download road map reformasi birokrasi kementerian

2

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2


2


2015 – 2019

ii


2

Ringkasan Eksekutif

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi,

antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,

akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan Reformasi

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan,

termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan

Nepotisme/KKN (clean government} dalam keseluruhan skenario perwujudan

kepemerintahan yang baik (good governance}.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 telah

banyak memberikan kemajuan. Penataan Peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan melalui pengkajian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan, Penataan

kelembagaan perwakilan luar negeri, penyusunan SOP Makro dan Mikro, pelaksanaan

rekrutmen CPNS secara online dan seleksi menggunakan system CAT, pencanangan

zona integritas, pencapaian nilai LAKIP yang berada pada kategori Baik, kemudian pada

pelayanan publik terdapat penerapan full mandatory online perijinan, dan pada

manajemen perubahan terdapat perubahan perilaku pegawai pada ketertiban jam kerja.

Meski demikian, Kementerian Perdagangan masih menghadapi kendala dan

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti belum dilakukannya penilaian pegawai

berbasis kompetensi pada seluruh pegawai Kementerian Perdagangan, belum adanya

Instrumen Evaluasi Kinerja Organisasi yang dapat menganalisis kesesuaian struktur

organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, implementasi SOP masih belum

memiliki outcome di unit kerja, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah kepada perubahan

tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan menyusun

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 sebagai rencana teknis dan detail mengenai

pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan 2015 - 2019, yang bertujuan

untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai

sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang efektif dan efisien dan terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan

publik yang berkualitas.

Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang telah disebutkan di atas, telah

dibuatkan program kerja yang fokus pada delapan area perubahan. Ke delapan area

perubahan tersebut adalah mental aparatur (revolusi mental), pengawasan,

akuntabilitasm kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, Peraturan perundang-

iii


2

undangan, dan pelayanan publik. Masing-masing pokja pun telah menyusun kegiatan-

kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Total kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah 112 kegiatan dalam 5 tahun ke depan. Dengan rincian sebagai

berikut: pokja manajemen perubahan (mental aparatur) 7 kegiatan, pengawasan 11

kegiatan, akuntabilitas 10 kegiatan, kelembagaan 12 kegiatan, tatalaksana 19 kegiatan,

SDM aparatur 14 kegiatan, perundang-undangan 4 kegiatan, pelayanan publik 35

kegiatan. Adapun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas kegiatan dalam birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain (i) penguatan

SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan, (ii) pelaksanaan

whistleblowing system, (iii) pelaksanaan pedoman benturan kepentingan, dan (iv)

penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja.

2. Prioritas kegiatan dalam birokrasi yang efektif dan efisien antara lain (i) penataan

kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, (ii) penyusunan dan penetapan

kebutuhan pegawai ASN, (iii) pelaksanaan rekruitmen dan seleksi secara transparan

dan berbasis komputer, (iv) menyusun dan menetapkan pola karir, (v) penguatan

sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja, (vi)

penerapan e-government dalam rangka mendukung proses birokrasi, dan (vii) e-

procurement dan e-catalog.

3. Prioritas kegiatan dalam pelayanan publik yang berkualitas antara lain (i)

pengembangan e-government dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, (ii) evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, (iii)

penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, (iv)

penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online, (v) merevisi

Kepmendag terkait layanan informasi publik, (vi) mengembangkan sistem manajemen

mutu pelayanan publik, dan (vii) pembuatan website pelayanan verifikasi standar

ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis.

Sebagai penutup, melalui road map ini diharapkan dapat menjadi media penyamaan

persepsi dan langkah dari semua komponen di lingkungan Kementerian Perdagangan

guna tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi. Dan yang paling utama adalah

pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan harus mampu membawa

perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya bagi seluruh pegawai Kementerian

Perdagangan serta masyarakat Indonesia secara umum.

iv


2

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif ________________________________________________________ ii

Daftar Isi __________________________________________________________________ iv

Pendahuluan ______________________________________________________________ 1

Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan __________________________ 4

I. Gambaran Umum ____________________________________________________ 4

II. Target Reformasi Birokrasi _____________________________________________ 6

III. Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi ________________________________ 7

IV. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2010-2014 _ 9

V. Quick Wins 2010-2014 _______________________________________________ 19

VI. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ______________________________ 21

Agenda Reformasi BirokrasiKementerian Perdagangan __________________________ 28

I. Arah Reformasi Birokrasi 2015-2019 __________________________________ 28

II. Sasaran Reformasi Birokrasi __________________________________________ 29

III. Ukuran Keberhasilan ________________________________________________ 30

IV. Area Perubahan ____________________________________________________ 31

V. QUICK WINS 2015 -2019 ________________________________________________ 40

VI. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI _____________________________ 41

Monitoring Dan Evaluasi ____________________________________________________ 44

I. Monitoring _________________________________________________________ 44

II. Evaluasi ___________________________________________________________ 45

Penutup _________________________________________________________________ 47

Lampiran ________________________________________________________________ 48

1


2

Pendahuluan

alam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden No. 81 Tahun 2010, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki

pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut,

pelaksanaanreformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam

pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004 - 2009 dan 2010 - 2014,

pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu,

keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari

pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi

pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata

lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam

menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam periode 2010 - 2014 telah membuahkan

sejumlah perubahan, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaanya masih belum

optimal. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang

bersih dan bebas KKN, inefisien penganggaran, kelembagaan birokrasi pemerintah

belum efektif, dan pelayanan perijinan masih belum efektif dan efisien. Dan saat ini,

Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 menargetkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan yang

berkualitas.

Kementerian Perdagangan adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang

memiliki peran strategis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebagai

Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat Yang

Berkeadilan. Dalam agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan dalam

periode 2015 - 2019 memiliki tiga misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

(1) meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;

(2) meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas, dan

(3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disektor perdagangan. Di sisi lain,

D

2


2

Kementerian perdagangan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat

mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola

pemerintahan yang baik, belum sinerginya kebijakan pusat dan daerah merupakan salah

satu kendala yang harus dibenahi dalam kerangkan reformasi birokrasi di Kementerian

Perdagangan.

Seperti halnya melakukan suatu perjalanan, setelah ditentukan tujuan dan sasaran

maka diperlukan peta yang baik yang dapat menuntun organisasi mencapai tujuan tepat

waktu secara efektif dan efisian. Dalam roadmap reformasi birokrasi 2015 - 2019,

Kementerian Perdagangan perlu mempertajam road map Reformasi Birokrasi sehingga

percepatan perubahan dapat segera dirasakan dan berdampak lebih luas. Sesuai arahan

dari KemenPAN & RB, lima prinsip yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan

dalam menyusun roadmap adalah program yang berkelanjutan, menyesuaikan dengan

isu strategis, dikemas sesuai dengan nawacita, sinergi dengan RPJMN, dan memiliki

strategi implementasi.

Tujuan disusunnya road map Reformasi Birokrasi adalah untuk dijadikan panduan

bagi pengelola reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan melakukan

langkah kongkrit menjalankan program Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas

birokrasi Kementerian Perdagangan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan dilakukan dengan berkoordinasi di seluruh unit dan

memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan. Karena itu, Road Map

Reformasi Birokrasi disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka

menengah dan capaian yangakan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Secara garis besar, buku Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari gambaran reformasi

birokrasi Kementerian Perdagangan, agenda reformasi birokrasiKementerian

Perdagangan, monitoring dan evaluasi, serta penutup. Roadmap juga dilengkapi dengan

lampiran matriks rencana aksi program kerja.


