1. asas kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya disebut

Dalam penentuan kewarganegaraan ada 2 (dua) asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang digunakan, yaitu ius soli (tempat kelahiran) ius sanguinis (keturunan). Sedangkan dari asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 asas kewarganegaraan umum terdiri atas (4) empat asas, yaitu asas kelahiran (ius soli), asas keturunan (ius sanguinis), asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.

2. syarat-syarat pewarganegaraan ditetapkan dengan UUD no

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

  Syarat Dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Menurut Pasal 9 UU No.12 Tahun 2006 permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh

pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.       Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b.      Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun

tidak berturut-turut;

c.       Sehat jasmani dan rohani;

d.      Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e.       Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f.       Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda;

g.      Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h.      Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Selanjutnya, pemohon harus membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas

kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau

Perwakilan RI di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat :

         Nama lengkap;

         Tempat dan tanggal lahir;

         Alamat tempat tinggal;

         Kewargenegaraan Pemohon;

         Nama lengkap suami atau istri;

         Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;

         Kewarganegaraan suami atau istri.

Istilah kewarganegaraan menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 adalahsegala ikhwal yang berhubungan

dengan warga negara (pasal 1). Oleh karenakewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan

dengan kewarganegaraan, maka kewarganegaraan mencakup hal-hal, antara lain

• penentuan tentang siapa saja yang termasuk warga negara,

• cara menjadi warga negara atau pewarganegaraan

• tentang kehilnagan kewarganegaraan

• tentang cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang.

Adapun ketentuan pokok yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006, adalahsebagai berikut:

• Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia

• Tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI

• Tantang kehilangan Kewarganegaraan RI

• Tentang syarat dan tata cara memperoleh kembalai Kewarganegaraan RI

• Tentang ketentuan pidana.

Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-

syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

3. hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam UUD pasal

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :

–   Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

–   Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.

–   Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

–   Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

–   Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam • Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya:o bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.

1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi

dalam bidang hukum dan politik. Persamaan dalam HAM Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

4. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri disebut Lembaga Eksekutif

5. yang termasuk kedalam jenis demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya adalah

Jenis-jenis Demokrasi

a. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi ke dalam:1) Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.Referendum dibagi menjadi tiga macam:(a) Referendum wajibReferendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukkan norma penting dan mendasar dalam UUD (Konstitusi) atau UU yang sangat politis. UUD atau UU tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar.(b) Referendum tidak wajibReferendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, Rancangan Undang-Undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap.(c) Referendum konsultatifReferendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari:1) Demokrasi formalDemokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.2) Demokrasi MaterialDemokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.3) Demokrasi Campuran

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

c. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi dalam:1) Demokrasi liberalDemokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum warga).2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletarDemokrasi ini bertujuan menyajahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, politik.

d. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara1) Demokrasi sistem parlementarCiri-ciri pemerintahan parlementer, antara lain;(a) DPR lebih kuat dari pemerintah(b) Menteri bertangung jawab pada DPR(c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen(d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu gugat2) Demokrasi sistem pemisah/pembagian kekuasaan (presidensial)Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut(a) Negara dikepalai presiden(b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan(c) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri(d) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada Presiden(e) Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan

6. nilai-nilai demokrasi yang diutarakan oleh henry b. mayo adalah

“a democratic political system is one in which public politicies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equity and under conditions of political freedom.

(Sistem politik yang demokratis adalah sis tern yang menunjukkan di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Atas dasar itu, berikut akan dibahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). Henry B. Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai-nilai ini, tetapi bergantung pada perkembangan sejarah, aspirasi, dan budaya poltik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B. Mayo: a.    Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;

b.    Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;c.    Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;d.   Membatasi pemakaian kekerasan sampai munimum;e.    Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman; sertaf.     Menjamin tegaknya keadilan.

7. yang termasuk ke dalam perkembangan HAM di indonesia adalah

1. B.     PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

B.1. PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Berbicara mengenai perkambangan hak asasi manusia di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari konstitusi yang ada dan pernah berlaku di Indonesia, karena legalitas hak asasi manusia sangat tergantung pada kebijakan negara ada atau tidaknya mengatur hak asasi manusia. Pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada perdebatan tentang hak asasi manusia harus masuk atau tidak dalam UUD 1945.

Jika kita meneliti UUD 1945, maka sesungguhnya telah banyak memuat pasal tentang hak asasi manusia. Artinya para penyusun UUD 1945 telah menyadari betapa pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun karena keterbatasan waktu dalam penyusunan UUD 1945, maka uraian rinci tentang hak asasi manusia tidak mungkin dengan mengingat UUD 1945 bersifat singkat, supel dan fleksibel.

Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia, pada waktu Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS 1949, hak-hak asasi manusia juga dimasukkan dalam konstitusi. Demikian pula, waktu Indonesia memberlakukan UUD Sementara 1950, hak asasi manusia juga dimuat dalam UUD Sementara 1950. Namun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945. Pada era Presiden Soekarno, konvensi mengenai hak asasi manusia yang telah disyahkan adalah :

v  UU No. 68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Wanita

v  UU No. 18 Tahun 1956 tentang Organisasi Buruh

v  UU No. 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan bagi Laki-laki dan Perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Bergantinya rezim Soekarno ke Soeharto ada upaya penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memalui Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 dibentuk panitia ad hoc yang kemudian berhasil menyusun Rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi panitia ad hoc tersebut tidak membahas dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968 karena lebih mementingkan pembahasan yang berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G 30 S / PKI.

Pada Rezim Soeharto ada beberapa konvensi dan kebijakan yang diambil sebagai wujud penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, antara lain :

v  UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

v  Keputusan  Presiden No. 43 Tahun 1993 yang menentang apartheid dalam olahraga

v  Keputusan Presiden No. 36 Tahun  1990 tentang hak anak

Pada era rezim Habibie, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia telah menemukan momentumnya dimana MPR telah merumuskannya dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu ada beberapa konvensi tentang hak asasi manusia yang disahkan, antara lain :

v  UU No. 5 Tahun 1999 yang menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya

v  UU No. 29 Tahun 1999 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial

v  Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi

v  UU No. 19 Tahun 1999 tentang penghapusan kerja paksa

v  UU No. 8 Tahun 1999 tentang kebebasan menyatakan pendapat

v  UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 15 Agustus 1998, Presiden Habibie meluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai adat istiadat, budaya dan agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 hal yang dilakukan, yaitu :

v  Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM

v  Deseminasi informasi dan pendidikan di bidang HAM

v  Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM

Pada masa Gus Dur, upaya pemajuan HAM lebih ditingkatkan dan mendapat cukup serius. Hal ini dapat dilihat dari adanya :

v  Upaya penyempurnaan  Rencana Aksi Nasional HAM;

v  pembentukan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan HAM;

v  dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia;

v  dibentuk peraturan-perundangan tentang perlindungan anak, penyiaran, ketenagakerjaan

v  dibentuk peraturan-perundangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

v  dibentuk badan perlindungan konsumen nasional

v  dibentuk lembaga perlindungan Swadaya masyarakat

v  dibentuk lembaga komnas HAM

Pada masa  pemerintahan Megawati, ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu:

v  UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak ekonomi, Sosial dan Budaya

v  UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Internasional Hak Sipil dan Politik

v  UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

B.2. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945

Pernyataan hak asasi manusia yang dituangkan  ke dalam Pasal-pasal UUD 1945 terbagi menjadi dua, yaitu penuangan bab khusus tentang hak asasi manusia dan penuangan pada bab atau pasal-pasal lainnya.

Hak asasi manusia yang dituangkan secara khusus pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J. Disamping itu terdapat ketentuan hak asasi manusia di luar Bab tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pada Pasal 27 sampai dengan pasal 32.

Rumusan hak asasi manusia yang termasuk dalam UUD 1945 tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu hak asasi manusia yang berkaitan dengan :

1)      Hidup dan kehidupan

2)      Keluarga

3)      Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi

4)      Pekerjaan

5)      Beragama dan menjalankan ajaran agama

6)      Bersikap, berpendapat, dan berserikat

7)      Informasi dan komunkasi

8)      Rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia

9)      Kesejahteraan sosial

10)  Persamaan dan keadilan

11)  Kewajiban menghargai hak orang lain

Selain hak-hak tersebut diatas, dalam UUD 1945 juga memuat hak-hak khusus, seperti : hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan, dicantumkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu :

1)      Hak hidup

2)      Hak untuk tidak disiksa

3)      Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

4)      Hak beragama

5)      Hak untuk tidak diperbudak

6)      Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum

7)      Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

B.3. UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Bila ketentuan dalam pasal-pasal UU No. 39 tahun  1999 dikaji secara mendalam, maka dapat ditemukan macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut :

1)      Hak untuk hidup

2)      Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

3)      Hak mengembangkan diri

4)      Hak memperoleh keadilan

5)      Hak atas kebebasan pribadi

6)      Hak atas rasa aman

7)      Hak atas kesejahteraan

8)      Hak turut serta dalam pemerintahan

9)      Hak wanita

10)  Hak anak

Disisi lain, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balikserta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan.

7. ciri-ciri negara hukum menurut friedrich julius stahl adalah8. ciri-ciri negara hukum menurut friedrich julius stahl adalah

Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut.

1. Hak asasi manusia2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasai manusia yang biasa

dikenal sebagai Trias Politika

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

9. pemerintah mengeluarkan deklarasi djuanda pada tahun

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

10. dengan dikeluarkannya deklarasi djuanda maka tata kelautan indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan laut wilayah yang lebarnya

Merilik sejarah, negara Indonesia yang cukup dikenal wilayahnya merupakan kumpulan

dari pulau-pulau besar dan kecil, dalam praktek ketatanegaraannya telah

memperlakukan ketentuan selebar 12 mil laut. Dimana pada tanggal 13 Desember

1957 pemerintah RI mengeluarkan pernyataan yang dikenal “Deklarasi H. Djuanda”.

Dikeluarkannya deklarasi ini dimakhsudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang

terpecah-pecah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di

antara pulau-pulau wilayah daratan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah RI sebagai suatu

negara kepulauan sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan

Indonesia adalah :

1. Bahwa bentuk Geografi Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri

atas 13.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan.

2. Demi untuk kesatuan wilayah negara RI, agar semua kepulauan dan perairan

( selat ) yang diantaranya merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat

dipisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, atau antara pulau

dengan perairannya.

3. Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagai menurut “Teritoriale Zee en

Mariteme Kringen Ordonampie 1939” yang dimuat dalam Staatsblad 1939 no

442 pasal 1 ayat (1 ) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia

setelah merdeka

4. Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka,

mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala

sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak laut Indonesia Republik Indonesia merupaka negara kepulauan yang berwawasan Nusantara.

Secara Geografis, keberadaan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia

sangat startegis. Karena berdasarkan pulau-pulau tersebut batas negara ditentukan.

Telah diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah merupakan salah

satu unsur utama selain tiga unsur lainnya, yaitu rakyat, pemerintahan dan

kedulatan. Oleh karena itu adanya wilayah dalam suatu negara ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan begitu pula dengan Indonesia. Dalam UUD 1945

yang asli tidak tercantum pasal mengenai wilayah NKRI. Namun demikian pada

umumnya telah disepakati bahwa ketika para pendiri negara ini memprokalmasikan

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah negara RI ini

mencakup wilayah Hindia-Belanda. Oleh karena itu, wilayah negara RI merupakan

wilayah yang mengacu pada Ordansi Hindia-Belanda 1939, yaitu “Teritoriale Zee en

Mariteme Kringen Orelonantie 1939” ( Tzmku 1939 ), pulau-pulau di wilayah ini

dipisahkan untuk laut disekelilingnya. Dalam Ordonansi/peraturan ini setiap pulau

memiliki laut disekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini berarti kapal asing

dengan leluasa dapat melayari laut yang mengelilingi atau yang memisahkan pulau-

pulau tersebut. Peraturan ini diusulkan oleh seorang penulis Italia Galliani. Ia

mengusulkan 3 mil sebagai batas perairan netral.

Dinamika Hak Laut Indonesia

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia hal ini dirasa

sangat merugikan bangsa Indonesia sehingga pada tanggal 13 Desember 1957, saat

pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman pemerintah

yang dikanal dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Negara Republik

Indonesia merupakan negara kepulauan ( Archipelagie State ). Pada dasarnya konsep

deklarasi ini menyatakan bahwa semua laut atau perairan diantara pulau-pulau Indonesia

tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) karena laut antar pulau

merupakan laut penghubung dan satu kesatuan dengan pualu-pulau tersebut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong perombakan batasan wilayah NKRI

sebagai berikut :

1.      Bahwa bentuk Geografi Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas

13.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan.

2.      Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, agar semua kepulauan dan perairan   ( selat ) yang

ada diantaranya merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara pulau

yang satu dengan yang lainnya atau antar pulau dengan perairannya.

3.      Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut “Teritoriale Zee en

Mariteme Kringen Orelonantie 1939” yang dimuat di dalam Staatsblad 1939 no 442 pasal 1

ayat ( 1 ) sudah tidak cocok dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.

4.      Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang mrdeka, mempunyai

hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk

keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Deklarasi Djuanda ini disahkan melalui UU no 4 / PRT / 1960 tenyang perairan Indonesia

dan menjadi tonggak Sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan

Nusantara, yang merupakan konsepsi kewilayahan.

Dari Deklarasi Djuanda ini, maka sebagian besar hasil perjuangan bangsa Indonesia

mengenai hukum laut Internasional tercantum dalam konfrensi PBB tentang hukum laut

yang dikenal dengan United Nation Conferention on The Law of The Sea (Unclos) III

tahun 1982 yang selanjutnya disebut hukum laut (Hukla) 1982. pemerintahan Indonesia

merasifikan Hukla 1982 dengan UU no 17 tahun 1985. Upaya mencantumkan wilayah NKRI

dalam UU 1945 diawali dari perubahan ke dua dan terus berlanjut sampai pada pasal 25 A

tercantum NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah

yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan UU.

Berdasarkan Hukla, batas laut teritorial sejauh maksimum 12 mil dari laut dari garis pantai,

sedangkan garis pantai didefinisikan sebagai muka laut terendah. Jika dua negara

bertetangga mempunyai jarak antara pantainya kurang dari 24 mil laut ( 1 mil laut = 1852

m ), batas teritorial antara 2 negara tersebut adalah Median.

Adapun aturan hukum tentang wilayah laut ( perairan ) yang relevan dengan beberapa

ketentuan UUD 1945

1.      Ketentuan-ketentuan UUDS 1945 dan ketetapan MPR yang diimplementasikan :

1.1. Pembukaan UUD 1945 alenia IV

1.2. UUD 1945 pasal 1 ayat ( 1 )

1.3. UUD 1945 pasal 30 ayat ( 1 )

1.4. Ketetapan MPR no II / MPR / 1983

2. Peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut ( perairan ) yang mengimplementasikannya

2.1. Undang-undang no 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia     ( Wawasan

Nusantra )

2.2. Peraturan pemerintah no 8 tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan air

asing dalam perairan Indonesia.

2.3. Keputusan Presiden RI no 16 tahun 1971, tentang pemberian izin berlayar bagi segala

kegiatan kendaraan asing dalam wilayah perairan Indonesia.

2.4. UU no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

2.5. UU no 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Ekslkusif Indonesia

2.6. Peraturan Pemerintah no 15 tahun 1984 tentang pengolahan SDA hayati di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia

2.7. UU no 20 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NKRI

Persetujuan Pemenrintah Indonesia dengan berapa negara dalam penetapan garis

batas Kontinen

Persetujuan pemerintahan Indonesia dengan beberapa negara yang berbatasan tidak lepas

dengan hak dan kewajiban persetujuan yang telah dilakukan mengatur masalah Landasan

Kontinen dua negara atau lebih berbentuk peraturan perundangan mempunyai konsekuensi

untuk dilaksanakan, terjadinya pelanggaran perbatasan berarti kemungkinan ketegangan

akan timbul, oleh sebab itu disajikan batas-batas wilayah sehingga garis batas Landas

Kontinen antara :

1.      Pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Malaysia

Persetujuan ke dua negara tersebut bagi pemerintahan Indonesia yang telah disahkan

secara konstitusionil diwujudkan dalam bentuk keputusan Presiden yaitu Keputusan

Presiden RI no 89 tahun 1969 menetapkan, mengesahkan persetujuan antara pemerintah

RI dengan pemerintah Indonesia tentang penetapan garis batas landas kontinen antara ke

dua negara yang di tanda tangani para delegasi masing-masing di Kuala Lumpur pada

tanggal 17 Agustus 1969.

2.      Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dan Kerajaan Thauland

Hasil persetujuan delegasi-delegasi RI dengan Malaysia dan Kerajaan Thailand di tanda

tangani di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971 dan oleh pemerintah Indonesia secara

Konstitusional di tuangkan dalam bentuk Keputusan Presiden pada 11 Maret 1972, yaitu

Keputusan Presiden no 20 tahun 1972 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah

RI, pemerintah Malaysia dan Kerajaan Thailand dalam penetapan garis-garis batas

Kontinen di bagian utara selat Malaka. 

3.      Pemerintah RI dengan Pemerintah Thailand.  

Hasil persetujuan antara pemerintahan  RI dengan pemerintahan kerjaan Thailand

membicarakan batas landas kontinen dua negara dibagian selat Malaka dan di laut

Andaman, untuk memisahkan bagian kedaulatan ke dua negara di bagian wilayah

Kontinennya dan di tanda tangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971 dan oleh

pemerintahan RI disahkan dalam bentuk keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal

11 Maret 1972, yaitu keputusan presiden no 21 tahun 1972.

4.      Pemerintah RI dengan pemerintah Filipina.

Sistem yang dianut Filipina dalam penetapan batas landas kontinennya adalah sistem yang

sama dengan yang dianut oleh Indonesia yakni Middle Line atau Ekuedistant, baik

Indonesia maupun Filipina kedua nya adalah negara kepulauan. Pada bulan Mei 1979

Filipina mengumumkan ZEE 200 milnya, dengan terjadinya penetapan batas tersebut oleh

masing-masing pihak dan diukur dari garis-garis pangkal darimana diukur laut teritorial

masing-masing yang mengelilingi kepulauannya, maka di baigian selatan Filipina ( selatan

Mindanau ) dan bagian utara Indonesia ( Laut Sulawesi dan Sangir Talaud ).

5.      Pemerintah RI dan pemerintah Vietnam

Vietnam telah mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairannya pada tanggal 12

Mie 1977 dan menetapkan UU Maritimnya pada bulan Januari 1980. Dalam UU tersebut

ditetapkan bahwa wilayah maritim Virtnam adalah sejauh 200 mil laut dengan perincian 12

mil laut Teritorial, 2 mil wilayah menyangga dan selebihnya ZEE. Menurut Guy Sacerdotti

dalam tulisannya tahun 1980 menyebutkan bahwa pihak Indonesia berpendirian bahwa

tidak ada wilayah yang tumpang tindih dengan pihak Vietnam.

