015 sebagai langkah menuju
WBK dan WBBM. Pelaksanaan penilaian WTA tahun 2015 menghasilkan
45 unit Eselon II dilingkungan Kementerian Perdagangan yang meraih
unit berpredikat WTA, hasil tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2014
yang hanya dapat 21 unit meraih predikat WTA;
e) Kegiatan Whistle Blowing System telah diterapkan pada Unit Layanan
Pengadaan Kementerian Perdagangan dan akan terus dievaluasi setiap
tahunnya;
f) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit 2014;
g) Terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi ke KPK a.n. Menteri Perdagangan
sebagai salah satu bentuk upaya menuju penanganan benturan
kepentingan;
h) Telah dilaksanakan kegiatan pemetaan risiko pada Sekretariat
Inspektorat Jenderal;
i) Implementasi SPIP dilaksanakan dengan hasil kegiatan pemetaan risiko
pada beberapa unit di Kementerian Perdagangan . Dari hasil Monev SPIP
terdapat unit yang telah melaksanakan sosialisasi dan unit tersebut telah
juga memetakan risiko yang terdapat pada unit kerjanya;
j) Telah dilakukan penjenjangan APIP lewat JFA, dan didapat jumlah
pegawai yang mengikuti penjenjangan JFA sebanyak 18 Orang yang
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 12 -
terdiri dari 8 orang mengikuti JFA Ahli, 2 orang mengikuti JFA Muda dan
8 orang mengikuti JFA pembentukan auditor pertama;
k) Penyelenggaraan workshop pengembangan profesi auditor pada tanggal
1 Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh Irjen K/L. Dalam
Kesempatan tersebut hadir perwakilan Inspektur Jenderal, Para
Inspektur, Perwakilan Auditor madya dan Auditor Muda dari seluruh
peserta Inspektorat K/L yang menjadi anggota AAIPI;
l) Telah dilakukan Monev pembekalan APIP yang dituangkan dalam
laporan;
m) Telah dibuat pedoman audit berbasis risiko pada Bulan Desember 2015;
n) Telah dilakukan Gelar Hasil Pengawasan pada Bulan Maret 2015 dan
Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan telah disampaikan kepadan Menteri
Perdagangan dan ditembuskan kepada Kementerian PAN&RB;
o) Laporan Pemutakhiran Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI dan Itjen telah
dilaksanakan pada unit Pusat di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan
Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
p) Terdapat laporan pemutahiran dengan Itprov menyatakan bahwa
sebanyak 8 unit Satker Dekonsentrasi dari 12 Provinsi telah berhasil
melaksanakan seluruh rekomendasi dengan jumlah rekomendasi
sebanyak 91 rekomendasi;
q) Telah dilakukan Monitoring TLHP BPK dan Itjen, dan di dalam laporan
tersebut menyatakan bahwa jumlah TLHP BPK telah berhasil diselesaikan
pada tahun 2015 sebanyak 118 rekomendasi atau sebanyak 48% dari
jumlah 247 rekomendasi dan 135 temuan. Sedangkan TP-TGR yang telah
dikembalikan ke kas negara adalah Rp17.518,36 juta atau 57,66% dari
seluruh temuan pengembalian ke kas negara yaitu sebesar Rp25.891,49
juta. Jumlah TLHP Itjen mencapai 76,96%;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 13 -
r) Penandatanganan Komitmen Pimpinan Kementerian Perdagangan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi
Terintegrasi pada tanggal 26 Agustus 2015;
s) Telah dilaksanakan Sosialisasi mengenai Gratifikasi bersamaan dengan
Penandatanganan Komitmen Pimpinan Kementerian Perdagangan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi
Terintegrasi pada tanggal 26 Agustus 2015;
t) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Perdagangan;
u) UPG/Satgas Pengendali Gratifikasi kembali diperbaharui dengan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 765/M-DAG/KEP/7/2015
tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;
v) Telah diterbitkan satu juknis WTA yang telah disempurnakan lewat 21.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 316/M-DAG/KEP/2/2015
tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian Wilayah Tertib
Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
w) Telah dilakukan kampanye Whistleblowing System dalam bentuk
penayangan link WBS dalam web Kementerian Perdagangan ;
x) Telah dilakukan Penangangan Whistleblowing System sesuai dengan
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 13/IJ-
DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Verifikator dan Penelaah
Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian
Perdagangan, dan telah dituangkan dalam Laporan;
y) Telah dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan
Whistleblowing System yang dituangkan dalam laporan;
z) Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian Perdagangan sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 14 -
Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian dari BPK tahun 2015 sehingga mempertahankan
Opini WTP dari BPK sejak tahun 2011.
Gambar 2. Photo penyerahan tropi pelaksanaan WTA Tahun 2015
c. Area Perubahan Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena
penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih
berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala
sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015
adalah
1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
yang terintegrasi
2) Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja
3) Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
AdapunCapaian Pokja Penguatan Akuntabilitas tahun 2015 antara lain :
a) Keterlibatan sebagian besar pimpinan pada saat penyusunan pedoman SAKIP,
Renstra 2015, Renja 2015, anggaran, perjanjian kinerja 2015, LAPKIN 2015,
serta evaluasi pelaksanaan SAKIP 2015;
b) Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 15 -
c) Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja;
d) Pelatihan sistem BSC bagi Operator Perwakilan perdagangan diluar negri dan
unit-unit dilingkungan Kementerian Perdagangan ;
e) Penyusunan IKP Kementerian Perdagangan 2015;
f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKP Kementerian Perdagangan 2015;
g) Pembuatan strategic map/arsitektur BSC Kementerian Perdagangan ;
h) Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis BSC Kementerian Perdagangan ;
i) Sistem Manajemen Kinerja Individu yang mendukung kinerja organisasi.
Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas
bagi Pokja Penguatan Akuntabilitas, yaitu :
a) Peningkatan kualitas akuntabilitas Kementerian Perdagangan: hal ini harus
dimulainya dari komitmen pimpinan yang memiliki kesadaran terhadap kontrak
kinerja unit mereka masing - masing
b) Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Kementerian Perdagangan yang
tercemin melalui tertelusurnya / tercerminnya antara Kontrak Kinerja Organisasi
dan Kontrak Kinerja Individu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target -
target kinerja Kementerian Perdagangan dapat “dibagi habis dan tertelusur dari
pimpinan hingga staff / pelaksana Kementerian Perdagangan.