2

Capaian Reformasi Birokrasi Kemendag • GAMBARAN UMUM

• TARGET REFORMASI BIROKRASI

• PERMASALAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI

• HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010 - 2014

• QUICK WINS 2010 - 2014

PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

4


2

Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

I. Gambaran Umum

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan mulai dicanangkan

sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M.PAN /7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Untuk

melaksanakan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan telah dibentuk Tim

Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

276/M-DAG/KEP/2/2011.

Perubahan dalam pola pikir dan pola perilaku dalam kinerjapegawai di Kementerian

Perdagangan adalah tujuan utama daripelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut

dilakukan melaluiupaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikanperubahan

atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik pada8 (delapan) area perubahan, yaitu:

pola pikir (mindset) danbudaya kerja (culture set) aparatur, peraturan perundang-

undangan,organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,

akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Gambar 1. Photo Proses Pelaksanaan Verifikasi Lapangan 2012

Gambar 2. Photo Pelaksanaan Entry Meeting dalam rangka

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Tahun 2015

5


2

Gambar 3. Photo Pelaksanaan Exit Meeting Tahun 2015

Gambar 4. Photo Pelaksanaan PMPRB On Line Tahun 2015

Berdasarkan roadmap Reformasi birokrasi tahun 2010 - 2014, reformasi birokrasi

Kementerian Perdagangan berada pada tingkat mikro atau instansional yang terdiri dari

9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Berdasarkan Keputusan

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi Kementerian Perdagangan Nomor 078/SJ-DAG/KEP/7/2011 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Dalam RangkaReformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan, telah ditetapkan 9 (sembilan) Pokja yang menangani 9 (sembilan) program

reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan RI, yaitu :

Tabel 1. Sembilan program reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan

6


2

II. Target Reformasi Birokrasi

Berdasarkan road map reformasi birokrasi 2012 – 2014, tujuan, target, dan

sasaran reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan adalah:

Sasaran

Manajemen Perubahan • Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,

konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan reformasi birokrasi pada

seluruh tingkatan pegawai pada

Kementerian/Lembaga.

Penataan Peraturan

Perundang-undangan

• Tercapainya peraturan perundang – undangan yang

harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang

efektif dan efisien.

Penataan dan penguatan

Organisasi

• Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan

terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang

dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Penataan Tatalaksana • Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan

standardisasi proses penyelenggaraan

pemerintahan.

Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

• Diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang

berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang

dipersyaratkan jabatannya.

• Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas

uraian tugas.

• Terwujudnya profil kompetensi untuk masing -

masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya

informasi secara komprehensif dan akurat mengenai

7


2

Tabel 2. Tujuan, Target dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

III. Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi masih terdapat kendala dan tantangan

yang dihadapi, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

a) Sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai belum maksimal

khususnya di Unit Kerja Daerah;

b) Evaluasi efektifitas Role Model dalam mengembangkan budaya organisasi

belum dilaksanakan;

c) Sistem Whistle Blower belum dibentuk;

d) Kurangnya perangkat-perangkat pendukung peran role model dan agent of

change, yaitu: aturan, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

a) Dalam perkembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

telah ditetapkan terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya

sering kali tidak dapat diimplementasikan karena dinamisnya sektor

perdagangan;

b) Belum dilakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan

(khusus Permendag);

c) Belum disusunnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perdagangan.

profil kompetensi individu.

• Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu

yang obyektif, transparan dan akuntabel.

• Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat,

transparan dan akuntabel.

• Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan

pegawai yang mengurangi kesenjangan antara

kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan

kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

Penguatan Pengawasan • Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan

efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya

pengelolaan keuangan negara yang handal dan

terpercaya.

Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

• Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi

yang efektif.

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

• Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat,

lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau

8


2

3. Penataan Dan Penguatan Organisasi

a) Belum adanya Instrumen Evaluasi Kinerja Organisasi yang dapat

menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan

dihasilkan;

b) Penyusunan struktur organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kendala

dalam penyusunan struktur organisasi adalah perlu adanya naskah

akademis dan hasil penelaahan evaluasi tugas dan fungsi pada masing-

masing unit.

4. Penataan Tatalaksana

a) Kurangnya pemahaman mengenai SOP dari masing-masing unit kerja;

b) Adanya perbedaan persepsi dalam hal pembuatan SOP, alur kerjanya,

format SOP;

c) SOP dirasa belum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, sedangkan

SOP merupakan suatu bentuk pembaharuan dan perubahan yang harus

dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi guna menciptakan komitmen

mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan

untuk mewujudkan good governance;

d) Adanya penundaan oleh Arsip Nasional mengenai program e-arsip

dikarenakan Arsip Nasional menilai bahwa mayoritas Kementerian dan

Lembaga belum siap secara pedoman pendukung.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a) Belum dilakukannya penilaian pegawai berbasis kompetensi pada seluruh

pegawai Kementerian Perdagangan;

b) Promosi terbuka pengisisan jabatan pimpinan tinggi masih terbatas pada

posisi jabatan pimpinan tinggi pratama;

c) Akan disusun standar kompetensi teknis jabatan fungsional penguji mutu

barang.

6. Penguatan Pengawasan

a) Masih kurangnya koordinasi antar anggota kelompok kerja (POKJA) dalam

hal kegiatan reformasi birokrasi terkait penguatan pengawasan;

b) Belum dilakukannya penilaian berbasis risiko;

c) Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan reformasi

birokrasi belum dilakukan secara efektif;

d) Belum dilaksanakannya whistle blower system.

9


2

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a) BSC belum menjadi sistem manajemen kinerja yang mandatory bagi

Kementerian Perdagangan;

b) Belum terintegrasinya sistem manajemen kinerja dengan sistem lainnya

seperti e-monitoring dan SKP.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Faktor keterbatasan anggaran, fasilitas, infrastuktur dan SDM serta

pelatihan menjadi kendala yang diharapkan mendapat perhatian lebih untuk

peningkatan kualitas pelayanan publik;

b) Belum semua unit dapat meakasanakan audit independen terkait ISO

9001:2008;

c) Belum diimplementasikannya system reward & punishment karena terbentur

pada status penyedia layanan yang bukan PNS (ASN).

IV. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

2010 - 2014

Meski dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, Kementerian

Perdagangan telah berhasil melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi 2010 - 2014. Adapun capaian

dari masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Rencana Aksi Manajemen Perubahan 2010 - 2014

Kegiatan Output Outcome

1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L

3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB

1) Terbentuknya tim manajemen perubahan Kementerian/Lembaga

2) Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian/Lembaga

3) Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Kementerian/Lembaga

10


2

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

a) Tersusunnya SK Tim Manajemen Perubahan Kemendag b) Peningkatan Komitmen Pimpinan dalam melaksanakan RB c) Pembentukan Role Model dan Agent Of Change d) Terlaksananya Pelatihan bagi Tim Manajemen Perubahan untuk menciptakan kompetensi dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya e) Change Participation Workshop f) Internal Communication Workshop g) Mengembangkan budaya dialog, kerja sama, inovatif, evaluasi, saling menghargai dan peningkatan kinerja

organisasi h) Tersusunnya hasil assessment area perubahan, dokumen strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi

dan strategi pelatihan i) Penyampaian Isu aktual melalui rapat dan newsletter j) Kompetisi foto RB k) Sosialisasi dan Survey kepuasan pegawai

Tabel 3. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Manajemen Perubahan (2010-2014)

Gambar 5. Hasil Program Manajemen Perubahan

11


2

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Rencana Aksi Penataan Peraturan Perundang-undangan 2010 - 2014


Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga

1) Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga

2) Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing serta lainnya

3) Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan

Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien


a) Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dari tahun 1996 - 2014; b) Hasil evaluasi terhadap peraturan peraturan Menteri Perdagangan; c) Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; d) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;

e) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;

f) Tersusunnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; g) Tersusunnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang; h) Telah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan sebanyak 41 Kajian pada Tahun 2013.