6.      Pemerintah RI dengan pemerintah Papua Nugini

Kedua negara sudah membicarakan sebelumnya pada bulan Mei 1978 yang menegaskan

bahwa perjanjian-perjanjian dahulu tetap mempunyai daya laku dan akan diadakan

persetujuan final mengenai penetapan ke dua negara, juga dalam pernyataan bersana

tersebut disebutkan bahwa tindakan-tndakan yang diambil oleh pihak Papua Nugini untuk

menetapkan Zona perikanan 200 mil serta kebijakannya dalam pergolakan sumber-sumber

daya hayati dalam zona tersebut diakui.

Konsepsi Wawasan Nusantara menjelma menjadi pasal-pasal Konvensi Hukum Laut

Konsepsi penguasaan lautan oleh negara atau pulau yang didekatnya (dikelilingi) seperti

yang termaktub di dalam ordinasi tersebut pada hakikatnya berasal dari adanya

kecenderungan pengaruh oleh salah satu diantara dua konsepsi dasar tentang lautan yang

berkembang sejak abad XVII.

Adapun dua konsepsi yang dimakhsud adalah :

1. Res Nullius : yang menyatakan bahwa lautan itu tidak ada yang memiliki, karena itu

negara atau bangsa yang berdekatan boleh memilikinya.

2. Res Comunis : yang menyatakan bahwa lautan itu adalah milik bersama, karena itu tidak

boleh dimiliki oleh negara atau bangsa manapun. Dalam hal ini Rezim hukum laut yang

dimakhsudkan ternyata cenderung terpengaruh oleh konsepsi dasar Res Nulius meskipun

terbatas (3 mil laut).

Konsepsi negara kepulauan yang di dalam UNCLOS I dan UNCLOS II tidak memperoleh

dukungan berarti dari negara-negara kepulauan, keduanya berubah ke dalam dekade-

dekade berikutnya. Dengan diterimanya konsepsi negara kepulauan di dalam konvensi

hukum laut 1982 dan mengundangkannya di dalam UU no 4 PRP tahun 1960.

Kanada menyatakan bahwa setelah konvensi baru ini diterima bulan April, Konsepsi negara

kepulauan ini merupakan kemajuan yang penting yang telah dicapai oleh UNCLOS II. Fiji

menyatakan bahwa mereka telah membakukan konsepsi ini di dalam perundang-undangan

mereka. Filipina menyatakan bahwa fakta, Konvensi mengakui kedaulatan dari negara

kepulauan atas perairan kepulauannya dan udara diatas landasan tanah di bawah,

merupakan pertimbangan yang sangat menentukan untuk Konvensi ini.

Indonesia telah meratafisir Konvensi hukum laut 1982 dengan UU no 17 tahun 1985 tentang

pengesahan United Nation Convention On the Law of The Sea yang diundangkan pada

tanggal 31 Desember 1985.

Penjelasan UU no 17 tahun 1985 antara lain memuat sebagai berikut : Bagi bangsa dan

negara RI, Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas

negara kepulauan yang selama 25 tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh

Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional.

Pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka

mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan deklarasi Djuanda 13 Desember 1957,

dan Wawasan Nusantara sebagaimana termakhtub dalam ketetapan MPR tentang GBHN

yang menjadi dasar bagi perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik,

ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan

Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah

nusantara serta memberikan kesejahteraan bangsa, maka pemerintah Indonesia pada

tanggal 21 Maret 1980, mengumumkan Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE I ).

Yang dimakhsud Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut di luar laut wilayah Indonesia

sejauh 200 mil laut dari garis pangkal atau garis dasar. Pengumuman deklarasi ZEE I

berdasarkan Perpu no 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

 Konsepsi ZEE Indonesia didasarkan oleh faktor-faktor :

1.      Semakin terbatasnya persediaan ikan

Bertambahnya jumlah penduduk akn meningkatkan permintaan ikan untuk baha makan.

Sedangkan hasil perikanan dunia akan berada di bawah tingkat permintaan. Sehingga

melalui ZEE ini, Indonesia dapat melindungi sumber-sumber daya hayati yang ada di laut.

2.      Pembangunan nasional Indonesia.

Dalam usaha pembangunan nasional Indonesia, sumber daya alam yang terdapat di laut

sampai ke batas 200 mil dari garis-garis pangkal, dapat dimanfaatkan bagi peningkatan

kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Sumber daya Alam Ini merupakan modal dasar

pembangunan guna mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di semua bidang

kehidupan sesuai dengan UUD 1945.

3.      Zona Ekonomi Eksklusif sebagai Rezim hukum Internasional

Di sini berarti bahwa ZEE I telah menjadi bagian dari hukum internasional kebiasaan.

Setelah Indonesia merdeka tetapi sebelum terjadinya pembaharuan hukum atas laut

wilayah negara RI masih mendasarkan diri kepada TZMKO 1939, yang menetapkan bahwa

perairan daerah jajahan Hindia-Belanda wilayah lautnya meliputi sejauh 3 mil laut yang

diukur dari garis dasar, dan ditentukan pada waktu air surut dari masing-masing pulau,

selain itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 2 UUD 1945, pasal 192 Konstitusi RIS

dan pasal 1942 UUDS.

Tetapi kemudian aturan menurut TZMKO 1939 dirubah oleh UU no PRP tahun 1960 dengan

menetapkan batas wilayah laut adalah sejauh 12 mil yang ditentukan dari pulau yang palig

luar ke pulau yang terluar lainnya, maka UU tersebut berati mengimplementasikan

beberapa ketetntuan UUD, yaitu :

a.     Alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

. . . . . . .Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. . . . . .                        dan seterunya

b.    Pasal 1 ayat ( 1 ) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara

kesatuan yang berbentuk Republik

Dengan demikian maka negara kepulauan Indonesia merupakan negara kesatuan baik dilihat dari segi Yuridis maupun dari segi kenyataan dengan laut (Perairan) berfungsi sebagai sarana penghubung untuk pulau yang satu dengan lainnya (bukan sebagai sarana pemisah).

Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.[1]

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara pengertian daerah otonom adalah daerah tertentu pada suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah pemerintah pusat di luar daerah tersebut.

Pengertian Otonomi Daerah menurut Para Ahli

F. Sugeng Istianto“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

Ateng Syarifuddin“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

Syarif Saleh“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”

Berbicara mengenai perjalanan dan perkembangan otonomi (pemerintahan) daerah di Indonesia dengan segala aspeknya seperti mengurai suatu ”kisah” yang sangat panjang. Bahkan mungkin tidak banyak lagi publik yang mencoba mereviewnya, kecuali bagi kalangan peneliti atau untuk keperluan studi. Secara praktis tentu hal itu tidak jadi masalah, karena kebijakan

mengenai otonomi daerah dari suatu regulasi yang sudah tidak berlaku lagi mungkin sudah kehilangan mamfaat. Namun  bagi keperluan mendapatkan suatu subtansi dan menemukan masalah-masalah disekitar implementasi otonomi daerah di Indonesia, maka menelusuri perjalanan otonomi daerah dari waktu ke waktu sepertinya sangat penting. Apalagi sampai saat ini soal otonomi daerah di Indonesia masih mencari bentuknya yang ideal. Dalam perspektif ini, dengan menelusuri regulasi berkaitan dengan otonomi daerah setidaknya akan ditemukan mengapa kebijakan otonomi daerah di Indonesia  selalu berubah-ubah.

Otonomi Daerah Sebelum Reformasi.  

Boy Yendra TaminSejak berdirinya  Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting dalam rangka perujudan cita desentralisasi. Langkah-langkah penting yang diambil pemerintah itu terlihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang masing masing dengan sistemnya sendiri.

Undang-Undang No. 1/1945 merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Dalam UU ini antara lain ditetapkan :

(a) Komite Nasional Daerah diadakan, kecuali di Daerah Surakarta dan Yogyakarta, di Kresidenan, di Kota berotonomi, Kabupaten dan lainlain Daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri ( Pasal 1).

(b)  Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersamasama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga Daerahnya, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya (Pasal 2)

(c)  Oleh Komite Nasional dipilih beberapa orang, sebanyakbanyaknya 5 orang sebagai Badan Executive, yang bersamasama dengan dan pimpinan oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan seharihari dalam Daerah itu (Pasal 3).

Berdasarkan UU No. 1/1945 inilah Komite Nasional Daerah berubah atau menjelma menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dan diketuai oleh Kepala Daerah, serta mempunyai tugas mengatur dan mengurus rumah

tangga Daerahnya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah Pusat dan peraturan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kedudukannya.

Meskipun Badan Perwakilan Rakyat Daerah diketuai Kepala Daerah, tetapi Kepala Daerah bukanlah merupakan anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dan karenanya tidak mempunyai hak suara.

Dalam prakteknya pelaksanaan UU No. 1/1945 menimbulkan berbagai persoalan, karena UU ini tidak diberi Penjelasan. Sehingga terjadi kesimpang siuran dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU tersebut. Akhirnya kementerian dalam negeri memberikan penjelasan tertulis terhadap UU No. 1/1945.

Penjelasan tertulis Kementerian Dalam Negeri itu memuat keterangan-keterangan mengenai tujuan diadakannya UU No. 1/1945. Tujuan yang pertama bagi diadakannya UU ini adalah untuk menarik kekuasaan pemerintahan dari tangan Komite Nasional Daerah (KND) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(a) Semua KND dibentuk sebagai pembantu pemerintah daerah dimasa kekuasaan sipil, pangrehpraja dan polisi dan alat-alat pemerintahan lainnya masih ditangan Jepang.

(b)  Setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, KND dalam prakteknya mengganti Pangrehpraja dan polisi di samping Pangrehpraja dan polisi sebenarnya yang menjadi pegawai Republik Indonesia.

(c) Dualisme yang demikian itu sangat melemahkan kedudukan dan kekuasaan Pangrehpraja dan polisi sebagai alat-alat pemerintahan yang resmi. (The Liang Gie)

Selanjutnya disebutkan bahwa sebagai badan legislatif  Badan Perwakilan Rakyat Daerah, wewenangnya adalah :

(a) Kemerdekaan untuk mengadakan peraturanperaturan untuk kepentingan daerahnya (otonomi);

(b) Pertolongan kepada Pemerintah atasan untuk menjalankan peraturanperaturan yang ditetapkan oleh Pemerintah itu (medebewind dan selfgovernment = sertantra dan pemerintahan sendiri);

(c)  Membuat peraturan mengenai suatu hal yang diperintahkan oleh undangundang umum, dengan ketentuan bahwa peraturan itu harus disyahkan lebih dahulu oleh pemerintah atasan (wewenang antara otonomi dan selfgovernment).

Pada masa berlakunya UU No.1/1945, otonomi yang diberikan kepada Daerah adalah otonomi Indonesia yang lebih luas dibandingkan pada masa Hindia Belanda. Pembatasan terhadap otonomi itu hanyalah agar tidak bertentangan dengan peraturan Pusat dan Daerah yang lebih tinggi.(CST Kansil;1979;37}

Sedangkan alat kelengkapan (organ) Pemerintahan Daerah ada tiga (meskipun tidak dinyatakan secara tegas), yakni :

(1) KNID sebagai DPRD Sementara yang bersamasama dan dipimpin Kepala Daerah menjalankan fungsi legislatif.

(2)  Badan (terdiri dari sebanyakbanyaknya 5 orang) yang dipilih dari dan oleh anggota KNID sebagai "Badan Eksekutif" bersamasama dan dipim-pin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan seharihari (dibidang otonomi dan tugas pembantuan).

(3)  Kepala Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Pusat menjalankan urusan pemerintahan Pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang dijalankan oleh kantorkantor Departemen di daerah.

Berdasarkan hubungan kelembagaan dari alat perlengkapan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 1/1945 itu, maka nyatalah adanya dualisme kekuasaan eksekutif yang menimbulkan persoalan-persoalan dalam lapangan pemerintahan di daerah. Keadaan ini pula yang menjadi salah satu dasar untuk memperbaharui UU No. 1/1945, yakni dengan diundangkannya UU No. 22/1948. Penjelasan Umum UU. No. 22/1948 menyebutkan:

"Pemerintahan daerah pada sekarang ini masih merupakan dualistis, yang kuat, oleh karena di samping Pemerintahan Daerah yang berdasarkan perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Eksekutifnya, yang termasuk juga Kepala Daerahnya), terdapat juga pemerintahan yang dijalankan oleh Kepalakepala Daerah sendiri, dan pemerintahan ini mengambil bagian yang terbesar di daerah. Maka Pemerintahan daerah yang serupa itulah yang merupakan pemerintahan dualistis, dan kuat, sehingga tidak sesuai lagi dengan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi, sebagai tujuan revolusi kita. Dengan undangundang baru inilah pemerintahan dualistis akan dihindarkan."

Memperhatikan UU No. 22/1948 secara keseluruhan, maka UU ini bermaksud hendak memberi isi pada Pasal 18 UUD 1945 dan meletakkan dasar:

a)   Untuk menyusun pemerintahan Daerah dengan hak otonomi yang rasional sebagai jalan untuk mempercepat kemajuan rakyat di daerah;

b)  Untuk mengadakan tiga tingkatan Daerah dengan tugas dan kewenangan yang pada pokoknya diatur dalam suatu undangundang;

c)   Untuk memodernisir dan mendinamisir pemerintahan desa dengan menetapkan desa sebagai Daerah Tingkat III;

d)  Untuk menghilangkan pemerintahan di daerah yang dualistis, dengan menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah sebagai instansi pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan Kepala Daerah diberi kedudukan sebagai Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah, dan tidak lagi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

e)  Untuk memungkinkan Daerah-daerah yang mempunyai hakhak asalusul di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri, dibentuk sebagai Daerah Istimewa. (Wajong;1975;37)

Selanjutnta UU No. 22/1948 bermaksud menghapus Pamong Praja dan memberikan otonomi sebanyak-banyaknya (UU ini belum mempergunakan istilah otonomi "seluas-luasnya") kepada Daerah (lihat Penjelasan angka III, UU No. 22/1948). Istilah sebanyak-banyaknya mengandung arti beraneka ragam urusan pemerintahan sedapat mungkin akan diserahkan kepada daerah. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Dalam hubungan ini UU No. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945.

Segi lain yang membedakan pengaturan pemerintahan daerah antara UU No. 1/ 1945 dengan UU No. 22/1948 adalah dalam hal bentuk Pemerintahan di Daerah. UU No. 1/1945 membedakan dua macam bentuk pemerintahan tingkat daerah, yakni satuan Pemerintahan Daerah Otonom dan satuan Pemerintahan Administratif. Sedangkan UU No. 22/ 1948 hanya mengenal satu macam bentuk satuan pemerintahan tingkat daerah, yakni satuan Pemerintahan Daerah Otonom. Dengan kata lain sistem pemerintahan yang diatur UU No. 22/1948 hanya sistem pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan medebewind. Penjelasan Umum UU No. 22/1948 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri :

a.      Pemerintahan Deerah yang disandarkan pada hak otonom, dan; b.      Pemerintahan Daerah yang disandarkan pada hak medebewind.

Akan tetapi ide yang terkandung dalam UU No. 22/1948 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak terwujud sepenuhnya dalam prakteknya karena pada saat berlakunya UU ini, tentara Belanda kembali melanjutkan aksi militernya ke-II.

Pada akhirnya dengan tercapainya persetujuan Konperensi Meja Bundar 27 Desember 1948, Republik Indonesia hanya berstatus Negara Bagian yang wilayahnya hanya meliputi Jawa, Madura, Sumatera (minus Sumatera Timur) dan Kalimantan, yang karena itu pula UU No. 22/1948 tidak dapat diberlakukan sepenuhnya di seluruh nusantara. Meskipun demikian, dalam UU No. 22/1948 setidaknya terdapat beberapa hal-hal pokok sebagai berikut:

a.  Cita "ketunggalan" yaitu untuk semua jenis dan tingkatan daerah diperlakukan satu UU pemerintahan daerah yang sama. Ini akan memupuk rasa kesatuan antara daerah-daerah otonom di seluruh Indonesia. Bagi Pemerintah Pusat sendiri juga memudahkan dalam menjalankan tindakan-

tindakan yang seragam Pada masa Hindia Belanda dan pendudukkan Jepang terdapat pluralisme dalam perundang-undangan desentralisasi.

b.   Cita "persamaan" antara cara pemerintahan di Jawa/Madura dengan luar pulau tersebut. Ini akan menghilangkan rasa iri hati karena seolah-olah dianak tirikan yang terdapat pada wilayah di luar Jawa/Madura.

c.   Penghapusan dualisme dalam Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 22/1948 dicita-citakan agar Daerah tidak akan berlangsung terus pemerintahan yang dijalankan oleh pamong praja.

d.    Cita desentralisasi yang merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia akan terdiri atas Daerah-daerah otonom diluar itu tidak ada wilayah yang mempunyai kedudukkan lain.

e.  Pemberian otonomi dan medebewind yang luas, sehingga rakyat akan dibangunkan inisiatifnya untuk memajukan Daerahnya.

f.     Pemerintahan Daerah yang demokratis, yaitu susunan aparatur Daerah yang dipilih oleh dan dari rakyat. Ini akan mendidik rakyat kearah kemampuan memerintah diri sendiri serta penghargaan terhadap kebebasan dan tanggung jawab.

g.   Pemerintahan kolegial. Soalsoal pemerintahan tidak akan lagi diputuskan oleh seorang tunggal, melainkan oleh sekelompok orang atas dasar permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.

h.   Cita mendekatkan rakyat dan Daerah tingkat terbawah dengan pemerintah Pusat. Kalau pada masa lampau tata jenjang kepamongprajaan dari lapisan terbawah sampai teratas melalaui tidak kurang dari lima tingkat (desa, kecamatan, kewedanaan, dan seterusnya), maka susunan Pemerintahan Daerah yang baru hanya mengenal 3 tingkatan Daerah. Ini memudahkan pembinaan dan pembimbingan Daerah tingkat terbawah oleh Pemerintah Pusat.

i.    Cita pendinamisan kehidupan desa dan wilayahwilayah lainnya yang sejenis dengan ini. Untuk memajukan negara dan memakmurkan rakyat Indonesia, desa harus dijadikan sendi yang kokoh dan senantiasa bergerak maju. Pada masa lampau desa dan wilayahwilayah lainnya yang sejenis ditaruh di luar lingkungan pemerintahan modern dan dibiarkan hidup dalam alamnya sendiri yang statis.

j.    Cita pendemokrasian pemerintahan zelfbesturende landschappen. Kerajaan-kerajaan warisan masa lampau dengan sifatnya yang otokratis dan feodal dijadikan bagian dari wilayah RI yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sesuai dengan asasasas yang dianut oleh negara.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan, dimana Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 131 UUDS 1950, maka bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan. Dengan adanya perubahan ketatanegaraan itu, maka UU No. 22/1948 tidak berlaku lagi, dan digantikan UU No. 1/1957.

UU No. 1/1957 hanya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah yang didasarkan pada asas desentralsiasi. Pengaturan demikian sesuai dengan Pasal 131 dan Pasal 132 UUDS 1950 yang hanya mengenal satu jenis pemerintahan di daerah, yakni Daerah Otonom. Di samping itu sistem otonomi yang dianut adalah otonomi riil. Sistem otonomi yang didasarkan pada faktor-faktor, bakat, kesanggupan dan kemampuan yang riil dari Daerah-daerah maupun Pusat, serta bertalian dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi (Pasal 131 ayat (3) UUDS 1950). Untuk melaksanakan sistem ini, dalam undang-undang pembentukan Daerah ditetapkan urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh Daerah sejak pembentukan Daerah tersebut. Di samping itu masih terdapat pengertian ajaran rumah tangga yang formal dengan metode pekerjaan Daerah yang hirarkhis.

Dalam Pasal 5 UU No. 1/1957 dengan tegas disebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Susunan ini serupa dengan UU No. 22/1948, karena bertujuan sama yaitu mewujudkan Pemerintahan Daerah yang kolegial dan demokratis. Berbeda dengan keadaan sebelumnya (UU No. 1/1945) bahwa Pemerintah Daerah itu terdiri dari DPRD (dalam hal ini Komite Nasional Daerah), Dewan Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah. Susunan Pemerintahan Daerah model UU No. 1/1945 menimbulkan Pemerintahan Daerah yang dualistik.(Laporan penelitian; FH Unpad;51) Hal ini yang ingin dihilangkan UU No. 22/1948 dan UU No. 1/1957.

Meskipun Kepala Daerah berdasarkan UU No. 1/1957 hanya semata-mata sebagai Kepala Daerah, tetapi tidak berarti dualisme pemerintahan tidak ada. Jika dalam UU No. 1/1945 dan UU No. 22/1948 dualisme itu ada pada satu jabatan (dalam diri satu orang) yaitu Kepala Daerah, maka dalam UU No. 1/1957 dualisme pemerintahan itu ada pada dua orang yang berbeda. Bidang pemerintahan umum ada ditangan Pamong Praja, sedangkan bidang otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) ditangan Pemerintah Daerah (lihat Penjelasan Umum Penpres No. 6/1959).

Setelah kembali ke UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, termasuk ke dalamnya penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam hubungan inilah ditetapkan Penpres No. 6/1959 sebagai penyempurnaan atas UU No. 1/1957. Berbagai gagasan dasar dalam UU No. 1/1957 tetap dipertahankan seperti prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah, termasuk mengenai susunan Daerah Otonom. Perubahan yang mendasar adalah:

1)   Trend memperkokoh unsur desentralisasi yang digariskan sejak tahun 1948 berganti kearah yang lebih menekankan pada unsur sentralisasi. Misalnya, pengangkatan Kepala Daerah lebih ditentukan oleh kehendak pusat dari

pada Daerah. Presiden diberi wewenang mengangkat Kepala Daerah diluar calon yang diajukan oleh Daerah.

2)  Kepala Daerah tidak lagi semata-mata sebagai alat Pusat yang mengawasi Pemerintahan Daerah. Bahkan secara beransur-ansur Kepala Daerah lebih tampak sebagai Wakil Daerah dari pada sebagai pimpinan Daerah.

3)  Dihapuskannya dualisme Pememerintahan di Daerah yang memang terasa mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.(Bagir Manan; perjalanan historis;32)

Penpres No. 6/1959 dimaksudkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah agar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945, tetapi penggerogokan terhadap prinsip-prinsip otonomi, yakni dengan dikeluarkannya Penpres No. 5/1960. Dimana DPRD hasil pemilihan umum dibubarkan, dan dibentuk DPRD-GR yang seluruh anggotanya diangkat. Kepala Daerah menurut Penpres ini adalah Ketua DPRD.

Walaupun Penpres No. 6/1959 dimaksudkan untuk menyempurnakan UU No. 1/ 1957, namun pengaturan Pemerintahan Daerah dengan Penpres itu sendiri sesungguhnya juga tidak sejalan dengan UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 menghendaki pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan UndangUndang, dan bukan dengan Penpres. Dalam hubungan inilah kemudian ditetapkan UU No. 18/1965 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Satu hal penting dari kelahiran UU No. 18/1965 ialah bahwa secara keseluruhan UU ini meneruskan "politik otonomi" yang telah diatur dalam Penpres No. 6/1959 dan Penpres No. 5/1960, kecuali mengenai hubungan Kepala Daerah dengan DPRD.

Perubahan yang fundamental dari UU No. 18/1965, jika dibandingkan dengan UU terdahulu mengenai organ Pemerintah Daerah, yaitu :

a)    tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPRGR Daerah oleh Kepala Daerah. b)  dilepaskannya larangan keanggotaan pada sesuatu partai potik bagi Kepala

Daerah dan anggota BPH.c)    tidak lagi Kepala Daerah didudukan secara konstitutif sebagai sesepuh

daerah.

Selanjutnya UU No. 18/1965 hanya mengatur mengenai pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Istilah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dan sebagaimana halnya dengan istilah Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja merupakan istilah teknis, yang dipergunakan  untuk menyebut jenis daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan kata lain istilah Propinsi dan sebagainya itu bukan nama Daerah Administratif.  

Penetapan UU No. 18/1965 yang diharapkan dapat membawa perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan Daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945, dalam prakteknya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana dianut UU No. 18/ 1965 dipandang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercemin dari TAP MPRS No.XXI/ MPRS/1966 yang antaranya menghendaki peninjauan kembali UU No. 18/1965. Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya bukan hanya tidak dilaksanakan, tetapi dipandang dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak serasi dengan tujuan pemberian otonomi yang digariskan GBHN.

Dengan demikian, kelahiran UU No. 5/1974 setidak-tidaknya dilatar belakangi oleh hal yang diutarakan di atas, terutama berkaitan dengan prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Sehingga UU No. 5/1974 menganut prinsip pemberian otonomi kepada Daerah bukan lagi berupa "otonomi yang seluas-luasnya", melain "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab".

Satu sisi yang amat penting dari UU No. 5/1974 adalah bawah UU ini tidak semata-mata mengatur pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi (otonomi dan tugas pembantuan), tetapi juga dekonsentrasi.

Ditinjau dari sudut pola hubungan antara Pusat dan Daerah, UU No. 5/1974 berada dalam garis yang sama dengan pola yang dirintis dan dilaksanakan sejak tahun 1969. Unsur-unsur sentralisasi lebih menonjol dari unsur desentralisasi. Di samping itu dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah, UU No. 5/1974 meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten/Kotamadya.

Dari pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah dalam berbagai undang-undang sebagaimana telah diutarakan maka dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memperlihatkan perbedaan-perbedaan baik sistem otonominya maupun corak pemerintahannya. Meskipun undang-undang tersebut bersumber pada satu dasar penyusunanan yang sama yakni Pasal 18 UUD 1945 (kecuali UU No. 1/1957)..

UU No.5 Tahun 1974 yang berlaku selama puluhan tahun (1974-1999) boleh disebut sebagai undang-undang pemerintahan daerah yang paling lama berlakunya dibanding undang-undang yang pernah ada sebelumnya. Keberadaan UU No 5 Tahun 1974 itu yang begitu lama berlaku tentu saja sangat berpengaruh bagi keberadaan daerah otonom di Indonesia, meskipun dalam perjalanannya kemudian digugat sebagai pengaturan bagi daerah otonom, namun nuansa sentralisasi lebih kuat atau sangat dominan

dibanding nuasa desentralisasinya. Keberadaan undang-undang No 5 Tahun 1974 belakangan dipahami oleh banyak kalangan sebagai undang-undang yang erat kaitannya dengan pemerintahan Orde baru yang sentralistik dan otoriter. Tetapi apa pun itu, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa UU No 5 Tahun 1974 telah memberikan warna dan pengaruh yang kuat terhadap karakteristik pemerintahan daerah dan penyelengaraannya, termasuk terhadap para penyelenggaranya. Salah satu dampak yang sampai saat ini masih bisa dilihat adalah lemahnya inisiatif daerah (pemerintah daerah) dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai inti dari otonomi daerah.

Otonomi Daerah Pasca Reformasi.

Bergulirnya era reformasi di tahun 1998, dimana soal otonomi daerah menjadi salah satu tuntutan pokok dari reformasi. Alhasil dari tuntutan reformasi itu lahirlah UU No.22 Tahun 1999 dan sekaligus mengakhiri orde otonomi daerah model UU No.5 Tahun 1974 yang sangat sentralistik .

Perubahan akan otonomi daerah  terlihat jelas dari petimbangan  UU No.22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Mengenai ketidak sesuaian dari UU No.5 Tahun 1974 itu dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah diuraikan atau tergambar secara panjang lebar dalam penjelasan UU No.22/1999.

Apabila dicermati UU No.22/1999 terdapat banyak perbedaan yang sangat prinsip serta sekaligus sebagai perbedaan yang fundamental dibanding dengan UU No.5/1975. Hal ini antara lain;

Pertama, dipisahkannya dengan tegas antara Kepala Daerah dengan DPRD. Artinya, bila dalam UU No.5/1974 keberadaan DPRD tercakup dalam lingkup pengertian “Pemerintah Daerah”, dalam UU No 22/1999 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah itu hanya Kepala Daerah dengan perangkar daerah lainnya dan disebut dengan eksekutif daerah. Dalam konteks “Pemerintah Daerah”, dirumuskan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, sedangkan sebelumnya antara Kepala Daerah dan DPRD berada dalam lingkup “Pemerintah Daerah”, sehingga ada kerancuan DPRD ditempatkan sebagai bagian dari eksekutif daerah.

Kedua,  ditempatkannya Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Artinya tidak ada lagi daerah administrative atau yang sebelumnnya disebut dengan pemerintahan wilayah pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana adanya pada UU No.5/174.

Ketiga, dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Keempat, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

Kelima, berdasarkan UU No.22/1999 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi hanya padatingkat Propinsi.

