Transcript
Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023)

DANA DEKONSENTRASI -07

TAHUN 2019

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan

rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian 2019 sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi Satker 079023 (07) Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara.

Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian Tahun 2019 menyajikan gambaran atau memberikan

informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertian

dalam Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019 – 2024 dan

Rencana Strategis (Renstra) Seksi Kefarmasian tahun 2019 – 2024. Laporan Kinerja ini juga

merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Kefarmasian yang

disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang

dalam daftar Isian Pelaksnaan Anggaran Tahun 2019.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian Satker 079023 (07) Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 belum seperti yang diharapkan. Pada akhirnya kepada semua

pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja

Seksi Kefarmasian Satker 079023 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini kami ucapkan

Terima kasih.

Medan, Januari 2020 Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Satker 079023 Nelly Murni, S.Si, Apt NIP. 19731007 200312 2 002

i

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

DAFTAR ISI

Kata Penghantar……………………………………………………………………………….... i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………….. ii

Daftar Tabel……………………………………………………………………………………... iii

Daftar Gambar…………………………………………………………………………………… iv

IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………………....... iv

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Aspek Strategi Seksi Kefarmasia

D. Struktur dan Organisasi

E. Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Starategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

2. Analisis Akuntailitas Kinerja

B. Realisasi Angaran

BAB IV Penutup

Lampiran

ii

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan

pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah

satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan

kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-

program pembangunan kesehatan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut,

pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju

masyarakat mandiri untuk hidup sehat

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

berdasarkan kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta

pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain :

ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) upaya kesehatan, 2)

pembiayaan kesehatan, 3) sumber daya manusia kesehatan, 4) sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan makanan, 5) manajemen dan informasi kesehatan dan 6) pemberdayaan

masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika

kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih banyak kinerja

kesehatan yang harus ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi sehingga

membutuhkan perencanaan dan penggerakan sumber daya kesehatan yang lebih

optimal.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor :

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal

yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan

perencanaan strategis yang ditetapkan. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, selanjutnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah

menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan ini

dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah

kepada rakyat.

Sejalan dengan itu tahun 2014 telah diterbitkan pula Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya

dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan perangkat daerah menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit Kerja

menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur. Berpedoman pada

perundangan yang berlaku tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Tahun 2019. Penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu

upaya penerapan Good Governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara. Laporan ini merupakan wujud kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja

pelaksanaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) selama periode satu tahun kepada para pemangku

kepentingan atas penggunaan sumberdaya daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 4 Bidang dimana salah satu

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 seksi yaitu salah satunya Seksi Kefarmasian

dan Seksi Akes. Satker 079023 (07) dibawah di seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes. Adapun

Tugas Pokok Seksi Kefarmasian antara lain Melaksanakan bimbingan dan pengendalian

penyelenggaraan perijinan, sertifikasi di bidang kefarmasian, Melaksanakan bimbingan dan

pengendalian kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi pada sarana kesehatan, produsen dan

distributor makanan, kosmetika, obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, Melakukan

penyediaan dan pengelolaan obat, buffe stock obat provinsi, reagensia dan vaksin lainnya,

Melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau

ditolaknya perizinnan/nonperizinan kepada kepala bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

melalui Sekretaris. Sedangkan tugas dari Seksi Alat Kesehatan dan PKRT, antara lain:

1)Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT;

2)Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan perijinan, registrasi,

akreditasi, sertifikasi sarana pelayanan kesehatan, sertifikasi sarana produksi dan distribusi

alat kesehatan perbekalan rumah tangga (PKRT); 3)Melaksanakan bimbingan dan

pengendalian kegiatan pengelolaan sarana kesehatan, alat kesehatan dan PKRT;

4)Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang

pelayanan kesehatan;5)Melakukan proses perizinan nonperizinan untuk disampaikan

rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Bidang dan

diteruskan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian Satker 079023 (07) merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Seksi Kefarmasian

Satker 079023 atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja

yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja.

C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian. Keberhasilan

pelaksanaan kegiatan dan program di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

utara tahun 2019 ditentukan oleh bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam

lingkungan yang kondusif dan meminimalkan hambatan dan kendala yang ada. Hambatan yang

ada menjadi bahan perbaikan bagi Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara tahun 2019 untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan program

tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan

teknis dan administratif. Di tingkat provinsi (Dinkes Provinsi Sumatera Utara),

jumlah dan kualifikasi tenaga kefarmasian sangat kurang. Pada akhir tahun 2019

pada seksi tersedia ada 6 tenaga Apoteker PNS ,2 orang Sarjana Kefarmasian, 1

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah

tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan kegiatan baik sumber

dana APBD maupun APBN. Sementara di tingkat kab/kota permasalahan lebih

besar belum semua fasilitas pelayanan kefarmasian dalam hal ini puskemas

memiliki Apoteker. Akibatnya kegiatan kefarmasian masih dilaksanakan oleh

tenaga non kefarmasian.

2. Penentuan persentase indikator kinerja program masih mengacu kepada program

pusat Kemenkes Direktorat Jendaral Kefarmasian dan Alkes, belum ada program

dan kegiatan yang berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan

Provinsi Sumateara Utara di pimpin oleh seorang Kepala Seksi di bantu oleh

Penanggungjawab kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi Seksi Farmasi sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes & PKRT Tahun 2019

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

E. SISTEMATIKA

Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan Tahun 2019

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan Kementerian Kesehatan

(perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti yang tertuang di dalam Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan melaksanakaan kebijakan Gubernur

Provinsi Sumatera Utara (sebagai daerah otonom) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang

tertuang dalam Kebijakan RPJMD 2019-2024 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019-2024. Antara kedua kebijakan dan program

tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara salah satunya bersumber dari kebijakan yang tertuang

dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan kegiatan yang ada mendukung

pencapaian program kementerian kesehatan termasuk di dalamnya Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan. Program kefarmasian dan Alat kesehatan di Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian

yang berada di bawah Bidang Sumber Daya Kesehatan. Adapun Kegiatan Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alkes yang bersumber APBN yang dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian;

2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian;

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT).

6. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT).

Tercapainya sasaran kegiatan tersebut dapat direpresentasikan dengan indikator

kinerja beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 1

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Tabel.1 Capaian Indikator

Dekonsentrasi Prov. Sumatera

Utara TAHUN 2019

No

Indikator

Narasi Target Capaian

I PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN

1 Fasyankes yang mampu

dalam melaksanakan

pelayanan kefarmasian

sesuai standar

56

fasyankes

56 fasyankes

II PENINGKATAN TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi

yang Melaksanakan

Program Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan

Kesehatan dengan Baik

(Provinsi)

1 1

III Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Sarana produksi dan

Distribusi Sediaan Farmasi

& Pengamanan Pangan

yang dibina

63

Sarana

63 Sarana

IV Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Layanan perencanaan ,

konsolidasi dan evaluasi

terhadap manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya

1

Provinsi

1 Provinsi

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

V Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

Tenaga Kesehatan dan

Masyarakat di

Prov/Kab/Kota Yang

Terpapar Tentang

Penggunaan Alat

Kesehatan dan PKRT Yang

Tepat Guna

(Tenaga)

68 Orang 68 orang

VI Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

Produk dan sarana

distribusi Alat Kesehatan

serta bPerbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) yang diuji

51 produk 51 produk

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan
Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Kefarmasian Tahun 2019 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan

Kinerja dengan realisasinya, tingkat capaian kinerja seksi farmasi dan perbekalan kesehatan pada

Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel II sebagai berikut :

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

Fasyankes yang mampu dalam

melaksanakan pelayanan kefarmasian

sesuai standar

56

Fasyankes

56

Fasyankes

2.

Peningkatan Tata kelola

Obat Publik dan Perbekalan

kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan dengan Baik

(Provinsi)

1 Provinsi 1 Provinsi

3.

Peningkatan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

Sarana produksi dan Distribusi

Sediaan Farmasi & Pengamanan

Pangan yang dibina

63 sarana 63 Sarana

4.

Dukungan manajemen dan

pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya

Layanan perencanaan , konsolidasi

dan evaluasi terhadap manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya

1 Provinsi 1 provinsi

5.

Peningkatan penilaian Alat

kesehatan ( Alkes) dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di

Prov/Kab/Kota Yang Terpapar

Tentang Penggunaan Alat Kesehatan

dan PKRT Yang Tepat Guna

68 Orang 68 Orang

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

(Tenaga)

6.

Peningkatan pengawasan

Alat kesehatan ( Alkes) dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

Produk dan sarana distribusi Alat

Kesehatan serta bPerbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

yang diuji

51

Produk

51

produk

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi,

alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut

A. KEGIATAN

Kegiatan dengan Sumber Dana APBN

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian;

2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian;

4. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT).

5. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pembiayaan dari Dana APBN.

Pada tahun 2019, mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.

2.550.702.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian mendapatkan anggaran sebesar Rp.

286.856.000,-;

2. Peningkatan Tata Kelola obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mendapatkan

anggaran sebesar Rp. 792.776.000,-;

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

3. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) mendapatkan anggaran sebesar Rp.266.841.000,-;

4. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) mendapatkan anggaran sebesar Rp.287.487.000,-;

5. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian mendapatkan anggaran sebesar

Rp. 240.940.000,-;

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar

Rp.675.802.000,-.

1. PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Meningkatkan kemampuan SDM dalam implementasi Fornas dan Analisis

Farmakoekonomi di Rumah Sakit

Jaminan kesehatan yang dilaksanakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas

dengan melakukan kendali mutu sekaligus kendali biaya. Sehingga diharapkan penyelenggaraan

jaminan kesehatan dilakukan secara efektif dan efisien. Pelayanan kesehatan harus

memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan,

sesuai dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

Setiap peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat yang mencakup pelayanan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis

pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Obat merupakan bagian penting dari pelayanan

kesehatan. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam setiap fasilitas pelayanan kesehatan

yang bekerjasama dengan BPJS.

Pelayanan Kesehatan, baik kebijakan dan sistem pelayanannya perlu dikembangkan dan

diperbaiki agar menjadi lebih baik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pelayanan

kesehatan dan meningkatnya biaya dalam pelayanan kesehatan serta meningkatnya kebutuhan

optimalisasi jaminan kesehatan untuk universal health coverage (UHC).

Dalam memilih obat untuk pelayanan kesehatan juga harus didasarkan pada kriteria: memiliki

rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan penderita; mutu terjamin,

termasuk stabilitas dan bioavailabilitas; praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan; praktis

dalam penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga, sarana dan fasilitas

kesehatan; menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh penderita; memiliki rasio

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.

Ilmu farmakoekonomi merupakan salah satu keahlian yang harus dimilik oleh tenaga

profesional farmasis, dokter atau tenaga kesehatan lain. Dengan melakukan analisis

farmakoekonomi, dapat diperkirakan setiap fasilitas kesehatan dapat melakukan terapi yang cost

effective.

Berdasarkan pasal 25 UU No. 40 tahun 2004 bahwa daftar dan harga obat, serta bahan medis

habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu Kementerian Kesehatan telah menetapkan

daftar obat di dalam Formularium Nasional melalui Keputusan Menteri Kesehatan yang

dievaluasi setiap tahun dan direvisi setiap dua tahun. Formularium Nasional bertujuan untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi

pengobatan dengan mengutamakan patient safety sehingga tercapai penggunaan obat rasional.

Bagi tenaga kesehatan, Formularium Nasional bermanfaat sebagai “pengaman” bagi penulis

resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan

obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Formularium Nasional maka pasien akan

mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan

tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Advokasi kepada dokter penulis resep

(prescriber) dan tenaga kefarmasian di Rumah sakit serta pengambil keputusan di daerah

agar mengimplementasikan Fornas dan Farmakoekonomi di Rumah Sakit

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam

mengimplementasikan fornas kepada dokter penulis resep dan tenaga kefarmasian dan

menerapkan farmakoekonomi di Rumah sakit.

B. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Meningkatnya Kemampuan SDM Dalam

Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit bersumber dari dana DIPA

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

C. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Meningkatnya kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis

Farmakoekonomi di Rumah Sakit tanggal 17 s.d 19 Juni 2019 dengan jumlah jam belajar 12

JPL dengan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Garuda Plaza Jln

sisingamangaraja No 18. Medan. Peserta yang diundang adalah 48 orang peserta dengan rincian

38 orang dari RSUD seluruh Kab/Kota dan 10 orang peseerta dari Provinsi

Narasumber pertemuan berasal dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian, IDI Sumut, RSUD

Adam Malik, Praktisi Tim Penyusun Fornas dan Dinkes Provinsi .

Hasil pertemuan ini diharapkan agar:

1. Setiap Rumah Sakit Pemerintah sudah melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai

standart yang berdasarkan permenkes 72 Tahun 2016

2. Setiap Rumah Sakit Pemenrintah membuat suatu rapat bersama tim KFT dan Komite

Medik agar dalam penulisan resep dokter sesuai dengan formularium di Rumah Sakit

yang mengacu dengan Formularium Nasional

3. Rumah Sakit Pemerintah dengan melakukan analisis farmakoekonomi, dapat di

perkirakan setiap fasilitas kesehatan dapat melakukan terapi yang cost efective

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian berupa 155 tenaga

kefarmasian sudah terealisasi

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kefarmasian TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

Fasyankes yang mampu dalam

melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar 56

Fasyankes

56

Fasyankes

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian berupa 56 Fasyankes yang

mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sudah

terealisasi.

B. Sosialisasi Pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC Dalam Rangka

Mendukung Germas di Kab/Kota Provinsi TA. 2019

Penggunaan obat yang rasional (POR) merupakan salah satu langkah dalam upaya

pembangunan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di setiap fasilitas

pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, sehingga tercapai keselamatan pasien (patient

safety). Menurut WHO, penggunaan obat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat

yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dan

dalam periode waktu yang adekuat. Diperkirakan di seluruh dunia lebih dari 50 % obat

diresepkan dan digunakan secara tidak tepat, termasuk di Indonesia. Sampai dengan tahun

2013, hasil pemantauan dan evaluasi peresepan di fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas)

menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik pada penyakit ISPA Non Pneumonia dan Diare

Non Spesifik masih cukup tinggi.

Selain peresepan secara irrasional oleh tenaga kesehatan dan kurangnya informasi penggunaan

obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan, penggunaan obat secara tidak tepat juga dilakukan

oleh masyarakat, baik kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan obat yang diresepkan

maupun dalam pengobatan sendiri (swamedikasi). Swamedikasi adalah upaya pengobatan sendiri

yang dilakukan oleh masyarakat sebelum mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil Riset

Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan 35,2 % menyimpan obat di rumah tangga, dimana 27,8 %

dari obat yang disimpan tersebut adalah antibiotik yang diperoleh tanpa resep. Swamedikasi

secara tidak tepat dapat dilakukan karena berbagai hal seperti kurangnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang pengobatan, tingginya promosi obat oleh produsen melalui

berbagai media, dan kurangnya informasi dari tenaga kesehatan.

Untuk meningkatkan POR pada masyarakat, pada tahun 2015 telah dicanangkan

Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat). Gerakan ini dimaksudkan

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam memilih,

mendapatkan, menyimpan dan menggunakan obat dengan benar. Pelaksanaan gerakan ini

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dan dilakukan secara masif dalam

berbagai pertemuan dan melalui media. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan dapat

menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan Gerakan.

Sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2016 di kabupaten/ kota terpilih, institusi pendidikan dan

komunitas masyarakat. Namun hal ini masih belum memenuhi cakupan masyarakat sehingga

perlu dilakukan secara terus menerus sekaligus dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan

dan dampaknya terhadap masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas

Menggunakan Obat pada Masyarakat dan stake holder untuk meningkatkan pemahaman tentang

pelaksanaan kegiatan GeMa CerMat dan penggunaan obat secara benar dan rasional. Selain itu

perlu dilakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan GeMa CerMat yang telah dilakukan di

kabupaten/ kota terpilih pada tahun sebelumnya dan optimalisasi Agent of Change GeMa CerMat

yang telah dilatih.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui strategi

edukasi dengan metode Gema Cermat, dan meningkatkan pengetahuan kader dan

masyarakat tentang memilih dan menggunakan obat yang benar.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk : Memberdayakan masyarakat untuk melakukan swamedikasi

dengan benar sehingga Penggunaan Obat Rasional dapat di pahami dan dimengerti oleh

masyarakat termasuk Antibiotik

B. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Gema Cermat dan

Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kab/Kota Provinsi Ta.2019 dana DIPA

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

C. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam Rangka

mendukung Germas Dalam Rangka Mendukung Germas di Kabupaten Tanggal 11-12

September 2019 di Kabupaten Humbahas dengan jumlah jam belajar 16 JPL , 8 JPL tanggal 11

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

untuk pembekalan Apoteker AoC dan 8 JPL tanggal 12 untuk peserta masyarakat dengan lama 1

JPL @ 60 menit. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand maju. Peserta yang diundang adalah

22 orang peserta AOC dari Kab. Humbahas dan kab. Dairi. 135 orang peserta dari Kab.

Humbahas dan Kab. Dairi dan 13 orang peserta dari Provinsi

Narasumber pertemuan berasal dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan Dinkes Provinsi

.

Kesimpulan dan saran dari pertemuan ini adalah:

a. Sk Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/427/2015 Tentang Gerakan

masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, dimana SK Menkes ini dikeluarkan

merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah bersama masyarkat dalam rangka

memujudkan kepedulian, kesadaran pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam

menggunakan obat secara tepat dan benar

b. Apoteker sebagai tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab dan memiliki

kewenangan dalam pelayanan kefarmasian terutama pelayanan Informasi Obat,

diharapkan dapat menjadi motivator educator dan agen perubahan (Agent of Change)

Gema Cermat

c. Apoteker Agent of Change Gema Cermat harus turut serta dalam Pelaksanaan

Program PIS-PK Germas dan Fokus Program Prioritas Kesehatan

d. Apoteker Agent of Change Gema Cermat harus mampu menjadi role model bagi

apoteker lain dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang sesuai standart.

e. Dalam Pelayanan Kefarmasian Teknik Komunikasi menjadi komponen penting

Penerapan Komunikatsi Efektif dalam Pelayanan Kefarmasian

PIO,Konseling,Komunikatif antar Profesi Kesehatan, edukasi masyarakat, KIE dengan

Media.

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

C..Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat , dan Optimalisasi AOC dalam rangka

mendukung Germas di Kabupaten.

A. . MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui strategi

edukasi dengan metode Gema Cermat, dan meningkatkan pengetahuan kader dan

masyarakat tentang memilih dan menggunakan obat yang benar.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk : Memberdayakan masyarakat untuk melakukan swamedikasi

dengan benar sehingga Penggunaan Obat Rasional dapat di pahami dan dimengerti oleh

masyarakat termasuk Antibiotik

B. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat dan

Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kab/Kota Provinsi Ta.2019 dana DIPA

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

C. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam Rangka

mendukung Germas Dalam Rangka Mendukung Germas di Kabupaten Tanggal 9-10 September

2019 di Medan dengan jumlah jam belajar 9 JPL dengan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini

dilaksanakan di Hotel Lee Polonia Jln Sudirman No 14. Medan. Peserta yang diundang adalah

25 orang peserta dari 9 Kab/ Kota

Narasumber pertemuan berasal dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan dan saran dari pertemuan ini adalah:

1. Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/427/2015 Tentang

Gerakan masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, dimana SK Menkes

ini dikeluarkan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah

bersama masyarkat dalam rangka memujudkan kepedulian, kesadaran

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam menggunakan obat

secara tepat dan benar

2. Apoteker sebagai tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab dan

memiliki kewenangan dalam pelayanan kefarmasian terutama

pelayanan Informasi Obat, diharapkan dapat menjadi motivator

educator dan agen perubahan (Agent of Change) Gema Cermat

3. Apoteker Agent of Change Gema Cermat harus turut serta dalam

Pelaksanaan Program PIS-PK Germas dan Fokus Program Prioritas

Kesehatan

4. Apoteker Agent of Change Gema Cermat harus mampu menjadi

role model bagi apoteker lain dalam menerapkan pelayanan

kefarmasian yang sesuai standart.

5. Dalam Pelayanan Kefarmasian Teknik Komunikasi menjadi

komponen penting

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian berupa 56

Fasyankes sudah terealisasi.

2. PENINGKATAN TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN ALAT

KESEHATAN

A. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Vaksin dan penerapan e-Logistik di

Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota Tahun 2019

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/III/2006

tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS) mempunyai kewajiban untuk menjamin

ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat terutama obat esensial di pelayanan

kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan obat di fasilitas kesehatan harus

dilakukan dengan efektif dan efesien agar obat yang dibutuhkan dapat tersedia dengan jumlah

dan jenis yang sesuai.

Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Tahun 2006 juga menyebutkan bahwa

keberadaan Gudang Farmasi Kabupaten/Kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung peningkatan

kapasitas institusi pengelola obat Kabupaten/Kota. Disamping itu, terbitnya kebijakan

mengenai pengelolaan obat terpadu memberikan stimulasi kepada para stakeholder termasuk

pengelola program dan pengelola obat untuk melakukan manajemen pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan yang baik dan benar. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan

vaksin dibutuhkan agar kualitas dan mutu vaksin tetap terjamin.

Dalam pengelolaan obat di fasilitas kesehatan pemerintah, informasi ketersediaan obat

merupakan komponen yang penting baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di

Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan telah membuat aplikasi ketersediaan obat di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat,

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pengelolaan obat dan

memantau ketersediaan obat di Instalasi Farmasi.

Dengan adanya pemanfaatan aplikasi sistem e-logistik diharapkan dapat diperoleh

informasi terkini yang mencakup tingkat kecukupan, ketersediaan dan kondisi obat di

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Pusat.

Mengingat manfaat aplikasi ini maka implementasi e-logistik sangat penting di Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kab/Kota.

B. LANDASAN HUKUM

a. Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

b. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

5063)

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3447)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi dan

Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737)

g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan

vaksin dan menerapkan aplikasi e-logistik.

b. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola vaksin di

Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota dan mengevaluasi Penerapan aplikasi e-logistik sistem di

Instalasi Farmasi Prov/Kab/Kota.

D. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Pengelolaan

Vaksin dan Penerapan Aplikasi E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota bersumber

dari dana DIPA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2019

D. PESERTA

Peserta dalam kegiatan Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan

Penerapan Aplikasi E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota berjumlah 84 (delapan

puluh empat) orang peserta

E. NARASUMBER

Berikut adalah daftar nama Narasumber dan materi :

NO NARASUMBER MATERI

1. Martin Sirait , S.Si.,Apt Kebijakan dan Evaluasi Penerapan

Aplikasi E-Logistik

2 Nelly Murni, S.Si.,Apt

- Rancangan Permenkes tentang Instalasi

Farmasi Pemerintah

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

3 Sri Suriani Purnamawati

S.Si,Apt.M.Kes

Kebijakan Penerapan Satu Pintu

Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekkes

4 Dra.Nur Hidayati Mas’ud, Apt Kebijakan Pengelolaan Vaksin

5 Heti Sulistyowati, SKM Pengelolaan vaksin dan logistik di

Kab/Kota

6

Ariaty Rehulina Purba, S.Si.,Apt

Implementasi e-logistik system di

Instalasi Farmasi Provinsi Sumatera Utara

F. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan Aplikasi

E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota tanggal21 s.d23Oktober 2019 dengan jumlah

jam belajar 14 JPL dengan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Garuda

Plaza Jln sisingamangaraja No 18. Medan.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Aplikasi e-logistik adalah aplikasi yang memudahkan petugas dalam

melaporkan dinamika obat dan perbekalan kesehatan yang ada di IFK

dan IFP. Untuk itu pemerintah telah memberikan homor khusus bagi

petugas dalam mengelola aplikasi elogistik dan diharapkan sampai

akhir tahun 2019 seluruh kabkota sudah sampai tahap Integrasi.

2. Vaksin adalah salah satu sediaan farmasi yang harus dikelola secara

profesional agar diperoleh vaksin yang bermutu dan bermanfaat. Saat

ini pengelolaan vaksin berivariasi di tiap Kab/Kota. Ada yang dikelola

oleh bagian farmasi dan ada yang masih dikelola oleh bagian program

imunisasi. Pengelola vaksin diharapkan tetap berkoordinasi antara

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

farmasi dan program imunisasi dan sebaiknya pengelolaan obat dan

vaksin menerapkan system Satu Pintu (One Gate Policy)

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Tata kelola Obat Publik TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Tata kelola Obat

Publik dan Perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata

Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan dengan

Baik

1 Provinsi 1 Provinsi

Kesimpulan : output kegiatan Tata kelola Obat Publik berupa Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan Baik

sudah terealisasi.

B. Workshop e-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO)

dan SIPNAP untuk Unit Layanan

A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan

Katalog Elektronik (E-Catalogue) dan Permenkes No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada JKN, maka diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi obat e-catalog

untuk membantu dalam pemantauan ketersediaan obat e-catalogue dalam pemenuhan

kebutuhan Obat Program JKN. Dan Pada saat ini Kementerian Kesehatan belum memiliki

sistem monitoring dan evaluasi obat e-catalogue tersebut. Sistem Monitoring dan Evaluasi

obat e-catalog sangat bermanfaat untuk mengetahui kesesuaian Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) dengan realisasi pengadaan obat berdasarkan e-catalogue. Dengan adanya sistem

tersebut, dapat mempermudah mendata obat program BPJS yang beredar di Indonesia

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

sehingga Kementerian Kesehatan bisa memonitoring peredaran dan pemenuhan obat BPJS

sesuai dengan e-catalog LKPP di seluruh Indonesia.

Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang selama ini telah mengedepankan sistem

informasi untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan fungsi dan

tugasnya, terutama dalam kaitannya dengan komoditi obat BPJS, saat ini berharap dapat

mengembangkan sistemnya agar dapat melakukan monitoring distribusi Obat Program JKN

di seluruh Indonesia.

Kementerian Kesehatan saat ini telah memiliki standarisasi pelaporan Rencana

Kebutuhan Obat (RKO) yang berasal dari seluruh Dinas Kesehatan Propinsi yang

dikumpulkan dari setiap Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota. Pelaporan RKO tersebut masih

dilakukan secara manual dengan cara mengirimkannya dengan format file excel.

Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang selama ini telah mengedepankan sistem

informasi untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan fungsi dan

tugasnya, terutama dalam kaitannya dengan komoditi obat publik, saat ini berharap dapat

mengembangkan sistemnya agar dapat melakukan monitoring & evaluasi dari ketersediaan

obat publik di pasaran.

Namun demikian, pengalaman di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda.

Beberapa item obat, misalnya, mendapatkan penawaran jauh lebih sedikit dibanding

kebutuhan (RKO). Sementara itu, item obat lainnya mendapatkan penawaran jauh lebih

banyak dibanding kebutuhan. Penawaran yang meleset jauh dari kebutuhan itu menunjukkan

adanya kendala dalam penerapan sistem e-catalogue. Guna mengatasi berbagai kendala

tersebut, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui akar permasalahan yang ada.

Melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan mekanisme penerimaan pelaporan yang

efektif yang berasal dari Dinas Kesehatan, Fasyankes milik pemerintah & swasta (yang

bekerja-sama dengan BPJS) dan Industri Farmasi, sehingga mendapatkan data realisasi e-

catalog dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan mekanisme penerimaan pelaporan

Perencanaan Kebutuhan Obat yang Efektif yang berasal dari Dinas Kesehatan, Fasyankes

milik pemerintah & swasta (yang bekerja-sama dengan BPJS) dan Industri Farmasi,

sehingga mendapatkan data realisasi e-catalog dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO).