Tabel 4. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan (2010-2014)

Gambar 6. Photo Pengesahan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

12


2

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014


1. Restrukturisasi /penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/ Lembaga

2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

1) Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/ Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

2) Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi


a) Telah dilakukan Self Assessment tentang evaluasi kinerja organisasi sebagai bahan identifikasi awal perbaikan kinerja organisasi

b) Telah disusun Permendag tentang Ortaker KementerianPerdagangan (Berdasarkan hasil Review Organisasi Tahun 2011) dan arah kebijakan lainnya

c) Telah disusun Permendag tentang Ortaker Atase Perdagangan dan ITPC

d) Permendag tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, yaitu disusunnyaPermendag Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

e) Telah dilakukan analisa dan rekomendasi LNS bidang Perdagangan, yang ditindaklanjuti dengan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Non Struktural (LNS) Bidang Perdagangan

f) Analisa dan rekomendasi Struktur SKPD yang ditindaklanjuti dengan penataan SKPD Perdagangan

g) Identifikasi terhadap organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan unit, serta hasil penyempurnaan organisasi dan tata kerja berdasarkan hasil review organisasi

h) Terimplementasinya Grand Design Penataan Kelembagaan Perwakilan Luar Negeri

i) Konsepsi Usulan Penguatan Organisasi Kementerian Perdagangan 2015-2019

Tabel 5. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi (2010 - 2014)

Gambar 7. Photo Rapat Usulan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

di KemenPAN dan RB

13


2

4. Penataan Tatalaksana



1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

2. Pembangunan atau pengembangan e-government

1) Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/ Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

2) Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi


a) Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

b) Review SOP Kementerian Perdagangan Berdasarkan Struktur Baru

c) Evaluasi SOP Layanan Unggulan

d) Pemetaan proses Bisnis Kementerian Perdagangan

e) Penyempurnaan SOP Makro Kementerian

f) Penyusunan SOP Mikro/Instruksi Kerja/Administrasi Pemerintahan

g) Pembangunan atau Pengembangan E-Government

h) Pembangunan atau Pengembangan E-Archives

Tabel 6. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan Tatalaksana (2010 - 2014)

Gambar 8. Photo Penyampaian Materi Internal Operational Audit Training Course

Gambar 9. Photo Simulasi pelaksanaan Internal Operational Audit

di Biro Organisasi dan Kepegawaian

14


2

Gambar 10. Photo Simulasi Penyusunan laporan Internal Operational Audit

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur



1. Penataan sistem rekrutmen pegawai

2. Analisis Jabatan 3. Evaluasi Jabatan 4. Penyusunan standar

kompetensi jabatan 5. Asesmen individu berdasarkan

kompetensi 6. Penetrapan sistem penilaian

kinerja individu 7. Pembangunan/pengembangan

database pegawai 8. Pengembangan pendidikan dan

pelatihan pegawai berbasis kompetensi

1) Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi

2) Tersedianya uraian jabatan

3) Tersedianya peringkat jabatan

4) Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan

5) Tersedianya peta profil kompetensi individu

6) Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur

7) Tersedianya pegawai yang mutakhir dan akurat

8) Terbangunnya sisitem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

1) Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatan

2) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3) Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komperhensif dan akurat profil kompetensi individu

4) Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel

5) Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel

6) Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan

15


2


a) Pelaksanaan rekrutmen CPNS secara online; b) Dilakukan Analisa dan Evaluasi Jabatan; c) Penyususnan Standar Kompetensi Jabatan; d) Penerapan Sistem Penilaian kinerja Individu; e) Pembangunan Database dan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web yang terintegrasi; f) Analisis Kebutuhan DIklat; g) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi; h) Penetapan Pola Karir PNS Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan; i) Telah disusun Pedoman Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi melalui Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 tentangPedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Tabel 7. Rencana Aksi dan Capaian

Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (2010 - 2014)

Gambar 11. Proses Rekrutmen Yang Terbuka Secara Online, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN

6. Penguatan Pengawasan



1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) pada masing-masing Kementerian/ Lembaga

2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting

1) Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

2) APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan

1) Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan

2) Berjalannya pengelolaan keuangn negara yang andal dan terpercaya


a) Pelaksanaan kegiatan SPIP b) Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) c) Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi d) Survei Integritas e) Pencanangan Zona Integritas f) PMPRB


Pokja Penguatan Pengawasan (2010-2014)

16


2

Gambar 12. Photo Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) di lingkungan Kementerian Perdagangan

Gambar 13. Photo Penyelenggaraan Kegiatan SPIP

Gambar 14. Photo Penerimaan Piagam Pengharagaan opini Wajar Tanpa Pengecualian

atas Laporan Keuangan 2014 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didampingi Menteri

Keuangan

17


2

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja


Kegiatan Output Outcome 1. Penguatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah 2. Pengembangan sistem

manajemen kinerja organisasi 3. Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada Kementerian/ Lembaga

1) Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

2) Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

3) Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian/ Lembaga

Berajalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) Nilai LAKIP b) Telah disusun Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP c) Pimpinan secara langsung terlibat pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d) Pimpinan terlibat dalam penyusunan Renstra


Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja (2010 - 2014)

Gambar 15. Photo Pelaksanaan RAKER Kemendag 2014

sebagai salah satu sarana dalam penyusunan Renstra Kemendag 2015 - 2019

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L

2. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.

18


2


a) Self-assesment Unit Kerja Pelayanan Publik; b) Peningkatan sarana dan prasarana pada masing-masing Pelayanan Publik; c) Penerapan ISO 9001 dalam kegiatan Pelayanan Publik; d) Telah tersusunnya standar pelayanan pada masing-masing pelayanan public; e) Penerapan Full Mandatory Online perijinan; f) Penerapan Kode Etik sesuai dengan Permendag No. 33.1/M-DAG/PER/10/2011 tentang Kode Etik

Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perdagangan; g) Meraih Juara 1 dalam kompetisi Open Government Indonesia (OGI); h) Mempunyai layanan pengaduan yang bisa diakses melalui email, call center dan kotak pengaduan; i) Masyarakat dapat melihat hasil survey kepuasan melalui http://inatrade.kemendag.go.id, pilih informasi

dengan judul Survei Pelayanan Publik UPP 2014.


Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2010 - 2014)

Gambar 16. Photo Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan Perdagangan

Gambar 17. Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) telah mendapatkan

sertifikat ISO 9001:2008 dari MUTU Certification International

19


2

Gambar 18. Penghargaan sebagai Juara 1 Kompetisi OGI

9. Monitoring dan Evaluasi



1. Monitoring 2. Evaluasi 3. Evaluasi

Menyeluruh

1) Tersedianya Laporan monitoring.

2) Tersedianya Laporan evaluasi tahunan

3) Tersedianya Laporan evaluasi lima tahunan

1. Terkendalinya seluruh kegiatan reformasi birokrasi kementerian dengan baik menggunakan pedoman monitoring dan pelaporan yang tepat

2. Terukurnya seluruh pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dan rekomendasi masukan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya


a) Monitoring, dengan memantau kemajuan pelaksanaan Reformasi birokrasi pada setiap Pokja Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam road map.

b) Evaluasi, memberikan penilaian terhadap capaianprogram/kegiatan Reformasi birokrasi atas 8 (delapan) area perubahan/program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan berdasarkan bobot tingkat pemenuhan.


