Download - Bahan Kementerian ESDM
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
Jakarta, 23 November 2020
Bahan Kementerian ESDMpada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
DAFTAR ISI
2
1 Rencana Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Sektor ESDM 3
A. RPP tentang NSPK 5
B. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor ESDM 7
2 Kebijakan Pemanfaatan Batubara 9
3Progres dan Proyeksi Pembangunan Smelter di
Indonesia untuk Realisasi Hilirisasi Mineral16
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
1. Rencana tindak lanjut UU Cipta
Kerja sektor ESDM
3
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 4
RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA
RPP NSPK
(KLUSTER ESDM)
RPP
SEKTOR ESDM
MigasMinerba
KetenagalistrikanEBTKE
MinerbaKetenagalistrikanEBTKE (Panas Bumi)
Pemohon Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
Kewajiban
Prosedur/Tata Cara
Pengawasan
Sanksi
Lampiran (KBLI-NON KBLI)
Pengaturan Lain Selain NSPK
▪ Amanat UU Cipta Kerja
▪ Pengaturan Lain Terkait
UU CIPTA KERJAUNDANG- UNDANG
RPP PELAKSANA
SUB SEKTOR
MATERI MUATAN
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
❖ Jenis Perizinan Berusaha dalam Subsektor Minyak dan Gas
Bumi.
❖ Skema pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Migas (Kontrak
Kerja Sama diperlakukan sebagai Izin Usaha).
❖ Perizinan Berusaha (Nomor Izin Berusaha dan Izin Usaha)
Dalam Rangka Pelaksanaan Survei Umum.
❖ Jenis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
❖ Skema Pengusahaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha (Nomor
Izin Berusaha dan Izin Usaha).
❖ Ketentuan Mengenai Kewajiban dan/atau Persyaratan Dalam
pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha
❖ Perizinan Penunjang untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi.
❖ Pengawasan Perizinan Berusaha Migas oleh Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral.
❖ Sanksi Administratif atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir
dan Kegiatan Penunjang Minyak dan Gas yang dilakukan
Tanpa Perizinan Berusaha
5
A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang NSPK (1/2)
❖ Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:
nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau
izin.
❖ Izin dalam perizinan berusaha kegiatan usaha
pertambangan terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin
penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP,
dan IUP untuk Penjualan.
❖ Kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha
dan Perizinan Penunjang kegiatan usaha
pertambangan.
❖ Menteri melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan
pemegang perizinan berusaha dan pemegang
perizinan penunjang kegiatan usaha pertambangan.
❖ Sanksi administratif
Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Mineral dan Batubara
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
❖ Penyederhanaan perizinan berusaha.
❖ Pengendalian kebijakan energi mix nasional dan lingkungan (RUKN dan target komitmen NDC Indonesia sektor energi) dengan
mengatur kewenangan pemerintah pusat.
❖ Badan usaha cukup mendapat akreditasi dari KAN dan izin pemerintah pusat.
❖ Pemerintah pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh
pemerintah
❖ Pemerintah pusat melakukan pemberian nomor registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik, dan pemerintah
daerah melakukan evaluasi dan/atau penerbitan sertifikat laik operasi.
❖ Sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembekuan kegiatan sementara; denda; dan/atau pencabutan perizinan
berusaha. Namun pengenaan sanksi administratif berupa denda, tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.
❖ Memperluas pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan:
• untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum : badan layanan umum;
• untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik : badan layanan umum dan badan usaha asing (kantor perwakilan
6
A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang NSPK (2/2)
Sub Sektor Ketenagalistrikan
Sub Sektor EBTKE
Perizinan pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi terdiri atas:
❖ Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
❖ Kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain (Di luar substansi Undang-Undang tentang CiptaKerja);
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
B. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor ESDM (1/2)
7
No. Sub Sektor Materi Muatan
1 Mineral dan
Batubara
• Pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) berdasarkan
jumlah/tonase batubara yang digunakan di dalam negeri; dan
• Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif iuran
produksi/royalti hingga 0% (nol persen) serta pengaturan lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri ESDM, setelah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Keuangan.