Diharapkan dengan memperhatikan hal terkait “Peningkatan kualitas
akuntabilitas” dan “Ketelusuran antara kinerja organisasi dan kinerja individu”,
kinerja Pokja Akuntabilitas secara umum dapat memberikan dampak yang signifikan,
sehingga bentuk / tingkatan akuntabilitas Kementerian Perdagangan dapat
meningkat. Dengan ini, hasil kerja / kinerja Kementerian Perdagangan akan lebih
akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) dan dapat lebih di percaya oleh
masyarakat.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 16 -
d. Area Perubahan Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efiktivitas dan efisiensi
kelembagaan secara professional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Sasaran yang
ingin dicapai pada tahun ini adalah: Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di
unit kerja Kementerian Perdagangan.
Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2015 antara
lain adalah :
a) Telah dilakukan penataan kelembagaan Kementerian Perdagangan dengan
disahkannya Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
b) Telah dilakukan penataan penataan organisasi dan tata kerja unit Eselon II ke
bawah sebagai tindak lanjut Perpres No. 48 Tahun 2015;
c) Dilakukan penyusunan Tusi Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian
Perdagangan ;
d) Telah dilakukan pelaksanaan FGD untuk melakukan standardisasi jabatan di
lingkungan unit kesekretariatan dan Ketatausahaan ;
e) Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis jabatan, evaluasi jabatan
dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan ;
f) Telah dilakukan review jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan
Kementerian Perdagangan untuk dilakukan penyederhanaan jabatan;
g) Sedang disusun instrumen bagi evaluasi kinerja organisasi Kementerian
Perdagangan.
h) Telah dilakukan sosialisasi model evaluasi kinerja (review kelembagaan)
organisasi Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 17 -
Gambar 3. Foto. Usulan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan di KemenPAN dan RB
Berdasarkan capaian pokja penataan dan penguatan organisasi tersebut, ada
beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu :
a) Penataan Kelembagaan: hal ini sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi internal Kementerian Perdagangan. Dengan dilaksanakannya penataan
kelembagaan, diharapkan Kementerian Perdagangan sebagai bentuk organisasi
dapat menjadi organisasi yang lebih efektif, efesien dan akuntabel.
b) Sekretariat Reformasi Birokrasi: Hal ini juga harus diprioritaskan karena dalam
implementasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan penetapan target
ataupun langkah - langkah yang strategis dalam Roadmap, Rencana Aksi maupun
Quickwins. Dengan ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat
memiliki langkah - langkah yang tepat.
e. Area Perubahan Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana)
Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan. POKJA Penataan Tatalaksana telah membangun dan
menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat
bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien,
efektif, produktif dan akuntabel.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 18 -
Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas
bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi.
Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah:
a) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-
Government
b) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.
Capaian Pokja Penataan Tatalaksana pada tahun 2015 antara lain :
a) Telah disusun alat/instrumen/mekanisme untuk mengevaluasi penerapan
Standard Operating Procedures (SOP), dan telah disahkan oleh Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian, dan akan digunakan untuk mengevaluasi
penerapan Standard Operating Procedures (SOP);
b) Sudah dilaksanakan kegiatan audit SOP mikro dilingkungan Ditjen PDN dan PEN
tahun 2015 pada tanggal 22-26 Juni 2015, yang dilakukan oleh tim pelaksana
Audit SOP Mikro yang berasal dari pegawai di lingkungan kementerian
perdagangan ;
c) Implementasi e-audit di Kementerian Perdagangan;
d) Publikasi transparansi laporan Keuangan di Kementerian Perdagangan sudah
dipublikasikan di Website Kementerian Perdagangan ;
e) Melakukan Integrasi Sistem Informasi Keuangan di Biro Keuangan dengan Unit di
semua Eselon I;
f) Pengadaan melalui E-Catalog;
g) Telah disusun NSPK penunjang implementasi E-Archives di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;
h) Trial and error aplikasi e-arsip yang dikembangkan secara mandiri oleh Biro
Umum Kementerian Perdagangan.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 19 -
Gambar 4. Photo Kegiatan audit SOP mikro di lingkungan Ditjen PDN dan PEN tahun 2015
Dari capaian-capaian tersebut, ada dua hal yang menjadi prioritas bagi pokja
penataan tatalaksana, yaitu :
a) Monitoring dan Evaluasi Sistem dan prosedur Kerja: Dengan hal ini, sistem
bekerja pemerintah akan lebih efesien, efektif, terorganisir dan hasilnya akan
lebih berkualitas. Sehingga, level akuntabilitas Kementerian Perdagangan juga
akan lebih baik;
b) E-GOVERNMENT: Dengan hal ini, Kementerian Perdagangan akan menunjukan
tingkat transparansi yang lebih baik kepada masyarakat melalui e-katalog.
f. Area Perubahan SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
yang didukung sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur
yang berbasis kompetensi dan transparan. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui
program ini adalah Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang
Perdagangan.Adapun capaian Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
antara lain:
a) Aplikasi Perhitungan Beban Kerja;
b) Workshop evaluasi penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu bidang
kemetrologian;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 20 -
c) Telah dilaksanakan pengisian pejabat tinggi pratama;
d) Persiapan pembangunan assessment center (jangka menengah);
e) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian
Perdagangan;
f) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan
Kementerian Perdagangan;
g) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung
kinerja.
Berdasarkan capaian di atas, ada tigal hal yang harus lebih diprioritaskan
yaitu:
a) Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
b) Sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan;
c) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan
Kementerian Perdagangan.
Dengan diprioritaskannya tiga hal diatas, diharapkan rotasi posisi dan
promosi di lingkungan Kementerian Perdagangan semakin sering, sehingga SDM di
Kementerian Perdagangan semakin berpengalaman, berkualitas dan terhindar dari
kejenuhan. Secara automatis, ketika SDM terhindar dari kejenuhan maka hasil dan
karya dari individu tersebut akan lebih baik dan berkualitas. Selain itu, pemetaan
karir untuk SDM internal Kementerian Perdagangan semakin diisi oleh SDM yang
tepat sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Hal ini akan lebih
sempurna, apabila Kementerian Perdagangan terus meningkatkan kualitas SDM
dengan diklat - diklat yang bermutu.
g. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan
dan perundang-undangan)
Kementerian Perdagangan sebagai instansi/lembaga yang memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam hal
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 21 -
ini Peraturan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para
pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan. Dinamika
perekonomian yang berjalan dengan cepat menghendaki Peraturan Perundang-
undangan yang ada dapat menjawab permasalahan perekonomian khususnya di
bidang perdagangan.
