DAFTAR PUSTAKA

AR. Mustopadidjaja, “Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN”, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar.

Abdurrahman Jalaluddin, Tanpa Tahun Terbit, Al-Jami’ Al Shaghir fi Ahadist al-Basyir al-Nadzir, Jilit I, Bairut: Dar Al-Fikr.

Abdurrahman, 1980. Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni.

Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, 1981, Matan al-Bukhari Jilid I, Semarang, Toha Putera.

Artidjo Alkostar,2010, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi, Yogyakarta: FH UII Press.

Arry Sukowathy, Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi rasa keadilan dalam Hukum Positif, Peran dan relevansi Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Al-Munjid, fi al-Lughah wa al-‘Alam, 1998, Dar al Masyriq, Beirut.

Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75.

Al-Jurjani, al-Ta’rifat, 2003, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut.

Al Jurjawi, 2007, Hikmat al Tasyri’ wa Falsafatuhu, Dar al Fikr, , Juz II, Beirut.

Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keungan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Abdul Rahman Saleh (red), Lawyer, Jurnal Profesi & Hukum Kontemporer: Profesionalisme Penegak Hukum, Jakarta: Sekretariat IKADIN.

1

A.Ridwan Halim, 2012, Sendi-Sendi Etika Umum dalam Praktik Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.

Abdul Rahman Saleh (red), Lawyer, Jurnal Profesi & Hukum Kontemporer: Profesionalisme Penegak Hukum, Jakarta: Sekretariat IKADIN.

Bagir Manan , Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa, Jakarta , Varia Peradilan Tahun Ke XX No.240 September 2005.

_____________, 2004, Hukum Positif Indonesia(Satu Kajian Teoritik), Yogyakarta: FH UUI Press.

Bahm, Archie., 1986, Metaphysics: An Introduction, Albuquerque: Harper and Row Publishers.

Bambang Senggono, 1998, Metode Penelitian Hukum , Jakarta , Raja Grafindo.

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997, Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional RI.

Binjiad Kadafi, 2004, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia : Keharusan atau Tantangan? , Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

________________ , dkk., 2001, Advokat Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Jakarta : PSHK.

__________________ , 2004, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia : Keharusan atau Tantangan ? , Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.

Chalmers, A.F., 1983, Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, What is this thing called Science?, Jakarta: Penerbit Hasta Mitra.

Daniel S. Liev, Hukum dan Politik Indonesia, terjemahan Nirwono & A.E.Priyono, Jakarta: LP3ES.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

2

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Bahasa Indonesia, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.

Depag, Al-qur’an dan terjemahannya, Semarang: Toha Putra.

__________, 1993, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Terbaru, Surabaya: Surya Cipta..

Donald Black, 1976, “Behavior of Law”, , New York, San Fransisco, London: Academic Press.

Erlyn, Indarti, 2002, Diskresi Polisi, Semarang: Badan Penerbit Undip.

E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum), Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Frans Hendra Winarta., 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

__________________, 2009, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta:Kompas.

Gunarto, 2011, Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum, Semarang: Badan Penerbit UNISSULA PRESS.

Gerry Spench, 1989, With Justice for None Destroying an Amerika Myth, New York: Penguin Book.

George Whitercos Paton, 1951, A Text Book of Jurisprudence, Oxford: Clarendon Press.

Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.

Habermas, Jurgen., 1971, Knowledge and Human Interest, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press.

Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, 2002, Sosiologi Hukum, Bandung: Pustaka Setia.

H. Fauzi Yusuf Hasibuan et al., 2005, Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta: Fauzi&Partners.

3

_______________________, 2007, Peran Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat, Bahan ajar untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Herman Suryokumoro , dkk., 2003, Pedoman Penulisan:Tugas akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ishaq, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika.

I Gde Pantja Astawa, Tanggung Jawab Penegak Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum untuk Merespon Masyarakat Pencari Keadilan (Suatu Tinjauan Akademik), disajikan dalam Rakernas IKADIN pada Kamis, 8 Mei 2008, bertempat di Hotel Penghegar Bandung.

Imam Sukadi, 2011, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul.

Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta: Kalam Mulia.

K. Bertens, 2005, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

K.Prent cm., J.Adisubrata & W.J.S.Poerwadarminta, 1969, Kamus Latin-Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kafrawi Ridwan, dkk (editor), Ensiklopedia Islam, Cet. IV, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Koesno Adi, Tanpa Tahun Penerbit, Quo Vadis: Penegakan Hukum Dan Kewibawaan Hukum di Indonesia.

Komisi Hukum Nasional, 2010, Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum, Cetakan Kedua.