2 Ketenagalistrikan • Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan;
• Penetapan Wilayah Usaha;
• Sertifikasi, Klasifikasi, dan Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik;
• Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
• Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Sendiri;
• Tanggung jawab Konsumen dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
B. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor ESDM (2/2)
8
No. Sub Sektor Materi Muatan
Ketenagalistrikan
(lanjutan)
• Perhitungan Kompensasi atas Penggunaan Tanah oleh Pelaku Usaha
Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik;
• Keselamatan Ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi, Standar Nasional
Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi;
• Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik;
• Pembinaan dan Pengawasan; dan
• Kriteria, Jenis, Besaran Denda, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif.
3 EBTKE • Mengubah Nomenklatur IPB menjadi perizinan berusaha di bidang panas
bumi;
• Mengubah nomenklatur Menteri menjadi pemerintah pusat;
• Norma baru terkait sanksi administratif oleh Menteri;
• Norma baru tentang nomor izin berusaha; dan
• Sanksi administrasi.
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
2. Kebijakan Pemanfaatan Batubara
9
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 10
90% cadangan batubara merupakan batubara kalori sedang dan rendah, sumber daya batubara 149,01 miliar
ton dan cadangan 37,45 miliar ton
3,41 %
7,13 %
58,56 %
30,90 %
Kalori sangat tinggi
Kalori tinggi
Kalori sedang
Kalori rendah
0,07 Miliar ton0,01 miliar ton
0,01 miliar ton
0,06 miliar ton
KALIMANTAN
SUMATERA
37,70 %
62,11%
Komposisi Batubara
Indonesia
56,24miliar ton
12,69miliar ton
92,55miliar ton 24,75
miliar ton
Sumber Daya Batubara
Cadangan Batubara
SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA
Status : Desember 2019
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
Pembangunan infrastruktur batubara
mendukung jaminan pasokan dan
cadangan penyangga batubara
Penetapan Harga Patokan Batubara,
terutama untuk penggunaan batubara
di dalam negeri
1111
KEBIJAKAN PEMANFAATAN BATUBARA (PP NO.79/2014)
Prioritas Batubara sebagai sumber
energi
Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara
untuk tambang terbuka dan tambang
bawah tanah
Konservasi dan pertambangan sesuai
kaidah yang baik dengan
memperhatikan lingkungan hidup
Jaminan Pasokan batubara
untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Peningkatan batubara dalam bauran
energi nasional
Peningkatan nilai tambah
batubara.
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
461 456 461
557616
459
86 91 97 115 138109
367 370 389429 455
327
60 62
86
99
78
58
-
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017 2018 2019 Oct-20
USD
/ton
Juat
ton
Produksi (ton) DMO (ton) Ekspor (ton) HBA Rata-rata (USD/ton)
12
Rencana 2020
PRODUKSI: 550 juta ton
DMO : 155 juta ton
Realisasi s.d. Oktober 2020
PRODUKSI : 459 juta ton
(83% dari target)
EKSPOR
a. Volume : 327 juta ton
b. Nilai : USD13,38 miliar
DMO : 109 juta ton
(70% dari target)
PRODUKSI, EKSPOR DAN DMO BATUBARA NASIONAL (s.d. 30 Oktober 2020)
”Kebutuhan Batubara untuk
Kepentingan Dalam NegeriTELAH TERPENUHI”
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
REALISASI PEMANFAATAN
BATUBARA DOMESTIK TAHUN 2015-2019
13
END USER2020
(Juta Ton)
PLN 109
PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN16,52
PUPUK 1,73
SEMEN 14,54
TEKSTIL 6,54
KERTAS 6,64
TOTAL 155
RENCANA DMO BATUBARA
TAHUN 2020
Kebutuhan batubara untuk kepentingan
dalam negeri sebesar 155 juta ton
76 86 91 97 115 138
155
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Satuan: Juta Ton
Kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri
DIJAMIN TERPENUHI karena jumlah produksi batubara jauh
lebih besar dan adanya kewajiban penjualan DMO 25% bagi
pelaku usaha (Kepmen Nomor 261 K/30/MEM/2019)
70%
11%
1%
10%4% 4%
Target
