Download - DOKUMEN - desawatutiri.com · Tenis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/03/perdes-rkpdesa-2019-format-administrasi-

desa.html

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

( RKPDESA PERUBAHAN )

TAHUN 2019

DESA WATU TIRI

KECAMATAN LEMBOR SELATAN

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/03/perdes-rkpdesa-2019-format-administrasi-desa.html



RKPDesa WATU TIRI 2019

BAB 1PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas

dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman,

Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi,

Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional

dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang

matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang

berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) sebagai satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif

dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan

atau hal- hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai Rencana strategis

pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan

pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa atau sebutan

1 | P a g e


lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-

satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa

dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun

anggaran bersangkutan.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKPDesa

Desa Watu Tiri Tahun Anggaran 2019 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan

peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014

Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;


Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tanun 2019 Tentang Pokok Pokok PengelolaanKeuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentangBadan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai BaratTahun 2018 Nomor 6)

2 | P a g e


8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentangKewenangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (BeritaDaerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 63 );

9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang PedomanPengadaan Barang / Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten ManggaraiBarat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 14 );

10. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang PetunjukTenis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa dan RencanaKerja Pemerintah Desa Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah KabupatenManggarai Barat Tahun 2018 Nomor 66 );

11. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024.

12. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana KerjaPembangunan Desa (RKPDes) Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024.

13. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 05 Tahun 2019 Tentang AnggaranPendapatan Belanja Desa Tahun 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor

123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana

telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 5717), maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tujuan Penyusunan RKP Desa Watu Tiri yaitu:

a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang berkekuatan hukum tetap.

3 | P a g e


b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di

desa.

c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas

e. Menetapkan kerangka pendanaan

2. Manfaat Penyusunan RKPDesa Watu Tiri antara lain:

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.

c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan

dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. PROSES PENYUSUNAN

Berikut adalah proses penyusunan RKPDesa Watu Tiri Tahun Anggaran 2019

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa

3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan

yang masuk ke Desa

4. Pencermatan Ulang RPJMDesa

5. Penyusunan Rancangan RKPDesa

6. Penyusunan RKPDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa (Musrenbang)

7. Penetapan RKPDesa dengan Peraturan Desa (Perdes)

8. Perubahan RKPDesa

9. Pengajuan DU-RKPDesa.

E. SISTEMATIKA RKPDesa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan dan Manfaat

D. Proses Penyusunan

4 | P a g e


E. Sistematika RKPDesa

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN

A. Visi-Misi Kepala Desa

B. Data Kemiskinan dan Profil Desa

C. Kebijakan Pendapatan Desa

D. Kebijakan Pendapatan Desa

E. Kebijakan Belanja Desa

F. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa

Tahun Sebelumnya (2018)

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat Antara Lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis

Ekonomi, dan Kerusuhan Sosial yang Berkepanjangan

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala

Desa Tahun Anggaran 2018

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tahun Anggaran 2018

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing

Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN-LAMPIRAN

5 | P a g e


BAB IIGAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

A. VISI-MISI KEPALA DESA

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa

Watu Tiri dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak

yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama,

tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Watu Tiri

adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA WATU TIRI YANG BERSATU,

MAJU MODERN, ADIL MAKMUR, BERIMAN, BERKESADARAN HUKUM

LINGKUNGAN, BERPENDIDIKAN DAN BERMORAL ”

2. MISI

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai.

Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan

dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya

menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan

kebutuhan Desa Watu Tiri.

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Watu Tiri adalah:

a. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik yang

memadai.

b. Mendorong kemajuan sektor usaha di Bidang Pertanian (Padi dan

Holtikultura), Perkebunan, serta Peternakan.

c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman

masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

d. Memberikan Pemahaman tentang pentingya kesehatan dan

pemeliharaan Lingkungan.

6 | P a g e


e. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga.

f. Mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang efektif dan

efisien.

g. Mewujudkan Masyarakat yang aman, tentram dan damai.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Sejarah Desa

Pada tahun 2005-2012 wilayah Watu Tiri terdiri atas 5 kampung, yaitu

Kampung Pumpung, Kampung Kulang, Kampung Popo, Kampung Lengkong

Cepang, Kampung Wae Mege.

Pada tahun 2012 wilayah Watu Tiri dimekarkan dari Desa Surunumbeng

menjadi Desa Watu Tiri dan yang menjadi PLT. Kepala Desa Watu Tiri adalah

Daniel Galus.

Gambaran sejarah perkembangan Watu Tiri setelah terbentuk menjadi

Desa dapat dilihat pada tabel:

TAHUN PERISTIWA

2012

Watu Tiri dimekarkan dari Desa Surunumbeng menjadi Desa

Watu Tiri dan yang menjadi PLT. Kepala Desa Watu Tiri

Adalah Daniel Galus.