Dalam upaya untuk melakukan akselerasi hukum dan harmonisasi hukum,
Kementerian Perdagangan telah berhasil menelaah dan menyusun berbagai
Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan yang telah disusun sesuai
dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundanganundangan
berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan organisasi. Sasaran
yang ingin dicapai melalui program kerja ini adalah:
a) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
b) Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik,
harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
Capaian Pokja Pentaan Peraturan dan Perundang-undangan antara lain :
a) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Perpres) melalui proses
penyusunan Policy paper, Kajian, Naskah Akademik, Rapat antar Unit di
Kementerian, Rapat Antar Kementerian, Harmonisasi, Paraf Koordinasi;
b) evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
(Permendag);
c) Pembahasan RPP tentang Perdagangan Perbatasan mengenai penetapan wilayah
perbatasan darat dan perbatasan laut yang dapat dilakukan aktivitas
perdagangan perbatasan dan pengaturan perdagangan perbatasan (Ps. 55);
d) Pembahasan substansi RPP Tindakan Pengamanan Perdagangan Tindakan
Antidumping dan Tindakan Iimbalan;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 22 -
e) RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan;
f) Dari 8 regulasi pada paket deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi 2015, 5
regulasi telah selesai dan 3 regulasi dalam proses penyelesaian;
g) Dari 24 regulasi pada paket debirokratisasi dalam paket kebijakan ekonomi 2015,
14 regulasi telah selesai dan 10 regulasi dalam proses penyelesaian.
h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat serta sebagai ujung tombak sistem pelayanan
perijinan yang terpadu, tertib dan transparan atas perijinan yang diterbitkan sesuai
dengan harapan masyarakat.Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini adalah:
a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
b) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik.
Capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2015
antara lain:
a) Layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang diselesaikan secara
online sebanyak 106 perijinan, dimana 96 perijinan diantaranya sudah dapat
diajukan secara online atau sebanyak 91%. Sedangkan sisanya 10 perijinan
sisanya merupakan perijinan impor hal khusus yang tidak dapat dionlinekan
dikarenakan unit teknis harus memverifikasi dokumen asli.Memberikan
kepastian terhadap biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan yang
terkait perijinan yang dikeluarkan, terutama terkait dengan proses custom
clearance;
b) Jumlah pengguna sistem perijinan online pada tahun 2014 mencapai dari 850
pengguna, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 9.666 pengguna atau
meningkat 1137,2%. Hal ini diakibatkan karena makin meningkatnya jumlah
perijinan yang bersifat mandatory online;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 23 -
c) Melaksanakan pengembangan kapasitas pelakuekspor atau SDM bidang Ekspor
pada 117 angkatan pelatihan ekportir dan calon eksportir;
d) Revisi SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
e) Penambahan 10 ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan
Publik (5 kemampuan pengujian dan 5 sertifikasi);
f) Pengembangan Pelayanan Perijinan UTTP sudah dapat dilakukan secara online;
g) Telah tersertifikasi ISO 9001-2008 untuk semua jenis pelayanan perijinan UTTP
di Diretktorat Metrologi;
h) Telah dilakukan pengadaan perangkat keras untuk menunjang pelayanan
perijinan UTTP online;
i) Tersedianya Informasi pelayanan berbasis website dapat dibuka pada jaringan
local;
j) Berdasarkan evaluasi penanganan pengaduan dihasilkan dokumen SOP
Penanganan Pengaduan dengan waktu penyelesaian pengaduan pelanggan
maksimum 3 hari kerja;
k) Mempertahankan status akreditasi persyaratan umum kompetensi
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi ISO 17025:2008 dari KAN;
l) Tersedianya instalasi uji meter gas rotary piston dan turbin, testbench
endurance test pada instalasi uji meter air, software standar AGA 3;
m) Dalam hal peningkatan pelayanan perijinan di bidang sistem resi gudang, telah
terdapat 35 persetujuan SRG (Gudang, Pengelola Gudang dan LPK) yang
diterbitkan;
n) Dari target 20 hari penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK setelah dokumen
lengkap dan benar, pada tahun 2015 rata-rata perijinan dimaksud dapat
diselesaikan dalam waktu 11 hari;
o) Terdapat penambahan jenis perijinan melalui system online, 8 perijinan bidang
PBK sehingga total perijinan di bidang PBK yang dilayani secara online saat ini
sebanyak 10 perijinan;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 24 -
p) Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
permohonan perijinan secara online melalui system INATRADE yang terintegrasi
dengan Indonesia National Single Window (INSW);
q) Penerapan Kode Etik sesuai dengan Permendag No. 33.1/M-DAG/PER/10/2011
tentang Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Sudah
memberikan sanksi kepada petugas layanan yang tidak Menciptakan inovasi
penerapan system punishment (sanksi)/ reward (penghargaan) bagi pelaksana
layanan. Publik di Lngkungan Kementerian Perdagangan;
r) Masyarakat dapat melihat hasil survey kepuasan melalui
http://inatrade.Kementerian Perdagangan .go.id;
s) Pelayanan Publik yang tersertifikasi ISO 9001:2008;
t) Integrasi Pemrosesan Permohonan Persetujuan untuk Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang Komoditas melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II
Kementerian Perdagangan;
u) Mempunyai layanan pengaduan yang bisa diakses melalui :
• Email:humas@Kementerian Perdagangan .go.id;inatrade@Kementerian
Perdagangan .go.id; contact.us@Kementerian Perdagangan .go.id;
• Call Center INATRADE 1500404 (7x24)
• Call Center e-SKA 500334 (7x24)
• Kotak Pengaduan
g) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait Pelayanan Informasi
Publik Semester 1;
h) Integrasi Pemrosesan Permohonan Persetujuan untuk Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang Komoditas melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdag;
i) Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015, dengan judul
inovasi customer service center pada Direktorat Pengembangan Pasar dan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 25 -
Informasi Ekspor dan misi dagang pada Direktorat Pengembangan Promosi dan
Citra;
j) Layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang diselesaikan secara
online sebanyak 106 perijinan, dimana 96 perijinan diantaranya sudah dapat
diajukan secara online atau sebanyak 91%. Sedangkan sisanya 10 perijinan
sisanya merupakan perijinan impor hal khusus yang tidak dapat dionlinekan
dikarenakan unit teknis harus memverifikasi dokumen asli;
k) Jumlah pengguna sistem perijinan online pada tahun 2014 mencapai dari 850
pengguna, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 9.666 pengguna atau meningkat
1137,2%. Hal ini diakibatkan karena makin meningkatnya jumlah perijinan yang
bersifat mandatory online;
l) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor, yaitu sebanyak
117 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir;
m) Pelayanan Publik pada Kementerian Perdagangan mendapatkan penghargaan
dari Ombudsman, yaitu berada pada zona hijau, dengan tingkat kepatuhan tinggi
atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
n) Terobosan Paket Kebijakan Ekonomi 2015, 32 peraturan dideregulasi dan
didebirokratisasi yang memangkas 60 perijinan (35,5%), dan pada akhir 2015
telah diselesaikan 19 Peraturan dengan memangkas 35 perijinan.
Berdasarkan beberapa capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Pokja Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik, antara lain yaitu :
a) Penerbitan Permendag terkait tanda tangan elektronik: hal ini akan sangat
mempercepat proses perizinan yang harus dikeluarkan Kementerian
Perdagangan. Terlebih lagi, Kementerian Perdagangan pernah tersangkut dengan
kasus Dwelling Time. Dengan penerbitan Permendag ini sebagai bentuk upaya
Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki kinerja dan memperpendek
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 26 -
Dwelling Time. Selain itu, dengan penerbitan Permendag ini adalah bentuk upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik / masyarakat.
b) Hal yang terkait Daftar Informasi Publik juga harus sangat di perhatikan, karena
hal ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas Kementerian Perdagangan dalam
Pelayanan Publik. Dengan hal ini, keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat
untuk mendapatkan informasi semakin meningkat.
Diharapkan dengan memperhatikan hal terkait “Tanda Tangan Elektronik” dan
“Daftar Informasi Publik”, kinerja Pokja Pelayanan Publik secara umum dapat
memberikan dampak yang signifikan, sehingga tingkat pelayanan Kementerian
Perdagangan kepada masyarakat juga dapat meningkat.
i. Pokja Monitoring dan Evaluasi
Untuk memantau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di kementerian perdagangan, Kementerian Perdagangan membentuk satu
tambahan pokja yaitu Tim Pokja Monev Reformasi Birokrasi. Tugas dan fungsi pokja
ini adalah melakukan kegiatan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali ,dan evaluasi
setiap 1 (satu) tahun sekali serta 5 (lima) tahun sekali terhadap pelaksanaan program
reformasi birokrasi kepada masing-masing pokja reformasi birokrasi kementerian
perdagangan, yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan. Selanjutnya, laporan
tersebut disampaikan kepada koordinator Pokja Monev untuk disampaikan kepada
penanggungjawab pokja Monev dengan tembusan kepada sekretariat Reformasi
Birokrasi Kementerian Perdagangan.
Tujuan Program Kerja (Pokja) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi
Birokrasi Kementerian Perdagangan adalah
a) Memonitoring program/kegiatan reformasi birokrasi kementerian untuk
memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai
dengan roadmap yang telah disetujui;
b) Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksana
reformasi birokrasi;
c) Mengolah dan mengevaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi
birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 27 -
roadmap dan memberikan catan-catatan bila hasil capaian tidak sesuai dengan
yang direncanakan.
Fokus dari Pokja Monitoring dan Evaluasi program Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Perdagangan adalah mengevaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian berdasarkan PMPRB akhir tahun 2014. Hal ini dilakukan
karena tahun ini disebut dengan masa transisi, di mana setiap Kementerian ataupun
Lembaga baru memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019.
Di lain pihak, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015 harus tetap
berjalan.
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Perdagangan secara umum pada Tahun 2015 ternilai cukup baik, meskipun tanpa
acuan Road Map periode 2015 – 2019. Meskipun demikian, setiap pokja masih perlu
memprioritaskan atau memfokuskan beberapa kegiatan dari kegiatan yang lainnya.
Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Pokja Monev
Reformasi Birokrasi, di dapat rekomendasi kegiatan–kegiatan yang harus
diprioritaskan oleh delapan pokja area perubahan yaitu sebagai berikut:
No. Pokja Rekomendasi Kegiatan yang diprioritaskan
1. Manajemen Perubahan Agent of Change
Nilai-nilai integritas dan SPIP
Public Campaign
2. Penguatan Pengawasan Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Perdagangan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Awareness terhadap kontrak kinerja
Tertelusurnya/ tercerminnya antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Individu
4. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Kelembagaan
Sekretariat Reformasi Birokrasi
5. Penataan Tatalaksana Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja
E-GOVERNMENT
6. Penataan Sistem Manajemen SDM Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Sistem promosi secara terbuka
Perumusan dan penetapan kebijakan tentang pengendalian kualitas diklat
7. Penataan Peraturan dan Perundang-undangan
Disharmonisasi peraturan perundang-undangan
Pengelolaan peraturan perundang-undangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 28 -
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerbitan Permendag terkait tanda tangan elektronik
Daftar Informasi Publik
Tabel 2. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Hasil Monev RB 2015
A. Quick Wins Tahun 2015
Program Percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses
reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari program Quick
Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) dari Kementerian.
Mengacu pada pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program Quick Wins harus memenuhi
criteria sebagai berikut: (1) memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) berkaitan dengan produk utama (core business);
serta (3) bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Seperti program quick wins periode sebelumnya, program quick wins dilakukan
dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh
publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan
oleh pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Kementerian PAN & RB mengarahkan tema
besar quick wins, yaitu:
a) Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara;
b) Penetapan Organisasi Kementerian Kabinet Kerja Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
c) Penguatan Manajemen ASN Yang Transparan, Kompetitif, Berintegritas dan Berbasis
Merit;
d) Penuntasan Permasalahan Khusus Rekrutmen ASN;
e) Percepatan Operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk Memperkuat
Penerapan Sistem Merit Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi;
f) Penguatan Pelayanan Publik di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 29 -
g) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik;
h) Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluais Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/Pemda
Yang Telah Mencanangkan Zona Integritas, Serta Penerbitan Kebijakan Tentang
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
i) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui
Penerbitan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Tentang Penghematan Kegiatan
Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Pemanfaatan Produk Dalam
Negeri.
Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian
Perdagangan telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam
kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan.
Pada awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Program Unggulan
Quick Wins Tahun 2015, yaitu :
NO UNIT NAMA LAYANAN PERUBAHAN
SEBELUM QW SETELAH QW
1. Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlinfungan Konsumsi
Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor
Pelayanan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, yaitu pemrosesan dokumen pelengkap pabean untuk impor UTTP
Diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW)
2. Biro Pasar Fisik dan Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Pemrosesan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang
Pelayanan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi gudang secara manual
Pelayanan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi gudang secara online
Tabel 3. Program Quick Wins Tahun 2015
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 30 -
a) Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor (Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal
Standardisasi dan Perlinfungan Konsumsi)
Sejak mulai diaktifkannya portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk Izin
Impor UTTP pada bulan februari 2015, maka dokumen pelengkap pabean UTTP yaitu
Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana di amanatkan
dalam Permendag 74/M-DAG/PER/12/2012 harus dikirim secara elektronik ke INSW.