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

b. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat di fasilitas pelayanan

kesehatan khususnya fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS

C. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan

Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan.bersumber dari dana DIPA Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

D. PESERTA

Peserta dalam kegiatan Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan

Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan.berjumlah82(Delapan Puluh

Dua) orang peserta

E. NARASUMBER

Berikut adalah daftar nama Narasumber dan materi :

NO NARASUMBER MATERI

1. Dr. N.G Hikmet, M.Kes - Perencanaan Kebutuhan Obat Tingkat

provinsi

2 Fajar Ramadithya , S.Si.,Apt

Kebijakan Sistem pelaporan Narkotika,

Psikotropika, Prekursor farmasi dan Obat-

Obat Tertentu

3 Nelly Mrni, S.Si.,Apt Implementasi Pengelolaan Obat Satu

Pintu di Rumah Sakit

4 Sri Endah Suhartatik, Apt

Pengadaan Obat dan tantangan Pelayanan

Kefarmasian di FKTP dan FKTL di

Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan

JKN

5 Ariaty Rehulina Purba, S.Si.,Apt Evaluasi Peklaporan SIPNAP di Dinas

Kesehatan provinsi Sumatera Utara

6

Sri Suriani Purnamaawati, S.Si.,Apt

Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan

Dukungan Pelayanan Mutu Kefarmasian

di RS

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

F. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Workshop E-Monev Katalog Dalam mendukung Perencanaan kebutuhan Obat

(RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan dilaksanakan pada tanggal24 s.d26Juni 2019 dengan

jumlah jam belajar 12 JPL dengan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel

Garuda Plaza Jl.S.M.Raja No. Medan

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kementerian Kesehatan saat ini telah memiliki standarisasi pelaporan Rencana

Kebutuhan Obat (RKO) yang berasal dari seluruh Dinas Kesehatan Propinsi yang

dikumpulkan dari setiap Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota. Pelaporan RKO

tersebut masih dilakukan secara manual dengan cara mengirimkannya dengan format

file excel.

2. Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang selama ini telah mengedepankan sistem

informasi untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan fungsi

dan tugasnya, terutama dalam kaitannya dengan komoditi obat publik, saat ini

berharap dapat mengembangkan sistemnya agar dapat melakukan monitoring &

evaluasi dari ketersediaan obat publik di pasaran.

3. Sistem pencatatan dan pelaporan narkotika dan Psikotropika sangat penting artinya

untuk dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan obat terutama narkotika dan

psikotropika di sarana pelayanan kesehatan dan juga tidak kalah pentingnya dengan

sistem pencatatan pelaporan ini juga sebagai pengendalian dan pengawasan sehingga

dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran di sarana distribusi yang

berdampak penyalahgunaan obat tersebut di sarana pelayanan kesehatan sehingga

didapati obat golongan narkotika dan psikotropika di pasaran gelap (illicit)

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Tata kelola Obat Publik TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Tata kelola Obat

Publik dan Perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata

Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan dengan

Baik

1 Provinsi 1 Provinsi

Kesimpulan : output kegiatan Tata kelola Obat Publik berupa Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan Baik

sudah terealisasi.

C. Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan kesehatan

di Instalasi Farmasi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah distribusi Obat dari Gudang Farmasi Provinsi ke Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota. Kegiatan distribusi ini dilaksanakan okeh PT. Kerta Gaya Pusaka

(KGP) sebanyak 2 kali pada tahun 2019. Kegiatan distribusi pertama (1) dilaksanakan pada

Tanggal 18 September 2019 dengan nominal kontrak Rp. 141.758.350. Kegiatan distribusi

kedua (2) dilaksanakan pada 22 November 2019 dengan nominal Rp.145.741.300

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Tata kelola Obat Publik TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Tata kelola Obat

Publik dan Perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata

Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan dengan

Baik

1 Provinsi 1 Provinsi

Kesimpulan : output kegiatan Tata kelola Obat Publik berupa Dinas Kesehatan Provinsi yang

Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan Baik

sudah terealisasi.

3. PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

A. Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan Monitoring Perizinan Sarana

Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Pelayanan publik prima di bidang produksi dan distribusi kefarmasian merupakan pencapaian yang mendukung indikator renstra dari Kementerian Kesehatan yaitu “Persentase layanan Perizinan dan Pelaporan yang sesuai standar”. Pencapaian ini hanya dapat terwujud dengan adanya sistem perizinan yang tangguh dan sumber daya manusia yang kompeten dan professional sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam rangka memberikan iklim usaha yang kondusif, pemerintah telah menerbitkan PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan berwenang membina dan mengembangkan industri baik di bidang obat, obat tradisional maupun makanan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peraturan, Dinas Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pelayanan perizinan untuk sarana PBF Cabang, UKOT, UMOT dan PIRT.

Pada proses perizinan sering ditemukan permasalahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Oleh sebab itu, SDM Pembina di Dinkes Provinsi/Kab/Kota harus mampu menilai persyaratan

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

perizinan, mengenali kasus perizinan, siap dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sarana Prodis Kefarmasian (PBF, UKOT, UMOT, PIRT) yang mempunyai permasalahan dalm proses perizinannya, mengevaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas Pembina tersebut agar siap dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sarana Prodis Kefarmasian yang mempunyai permasalahan dalm proses perizinannya maka dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM dalam Melakukan Monitoring Perizinan Sarana Prodis Kefarmasian sehingga tingkat kepuasan masyarakat yang merupakan indicator dalam pelayanan publik yang prima dapat tercapai. B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untukmeningkatkan kapasitas SDM Dinas Kesehatan

Prov/Kab/Kota agar siap dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sarana

Produksi dan Distribusi Kefarmasian, sehingga kegiatan monitoring dapat menghasilkan

solusi dalam permasalahan perizinan.

b. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar SDM Pembina di Dinkes Provinsi/Kab/Kota mampu menilai

persyaratan perizinan, mengenali kasus perizinan, siap dalam melakukan monitoring dan

pembinaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian ( PBF, UKOT, UMOT,

PIRT ) yang mempunyai permasalahan dalam proses perizinannya, mengevaluasi dan

mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

C. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan

Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasianbersumber dari dana DIPA

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

D. PESERTA

Peserta dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan

Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian TA. 2019 berjumlah 46

(Empat Puluh Enam)

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

E. NARASUMBER

Berikut adalah daftar nama Narasumber dan materi :

NO NARASUMBER MATERI

1. Sri Suriani Purnamawati, S.Si., Apt.,

M.Kes.

Kebijakan Nasional Keamanan Pangan

2

Ari Ariefah Hidayati, Apt., M.Si.

1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan dan

Monitoring Perizinan Sarana Produksi

bidang Obat Tradisional dan Kosmetika

2. Membangun kepedulian tentang obat

tradisional dan kosmetika dalam negeri

yang aman, bermutu dan bermanfaat

3 Arie Restiati, M.Si.

Peraturan Perundang-undangan dan

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Secara Elektronik

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

4 Dra. U. Maharani Tarigan, MSP Mekanisme Perizinan Apotek

5 Nelly Murni, S.Si., Apt. Materi Pembinaan Apotek

6

Juli Armiaty Saragih, S.Si., Apt. Aspek Higiene dan Sanitasi IRTP

F. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan Monitoring Perizinan Sarana

Produksi dan Distribusi Kefarmasiantanggal 13s.d 15 Oktober 2019 dengan jumlah jam belajar

12 JPL dengan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini dilaksanakan di HotelGaruda Plaza Jl. Si

Singamangaraja No 18. Medan.

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sesuai dengan Permenkes Nomor 26 tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Kesehatan maka semua sarana yang berkaitan dengan

kesehatan harus mendaftar ke sistem OSS, yang melakukan pembaruan izin dan yang

melakukan perpanjangan.

2. Pelayanan Publik untuk program Produksi dan Distribusi Kefarmasian di provinsi dan

Kab/Kota adalah penerbitan Sertifikat Produksi UKOT, Sertifikat Produksi Cabang

PBF, Sertifikat Produksi UMOT dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga.

3. Lembaga OSS menerbitkan Notifikasi Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen

Pemenuhan Sertifikasi Standar

4. Untuk produk obat tradisional, kosmetika dan IRTP yang aman harus memiliki izin

edar serta memenuhi standard CPOTB, CPKB dan CPMB bagi proses pengolahannya.

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian TA

2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

Sarana produksi dan Distribusi

Sediaan Farmasi &

Pengamanan Pangan yang

dibina

63 sarana 63 Sarana

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian berupa 63

Sarana Produksi dan Distribusi sediaan farmasi dan Pengamanan pangan yang dibina sudah

terealisasi.

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

C. Monitoring Perizinan sarana Produksi dan distribusi kefarmasian

Keberhasilan upaya pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan obat

yang aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau.Pedagang Besar Farmasi sebagai bagian dari

sistem distribusi kefarmasian memerlukan suatu sistem monitoring perizinan yang

komprehensif, holistik dan tersinergi terutama untuk dapat dimanfaatkan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi.

Dalam rangka memberikan iklim usaha yang kondusif, pemerintah telah menerbitkan

PP No. 17 tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan

Industri. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan berwenang membina dan

mengembangkan industri di bidang obat, obat tradisional maupun makanan yang diaksanakan

secara berjenjang oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota.

Sesuai dengan peraturan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota berwenang untuk

melakukan pelayanan perizinan untuk sarana PBF Cabang, IOT dan IKOS.

Pada proses perizinan sering ditemukan permasalahan terkait pemenuhan persyaratan

perizinan yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut agar permasalahan tersebut tersebut bisa

diatasi.Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan Monitoring terhadap Sarana Produksi dan

Distribusi Kefarmasian (IF,PBF, IOT dan IKOS) yang mempunyai permasalahan dalam

proses perizinannya, untuk memberikan bimbingan dan mencari solusi masalah tersebut

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untukmendukung Program Pemerintah Percepatan Berusaha di

sektor kesehatan dengn Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan perizinan Terintegrasi Secara

Elektronik melalui Monitoring dan Pembinaan terhadap Sarana Produksi dan Distribusi

Kefarmasian (IF, PBF, IOT dan IKOS) yang mempunyai permasalahan dalam

perizinannya.

B. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Monitoring Perizinan dan Pembinaan Sarana Produksi

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

dan Distribusi Kefarmasian TA. 2019 bersumber dari dana DIPA Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

C. DAFTAR KAB/KOTA YANG DIMONITORING

Sarana yang dimonitoring sebanyak 55 sarana dari 8 Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut :

PBF : 35 Sarana

UKOT : 5 Sarana

IKOS : 9 Sarana

IRTP : 6 Sarana

D. WAKTU

Kegiatan Monitoring Perizinan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian TA.

2019 dilaksanakan selama bulan April s/d Mei 2019

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Jadwal Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Monitoring ini dilaksanakan selama bulan April sampai dengan Mei 2019 dengan

melakukan persiapan terlebih dahulu

II. Kab/Kota yang di monitoring

Jumlah kab/kota yang dimonitoring 8 Kab/Kota

1. PEMBAHASAN MENGENAI JUMLAH SARANA SEDIAAN FARMASI DI 8 KAB/KOTA

Dari grafik dibawah disimpulkan bahwa dari 8 Kab/Kota jumlah sarana Pedagang Besar Farmasi

yang dimonitoring adalah 30, jumlah sarana Industri Kosmetika adalah 9 sarana, jumlah sarana

Industri Rumah Tangga Pangan adalah 6 sarana, jumlah sarana Usaha Kecil Obat Tradisional

adalah 6 sarana, jumlah sarana Industri Farmasi adalah 1 sarana dan jumlah sarana yang tutup 3

PBF.

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

2. PEMBAHASAN MENGENAI JUMLAH SARANA YANG SUDAH MENDAFTAR OSS

DAN MENDAPAT NIB

Dari grafik dibawah disimpulkan bahwa dari 8 Kab/Kota jumlah sarana yang sudah mendaftar

OSS dan mendapat NIB Pedagang Besar Farmasi yang dimonitoring adalah 23, jumlah sarana

Industri Kosmetika adalah 8 sarana, jumlah sarana Usaha Kecil Obat Tradisional adalah 3 sarana

dan jumlah sarana Industri Farmasi 1 sarana.

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

3. PEMBAHASAN MENGENAI SARANA YANG DIMONITORING YANG SUDAH

MENDAPAT SERTIFIKAT CDOB Dari grafik dibawah disimpulkan bahwa dari 8 Kab/Kota yang dimonitoring maka sarana yang

sudah mendapat sertifikat CDOB terdiri dari 3 sarana kota Medan, 2 sarana Deli Serdang dan 4

sarana kota Pematang Siantar.

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan
Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

4. PEMBAHASAN MENGENAI JENIS SEDIAAN YANG DIPRODUKSI OLEH SARANA

SEDIAAN FARMASI

NO. NAMA KAB/KOTA

JUMLAH SARANA

PEDAGANG BESAR

FARMASI (PBF)

JUMLAH SARANA

INDUSTRI KOSMETIKA

JUMLAH SARANA

USAHA KECIL OBAT

TRADISIONAL

JUMLAH SARANA

INDUSTRI RUMAH

TANGGA PANGAN

JUMLAH SARANA

INDUSTRI FARMASI

SARANA YANG TUTUP

1. Cairan Obat Luar 2 2. Cairan Obat Dalam 1 1 3. Tablet 1 4. Pil 2 5. Rajangan 1 6. Minyak Gosok 1 7. Simplisia 1 8. Serbuk 1 1 9. Cairan Kental 5 10. Krim 5 11. Gel 3 12. Cairan 3 13. Padat 3

14. Kembang Gula Coklat 1

15. Roti 1 16. CCO 1 17. VCO 1

18. Gula Semut 1 19. Mie Basah 1 20. Sambal 1 21. Kerupuk 1 22. Kue Kering 1 23. Syrup 1 24. Gula aren 1 25. Keripik 2 26. Teng Teng 1 27. Dodol 1

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan
Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Monitoring Perizinan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi

Sediaan Farmasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Kesehatan

2. Salah satu upaya dalam mendukung Permenkes No. 26 tahun 2018

tentang Perizinan Terintegrasi secara Elektronik dengan mengetahui

berbagai permasalahan terkait aturan baru untuk perizinan ini dan

menyelesaikannya dengan lintas sektor terkait dan Kementerian

Kesehatan

3. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota

mensosialisasikan terkait Permenkes terbaru tentang perizinan dan

bekerjasama dengan Dinas PTSP Provinsi dan Dinas PTSP Kab/Kota

terkait penerbitan izin dan pembinaan sarana sediaan farmasi

4. Dinas Kesehatan Provinsi juga berperan mensosialisasikan tentang

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik kepada tenaga kesehatan dan

masyarakat

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian TA

2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

Sarana produksi dan Distribusi

Sediaan Farmasi &

Pengamanan Pangan yang

dibina

63 sarana 63 Sarana

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian berupa 63

Sarana Produksi dan Distribusi sediaan farmasi dan Pengamanan pangan yang dibina sudah

terealisasi.

Page 45: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

A. Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Rapat Koordinasi Nasional tahun 2019 regional Barat dilaksanakan di Hotel Novotel

Lampung Jl. Gatot Subroto No. 136 Sukaraja Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang

dilaksanakan pada tanggal 20-23 Maret 2019. Peserta dari provinsi Sumatera Utara sebanyak

38 orang yang terdiri dari 32 peserta dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan 5 orang dari

Dinas Kesehatan Provinsi. Tujuan dari pertemuan ini untuk mensosialisasikan dan

menyamakan persepsi program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam upaya peningkatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menuju suksesnya pelaksanaan RPJMN 2015-

2019 serta kolaborasi Pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan menuju Universal health Coverage (UHC).

B. Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan

Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes

C. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat,

yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1

dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status

kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan perkapita. Oleh

karena itu, pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber

saya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus

diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan

kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan

kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlahyang mencukupi, teralokasikan secara adil dan

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Serta untuk meningkatkan bidang data dan informasi pelayanan kefarmasian dan alat

kesehatan dan memperkecil adanya kekurangan dan kelemahan/penyimpangan dalam pelaksanaan

program antara lain ketaatan para pengelola program termasuk keuangan dalam pembuatan laporan,

keterlambatan pengiriman laporan, koordinasi dan pengendalian oleh atasan yang masih kurang,

Page 46: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

akibatnya pada pemeriksaan-pemeriksaan sering timbul masalah-masalah yang sama dengan

pemeriksaan yang lalu.

Melalui Reviu dana alokasi khusus (DAK) serta Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan

Alkes, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah

tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai

dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional yang ditetapkan melalui Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) serta dalam rangka meningkatkan validitas data/informasi kefarmasian dan alat

kesehatan serta memperkecil adanya kesalahan yang timbul, dan agar didapatkan data yang akurat

sebagai informasi yang harus dilaporkan secara berkala dan berjenjang sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas maka

diperlukan kegiatan Pertemuan Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang

Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tingkat Provinsi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan tepat sasarannya alokasi DAK, data teknis

yang valid dan arah kegiatan melalui menu-menu kegiatan DAK subbidang pelayanan

kefarmasian sehingga program kefarmasian dan alat kesehatan dapat tercapai dan

meningkatkan validitas data/informasi kefarmasian dan alat kesehatan

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar program kefarmasian dan alat kesehatan di tahun 2019 dapat

terimplementasikan ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan DAK di daerah sehingga arah

tujuan program yang telah disusun dapat dirasakan oleh masyarakat dan tepat sasaran dan

mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan baik dari aspek koordinasi maupun

kepentingan monitoring atau pemantauan data yang dilaksanakan secara secara terpadu

dan terencana, serta sebagai pendukung informasi dan bahan acuan dalam pengambilan

keputusan..

E. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes

bersumber dari dana DIPA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Page 47: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Tahun Anggaran 2019.

F. PESERTA

Peserta dalam kegiatan Pertemuan Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub

Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes

berjumlah 88 (Delapan Puluh Delapan) orang peserta dengan rincian sebagai berikut :

Dinkes kab/Kota : 66 Orang

Dinkes prov Su: 22 orang

G. NARASUMBER

Berikut adalah daftar nama Narasumber dan materi :

NO NARASUMBER MATERI

1. Nelly Murni, S.Si, Apt Kondisi dan Tantangan dalam

Pemutakhiran Data

2 Roy Himawan,S.Farm.,Apt

Kebijakan Perencanaan DAK 2020 Sub

Bidang Pelayanan Kefarmasian

3 Yulis Sariani, S.Ap Peningkatan Kualitas Data dan Informasi

Berbasis Sistem Informasi Elektronik

4 Muhammad Amri, SKM Evaluasi DAK Sub Bidang Pelayanan

Kefarmasian Tingkat Provinsi TA 2019

5 Abdul Halim Harahap, S.Sos, M.Si

Kebijakan Pengelolaan DAK Sub Bidang

Pelayanan Kefarmasian di

Provinsi/Kab/Kota

6

Sri Suriani Purnamawati, S.SI, Apt,

M.Kes Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kefarmasian

H. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan

Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes dilaksanakan tanggal24

s/d26Oktober 2019 dengan jumlah jam belajar 12 JPL dan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini

dilaksanakan di HotelGaruda Plaza Jln.Sisingamangaraja No 18 Medan.

Page 48: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pememrintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Pengusulan DAK sub bidang

Pelayanan Kefarmasian dilakukan melaui edesk sesuai menu yang

diberikan dengan mengikuti juknis yang ada dan jadwal dan aturan

yang sudah ditentukan

2. Dinas Kesehatan Provinsi dan kab/kota harus melakukan updating

data untuk menjamin ketesediaan data yang dapat

dipertanggungjawabkan sehingga data digunakan sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan/membuat suatu kebijakan

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis

lainnya pada program Kefarmasian dan alat kesehatan TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas Teknis lainnya

pada program Kefarmasian dan alat

kesehatan

Layanan perencanaan ,

konsolidasi dan evaluasi

terhadap manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya

1 Provinsi 1 Provinsi

Kesimpulan : output kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya pada

program Kefarmasian dan alat kesehatan berupa 1 provinsi sudah terealisasi.

Page 49: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

D. Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan diperlukan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Kegiatan pendukung

tersebut berupa honor pengelola keuangan yang di tuangkan dalam honor yang terkait dengan

operasional satuan kerja, belanja barang non operasional lainnya, belanja barang Penunjang

Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Serta perjalanan lainnya

yang secara keseluruhaan sangat membantu kelancaran pelaksanaan Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan. Dalam melaksanakan Administrasi Kegiatan diperlukan sarana

pendukung yang memadai demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis

lainnya pada program Kefarmasian dan alat kesehatan TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas Teknis lainnya

pada program Kefarmasian dan alat

kesehatan

Layanan perencanaan ,

konsolidasi dan evaluasi

terhadap manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya

1 Provinsi 1 Provinsi

Kesimpulan : output kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya pada

program Kefarmasian dan alat kesehatan berupa 1 provinsi sudah terealisasi.

5. Peningkatan Penilaian Alkes dan PKRT

a. Pertemuan Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alkes dan PKRT

A. LATAR BELAKANG

Industri alat Kesehatan merupakan industri padat karya. Peningkatan industri alat

kesehatan akan turut berperan dalam mengurangi tingkat ekonomi yang sangat berdampak

terhadap kesehatan masyarakat . Dengan meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat maka

diharapkan diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat

kedikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alkes dalam negri.

Page 50: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri

farmasi dan alat kesehatan , menginstruksikan kepada 12 kementerian /lembaga dalam

mewujudkan kemandirian dan meningkatnya daya saing industri farmasi dan alat kesehatan

dalam negri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Adapun

salah satu instruksi untuk menteri kesehatan adalah menyusun dan menetapkan rencana aksi

untuk pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Untuk meningkatkan industri alat kesehatan dan meningkatkan produk alat kesehatan

dalam negri maka harus dilakukan oleh berbagai pihak dan berbagai sektor terkait. Agar arah

pengembangan alat kesehatan dalam negeri dapat berjalan secara sinergis maka perlu

dilakukan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Di dalam Implementasi

Instruksi Presiden. Pertemuan ini memberdayakan fasyankes dan masyarakat agar

berpartisipasi aktif memprioritaskan alat kesehatan dalam negeri. Untuk mendukung instruksi

Presiden dan menjamin keberlanjutan maka perlu diadakan kegiatan Workshop Peningkatan

Penggunaan Alat Kesehatan dalam negeri sehingga perkembangan alat kesehatan ini dapat

terus ditingkatkan untuk menjamin alat kesehatan dalam negeri yang aman, bermutu dan

bermanfaat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

b.a Maksud kegiatan

Maksud kegiatan adalah melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan

implementasi instruksi presiden tentang percepatan perkembangan industri alat

kesehatan melalui peningkatan kerjasama dan kontribusi positif fasyankes dan

masayarakat serta stake holder terkait agar dapat mewujudkan kemandirian dan

meningkatkan daya saing industri alat kesehatan dalam negeri .

b.b Tujuan Kegiatan

b.b.1.Terinformasinya tentang implemantasi instruksi Presiden tentang percepatan

perkembangan industri alat kesehatan melalui peningkatan kerjasama dan

kontribusi positif fasyankes dan masyarakat serta stake holder terkait agar dapat

mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri alat

kesehatandalam negeri.

Page 51: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

b.b.2.Peningkatan kerjasama dan kontribusi positif fasyankes dan masyarakat serta

stake holder terkait agar dapat mewujudkan kemandirian dan meningkatkan

daya saing industri alat kesehatan dalam negri.

C. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan Melaksanakan Workshop peningkatan penggunaan Alkes

dalam negeri dalam implemtasi Instruksi Presiden bersumber dari dana DIPA Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

D. PESERTA PERTEMUAN

Peserta Pertemuan adalah Dinas Kesehatan kabupaten/Kota sepropinsi Sumatera Utara yang

dihadiri sebanyak 29 orang peserta yang terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan kab/kota seprosu : 28 Orang

b. Dinas Kesehatan kab Nias : 1 Orang

c. Peserta Propinsi : 15 Orang

d. Nara Sumber Dari Pusat : 2 Orang

e. Narasumber Propinsi : 4 Orang

E. WAKTU DAN TEMPAT PERTEMUAN

Pertemuan dilaksanakan 3 (tiga) hari dari tanggal 08 Juli2019 s/d 10 Juli 2019 tempat

pelaksanaan pertemuan di Hotel Grand Antares Jl. Sisingamangaraja no 328 Medan.

F. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan pertemuan seperti ini penting untuk terus diadakan karena Peraturan

Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintergrasi secara

elektronik, baru saja terbit sehingga diharapkan semua sarana dan Dinas Penanaman Modal

kabupaten/kota mendapat sosialisasi sehingga perizinan sarana tidak terkendala karena setiap

Pengusaha diwajibkan untuk mendaftar secara online guna mendapat Nomor Izin berusaha

(NIB).

Page 52: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

G. SARAN-SARAN

Sepulang dari pertemuan ini peserta harap melaporkan kepada KepalaDinas Kesehatan

kabupaten/kota guna melakukan sosialisasi kepada Rumah Sakit , Puskesmas yang berada

diwilayahnya untuk menggunakan alkes dalam negri.

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Penilaian Alkes dan PKRT TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Penilaian Alkes dan

PKRT

Tenaga Kesehatan dan

Masyarakat di Prov/Kab/Kota

Yang Terpapar Tentang

Penggunaan Alat Kesehatan

dan PKRT Yang Tepat Guna

(Tenaga)

68 orang 68 Orang

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Penilaian Alkes dan PKRT TA 2019

berupa Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan

Alkes danPKRT Yang Tepat Guna

(Tenaga) sebanyak 68 orang sudah terealisasi.

F. Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan

dan PKRT yang benar

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat

yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Setiap upaya pembangunan harus

dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan

kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun

masyarakat.Salah satu wawasan kesehatan yang diperlukan dalam upaya pembangunan

Page 53: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

kesehatan adalah wawasan mengenai kemanan dan mutu perbekalan kesehatan rumah tangga

(PKRT) yang beredar di masyarakat. Peran pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu

PKRT diimplementasikan dalam ketentuan adanya izin edar alat PKRT sesuai Peraturan

Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VII/2010. Perizinan merupakan pemberian legalitas

kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun

tanda daftar usaha. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengendalian keamanan dan

mutu PKRT yang beredar sehingga perlu dilakukan advokasi penggunaan alat kesehatan dan

PKRT yang baik.

Dalam hal penggunaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfat masih banyak

ditemukan penggunaan yang salah ataupun tidak tepat guna. Kurangnya informasi

penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar sehingga perlu adanya pembekalan untuk

memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai alat kesehatan

dan PKRT produksi dalam negri. Oleh karena itu dilakukan kegiatan sosialisasi Gerakan

Masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang benar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

b.a Maksud kegiatan

Maksud kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan

masyarakat /user mengenai alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan

upaya peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri.

b.b Tujuan Kegiatan

Memberikan advokasi kepada dinas kesehatan kab/kota khusus bagian promosi

kesehatan dan ketua PKK kota Medan tentang cara mengedukasi masyarakat terhadap

penggunan alat kesehatan ( alkes) dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

yang baik dan benar.

C. PESERTA PERTEMUAN

Peserta Pertemuan ini diikuti oleh sebanyak 68 orang peserta yang terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan kab/kota seprosu : 52Orang

b. Dinas Kesehatan kota Medan : 2 Orang

c. PKK kota Medan : 12Orang

Page 54: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

d. Nara Sumber Dari Pusat : 2Orang

e. Narasumber Propinsi : 4Orang

D. WAKTU DAN TEMPAT PERTEMUAN

Pertemuan dilaksanakan 3 (tiga) hari dari tanggal 22 Juli 2019 s/d 24 Juli 2019 tempat

pelaksanaan pertemuan di Hotel Grand Anateres Jl. Sisingamangara No. 324 Medan

E. BIAYA

Biaya yang di pergunakan untuk pertemuan ini berasal dari Satker 07 no. 024.07.079023 Ditjen

Kefarmasian dan Alkes.

F. KESIMPULAN

Keragaman produk Alkes dan luasnya penggunaan serta berbagai senyawa kimia yang terkadang

diduga berpotensi untuk menimbulkan pemaparan dan resiko keracunan bagi penggunanya

terutama bila tidak memperhatikan aspek keamanan dan aturan pakai.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan peserta yang mewakili dapat menjadi contoh nantinya

serta sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan dalam rangka Germas dengan tujuan

menyehatkan masyarakat di provinsi Sumatera Utara. Bagaimana penggunaan obat dan Alat

Kesehatan yang baik dan benar serta menjadikan indikator Germas tersebut menjadi perilaku

masyarakat untuk hidup sehat.