2013-2014

Pemilihan kepala Desa yang pertama kalinya yang terdiri dari

tiga Calon Kepala Desa dan terpilih menjadi Kepala Desa

adalah Gaspar Gandur sampai dengan tahun 2014 (2 Tahun).

2015

Terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala desa

sebelumnya menjadi PNS. Akibat dari kekosongan ini, maka

kursi kepemimpinan siserahkan kepada Fransiskus Hantus

sebagai PLT. Desa Watu Tiri

2016-2018

Jabatan Kepala Desa Watu Tiri diserahkan kepada Wihelmus

Janu yang diangkat dari Sekretaris Desa Watu Tiri, dan juga

merupakan hasil musyawarah Tingkat Desa.

2018

Pada tanggal 27 September 2018 dilaksanakan Pemilihan

Kepala Desa yang ke tiga yang terdiri dari 4 calon Kepala Desa

7 | P a g e


dan yang terpilih adalah Stanislaus Dugis untuk periode 2018-

2024

2. Kondisi Umum Desa

a. Demografi 1) Batas Wilayah

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Surunumbeng

b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Pegunungan Surunumbeng

c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Watu Waja

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Laut Sawu

2) Luas Wilayah

Luas Desa Watu Tiri sekitar 21,70 Km2. Pada umumnya penduduk Desa Watu

Tiri adalah Petani

3) Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Watu Tiri adalah daerah dataran

Tinggi dan daerah perbukitan yang ketinggiannya ± 900 M dari permukaan

Laut, Keadaan suhu rata – rata 17,25ºC, sebagian wilayahnya terletaknya

/berada di Kaki Gunung Surunumbeng dan sebagian terletak dipesisir laut

sawu. Jarak Desa Watu Tiri yang menjadi Pusat Pemerintahan Desa (Kantor

Kepala Desa) Ke Kecamatan (kantor kecamatan) : 3 Km

4) Iklim

Iklim Desa Watu Tiri sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia

beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan.

b. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Watu Tiri terdiri atas Empat (4) Dusun yakni Dusun Kulang, Dusun

Lengkong Cepang I , dan Dusun Lengkong Cepang II, Dusun Wae Mege dengan

jumlah Rukun Warga ( 09) Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak Enam Belas

(16). Berikut daftar nama Dusun dan RW dan jumlah RT-nya.

8 | P a g e


Tabel 2.2 Daftar nama Dusun dan Jumlah RT di Desa Watu Tiri

Nama Dusun Jumlah RT

Kulang 5

Lengkong Cepang I 5

Lengkong Cepang II 3

Wae Mege 3

Jumlah 16

3. Keadaan Ekonomi

3.1 Data Penduduk

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengelompokan Umur. Penduduk Desa Watu

Tiri terdiri atas 367 KK dengan total jumlah jiwa 1860 orang. Berikut perbandingan

jumlah penduduk berdasark pengelompokan umur.

Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk di Desa Watu Tiri

NO DUSUN

USIA

0 - 4 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 50-54 55-59 60 + Jumlah

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 KULANG 36 47 58 53 45 56 39 25 35 17 411

2 LENGKONG CEPANG I 53 74 67 73 58 75 65 47 46 28 586

3 LENGKONG CEPANG II 56 76 68 75 53 57 58 39 37 24 543

4 WAE MEGE 28 42 30 42 28 53 27 38 22 10 320

JUMLAH 173 239 223 243 184 241 189 149 140 79 1860

9 | P a g e

NO DUSUN JMLH KK

PENDUDUK/JIWA PEKERJAAN

L P L+P

Tdk/

BlmBekerja

Mengurus

Rumah

Tangga

Pelajar

Pensiunan

PNS TNIPOLRI

Nelayan

Karyawan

HonorerSwasta

Biarawan

SopirPerangka

t DesaJumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 KULANG 90 215 196 411 145 158 97 0 2 0 0 0 2 2 0 2 3 411

2LENGKONG CEPANG

I112 293 293 586 173 265 137 2 1 0 0 0 2 2 0 0 4 586

3LENGKONG CEPANG

II100 299 244 543 157 173 198 0 11 0 0 0 2 0 0 1 1 543

4 WAEMEGE 65 172 148 320 118 105 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 320

JUMLAH 367 979 881 1860

593 701 526 2 15 0 0 0 6 4 0 3 10 1860

Tabel 3.1.2 Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian

10 | P a g e

NO

DUSUN

PENDIDIKAN

Tdk?belum

Sekolah

Bukan

Tamat SD

TamatSD/Sederaja

t

SLTP/Sederajat

SLTA/Sederajat

Diploma III

DiplomaIV/Strat

a I

Strata II

Strata III

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 KULANG 145 13 198 12 23 9 11 0 0 411