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
*dalam juta ton
PROYEKSI KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI TAHUN 2020-2040
14
172
203 209 211 212
225
242 253 253
259 265
277
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2033-2038 2039-2040
PLTU PLN Industri Pengolahan Pemurnian Industri lainnya Hilirisasi Batubara
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 15
COAL GASIFICATION
1. Coal to Methanol Project
▪ PT KPC (Bumi Resource – Ithaca Group – Air Product)
▪ Est. COD : Tahun 2024
▪ Lokasi : Bengalon – Kalimantan Timur
▪ Feedstock : 5 – 6.5 juta ton/tahun (GAR 4200 kcal/kg)
▪ Produk: 1.8 juta ton/tahun Methanol▪ Status saat ini: Finalisasi FS & Skema Bisnis
3. Coal to Methanol Project
▪ PT Arutmin Indonesia
▪ Est. COD : Tahun 2025
▪ Lokasi : IBT Terminal – Pulau Laut Kalsel
▪ Feedstock : 6 juta ton/tahun (GAR 3700 kcal/kg)
▪ Produk: 2.8 juta ton/tahun Methanol
▪ Status saat ini: Finalisasi Kajian ( Pra-FS )
2. Coal to DME Project
▪ PT Bukit Asam – Pertamina – Air Product
▪ Est. COD : Tahun 2025
▪ Lokasi : Tanjung Enim – Sumatera Selatan
▪ Feedstock : 6.5 juta ton/tahun (GAR 3700 kcal/kg)
▪ Produk : 1.4 juta ton/tahun DME
▪ Status saat ini: Finalisasi kajian dan Skema Subsidi DME
untuk Substitusi LPG, negosiasi skema bisnis proyek
4. Coal to Methanol Project
▪ PT Adaro Indonesia
▪ Est. COD : Tahun 2027
▪ Lokasi : Kotabaru - Kalsel
▪ Feedstock : 1.3 juta ton/tahun
▪ Produk: 660 ribu ton/tahun Methanol
▪ Status saat ini: Finalisasi Kajian ( Pra-FS )
UNDERGROUND COAL GASIFICATION
COAL UPGRADING
PT ZJG Resources Technology
▪ Lokasi : Bulungan - Kaltara
▪ Produk : 100.000 ton/tahun
COKES MAKING
Semi Cooking Coal Plant Project
PT Megah Energi Khatulistiwa (MEK)
▪ Lokasi: Bulungan – North Kalimantan
▪ Feedstock : 1.000.000 ton/tahun
(500.000 ton CV 3100 kcal/kg + 500.000
ton CV 6300 kcal/kg)
▪ Produk : 600.000 ton Semi Coke,
50 thousand Coal Tar
COAL LIQUIFACTION
COAL SLURRY
• Belum ada yang
mengusulkan
• Potensi untuk
dikembangkan
COAL BRIQUETTING
• Pabrik Briket PT Bukit Asam (Sumatera Selatan)
Feedstock: 30.000-40.000, Produk: 10.000-20.000 briket
(ton/tahun)
• Pabrik Briket PT Thriveni (Sumatera Selatan)
Feedstock: 130.000, Produk: 79.000 -85.000 (ton/tahun)
PERKEMBANGAN HILIRISASI BATUBARA INDONESIA
Masih tahap skala Pilot Project :
• Project UCG PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur
• Projetc UCG PT Indominco di Kalimantan Timur
• PT. Medco Energi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energi Ltd,
di Kalimantan Utara
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
3. Progres dan Proyeksi Pembangunan
Smelter di Indonesia untuk Realisasi
Hilirisasi Mineral
16
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tembaga 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Nikel 2 3 3 6 7 10 10 11 12 29 30 30 30
Bauksit 0 1 1 1 1 1 2 2 2 11 11 11 11
Besi 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4
Mangan 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Timbal dan Seng 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Target 3 6 7 10 11 15 16 17 19 50 51 53 53
3
6 7
10 11
15 16 1719
50 5153 53
17
Prognosis
Eksisting
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL
8
9
13 Nikel
2
7
2
Bauksit2
2
Tembaga
5
3 Besi, Mangan,
Timbal & Seng
<30%
30%-90%
>90%
53Total
SMELTER
Catatan: Hingga November 2020 smelter yang telah selesai dibangun 18 fasilitas pemurniandan 35 unit masih on progress
Komoditas
Jumlah SmelterTotal
Investasi
(Juta $)
Realisasi
Investasi
s.d Sem 1-
2020 (Juta $)
Eksisting Rencana TOTAL
Nikel 12 18 30 8.006,5 6.261,2
Bauksit 2 9 11 8.647,2 4.293,7
Besi 1 3 4 193,9 140,5
Tembaga 2 2 4 4.693,2 1.332,8
Mangan 1 1 2 23,9 13,3
Timbal dan
Seng0 2 2 28,8 19,7
TOTAL 18 35 53 19.945,1 10.828,9
17
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 18
PROGRESPEMBANGUNAN SMELTER TEMBAGA PTFI
Progres Smelter Rencana Selesai
20235,86 %
Kapasitas Smelter
2 JutaKonsentrat Tembaga
FS, early works, Front End Engineering Design (FEED) 100%.
