8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

1/23

1

HAKIM DAN KEADILAN MASYARAKAT

Oleh : Firdaus Muhammad Arwan1

I. PENGANTARDinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan

perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan,

hukum (tertulis) selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat.

Berdasarkan kenyataan demikian, maka tidak salah apabila muncul

berbagai teori yang menentang aliran positivisme.

Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda yang menganut

sistem civil law, sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem

tersebut, sehingga aliran legisme-positivisme masih tetap eksis dalam

praktik, meskipun diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah

mengalami sedikit pergeseran menuju ke arah sistem common law. Akibat

masih kentalnya faham tersebut, seringkali dijumpai sikap hakim yang

bersikap yuridis-dogmatik dan hanya bertindak sebagai corong undang-

undang (buche de laloi), tanpa mempertimbangkan nilai-nili yang hidup di

masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatanmasyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas

individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya

hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup

dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis,

sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan bergerak

sesuai aturan-aturan, berkreasi dan menciptakan peradaban. Oleh sebab

itu setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah senantiasa akan

mewariskan budaya hukum.

Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin

kehendak bersama para anggotaya yang menjadi ukuran baik dan buruk

suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Oleh

1 Hakim PTA Pontianak

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

2/23

2

sebab itu setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Perintah demikian, juga ditemukan dalam pasal 229 Kompilasi

Hukum Islam yang merupakan salah satu acuan hukum bagi kalangan

peradilan agama.

Diakui, menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan kedua belah

pihak tidak mudah diwujudkan karena masing-masing pihak mempunyai

kepentingan yang berbeda, namun yang harus selalu disadari oleh seorang

hakim adalah senantiasa berupaya menjatuhkan putusan seadil-adil

mungkin berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hakim yang bijaksana

adalah hakim yang menunjukkan sikap: senantiasa mendengar, melihat,

dan berusaha mendatangkan kebajikan, serta mampu melakukan sesuatu

yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat agar putusan yang

dijatuhkan dirasakan sebagaisebuah keadilan yang membawa rahmat.

II. HUKUM DAN MASYARAKATHukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak

terpisahkan. Hukum merupakan suatu lembaga sosial (social institution),

artinya hukum merupakan kesatuan kaedah-kaedah yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan,

yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto (1988:9-11) mengemukakan, hukum merupakan

suatu gejala yang sangat penting karena menjadi dasar legislasi maupun

legalitas pelbagai gejala sosial lainnya yang juga menjadi lembaga sosial.

Dengan demikian, hukum sebagai lembaga sosial tidak hanya menciptakan

keteraturan bagi lembaga sosial lainnya, akan tetapi juga menciptakan

nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah tersendiri.

Adanya nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah itu menyebabkan

timbulnya mekanisme perangkat peranan dan kedudukan-kedudukan

tertentu. Oleh karena itu, hukum bukanlah semata-mata hanya

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

3/23

3

merupakan suatu kekuatan yang mengamankan, akan tetapi juga suatu

kekuatan yang menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan

melancarkan proses interaksi sosial. (Soerjono Soekanto, 1988:11).Hukum dalam fungsinya sebagai legalisasi, berarti mengesahkan

gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat, sehingga perundang-

undangan merupakan sarana untuk pengendalian sosial (social control),

sedang hukum dalam fungsinya sebagai alat legislasi merupakan proses

pembaruan, sehingga perundang-undangan senantiasa dapat diterapkan

sesuai kondisi masyarakat yang dihadapi.

Riduan Syahrani (1999:224) menyatakan, kaidah hukum berlaku

atau hidup di dalam masyarakat, apabila kaedah itu memiliki empat unsur

yang harus dipenuhi yakni:

1. Kaidah itu diketahui2. Kaidah itu dihargai3. Kiidah itu ditaati4. Kaidah itu diakui

Proses pengkaidahan (noumering proses) dari keempat unsur

merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah suatu kaidah benar-

benar hidup di dalam masyarakat. Sukses tidaknya pengkaidahan sangat

tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Efektifitas penanaman kaidah-kaidah tersebut dalam masyarakat2. Reaksi dan respon yang timbul dari masyarakat, dan3. Kecepatan menanamkan kaidah-kaidah dalam masyarakat

(Riduan Syahrani, 1999:225)

Eksistensi hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

senantiasa berkembang sesuai kondisi masyarakat setempat, oleh sebab

itu jika hukum ditelusuri dari segi nilai-nilai yang hidup di masyarakat,

maka hukum dari segi ruang lingkupnya dapat dipahami dari berbagai

aspek pengertian yang secara tidak langsung terkait dengan proses

pengkaidahan.

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

4/23

4

A.Hukum dalam Arti Kaidah atau NormaSudikno Mertokusumo (2004:11) mengartikan kaidah hukum sebagai

peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanyaberperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan

kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakekatnya merupakan

perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang

seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan

untuk dijalankan.

Senada dengan itu Soerjono Soekanto (1988:59) mengatakan,

kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal

tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan. Menurutnya, kaidah

merupakan kristalisasi pola berpikir yang mempengaruhi sikapnya

terhadap kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakaukan sesuatu

terhadap manusia, benda maupun keadaan.

Apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan norma atau

kaidah, maka perbuatannya dipandang baik. Jika perbuatannya ternyata

sebaliknya, maka yang bersangkutan dipandang sebagai orang yang jahat

dan akan mendapat sanksi moral dari masyarakat setempat. Oleh karena

itu dapat dikatakan bahwa apa yang diartikan dengan kaidah adalah

patokan atau ukuran untuk berperilaku dan bersikap dalam kehidupan

masyarakat yakni apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

Ada empat norma yang mengatur segala macam hubungan antar

individu dalam masyarakat yaitu, norma kesusilaan, norma kesopanan,

norma agama dan norma hukum. (Van Apeldoorn - M.Oetarid Sadiono,

1958:13)

1. Norma KesusilaanNorma atau kaidah kesusilaan lahir sebagai kaidah perilaku yang

dijadikan patokan menyangkut hati nurani seseorang yang berdimensi

moral. Karena itu dalam pergaulan, aspek moral serta harga diri

senantiasa menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana seseorang

tetap berada di atas koridor kesusilaan. Norma ini secara faktual tidak

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

5/23

5

nampak, akan tetapi setiap pelaku pelanggaran norma kesusilaan

senantiasa menanggung aib selama hidupnya bahkan berimbas pada

keturunannya.2. Norma Kesopanan

Kaidah ini terwujud dari kesepahaman masyarakat untuk mengarahkan

agar hidup dalam pergaulan senantiasa dalam suasana menyenangkan

satu sama lain. Kaidah kesopanan yang fundamental merumuskan inti

kehidupan yang baik, yang berada pada posisi saling menghormati dan

saling menghargai satu sama lain.

3. Norma AgamaKaidah agama ini merupakan wujud dari kayakinan masyarakat tentang

agama sebagai filter dan sumber hukum tidak tertulis yang bersumber

dari Tuhan Yang Maha Kuasa (Allah) dan diyakini sebagi suatu ibadah

bagi yang mentaatinya. Secara yuridis formal tidak mempunyai

kekuatan memaksa, akan tetapi diyakini oleh masyarakat bahwa

pelanggaran terhadap norma agama dapat mendatangkan murka

Tuhan (Allah) serta ancaman dosa. Dengan keyakinan demikian, maka

masyarakat dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri akan mematuhi

norma agama.

Dalam Islam dikenal tiga klasifikasi hukum yakni hukum tentang

aqidah (ibadah), hukum tentang muamalah dan hukum tentang

akhlaq. Tiga komponen ini disatukan dalam satu kesatuan yang disebut

syariah. Hukum aqidah (ibadah) mengatur tentang hubungan manusia

dengan Tuhan (Allah), sedangkan hukum muamalah mengatur

interaksi antar sesama manusia yang lebih dikenal dengan fiqh. Adapun

hukum akhlaq mengatur tentang sikap sopan santun.

4. Norma HukumRadbruch (dalam Ahmad Ali, 2002:43) menyatakan bahwa kaidah

kesusilaan (kaidah sosial) dimasukkan ke dalam golongan kaidah ideal,

sedangkan kaidah hukum digolongkan ke dalam kaidah kultur. Ahmad

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

6/23

6

Ali mengemukakan bahwa kaidah hukum sebagai salah satu kaidah

sosial mempunyai 2 sifat ayitu :

a.Ada kemungkinan bersifat imperatif, yaitu secara apriori wajibditaati, artinya tidak dapat dikesampingkan dengan perjanjian.

b. Ada kemungkinan bersifat fakultatif, yaitu tidaklah secara apriorimengikat atau wajib ditaati. Terhadap kaidah ini dapat

dikesampingkan dengan cara diperjanjikan.

Proses lahirnya kaidah hukum adakalanya diciptakan oleh pembuat

hukum dan adakalanya lahir dari kaidah sosial lainnya (kaidah kesusilaan,

kaidah kesopanan dan kaidah agama). Terhadap bentuk yang kedua ini

oleh Paul Bohannan dinamakan kaidah hukum yang berasal dari proses

double legitimacyatau legitimasi ulang. (Ahmad Ali, 2002:49)

Baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, maupun norma

kesopanan mengandung jawaban atas pertanyaan, apakah yang

sepatutnya/seharusnya dilakukan oleh orang sebagai anggota masyarakat.

Perbedaannya hanya bersifat gradual di mana kepatutan itu meningkat

sampai pada satu tingkatan, dan bagaimana pemerintah terutama hakim

berbuat untuk kepentingan masyarakat harus memperhatikan norma itu,

di situlah dapat dikatakan bahwa norma dalam masyarakat adalah norma

hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 1974:12).

Sampai tingkatan manakah suatu norma harus mengikat sehingga

pemerintah dan pengadilan harus memperhatikan norma tersebut. Wirjono

(1974:14) menyatakan, yang seharusnya diperhatikan adalah tujuan

hukum yakni untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat. Keselamatan

masyarakat berarti keselamatan semua orang yang merupakan anggota

masyarakat. Dengan demikian maka yang menjadi ukurannya adalah

tujuan hukum yaitu keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Dapat disimpulkan, apabila suatu norma dalam masyarakat sudah

menyangkut keselamatan dan/atau ketertiban, di mana pelanggaran atas

norma itu sudah menggangu sendi-sendi keselamatan dan/atau ketertiban

masyarakat, maka norma itu telah meningkat pada satu tingkatan.