Pokja Monitoring dan Evaluasi (2010 - 2014)

V. Quick Wins 2010 - 2014

Program Percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses

reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari Program

Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business)

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Mengacu pada pedoman pelaksanaan

Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

20


2

Negara, Program Quick Wins, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) memiliki daya

ungkit (key leverage) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2)

berkaitan dengan produk utama (core business); serta (3) bersentuhan langsung dengan

kepentingan publik.

Tujuan adanya kegiatan Percepatan Quick Wins adalah :

a. Memberikan dukungan terhadap pelayanan publik yang ada di Kementerian

Perdagangan dalam rangka reformasi birokrasi.

b. Membantu penyusunan mekanisme pelaksanaan Quick Wins Kementerian

Perdagangan sehingga dapat berjalan dengan baik.

Adapun sasaran dari kegiatan Percepatan Quick Winsadalah :

a. Pemberian dukungan terhadap unit pelayanan publik, khususnya unit pelaksana

Quick Wins di lingkungan Kementerian Perdagangan.

b. Penetapan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Quick wins

Kementerian Perdagangan.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian Perdagangan

telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam kaitannya dengan

pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan.Quick Wins

Kementerian Perdagangan dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012. Adapun

Program Unggulan Quick Wins Kemendag adalah sebagai berikut:

No Unit Program Quick Wins

Tahun 2012

1 Direktorat Bina Usaha

Perbaikan dan pengembangan pada aplikasi Pelayanan Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri/ Luar Negeri dengan membuat aplikasi sinkronisasi online data perusahaan yang telah diproses oleh Atase Perdagangan diluar negeri dengan aplikasi Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri/Luar Negeri sehingga proses verifikasi data perusahaan menjadi lebih cepat.

2 Direktorat Metrologi

Berdasarkan Kepmendag nomor 34.1/M-DAG/KEP/1/2012 tentang Penetapan Program Unggulan/ Quick Wins Kementerian Perdagangan telah ditetapkan penerbitan Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik menjadi salah satu program Quick Wins Kemendag.Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik di bidang metrologi legal, maka telah dibentuk Unit Pelayanan Perizinan Kemetrologian (UPPK) berdasarkan Peraturan Dirjen Standardisasi danPerlindungan Konsumen nomor 32/SPK/KEP/02/2012 tentang Unit Pelayanan Perizinan Kemetrologian (UPPK).

3 Biro Perniagaan

Permohonan perijinan bisa dilakukan secara online. Waktu proses perijinan 9 hari. Permohonan perijinan sudah satu pintu di UPP-PTSP (Unit Pelayanan Perdagangan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu).Informasi perijinan bisa diakses oleh pemohon. Arsip perijinan sebagian disimpan secara elektronik

21


2

No Unit Program Quick Wins

Tahun 2013

1 Direktorat PPMB Pelayanan Pendaftaran Barang dan SNInya Diberlakukan Secara Wajib, Direktorat PPMB Ditjen SPK

2 Direktorat Metrologi Pelayanan Tera Ulang dan pengujian dalam rangka izi tipe alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) pada Balai Pengujian UTTP, Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

3 Direktorat Metrologi Pelayanan Kalibrasi dan Verifikasi Standar Ukuran pada Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukur (SNSU), Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Tahun 2014

1 Direktorat Impor Pelayanan Perizinan Importir Produsen Tekstil pada Direktorat Impor, yaitu pola pengajuan yang sebelumnya manual/online menjadi mandatory online dan penerbitannya dilakukan di UPTP I

2 Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Pelayanan Perizinan Surat Pendaftaran Barang (SPB) pada Direktorat Pengembangan Mutu Barang, yaitu pola pengajuan yang sebelumnya manual menjadi online untuk Importir Jalur Prioritas (IJP) dan Peningkatan Infrastruktur Penunjang Layanan

3 Direktorat Bina Usaha Perdagangan

Pelayanan Konsultasi Usaha pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan, yaitu yang sebelumnya tidak ada fasilitas ruangkonsultasi usaha menjadi ada fasilitasruangkonsultasi usaha perdagangan dengan konsultan di masing-masing bidang jenis usaha.

Tabel 12. Program Quick Wins Kementerian Perdagangan 2012 - 2014

VI. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Hasil PMPRB Berdasarkan Peraturan Permenpan No.31 Tahun 2012

Instrumen PMPRB menilai progress pelaksanaan pengungkit dan hasil berdasarkan

bukti-bukti dengan menggunakan quality cycle, serta mendorong pemberdayaan internal

K/L dan Pemda untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

a. PMPRB tahun 2013

Penilaian Tahun 2013

Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei lnternal)

80.39 (Level 4) (Nilai Pengungkit = 80.26, Nllai Hasil = 80.90)

Nilai Survei lnternal Pengungkit 67.43 (Jumlah responden : 340 orang)

Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei lnternal)

78.01 (Level 4)

Nilai Pemenuhan Target lndikator lnternal (Sembilan Program Mikro RB)

80.58

Nilai Pemenuhan Target lndikator Eksternal (lKU Terkait lndikator Keberhasilan RB Nasional)

72.97

Tabel 13. Matrik Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2013

22


2

Dari hasil tersebut, kemudian dilakukan assessment oleh Tim Quality Assurance

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tingkat

keyakinan Tim Quality Assurance terhadap penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Matrik Hasil Reviu TQA Atas Pelaksanaan PMPRB 2013

Hasil reviu penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (level of

confidence) Tim Quality Assurance berada pada angka 90 yang berarti bahwa Tim secara

umum meyakini (pada level 90 dari 100) kewajaran hasil penilaian PMPRB dengan

kecenderungan seharusnya lebih rendah dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh


b. PMPRB tahun 2014

Pelaksanaan PMPRB tahun 2014 dengan survei internal secara online. Survei

tersebut merupakan salah satu penilaian yang telah disediakan di dalam aplikasi PMPRB

online dan merupakan prasyarat penilaian 40% dari nilai komponen Pengungkit.

Setelah melalui berbagai tahapan kegiatan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun

2014 diakhiri dengan kegiatan Panel 3 yaitu tahap Pelaporan Hasil PMPRB Kementerian

Perdagangan kepada Kementerian PAN dan RB secara online. Kementerian

Perdagangan memperoleh urutan nomor 5 dalam hal waktu pengiriman hasil PMPRB

kepada KemenPAN dan RB yaitu pada tanggal 16 April 2014 pukul 10:17 WlB.