Advanced Detail Engineering 39%.
Pematangan Lahan (Ground Improvement)
▪ Pemasangan Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) dan PreFabricated
Horizontal Drain (PHD) 100%;
▪ Earthwork (General Fill & Surcharge Layers) 100%.
Amandemen izin lingkungan UKL/UPL.
Investasi Smelter Total sampai dengan akhir Agustus 2020 adalah
sebesar USD300 juta.
Konsolidasi fondasi 60-70% dan belum mulai piling*)
*) Rencana Oktober 2020 – Januari 2021
TonPer tahun
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136
Telah disampaikan Surat Teguran dari Dirjen Minerba kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tanggal
30 September 2020 No. 1197/36/DJB/2020 hal Surat Teguran Terlambatnya Konstruksi Pembangunan Fasilitas
Pemurnian PT Freeport Indonesia, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
❖ Agar pelaksanaan pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat
akhir Oktober 2020.
❖ PT FI diminta untuk segera menyampaikan time line untuk pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load
test.
Atas Surat Teguran di atas, PT FI memberikan tanggapan melalui surat nomor 508/OPD-PTFI/IX/2020 tanggal 30
September 2020 , yang menyampaikan bahwa pilling test dan pile load test akan mengalami keterlambatan,
semula direncanaan pada akhir bulan September 2020, namun baru dapat dilakukan pada awal November 2020.
PT FI kembali menyampaikan surat nomor 516/OPD-PTFI/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal jawaban
surat teguran terlambatnya kegiatan konstruksi pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia (PT FI),
yang menyampaikan bahwa :
❖ PT FI sudah memberikan Notice to Proceed ke Chiyoda untuk melakukan pekerjaan test pilling.
❖ Chiyoda sudah mulai melakukan pengadaan dan mobilisasi peralatan serta pekerja ke Gresik.
❖ Kegiatan fisik test pile drive di area prioritas pembangunan smelter baru dapat dilakukan pada akhir
November 2020.
EVALUASI PERKEMBANGAN PROGRESS FISIK
PEMBANGUNAN SMELTER PT. FI
19
1
2
3
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 20
KENDALA DAN UPAYA PEMBANGUNAN SMELTER DI TENGAH PANDEMI
Tertundanya delivery
peralatan maupun kedatangan
tenaga ahli dari negara luar.
Penerapan PSBB di Indonesia
menghambat mobilisasi
tenaga kerja dan logistik.
Kesepakatan pendanaan
tertunda.
Kendala
1
2
3
Pertemuan dengan para pembangun smelter untuk mengetahui
kendala yang dihadapi;
One on One Meeting antara pembangun smelter dengan PLN;
Penyusunan info memo perusahaan pembangun smelter untuk
nantinya ditawarkan kepada para calon investor dan calon
pendana;
One on One meeting dan kerjasama dengan MKU Services LLC di
Houston, Amerika Serikat dalam rangka Market Sounding untuk
mencari investor;
Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dalam mendorong
terbangunnya smelter dengan memasukkan kedalam Proyek
Strategis Nasional, sehingga kendala-kendala yang dihadapi
terutama dari sisi administrasi bisa dengan cepat terselesaikan.
1
2
3
4
5
Upaya
melakukan fasilitasi terhadap pembangunan smelter dengan menyusun
program Quick Win yang kegiatannya antara lain:
www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 21
Terima kasih
www.esdm.go.id Jl. Medan Merdeka Selatan
No.18 Jakarta Pusat
Address
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
@KementerianESDM
@kesdm
KementerianESDM
Untuk update berita dan informasi sektor ESDM
Ikuti kami di akun media sosial: