HUKUM HUKUM PERADILAN TATA PERADILAN TATA USAHA NEGARAUSAHA NEGARA

OLEH:OLEH:NURMAYANI, S.H.,M.H.NURMAYANI, S.H.,M.H.SATRIA PRAYOGA,S.H.,M.H.SATRIA PRAYOGA,S.H.,M.H.

PengertianPengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

(HAPTUN) adalah Peraturan Hukum yg mengatur (HAPTUN) adalah Peraturan Hukum yg mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan (hakim).putusan pengadilan (hakim).

HAPTUN disebut juga hukum formal yang berfungsi HAPTUN disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya HTUN (HAN) sebagai mempertahankan berlakunya HTUN (HAN) sebagai hukum material.hukum material.

Pengaturan Hukum Formal Pengaturan Hukum Formal dapat digolongkan menjadi 2 dapat digolongkan menjadi 2 cara, yaitu:cara, yaitu:

Diatur bersama dg hkm materialnya. ketentuan Diatur bersama dg hkm materialnya. ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dg mengenai prosedur berperkara diatur bersama dg hkm materialnya/ dg susunan, kompetensi badan hkm materialnya/ dg susunan, kompetensi badan peradilan dlm bentuk UU/Peraturan lain. peradilan dlm bentuk UU/Peraturan lain.

HAPTUN sbg pelaksana Pasal 12 UU No. 14 Th 1970 HAPTUN sbg pelaksana Pasal 12 UU No. 14 Th 1970 diatur bersama hkm materialnyadiatur bersama hkm materialnya

Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk UU/Peraturan lainnya.UU/Peraturan lainnya.

UU No. 5/1986 tentang PTUNUU No. 5/1986 tentang PTUN UU No.9/2004 tentang PTUNUU No.9/2004 tentang PTUN

Karakteristik PTUNKarakteristik PTUN Salah 1 unsur PTUN adlh pihak2 dan slh 1 Salah 1 unsur PTUN adlh pihak2 dan slh 1

pihak itu adlh Badan atau Pejabat TUN dlm pihak itu adlh Badan atau Pejabat TUN dlm kedudukanya dan bertindak berdasarkan kedudukanya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN (HAN) wewenang yang diberikan oleh HTUN (HAN) dlm menjalankan tugas pelayanan umum. dlm menjalankan tugas pelayanan umum.

Dimuka PTUN para pihak yg berperkara Dimuka PTUN para pihak yg berperkara mempunyai kedudukan yg sama. Hakim mempunyai kedudukan yg sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dg harus memperlakukan kedua belah pihak dg sama adil.sama adil.

Badan atau Pejabat TUN dlm Badan atau Pejabat TUN dlm menjalankan fungsinya mempunyai menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan per-kewenangan berdasarkan ketentuan per-uu-an baik secara langsung (atribusi) uu-an baik secara langsung (atribusi) maupun pelimpahan (delegasi) serta maupun pelimpahan (delegasi) serta mandat dan kebebasan bertindak yang mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hkm dikenal dg istilah dalam ilmu hkm dikenal dg istilah freis freis ErmessenErmessen. .

Dlm menjalankan tgsnya, tdk jarang Dlm menjalankan tgsnya, tdk jarang terjadi bahwa tindakan badan atau terjadi bahwa tindakan badan atau Pejabat TUN melanggar batas, shgga Pejabat TUN melanggar batas, shgga menimbulkan kerugian bagi yg terkena. menimbulkan kerugian bagi yg terkena. Hal demikian disebut perbuatan Hal demikian disebut perbuatan melanggar hkm oleh penguasa melanggar hkm oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).(onrechtmatige overheidsdaad).

Karakteristik AcaraKarakteristik Acara

No Pembeda HAPTUN Acara Perdata

1 Subjek/Pihak badan/Pejabat TUN lawan warga masyarakat

Warga masy. Lawan warga masyarakat

2 Pangkal sengketa Ketetapan tertulis pejabat

Kepentingan perdata warga masyarakat

3 Tindakan Perbuatan melawan hukum penguasa

Perbuatan melawan hukum masy. wanprestasi

4 Peran hakim Hakim aktif Hakim pasif

5 Rekonvensi Tidak dikenal Dikenal, diatur

Asas-asas Hukum Acara Asas-asas Hukum Acara PeratunPeratuna.a. Asas praduga sah menurut hkmAsas praduga sah menurut hkmb.b. Asas pembuktian bebasAsas pembuktian bebasc.c. Asas keaktifan hakimAsas keaktifan hakimd.d. Asas erga omnes (hrs segera dilksnkan krn Asas erga omnes (hrs segera dilksnkan krn

untk kepentingan publik)untk kepentingan publik)e.e. Asas peradilan cepat, murah, sederhanaAsas peradilan cepat, murah, sederhanaf.f. Asas kesatuan beracaraAsas kesatuan beracarag.g. Asas musyawarahAsas musyawarahh.h. Asas kekuasaan kehakiman yg merdekaAsas kekuasaan kehakiman yg merdekai.i. Asas keterbukaanAsas keterbukaanj.j. Asas putusan adilAsas putusan adil

Kompetensi PTUNKompetensi PTUN Kompetensi absolut Kompetensi absolut kewenangan kewenangan

memeriksa/mengadili perkara memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan)tugas (atribusi kekuasaan)

Kompetensi relatif Kompetensi relatif kewenangan kewenangan memeriksa/mengadili perkara memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan)(distribusi kekuasaan)

PengecualianPengecualian Pengadilan tidak berwenang memeriksa, Pengadilan tidak berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa memutus dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dlm hal keputusan yg TUN tertentu dlm hal keputusan yg disengketakan itu dikeluarkan dlm waktu disengketakan itu dikeluarkan dlm waktu perang, keadaan bahaya, keadaan perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa bencana alam, atau keadaan luar biasa yg membahayakan, berdasarkan yg membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yg peraturan perundang-undangan yg berlaku.berlaku.

Penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa TUNTUN

Upaya Administratif Upaya Administratif Prosedur yg Prosedur yg ditentukan dlm suatu peraturan per-uuan ditentukan dlm suatu peraturan per-uuan tuk menyelesaikan suatu sengketa TUN tuk menyelesaikan suatu sengketa TUN yg dilaksanakan di lingkugan yg dilaksanakan di lingkugan pemerintahan sendiripemerintahan sendiri

Bentuk yg dapat ditempuh melalui Bentuk yg dapat ditempuh melalui prosedur upaya administratifprosedur upaya administratif

Prosedur keberatan Prosedur keberatan digunakan dlm digunakan dlm hal penyelesaian KTUN harus dilakukan hal penyelesaian KTUN harus dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat TUN yg sendiri oleh Badan/Pejabat TUN yg mengeluarkan keputusan tsb.mengeluarkan keputusan tsb.

Banding administratif Banding administratif

Gugatan ke PTUNGugatan ke PTUN Permohonan tertulis yg berisi tuntutan Permohonan tertulis yg berisi tuntutan

kepada Pejabat Administrasi Negara yg kepada Pejabat Administrasi Negara yg ditujukan ke PTUNditujukan ke PTUN

Penyelesaian Senketa TUNPenyelesaian Senketa TUN Mahkamah Agung

RI Ps. 51 ayat (4)

Keputusan Keberatan

PT TUNPs. 51 ayat (1), (3)

Instansi AtasanPs. 48 jo Sema

No 2/1999P TUNPs. 50

Penguasa dgSuat Ketetapan

Individu/BadanHkm Perdata

Ps. 53 ayat (1)

XAIII

2a

C

I

II

2a3a

I Ia

3

2

4aB

Alur Penyelesaian Sengketa TUNAlur Penyelesaian Sengketa TUNMahkamah Agung

Pasal 51 ayat 4

Individu/BadanHukum Perdata

Ps 53 ayat 1

“Keberatan”Ps jo Sema No.

2/1991

“Banding Adm”Ps. 48 jo Sema

No. 2/1991

PT TUN Pasal 51 ayat 3

P. TUN

PT TUN

Pengajuan Gugatan dan Pengajuan Gugatan dan Tenggang WaktuTenggang Waktu

Gugatan Gugatan permohonan yg berisi permohonan yg berisi tuntutan thdp Badan/Pejabat TUN dan tuntutan thdp Badan/Pejabat TUN dan diajukan kepada pengadilan untuk diajukan kepada pengadilan untuk mendapatan putusan (Psl. 5 UU No mendapatan putusan (Psl. 5 UU No 5/1986)5/1986)

Isi gugatan hanya terbatas pada suatu Isi gugatan hanya terbatas pada suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar macam tuntutan pokok, yaitu agar keputusan TUN yg diselengarakan keputusan TUN yg diselengarakan batal/tidak sah.batal/tidak sah.

Tdk setiap KTUN dpt langsung digugat Tdk setiap KTUN dpt langsung digugat melalui PTUN. Menurut UU No. 5/1986, melalui PTUN. Menurut UU No. 5/1986, tdhp KTUN yg mengenal upaya tdhp KTUN yg mengenal upaya administratif disyaratkan lbh dahulu administratif disyaratkan lbh dahulu menempuh saluran administratif yg menempuh saluran administratif yg tersedia. KTUN yg tdk mengenal upaya tersedia. KTUN yg tdk mengenal upaya administratif, gugatan langsung ditujukan administratif, gugatan langsung ditujukan kpd PTUN tingkat pertama.kpd PTUN tingkat pertama.

Jika tdk ada peraturan per-uuan yg Jika tdk ada peraturan per-uuan yg menyediakan upaya administratif, menyediakan upaya administratif, sengketa TUN dpt langsung diajukan kpd sengketa TUN dpt langsung diajukan kpd PTUN. PTUN bertugas dan berwenang PTUN. PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaika memeriksa, memutus, dan menyelesaika sengketa TUN di tingkat pertama.sengketa TUN di tingkat pertama.

Apabila thdp putusan PTUN tersebut Apabila thdp putusan PTUN tersebut dirasakan tdk puas, penggugat dpt dirasakan tdk puas, penggugat dpt mengajukan banding kpd PT TUN. PT mengajukan banding kpd PT TUN. PT TUN bertugas dan berwenang TUN bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding. Thdp putusan PT TUN di tingkat banding. Thdp putusan PT TUN dpt diajukan permohonan kasasi kpd dpt diajukan permohonan kasasi kpd Mahkamah Agung.Mahkamah Agung.

Gugatan Sengketa TUNGugatan Sengketa TUN

Beracara di muka PTUN tingkat pertama Beracara di muka PTUN tingkat pertama selalu diawali dg pengajuan gugatan kpd selalu diawali dg pengajuan gugatan kpd pengadilan yg berwenang. pengadilan yg berwenang.

Gugatan adlh permohonan yg berisi Gugatan adlh permohonan yg berisi tuntutan thdp Badan/Pejabat TUN an tuntutan thdp Badan/Pejabat TUN an diajukan kpd pengadilan untuk diajukan kpd pengadilan untuk mendapatkan putusan.mendapatkan putusan.

Gugatan hanya dpt diajukan oleh Gugatan hanya dpt diajukan oleh seseorang atau Badan hkm perdata, dan seseorang atau Badan hkm perdata, dan tdk dimungkinkan terjadi gugat tdk dimungkinkan terjadi gugat menggugat antar Badan atau Pejabat menggugat antar Badan atau Pejabat TUN.TUN.

Isi gugatan hanya terbatas pd suatu Isi gugatan hanya terbatas pd suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar KTUN macam tuntutan pokok, yaitu agar KTUN yg disengkeakan batal atau tdk sah.yg disengkeakan batal atau tdk sah.

Tuntutan pokok dpt juga disertai dg tuntutan Tuntutan pokok dpt juga disertai dg tuntutan ganti kerugian. Khusus untuk pegawai negeri ganti kerugian. Khusus untuk pegawai negeri selain tuntutan di atas dpt jg ditambah dg selain tuntutan di atas dpt jg ditambah dg tuntuan rehabilitasi.tuntuan rehabilitasi.

Rehabilitasi adlh pemulihan hak penggugat Rehabilitasi adlh pemulihan hak penggugat dlm kemampuan, kedudukan, harkat dan dlm kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sbg pegawai negeri sipil seperti martabatnya sbg pegawai negeri sipil seperti semula sblm ada keputusan yg disengketakan semula sblm ada keputusan yg disengketakan dan termasuk jg pemulihan terhadap hak2 yg dan termasuk jg pemulihan terhadap hak2 yg ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan, dan ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sbg sbg pegawai negeri sipil.harkatnya sbg sbg pegawai negeri sipil.

Gugatan diajukan kpd pengadilan yg Gugatan diajukan kpd pengadilan yg berwenang yg daerah hkmnya meliputi berwenang yg daerah hkmnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Jika tergugat tempat kedudukan tergugat. Jika tergugat lbh dari satu Badan atau Pejabat TUN lbh dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tdk dlm satu daerah dan berkedudukan tdk dlm satu daerah hkm pengadilan, maka gugatan diajukan hkm pengadilan, maka gugatan diajukan kpd pengadilan yg daerah hkmnya kpd pengadilan yg daerah hkmnya meliputi tempat kedudukan slh satu meliputi tempat kedudukan slh satu Badan atau Pejabat tersebut.Badan atau Pejabat tersebut.

Jika tdk berkedudukan di daerah hkm Jika tdk berkedudukan di daerah hkm pengadilan penggugat, maka gugatan pengadilan penggugat, maka gugatan dpt diajukan kpd pengadilan yg daerah dpt diajukan kpd pengadilan yg daerah hkmnya meliputi kedudukan penggugat hkmnya meliputi kedudukan penggugat untuk selanjutnya diteruskan kpd untuk selanjutnya diteruskan kpd pengadilan yg bersangkutan.pengadilan yg bersangkutan.

Pada dasarnya para phk yg berperkara hrs Pada dasarnya para phk yg berperkara hrs menghadap sendiri dlm perkara di persidangan menghadap sendiri dlm perkara di persidangan PTUN, baik yg bertindak sbg penggugat naupun PTUN, baik yg bertindak sbg penggugat naupun sbg tergugat. sbg tergugat.

Tetapi jika penggugat dan tergugat asli tdk mau Tetapi jika penggugat dan tergugat asli tdk mau menghadap sendiri, perkaranya itu dpt diwakilkan menghadap sendiri, perkaranya itu dpt diwakilkan secara lisan kpd orang lain sbg kuasa di secara lisan kpd orang lain sbg kuasa di persidangan. Jika ybs tdk dpt hadir, perkaranya persidangan. Jika ybs tdk dpt hadir, perkaranya hrs diwakilkan secara tertulis dg surat kuasa.hrs diwakilkan secara tertulis dg surat kuasa.

Alasan-alasan yg dpt digunakan Alasan-alasan yg dpt digunakan dlm gugatan adalah:dlm gugatan adalah:

KTUN yg digugat itu bertentangan dg KTUN yg digugat itu bertentangan dg peraturan perundang-undangan yg peraturan perundang-undangan yg berlaku.berlaku.

Badan atau Pejabat TUN pd waktu Badan atau Pejabat TUN pd waktu mengeluarkan keputusan tlh mengeluarkan keputusan tlh menggunakan wewenang untuk tujuan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.tersebut.

Badan atau Pejabat TUN pada waktu Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tdk mengeluarkan mengeluarkan atau tdk mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yg tersangkut dg semua kepentingan yg tersangkut dg keputusan itu seharusnya tdk sampai pada keputusan itu seharusnya tdk sampai pada pengambilan atau tdk pengambilan pengambilan atau tdk pengambilan keputusan tersebut.keputusan tersebut.

Penundaan Pelaksanaan KTUN Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugatyang digugat

KTUN selalu dianggap sah menurut hkm KTUN selalu dianggap sah menurut hkm selama tdk ada keputusan hakim yg selama tdk ada keputusan hakim yg menyatakan sebaliknya, oleh karena itu:menyatakan sebaliknya, oleh karena itu:

Gugatan tdk menunda atau menghalangi Gugatan tdk menunda atau menghalangi dlaksanakannya keputusan Badan atau dlaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat TUN Pejabat TUN

Penggugat dpt mengajukan permohonan Penggugat dpt mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada keputusan sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yg memperoleh kekuatan pengadilan yg memperoleh kekuatan hkm tetap.hkm tetap.

Permohonan dimaksud dpt diajukan Permohonan dimaksud dpt diajukan sekaligus dlm gugatan dan dpt diputus sekaligus dlm gugatan dan dpt diputus lbh dahulu dari pokok sengketa. Namun lbh dahulu dari pokok sengketa. Namun jika permohonan tsb baru diajukan jika permohonan tsb baru diajukan setelah tingkat pembuktian selesai akan setelah tingkat pembuktian selesai akan sulit diterima krn pd tingkat pemeriksaan sulit diterima krn pd tingkat pemeriksaan itu sdh saatnya untuk menentukan itu sdh saatnya untuk menentukan dikabulan atau tdk permohonan dikabulan atau tdk permohonan penundaan KTUN itu.penundaan KTUN itu.

Untuk mendapat gambaran yg jelas Untuk mendapat gambaran yg jelas mengenai permasalahanya, ketua mengenai permasalahanya, ketua pengadilan atau majelis hakim dpt jg pengadilan atau majelis hakim dpt jg memanggil para phk yg bersengketa, memanggil para phk yg bersengketa, sanksi-sanksi, saksi ahli, ahli sanksi-sanksi, saksi ahli, ahli penerjemah, atau juru bahasa. penerjemah, atau juru bahasa.

Para phk dpt juga membawa saksi atau Para phk dpt juga membawa saksi atau saksi ahli. saksi ahli.

Agar permohonan penundaan pelaksanaan Agar permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dpt diterima maka permohonan yg KTUN dpt diterima maka permohonan yg diajukan secara terpisah, hrs memenuhi diajukan secara terpisah, hrs memenuhi syarat2 formal yg berlaku untuk surat gugatan.syarat2 formal yg berlaku untuk surat gugatan.

Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN hrs hanya berkaitan dg gugatan pokok yg tlh hrs hanya berkaitan dg gugatan pokok yg tlh dimasukan dan jelas masuk dlm kompetensi dimasukan dan jelas masuk dlm kompetensi pengadilan tsb.pengadilan tsb.

Permohonan penundaan pelaksanaan Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN itu tdk menyangkut kepentingan KTUN itu tdk menyangkut kepentingan umum.umum.

Permohonan penundaan pelaksanaan Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN itu blm pernah diputuskan oleh KTUN itu blm pernah diputuskan oleh pengadilan.pengadilan.

Jika permohonan spt itu sdh pernah Jika permohonan spt itu sdh pernah ditolak oleh pengadilan, tentu saja ditolak oleh pengadilan, tentu saja permohonan ulang tdk dpt diterima.permohonan ulang tdk dpt diterima.

Pemeriksaan Administratif Pemeriksaan Administratif dan pemeriksaan Persiapandan pemeriksaan Persiapan

Kriteria pemeriksaan administratifKriteria pemeriksaan administratifsetelah perkara didaftar dan setelah perkara didaftar dan memperoleh nomor perkara, kmudian memperoleh nomor perkara, kmudian staf kepaniteraan membuatkan resume staf kepaniteraan membuatkan resume gugatan sblm diajukan kpd ketua PTUN gugatan sblm diajukan kpd ketua PTUN dg bentuk formal sbb:dg bentuk formal sbb:

a.a. Subjek gugatan Subjek gugatan siapa subjek siapa subjek gugatan dan apakah penggugat atau gugatan dan apakah penggugat atau tergugat maju sendiri atau diwakili oleh tergugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasanya kuasanya

b.b. Objek gugatan Objek gugatan hal yg menjadi objek hal yg menjadi objek gugatan, misalnya surat keputusan gugatan, misalnya surat keputusan pemberhentian sbg PNS, atau misalnya pemberhentian sbg PNS, atau misalnya surat keputusan pembongkaran gedung surat keputusan pembongkaran gedung atau rumah.atau rumah.

c.c. Ringkasan alasan gugatan Ringkasan alasan gugatan ringkasan ringkasan alasan gugatan diteliti secara sepintas alasan gugatan diteliti secara sepintas apakah memenuhi unsur Ps. 53 ayat (3) huruf apakah memenuhi unsur Ps. 53 ayat (3) huruf a, b, dan c UU No. 5 tahun 1986.a, b, dan c UU No. 5 tahun 1986.

d.d. Apakah Tuntutan penggugat (petitum) hanya Apakah Tuntutan penggugat (petitum) hanya berisi permintaan pembataan surat keputusan berisi permintaan pembataan surat keputusan yg diselenggarakan saja, atau ditambah dg yg diselenggarakan saja, atau ditambah dg tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Pendaftaran perkara baik di tgkt pertama Pendaftaran perkara baik di tgkt pertama maupun di tgkt banding baru dimasukan dlm maupun di tgkt banding baru dimasukan dlm register perkara stlh biaya panjar perkara yg register perkara stlh biaya panjar perkara yg ditaksir oleh paniteradipenuhi.ditaksir oleh paniteradipenuhi.

Jika ada phk yg didampingi oleh kuasa, maka Jika ada phk yg didampingi oleh kuasa, maka isi dan bentuk surat kuasa khusus hrs isi dan bentuk surat kuasa khusus hrs memenuhi persyaratan dg dibubuhi materai memenuhi persyaratan dg dibubuhi materai secukupnya. secukupnya.

Jika surat kuasa khusus tsb hanya dibubuhi Jika surat kuasa khusus tsb hanya dibubuhi cap jempol pemberi kuasa, maka perlu adanya cap jempol pemberi kuasa, maka perlu adanya penguatan dari seorang pejabat yg berwenang.penguatan dari seorang pejabat yg berwenang.

Jika kuasa itu seorang advokad, maka Jika kuasa itu seorang advokad, maka surat kuasa khusus tdk perlu dilegalisasi.surat kuasa khusus tdk perlu dilegalisasi.

Dlm surat kuasa khusus mungkin saja Dlm surat kuasa khusus mungkin saja disebutkan kuasa subtitusi, maka disebutkan kuasa subtitusi, maka menurut Mahkamah Agung kuasa menurut Mahkamah Agung kuasa subtitusi juga harus memiliki izin praktek.subtitusi juga harus memiliki izin praktek.

Hasil penelitian adm dilaporkan kpd Ketua Hasil penelitian adm dilaporkan kpd Ketua PTUN atau wakilnya untuk dilajutkan dlm rpt PTUN atau wakilnya untuk dilajutkan dlm rpt permusyawaratan.permusyawaratan.

Ketua atau wakil ketua akan memeriksa Ketua atau wakil ketua akan memeriksa kembali terutama mengenai wewenang PTUN kembali terutama mengenai wewenang PTUN yg bersangkutan untuk memutus atau yg bersangkutan untuk memutus atau mengadilinya.mengadilinya.