Keenam, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah apabila DPRD menolak pertantanggungjawaban Kepala Daerah.

Ketujuh, adanya pembagian kewenangan yang tegas antara Propinsi dengan Kabupaten Kota.

Kedelapan, Kepala Daerah baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih oleh DPRD, sedangkan sebelumnya Kepala Daerah diangkat oleh Presiden atas usul DPRD.

Beberapa hal yang dikemukakan di atas hanya sebagian saja  dari perbedaan yang fundamental penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi dari dianutnya asas desentralisasi di Indonesia dibanding era sebelum reformasi. Ada banyak hal  perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah dari UU No.5/1974 ke UU No.22/1999, termasuk ke dalam hal ini diperkenalkannya otonomi khusus oleh UU No.22/1999. Sementara di bawah UU No.5/1974 hanya dikenal Daerah khusus yang secara subtansial memiliki perbedaan mendasar dengan otonomi khusus.

Singkat kata, dengan diundangkannya UU No.22/1999 sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 harus diakui telah memberikan “gairah” dan darah baru bagi penyelenggaraan otonomi daerah.eforia otonomi daerah dengan segala dinamikanya terlihat jelas di daerah-daerah. Meskipun kemudian, gairah otonomi daerah yang meningkat luar biasa itu melahirkan berbagai masalah yang tidak diduga sebelumnnya dan kemudian mendorong tumbuhnya pemikiran serta gagasan untuk merevisi UU No.22/1999.

Gagasan untuk merevisi UU No.22/1999 itu pun kemudian direalisasikan yakni dengan diundangkannya UU No.32 /2004.  Revisi atas UU 22/1999

yang hanya baru beberapa tahun itu sekaligus menunjukkan soal otonomi daerah bergantung pada “selera” politik dan kekuasaan. Meskipun dalam penjelasan UU No 32/2004 diangkat beberapa alasan untuk melakukan perubahan UU No 22/1999 berupa Tap MPR dan perubahan UUD 1945 tetapi secara subtansial revisi atas UU No 22/1999 lebih cenderung dilatar belakang politis melihat apa yang berkembang pada penyelenggaraan otonomi daerah dibawah UU No 22/1999. Hal ini dengan mudah bisa ditunjukkan,  yakni dengan memperhatikan rumusan otonomi daerah dari kedua UU tersebut. Dalam UU No.22 /1999 otonomi daerah diartikan sebagai;

 “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Rumusan terhadap otonomi daerah yang dalam UU No 22/1999 diawali dengan frase “otonomi daerah adalah kewenangan daerah…. “, tetapi tidak demikian halnya dengan otonomi daerah dalam UU No.32/2004 yang menyebutkan;

 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari perbedaan rumusan mengenai otonomi daerah antara UU No 22/1999 dan UU No.32/2004 itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebelum reformasi yang senantiasa memberikan rumusan terhadap otonomi daerah yang berbeda-beda antara satu undang-undang dengan undang yang lainnya. Pengertian otonomi daerah dalam UU No 32 Tahun 2004 sepertinya mengadopsi kembali rumusan otonomi daerah dalam UU No 5 Tahun 1974. Dalam hubungan ini UU No 5 Tahun 1974 menyebutkan; “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan adanya perbedaan rumusan mengenai otonomi daerah pada UU No 32 Tahun 2004 tersebut dan sepertinya nyaris mengadopsi kembali rumusan otonomi daerah dalam UU No 5 Tahun 1974 lagi-lagi memperlihatkan betapa soal otonomi daerah selalu terseret arus politik dan kekuasaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya gerakkan menjauh dari makna pemberian otonomi kepada daerah yang utamanya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi otonomi daerh lebih cenderung dibangun dibawah kepentingan politik dan kekuasaan.

Penutup

Pada tahun-tahun mendatang, soal otonomi daerah belum akan berakhir dan masih akan dihadapkan pada situasi seperti yang terjadi selama ini. Bahkan beberapa waktu belakangan  kembali bergulir ide dan gagasan untuk mengganti atau merevisi (merubah) UU No 32 Tahun 2004. Dampaknya jelas, pemerinatahan yang kuat dan stabil seperti masih merupakan sesuatu yang jauh dari harapan. Dalam konteks ini, adalah suatu yang mustahil mengharapakan adanya pemerintahan daerah yang kuat dan mempu dengan optimal mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera bila sistem dan model pemerintahan selalu berganti-ganti tiap sebentar. (***) 

Mendeskripsikan Otonomi Daerah

1.       Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangt-undangan.

2.      Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.2. Pengembangan kehidupan demokrasi.

3. Keadilan.

4. Pemerataan.

5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.      Syarat-syarat pembentukan Otonomi Daerah

Syarat-syarat pembentukan daerah sesuai dengan pasal 5, antara lain :      

Administrasi

1)        Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur.

2)      Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.

Teknis, meliputi faktor sebagai berikut :

1)        Kemampuan ekonomi.

2)      Potensi daeah.

3)      Social budaya.

4)      Social politik.

5)      Kependudukan.

6)      Luas daerah.

7)      Pertahanhan.

8)      Keamanan.

9)      Factor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Fisik, meliputi :

1)      Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.

2)      Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten.

3)      Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

4.     Dasar hukum diselenggarakan otonomi daerah di Indonesia

Dasar hukum otonomi daerah yaitu :

1. UUD 1945 pasal 182. UU No. 32 tahun 2004

3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003

5.      Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

1. Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai badan legislative di daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di dearah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Dan dipilih melalui pemillu.

2.  Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif daerah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah provinsi, kabupaten dan kota ini dipilih secara demokratis. Dlam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah berhak menetpkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakn otonomi dan tugas bantuan.

6.     Syarat-syarat Pembentukan daerah Otonom

Wilayah Negara kesatuan RI dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah tersebut memenuhi persyaratan, yaitu :

a.  Kemampuan ekonomi

Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

b.  Luas daerah

Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik.

c.  Pertahanan dan Keamanan Nasional

Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan.

d.  Syarat-syarat lain

Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan dan keatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

7.      Asas-asas Otonomi Daerah

Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat.

Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.

Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

8.      Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom

Kewenangan Politik

Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri.

Kewenangan Administrasi

Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi.

Sistem Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat/federal. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat & pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas-batas wilayah yg berwenang mengutur dan mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah..

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah , dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni to choose between a dispension of power and unification of power. Dispension of power adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke. Berdasarkan tujuan desentralisasi, yaitu: Sistem Pemerintahan Daerah

1. untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local;

2. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local; 3. melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan

4. mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Dasar Hukum mengenai Otonomi Daerah

UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah

Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI

Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Berikut Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam BAB VI PEMERINTAH DAERAH Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** )

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** )

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** )

(7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** )

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** )

Sistem Pemerintahan DaerahSistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurusi semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem pemerintahan daerah disaradi atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.

Lalu apa sebarnya pengertian sistem dan sistem pemerintahan? Baca selengkapnya >> pengertian sistem pemerintahan

UU no 32 tahun 2004

Kelahiran undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, dalam penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya, azas ini diberlakukan

oleh pemerintah seperti pada era sebelum UU Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didasarkan suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kontrol pusat atas daerah dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang menunjukkan formulasi cukup ketat dengan mekanisme pengawasan preventif, represif, dan pengawasan umum. Proses pemelihan kepala/wakil kepala daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi menjadi wewenang DPRD, melainkan dilaksanakan dengan pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD).

PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan daerah sesuai pasal 1 huruf d UU no. 22 tahun 1999 adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut azaz desentralisasi.

Menurut UU no. 32 tahun 2004 pada pasal 1ayat 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ayat 3 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

ayat 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas efektivitas, asas profesionalitas, dan asas efisiensi.

Daerah Otonom

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

OTONOMI DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah - sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

a. Kewenangan Otonomi Luas

Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter & fiscal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain keleluasaan otonomi meliputi juga kewenangan yang utuh & bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi.

b. Otonomi Nyata

Otonomi nyata berarti keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada & diperlukan serta tumbuh hidup & berkembang di daerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab berarti berwujud pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak serta kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah berupa , pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat & daerah serta antar daerah dalam usaha menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah & atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan & mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

a. Hakekat Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak & kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik & pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah & pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan juga jenis & besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang menunjukan gambaran statistik perkembangan anggaran & realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran & analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22) Sistem Pemerintahan Daerah

b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Menurut

Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah & desentralisasi fiskal, yaitu:

Meningkatkan kualitas & kuantitas pelayanan publik & kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan & menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam

proses pembangunan.

Menciptakan efisiensi & efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Kemudian tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan & hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa & peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, & bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan & kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat & campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

c. Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta potensi & keaneka ragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi luas, nyata & bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas & utuh diletakkan pada daerah & daerah kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat & daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten & derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan & fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislatif, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah

Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Hak dan Kewajiban Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l. mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannya; dan

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pengawasan yang dianut menurut undang-undang no 32 tahun 2004 meliputi dua bentuk pengawasan yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernurselaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembega pemerintah non-departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Mmenteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi, serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten / kota.

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan perataturan kepala daerah, pemerintah melakukan dua cara sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap rancangan perda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR, sebelum disyahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.

2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas, peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabuapten/kota, untuk memperoleh klarifikasi terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi dan sebab itu dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Sanksi yang dimaksud antara lain berupa penataan kembali suatu daerah otonom,

pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan yang ditetapkan daerah, sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Otonomi daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Sejak zaman reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu yema yang dibahas dalam pengaturan negara kita. Munculnya ide otonomi daerah ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kreativitas dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengatur negara. Ide otonomi daerah ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undagan.

Sedangkan yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah harus bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Namun peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan keninginan masyarakat dan tidak boleh melanggar peraturan yaitu, UUD1945 atau peraturan lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Perda.

2. Alasan adanya Otonomi Daerah

Dalam ketatanegaraan bangsa kita dibedakan dua macam sistem pelaksanaan kekuasaan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah kabupaten/kota tinggal melaksanakannya. Dan sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri brdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut hak otonomi.

Pada masa sebelum reformasi pemerintah Indonesia menganut pola sentralisasi. Artinya pemerintah pusat mengatur semua jalannya pemerintahan. mulai dari kebijakan pengaturan keuangan sampai pemilihan bupati. Pemerintah daerah hanya mengikuti kemauan dari pusat. Akibatnya, pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dan seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan negara Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan masyarakat yang heterogen. Penduduk Indonesia sangat banyakyang tersebar di berbagai pulau dan memiliki aneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Masing-masing daerah memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda. Tidak mungkin pemerintah pusat menangani semua masalah yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu dibutuhkan otonomi daerah untuk menyelesaikan maslah yang ada di daerah. Dengan diberikannya otonomi pada daerah,

pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, kehidupan demokrsai, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI.

3. Asas otonomi daerah

Ada tiga asas yang digunakan dalam pemerintahan daerah berdasarkan UU no 32 tahun 2004, yaitu

Asas Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. wewenang yang diberikan pemerintah berhubungan dengan sifat khas daerah seperti agama, kebudayaan, dan lain-lain. dalma asas ini, pemerintah daerah lah yang menanggung biaya kebijakan tersebut.

Asas Dekonsentralisasi

Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan oleh instasi pusat di daerah. tingkat kemandirian yang dimiliki dalam asas dekonsentralisai masih lebih rendah dibandingkan asas desentralisai.

Asas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanannya dan mempertanggungjawabkannya pada yang menugaskan. Dalam asas ini, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pelaksanannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

4. Kewenangan Daerah

Pada dasranya daerah memiliki kewenangan atas seluruh bidang pemerintahan, kecuali beberapa bidang yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 10 yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan

3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. luar negeri

2. Pertahanan

3. Politik Keamanan

4. Yustisi

5. Moneter dan fiskal nasional dan

6. Agama

7. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah

8. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau

9. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/ atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

10. Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat mengetahui bahwa kewenangan pemerintah pusat lebih pada perumusan kebijakan penting yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa dan urusan luar negeri sedangkan kewenangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

2. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat:

Kewenangan politik

Setelah adanya otonom daerah, rakyat diberi kesempatan untuk memilih langsung kepala daerahnya sendiri. Kepala daerah yang terpilih juga bukan penguasa tunggal karena ia harus bertanggungjawab kepada DPRD. Jika melanggar peraturan, DPRD bisa memberhentikannya.

Kewenangan Administrasi

Daerah otonom melaksanakn kewenangan dalam bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perhubungan, agama pertambangan, dan lain-lain. Daerah otonom juga diperboleh kan untuk membuat peraturan daerah dan mengusahakan sumbee dana daerah melalui pembukaan dan promosi taman wisata agro-bahari, pengembangan industri, pengembangan budaya dan kesenian daerah, pengolahan sumber daya alam, dan lain-lain.

4. Yang Menjalankan Otonomi Daerah

Otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legeslatif daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah (seperti gubernur, walokita, atau bupati) beserta perangkat daerah lainnya. Baik pemerintah daerah maupun DPRD mempunyai tugas dan wewenang.

Tugas dan wewenang DPRD

1. Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk Peraturan Daerah

2. Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk  dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

3. Melakukan pengawasan

4. Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Pelaksanaan gubernur, bupati, dan walikota

6. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

7. Kebijakan pemerintah daerah

8. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah

9. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang meyangkut kepentingan daerah.

10. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Sedangkan yang merupakan kewajiban  DPRD adalah:

1)      Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

2)      Mengamalkan pancasila, serta menaati segala peraturan perundang-undangan yang lain.

3)      Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

4)      Meningkatkan keejahteraan rakyat daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.

5)      Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesain.

Tugas dan wewenag kepala daerah

1. Kepala daerah atau badan eksekutif daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

2. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

3. Memegang teguh pancasila an UUD 1945.

4. Meghormati kedaulatan rakyat.

5. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

6. Meninhkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

7. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.

8. Mengajukan Rancangan Peraturan daerah dan menetapkannnya sebagai Peraturan daerah bersama DPRD.

kebijakan-kebijakan strategi apa saja yang seharusnya dibuat oleh negara dan juga didukung oleh warga negara terkait dengan unsur ketahanan nasional Indonesia

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi NasionalPenyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militerb. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perangc. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depanTerpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplinMemperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsaBangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negaraPemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negaraMasyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahanDilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat

(individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Pengetahuan Umum: Kebijakan Pertahanan Negara

Departemen Pertahanan baru memiliki Buku Putih Pertahanan, Rencana Strategi Pertahanan 2001-2004, dan Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan (2004). Buku Putih Pertahanan memiliki dua arti penting. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia dan keterpaduan perwujudannya. Kedua, untuk mengkomunikasikan kebijakan pertahanan Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui pemahaman tersebut hendak dicapai confidence building measure antara defense establishment dengan banyak pihak, sehinga tercipta rasa saling percaya dan saling menghormati antara segenap komponen bangsa Indonesia, begitupun dengan negara-negara di kawasan regional dan internasional.

Tetapi, beberapa hal perlu diperhatikan: (1) sebetulnya Buku Putih Pertahanan tidak dimaksudkan sebagai uraian tentang kebijakan pertahanan. Buku Putih pertahanan lebih merupakan kajian dan asesmen tentang pertahanan; (2) seharusnya diawali dengan strategic defense review, agar dipahami kondisi nyata (state of the art) bidang pertahanan seperti tentang postur pertahanan, struktur kekuatan, gelar kekuatan, kondisi dan kebutuhan peralatan, anggaran, dan lain-lain.

Pemahaman atas transisi politik dan keharusan reformasi militer (civil-military relations and democracy). Pemahaman tentang hal ini dikaitkan dengan “reformasi pertahanan negara” (vide: UUD RI Pasal 30 yo. Ketetapan No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 yang kemudian melahirkan UU No. 3/2002).

Perkiraan ancaman, gangguan serta tantangan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia. Hasil analisa terhadap perkembangan dan kecenderungan konteks strategis menunjukkan bahwa ancaman tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman nontradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri, meliputi:

1. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara, maupun yang timbul di dalam negeri.

2. Ge rakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama gerakan separatis bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan nasional serta mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

3. Aksi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok Radikal yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar

Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

4. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama, maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

5. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, Narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya.

6. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan  maupun batu loncatan  ke negara lain.

7. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem. 

8. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan penyelundupan melalui sarana transportasi udara.

9. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

10. Bencana alam dan dampaknya terhadap tata kehidupan masyarakat.

 Secara konkrit kepentingan strategis pertahanan Indonesia yang bersifat mendesak  mencakup:

1. Memerangi dan Mengatasi ancaman terorisme internasional yang melancarkan aksinya di dalam negeri, maupun di luar negeri dengan cara bersama-sama dengan kekuatan dunia lainnya.

2. Mengatasi ancaman dan gangguan separatisme bersenjata, yang diprioritaskan pada dua wilayah bergolak yakni di Aceh untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka, dan di Papua, untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka.

3. Menghadapi aksi-aksi Radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi selain pancasila yang dapat membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa dan pemerintah.

4. Menyelesaikan konflik komunal dan membantu rehabilitasi di sejumlah daerah bergolak yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), dan  Kalimantan (Tengah dan Barat). Selain itu, kepentingan strategis pertahanan negara juga diarahkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik komunal baru di seluruh wilayah NKRI.

5. Mengatasi dan mencegah kejahatan lintasnegara, yang terjadi di wilayah darat, laut dan udara.

6. Membantu Pemerintah Sipil (Pemerintah Daerah), misalnya dalam mengatasi dampak bencana alam, aksi terorisme, konflik komunal, kerusuhan sosial, atau tindakan lain yang menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi kemasyarakatan (seperti transportasi, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan).

Kebijakan pertahanan negara terdiri dari lima rantai kebijakan. Pertama, pemerintah merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Perumusan ini dilakukan oleh Presiden dengan melibatkan Dewan Pertahanan Nasional (yang anggotanya terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Pejabat-pejabat pemerintah dan non-pemerintah) serta Departemen Pertahanan. Kedua, kebijakan Umum Pertahanan Negara ini dioperasionalisasikan oleh Menteri Pertahanan dengan merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan TNI. Pasal 16 UU No.3/2002 menyatakan bahwa Departemen Pertahanan mempunyai kewajiban untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan kemudian menuangkannya  ke dalam kebijakan penyelenggaran pertahanan. Ketiga, sebagai penyelenggara kebijakan pertahanan, Departemen Pertahanan berwenang merencanakan pengembangan kekuatan pertahanan dan merumuskan kebijakan umum tentang penggunaan kekuatan komponen-komponen pertahanan. Pasal ini juga menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instasi pemerintah lain untuk “menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan”. Keempat, oleh Panglima TNI, seluruh kebijakan politik tentang pertahanan negara tersebut dijadikan pedoman untuk merencanakan pengembangan strategi-strategi militer. Kelima, perumusan dan pelaksanaan rangkaian kebijakan pertahanan negara ini secara berkala diawasi oleh DPR. Kelima rantai kebijakan tersebut belum dimiliki oleh Indonesia.

Ketahanan Nasional (National Resilience) adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang memiliki kekuatan dan keuletan serta kemampuan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam mencapai Tujuan Nasional. Tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketahanan Nasional dan Tujuan Nasional adalah dua konsep terkait-tak terpisahkan bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (nation-state). Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang mampu mewujudkan Tujuan Nasional-nya. Sementara Tujuan Nasional, tak mungkin dicapai tanpa ditopang Ketahanan Nasional yang tangguh.

Ketahanan Nasional yang tangguh akan terwujud manakala daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat mengatasi sejumlah problematika bangsa dan negara yang dapat mengancam Ketahanan Nasional Indonesia. Problematika dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pengendalian dan pengelolaan jumlah penduduk yang besar. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang tidak berkeadilan dan tidak menyejahterakan masyarakat. Ketiga, munculnya ekses negatif dari penyelenggaraan Pilkada, seperti money politics dan konflik horizontal. Keempat, maraknya kasus korupsi.

Kelima, merajalelanya beragam penyakit sosial akibat kemajuan teknologi dan globalisasi, seperti pergaulan bebas dan narkoba. Keenam, munculnya paham-paham fundamentalis-radikal di tengah masyarakat yang mengancam ideologi Pancasila, seperti paham ISIS (the Islamic State of Iraq and al-Sham). Ketujuh, ancaman kedaulatan di daerah perbatasan. Kedelapan, ketimpangan pembangunan antar daerah.

Sejumlah problematika tersebut di atas dapat diselesaikan dengan baik bila pemerintah (baca: negara) menghadirkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan merata di seluruh tanah air dengan mengelola 8 aspek kehidupan atau Astagatra masyarakat secara baik dan terpadu. Astagatra dimaksud terdiri dari Trigatra statis yaitu geografi, SKA, dan demografi; dan Pancagatra dinamis terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (termasuk hukum & HAM dan Iptek), serta Pertahanan-Keamanan (Hankam).

Secara garis besar, tiap gatra atau aspek kehidupan masyarakat tidak bisa dikelola secara terpisah tetapi harus komprehensif mengingat problem atau masalah yang muncul dalam satu gatra terkait dengan gatra lainnya. Contoh, masalah paham dan gerakan fundamentalis-radikal yang mengancam ideologi Pancasila ternyata berkaitan pula dengan lemahnya pengawasan wilayah perbatasan (geografi), kurang pedulinya masyarakat, adanya problem pendidikan (sosial-budaya) dan merupakan ancaman nyata bagi pertahanan-keamanan (Hankam).

Lainnya, desakan jumlah penduduk dan ketimpangan penyebarannya (demografi) berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, merebaknya penyakit sosial (ekonomi, sosbud), perusakan hutan dan penambangan liar yang menimbulkan

bencana alam, dan munculnya gangguan keamanan. Pendeknya, problem satu gatra bisa berpengaruh pada gatra lainnya secara berantai maupun bersamaan. Begitu pun solusinya.

Kebijakan Strategis

Menurut hemat penulis, untuk menangani beragam masalah Ketahanan Nasional yang muncul pada tiap gatra membutuhkan satu kebijakan strategis yang tepat. Kebijakan strategis adalah satu kebijakan yang menjadi simpul utama untuk mengurai beragam persoalan dan menyediakan jalan atau menjadi fasilitator bagi terlaksananya konsep solusi atas sebuah persoalan dengan baik.

Kebijakan strategis dimaksud dalam konteks mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh adalah penguatan otonomi daerah secara proporsional dengan desentralisasi asimetris.

Penguatan otonomi daerah secara proporsional berarti otonomi daerah diletakkan dalam bingkai untuk memperkuat pemerintahan nasional dan tercapainya Tujuan Nasional secara efektif. Urusan yang menjadi kewenangan pusat seperti moneter, peradilan, hubungan luar negeri, agama, dan pertahanan-keamanan, efektifitasnya tidak boleh terganggu oleh penerapan kebijakan otonomi daerah. Bahkan, sebaliknya, penerapan otonomi daerah harus memperkuat efektifitas urusan pemerintah pusat tersebut.

Sementara desentralisasi asimetris adalah penerapan kebijakan desentralisasi yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lain. Penerapannya disesuaikan dengan karakterisrik potensi masing-masing daerah, baik potensi peluang, hambatan, ancaman, dan tantangannya. Jumlah urusan atau kewenangan yang didesentralisasikan antara satu daerah dengan daerah lain juga bisa berbeda sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi asimetris baru terlaksana secara terbatas dalam wujud Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Otsus DKI Jakarta.

Otonomi daerah semacam tersebut di atas, yang dapat mempercepat pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat daerah sehingga mereka bangga menjadi bangsa Indonesia. Pada saat itulah, Pemerintah (Pusat) memiliki mitra yang kuat di daerah dalam membangun Ketahanan Nasional yang tangguh.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Bidang Pertahanan dan Keamanan (Buku II Bab 6) merupakan salah satu dari sembilan bidang yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Bidang Hankam diarahkan untuk mewujudkansalah satu  visi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Hankam dapat dipilah ke dalam permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal antara lain: pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan, dan perdagangan ilegal. Sedangkan permasalahan eksternal antara lain: dominasi negara-negara maju, konflik antar dan intranegara, peperangan asimetris, perlombaan senjata, sengketa perbatasan negara, perkembangan nuklir

Korea Utara, sengketa teritori antara Jepang-China, kejahatan lintas negara. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, ditetapkan tujuh sub-bidang pembangunan Hankam, yaitu: 

1. Alutsista TNI, almatsus-Polri dan pemberdayaan industri pertahanan; 

2. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit; 

3. Profesionalisme Polri; 

4. Intelijen dan kontra intelijen; 

5. Gangguan keamanan dan pelanggaran di laut dan wilayah darat; 

6. Prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan 

7. Sistem keamanan nasional yang integratif. 

Pelaksanaan agenda pembangunan sub-sub bidang Hankam tersebut merupakan tanggungjawab bersama dari Kementerian Pertahanan/TNI, Polri, BNN, Lemsaneg, Bakamla, Wantanas dan Lemhanas. Kemhan bersama TNI bertanggungjawab langsung dalam menangani pengadaan alutsista dan pemberdayaan industri pertahanan; kesejahteraan dan profesionalisme prajurit; penanganan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat, dan pembangunan sistem keamanan nasional yang integratif. Masalah keamanan laut dan perbatasan darat, juga menjadi tanggungjawab Bakamla dan Polri selain TNI. Pembangunan sistem keamanan nasional yang integratif juga menjadi tanggungjawab lembaga-lembaga lain terkait.

Kebijakan Pembangunan Pertahanan 

Arah kebijakan pembangunan bidang Hankam yang menjadi tanggungjawab Kemhan/TNI adalah sebagai berikut. 

Terpenuhinya alutsista TNI, ditempuh dengan melanjutkan pemenuhan MEF; meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan; meningkatkan kontribusi industri pertahanan dalam pengadaan alutsista TNI; meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. 

Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, ditempuh dengan meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit; meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan pelatihan prajurit TNI, dll. 

Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, ditempuh dengan meningkatkan pengawasan dan penjagaan; serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan; dan meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerah perbatasan. 

Terbangunnya sistem sistem keamanan nasional yang integratif, ditempuh dengan melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional; meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara di masyarakat.

Strategi Kebijakan 

Strategi kebijakan untuk keempat sub-bidang pertahanan yang menjadi tanggungjawab Kemhan/TNI adalah sebagai berikut. 

Terpenuhinya alutsista TNI: mengadakan alpalhan TNI; meningkatkan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019; meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri; meningkatkan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara Lembaga Litbang Pemerintah - Perguruan Tinggi - Industri. 

Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit: meningkatkan jumlah fasilitas perumahan prajurit; menetapkan regulasi tentang perumahan dinas prajurit; melakukan kerjasama Interdep dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI. 

Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan: meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan surveillance keamanan laut; menambah pos pengamanan perbatasan darat; dan intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di area poros maritim dan tol laut.

Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif: membentuk Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan); membentuk Dewan Keamanan Nasional; memutakhirkan sistem informasi keamanan nasional; merumuskan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak; mengendalikan dan pemantauan keamanan nasional; menyelenggarakan pendidikan bela negara.

Kerangka Pendanaan

Beberapa sasaran program/kegiatan yang akan dicapai/dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Pengadaan alutsista: pencapaian Alutsista MEF tahap II, terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan Alutsista sebesar 50%, terpenuhinya sarpras pendukung Alutsista, pengembangan Industri Pertahanan dan R&D pertahanan, akuisisi Alutsista produksi Indhan minimal 20% dari total akuisisi.

2. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit: rata-rata kenaikan jumlah diklat 10% per tahun, pembangunan 25.000 unit perumahan.

3. Pengamanan laut dan perbatasan darat: terlaksananya 12 operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia/tahun, terbangunnya sarana dan prasarana pendukungnya keamanan laut, pembangunan pos perbatasan darat (150 pos) dan laut (30 pos).

4. Sistem keamanan nasional yang integratif: policy brief yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional; kajian kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak; indeks ketahanan nasional; pendidikan bela negara.

Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut diatas berasal dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). RM merupakan sumber pendanaan yang umum. PDN diutamakan untuk pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan pada UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan. PLN hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan diadakan dari luar negeri. 

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan 

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pertahanan beberapa peraturan yang akan dibuat antara lain: PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan ofset dalam pengadaan barang/jasa alpahankam, Perpres pengelolaan industri pertahanan, UU tentang Keamanan Nasional, Perpres tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas). 

Sedangkan pengembangan kelembagaan yang akan dilakukan antara lain: penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), penguatan lembaga pengelola perumahan prajurit, pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan), pembentukan Dewan Keamanan Nasional, dan peningkatan koordinasi pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.