2 LENGKONGCEPANG I 173 11 311 62 12 9 8 0 0 586

3 LENGKONGCEPANG II 157 9 290 43 16 11 17 0 0 543

4 WAE MEGE 118 7 145 11 13 17 9 0 0 320

0

JUMLAH 593 40 944 128 64 46 45 1860

Tabel 3.1.3 Jumlah Kepala Keluarga Bedasarkan Tingkat Pendidikan

11 | P a g e

3.2 . Luas Lahan Produksi

Adapun lahan yang tersedia di Desa Watu Tiri, ditunjukkan dalam tabel 3.2.1

NO NAMA DUSUN

LUAS

JUMLAHSAWAH PERKEBUNAN

HUTAN

RAKYAT LINDUNG

1 2 3 4 5 6 7

1 Kulang 49 Ha 115 Ha 115 Ha 300 Ha 1.096 Ha

2 Lengkong

Cepang I

60 Ha 173 Ha 169 Ha 0 678 Ha

3 Lengkong

Cepang II

67 Ha 167 Ha 102 Ha 0 562 Ha

4 Wae Mege 75 Ha 153 Ha 198 Ha 0 2.670 Ha

Jumlah 502 Ha 808 Ha 1.168 Ha 600 Ha 5.748 Ha

Table. 3.2.1

3.3 Jenis Potensi Khusus Material

Potensi khusus yang tersedia di Desa Watu Tiri secara terperinci digambarkan

dalam tabel 3.2.2 berikut ini :

Tabel 3.3.1 Jenis Potensi Khusus Material Desa Watu Tiri

JENIS POTENSI KHUSUS

NO JENIS POTENSI KHUSUS VOLUMEMATERIAL

1 RUMAH

RUMAH MENURUT DINDING

- Tembok 102 buah

12 | P a g e

- Kayu

- Bambu

RUMAH MENURUT LANTAI

- Keramik

- Semen

- Kayu

- tanah

34 buah

231 buah

23 buah

79 buah

34 buah

231 buah

2

HEWAN TERNAK

- Sapi

- Kerbau

- Ayam Kampung

- Ayam Pedaging

- Kuda

- Kambing

78 ekor

435 ekor

337 ekor

569 ekor

77 ekor

157 ekor

3

TANAH

- Sawah

a. Tanah Hujan

b. Tanah Irigasi

- Tanah Kering

1. Tegal / Ladang

2. Pemukiman

- Tanah Perkebunan Rakyat

- Tanah fasilitas umum

1. Kas Desa Watu Tiri

2. Lapangan

3. Perkantoran Pemerintah

4. Lainnya

230 Ha

272 Ha

522 Ha

234 Ha

1 Ha

2 Ha

49 Ha

0

3.3.2 Jenis Potensi Umum

Tabel 3.3.2 Jenis Potensi Umum Desa Watu Tiri

JENIS POTENSI UMUM

13 | P a g e

NO JENIS POTENSI UMUM VOLUME

MATERIAL

1 JALAN

- Jalan tanah

- Jalan batu

- Jalan aspal

11 km

20 km

4 km2 JEMBATAN

- Jembatan beton

- Jembatan kayu

- Jembatan bambu

-

-

-3 SUMBER AIR

- Mata air

- Sumur gali

- Sumur pompa

- Terminal air

- Sungai

2 titik

-

-

-

3 buah4 RUMAH IBADAH

- Gereja

- Masjid

- Mushallah

1 unit

-

-

5 KANTOR

- Kantor Desa

- Kantor BPD

- Kantor Balai Pertemuan

- Kantor Dusun

- Kantor PKK

- Kantor LKMD

1 unit

-

-

-

-

-6 PRASARANA KESEHATAN

- Pustu

- Posyandu

-

-

14 | P a g e

- Polindes

- Puskesmas

-

1 Unit7 SEKOLAH

- SD

- SLTP

- SLTA/SMK

- TK

- PAUD

2 unit

1 unit

1 unit

-

-8 PRASARANA OLAH RAGA

- Lapangan Sepak Bola

- Lapangan Volly

- Lapangan Takrow

- Meja Tennis Meja

1 unit

1 unit

-

-

3.4 Deskripsi dan Statistik Kebudayaan Desa

Perspektik budaya masyarakat di Desa Watu Tiri masih sangat kental

dengan budaya setempag. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di

Kabupaten Manggarai Barat masih kuat pengaruh kerajaan Manggarai Barat.

Dari latar belakang, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan

agama yang dianut misalnya, Katolik sebgai agama mayoritas yang dianut

masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Manggarai

Barat.

Tradisi budaya Manggarai sendiri berkembang dengan banyak dipengaruhi

ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Katolik masuk. Hal ini

menjelaskan mengapa kegiatan peringatan-peringatan keagamaan yang

dimasyarakat terutama katolik, karena dipeluk masyarakat, dalam

menjalankanya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya

yang bercampur dengan nuansa agama Katolik.