Dengan adanya amanat tersebut, maka layanan Penerbitan Surat Keterangan
Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal
Impor yang awalnya belum terkoneksi dengan INSW, maka layanan tersebut dijadikan
sebagai salah satu program Quick Wins Tahun 2015 dengan tujuan agar layanan
tersebut dapat segera terkoneksi dengan INSW sesuai dengan amanat Permendag
74/M-DAG/PER/12/2012.
Manfaat dari adanya perubahan layanan tersebut adalah diharapkan pelaku
usaha/importir dapat mengeluarkan barang impor berupa UTTP yang sudah memiliki
Izin Tipe tidak mengalami kesulitan pada saat proses Custom Clearance.
Tujuan dari program tersebut adalah :
- Adanya peningkatan mutu layanan, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan
perizinan UTTP, Direktorat Metrologi sudah menerapkan dan mempertahankan
akreditasi ISO 9001:2008 oleh TUV Rheinland;
- Adanya peningkatan kompetensi SDM, yaitu aparatur pelayanan mendapatkan
pelatihan ISO 9001:2008 dan pelatihan teknis lainnya dibidang UTTP;
- Akses Informasi, yaitu dalam rangka melaksanakan amanat Permendag 74/M-
DAG/PER/12/2012, maka Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe dapat dikirim
secara online ke Indonesian National Single Window (INSW) melalui Inatrade.
Capaian dari program layanan tersebut adalah :
- Capaian jangka waktu pelayanan sesuai dengan mutu baku waktu (3 hari kerja)
sampai dengan bulan september adalah 96,4%;
- Dari hasil survailenauditor ISO 9001:2008 TUV Rheinland tahun 2015, maka
pelayanan perizinan UTTP berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008;
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 31 -
- Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) sudah dikirim secara on-line ke Indonesian National Single
Window (INSW) melalui Inatrade.
Tindak lanjut dari program tersebut adalah :
- Direktorat Metrologi akan melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan
evaluasi program perubahan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi
Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor
yang sudah dilakukan. Hal ini merupakan langkah Direktorat Metrologi dalam
meningkatkan pelayanan publik.
b) Pemrosesan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang (Biro Pasar Fisik dan
Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
Program Quick Wins pada layanan pemrosesan persetujuan kelembagaan dalam
Sistem Resi Gudang dilaksanakan sejak April 2015 hingga Desember 2015 yaitu untuk
meningkatkan pelayanan pemrosesan persetujuan kelembagaan dalam SRG dari
manual menjadi online dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet).
Tujuan dari program tersebut adalah :
- Untuk meningkatkan pelayanan public di bidang SRG melalui percepatan proses
permohonan dan transparansi dengan menerapkan Sistem Informasi Persetujuan
(SIP) Kelembagaan dalam SRG;
- Dengan adanya persetujuan online, seluruh proses pengajuan permohonan
dimungkinkan menjadi lebih cepat, dari semula 20 hari menjadi 15 hari. Hal ini
menjadi Service Level Agreement (SLA) dalam pemrosesan permohonan perijinan
secara online.
Capaian dari program Quick Wins pada layanan tersebut adalah :
- Terbentuknya SOP Pengajuan Permohonan secara online
- Terbangunnya aplikasi SIstem Informasi Persetujuan Kelembagaan SRG
- Pencetakan Brosus Pengajuan Kelembagaan SRG secara online
- Buku Manual Penggunaan Sistem Informasi Persetujuan Kelembagaan SRG
- Migrasi data dari offline ke online (proses migrasi masih terus dilanjutkan).
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 32 -
Tindak lanjut dari program tersebut adalah :
- Prosedur Operasional Standar (SOP) pemrosesan permohonan persetujuan
kelembagaan SRG secara online perlu untuk segera disahkan penerapannya. Oleh
karena itu, Biro Pasar Fisik dan Jasa akan berkoordinasi dengan Biro Hukum
Bappebti guna penerbitan Peraturan Kepala Bappebti mengenai Pengajuan
Permohonan Persetujuan Kelembagaan SRG secara online, termasuk di dalamnya
komitmen layanan/ Service Level Agreement (SLA);
- Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan pengajuan permohonan kelembagaan
secara online, maka pada tahun 2016 akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan
penyebaran brosur pengajuan permohonan secara online kepada stakeholders
terkait;
- Akan dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi program
perubahan pelayanan persetujuan kelembagaan yang sudah dilakukan;
- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, sehingga dapat mengikuti
perkembangan kebijakan pemerintah dan ebutuhan masyrakat.
B. Sekretariat Reformasi Birokrasi
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintahan baru yang
dipimpin oleh Jokowi tetap mempertahankan agenda reformasi birokrasi sebagai upaya
untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,
terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan
sumber daya manusia (SDM). Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi
birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi
pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 –
2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.
Pada Kementerian Perdagangan sendiri di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
belum terdapat adanya unit yang khusus menangani. Oleh karena itu Biro Organisasi dan
Kepegawaian memiliki salah satu fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan
evaluasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi di bidang
perdagangan mengakomodir pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 33 -
sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Sekretariat Reformasi
Birokrasi mempuyai tugas untuk mengkoordinasikan bahan untuk perumusan kebijakan,
rencana dan program reformasi birokrasi, membantu koordinasi pelaksanaan berbagai
kebijakan, program dan kajian yang terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi, serta
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap program
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Kesekretariatan berperan penting dalam menginisisasi program dan kegiatan yang
sedang menjadi tren atau tengah gencar dikomunikasikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina reformasi
birokrasi nasional, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Peran penting sekretariat lainnya bisa dilihat pada saat pelaksanaan verifikasi
lapangan oleh Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), sekretariat
berperan penting dalam mengumpulkan bahan-bahan dari setiap pokja serta
mengkompilasikannya, menyiapkan paparan bagi pejabat yang akan melakukan presentasi,
serta melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan verifikasi
lapangan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.
Selain itu, Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan juga telah
menyelenggarakan Workshop Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat
Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan pada tanggal 7 April 2015 yang telah
dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan
Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.
Gambar 5. Photo Workshop Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 34 -
a. Penyusunan Roadmap
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015 – 2019.
Dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode II Tahun 2015-
2019, tahun 2015 merupakan “masa transisi” pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Masa
ini disebut masa transisi, karena pada tahun 2015 setiap Kementerian ataupun
Lembaga baru memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019
yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai Reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2019).
Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk
mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,
birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas.
Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, Sekretariat
Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan bekerja sama dan berkoordinasi
dengan seluruh Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Diawali
pada akhir tahun 2014, dimana Sekretariat RB Kementerian Perdagangan telah
meminta Pokja RB untuk menyusun road map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan
berdasarkan pedoman Road Map yang lama yaitu Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Gambar 6. Photo Bimtek Penyusunan Road Map RB 2015-2019
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 35 -
Pada bulan Juli 2015 setelah dikeluarkannya pedoman terbaru mengenai
penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformai Birokrasi 2015-2019, kembali Pokja RB Kementerian Perdagangan dengan
dikoordinir oleh Sekretariat Reformasi Birokrasi melakukan penyusunan Road Map
RB 2015-2019 sesuai dengan pedoman yang terbaru dari Kementerian PAN dan RB.
Adapun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019
secara garis besar adalah sebagai berikut :
a) Pokja Manajemen Perubahan
Sasaran 1. Meningkatnya integritas aparatur 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan
masyarakat
Kegiatan 1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi 2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri &
Eselon I 3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik
terbaik 4) Pencanangan Budaya kerja positif 5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam
mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan
6) Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kementerian Perdagangan
7) Pelaksanaan Public Campaign
Indikator Keberhasilan
1. Hasil survei pengetahuan nilai-nilai integritas 2. Survey Kepuasan Masyarakat
Tabel 4. Road Map Pokja Manajemen Perubahan
b) Pokja Penguatan Pengawasan
Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN 3. Meningkatnya opini WTP-BPK 4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
Kegiatan 1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan
2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan 3) Pelaksanaan audit berbasis Risiko
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 36 -
4) Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal
5) Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi 6) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM 7) Penanganan pengaduan masyarakat 8) Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) 9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 10) Reviu Laporan Keuangan 11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-
K/L)
Indikator Keberhasilan
1. Indeks Anti Gratifikasi 2. Indeks Benturan Kepentingan 3. Opini WTP dari BPK
Tabel 5. Road Map Pokja Penguatan Pengawasan
c) Pokja Penguatan Akuntabilitas
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara
Kegiatan 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi 2) Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja 3) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi 4) Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada
Kementerian/Lembaga 5) Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka 6) Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
kinerja 7) Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan
kinerja individu berbasis teknologi informasi 8) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja (Pelatihan Operator/ Admin) 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP 10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Kementerian Perdagangan
Indikator Keberhasilan
1. Nilai SAKIP 2. Opini WTP dari BPK
Tabel 6. Road Map Pokja Penguatan Akuntabilitas
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 37 -
d) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi
Sasaran 1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan;
2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah
3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan
Kegiatan 1) Penataan Kelembagaan 2) Penyempurnaan Instrumen Evaluasi kelembagaan 3) Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi) 4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan
Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan 5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN 6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan 7) Penyempurnaan desain kelembagaan 8) Review Pembagian kewenangan (melalui FGD) 9) Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang
sesuai dengan UU 23/2014) 10) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan
Dinas dan Kementerian Perdagangan ri atau instansi terkait) 11) Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan
Kementerian Perdagangan dengan Lembaga di daerah 12) Penguatan Kelembagaan Non Struktural
Indikator Keberhasilan
1. Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan K/L lain
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
Tabel 7. Road Map Pokja Penguatan Organisasi
e) Pokja Penataan Tatalaksana
Sasaran 1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government
2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)
3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal 4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan 1) Review Bisnis Proses 2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja 3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam
rangka mempercepat proses birokrasi 4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di
Kementerian Perdagangan 5) Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 38 -
birokrasi 6) Evaluasi penerapan e-government 7) Sosialisasi e-procurement dan e-catalog 8) Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog 9) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian
Perdagangan 10) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif 11) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses 12) Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan 13) Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional 14) Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian
Perdagangan 15) Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem aplikasi
E-arsip Kementerian Perdagangan 16) Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan 17) Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat
kementerian Perdagangan 18) Monitoring dan Evaluasi 19) Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan
Informasi Publik
Indikator Keberhasilan
1. 70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku
2. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan
Tabel 8. Road Map Pokja Penataan Tatalaksana
f) Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM
Sasaran Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan
Kegiatan 1) Perencanaan kebutuhan pegawai ASN 2) Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara
transparan dan berbasis kompetensi 3) Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan
Kementerian Perdagangan 4) Kebijakan pemanfaatan assessment center ( jangka
menengah) 5) Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian
Perdagangan 6) Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di
lingkungan Kementerian Perdagangan 7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di
lingkungan Kementerian Perdagangan 8) Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 39 -
Perdagangan 9) Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi
calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan
10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan
11) Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi
12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN 13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan
syarat kompetensi jabatan 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan
untuk mendukung kinerja
Indikator Keberhasilan
Indeks Profesionalitas ASN
Tabel 9. Road Map Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM
g) Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran 1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
Kegiatan 1) Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan
2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan
3) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)
4) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)
Indikator Keberhasilan
1. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
2. Indeks RB di bidang penataan peraturan dan perundang-undangan meningkat
Tabel 10. Road Map Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 40 -
h) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik
Kegiatan 1) Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online
2) Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online INATRADE
3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor
4) Merevisi Keputusan Kementerian Perdagangan terkait Layanan Informasi Publik
5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website
6) Merevisi SOP Pelayanan Informasi 7) Meningkatkan layanan website PPID 8) Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk
pelayanan informasi Publik 9) Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana
layanan 10) Meningkatkan layanan Website Kementerian
Perdagangan dengan bekerjasama dengan Pusdatindag
11) Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan website Kementerian Perdagangan
12) Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik
13) Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online
14) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online
15) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008
16) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online
17) Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis
18) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis
19) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi
20) Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV
21) Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 41 -
22) Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan Pengaduan)
23) Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan 24) Evaluasi Penanganan Pengaduan 25) Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan
pelayanan kemetrologian di UPTP IV 26) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP
IV 27) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem
manajemen mutu 28) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang
pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe
29) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang
30) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas
31) Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE Kementerian Perdagangan
33) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 34) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 35) Tindak Lanjut Hasil SKM
Indikator Keberhasilan
Indeks SKM
Tabel 11. Road Map Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Penyesuaian Tunjangan Kinerja
Pada awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan mengusulkan kenaikan
tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Perdagangan ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini berlandaskan
pada semangat untuk memotivasi pegawai serta untuk terus meningkatkan
kualitas reformasi birokrasi itu sendiri. Atas usulan tersebut, KemenPAN-RB
melakukan serangkaian penilaian lapangan terhadap kemajuan reformasi birokrasi
di Kementerian Perdagangan. Pada 5 Februari 2015 dilaksanakan entry meeting
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait usulan kenaikan
tunjangan kinerja pegawai Kementerian Perdagangan. Setelah entry meeting
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 42 -
tersebut, tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mengadakan penilaian dan verifikasi lapangan pada tanggal 18
Februari 2015. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran
perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas
dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Gambar 7. Photo Pelaksanaan Entry Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja
Setelah dilaksanakan evaluasi dan verifikasi lapangan oleh tim penilai
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
memberikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
Perdagangan pada exit meeting yang dilaksanakan pada 13 April 2015 dan
Kementerian Perdagangan mendapat Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Perdagangan sebesar 69.98 dengan kategori “B”, meningkat dari 61,26 pada tahun
sebelumnya.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 43 -
Gambar 8. Photo Pelaksanaan Exit Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja
Berdasarkan nilai indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan
disetujui untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 70%.Proses
perjuangan untuk penyesuaian tunjangan kinerja pun tidak berhenti sampai disitu.