Mengingat perlunya edukasi tentang penggunaan alkes dan pkrt yang benar maka pertemuan ini

perlu dibuat berkesinambungan pada Dinas Kesehatan kabupaten/kota khususnya bagian

promkes dan juga PKK (Pembinaan Kesehatan Keluarga) yang berhadapan langsung dengan

masyarakat.

G. SARAN-SARAN/REKOMENDASI

Perlu perencanaan yang matang dalam menyusun pertemuan Edukasi Gerakan Masyarakat

terhadap Penggunaan Alkes dan PKRT yang benar sehingga bisa mencakup lebih banyak peserta

lagi .

Page 55: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Penilaian Alkes dan PKRT TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Penilaian Alkes dan

PKRT

Tenaga Kesehatan dan

Masyarakat di Prov/Kab/Kota

Yang Terpapar Tentang

Penggunaan Alat Kesehatan

dan PKRT Yang Tepat Guna

(Tenaga)

68 orang 68 Orang

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Penilaian Alkes dan PKRT TA 2019

berupa Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan

Alkes danPKRT Yang Tepat Guna

(Tenaga) sebanyak 68 orang sudah terealisasi.

Page 56: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

6. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT).

A. Sampling Produk Alkes dan PKRT

Dari kegiatan Sampling ini semua yang diuji semuanya memenuhi syarat.

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pengawasan Alkes dan

PKRT TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Pengawasan Alkes

dan PKRT

Produk dan sarana distribusi

Alat Kesehatan serta

bPerbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang diuji

51 produk 51 produk

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pengawasan Alkes dan PKRT berupa

Produk dan sarana distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang diuji sebanyak 51 produk sudah terealisasi

Page 57: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

B. Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat

Kesehatan

a. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat

yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.Setiap upaya pembangunan harus

dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan

kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun

masyarakat.Salah satu wawasan kesehatan yang diperlukan dalam upaya pembangunan

kesehatan adalah wawasan mengenai kemanan dan mutu perbekalan kesehatan rumah tangga

(PKRT) yang beredar di masyarakat.Peran pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu

PKRT diimplementasikan dalam ketentuan adanya izin edar alat PKRT sesuai Peraturan

Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VII/2010.Perizinan merupakan pemberian legalitas

kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun

tanda daftar usaha. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengendalian keamanan dan

mutu PKRT yang beredar sehingga perlu dilakukan advokasi penggunaan alat kesehatan dan

PKRT yang baik.

Dalam hal penggunaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfat masih banyak

ditemukan penggunaan yang salah ataupun tidak tepat guna.Kurangnya informasi

penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar sehingga perlu adanya pembekalan untuk

memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai alat kesehatan

dan PKRT produksi dalam negri.Oleh karena itu dilakukan kegiatan sosialisasi Gerakan

Masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang benar.

b. MAKSUD DAN TUJUAN

b.a Maksud kegiatan

Kegiatan Inspeksi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan sarana PAK

dimaksudkan untuk mencapai tujuan program Ditjen Kefarmasian dan ALat Kesehatan

yang didukung oleh anggaran yang sesuai sehingga pencapaian tujuan program dalam

renstra Kemenkes RI dapat tepat sasaran

Page 58: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

b.b Tujuan Kegiatan

Memberikan pengarahan kepada Sarana Produksi Alkes, PKRT dan Sarana Penyalur alat

Kesehatan agar semua sarana yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Utara bisa

menerapkan peraturan diperusahaannya sesuai dengan Permenkes.

c. Jadwal Pelaksanaan Monitoring Kegiatan MonitoringInspeksi Saran pada Kab. Deli Serdang, Kota Pematang Siantar , Kab. Simalungun, KAb Asahan ini dilaksanakan selama bulan April Tahun 2019, Sedang kan untuk Inspeksi sarana yang ada di Kota Medan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2019 dengan melakukan persiapan terlebih dahulu antara lain : o Pemilihan sarana produksi dan distribusi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang akan menjadi sarana untuk di monitoring. o Pemilihan kab/kota yang akan dilakukan monitoring dan sosialisasi o Pembuatan Check list untuk mengetahui kondisi di sarana Produksi Alkes dan PKRT o Pelaksanaan kegiatan monitoring d. Pembahasan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan yang Baik (CPPKRTB)

Sistem Manajemen Mutu Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) merupakan sistem dari proses yang saling terkait untuk mengelola masalah keamanan, mutu dan manfaat dalam pembuatan alat kesehatan.

Produsen alat kesehatan yang telah menerapkan Sistem Manajemen CPAKB menunjukkan bahwa :

a. Telah memahami semua resiko yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap keamanan. mutu dan manfaat

b. Mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk mengelola dan memperbaiki resiko tersebut

c. Menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk mengelola dan memperbaiki resiko tersebut

d. Memastikan area proses yang kritis (critical process area) telah diidentifikasi dan semua persyaratan peraturan perundang undangan dipahami dan dipenuhi

Tujuan audit adalah untuk memastikan bahwa sistem menajemen yang diterapkan sesuai

dengan tujuan perusahaan dan persyaratan CPAKB.Sistem manajemen mutu CPAKB

memastikan bahwa personil yang terlibat dalam sistem manajemen sadar akan tanggung

jawab dan wewenangnya.Sistem manajemen perusahaan harus didukung oleh SDM yang

terlatih, kompeten dan sadar terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.

Page 59: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Untuk pengedalian dokumen maka sistem manajemen bila didokumentasikan akan menjadi

panduan bagi perusahaan sebagai ‘best practise’ yang diakui saat ini. Dokumen tersebut harus

disetujui, diperbarui, dan tersedia bagi semua personil yang membutuhkannya.

Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

CDAKB adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan

pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang

didistribusikan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditetapakan sesuai tujuan

penggunaannya.

Dalam penerapan CDAKB perusahaan harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu serta mempertahankan efektifitas terkait persyaratan CDAKB

a. Dari hasil monitoring ke sarana PAK yang terdapat di Kota Medan dan Kab. Deli Serdang maka terdapat 12 ( Dua Belas ) sarana PAK yang sudah tutup namun tidak memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara , adapun sarana tersebut adalah :

1.PT. Asioniha 2.PT. Bakti Luhur 3.PT. Everbright 4.PT Handal Sentosa 5.PT. Mahkota Ganda Tama Perkasa 6.PT. Putra Karya Handana 7.PT. Story Derma Medika 8.PT Sukses Jaya Alkesindo 9. PT. Taby Paraja 10. PT. Yardenit Medica 11. PT. Penta Daya Medica 12. PT. Anggie Dental And Trading

i. Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Dari sarana PAK yang dimonitoring untuk CDAKB nya masih memerlukan pembinaan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dimana dari berbagai aspek yang di monitoring

masih sangat banyak yang belum sesuai dengan pedoman CDAKB, antara lain :

Sistem Manajemen Mutu

Semua sarana PAK yang dimonitoring belum memiliki SOP, belum membuat laporan distribusi,

audit internal dan layanan pelanggan.

Page 60: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Pengelolaan Sumber Daya

Semua sarana PAK belum merencanakan personilnya untuk mengikuti pelatihan terkait tugas dan

fungsinya . Dari segi bangunan juga belum tersedianya program kontrol hama

Penyimpanan dan Penanganan Persediaan

Belum tersediannya ruangan untuk penerimaan barang, gudang peyimpanan juga masih belum sesuai

dengan kategori alat yang disalurkan masih di tempatkan dalam satu ruangan saja dengan alasan

barang belum banyak

e. Rencana Tindak Lanjut

1. Membuat laporan terkait Hasil Monitoring kepada Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT

Kementerian Kesehatan RI.

2. Merekomendasikan kepada Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT Kementerian Kesehatan

RI agar mencabut izin bagi sarana produksi maupun distribusi yang sudah tutup .

3. Meningkatkan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT agar dapat

melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan

(CPAKB dan CDAKB)

4. Meningkatkan pembinaan kepada petugas di kab/kota agar lebih meningkatkan kemampuan

dan pengetahuannya terkait perizinan perusahaan rumah tangga (PRT) alkes dan PKRT serta

toko alkes.

f. SARAN

• Kepada sarana produksidan baik alkes maupun PKRT yang izin produksinya

sudah berakhir disarankan untuk segera memperpanjang izin produksi. Sedangkan

bagi perusahaan yang belum memiliki izin edar agar segera mengurus izin

edarnya dan dilarang untuk mengedarkan produknya.

• Kepada saran PAK agar membenahi perusahaannya dengan mengacu kepada cara

distribusi alat kesehatan yang baik (CDAKB).

• Kepada petugas di kab/kota agar lebih meningkatkan kemampuan dan

pengetahuannya terkait perizinan perusahaan rumah tangga (PRT) alkes dan

PKRT serta toko alkes.

Page 61: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pengawasan Alkes dan

PKRT TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Pengawasan Alkes

dan PKRT

Produk dan sarana distribusi

Alat Kesehatan serta

bPerbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang diuji

51 produk 51 produk

• Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pengawasan Alkes dan PKRT berupa

Produk dan sarana distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang diuji sebanyak 51 produk sudah terealisasi

Page 62: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

C. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance

produk dan pengendalian perizinan sarana

I. PENDAHULUAN

Peredaran alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di

Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya. Alat Kesehatan dan PKRT telah menjadi

kebutuhan bagi masyarakat luas, baik dipelayanan kesehatan maupun perawatan sehari-hari

dirumah tangga. Oleh karena itu setiap alat kesehatan dan PKRT yang beredar dan atau

digunakan dalam pelayann kesehatan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat haruslah

memenuhi persyaratan mutu , keamanan dan kemanfaatan.