Secara idividual didalam keluarga masyarakat desa Watu Tiri, tradisi

Manggarai lama dipadu dengan agama Katolik, juga tetap dipegang. Tradisi ini

dilakukan selain sebagai kepecayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan

sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat.

15 | P a g e

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya

pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari

pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini

mengakibatkan munculnya kerentangan sosial di masyarakat dan gesekan antara

masyarakat.

3.5 Deskripsi Dan Statistik Sarana Dan Prasarana Desa

Berikut gambaran sarana dan prasana yang ada di Desa Watu Tiri

3.5.1 Sarana Umum

Tabel 3.5.1 Sarana Umum Desa Watu Tiri

Sarana Jumlah

Pasar 1 Buah

Kantor Desa 1 Buah

Balai Desa -

16 | P a g e

3.5.2 Sarana Pendidikan

Tabel 3.5.2 Sarana Pendidikan Desa Watu Tiri

Sarana Jumlah

TK dan PAUD -

SD / MIS 2 buah

SLTP 1 buah

SLTA/SMK 1 buah

TK/TPA -

3.5.3 Sarana Keagamaan

Tabel 3.5.3 Sarana Keagamaan Desa Watu Tiri

Sarana Jumlah

Gereja 1 buah

Masjid -

3.5.4 Prasarana Transportasi

Tabel 3.5.4 Prasarana Transportasi Desa Watu Tiri

17 | P a g e

Sarana Panjang

Jalan Desa 18 KM

Jembatan Beton 0

Plat Dekker 8 Buah

Jembatan Bambu 0

3.5.5 Kualitas Jalan

Tabel 3.5.5 Kualitas Jalan Desa Watu Tiri

Jalan Panjang

Aspal 4 km

Diperkeras 11 km

Tanah 6 km

Rabat Beton 400

3.5.6 Sarana Kesehatan

Tabel 3.5.6 Sarana Kesehatan Desa Watu Tiri

Sarana Buah

Pustu 0

Posyandu 0

Puskesmas 1 Buah

3.5.7 Sarana Parawisata

Tabel 3.5.7 Sarana Parawisata Desa Watu Tiri

Sarana Buah

Pantai 1 Buah

18 | P a g e

Gunung Gua Pong Rojo 1 Buah

3.5.8 Sarana Pertanian

Tabel 3.5.8 Sarana Pertanian Desa Watu Tiri

Sarana Jumlah

Irigasi 1 Buah

Jalan usaha tani 2 Km

Gapoktan 4 Kelompok

19 | P a g e

4. Kelembagaan Desa

4.1 Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

e. Membina kehidupan masyarakat Desa.

f. Membina perekonomian Desa.

g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara pertisipatif.

Bagan 2.1 . Struktur Pemerintah Desa Watu Tiri

20 | P a g e

KEPALA DESA

SEKRETA

KEPALAURUSAN

KAUR TU KAUR PER

KASI PEM KASIPELAYANA

N

KASIKESEJAH

DUSUN DUSUN DUSUN DUSUN

4.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Wewenang yang lain

antara lain :

1. Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Oleh sebab itu dalam kegiatan penyusunan perencanaan

pembangunan Desa, maka BPD berperan antara lain :

a. Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Oleh sebab itu dalam kegiatan penyusunan perencanaan

pembangunan Desa, maka BPD berperan antara lain :

1. Menggali Aspirasi.

2. Merumuskan aspirasi

3. Menyalurkan aspirasi

4. Menetapkan Peraturan Desa yang berhubungan dengan hasil

Musrenbang Desa.

Bagan 2.2 Struktur Organisani Badan Permusyawatan Desa (BPD) Desa

21 | P a g e

KETUA BPD

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTAANGGOTAANGGOTA ANGGOTA

4.3 RT/RW

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, RT/RW

mempunyai fungsi :

a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan

lainnya.

b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di

wilayahnya.

Tabel 2.22 Daftar Nama-nama Ketua RT Desa Watu Tiri

NO N A M A PEJABAT Ketua RW/RT DUSUN

1 2 3

1 Heribertus Berto Pumpung I (01)

2 Fortunata Kordi Pumpung 2 (14)

3 Eusebius Ferselius Kulang (02)

4 Martinus Mendi Popo I (03)

5 Valentinus Medan Popo II (04)

6 Marselinus Midun Tado Rajong I (05)

7 Irfansius Tano Najong Tado Rajong II (15)

8 Hendrikus Pendi Wae Rea II (16)

9 Leonardus Hardi Wae Rea I (06)

10 Maksimilianus Fardi Cepang I (07)

11 Markus Gor Cepang II (08)

12 Marselinus Herman Watu Tondol (09)

13 Konradus Feti Pate Banggang (010)

22 | P a g e

14 Dominikus Nanggot Wae Mege I (011)

15 Donatus Jebaru Wae Mege II (012)

16 Sebastianus gandung Bea (013)

4.4 Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

4.4.1 Tugas Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah membantu Pemerintah

Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa

antara lain :

1. Menyusun Rencana Pembangunan secara partisipatif.

2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan

swadaya masyarakat.