Hasil PMPRB dari masing-masing tim asesor unit Eselon I Kementerian Perdagangan

adalah sebagai berikut :

23


2

Penilaian Tahun 2014

Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei lnternal)

81.40 (Level 4) (Nilai Pengungkit = 82.26, Nilai Hasil = 81.28)

Nilai Survei lnternal Pengungkit 67.91 (Jumlah responden : 340 orang)

Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei lnternal)

78.90 (Level 4)

Nilai Pemenuhan Target lndikator lnternal (Sembilan Program Mikro RB)

81.77

Nilai Pemenuhan Target lndikator Eksternal (lKU Terkait lndikator Keberhasilan RB Nasional)

79.64

Tabel 15. Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2014

2. Hasil PMPRB Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

Meskipun pada tahun 2014 telah dilakukan PMPRB dengan berdasar pada

Permenpan No.31 Tahun 2012, Kementerian Perdagangan kembali melakukan PMPRB

dengan mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2014.

a. Tahun 2014

Pada PMPRB 2014 dilakukan dengan menggunakan instrumen Lembar Kerja

Evaluasi (LKE) yang terdiri dari pengungkit (proses) dan hasil. Dengan mengacu

pada Permenpan No. 14 tahun 2014, hasil PMPRB Kementerian Perdagangan pada

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO PENILAIAN BOBOT NILAI

Penilaian Mandiri Kemendag

Penilaian KemenPan & RB

% %

PROSES

1 Manajemen Perubahan 5 4.7 93.93 3.57 71.4

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 5 100 2.71 54.2

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 6 100 2.82 47

4 Penataan Tatalaksana 5 4.88 97.53 3.47 69.4

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 14.49 96.63 6.87 45.8

6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6 6 100 2.65 44.17

7 Penguatan Pengawasan 12 10.68 89.03 6.53 54.42

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 4.44 73.94 3.39 56.5

TOTAL NILAI PROSES 60 56.19 93.64 32.01 53.35

HASIL

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 14.17 70.84 14.28 71.4

2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10 8.08 80.75 7.87 78.7

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7.5 75 7.1 71

TOTAL NILAI HASIL 40 29.75 74.36 29.25 71.13

24


2


Penilaian Mandiri Kemendag

Penilaian KemenPan & RB

% %

INDEKS RB 100 85.93 61.26

Tabel 16. Matrik Hasil Penilaian Reformasi Birokirasi Tahun 2014

b. Tahun 2015

Untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan

Tahun 2014, pada bulan April 2015 Kementerian Perdagangan melakukan PMPRB

berdasarkan Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2014, dimana sebelumnya telah

dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode Oktober 2014 sampai

dengan Maret 2015 oleh Kemenpan dan RB dalam rangka kenaikan tunjangan

kinerja. Berikut hasil penilaian RB Kemendag pada tahun 2015:


Penilaian KemenPan & RB (dalam rangka

kenaikan tunkin periode Okt 2014 -

Maret 2015)

Penilaian Mandiri Kemendag Tahun

April 2015

% %

PROSES

1 Manajemen Perubahan 5 3.68 73.64 4.7 93.93

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 3.13 62.5 5 100

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2.82 47.06 5 83.33

4 Penataan Tatalaksana 5 3.6 71.9 4.88 97.53

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 10.92 72.79 13.89 92.63

6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6 4.15 69.13 5.58 93

7 Penguatan Pengawasan 12 7.21 60.1 10.18 84.85

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 4.25 70.76 4.31 71.84

TOTAL NILAI PROSES 60 39.75 66.25 53.54 89.23

HASIL

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 14.34 71.67 14.32 71.61

2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10 8.09 80.93 8.08 80.75

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7.8 78 7.5 75

TOTAL NILAI HASIL 40 30.23 75.57 29.9 99.66

INDEKS RB 100 69.98 83.44

Tabel 17. Matrik Hasil Reformai Birokrasi Tahun 2015

Dari pelaksanaan PMPRB Kementerian Perdagangan tahun 2013-2014 dapat

terlihat adanya peningkatan ataupun perbaikan dari tahun ke tahun atas pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti terlihat pada tabel

perbandingan nilai PMPRB berikut:

25


2

NO PENILAIAN

2014 2015

BOBOT NILAI

Penilaian Mandiri

Kemendag

Penilaian KemenPan &

RB

Penilaian KemenPan &

RB

Penilaian Mandiri

Kemendag

% % % %

PROSES

1 Manajemen Perubahan 5 4.7 93.93 3.57 71.4 3.68 73.64 4.7 93.93

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

5 5 100 2.71 54.2 3.13 62.5 5 100

3 Penataan dan Penguatan Organisasi

6 6 100 2.82 47 2.82 47.06 5 83.33

4 Penataan Tatalaksana 5 4.88 97.53 3.47 69.4 3.6 71.9 4.88 97.53

5 Penataan Sistem Manajemen SDM

15 14.49 96.63 6.87 45.8 10.92 72.79 13.89 92.63

6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

6 6 100 2.65 44.17 4.15 69.13 5.58 93

7 Penguatan Pengawasan 12 10.68 89.03 6.53 54.42 7.21 60.1 10.18 84.85

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6 4.44 73.94 3.39 56.5 4.25 70.76 4.31 71.84

TOTAL NILAI PROSES 60 56.19 93.64 32.01 53.35 39.75 66.25 53.54 89.23

HASIL

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20 14.17 70.84 14.28 71.4 14.34 71.67 14.32 71.61

2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

10 8.08 80.75 7.87 78.7 8.09 80.93 8.08 80.75

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7.5 75 7.1 71 7.8 78 7.5 75

TOTAL NILAI HASIL 40 29.75 74.36 29.25 71.13 30.23 75.57 29.9 99.66

INDEKS RB 100 85.93 61.26 69.98 83.44

Tabel 18. Matrik Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendag 2014-2015

3. Rekomendasi dari KemenPAN-RBMengenai Pelaksanaan Reformasi

Birokrasidi Kementerian Perdagangan

a. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi diperlihatkan dari nilai akuntabilitas

kinerja yang diperoleh Kementerian Perdagangan tahun 2014 sebesar 73,16 (B)

yang berarti pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perdagangan

sudah baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan dari pimpinan secara

langsung pada saat melakukan penyusunan renstra, perjanjian kinerja, serta

melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja yang akan dicapai.

Kemudian, hasil penilaian kinerja individu hendaknya dijadikan dasar bagi

pengembangan karir individu dan pemberian reward.

26


2

Sedangkan terhadap upaya peningkatan kapasitas organisasi, Kementerian

Perdagangan telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB sebelumnya, yaitu

dengan melaksanakan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan

ukuran organisasi yang ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.

Namun, saat ini hasilnya masih dalam proses perubahan organisasi pada Deputi

Kelembagaan Kementerian PAN-RB

Dalam menata Sistem Manajemen SDM, Kementerian Perdagangan agar segera

mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku instansi yang telah

ditetapkan.

b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sebelumnya terkait dengan

penguatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan telah

ditindaklanjuti. Beberapa hal masih perlu menjadi perhatian, antara lain:

1) Melakukan evaluasi berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan

masyarakat, whistle blower system, serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil

evaluasi tersebut dengan segera.

2) Mengatur penanganan benturan kepentingan dalam suatu ketetapan formal

3) Melanjutkan penerapan SPIP ke tahapan selanjutnya

4) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri

PANRB No. 52 tahun 2014, dan segera mengusulkan unit kerja menuju

WBK/WBBM kepada Menteri PANRB.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah cukup

baik. Dari hasil survei eksternal kualitas pelayanan, laporan indeks kepuasan

masyarakat tahun 2014 meneunjukkan angka 3,12 (skala 4).

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan adalah

melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang telah diberikan,

dimana hasil dari evaluasi tersebut akan dapat digunakan untuk perbaikan dan

penyempurnaan pemberian pelayanan Kementerian Perdagangan kedepannya.


2

Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan • ARAH REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

• SASARAN REFORMASI BIROKRASI

• UKURAN KEBERHASILAN

• AREA PERUBAHAN

• QUICK WINS 2015 – 2019

• MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI


2

Agenda Reformasi BirokrasiKementerian Perdagangan

I. Arah Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

Pelaksanaan reformai birokrasi 2015 - 2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan

pemerintah, sebagai berikut :

1. NAWACITA

Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas

utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu :

a. penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda

reformasi birokrasi;

b. rekstrukturisasi kelembangaan yang cenderung gemuk;

c. menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara;

d. berkomitmen membrantas korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara;

e. melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

2. Agenda Pembangunan Nasional

Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait

dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu :

a. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan

b. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

3. Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019

Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi

birokrasi, antara lain :

a. Lemahnya penegakan hukum;

b. Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi;

c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah;

d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah;

e. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien;

f. Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi;

g. Penerapan e-government belum merata;

h. Integritas PNS yang masih rendah;

i. Kualitas pelayanan publlik masih rendah.

29


2

4. Pengarusutamaan 2015 - 2019

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan

operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat

tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan.

Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong

partisipasi masyarakat sipil, melalui:

a. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public;

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

c. Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;

d. Peningkatan kualitas pelayanan public.

II. Sasaran Reformasi Birokrasi

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran

pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan

sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019) yang juga akan digunakan sebagai sasaran

reformasi birokrasi, yaitu:

1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, meliputi :

a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;

b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja;

d. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan

barang dan jasa;

2) Birokrasi yang efektif dan efisien, meliputi :

a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas

implementasinya;

b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran,

tepatfungsi, dan sinergis;

c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis e-government;

d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis

merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;

30


2

e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;

f. Peningkatan kualitas kebijakan publik;

g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk

mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan

transformatif;

h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;

i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi :

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public.

III. Ukuran Keberhasilan

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah

ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Sasaran Indikator Satuan Baseline Target

2019

Birokrasi yang

bersih dan

akuntabel

1. Opini WTP Atas Laporan

Keuangan

a. K/L % 74 95

b. Provinsi % 53 85

c. Kabupaten % 18 60

d. Kota % 33 65

2. Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1 - 5 1 3

3. Tingkat Kematangan

Implementasi SPIP Skor 1 - 5 1 3

4. Instansi Pemerintah Yang

Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)

a. K/L % 39,3 85

b. Provinsi % 27,3 75

c. Kabupaten/ Kota % 30 50

5. Penggunaan E-

Procurementterhadap Belanja

Pengadaan

% 30 80

Birokrasi yang

efektif dan

efisien

1. Indeks Reformasi

BirokrasiRata-Rata Nasional

a. K/L Skor 1 - 100 47 75

b. Provinsi Skor 1 - 100 NA 60

c. Kabupaten/ Kota Skor 1 - 100 NA 45

2. Indeks Profesionalitas ASN Skor 1 - 100 76 86

3. Indeks e-Government Nasional

a. K/L Skor 0 - 4 2,66

b. Provinsi Skor 0 - 4 2,2 3,4

c. Kabupaten/ Kota Skor 0 - 4 2,2

31


2

Sasaran Indikator Satuan Baseline Target

2019

Birokrasi yang

memiliki

Pelayanan Publik

berkualitas

1. Indeks Integritas Nasional

a. Integritas pelayanan Publik

(Pusat)

Skor 0 - 10 7,22 9

b. Integritas pelayanan Publik

(Daerah)

Skor 0 - 10 6,82 8,5

2. Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) % 80 95

3. Persentase Kepatuhan

Pelaksanaan UU

PelayananPublik (Zona Hijau)

a. K/L % K: 64;

L:15 100

b. Provinsi % 50 100

c. Kabupaten/ Kota % 5 80

Tabel 19. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

IV. Area Perubahan

Reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui program-

program yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan

secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi

tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan


Pada pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 - 2019, sesuai dengan PermenPAN-RB

Nomor 11 tahun 2015, ada beberapa perubahan nomenklatur area perubahan, yaitu :

DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

2010 - 2014 2015 - 2019

1. ORGANISASI 1. MENTAL APARATUR

2. TATALAKSANA 2. PENGAWASAN

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. AKUNTABILITAS

4. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 4. KELEMBAGAAN

5. PENGAWASAN 5. TATALAKSANA

6. AKUNTABILITAS 6. SDM APARATUR

7. PELAYANAN PUBLIK 7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8. POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET) APARATUR

8. PELAYANAN PUBLIK

Tabel 20. Matrik Perbedaan Nomenklatur Area Perubahan

32


2

I. Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan)

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan

dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif

birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat,

berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena

itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan padaperubahan mental aparatur.

Perubahan mental model/perilaku aparaturdiharapkan akan mendorong terciptanya

budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,

efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Di Kementerian Perdagangan area perubahan mental aparatur dilaksanakan oleh

program kerja (pokja) Manajemen perubahan, yang bertujuan untuk mengubah secara

sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir

dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan

tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Sasaran 1. Meningkatnya integritas aparatuMeningkatnya penerapan budaya kerja

positif di setiap instansi pemerintah;

2. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi BirokrasiMeningkatnya

profesionalisme aparatur;

3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat dan

meningkatnya kepuasan masyarakatMeningkatnya kepuasan masyarakat

Kegiatan 1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi

2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri &

Eselon I

3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik

terbaik

4) Pencanangan Budaya kerja positif

5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam

mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan

perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana

prasarana dan pelatihan

6) Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kemendag

7) Pelaksanaan Public Campaign

Indikator

Keberhasilan

1. Hasil survei pengetahuan nilai-nilai

Integritas

2. Survey Kepuasan Masyarakat

Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir]

Tabel 21. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Manajemen Perubahan

II. Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan)

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya

adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong

tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin

33


2

menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku

koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem

pengawasan.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kementerian Perdagangan.

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas APIP;

2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN;

3. Meningkatnya opini WTP-BPK;

4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi.

Kegiatan 1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian

Perdagangan;

2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan;

3) Pelaksanaan audit berbasis Risik;

4) Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Eksternal dan Internal;

5) Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi;

6) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM;

7) Penanganan pengaduan masyarakat;

8) Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS);

9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;

10) Reviu Laporan Keuangan;

11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga

(RKA-K/L).

Indikator

Keberhasilan

1. Indeks anti Gratifikasi

2. Indeks benturan kepentingan

3. Opini WTP dari BPK


Tabel 22. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penguatan Pengawasan

III. Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan berbagai sumber yang

diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan

masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang

bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem

akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu

mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang

dipergunakannya. Program yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

34


2

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan

kinerja yang terintegrasi;

2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja;

3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur;

4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi;

2) Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja;

3) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;

4) Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada

Kementerian/Lembaga;

5) Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka;

6) Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan

kinerja;

7) Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan

kinerja individu berbasis teknologi informasi;

8) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja (Pelatihan Operator/ Admin);

9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP;

10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan


Indikator

Keberhasilan

1. Nilai SAKIP

2. Opini WTP dari BPK


Tabel 23. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan

Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

IV. Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi)

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien.

Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses

yang berbelit, kelambatan pelayanandan pengambilan keputusan, dan akhirnya

menciptakan budaya feodalpada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem

kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan

dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan

diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif

dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Penataan dan penguatan

organisasi di Kementerian Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi

tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Adapun program-program yang dibuat oleh

Pokja Organisasi ingin mencapai tujuan tersebut, dengan detail kegiatan sebagai berikut:

35


2

Sasaran 1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian

Perdagangan;

2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara

Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah;

3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang

perdagangan.