Pengawasan alat kesehatan dan PKRT mempunyai peran dalam menjamin alat kesehatan

dan PKRT yang aman , bermutu dan bermafaat yang dilaksanakan melalui pengemdalian pre

market dan post market . Pengendalian pre market (pre market control) dilaksanakan

diantaranya melalui kegiatan peningkatan registrasi sertifikat produksi alkes /PKRT dan izin

PAK, pemenuhan sertifikasi CPAKB, CPPKRTB danm CDAKB dan penguatan standar

produk. Sedangkan pengawasan post market (post market control) dilaksanakan diantaranya

melalui kegiatan inspeksi, surveilance produk dan pengawasan iklan.Pelaksanaan pre dan

post market control tentunya harus dilaksanakan dengan optimal agar tujuan terjaminnya alat

kesehatan dan PKRT yang aman , bermutu dan bermanfaat dapat tercapai. Dalam hal ini tidak

hanya memerlukan penguatan regulasi tapi juga dukungan sumber daya teermasuk sumber

daya manusia yang kompoten.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompoten dibidang

pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan PKRT khusunya kegiatan inspeksi sarana,

surveilance produk maupun pengendalian perizinan, maka perlu adanya kegiatan didaerah

tentang peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana , surveilance

produk dan pengendalian perizinan. Kegiatan ini dapat mengoptimalkan peran petugas daerah

dalam pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan PKRT diwilayah masing-masing.

Page 63: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

II. TUJUAN PERTEMUAN:

Memberikan informasi tentang kegiatan inspeksi sarana, surveilance produk maupun

pengendalian perizinan, maka perlu adanya kegiatan didaerah tentang peningkatan

kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana , surveilance produk dan pengendalian

perizinan.

III. DASAR PERTEMUAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor

442.1/4331/Dinkes/III/2018 tanggal 25 Maret 2019 tentang pembentukan Panitia Pertemuan

Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi Sarana, Surveilance Produk

dan Pengendalian Perizinan Sarana ( Dekonsentrasi) tahun 2018.

IV. PESERTA PERTEMUAN Peserta Pertemuan ini diikuti oleh sebanyak 34 orang peserta dan 5 orang Narasumber yang

terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan kab/kota seprosu \ : 29Orang

b. Peserta Propinsi : 5 Orang

c. Nara Sumber Dari Pusat : 1Orang

d. Narasumber Propinsi : 4 Orang

V. NARASUMBER

Narasumber Pertemuan adalah :

a. Sodikin Sadek; Direktur Pengawasan Alkes PKRT Kementerian Kesehatan

b. Desni Maharani Saragih, SSTP; Kasie P3KTKS Provinsi Sumatera Utara

c. Dra. U. Maharani Tarigan, MSP ; Kabid Perizinan Kesehatan Ketenagakerjaan dan

Perizinan lainnya Pemko Medan.

d. Oki Leksmana, SKM; Kasie Perizinan layanan Kesehatan Pemko Medan

e. Bambang Suprayitno, SKM Kasie Alkes dan PKRT Dinkes Provinsi Sumatera Utara

f. Mincelina, SKM Sie Alkes dan PKRT

Page 64: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

VI. MATERI Materi yang dianjarkan dalam pertemuan ini adalah : a. Pengawasan Sarana Penyalur Alat Kesehatan;

b. Kebijakan dalam melaksanakan Inspeksi Sarana dan Pengendalian Perizinan Sarana;

c. Tatakelola Pengawasan dalam rangka perizinan Alkes dan PKRT di Provsu

d. Tatakelola Perizinan toko Alkes & Produksi Alkes skala Rumah Tangga

e. Kebijakan Dinkes Propsu dalam pelaksanaan Inspeksi & Surveilance

f. Kebijakan Dinas Kesehatan Propsu dalam pengendalian sarana prodis.

VII. WAKTU DAN TEMPAT PERTEMUAN

Pertemuan dilaksanakan 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 08 April 2019 dan di ditutup pada

tanggal 10 April2019 tempat pelaksanaan pertemuan di Hotel Grand Antares Medan Jl.

Sisingamangaraja No. 328 Medan.

VIII. HAMBATAN DAN MASALAH

Dalam pelaksanaan pertemuan, tidak ditemukan hambatan dan masalah karena semua berjalan

sesuai jadwal yang ditetapkan.

IX. HASIL PERTEMUAN

Pertemuan Meningkatkan kemampuan SDM dalm melakukan Inspeksi Sarana Surveilance

Produk dan Pengendalian Perizinan Produk memasuki tahun keduakepada Dinas Kesehatan

Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota se provinsi Sumatera Utara.

X. KESIMPULAN

Masih banyak Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang belum

memahami tentang cara melakukan inspeksi Sarana, Surveilance produk dan Pengendalian

Perizinan Produk dengan harapan dinas keehatan dapat membina saranaistribusi dan Produksi

Page 65: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

yang ada di daerah masing-masing sehingga diharapkan sarana produksi dapat diusulkan untuk

mendapat sertifikat sarana CPAKB dan CDAKB bagi sarana distribusi .

XI. SARAN-SARAN

Perlu perencanaan yang matang dalam menyusun pertemuan peningkatan kemampuan SDM

dalam melakukan Inspeksi Sarana, Surveilance Produk dan Pengendalian Perizinan Sarana

melalui modul pertemuan/workshop dari kemenkes sehingga dapat dihasilkan petugas yang

kompoten dalam melaksanakan kegiatan Inspeksi sarana, surveilance produk maupun

pengendalian perizinan.

Tabel . Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pengawasan Alkes dan PKRT TA 2019

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target

2019

Capaian

2019

1.

Peningkatan Pengawasan Alkes

dan PKRT

Produk dan sarana distribusi

Alat Kesehatan serta

bPerbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang diuji

51 produk 51 produk

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pengawasan Alkes dan PKRT berupa Produk dan sarana

distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji sebanyak

51 produk sudah terealisasi

Page 66: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

B. Realisasi Anggaran

KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBN

No Program Kegiatan Realisasi Fisik Realisasi

keuangan

1 Pelayanan

Kefarmasian • Meningkatkan

Kemampuan SDM dalam

Implementasi Fornas dan

Analisis Farmakoekonomis

di Rumah Sakit

100% 93,72%

• Sosialisasi Pelaksanaan

Gema Cermat ,

Optimalisasi AOC dalam

rangka mendukung germas

di Kab/Kota

100% 93,81%

• Evaluasi Pelaksanaan gema

Cermat, dan optimalisasi

AOC dalam rangka

mendukung Germas di

Kab/Kota

100% 94,03%

Total 100% 97,37%

2 Peningkatan

Tata Kelola

Obat Publik

dan perbekalan

Kesehatan

• Meningkatkan kapasitas

SDM dalam pengelolaan

Vaksin dan penerapan e-

Logistik di Instalasi

Farmasi provinsi/Kab/kota

100% 98,04%

• Workshop e-monevkatalog

dalam mendukung

100% 93,73%

Page 67: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Perencanaan kebutuhan

obat (RKO) dan SIPNAP

untuk unit layanan

• Membiayai pendistribusian

dan pengemasan

kembaliobat dan

perbekalan kesehatan di

instalasi farmasi

100% 99,32%

Total 100% 97,64%

3 Peningkatan

produksi dan

distribusi

kefarmasian

• Meningkatkan kemampuan

SDM Dinas kesehatan

kab/Kota dalam melakukan

pembinaan dan monitoring

Perizinan Sarana Produksi

dan Distribusi Kefarmasian

100% 98,97%

• Melaksanakan

MonitoringPerizinan dan

pembinaan Sarana

produksi dan Distribusi

kefarmasian

100% 98,97%

4 Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

tugas teknis

lainnya pada

Program

kefarmasian

dan alat

Kesehatan

• Melaksanakan rapat

koordinasi nasional

program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan

100% 98,37%

Page 68: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

• Melaksanakan Reviu Dana

Alokasi Khusus (DAK) Sub

Bidang Pelayanan

Kefarmasian dan Reviu

pemutakhiran Data

Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

100% 97,62%

Total 100% 98,61%

• Memberikan Dukungan

Administrasi kegiatan

dekonsentrasi program

kefarmasian dan alat

kesehatan

100% 96,455

5 Peningkatan

penilaian Alkes

dan PKRT

• Melaksanakan workshop

peningkatan penggunaan

Alkes dalam negeri dalam

implementasi Instruksi

Presiden

100% 98,27%

• Melaksanakan Edukasi

Gerakan Masyarakat

Terhadap penggunaan

Alkes dan PKRT yang

benar

100% 98,82%

Total 100% 98,61%

6 Peningkatan

Pengawasan

Alkes dan

PKRT

• Melaksanakan Inspeksi

Sarana produksi Alkes dan

PKRT dan Sarana penyalur

Alkes

100% 100%

• Meningkatkan kemampuan 100% 96,82%

Page 69: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

SDM dalam melakukan

inspeksi sarana Surveilance

produk dan pengendalian

produk

Total 100% 98,38%

Grang Total 100% 97,37%

Page 70: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Bab IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes 079023 (07) Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja

berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes

dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes Satker 079023 (07) Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara telah cukup berhasil melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan serta telah merealisasikan beberapa target yang telah ditetapkan di dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah

dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat

dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.Laporan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes Satker

079023 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan

evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

Page 71: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (079023) DANA ...orang Asisten Apoteker yang bekerja di gudang obat sisanya lagi 11 orang adalah tenaga non kefarmasian yang bertugas untuk menjalankan

Top Related