Kategori
Berita dan
Konspe
Piramida
Terbalik
Muhammad Irawan S.,
M.I.Kom
Kategori berita
Straight News/Hard News
– Menjadi hal utama dalam pemberitaan
– Berkaitan dengan hal penting yang langsung berkaitan dengan
audience
– perlu segera dilaporkan
– Di cetak diletakkan di halaman depan, di penyiaran diletakkan di
jam primetime, dan di online langsung diupload seketika
Kategori berita
Feature News
– Kisah yang bombastis dan sumber khayalan
– Didesain untuk menghibur
– Namun tetap mengandung informasi
Kategori berita
Interpretive
– Kedalaman analisa
– Survei berbagai hal dari yang akan dilaporkan
Kategori berita
– Infografis
– Analisis berita yang disajikan dalam gambar yang
informative, hingga interaktif
Piramida Terbalikmemudahkan pembaca untuk langsung memahami inti berita
memudakan editor memotong berita, disesuaikan dengan layout
– Bagian awal ringkas dan harus yang paling
berbobot/penting, tidak lebih 35 kata
Journalistic
Ethic & law
regulation
Muhammad Irawan S.,
M.I.Kom
Kode Etik PWI
Kode etik jurnalistik adalah ikrar yang bersumber pada hati
nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan
mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal
28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional
dalam menjalankan tugas jurnalistiknya
Pasal 1
Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar
negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia
dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa
dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya
Pasal 2
Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana
mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya
jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang
dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara,
persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan
agama, kepercayaan atau keyakinan satu golongan yang
dilindungi oleh Undang-Undang
Pasal 3
Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik
(tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan
memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensional.
Pasal 4
Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat
mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.
BAB II
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang
dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta
tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya
jurnalistik berisi interprestasi dan opini wartawan, agar
disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi
kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik
(tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan
nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan
umum.
Pasal 7
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang
diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses
peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah,
prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.
Pasal 8
wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila
(asusila) tidak merugikan pihak korban.
BAB III
SUMBER BERITA
Wartawan Inonesia menempuh cara yang sopan dan
terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik
(tulisan, suara, serta suara dan gambar)dan selalu
menyatakan identitas kepada sumber berita.
Pasal 10
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya
mencabut atau meralat setiap oemberitaan yang kemudian
ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab
secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.
Pasal 11
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan
memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.
Pasal 12
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak
mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.
Pasal 13
Wartawan Indonesian harus menyebut sumber berita,
kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak
disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta
dan data bukan opini.
Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan,
segala tanggung jawab ada pada wartawan yang
bersangkutan.
Pasal 14
Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo,
bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang
oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita
serta tidak menyiarkan keterangan "off the record"
Pasal 17
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan
penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini
adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan
PWI.
Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil
tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya
berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.
Pengaduan Wartawan
– Pasal 36 ayat 3:
Pengaduan harus dilampiri pernyataan dari pengadu bahwa
ia melepaskan haknya mengajukan gugatan ke pengadilan,
jika Dewan Kehormatan berhasil menyuruh wartawan atau
media bersangkutan mematuhi kode etik jurnalistik dan
melaksanakan segala yang diputuskan oleh Dewan
Kehormatan
Pengaduan Wartawan
– Pasal 38 Keputusan Dewan Kehormatan :
– Ayat 1:
– Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,
pembelaan dan bukti-bukti, Dewan Kehormatan dapat:
a. …
b. …
c. Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur
hukum
Pasal 39
– Sanksi
(1) Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Dewan
Kehormatan adalah:
a. peringatan biasa
b. peringatan keras
c. pemberhentian sementara dari keanggotaan PWI
untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun
Pasal 39
2) Peringatan biasa maupun peringatan keras langsung
disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada
wartawan/media bersangkutan, dengan tembusan
kepada PWI Pusat dan PWI cabang
3) Keputusan pemberhentian sementara disampaikan
oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus Pusat PWI
untuk dilaksanakan
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
– Bab I Pasal 1:
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian
atau seluruh materi Informasi yang akan diterbitkan atau
disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang
bersifat mengancam dari pihak manapun; dan atau
kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak
berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah
penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran
secara paksa atau melawan hokum
10. Hak tolak adalah hak wartawan, karena profesinya,
untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas
lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
11. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang
untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap
pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi
atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan
oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain
13. Kewajiban koreksi…
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
Pasal 4
1…
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembreidelan, atau pelarangan penyiaran
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional
mempunyai hak mencari, memperoleh dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
Pasal 5
1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa
dan opini dengan menghormati norma-norma agama
dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
b. ..
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat
perlindungan hukum
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
Pasal 9
1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak
mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum
Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan
penanggung jawab secara terbuka melalui media yang
bersangkutan dan khusus untuk penerbitan pers ditambah
nama dan alamat percetakan
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan
atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama,
serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Undang-Undang RI Nomor
40 Tahun 1999
1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengajamelakukan tindakan yang berakibat menghambat ataumenghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahunatau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus jutarupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana dendapaling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
Tugas Harian kelas selasa
malam
– Comeng2k16.blogspot.co.id
Masalah
Etika
Jurnalisme
Online
Muhammad Irawan Saputra,
S.I.Kom., M.I.Kom
Interaktivitas Komunitas
– Terbukanya ruang gagasan
– Komentar di kolom komentar yang tidak etis
– Daya tarik baru sebuah berita online
Secara etis:
– Ruang publik haruslah tetap beradab/etis secara publik
– Memperhatika hak orang lain
Cepat atau Akurat?
– Cenderung cepat dan ringkas
– Dipelopori detik.com/Sapto Anggoro
– Cepat, update, ngepop, kadang jahil
– Kecepatan menjadi hal terpenting
– Ejaan, nama, bahkan substansi menjadi korban
– Contoh “Wimar Witoelar Meninggal”, satu WNI meninggal
di kerusuhan Mesir
– Berita indepth hanya di surat kabar cetak, dan online
dangkal tidak mengapa “Naikin dulu, verifikasi belakangan”
– Media online update potongan-potongan berita
– Media yang sering tidak benar akan mempengaruhi
kredibilitas
Cover Both Side
– Pemberian waktu dan ruang pemberitaan kepada masing-
masing pihak secara proporsional
– Satu berita tidak menampilkan keberimbangan karena
adanya potongan-potongan
Content Agregator
– Yahoonews
– Googlenews
– Mereka menampilkan iklan di halamannya