Lafave, Wayne R, 1964, The Decision To Take a Suspect Into Custody, Boston: Little, Brown Company.

Lexy J Moleong, 1999, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda karya, Bandung..

Luhut M.P. Panggaribuan, 2002, Advokat Dan Contempt Of Court : Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Jakarta: Djambatan.

Lawrence Friedman, 1984, American Law, W.W. Norton & Company, London.

4

Leon Duguit, 1919, Law in the Modern State, USA: London University.

Loekman Wiriadinata, 1989, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya, Penegakan Hukum Indonesia, ctk. Pertama, Yogyakarta: AntonyLib Bekerjasama LHSP.

Marudut Tampubolon, 2014, Membedah Profesi Advokat, Prespektif Ilmu Sosial Interkasi Advokat-Klien, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1983, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES.

Majid Khadduri, 1984, The Islamic Conception of Justice, USA:The Johns Hopkins University.

Muhammad Muslehudin, 1985, Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System, Delhi: Markazi Makatab Islami.

M.Iqbal Hasan, 1999, Metode Penelitian Dan Aplikasinya , Bandung , Remaja Karya.

Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung , Citra Adityia Bakti.

___________, 2005, Profesi Mulia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moh,Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni.

Magnis Suseno., 2003, “Pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam

5

Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN Depkeh & HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Muladi, 2004, “Substantive Highlights’s dari Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi”, dalam Seminar Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 6-7 Mei 2004.

Neuman, 2006, W.Lawrence, Penelitian Sosial Metode: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Amerika Serikat: University of Wisconsin.

Nurcholish Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Neufeldt [ed], Tanpa Tahun Terbit, Webster New World, USA: Macmillan.

Nurcholish Majid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Cet. I, Jakarta: Paramadina.

Otje Salman, 2004, Wajah Peradilan Kita, Bandung: Refika Aditama.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983, Renungan tentang Filsafat Hukum, Jakarta: CV. Rajawali.

Prakoso, Djoko, 1987, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Jakarta: PT Bina Aksara.

Puspa, Yan Pramadya, 2004, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

Paul S. Baut dan Luhut M. Panggaribuan, Loekman Wiriadirata, 1989, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, YLBHI.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Asia Foundation.

6

R. Arry Mth. Soekowathy, 2003. Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif: Jurnal Filsafat, (UGM, Yogyakarta). Filsafat hukum Jilid 35, Nomor 3.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta: Kompas.

Roger Cottorell, 1984, Introduction to Sociology of Law, London: Butterworth.

Roscoe Pound, 1972, Interpretations of Legal History, Holland: Havu, L.R.

Ropaun Rambe, 2001, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: Grasindo.

Robertus M. Unger, Tanpa Tahun Terbit ,Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Nusa Media.

Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan Mansyur, Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007.

Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: YA3.

Sholeh So’an, 2004, Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam, Bandung : Agung Ilmu.

Sidharta Arief B., 1989, Etika Profesi dan Profesi Hukum yang Sehat, Justitia (No.2 Tahun VII, April 1989.

Sabian Utsman, 2008, Menuju Penegakan Hukm Rseponsif, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetandyo Wignjosoebroto,”The Legal Professionals, The Para Professionals dan The Para Legals di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosio-Historik,“ Hukum dan Pembangunan, (April 1992): 147

Sony Keraf, 2005, Bisnis Sebuah Profesi Etis?, Jakarta, Citra Adityia Bakti.

Suhrawardi K. Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

7

Sunaryati Hartono, 1991, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni.

Supriadi, 2008, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukris Sarmadi, 2009, Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan), Bandung: Mandar Maju.

Sabian Utsman, 2008, Menuju Penegakan Hukum Rseponsif, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum ( Suatu Tinjauan Sosiologis), Yogyakarta: Genta Publishing.

_______________, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni.

______________________, 2009, Merombak dan membangun Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta

_______________, 2004, “Kejaksaan Segeralah Bertindak”, dalam KOMPAS, 2 Oktober, 2004.

________________, 2005 “Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan, dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/No.1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.

Susilo Bambang Yudoyono, 2005, Pidato disampaikan dalam Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penanganan TPK antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, Jakarta, 7 Maret, 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

.Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: UI Press.

_________________, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta:UI-Press.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2003, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

8

Sri Endah Wahyuningsih, 2012, Mata Kuliah Penunjang Disertasi, Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System, Semarang: UNISSULA Press.

Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran, Makalah disampaikan pada “Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.

Suparman Marzuki, 2011, Robohnya Keadilan! Politik hukum HAM Era Reformasi, Yogyakarta: PUSHAM-UII.