4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.

4.4.2 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa yaitu :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam

pembangunan.

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat.

4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan

pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif.

23 | P a g e

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta

swadaya gotong royong masyarakat.

6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

7. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

4.5 Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya

dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa. Adapun

fungsi Lembaga Adat adalah sebagai berikut :

a) Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada

Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum

adat, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat.

b) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan –

kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta

memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan

Desa.

c) Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara

Kepala Adat/Pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat

pemerintahan Desa.

4.6 Tim Penggerak PKK Desa

Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan

merupakan mitra dalam pemberdayaaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Adapun tugas Tim Penggerak PKK meliputi :

a) Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda

Kabupaten.

b) Melaksanaka kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.

c) Menyuluh dan menggerakkan kelompok – kelompok PKK

Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan

kegiatan – kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

24 | P a g e

d) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat,

khususnya keluarga yang meningkatkan Kesejahteraan Keluarga sesuai

dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

e) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup

kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga

sejatera.

f) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan

program kerja.

g) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan

dengan kesejahteraan keluarga di Desa.

h) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan

dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun Tim Penggerak PKK

setempat.

i) Melaksanakan tertib administrasi

j) Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun Tim Penggerak

PKK setempat.

Adapun fungsi dari Tim Penggerak PKK Desa, yaitu:

a) Penyuluh, motifator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu

melaksanakan program PKK.

b) Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing

gerakan PKK

25 | P a g e

4.6.1 Kader Posyandu

Tabel 2.24 Daftar Nama-nama Kader Posyandu Desa Watu Tiri

Nomorurut

NAMA UMUR JENISKELAMIN

PENDIDIKAN/KURSUS

BIDANG ALAMAT KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

POSYANDU LENGKONG CEPANG

1 EVODIA J. MARNIS P KESEHATAN LENGKONG CEPANG

2 SILVIANA DAKA P KESEHATAN LENGKONG CEPANG

3 ISABELA S. SULSANTI P KESEHATAN LENGKONG CEPANG

4 FRANSISKA NUNE P KESEHATAN LENGKONG CEPANG

5 MATEUS NGANTUT L KESEHATAN LENGKONG CEPANG

POSYANDU TADO RAJONG

6 MARSELINUS MIDUN L KESEHATAN TADO RAJONG

7 PETRONELA JELUMUN P KESEHATAN TADO RAJONG

8 AGNES S. LUJU P KESEHATAN TADO RAJONG

9 ELISABETH INA P KESEHATAN TADO RAJONG

10 BERNADETA BUNGA P KESEHATAN TADO RAJONG

POSYANDU WAE MEGE

11 GETRUDIS NUR P KESEHATAN WAE MEGE

12 ERMELINDA S. MENSIN P KESEHATAN WAE MEGE

13 ERMELINDA LIUS P KESEHATAN WAE MEGE

14 PAULINA MIMAL P KESEHATAN WAE MEGE

15 SEBASTIANUS PAMU P KESEHATAN WAE MEGE

26 | P a g e

4.6.2 Kader Pembedayaan Masyarakat

Upaya Pemberdayaan Masyarakat merupakan gerakan yang bercirikan “dari,

oleh, untuk masyarakat” (DOUM). Gerakan dari, oleh, untuk masyarakat dapat

terjadi apabila ada warga menjadi pelopor atau penggerak. Oleh sebab itu di masing

– masing Desa harus ada kader yang disebut dengan Kader Pemberdayaan

Masyarakat. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) secara umum menjadi

fasilitatior dalam proses pemberdayaan masyarakat. Adapun pokok-pokok peran

Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Pelopor, yaitu yang merintis atau melopori gagasan-gagasan kegiatan


b) Penggerak, yaitu yang memotivasi, mendorong dan menggerakkan

partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat untuk kegiatan


c) Pembimbing, yaitu yang memfasilitasi, membelajarkan, memberi masukan

atau mendampingi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d) Perencana, yaitu memproses perencanaan kegiatan secara partisipatif,

mulai dari masalah kebutuhan, prioritas dan rencana kegiatan


e) Perantara, yaitu yang menghubung-hubungkan antara berbagai

kepentingan atau antara kebutuhan dengan sumber daya untuk kegiatan


f) Pelaksana, yaitu melaksanakan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga

masyarakat.

g) Pembaharu, yaitu memperbaiki atau memperbaharui kegiatan

pemberdayaan masyarakat ke arah lebih baik atau lebih unggul.

Dari peran KPM tersebut di atas maka peran KPM dalam perencanaan

pembangunan Desa dapat sebagai :

a) Pencari Data.

b) Narasumber.

c) Pemandu proses perencanaan.

d) Mediator

e)

27 | P a g e

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan

asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan

umum anggaran 2018 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah

Kabupaten Manggarai Barat serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan

berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana

Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp 0,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00Jumlah PADesa setelah perubahan Rp 0,00

1.2. Transfera. Semula Rp 1.172.339.000,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 44.539.300,00Jumlah pendapatan transfer setelahperubahan

Rp 1.216.878.300,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang saha. Semula Rp 11.500.000,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sahsetelah perubahan

Rp 11.500.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.228.378.300,00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang

atau Jasa dan Belanja Modal.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

28 | P a g e

1. Pendapatan Desa1.1. Pendapatan Asli Desa

Semula Rp 0,00Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00Jumlah PADesa setelah perubahan Rp 0,00

1.2. TransferSemula Rp 1.172.339.000,00Bertambah/(Berkurang) Rp 44.539.300,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp 1.216.878.300,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sahSemula Rp 11.500.000,00Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan

Rp 11.500.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.228.378.300,00

2. Belanja Desa2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desaa. Semula Rp 325.645.077,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 35.400.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp 361.045.077,002.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula Rp 826.375.000,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp 826.375.000,002.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula Rp 13.146.685,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 9.139.300,00

Jumlah setelah perubahan Rp 22.285.985,002.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula Rp 15.350.282,00d. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp 15.350.282,002.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desaa. Semula Rp 10.000.000,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp 10.000.000,00Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.235.056.344,00Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (51.217.344,00)

29 | P a g e

3. Pembiayaan Desa3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 6.678.044,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 6.678.044,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaana. Semula Rp 0,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp 6.678.044,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp 0,00

30 | P a g e

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata

disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro

baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan

identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat

signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan

sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi

perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2018 berdasarkan 4 aspek pembahasan ,

sebagai berikut :

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada Rkpdesa Sebelumnya (Tahun

Anggaran 2018)

1. Evaluasi Realisasi Keuangan.

Sesuai APBDes Tahun 2018, Desa Watu Tiri mendapat Alokasi Dana sebesar

Rp. 1.047.463.901. yang bersumber dari:

a. Dana Desa : Rp. 729.689.000,-

b. Alokasi Dana Desa : Rp. 316.274.901,-

c. Pendapatan Asli Desa : ……………………………

d. Bagian Dari Hasi Pembagian Pajak : ……………………………

e. Sumbangan Pihak Ketiga : …………………………….

Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintah Desa, Bidang Penyelenggaraan pembangunan,

bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Berikut rincian penggunaan keuangan sesuai Bidang.

1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Watu Tiri Tahun

Anggaran 2018 telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.

324.257.947,- Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber

31 | P a g e

dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan penghasilan dan tunjangan

perangkat desa, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional

RT/RW.

1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang pelaksanaan Pembanguna Desa tahun Anggaran 2018,

total dana untuk membiayai kegiatan dibidang ini sebesar Rp.

1.047.463.901,- dengan realisasi Rp. 1.047.463.901,-. Rincian

kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Penggusuran jalan Baru Popo 100%

2. Perluasan Jaringan Air Minum /Pengadaan 2 Bak Air Minum Bersih

100%

3. Pembangunan Deker 100%

4. Pembangunan Draenase 100%

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan Rpjmdesa

Berdasarkan Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 01 Tahun 2019 tentang

RPJMDesa Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 prioritas masalah yang harus

diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan

Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan

masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa

c. Pembentukan BUMDesa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Pendidikan Dan

Kesehatan

b. Pembangunan Jalan Tani Desa

c. Pembangunan Jalan Lingkungan

d. Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa

e. Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Operasional Lembaga Desa

32 | P a g e

b. Pembina Keamanan Dan Ketertiban

c. Penyuluhan Hukum

d. Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga desa (RT/RW, Karang Taruna, PKK,

Posyandu, KPMD Dan Lembaga Desa Lainnya)

b. Percapatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Proritas Usaha Mikro

Kelompok Warga Miskin

c. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Antara Lain

Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi, DAN ATAU KERUSUHAN

SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai

permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam

dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin

menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa

dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah

mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit,

karena jalan yang dilalui ke puskesmas cukup parah karena rusak dan

belum di telford.

2. Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan

3. Jalan termakan air karena drainase jalan tidak baik.

4. Kerusakan akibat kejadian alam baik hujan (Tanah Longsor) dan angin

kencang.

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan

Daerah

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam

proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan

pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil

33 | P a g e

evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan

daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-

benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan

pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana

daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan

sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas

tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi

pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat.