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

7/23

7

Disinilah pengadilan (hakim) harus memperhatikannya sebagai bagian dari

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

B.Tujuan HukumVan Apeldoorn (1958:20) mengemukakan, tujuan hukum adalah

untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Kedamaian di antara

manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan,

jiwa, harta benda, dan lain sebagainya terhadap yang merugikan.

Kepentinagn individu dan kepentingan golongan manusia selalu

bertentangan satu sama lain. Petentangan kepentingan-kepentingan selalu

akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak

diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian.

Kedamaian merupakan suatu yang meliputi dua hal yaitu ketertiban

dan ketentraman. Ketertiban tertuju pada hubungan lahiriah dengan

melihat pada proses interaksi antar pribadi dalam masyarakat, sedangkan

ketentraman tertuju pada keadaan batin yaitu melihat pada kehidupan

batiniah masing-masing pribadi dalam masyarakat. (Purnadi Purbacaraka

dan Soerjono Soekanto, 1982:30).Suatu lingkungan yang ideal seharusnya dapat menserasikan

kepentingan umum dan kepentingan pribadi sehingga tercapai suatu

keadaan yang relatif stabil yang digambarkan sebagai kedamaian yang

didalamnya terdapat keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Pada

segi ketertiban lebih menonjolkan kewajiban warga masyarakat,

sedangkan pada segi ketentraman yang diutamakan adalah hak-haknya.

Manusia memerlukan keduanya dalam wujud serasi. Terlampau

menekankan ketertiban membuka jalan ke arah totaliter, sedang lebih

mementingkan ketentraman membuka peluang ke arah anarkhis.

(Riduan Syahrani,1999 : 26).

Tujuan hukum menurut syariat Islam dikenal dengan istilah Ghayah

as-Syary yang penekanannya kepada terwujudnya kemaslahatan ummat.

Setiap taklif(bebanan hukum) mengandung kemaslahatan yang memiliki

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

8/23

8

urgensi bervareasi yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu dharuriyah,

hajjiyah, dan tahsiniyah. Kemaslahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai

hukum yang hidup di masyarakat pada dasarnya hanya terbatas padapersoalan muamalah dan tingkat kemaslahatannya pada umumnya pada

tingkatan hajjiyah dan tahsiniyah. (Wahbah az-Zuhaily, 1986:1017)

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum,

antara lain teori Etis, teori Utilitas, dan teori Yuridis-Dogmatik yang

digolongkan ke dalam ajaran konvensionlal serta teori prioritas yang

digolongkan ke dalam ajaran modern. Teori prioritas ini dibedakan antara

prioritas baku dan prioritas kasuistik. (Ahmad Ali 2002:73)

1. Teori EtisMenurut teori Etis (Etische theori), hukum semata-mata bertujuan

untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh

Aristoteles dalam buktunya Ethica Nicomachea. Teori ini menyatakan

bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberikan kepada

setiap orang yang ia berhak menerimanya. (Utrecht, 1957:20).

2. Teori UtilitasTeori utilitas (Utiliteis theori) mengemukakan, hukum bertujuan

mewujudkan apa yang berfaedah. Teori ni diajarkan oleh Jeremi

Bentham. Baik buruknya hukum diukur dari akibat yang ditimbulkan

dari penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik

jika akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum itu menimbulkan

manfaat. Teori ini juga diikuti oleh James Mill dan John Stuart Mill. Dari

dua teori diatas Bellefroid mencoba memadukannya dengan

mengemukakan bahwa hukum ditentukan menurut dua asas yaitu

keadilan dan faedah. (Riduan Syahrani, 1999:21).

3. Teori Yuridis-DogmatikTeori ini bersumber dari pemikiran posisitivistis yang cenderung melihat

hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri. Menurut pemikiran

mereka hukum tidak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum

tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Bagi

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

9/23

9

penganut teori ini kepastian hukum merupakan sesuatu yang penting,

dan tidak menjadi persoalan apakah dalam penerapannya dirasakan

tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.4.Teori Prioritas

Berbeda dengan ketiga teori konvensional yang ekstrem di atas, yang

menganggap tujuan hukum hanya untuk mewujudkan salah satu dari

tiga tujuan yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka

teori prioritas lebih moderat dengan menerima ketiga-tiganya sekaligus

sebagai tujuan hukum. Teori ini dibedakan antara prioritas baku dan

prioritas kasuistik

a. Prioritas BakuTeori ini dipelopori oleh Gutaf Radburch seorang filosof Jerman.

Menurutnya ide dasar hukum mencakup tiga unsur yaitu keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum yang oleh sebagaian para pakar

diidentikkan dengan tujuan hukum. Radburch mengajarkan adanya asas

prioritas dimana keadilan harus mendapat prioritas pertama, barulah

kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Ketika hakim dihadapkan kepada pilihan antara keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan

keadilan, barulah kemanfatan dan yang terakhir kepastian hukum.