Apakah gugatan tsb tlh memenuhi Apakah gugatan tsb tlh memenuhi persyaratan, alasan-alasan pengajuan persyaratan, alasan-alasan pengajuan gugatan, daluwarsa atau tdknya gugatan yg gugatan, daluwarsa atau tdknya gugatan yg diajukan tsb.diajukan tsb.

Dlm rpt permusyawaratan, ketua pengadilan Dlm rpt permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memtuskan dg suatun penetapan berwenang memtuskan dg suatun penetapan yg dilengkapi dg pertimbangan2 bahwa yg dilengkapi dg pertimbangan2 bahwa gugatan tsb dinyatakan tdk dpt diterima atau gugatan tsb dinyatakan tdk dpt diterima atau tdk berdasar.tdk berdasar.

Apabila pokok gugatan nyata2 tdk termasuk Apabila pokok gugatan nyata2 tdk termasuk dlm wewenang pengadilan, syarat2 gugatan dlm wewenang pengadilan, syarat2 gugatan tdk dipenuhi penggugat sekalipun dia tlh tdk dipenuhi penggugat sekalipun dia tlh diberitahukan dan diperingakan, gugatan diberitahukan dan diperingakan, gugatan iajukan sblm waktunya atau tlh lwt waktunya.iajukan sblm waktunya atau tlh lwt waktunya.

Dgn demikian, kriteria utama Dgn demikian, kriteria utama pemeriksaan adm. Yg dilakukan dlm rpt pemeriksaan adm. Yg dilakukan dlm rpt permusyawaratan adlh: fakta yg dijadikan permusyawaratan adlh: fakta yg dijadikan dasar gugatan termasuk kompetensi dasar gugatan termasuk kompetensi PTUN; syarat dan alasan pengajuan PTUN; syarat dan alasan pengajuan gugatan.gugatan.

Pemeriksaan dg Acara Biasa, Pemeriksaan dg Acara Biasa, Acara Cepat, Acara singkatAcara Cepat, Acara singkat

Surat gugatan merupakan pengantar ke Surat gugatan merupakan pengantar ke proses pemeriksaan di muka PTUN. Dg proses pemeriksaan di muka PTUN. Dg masuknya surat gugatan sb diharapkan masuknya surat gugatan sb diharapkan akan menimbulkan reaksi dari phk akan menimbulkan reaksi dari phk pengadilan, misalnya berupa pernyataan pengadilan, misalnya berupa pernyataan bahwa gugatan itu tdk dpt diterima jika bahwa gugatan itu tdk dpt diterima jika tdk memenuhi syarat2 yg diharuskan.tdk memenuhi syarat2 yg diharuskan.

Penggugat tentunya mengaharapkan Penggugat tentunya mengaharapkan bahwa surat gugatanya itu tlh memenuhi bahwa surat gugatanya itu tlh memenuhi syarat2 yg diharuskan dan dpt segera syarat2 yg diharuskan dan dpt segera diperiksa dan diputus oleh pengadilan diperiksa dan diputus oleh pengadilan sesuai dg tuntutanya.sesuai dg tuntutanya.

Gugatan diajukan krn penggugat merasa Gugatan diajukan krn penggugat merasa kepentinanya dirugikan oleh tindakan kepentinanya dirugikan oleh tindakan adm Negara yg dituangkan dlm adm Negara yg dituangkan dlm ketetapan itu bersifat melawan hkm ketetapan itu bersifat melawan hkm (onrechtmatige overheidsdaad) (onrechtmatige overheidsdaad)

Atau karena menyalahgunakan Atau karena menyalahgunakan wewenang wewenang (detournement de pouvoir), (detournement de pouvoir), atau karena bertindak sewenang-wenang atau karena bertindak sewenang-wenang (abus de droit).(abus de droit).

Oleh karena itu, ketetapan yg Oleh karena itu, ketetapan yg diperkarakan itu diminta agar dinyatakan diperkarakan itu diminta agar dinyatakan batal atau tdk sah. batal atau tdk sah.

Apabila terdapat kepentingan penggugat Apabila terdapat kepentingan penggugat yg cukup mendesak yg harus dpt yg cukup mendesak yg harus dpt disimpulkan dr alasan2 permohonanya, disimpulkan dr alasan2 permohonanya, penggugat dlm gugatannya dpt penggugat dlm gugatannya dpt memohon kpd pengadilan supaya memohon kpd pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. pemeriksaan sengketa dipercepat.

Ketua pengadilan dlm jangka wkt 14hari Ketua pengadilan dlm jangka wkt 14hari stelah diterimanya permohonan, stelah diterimanya permohonan, mengeluarkan penetapan tntang mengeluarkan penetapan tntang dikabulkan/tdk dikabulkanya permohonan dikabulkan/tdk dikabulkanya permohonan tsb. tsb.

Terhadap pengadilan tdk dpt digunakan Terhadap pengadilan tdk dpt digunakan upaya hukum. upaya hukum.

Setelah majelis hakim menganggap Setelah majelis hakim menganggap perkara tsb sudah cukup untuk melihat perkara tsb sudah cukup untuk melihat berkas perkara, maka hakim ketua ketua berkas perkara, maka hakim ketua ketua sidang lalu menetapkan hari mulai dn sidang lalu menetapkan hari mulai dn tmpat sidang dilakukan. tmpat sidang dilakukan.

Dlm menentukan hari sidang, hakim hrs Dlm menentukan hari sidang, hakim hrs mempertimbangkan jauh dekatnya mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat tinggal kedua belah pihak dari tempt persidangan. tempt persidangan.

Jangka wkt antr pmanggilan dn hr sidang Jangka wkt antr pmanggilan dn hr sidang td blh kurang dr 6hari kcuali dlm hal td blh kurang dr 6hari kcuali dlm hal sengketa hrs diperiksa dg acr cpat. sengketa hrs diperiksa dg acr cpat. Pengadilan masing2 telah menerima Pengadilan masing2 telah menerima surat panggilan yg dikirimkan dg surat surat panggilan yg dikirimkan dg surat tercatat.tercatat.