Sukris Sarmadi, 2009, Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan), Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengeal hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Tasrif, 1987, Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: ABARDIN.

Tim Prima Pena, 2006, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Gitamedia Press.

Unger, Roberto M., 1999, Gerakan Studi Hukum Kritis, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

V. Harlen Sinaga, 2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wahbah al Zuhaili, 2009, al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz IX, Beirut: Dar al Fikr.

Wasingatu Zakiyah, Danang Widoyoko, Iva Kasuma, Ragil Yoga Edi, 2002, Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Jakarta Selatan: Indonesia Corruptin Watch.

Wildan Suyuthi, 2004, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA-RI.

Winarsih Arifin & Farida Soemargono, 1991, Kamus Perancis-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

W. Friedman, 1960, Legal Theory, London: Steven Sons & Limited.

9

Yudha Pandhu, 2004, Klien & Advokat dalam Praktek, Jakarta:Indonesia Legal Center.

______________, 2001, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, Jakarta: PT Abadi Jaya.

Yudi Ktristiana, 2009, Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: AntonyLib kerjasama LSHP.

Zainuddin Hamidy, dkk (pent), 1992, Terjemah Hadist Shahih Bukhari, Cet. XIII, Jakarta: Widjaya.

Peraturan Perundang - undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU/2006.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009, tanggal 1 Mei 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 064/KMA/V/2009, tanggal 18 Mei 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 065/KMA/V/2009, tanggal 20 Mei 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/KMA/IX/2009, tanggal 15 September 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat.

Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

11

Kode Etik Advokat Indonesia

Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.

Kode Etik Kejaksaan Republik Indonesia.

Kode Kehormatan Kehakiman. 

Lain-lain:

Abdul Hakim G Nusantara, Peranan Advokat dalam Negara Hukum Indonesia, Makalah ini disampaikan pada Rapat Kerja Nasional IKADIN tanggal 8-9 Mei 2008 di Hotel Panghegar Bandung.

Adnan Buyung Nasution, Undang-Undang Advokat, Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat, Munas Ikadin di Semarang pada tanggal 3-5 Maret 2003.

Ali Salmande, Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan, diakses pada 25 Januari 2015.

Aridona Bustari, Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara, http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html, diakses pada 25 Januari 2015.

Arti dan Makna Sila Kelima Pancasila, Makalah, http://tricklik.blogspot.com/2013/12/arti-dan-makna-sila-kelima-pancasila.html, diposting pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2013, diakses pada 22 Februari 2015.

Asri Vidya Dewi, Memahami peran perangkat hukum bernama advokat/pengacara dalam perspektif relasi produksi, http://pembebasan-pusat.blogspot.com/2012/07/memahami-peran-perangkat-hukum-bernama.html?m=1, diposting pada 12 Juli 2012 diakses pada 30 Desember 2014.

Asep Saepudin, Kholil Khoirul Muluk, Fungsi dan Peran Advokat, Disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi, Fakultas Syari’ah IAIN Lampung,

12

http://gubukhukum.blogspot.com/2011/09/fungsi-dan-peran-advokat.html, diakses pada 25 Januari 2015.

Artikel Prosedur Advokat sejak PKPA hingga Pengangkatan oleh Masari, @klinikhukum, diakses pada tanggal 10 Desember 2014, pukul 11.00 WIB.

Court Organization Law of Japan, Pasal 66 dan The Legal Training and Research Intitute of Japan, Maret 2001.

Dani Indra S., Keadilan Menurut Pancasila, http://radiosmasher.blogspot.com/2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html, diposting pada 10 Mei 2011, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014, Pukul 18.29 WIB.

Damang, Filsafat Hukum & Konsepsi Hukum Pembangunan, http://www.negarahukum.com/hukum/filsafat-hukum-konsepsi-hukum-pembangunan.html, diposting pada 8 Januari 2012, diakses pada 30 Desember 2014.

Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum, http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html, diposting pada Kamis, 12 Januari 2012, diakses pada 11 November 2014.

Frans H Winarta, Ujian Advokat Bukan Untuk Komersialisasi, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea5c0b8f3352/ujian-advokat-bukan-untuk-komersialisasi-broleh--dr-frans-h-winarta-, diposting pada 25 Oktober 2011, diakses pada 10 Oktober 2014, Pukul 17.25 WIB.

_____________________, Organisasi Profesi Advokat Ideal di Waktu Mendatang, http://www.hukumonlie.com/berita/baca/hol19584/organisasi-profesi-advokat-ideal-di-waktu-mendatang, Minggu, 29 Juni 2008

Hayyan ul Haq, Korupsi dan Budaya Hukum, Kompas, 4 Agustus 2005.

HanyaAnggotaPeradiYangAdvokat,<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/08/07/Nasional/nas02.htm>, 7 Agustus 2008.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Sulistyowati, Advokat di Kabupaten Ungaran pada tanggal 10 Desember 2014.

Hasil wawancara Penulis dengan Sidharta Widiarto Nugroho, Advokat di Kota Semarang, pada tanggal 17 Desember 2014.

13

Hasil penelitian Penulis dengan Dwi Wahyono, Aparat Kepolisian di Kabupaten Demak, pada tanggal 25 Desember 2014.

Hasil wawancara Penulis dengan Roseita, Karyawan Swasta, pada tanggal 12 Desember 2014.

Hasil Penelitian Penulis dengan M. Ali Purnomo, Advokat di Kota Semarang, pada tanggal 12 Desember 2014.

Hasil wawancara Penulis dengan Soegiarto, Advokat di Kota Semarang pada tanggal 12 Desember 2014.

Hasil Penelitian Penulis dengan Hakim Sumedi pada tanggal 31 Desember 2014.

Hasanuddin Nasution, Latihan Ujian Profesi Advokat, Organisasi Advokat: Mewujudkan Organisasi Advokat yang mandiri dan Profesional, Pustaka Hukum Online, diakses tanggal 25 November 2014.

http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan%20SosialTeori%20Keadilan%20Menurut%20John%20Rawls%20Dan%20Implementasinya%20Bagi%20Perwujudan%20Keadilan%20Sosial%20Di%20Indonesia.pdf.

Jawahir Thontowi, Penigkatan Kualitas Advokat melalui Pedidikan Advokat di Era Global, disampaikan dalam seminar dengan tema “Revisi UU No. 13 Tahun 2013: Suatu Kemajuan atau Kemunduran. Sumbangan Pemikiran Untuk RUU Perubahan UU Advokat”, diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association), Bumi Hotel Surabaya Jalan Basuki Rahmat 106-128, Surabaya, Jumat, 5 April 2013.

Kyai Sendang, Hukum Islam sumber Hukum Progresif yang tak Pernah Kering, http://kajiannasab.blogspot.com/2012/02/hukum-islam-sumber-hukum-progresif_11.html, diakses pada 1 Januari 2015.

Kompas, Fokus, Keluar dari Jerat Korupsi, 28 Juli 2008.

Kompas, 21 Juni 2009.

Kompas, 17 Mei 2008.

Kompas, 30 Mei 2009.

Kieser, B. Etika Profesi, Majalah BASIS No. XXXV/5.1986.14

Lagi, Permohonan Uji Materiil UU Advokat Kandas di Tangan MK, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15828/lagi-permohonan-uji-materiil-uu-advokat-kandas-di-tangan-mk,1 Desember 2006, diakses pada 18 Desember 2014.

Lan Lan Risdiana, Teori Positivisme, http://lanlanrisdiana.blogspot.com/2013/02/makalah-teori-positivisme-dan-teori.html, diposting 24 Februari 2013, diakses pada 9 Oktober 2014, Pukul 19.49 WIB.

Leo Tobing, Ruu Advokat Disusun Secara Diskriminatif & Mengabaikan Sejarah Bangsa, http:// RUU-ADVOKAT-DISUSUN-SECARA-DISKRIMINATIF-4214341.S.5807770256126533633.htm, diakses pada 14 Desember 17.00 WIB.

Luhut M.P. Pangaribuan. Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi. Dalam Amir Syamsuddin. Tanggung Jawab Profesi Dan Etika Advokat. Di http://click-gtg.blogspot.com/2012/05/tanggung-jawab-profesi-dan-etika.html., diakses pada 25 Januari 2015.

Masdyn, Makalah Etika Profesi Hukum tentang Pengacara, http://catatanpenailahi.blogspot.com/2014/10/makalah-etika-profesi-hukum-tentang.html, diposting pada 10 Oktober 2014, diakses pada 25 Januari 2015.

Muchammad Zaidun, Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya.

Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum, artikel Suara Pembaruan, 3 April 2010 oleh Febiana Rima, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.

Makalah Frans Hendra Winarta, Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Jakarta, 28 Mei 2012.

Mardjono Reksodiputro, Etika Profesi Menjunjung Kehormatan Advokat, diposting pada 5 Desember 2005, Last Updated 4 Desember 2008.

Mokhammad Najib, S.H. Sebutan Jaksa (sebagai) Pengacara Negara, http://tulhuk.blogspot.com/2008/02/sebutan-jaksa-pengacara-negara-akhir.html, diakses pada 25 Januari 2015.