Begitu juga ketika dihadapkan kepada kemanfatan dan kepastian

hukum, maka yang diutamakan adalah kemanfaatan.

b. Prioritas KasuistikTeori Radburch yang semula dipandang sebagai teori yang maju

dan arif, ternyata dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan

hukum. Dalam kasus tertentu, keadilan dipandang lebih tepat utuk

mendapatkan prioritas, namun tidak demikian dalam kasus lain.

Adakalanya kemanfaatan justeru harus lebih diutamakan daripada

keadilan dan kepastian hukum atau kepastian hukum lebih diutamakan

daripada keadilan dan kemanfaatan. Melihat kenyataan semacam itu

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

10/23

10

timbullah teori prioritas kasuistik yang mengajarkan penerapan

prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi.

III. PERANAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM.1. Penemuan Hukum

Sudikno (2004:37-43) menyatakan bahwa penemuan hukum

menurut lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh

Hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan

peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lajut Sudikno

mengatakan bahwa penerapan hukum adalah konkritisasi atau

individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum denganmengingat akan peristiwa konkrit tertentu (das Sein). Penemuan hukum

dalam arti ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan

peradilan yang typis logicistic, di mana aspek logis analitis dibuat absolut,

atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum heteronom. (Sudikno,

2004:37-43)

Ketika terjadi persoalan hukum dalam masyarakat yang

menyangkut kepentingan seseorang atau kelompok yang diajukan kepada

hakim, maka hakim berkewajiban menemukan hukumnya. Karena itu

hukum secara implisit sangat ditentukan oleh peran hakim dan itu

sebabnya seorang hakim harus dalam posisi ius curia novit, sehingga tidak

satupun persoalan hukum yang dihadapi dinyatakan tidak ada hukumnya.

Montesquieu dan Kant (dalam Sudikno, 2004:40-43),

mengemukakan, menurut pandangan klasik, hakim dalam menerapkan

hukum terhadap peristiwa hukum yang konrit tidak menjalankan

peranannya secara mandiri. Peran hakim hanyalah sebagai penyambung

lidah atau corong undang-undang (buche de la loi), sehingga tidak dapat

mengubah kekuatan undang-undang, tidak dapat menambah dan atau

menguranginya. Pandangan demikian menurut Montesquieu disebabkan

undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Semua hukum

telah secara lengkap dan sistematis tertuang dalam undang-undang,

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

11/23

11

sehingga tugas hakim adalah mengadili sesuai dengan bunyi undang-

udang.

Montesquieu menyatakan, ada tiga bentuk negara dan pada setiapnegara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing

bentuk negaranya. Dalam eta despotique yang tidak ada undang-undang,

hakim dalam mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas

apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum

secara otonom mutlak. Sedangkan dalam negara etat republikcain,

terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan

undang-undang sesuai dengan bunyinya. Adapun dalam etat monarchique,

meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat

menafsirkan dengan mencari jiwanya. Di sini terdapat sistem penemuan

hukum yang bersifat heteronom dan otonom.

Di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom dan otonom

sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim

wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (contra

legem), atau melalui konstruksi hukum (rechts construksi), baik dengan

cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim disini lebih

bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat

dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun secara moral, maka

dalam menghadapi fakta konkrit, hakim harus mampu menemukan

hukumnya melalui interpretasi

2. Aliran Penemuan HukumMunculnya aliran-aliran penemuan hukum pada dasarnya bertitik

tolak dari pandangan mengenai apa yang menjadi (satu-satunya) sumber

hukum. Sebelum abad ke-18 hingga abad ke-19 awal, sebagaian besar

hukum adalah hukum kebiasaan. Sebagai reaksi dari ketidakpastian dan

ketidakseragaman hukum, maka timbullah usaha untuk menyeragamkan

hukum melalui kodifikasi. Di Perancis kodifikasi diadakan pada

pertengahan abad ke-18 yang kemudian ditiru oleh seluruh Eropa, seperti

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

12/23

12

di Nederland diadakan kodifikasi hukum pada tahun 1838. Adanya

kodifikasi hukum inilah yang memunculkan aliran legisme.

a. Aliran LegismeMenurut pandangan aliran in,i hukum itu berasal dari kehendak

penguasa tertinggi dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang.

Munculnya aliran ini dipengaruhi oleh teori trias politika Montesquieu yang

memisahkan kekuasaan ke dalam tiga lembaga, yudikatif, eksekutif dan

legislatif. Dalam pemisahan kekuasaan yang ketat peranan hakim menurut

pandangan Montesquieu hanya sebagai corong undang-undang (bouche de

la loi).