34 | P a g e

BAB IVARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Watu Tiri yang tersusun

dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai

permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga

diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun

2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di

masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap

kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan,

dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara

langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Namun

jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan

dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga

tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) tahun berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Jadi secara detail

dikelompokkan, sebagai berikut :

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun

Anggaran 2019

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-usul Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program

pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan

berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Penilaian

tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peningkatan kualitas dan akses

terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat

guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan

sosial budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman

masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan desa. adapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari

ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di

lapangan desa mempunyai sumber daya.

35 | P a g e

RKPDesa Tahun Anggaran 2019 Desa Watu Tiri skala desa adalah sbb :

36 | P a g e

37 | P a g e

NOBIDANG DAN

KEGIATANTUJUAN LOKASI

1 2 3 4I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Belanja Pegawai

Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Kapasitasdan Kualitas Pelayanan Publik

Desa

2. Tunjangan dan Operasional BPD

Meningkatkan Kinerja BPD

Desa

3. (Operasional RT/RW)

Meningkatkan Peran serta RT/RW Dalam Pembangunan Desa

Desa

4. Operasional Perkantoran

Memenuhi Kebutuhan Administrasi PemerintahDesa Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa

Desa

5. Peningkatan Kwalitas Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa

Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Masyarakat

Desa

II Bidang Pelaksanaan Pembangunan1. Pengelolaan Dan

Pembinaan Posyandu

Peningkatan Pelayanan Posyandu Di Desa

Desa

1. Pemberian Makanan Tambahan ( PMT) Balita Dan Anak Sekolah

Meningkatkan Kwalitas Kesehatan Balita dan Anak dan Pencegahan gizi buruk Pada Anak

Desa

III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa1. Operasional

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Desa

Desa

2. Pembinaan LinmasMeningkatkan Keamanan Dan ketertiban Didesa

Desa

3. Penyelengaraan Forum musyawarah Tiga Pilar

Peningkatan Pemahaman Hukum Dan Keamanan Desa

Desa

4.Peningkatan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.

Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Desa

Desa

IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa1. Fasilitasi Bimbingan teknis RT/RW

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa

Desa

2. Pendidikan dan Latihan Bimtek KPMD

Peningkatkan Kwalitas Kader –Kader Pembangunan Di desa

Desa

V Bidang Lain Yang Tak Terduga1. Penanganan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana yang Mendesak

Memenuhi Kebutuhan Mendesak

Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Prioritas program pembangunan Lokal Skala Desa merupakan program

dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat

Desa Watu Tiri tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini

disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan

bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu

membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber

daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana

pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut

akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di

tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Jadi yang

dipilih secara partisipatif pada forum musrenbang desa dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO BIDANG DAN KEGIATAN TUJUAN LOKASI1 2 3 4I Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pembangunan Jalan Desa Memperlancar Arus

Lalu Lintas DesaDesa

2. Pembangunan Jalan

Kabupaten

Memperlancar Arus Lalu Lintas Desa Desa

II Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Bantuan RTLHMemberikan bantuan fasilitas sandang

Desa

2. Bantuan Sosial Warga Miskin

Memberikan Bantuan Sosial BerasSejahtera

Desa

III Bidang Lain Yang Tak Terduga

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019

38 | P a g e

Prioritas program pembangunan Lokal Skala Desa merupakan program dan

kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa

Watu Tiri tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini

disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan

kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai

karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa

tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung

lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut

akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di

tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Jadi yang

dipilih secara partisipatif pada forum musrenbang desa dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NOBIDANG DAN

KEGIATANTUJUAN LOKASI

1 2 3 4I Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pembangunan Jalan Desa

(Telford)

Memperlancar

Arus Lalu Lintas

Desa

Dusun

Lengkong

Cepang II (Pate

Banggang)

2. Peningkatan Jalan

Telford ke lapen

Memperlancar Arus Lalu Lintas Desa

Penggilingan-

Pate

Banggang)3. Peningkatan Air

Minum Bersih

II Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa1. Pengadaan Bibit Sayur

2. Pelatihan UBSP

III Bidang Lain Yang Tak Terduga

39 | P a g e

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/

SEKTOR

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program &

kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang

bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2019.

Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa

yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa

2. Pendapatan Transfer (sesuai dengan ketentuan PP 43 Tahun 2014 dan

Peraturan Bupati nomor 21 Tentang pedoman pengelolaan keuangan

desa)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam

RKPDesa Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan

Forum Musrenbang Desa RKPDesa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai

berikut :

Belanja Pembangunan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan masyarakat Desa) sebesar 100 % dari Total Belanja Desa yang

terbagi menjadi :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebesar 28 %;

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 70 %

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar 1 %

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 1 %

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi – misi

desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara

lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019

tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa Watu Tiri.