Kementerian PAN dan RB telah mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian
dan Pemberian Tunjangan Kinerja ke Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti
permohonan tersebut, Kementerian Perdagangan, yang diwakili oleh Biro
Perencanaan dan Biro Organisasi dan Kepegawaian, menghadiri Rapat pada hari
Senin, 8 Juni 2015 yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Harmonisasi
Peraturan Penganggaran terkait penyesuain ijin prinsip tersebut. Selanjutnya,
Kementerian Keuangan telah mengajukan Penetapan Surat Ijin Prinsip tentang
Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan ke
Kementerian PAN & RB. Adapun Kementerian PAN & RB mengajukan persyaratan
persetujuan penyesuaian Tunkin adalah Kementerian Perdagangan menyampaikan
laporan LHAKSN dan LAKIP Kementerian mencapai WTP. Kemudian, KemenPAN &
RB telah memproses Perpres Penyesuaian Tunkin bekerjasama dengan KemenHUM
dan HAM, dan Sekretariat Kabinet. Dan KemenHUM dan HAM telah mengundang
Kementerian Perdagangan untuk membahas rancangan perpres penyesuaian
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 44 -
tunkin. Akhirnya, kenaikan tunjangan kinerja Kementerian dikukuhkan dengan
dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun table kenaikan
tunjangan kinerja kementerian perdagangan sebagai berikut:
Tabel 12. Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
c. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, maka
Kementerian Perdagangan mencoba untuk aktif dalam beberapa kegiatan yang
bertujuan untuk perkembangan Reformasi Birokrasi, terutama di sektor pelayanan
publik.
Terkait hal tersebut, Kementerian Perdagangan berusaha terus meningkatkan
kualitas pelayanannya baik di internal dan external, salah satunya dengan cara ikut
serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Kementerian PAN dan RB.
No KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA
(LAMA) TUNJANGAN KINERJA
(BARU)
1. 17 Rp 19.360.000,00 Rp 26.324.000,00
2. 16 Rp 14.131.000,00 Rp 20.695.000,00
3. 15 Rp 10.315.000,00 Rp 14.721.000,00
4. 14 Rp 7.529.000,00 Rp 11.670.000,00
5. 13 Rp 6.023.000,00 Rp 8.562.000,00
6. 12 Rp 4.819.000,00 Rp 7.271.000,00
7. 11 Rp 3.855.000,00 Rp 5.183.000,00
8. 10 Rp 3.352.000,00 Rp 4.551.000,00
9. 9 Rp 2.915.000,00 Rp 3.781.000,00
10. 8 Rp 2.535.000,00 Rp 3.319.000,00
11. 7 Rp 2.304.000,00 Rp 2.928.000,00
12. 6 Rp 2.095.000,00 Rp 2.702.000,00
13. 5 Rp 1.904.000,00 Rp 2.493.000,00
14. 4 Rp 1.814.000,00 Rp 2.350.000,00
15. 3 Rp 1.727.000,00 Rp 2.216.000,00
16. 2 Rp 1.645.000,00 Rp 2.089.000,00
17. 1 Rp 1.563.000,00 Rp 1.968.000,00
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 45 -
Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan mengajukan 2 layanan publik
dalam kompetisi inovasi pelayanan public tahun 2014, yaitu layanan Customer
Service Center (CSC) pada Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
dan layanan Misi Dagang pada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.
Namun kedua layanan tersebut belum dapat memenuhi criteria yang ditetapkan
oleh pihak penyelenggara.
Pada akhir tahun 2015, Kementerian Perdagangan kembali berpartisipasi
dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2015. Dalam hal ini layanan public yang
diajukan adalah :
a) Know global, expand business worldwide: Layanan Informasi Perdagangan bagi
Pelaku Usaha pada unit Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor;
b) Jaringan Pengaduan Konsumen pada unit Direktorat Pemberdayaan
Konsumen;
c) Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Perdagangan (SIPEDA) pada
unit Pusat Data dan Informasi Perdagangan.
Diharapkan ketiga layanan public tersebut dapat memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB dalam penialaian kompetisi inovasi pelayanan
public 2015.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 46 -
BAB III PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, KemenPAN
dan RB membentuk program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Online. PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah
Daerah. Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki
kemampuan untuk :
a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kementerian Perdagangan, serta
memperbaikinya;
b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan
pengelolaan pelaksanaan kebijakan;
d. meningkatkan kepekaan para pegawai; dan
e. sebagai benchlearning/proses pembanding untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah:
a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian Perdagangan dan upaya-upaya perbaikan yang perlu
dilakukan;
b. Untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian Perdagangan;
c. Bagi Kementerian PAN dan RB, PMPRB digunakan sebagai sarana untuk menyusun
profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 47 -
Gambar9. Skema Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Penyampaian PMPRB Tahun 2015 Secara Online dilaksanakan pada hari Rabu, 29
April 2015 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal. Alur Proses PMPRB adalah
Inspektur Jenderal bertugas melakukan penilaian PMPRB dan hasil penilaian tersebut harus
direview dan disubmit oleh Sekretaris Jenderal. Sebagai laporan, hasil self assessment
PMPRB tahun ini mengalami
kenaikan dari penilaian
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi bulan
Maret 2015, dari 69.98
menjadi 83.44. Peningkatan
penilaian ini berdasarkan
kemajuan pelaksanaan
Refomasi Birokrasi di
Kementerian Perdagangan,
seperti penetapan kebijakan
Gambar 10. Photo Pelaksanaan Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Online Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 48 -
seleksi terbuka pimpinan tinggi secara transparan dan objektif melalui pembentukan panitia
seleksi nasional, penatalaksanaan sistem pelayanan online, dan lain sebagainya.