Meskipun hukum telah dikodifikasikan ke dalam undang-undang

secara lengkap, namun tidak dapat disangkal adanya hukum kebiasaan

merupakan suatu kenyataan yang hidup. Oleh sebab itu untuk

mempertahankan teroinya bahwa undang-undang merupakan satu-

satunya sumber hukum, maka dicarilah jalan keluar melalui legitimasi

hukum kebiasaan yakni dengan cara penunjukan oleh undang-undang

seperti yang diatur dalam pasal 15 AB.

b. Aliran HistorisPada abad ke-20 mulai muncul kesadaran bahwa undang-undang

tidaklah lengkap. Nilai-nilai yang tertuang dalam undang-undang tidak lagi

sesuai dengan perkembangan zaman kehidupan masyarakat, sehingga

sangat dirasakan adanya kekosongan dan ketidakjelasan hukum. Oleh

sebab itu penemuan hukum oleh hakim dan hukum kebiasaan dianggap

dapat melengkapi undang-undang, sehingga sejak itu yurisprudensi dan

hukum kebiasaan dianggap sebagai unsur-unsur sistem hukum.

Pandangan inilah yang kemudian melahirkan aliran Historis yang dipelopori

oleh von Savigny.

Menurut pendapatnya, hukum itu ditentukan secara historis, hukum

tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat/bangsa di suatu tempat dan

pada waktu tertentu. Kesadaran hukum yang paling murni terdapat dalam

kebiasaan. Penemuan hukum menurut aliran ini tidak berbeda dengan

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

13/23

13

aliran Legisme karena pada dasarnya undang-undang merupakan satu-

satunya sumber hukum. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara

pemberlakuan kebiasaan.Pada aliran Legisme berlakunya kebiasaan dengan cara ditunjuk oleh

undang-undang, sedangkan pada aliran Historis kebiasaan dijadikan salah

satu dasar pembentukan undang-undang, artinya pembentuk undang-

undang sebelum membuat peraturan terlebih dahulu meneliti kebiasaan

yang ada untuk dijadikan dasar pembentukan undang-undang. Oleh

karena undang-undang dipangdang sebagai satu-satunya sumber hukum,

maka peranan hakim menurut aliran ini tidak lain hanyalah sebagai corong

undang-undang sebagaimana pandangan kaum legis.

c. Aliran BegriffsjurisprudenzAliran ini muncul untuk memperbaiki kelemahan dari ajaran Legis.

Ajaran Begriffsjurisprudenz menyatakan bahwa sekalipun undang-undang

itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi

kekurangannya sendiri dengan cara memperluas daya cakupannya melalui

pemberian pengertian-pengertian-pengertian baru (begriff) dihubungkan

dengan yang terdapat pada undang-undang lainya.

Aliran in lebih memberikan kebebasan kepada hakim daripada aliran

legisme. Hakim tidak perlu terikat dari bunyi lafal undang-undang, tetapi

dapat mengambil argumentasi dari peraturan hukum yang tersirat di

dalamnya. Dengan demikian peradilan lebih mendasarkan kepada ilmu

hukum atas pemikiran yang rasional dan logis.

Aliran ini mendapatkan kritik bahwa hukum bukan sekedar persoalan

logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani,

pertimbangan budi yang kadang-kadang sifatnya tidak rasional. (Ahmad

Ali, 2002 :138)

d. Aliran InteressenjurisprudenzSebagai reaksi terhadap Begriffsjurisprudenz, di Jerman lahir aliran

Interessenjurisprudenz yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering, suatu

aliran yang menitikberatkan pada kepentingan-kepentingan (interessen)

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

14/23

14

yang difiksikan. Hukum menurut aliran ini merupakan resultan

pertentangan-pertentangan kepentingan yang berlawanan dan

berbenturan satu sama lain.Peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil-logis

belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Tujuan hukum pada

dasarnya dimaksudkan untuk melindungi, memuaskan atau memenuhi

kepentingan atau kebutuhan yang nyata. Dalam keputusannya hakim

harus bertanya kepentingan manakah yang dimaksud oleh pembentuk

undang-undang.

Sewaktu merumuskan peraturan pembentuk undang-undang telah

mempertimbangkan pelbagai kepentingan dan akhirnya mengambil pilihan

sehingga dalam peraturan tersebut telah ditetapkan kepentingan yang

mengandung nilai. Hakim ketika diminta untuk memutuskan perkara

(konflik kepentingan), maka ia harus menyesuaikan dengan ukuran nilai

yang termuat dalam undang-undang dan tidak boleh menilai kepentingan

atas kemauannya sendiri.

Berdasarkan pendangannya itu, maka dapat disimpulkan bahwa

penemuan hukum oleh hakim bersifat heteronom, karena masih terikat

dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun demikian

hakim tidak sekedar corong undang-undang yang mendasarkan kepada

bunyi teksnya, melainkan harus menafsirkan maksud undang-undang

terhadap kepentingan yang ditetapkan pembentuk undang-undang.

Dalam memberikan pengertian aliran Interessenjurisprudenz, Ahmad

Ali (2002:138) berbeda dengan Sudikno. Ahmad Ali menyatakan bahwa

menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya

untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar

penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas

dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai

keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari

undang-undang demi kemanfaatan masyarakat. Dengan mengaitkan teori

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

15/23

15

tujuan hukum Ahmad Ali menggolongkan ke dalam aliran utilitarisme dan

hakim mempunyai freies ermessen.

Terjadinya perbedaan pendapat terseebut dikarenakan Ahmad Alimenyamakan antara aliran Interessenjurisprudenz dengan aliran

Freirechtsschule yang oleh Sudikno Mertokusumo disebut dengan aliran

Freirechtbewegung yang digolongkan ke dalam aliran tersendiri.

e. Aliran FreirechtbewegungReaksi yang sangat tajam terhadap aliran Legisme di Jerman

dimotori oleh Kantorowicz yang menggunakan nama samaran Gnaeus

Flavius. Aliran baru ini disebutnya dengan Freirechtlicht (bebas) yang

kemudian dikenal dengan Freirechtbewegung. Menurut aliran ini hakim

tidak hanya mengabdi kepada fungsi kepastian hukum sebagaimana

pandangan aliran Legisme, tetapi mempunyai tugas sendiri dalam

merealisasikan keadilan. Pengertian yang umum dan luas yang

mengakibatkan kabur dan/atau samar-samar harus diisi dan dilengkapi.

Putusan hakim tidak selalu dapat dijabarkan berdasarkan undang-

undang, karena setiap peristiwa mempunyia sifat yang khusus, sehingga

karenanya tidak benar jika hakim selalu dapat menerapkan peraturan

undang-undang (yang bersifat umum) pada situasi konkrit. Hakim tidak

hanya menerapkan atau melaksanakan undang-undang, tetapi harus juga

menghubungkan semua sifat-sifat yang khusus dari sengketa yang

diajukan kepadanya.

Menurut aliran ini hakim tetap harus menghormati undang-undang,

tetapi tidak sekedar tunduk dan mengikutinya, melainkan dapat

menggunakan undang-undang sebagai sarana untuk menemukan

pemecahan peristiwa konkrit. Hakim tidak secara ketat terikat pada

undang-undang sehingga peranan hakim bukan sebagai penafsir undang-

undang tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum model ini

disebutpenemuan hukum bebas.

Dalam penemuan hukum bebas undang-undang merupakan

subordinated yang berfungsi sebagai satana dan bukan sebagai tujuan

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

16/23

16

hukum bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas

utamanya bukanlah menerapkan undang-undang, melainkan menciptkan

pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwakonkrit sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian

dapat diselesaikan dengan memuaskan. (Sudikno, 2004:103-104).

Sudikno (1993 : 45) mengajukan kritik terhadap penemuan hukum

bebas ini, bahwa aliran ini sangat berlebih-lebihan karena hakim tidak

hanya boleh mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi bahkan

boleh menyimpang. Senada dengan itu Ahmad Ali menyatkan, freies

ermessen (kebebasan) yang diberikan kepada hakim, akan membuka

peluang terjadinya kesewenang-wenangan sehingga hakim akan menjadi

raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum

sendiri bagi semua anggota-anggota masyarakat.

f. Aliran Penemuan Hukum ModernSalah satu pokok pandangan dari aliran ini ialah bahwa bukan sistem

perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah

kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Undang-undang

bukanlah penuh dengan kebenaran dan jawaban, tetapi lebih merupakan

usulan untuk penyelesaian, suatu pedoman dalam penemuan hukum.

Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, tetapi masih banyak

faktor-faktor penting lainya yang dapat digunakan untuk penyelesaian

masalah-masalah hukum. Pandangan penemuan hukum modern ini dapat

digolongkan ke dalam pandangan yang problem orientedatau

gesystematisseerd problemdenken. Metode penafsiran undang-undang

yang digunakan di sini adalah (terutama) teleologis yang menonjolkan

masalah kemasyarakatan.

Penganut aliran ini pada umumnya menekankan bahwa masalah

yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari

sinilah harus dicari penyelesaian yang paling diterima dalam praktek.

Setiap yuris yang melakukan penemuan hukum harus bertanya apakah

suatu penyelesaian hukum dapat menuju kepada hasil akhir yang

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

17/23

17

diharapkan. Penemu hukum harus mempertimbangkan semua faktor-

faktor yang mempengaruhi putusan akhir. Fungsi hukum adalah

melindungi kepentingan manusia, sehingga dalam menemukan hukumyang problem oriented ini kepentingan yusticiable harus diutamakan.

Bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pembentuk undang-undang

dapat dikoreksi dan digeser tetapi tidak boleh diabaikan.

Aliran penemuan hukum modern yang berorientasi kepada problema

ini oleh Ahmad Ali disebut dengan aliran Sozilogische Rechtsschule.

Menurutnya, aliran Sozilogische Rechtsschule ini lahir sebagai reaksi

penolakan atas pandangan penemuan hukum bebas. Oleh karena titik

sentral penemuan hukum menurut aliran Sozilogische Rechtsschule kepada

upaya pemenuhan rasa hukum masyarakat, maka sangat ditekankan agar

para hakim mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti sosilogi, antropologi,

politik, ekonomi dan sebagainya.

3. Metode Penemuan HukumAda dua pendapat mengenai kapan hakim melakukan penemuan

hukum. Pendapat pertama yang disebut sebagai penganut doktrin seins-

clair yang menyatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanyadibutuhkan ketika : 1) tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang

konkrit, dan 2) peraturan yang ada belum/tidak jelas. Pendapat kedua

menyatakan bahwa hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan

penemuan hukum. Dalam menghadapi setiap kasus yang diajukannya,

hakim selalu melakukan penemuan hukum dengan menerapkan hukum

yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit.

Ahmad Ali (2002:154) membedakan antara penemuan hukum

dengan metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode

konstruksi. Pada metode interpretasi penafsiran yang dilakukan hakim

masih berpegang kepada teks undang-undang, sedangkan pada metode

konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk

mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

18/23

18

tidak lagi berpegang kepada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak

mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Terdapat berbagai jenis metode penemuan hukum yang dapatdirangkum sebagai berikut :

a. Metode subsumtif yaitu interpretasi terhadap teks undang-undangdengan sekedar menerapkan sillogisme. Terhadap intepretasi model ini

Sudikno mengemukakan bahwa dalam sistem ini hakim berpikir secara

deduktif, hakim harus mengabstraktir peristiwanya, sebaliknya

peraturannya dikonkritisirnya. Ciri khas cara berfikir sistem subsumtif

ini adalah memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundang-

undangan.

b. Interpretasi formal atau disebut juga interpretasi Otentik yaknipenjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada

teks undang-undang tersebut.

c. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Pitlo

berpendapat, dengan metode ini hakim berusaha menemukan makna

kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undang-undang

digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri

di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-

undang menggunakan kata yang sama.

d. Interpretasi historis, yakni dengan melihat sejarah dan latar belakangpembentukan undang-undang agar diketahui secara pasti tujuan

dibentuknya peratuiran. Houwing mengatakan People will not look

forward to posterity who never look back ward to their ancestors

(barang siapa yang tidak pernah menengok ke belakang, tidak akan

mampu melihat ke depan).

e. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undangatau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-

undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari

suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait,

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

19/23

19

dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-

undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai

hubungan yang sama dan atau sejenis.f. Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran ini merupakan

penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang

dibutuhkan dalam masyarakat.

g. Interpretasi Komparatif, membandingkan antara dua atau lebih aturanhukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu di

antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan, serta berkemanfaatan,

dan berkepastian hukum.

h. Interpretasi futuris atau disebut juga Interpretasi Antisipatif yaitupemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan

yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan

(Rancangan Undang-Undang)

i. Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinyaperaturan perundang-undangan itu tidak bisa diperluas karena sifatnya

yang mutlak dan terbatas.

j. Interpretasi ektensif yaitu kebalikan dari metode restriktif yaitupenafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam

undang-undang itu diperluas maksudnya.

Metode penemuan hukum sebagaimana disebutkan di atas oleh

Ahmad Ali digolongkan ke dalam penemuan hukum dengan interpretasi,

karena masih berpegang kepada teks undang-undang. Sedangkan yang

termasuk dalam konstruksi hukum yang dilakukan hakim dalam

menghadapi kekosongan atau ketidaksempurnaan undang-undang dapat

dilakukan melalui beberapa instrumen sebagai berikut :a. Argumentum peranalogian, yaitu metode berfikir analogi.

Peristiwa yang terajdi tidak selamanya telah diatur dalam suatu

peraturan, sehingga perlu dicarikan dasar hukumnya. Terhadap

peristiwa yang memiliki karakteristik serupa atau sejenis dapat

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

20/23

20

diterapkan metode ini. (dalam ilmu ushul fiqih disebut mafhum

muwafaqah)

b.Argumentum a qontrario.Apabila undang-undang menetapkan hal tertentu untuk suatu peristiwa

tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut. Namun

demikian tidak berarti bahwa apabila terjadi sebaliknya kemudian

dinyatakan tidak ada hukumnya. Dalam menghadapi peristiwa ini

hakim dapat melakukan interpretasi secara a qontrario dengan

menerapkan hukum kebalikannya (dalam ilmu ushul fiqih disebut

mafhum mukhalafah).

c. Rechtsverfinding (penyempitan hukum).Kadang-kadang ruang ligkup suatu peraturan perundang-undangan

dipandang terlalu umum atau terlalu luas sehingga perlu dilakukan

penafsiran penyempitan hukum yang oleh Ahmad Ali disebut

pengkonkritan hukum atau ada juga yang menyebut penghalusan

hukum atau penyulingan hukum.

d. Fiksi hukum, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau belumnyata, tetapi untuk kepentingan hukum perlu diadakan atau dianggap

ada.

Putusan hakim yang ideal tercermin dari alur pemikiran (legal

reasoning) yang dilakukan hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai

dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu penemuan hukum

bukan semata-mata hanya penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit

tetapi sekaligus juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum.

(Sudikno, 1992:25).

Hukum secara empirik bukan merupakan hal yang statis, tetapi selalu

dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian, maka

hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami

dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang sehingga putusannya

selalu dirasakan adil oleh masyarakat. Dalam mengadili setiap perkara

yang diajukannya hakim harus menjatuhkan putusan-putusan yang

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

21/23

21

membumi, dalam arti sesuai kondisi masyarakat setempat sehingga

putusannya memiliki nilai manfaat serta berorientasi pada nilai-nilai

keadilan.Dalam hukum Islam (ushul fiqih) nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat dikenal dengan sebutan urf (kebiasaan). Penggunaan urf

sebagai salah satu sumber hukum (penemuan hukum) harus dipenuhi dua

syarat yaitu, tidak bertentangan dengan syariat, dan membawa

kemaslahatan ummat.

Kemaslahatan umat di samping merupakan tujuan syary juga

mempunyai arti khusus sebagai salah satu metode ijtihad. Apabila suatu

peristiwa hukum tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran maupun sunnah

Rasul, sedangkan penggunaan metode ijtihad yang lain (qiyas, istihsan,

istishab) tidak dimungkinkan, maka mayoritas ahli ushul fiqih kecuali

madzhab Dzahiri menerima mashlahah mursalah (kemaslahatan umat)

sebagai penemuan hukum.

Syarat mashalihul mursalah sebagai salah satu sumber hukum antara

lain :

1) Peristiwa hukum semata-mata berkenaan dengan muamalah, bukanibadah

2) Kemaslahatan yang dicari sejalan dengan dasar dan jiwa syariat3) Kemaslahatan itu harus terdiri dari persoalan-persoalan dalam kategori

darurat atau yang mutlak diperlukan, buka yang bersifat komplementer

kesempurnaan dan kelengkapan. (A.Hanafi, 1972 : 34)

IV.PENUTUPHakim sebagai penegak hukum senantiasa harus memperhatikan

dan mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sering tidak mampu

menjangkau kebutuhan yang ada. Oleh karena itu hakim dituntut mampu

menguasai sistem hukum dalam penerapannya terhadap persoalan-

persoalan yang timbul dalam masyarakat (law in action).

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

22/23

22

Setiap putusan hakim harus berorientasi kepada rasa keadilan

masyarakat sehingga masyarakat akan merasa terpelihara dan terlindungi

kepentingannya, dan pada gilirannya lembaga peradilan mendapat simpatimasyarakat serta diletakkan dalam kedudukan yang sangat terhormat.

Apabila kondisi demikian ini dapat terwujud, maka masyarakat dengan

sendirinya akan menyadari bahwa hukum lahir untuk mengatur.

Paling utama yang harus disadari oleh seorang hakim adalah

menghindarkan sikap apatis dalam menemukan hukum. Peranan Hakim

bukan semata-mata sebagai corong undang-undang yang memutus

perkara hanya mendasarkan kepada pertimbangan tekstual sebuah

peraturan, melainkan harus mengutamakan rasa keadilan mastarakat.

Apabila menurut penilaian hakim suatu peraturan perundang-undangan

sudah tidak memenuhi keadilan masyarakat, atau peraturan yang ada

tidak menjangkau problema hukum yang dihadapi, maka wajib baginya

menemukan hukum melalui penafsiran peraturan maupun dengan

menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Disinilah hakim

berperan sebagai pembentuk hukum.

Putusan hakim harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang

jernih berdasarkan suara hati nurani. Oleh karena itu dalam

pertimbangannya senantiasa harus memperhatikan aspek filosofis maupun

sosiologis agar putusannya menyentuh rasa keadilan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKAAli, Ahmad, 1998, Menjalajahi Kajian Empiris Hukum, Jakarta,, 2002, Menyimak Tabir Hukum, Gunung Agung, JakartaAli, Muhammad Daud, 1999, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan

Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Apeldoorn, Van, 1958, Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht,

Terjemahan M. Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum,Noordhoff-Koff, Jakarta.

As-Shiddiqie, T.M. Hasby, 1974, Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang,Jakarta.

. ., 1974, Ushul Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta,..., 1972, Elastisitas Hukum Islam, IAIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta,

8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

23/23

23

Az-Zuhaily, Wahbah, 1995, Ushul Fiqh, Darul Fikri, Beirut.Basyir, Ahmad Azhar, 1998, Corak Lokal Dalam Hukum Positif, Sebuah

Tinjauan Filosofis, Cik Hasan Basri, Hukum Islam Dalam Tatanan

Masyarakat Indonesia, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.Hamid, Zahri, 1977, Filsafat Hukum Islam, IAIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta.

Hanafi, 1972, Ushul Fiqih, , Bulan Bintang, JakartaMahmashony, Subhy, tanpa tahun, Tasyri Islamy, Darul Fikri, Beirut,Mertokusumo, Sudikno, 1992, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra

Aditya, Jakarta, 2002, PMengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,

Yogyakarta., 2004, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,

YogyakartaPurbacaraka, Purnadi, 1982 dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu

Hukum, Alumni, Bandung.Prodjodikoro, Wirjono, 1974, Bunga Rampai Hukum, Ikhtiar Baru, Jakarta,Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira Thania, 2004, Dasar-dasar Filsafat dan teori

Hukum, Citra Aditya Baakti, Bandung.Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya

Bakti, Bandung,Soekanto, Soeryono, 1991, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta., 1993, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,

Rajawali Pers, Jakarta.Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ikhtisar, Jakarta,