Kegiatan 1) Penataan Kelembagaan;

2) Penyusunan Instrumen Evaluasi kelembagaan;

3) Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi);

4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan

Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;

5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN;

6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan;

7) Penyempurnaan desain kelembagaan;

8) Review Pembagian kewenangan (melalui FGD);

9) Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang

sesuai dengan UU 23/2014);

10) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan

Dinas dan Kemendagri atau instansi terkait);

11) Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan

Kemendag dengan Lembaga di daerah;

12) Penguatan Kelembagaan Non Struktural.

Indikator

Keberhasilan

1. Terwujudnya Kementerian Perdagangan

yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan

bersinergi dengan lembaga lain

2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien



Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi

V. Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana)

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga

sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya

dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena

tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya

perilaku hirarkis, dan kurang kreatif pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem

tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Pokja

penataan tatalaksana membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur,

seperti penjelasan di bawah ini:

36


2

Sasaran 1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif,

dan berbasis e-Government;

2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara

elektronik (e-procurement);

3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;

4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan 1) Review Bisnis Proses;

2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja;

3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam

rangka mempercepat proses birokrasi;

4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di

Kemendag;

5) Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses

birokrasi;

6) Evaluasi penerapan e-government;

7) Sosialisasi e-procurement dan e-catalog;

8) Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog;

9) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian

Perdagangan;

10) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif;

11) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses;

12) Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan;

13) Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional;

14) Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian

Perdagangan;

15) Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem

aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan;

16) Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan;

17) Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat

kementerian Perdagangan;

18) Monitoring dan Evaluasi;

19) Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik.

Indikator

Keberhasilan 70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai

dengan SOP yang berlaku

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP)

dapat diterapkan di Kementerian

Perdagangan


Tabel 25. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penataan Tatalaksana

VI. SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur)

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah

membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya. Sistem

manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai,

pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak

kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

37


2

pelayanan di Kementerian Perdagangan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM

harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDMyang mampu

menghasilkan pegawai yang profesional. Pokja penataan sistem manajemen SDM

aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan,

serta memiliki sistem manajemen yang berbasis Merit.

Sasaran Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

Kegiatan 1) Perencanaan kebutuhan pegawai ASN

2) Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara

transparan dan berbasis kompetensi

3) Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan

Kementerian Perdagangan

4) Kebijakan pemanfaatan assessment center (jangka

menengah)

5) Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian

Perdagangan

6) Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di

lingkungan Kementerian Perdagangan

7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di

lingkungan Kementerian Perdagangan

8) Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian

Perdagangan

9) Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi

calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian

Perdagangan

10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas

diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

11) Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan

berbasis kompetensi

12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN

13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan

syarat kompetensi jabatan

14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan

untuk mendukung kinerja

Indikator

Keberhasilan

Indeks Profesionalitas ASN

Rencana Aksi & Renca Kerja [Terlampir]


Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

VII. Penataan Peraturan dan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan dan

Perundang-undangan)

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintah yang belum

optimal adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat

diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan

penyimpangan. Pokja penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk

38


2

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

oleh Kementerian Perdagangan.

Sasaran 1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;

2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik,

harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi

publik.

Kegiatan 1) Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang

perdagangan;

2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang

Perdagangan;

3) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang

perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan,

finalisasi, penetapan, dan pengundangan);

4) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena

adanya permasalahan di bidang perdagangan

(pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan).

Indikator

Keberhasilan

1. Meningkatnya kualitas regulasi yang

melindungi, berpihak pada publik,

harmonis dan tidak tumpang tindih

2. Indeks RB di bidang penataan peraturan

dan perundang-undangan meningkat



Pokja Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik)

Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotanmasyarakat.

Penerapan sistem manajemen pelayanan belumsepenuhnya mampu mendorong

peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman,

aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik

agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta

peningkatan kualitas pelayanan. Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian Perdagangan sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat; 2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan public.

39


2

Kegiatan 1) Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory

online;

2) Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online

INATRADE;

3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang

Ekspor;

4) Merevisi Keputusan Kemendag terkait Layanan Informasi

Publik;

5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website;

6) Merevisi SOP Pelayanan Informasi;

7) Meningkatkan layanan website PPID;

8) Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk

pelayanan informasi Publik;

9) Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana layanan;

10) Meningkatkan layanan Website Kemendag dengan

bekerjasama dengan Pusdatindag;

11) Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan

website Kemendag;

12) Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Pelayanan Publik;

13) Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online;

14) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online;

15) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO

9001:2008;

16) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP

online;

17) Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran

dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis;

18) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran

dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis;

19) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan

verifikasi;

20) Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV;

21) Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms

gateway di UPTP IV;

22) Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan

Pengaduan);

23) Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan;

24) Evaluasi Penanganan Pengaduan;

25) Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan pelayanan

kemetrologian di UPTP IV;

26) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV;

27) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen

mutu;

28) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian

dalam rangka Izin Tipe;

29) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi

Gudang;

30) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang

Komoditas;

31) Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan

Berjangka Komoditi (PBK);

32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi

dengan sistem INATRADE kemendag;

40


2

33) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

34) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;

35) Tindak Lanjut Hasil SKM.

Indeks

Keberhasilan

Indeks SKM



Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

V. QUICK WINS 2015 -2019

Seperti program quick wins periode sebelumnya, program quick wins dilakukan

dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh

publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang

dilakukan oleh pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Kementerian PAN & RB

mengarahkan tema besar quick wins, yaitu:

1. Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara;

2. Penetapan Organisasi Kementerian Kabinet Kerja Yang Efektif, Efisien, dan

Akuntabel;

3. Penguatan Manajemen ASN Yang Transparan, Kompetitif, Berintegritas dan

Berbasis Merit;

4. Penuntasan Permasalahan Khusus Rekrutmen ASN;

5. Percepatan Operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk

Memperkuat Penerapan Sistem Merit Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan

Tinggi;

6. Penguatan Pelayanan Publik di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik;

8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui

Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan

Pada K/L/Pemda Yang Telah Mencanangkan Zona Integritas, Serta Penerbitan

Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

9. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui

Penerbitan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Tentang Penghematan Kegiatan

Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Pemanfaatan Produk

Dalam Negeri.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian Perdagangan

telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam kaitannya dengan

41


2

pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Pada Tahun

2015 ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Program Unggulan Quick Wins,

yaitu :

No Unit Nama Layanan Sebelum Quick Wins Setelah Quick Wins

1. Dit. Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor

Pelayanan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, yaitu pemrosesan dokumen pelengkap pabean untuk impor UTTP

Diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW)

2. Biro Pasar Fisik dan Jasa,

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pemrosesan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang

Pelayanan Persetujuan

Kelembagaan dalam

Sistem Resi

Gudangsecara manual

Pola permohonan yang sebelumnya manual menjadi online.

Tabel 29. Program Quick Wins Tahun 2015

VI. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di Kementerian

Perdagangan serta pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka

perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik pula. Pertama, perlu dibentuk

tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh

rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode

sebelumnya, yaitu 2010 – 2014, maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri

dari2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tugas-tugas setiap

tingkatan tim reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Ketua Tim Pengarah Menteri Perdagangan

Sekretaris Tim Pengarah Sekretaris Jenderal Kemendag

Tugas Tim Pengarah 1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map

reformasi birokrasi serta menetapkan Road Map;

2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai

dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang

dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi

dan memberikan dampak pada masyarakat;

42


2

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick

Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan

reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah

sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

Tabel 30. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kemendag

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Utama/Sekretaris Daerah. Sekretaris dipegang oleh salah satupejabat eselon II.Agar

fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga

oleh setiap unit kerja, maka unit kerja dimaksud juga sebaiknya membentuk tim atau

menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana

reformasi birokrasi.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Ketua Tim Pelaksana Sekretaris Jenderal Kemendag

Sekretaris Tim Pelaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian

Tugas Kelompok Kerja 1. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah

daerah;

2. Merumuskan quick wins;

3. Merancang rencana manajemen perubahan;

4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait

melaksanakan Quick Wins;

5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang

tertuang dalam Road Map;

6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang

sudah maju;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan

agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan

kebutuhan stakeholders.