Jika kedua belah pihak tdk mencapai Jika kedua belah pihak tdk mencapai kata sepakat/perdamaian, maka sidang kata sepakat/perdamaian, maka sidang dilanjutkan oleh hakim ketua dn pihak dilanjutkan oleh hakim ketua dn pihak tergugat hrs sdh siap dg surat tergugat hrs sdh siap dg surat jawabanya. jawabanya.

Surat jawaban tergugat terdiri jawaan tdk Surat jawaban tergugat terdiri jawaan tdk langsung mengenai pokok perkara. langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi hrs diartikan sbg perlawanan Eksepsi hrs diartikan sbg perlawanan tergugat yg tdk mengenai pokok perkara, tergugat yg tdk mengenai pokok perkara, melainkan mengenai acara.melainkan mengenai acara.

Pembuktian adlh upaya untuk Pembuktian adlh upaya untuk meyakinkan hakim ttg kebenaran dalil2 meyakinkan hakim ttg kebenaran dalil2 yg dikemukakan dlm suatu perkara.yg dikemukakan dlm suatu perkara.

Tujuan pembuktian adlh untuk Tujuan pembuktian adlh untuk memberikan kepastian hukum kpd hakim memberikan kepastian hukum kpd hakim ttg adanya dalil2 ttt, shg putusanya akan ttg adanya dalil2 ttt, shg putusanya akan berdasarkan alat bukti. berdasarkan alat bukti.

Dlm hal pemerikasaan sengketa sdh Dlm hal pemerikasaan sengketa sdh diselesaikan, kedua belah phk diberi diselesaikan, kedua belah phk diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat yg terakhir berupa kesimpulan masing2.yg terakhir berupa kesimpulan masing2.

Pemeriksaan sengketa sdh diselesaikan Pemeriksaan sengketa sdh diselesaikan artinya sesudah penggugat mengajukan replik artinya sesudah penggugat mengajukan replik dan tergugat mengajukan duplik yg kmudian dan tergugat mengajukan duplik yg kmudian disusul dg pembuktian, hakim memberi disusul dg pembuktian, hakim memberi kesempatan kpd kedua belah phk untuk kesempatan kpd kedua belah phk untuk mengajukan kesimpulan. mengajukan kesimpulan.

Dlm ksmpatan tsb phk penggugat dan tergugat Dlm ksmpatan tsb phk penggugat dan tergugat hrs dpt mempertahankan dalil2 yg tlh hrs dpt mempertahankan dalil2 yg tlh dikemukakanya.dikemukakanya.

Putusan Peradilan tata Usaha Putusan Peradilan tata Usaha NegaraNegara

Putusan pengadilan dpt berupa gugatan Putusan pengadilan dpt berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tdk ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tdk dpt diterima, atau gugatan gugur. dpt diterima, atau gugatan gugur.

Gugatan ditolak artinya memperkuat Gugatan ditolak artinya memperkuat Keputusan yg dikeluarkan oleh Badan Keputusan yg dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN .atau Pejabat TUN .

Gugatan dikabulkan artinya tidak Gugatan dikabulkan artinya tidak membenarkan Keputusan yg dikeluarkan oleh membenarkan Keputusan yg dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik sebagian atau Badan atau Pejabat TUN baik sebagian atau seluruhnya.seluruhnya.

Gugatan tdk dpt diterima artinya gugatan itu Gugatan tdk dpt diterima artinya gugatan itu tdk memenuhi persyaratan yg tlh ditentukan.tdk memenuhi persyaratan yg tlh ditentukan.

Gugatan gugur artinya apabila para phk atau Gugatan gugur artinya apabila para phk atau kuasanya semua tdk hadir pd persidangan yg kuasanya semua tdk hadir pd persidangan yg tlh ditentukan dan tlh dipanggil secara patut.tlh ditentukan dan tlh dipanggil secara patut.

Dlm hal gugatan dikabulkan oleh pengadilan, Dlm hal gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka dlm putusan sekaligus dittpkan kwjiban maka dlm putusan sekaligus dittpkan kwjiban yg hrs dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yg hrs dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yg mengeluarkan kptsn berupa:yg mengeluarkan kptsn berupa:

Pencabutan KTUN yg bersangkutan;Pencabutan KTUN yg bersangkutan; Pencabutan KTUN yg bersangkutan ditambah Pencabutan KTUN yg bersangkutan ditambah

dg kwjban untuk menerbitkan kptsn yg baru; dg kwjban untuk menerbitkan kptsn yg baru; atauatau

Penerbitan KTUN apabila gugatan didasarkan Penerbitan KTUN apabila gugatan didasarkan pd adanya sikap diam yg disamakan dg kptsn pd adanya sikap diam yg disamakan dg kptsn penolakan pd Ps. 3 UU No. 5 th 1986.penolakan pd Ps. 3 UU No. 5 th 1986.

Putusan hakim tdk semua dpt dilaksanakan Putusan hakim tdk semua dpt dilaksanakan dlm arti yg sebenarnya secara paksa oleh dlm arti yg sebenarnya secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan penghukuman yg pengadilan. Hanya putusan penghukuman yg dpt dilaksanakan, sedangkan putusan dpt dilaksanakan, sedangkan putusan pernyataan pernyataan (deklaratoir)(deklaratoir) dan putusan dan putusan penciptaan penciptaan (contitutive)(contitutive) tdk memerlukan tdk memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakanya. sarana pemaksa untuk melaksanakanya.

Krn tdk memuat hak atas suatu prestasi, maka Krn tdk memuat hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hkm tdk tergantung pd terjadinya akibat hkm tdk tergantung pd bantuan atau kesediaan dr phk yg dikalahkan.bantuan atau kesediaan dr phk yg dikalahkan.

Krn itu, tdk diperlukan sarana pemaksa untuk Krn itu, tdk diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankanya.menjalankanya.

Putusan Pengadilan yg tdk Putusan Pengadilan yg tdk mengindahkan syarat2 yg ditentukan mengindahkan syarat2 yg ditentukan undang2 akibatnya batal demi hkm.undang2 akibatnya batal demi hkm.

Se lambat2nya 30 hari stlh putusan itu Se lambat2nya 30 hari stlh putusan itu diucapkan, hakim yg memeriksa perkara diucapkan, hakim yg memeriksa perkara dan panitera yg ikut bersidang hrs dan panitera yg ikut bersidang hrs menandatanganinya.menandatanganinya.

Apabila hakim ketua sidang berhalangan Apabila hakim ketua sidang berhalangan menandatangani, maka putusan menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh ketua pengadilan ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalanganya dengan menyatakan berhalanganya hakim ketua sidang.hakim ketua sidang.

Apabila yg berhalangan adlh hakim Apabila yg berhalangan adlh hakim anggota majelis, putusan ditandatangani anggota majelis, putusan ditandatangani oleh keta majelis dg menyatakan oleh keta majelis dg menyatakan berhalanganya hakim anggota majelis ituberhalanganya hakim anggota majelis itu

Setiap perkara yg diputus pengadilan Setiap perkara yg diputus pengadilan memerlukan biaya.memerlukan biaya.

Pihak yg kalah lazimnya dihukum untuk Pihak yg kalah lazimnya dihukum untuk membayar biaya perkara, baik untuk membayar biaya perkara, baik untuk seluruhnya atau sebagian.seluruhnya atau sebagian.

Biaya perkara tsb dibebankan kpd phk yg Biaya perkara tsb dibebankan kpd phk yg kalah meliputi:kalah meliputi:

a.a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yg Biaya kepaniteraan dan biaya materai yg diperlukan untuk perkara itu.diperlukan untuk perkara itu.

b.b. Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa yg Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa yg diperlukan dlm perkara termasuk biaya diperlukan dlm perkara termasuk biaya penyumpahanya, dg catatan bahwa phk yg penyumpahanya, dg catatan bahwa phk yg meminta pemeriksaan lbh dari 5 orang saksi meminta pemeriksaan lbh dari 5 orang saksi hrs membayar biaya untuk saksi yg lbh itu hrs membayar biaya untuk saksi yg lbh itu meskipun phk tsb dimenangkan.meskipun phk tsb dimenangkan.

c.c. Biaya pemeiksaan ditempat lain dari Biaya pemeiksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yg ruang sidang dan biaya lain yg diperlukan bagi pemutusan sengkea diperlukan bagi pemutusan sengkea atas perintah hakim ketua sidang.atas perintah hakim ketua sidang.

Agar ada kepastian hukum, jumlah biaya Agar ada kepastian hukum, jumlah biaya perkara yg dibebankan kpd phk yg kalah perkara yg dibebankan kpd phk yg kalah harus dimuat dlm amar putusan akhi harus dimuat dlm amar putusan akhi pengadilan.pengadilan.

Dlm hal pelaksanan putusan yg berisi Dlm hal pelaksanan putusan yg berisi kewajiban kpd Badan/Pejabat TUN untuk kewajiban kpd Badan/Pejabat TUN untuk memberikan rehabilitasi, dikirim kpd para memberikan rehabilitasi, dikirim kpd para phk dlm tempo 3 hari stlh putusan phk dlm tempo 3 hari stlh putusan mempunyai kekuatan hkm tetap.mempunyai kekuatan hkm tetap.

Apabila tergugat tdk dpt atau tdk Apabila tergugat tdk dpt atau tdk sempurna melaksanakanya sbb tlh sempurna melaksanakanya sbb tlh terjadi perubahan keadaan, maka dia terjadi perubahan keadaan, maka dia wajib memberitahukan kpd Ketua wajib memberitahukan kpd Ketua Pengadilandan Penggugat.Pengadilandan Penggugat.

Kemungkinan suatu putusan PTUN tdk Kemungkinan suatu putusan PTUN tdk dilaksanakan oleh pejabat adm negara, dilaksanakan oleh pejabat adm negara, krna alasan teknis yuridis dan sikap krna alasan teknis yuridis dan sikap tindak pejabat adm negara.tindak pejabat adm negara.

Dari segi teknis yuridis, dlm UU No 5 th Dari segi teknis yuridis, dlm UU No 5 th 1986 serta beberapa asas dlm hkm adm 1986 serta beberapa asas dlm hkm adm memang tdk diatur instrumen yg dpt memang tdk diatur instrumen yg dpt memaksa pejabat adm negara untuk memaksa pejabat adm negara untuk melaksanakan putusan PTUN.melaksanakan putusan PTUN.

Pejabat yg tdk melaksanakan putusan Pejabat yg tdk melaksanakan putusan PTUN berarti tdk menghormati prinsip2 PTUN berarti tdk menghormati prinsip2 negara hkm dan tdk menyadari bahwa negara hkm dan tdk menyadari bahwa jabatan sbg pekerjaan yg mengemban jabatan sbg pekerjaan yg mengemban kepentinga umum.kepentinga umum.

Untuk dpt menerobos hal ini diperlukan Untuk dpt menerobos hal ini diperlukan dan diciptakan yurisprudensi oleh para dan diciptakan yurisprudensi oleh para hakim PTUN.hakim PTUN.

Upaya hkm thdp putusan PTUNUpaya hkm thdp putusan PTUN

Jenis upaya hkm:Jenis upaya hkm:a.a. Upaya hkm biasa yg berupa pengadilan Upaya hkm biasa yg berupa pengadilan

tingkat banding dan peradilan tingkat tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi.kasasi.

b.b. Upaya hkm luar biasa, yaitu Upaya hkm luar biasa, yaitu perlawanan phk ketiga dan peninjauan perlawanan phk ketiga dan peninjauan kembali.kembali.

Perlawanan phk ketigaPerlawanan phk ketigaa.a. Mencabut keputusan yg digugat dlm perkara Mencabut keputusan yg digugat dlm perkara

itu. Misalnya pencabutan izin usaha akan itu. Misalnya pencabutan izin usaha akan menimbulkan kerugian penduduk sekitarnya,menimbulkan kerugian penduduk sekitarnya,

b.b. Mencabut kptsn yg digugat dlm perkara itu Mencabut kptsn yg digugat dlm perkara itu dan menerbitkan KTUN yg baru. Misalnya dan menerbitkan KTUN yg baru. Misalnya pencabutan izin usaha tsb disertai pencabutan izin usaha tsb disertai mengeluarkan izin serupa untuk luar daerah, mengeluarkan izin serupa untuk luar daerah, tentu ketetapan baru akan merugikan tentu ketetapan baru akan merugikan kepentingan penduduk yg dahulu sdh kepentingan penduduk yg dahulu sdh menguntunganmenguntungan

c.c. Menerbitkan KTUNbaru dlm hal Menerbitkan KTUNbaru dlm hal gugatan yg dikabulkan mengenai gugatan yg dikabulkan mengenai keputusan yg fiktif.keputusan yg fiktif.

d.d. Membayar suatu ganti kerugian.Membayar suatu ganti kerugian.e.e. Mereka dilitir penggugat dlm kedudukan Mereka dilitir penggugat dlm kedudukan

semula.semula.

Pemohonan banding Pemohonan banding istilah banding istilah banding sering disebut pemeriksaan ulang, dlm sering disebut pemeriksaan ulang, dlm bahasa inggris disebut bahasa inggris disebut appeal,appeal, pemeriksaan tingkat kedua, yaitu pemeriksaan tingkat kedua, yaitu memeriksa perkara baik mengenai fakta memeriksa perkara baik mengenai fakta maupun penerapan hkmnya dan maupun penerapan hkmnya dan merupakan pemeriksaan tingkat terakhir merupakan pemeriksaan tingkat terakhir (judex facti).(judex facti).

Permohonan kasasiPermohonan kasasikasasi kasasi pemeriksaan thdp keputusan pemeriksaan thdp keputusan pengadilan dlm tingkat peradilan yg pengadilan dlm tingkat peradilan yg terakhir apakah ada kesalahan atau terakhir apakah ada kesalahan atau kekeliruan dlm penerapan hkmnya.kekeliruan dlm penerapan hkmnya.

Mahkamah Agung dlm tingkat kasasi dpt Mahkamah Agung dlm tingkat kasasi dpt menggunakan 3 alasan untuk membatalkan menggunakan 3 alasan untuk membatalkan alasan pengadilan bawahan (judex facti) yaitu:alasan pengadilan bawahan (judex facti) yaitu:

a.a. Karena melampaui batas wewenangnyaKarena melampaui batas wewenangnyab.b. Salah menerapkan/melanggar km yg berlakuSalah menerapkan/melanggar km yg berlakuc.c. Lalai memenuhi syarat2 yg diwajibkan oleh UU Lalai memenuhi syarat2 yg diwajibkan oleh UU

yg mengakibatkan batalnya putusan yg yg mengakibatkan batalnya putusan yg bersangkutanbersangkutan

Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali Permohonan Permohonan peninjauan Kembali thdp putusan peninjauan Kembali thdp putusan pengadilan yg tlh memperoleh kekuatan pengadilan yg tlh memperoleh kekuatan hkm tetap merupakan wewenang eklusif hkm tetap merupakan wewenang eklusif Mahkamah Agung.Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung akan memutuskan Mahkamah Agung akan memutuskan permohonan PK pd tingkat pertama da permohonan PK pd tingkat pertama da terakhir.terakhir.

Setelah diputuskan dlm tingkat PK tdk Setelah diputuskan dlm tingkat PK tdk terbuka lagi upaya hkm apapun.terbuka lagi upaya hkm apapun.

Alasan2 PK diatur dlm Pasal 67-75 UU Alasan2 PK diatur dlm Pasal 67-75 UU No. 14 tahun 1986 sbb:No. 14 tahun 1986 sbb:

a.a. Apabila putusan didasarkan pada suatu Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat phk kebohongan atau tipu muslihat phk lawan yg diketahui stlh perkaranya lawan yg diketahui stlh perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti2 diputus atau didasarkan pada bukti2 perdana dinyatakan palsuperdana dinyatakan palsu

b.b. Apabila stlh perkara diputus ditemukan Apabila stlh perkara diputus ditemukan surat2 bukti yg bersifat menentukan yg surat2 bukti yg bersifat menentukan yg pd waktu pekara diperiksa tdk dpt pd waktu pekara diperiksa tdk dpt ditemukanditemukan

c.c. Apabila tlh dikabulkan suatu hal yg tdk Apabila tlh dikabulkan suatu hal yg tdk dituntut atau lbh daripada yg dituntutdituntut atau lbh daripada yg dituntut

d.d. Apabila mengenai suatu bagian dr Apabila mengenai suatu bagian dr tuntutan blm diputus tanpa tuntutan blm diputus tanpa dipertimbangkan seab2nyadipertimbangkan seab2nya

e.e. Apabila antara phk2 yg sama mengenai Apabila antara phk2 yg sama mengenai soal yg sama atas dasar yg sama, oleh soal yg sama atas dasar yg sama, oleh pegadilan yg sama, atau sama pegadilan yg sama, atau sama tingkatnya tlh diberikan putusan yg satu tingkatnya tlh diberikan putusan yg satu dg lainnya bertentangandg lainnya bertentangan

f.f. Apabila dlm suatu putusan trdapat Apabila dlm suatu putusan trdapat ketentuan2 yg bertentangan satu dg yg ketentuan2 yg bertentangan satu dg yg lainya.lainya.