Dikarenakan pada tahun 2015 telah dilakukan verifikasi lapangan dalam rangka
penguusulan kenaikan tunjangan kinerja, maka untuk PMPRB tahun 2015 tidak lagi
dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Sehingga verifikasi lapangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan akan dilakukan setelah PMPRB tahun 2016.
No Komponen Penilaian Nilai
Maksimal Nilai
Capaian %
Capaian
A Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5,00 3,68 73,64%
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
5,00 3,13 62,50%
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 2,82 47,06%
4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,60 71,90%
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 10,92 72,79%
6 Penguatan AKuntabilitas 6,00 4,15 69,13%
7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,21 60,10%
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,25 70,76%
60,00 39,75 66,25%
No Komponen Penilaian Nilai
Maksimal Nilai
Capaian %
Capaian
B Hasil
1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
20,00 14,33 71,67%
2 Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 10,00 8,09 80,93%
3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,80 78,00%
Sub Total Komponen Hasil 40,00 30,23 75,57%
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 69,98 69,98%
Tabel 13. Hasil Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
Sesuai dengan hasil penilaian di atas, ada beberapa rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian Perdagangan, yaitu :
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 49 -
a) Diharapkan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat melakukan penyusunan
Renstra, perjanjian kerja, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap
kinerja yang akan dicapai;
b) Hasil penilaian individu hendaknya dijadikan dasar bagi pengembangan karir individu
dan pemberian reward;
c) Dalam menata Sistem Manajemen SDM, Kementerian Perdagangan agar segera
mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi yang telah
ditetapkan;
d) Kementerian Perdagangan diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap
penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blowing system;
e) Mengatur penanganan benturan kepentingan dalam suatu ketetapan formal;
f) Melanjutkan penerapan SPIP ke tahapan selanjutnya;
g) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB
No. 52 tahun 2014, dan segera mengusulkan unit kerja menuju WBK/WBBM kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
h) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang telah diberikan sebagai
dasar perbaikan dan penyempurnaan pemberian pelayanan Kemendag kedepannya.
Selain PMPRB, Kementerian Perdagangan juga melakukan Survei Kapasitas
Organisasiyang dilakukan pada akhir bulan November hingga awal Desember. Survei ini
bersifat self-assesmentdilaksanakan untuk menggali seberapa jauh pegawai di lingkungan
Kementerian Perdagangan dalam memahami pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
Perdagangan serta untuk mengetahui unsur apa yang paling penting dalam meningkatkan
atau memperbaiki terhadap kekurangan atau kelemahan Reformasi Birokrasi Kementerian
Perdagangan. Survei tersebut ditujukan bagi seluruh pegawai Kementerian Perdagangan
sejumlah 2.947 orang yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Kepegawaian
Intranet Kementerian Perdagangan.
Dari pelaksanaan survey tersebut didapat 2.607 orang yang menjadi responden
dengan jumlah pertanyaan survey sebanyak 18 buah pertanyaan yang dibagi dalam 2
komponen penilaian yaitu persepsi pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kementerian Perdagangan dan kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan internal di
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 50 -
Kementerian Perdagangan.Hasil dari survey kapasitas organisasi tersebut didapat Index
Kepuasan Pegawai sebesar 3,36.
NO UNIT INDEX
KEPUASAN
1 Staf Ahli Menteri Perdagangan 3.44
2 Sekretariat Jenderal 3.36
3 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 3.41
4 Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 3.41
5 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 3.43
6 Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional 3.22
7 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 3.27
8 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 3.25
9 Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 3.28
10 Inspektorat Jenderal 3.45
11 DPB/DPK 3.17
12 Perwakilan di Luar Negeri 3.58
INDEX KEPUASAN 3.36
Tabel 14. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelaksanaan RB
dan terhadap kebijakan internal di lingkungan Kementerian Perdagangan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 51 -
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari
pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya (2010 – 2014) serta
pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang. Tahun
2015merupakan tahun transisi, di mana setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
diwajibkan untuk menyusun renstra dan roadmap reformasi birokrasi 2015 – 2019
berdasarkan peraturan dari KEMENPAN-RB sebagai arahan bagi pelaksanaan pemerintahan
dan reformasi birokrasi pada 5 (lima) tahun mendatang.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Perdagangan pada Tahun 2015 ternilai baik, dengan mendapatkan indeks RB 69,98 pada
penilaian dari KEMENPAN-RB dimana nilai tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan
pengharagaan yang berupa kenaikan tunjangan kinerja. Hal tersebut membuat seluruh
pegawai dan pejabat di Kementerian Perdagangan semakin bersemangat untuk terus
melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah dengan terus-
menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik, dengan dilakukannya pemangkasan
peraturan perijinan melalui program deregulasi dan debirokratisasi sesuai dengan paket
kebijakan ekonomi pemerintah.Prestasi lainnya adalah Kementerian Perdagangan mendapat
predikat Zona Hijau dari Ombudsman, artinya Kementerian Perdagangan memiliki tingkat
kepatuhan tinggi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.
Meskipun telah mendapatkan predikat baik, akan tetapi Kementerian Perdagangan
tetap berupaya menuju Pemerintahan yang berkelas dunia melalui optimalisasi 8 (delapan)
area perubahan program reformasi birokrasi. Diharapkan dengan adanya prestasi dan
capaian yang telah didapat oleh Kementerian Perdagangan serta telah disusunnya Road
Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015 – 2019, pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian Perdagangan semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di
berbagai lini area perubahan.Kementerian Perdagangan berusaha untuk memposisikan diri
(birokrasi) kembali ke arah yang benar, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika
lingkungan yang dinamis.Hidup Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan!
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 52 -
LAMPIRAN
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 53 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 54 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 55 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 56 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 57 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 58 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 59 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 60 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 61 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 62 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 63 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 64 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 65 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 66 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 67 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 68 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 69 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 70 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 71 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 72 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 73 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 74 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 75 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 76 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 77 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 78 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 79 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 80 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 81 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 82 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 83 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 84 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 85 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 86 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 87 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 88 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 89 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 90 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 91 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 92 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 93 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 94 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 95 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 96 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 97 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
- 98 -
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
99
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
100
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
101
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
102
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015
103