40 | P a g e

BAB VPENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya

ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan

masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan

yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai

pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di

desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah

muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak

memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan

pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi

kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan

dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara

proporsional.

Ditetapkan di : Lengkong CepangPada Tanggal : 20 September 2019KEPALA DESA WATU TIRI

STANISLAUS DUGIS, S.Fil

41 | P a g e

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU TIRINOMOR : DWT.140/011/IX/2019

TENTANG:PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

KEPALA DESA WATU TIRI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan PerubahanRencana Kerja Pemerintah Desa Watu Tiri Tahun 2019, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Watu Tiri Tentang Pembentukan Tim PenyusunPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kewenangan DesaLingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah KabupatenManggarai Barat Tahun 2017 Nomor 63);

7. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang RPJMDesa Tahun 2019 -2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memproses mekanisme tahapan penyusunan Perubahan RKP Desa 2019;

2. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;

3. melaporkan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun 2019 kepada Kepala Desa;

4. mensosialisasikan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Desa Tahun 2019 kepada masyarakat

KETIGA :Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lengkong Cepang

pada tanggal : 20 September 2019



TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada:.

1.Camat Lembor Selatan

2.Ketua BPD Desa Watu Tiri

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU TIRI

NOMOR : NOMOR : DWT.140/011/IX/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2019

Pembina : STANISLAUS DUGIS, S.Fil

Ketua : VALENTINUS SUHARBUN

Sekretaris : SILVESTER TITA

Anggota : 1. PHILIPUS PANJONG

2. SELVIANUS IRWAN

3. KAROLUS PANDU

4. ROFLAN SUWANDI

5. HILARIUS HANDER

6. YOHANES SELDI

7. THOMAS TORAS



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU TIRI

KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : DWT.140/012/IX/2019

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

KEPALA DESA WATU TIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Watu Tiri Tahun 2019 perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Watu Tiri Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Bupati MANGGARAI BARAT Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati MANGGARAI BARAT Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati MANGGARAI BARAT Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten MANGGARAI BARAT Tahun 2017 Nomor 14 );

6. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Watu Tiri Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :a. Memverifikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019b. Memverifikasi Perubahan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya ;c. Melaporkan hasil Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 kepada Kepala Desa dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lengkong Cepangpada tanggal : 20 September 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.1.Camat LEMBOR SELATAN 2.Ketua BPD Desa Watu Tiri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU TIRINOMOR : DWT.140/012/IX/2019TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESATAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Pembina : STANISLAUS DUGIS, S.Fil

Ketua : VALENTINUS SUHARBUN

Sekretaris : SILVESTER TITA

Anggota : 8. PHILIPUS PANJONG

9. SELVIANUS IRWAN

10. KAROLUS PANDU

11. ROFLAN SUWANDI

12. HILARIUS HANDER

13. YOHANES SELDI

14. THOMAS TORAS



BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA WATU TIRI TAHUN 2019

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor DesaWatu Tiri Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019 dengan dihadiri oleh unsur-unsurmasyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf RancanganPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Watu Tiri Kecamatan Lembor Selatan, KabupatenManggarai Barat Tahun 2019.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019 untuk penyusunan Perubahan RKPDesa Tahun 2019 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluhtahun dua ribu sembilan belas dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun2019, melakukan evaluasi RPJM Desa, Analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunanrancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2019 sertamenyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2019Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati DraftRancangan Perubahan RKP Desa Watu Tiri Tahun 2019Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinandalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa Watu Tiri Tahun 20192. Tanggapan / saran dari peserta Rapat 3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota

Kesepakatan/Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :Pimpinan Rapat Konsultasi : VALENTINUS SUHARBUNNotulen : Fabianus Jehani Nara Sumber : Stanislaus Dugis

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Watu Tiri Tahun 2019 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD. Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2019

NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN

1. STANISLAUS DUGIS 1.

2. FABIANUS JEHANI 2.

3. VALENTINUS SUHARBUN 3.

4. HILARIUS HANDER 4.

5. OSI NASTI 5.

6. KAROLUS PANDU 6.

7. YOHANES SELDI 7.

8. AGUSTINUS GASA 8.

9. KAROLUS PANDU 9.

10 KANISIUS GAHOR 10

11 MAKSIMUS ANTUT 11.

12 PHILIPUS PANJONG 12.

13 IGNASIUS AGUNG 13.

14 ONA MERNA 14.

15 MARSELINUS JURDIN 15.

16 BERNADUS BUWUNG 16.

17 MARSELINUS MIDUN 17.

18 18.

19 19.

Lengkong Cepang, 20 September 2019

Pimpinan Rapat Notulis

VALENTINUS SUHARBUN FERDINANDUS PAER

MENGETAHUI KEPALA DESA WATU TIRI


Download - DOKUMEN - desawatutiri.com · Tenis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai

Top Related