15

M. Irsyad Thamrin, Hukum Progresif Dorong Advokat Lakukan Terobosan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5481203b58b9a/m-irsyad-thamrin--brhukum-progresif-dorong-advokat-lakukan-terobosan, diposting pada 5 Desember 2014, diakses pada 1 Januari 2015.

Masyarakat Punya Persepsi Mengenai Hitam Putihnya Pengacara, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7399/masyarakat-punya-persepsi-mengenai-hitam-putihnya-pengacara, diposting pada Jumat, 07 Pebruari 2003, diakses pada 28 Desember 2014.

MI Dani Putra, Teori Chambliss & Seidman, http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html?m=1, diposkan 4th October 2012, diakses pada 3 Oktober 2014, Pukul 16.59 WIB.

Mu’in Abdul Kadir, Rekonstruksi Hukum, dalam www.fatkhulmuin1983’s.weblog.com, diakses pada 10 Desember 2013.

Omer-Law-Ger, Teori Sibernetika Talcott Parson, http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/11/teori-sibernetika-oleh-talcott-parson, diposting pada 11 Oktober 2011, diakses pada 9 Oktober 2014, Pukul 19.11 WIB.

Otto Hasibuan, Menanti Bangkitnya Advokat, disampaikan pada Seminar Rakernas IKADIN di Denpasar Bali 26-28 Februari 2004.

Pandji R. Hadinoto, Politika Konstitusi Pancasila Indonesia, https://jakarta45.wordpress.com/pancasila-45/, diakses pada 22 Februari 2015.

Penyalahgunaan Diskresi pada kebijakan Mobil Nasional, zuryawanisvandiarzoebir.blogspot.com

Peradi-KAI-Damai, Ketua MA Perintahkan KPT Ambil Sumpah Advokat Baru< http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c23486f6ded9/peradikai-damai-ketua-ma-perintahkan-kpt-ambil-sumpah-advokat-baru, 24 Juni 2010.

Ria & Partners, Peran Kode Etik Bagi Advokat dalam Menjalani Profesi, http://riaadvocate.com/?p=476, diposting pada 11 Oktober 2013 dan diakses pada 4 Oktober 2014, pukul 16.48 WIB.

16

Rizal Mustansyir, Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu, http://progresif-lshp.blogspot.com/, diposting pada Kamis, 4 Desember 2014.

Surat Terbuka 017/ABNP/ABN/XII/05 tertanggal 28 Desember 2005.

Surjo dan Partners, Memahami advokat dalam proses perkara perdata, http://surjoadvokat.blogspot.com/2013/07/memahami-profesi-hukum-advokat-dalam.html Diposkan oleh KANTOR ADVOKAT "SURJO & PARTNERS" di 11:04:00 PM, diakses pada 25 Januari 2015.

T. Gayus Lumbuun, Kontroversi Hak Advokat atas Perlindungan Berkas dan Dokumen terhadap Penyitaan, suatu makalah yang disampaikan dalam seminar pada Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan DPP IKADIN di Medan, Juni 2005.

__________________, Budaya Suap Sebagai Faktor Penghambat Bagi Unsur Penegak Hukum Menuju Peradilan Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Makalah ini disampaikan dalam Diskusi Panel IKADIN pada tanggal Kamis, 8 Mei 2008.

_________________, Pengertian & Tanggung Jawab Kode Etik Profesi menjadi Rambu-Rambu Pencegahan&Penindakan Penyalahgunaan Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum, disampaikan pada Rapat Pimpinan (RAPIM)-DPP IKADIN, Jakarta, 09 Agustus 2007.

Term of reference kunjungan kerja Panja RUU tentang Advokat ke Negara Amerika Serikat dan Jepang, http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/kunker_Rencana_Kunjungan_Kerja_Badan_Legislasi_ke_Amerika_Serikat_dan_Jepang_Dalam_Rangka_Mencari_Masukan_Penyusunan_RUU_tentang_Advokat__Bulan_April_2013.pdf, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014, Pukul 16.15 WIB.

Tugas-tugas aparat penegak hukum, catatan yogi, http://yogicahyabagus.blogspot.com/2013/01/tugas-tugas-aparat-penegak-hukum.html, diposting 13 Januari 2013, diakses pada 15 Desember 2014, pukul 10.23 wib.

Zain Almuhtar, Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo, http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html?m=1, diposkan pada tanggal 4 Oktober 2012, diakses pada 3 Oktober 2014, Pukul 17.24 WIB.

17