8. Menjadi agen perubahan.

Tugas dari Unit Kerja

(dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi)

1. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang

menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-

masing unit kerja;

2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya,

maka unit kerja bersama Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasimempersiapkan, melaksanakan, dan

memonitor Quick Wins;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi

kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi.

Tabel 31. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemendag


2

Monitoring dan Evaluasi

44


2

Monitoring Dan Evaluasi

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

secara umum cukup baik namun masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan di

berbagai aspek/bidang di tahun selanjutnya. Untuk itu diperlukan adanya Monitoring dan

Evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan

secara berkelanjutan.

I. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan

dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target,

dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang

perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi

dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah

ditentukan.

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dilakukan dalam

dua (2) tingkatan, yaitu :

1. Pada lingkup unit kerja, monitoring dilakukan melalui :

a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit kerja untuk membahas kemajuan,

hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk

merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan

rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit yang melaksanakan program

Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan

penyesuain yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau

perkembangan lingkungan strategis;

b. Pertemuan dengan pimpinan unit untuk merespon permasalahan yang harus

cepat diselesaikan;

c. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan road map

dan realisasinya;

e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

45


2

2. Pada lingkup tingkat Kementerian, monitoring dilakukan melalui :

a. Pertemuan rutin Tim Pengarah;

b. Pertemuan rutin Tim Pelaksana;

c. Pertemuan rutin Kelompok Kerja;

d. Pelaksanaan PMPRB.

II. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara

keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat

pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan dilakukan dalam rentang waktu enam bulanan (per semester)

dan tahunan, dengan tujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai

dengan tahapan yang telah ditentukan;

2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu;

3. Menentukan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan reformasi birokrasi;

4. Memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi

selanjutnya.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

46


2

Penutup

47


2

Penutup

eformasi birokrasi telah membawa banyak perubahan terutama dalam

peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja

menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan

jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat

substansial maupun prosedural.

Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan menjadi sasaran akhir,

namun sebagai penyemangat bagi Kementerian Perdagangan dan seluruh komponennya

untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah

sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Kementerian Perdagangan

harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan

perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi

yang diharapkan akan dapat tercapai.

Kementerian Perdagangan hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan

yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan

kinerja masing-masing unit kerja baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat

disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan

pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Diharapkan dengan adanya Road Map reformasi Birokrasi Kementerian

Perdagangan 2015-2019, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi

Kementerian Perdagangan dan masyarakat umum.

R


2

Lampiran

49


2

50


2

51


2

52


2

53


2

RENCANA AKSI POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN

Koordinator : Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis

Hasil Yang Diharapkan Kegiatan Indikator Tahun

Penanggung Jawab Output Outcome 2015 2016 2017 2018 2019

1. Meningkatnya integritas aparatur

1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi 1. Tim Pokja Reformasi Birokrasi yang telah tersosialisasi dan terkomunikasikan dengan baik 2. Program kerja Tim yang disosialisasikan

Prosentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi

Biro Organisasi dan Kepegawaian

2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri & Eselon I

seluruh pimpinan kemendag menerima notulen hasil rapat

Prosentase Unit yang menindaklanjuti hasil rapat

Pusat Penanganan Isu Strategis

3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik terbaik

Jumlah isu yang dibahas Persentase unit yang menghadiri

- Biro Organisasi dan Kepegawaian - Pusat Penanganan Isu Strategis


4) Pencanangan Budaya kerja positif 1. Pukul 08.30, dan 2. Pukul 17.00/17.30

Disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kemendag

Biro Umum

Setiap hari pukul 08.30 Biro Umum

2. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan

1. SK Role Model, SK Agent of change tahunan 2. Workshop untuk calon agent of change

prosentase agen perubahan yang mengikuti pelatihan agen perubahan


6) Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kemendag

1. Rapat-rapat persiapan 2. Pelaksanaan Sosialisasi 3. Evaluasi hasil sosialisasi

>50% pegawai kantor pusat tersosialisasi

- Biro Organisasi dan Kepegawaian - Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Hubungan Masyarakat

1. Rapat-rapat persiapan 2. Pelaksanaan Sosialisasi 3. Evaluasi hasil sosialisasi

>50% pegawai unit di daerah tersosialisasi

1

Hasil Yang Diharapkan Kegiatan

Indikator Tahun


1. Rapat-rapat persiapan 2. Sosialisasi survey 3. Pelaksanaan survey

>60% pegawai mengikuti survey


3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat dan meningkatnya kepuasan masyarakat

7) Pelaksanaan Public Campaign 1. Penyusunan editorial plan 2. Konsolidasi tim 3. Pengumpulan bahan 4. Verifikasi bahan 5. Editing 6. Rilis materi

1. 1 news letter 2. Fanpage dan website terupdate

- Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Hubungan Masyarakat

1. Pengumpulan bahan 2. Verifikasi bahan 3. Editing 4. Rilis materi

1. Melalui videotron 2. TV Internal


2

RENCANA AKSI POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hasil Yang Diharapkan Kegiatan Indikator Tahun Penanggung

Jawab Output Outcome 2015 2016 2017 2018 2019

1. Meningkatnya kapasitas APIP

1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan

Jumlah laporan pelaksanaan Workshop SPIP

Persentase meningkatnya jumlah pegawai yang memahami SPIP

Set. ItJen

Jumlah Peraturan/Keputusan terkait SPIP yang disusun/diterbitkan

Tingkat kematangan implementasi SPIP Kementerian Perdagangan

Jumlah unit Es 1 yang memiliki peta resiko

Jumlah laporan monev SPIP sebagai sarana

2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan

Jumlah laporan tahunan monev pembekalan APIP

Jumlah Auditor bersertifikat Ahli Set. ItJen

3) Pelaksanaan audit berbasis Risiko Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Jumlah Rekomendasi strategis untuk bahan masukan Pimpinan

Set. ItJen

4) Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

Jumlah Laporan tahunan Monitoring Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

Persentase Hasil Pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti

Set. ItJen

2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

5) Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi

Laporan Monitoring Gratifikasi Kemendag

Indeks anti Gratifikasi

Set. ItJen

6) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM

Jumlah unit yang memperoleh kategori WTA Jumlah unit yang ditetapkan

memenuhi kategori ZI

Set. ItJen

7) Penanganan pengaduan masyarakat

Laporan Pemantauan Penangangan aduan masyarakat

Tingkat Kepuasan penanganan pengaduan masyarakat yang tertangani

Set. ItJen

8) Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS)

Laporan Pelaksanaan WBS Persentase jumlah aduan lewat WBS yang tertangani

Set. ItJen

3



9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Laporan Pemantauan Benturan Kepentingan Kemendag

Indeks benturan kepentingan

Set. ItJen

3. Meningkatnya opini WTP-BPK

10) Reviu Laporan Keuangan LK yang sesuai dengan SAP Opini WTP dari BPK

Set. ItJen

4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

Persentase kesesuaian RKA-K/L Kemendag yang sesuai dengan peraturan berdasarkan hasil reviu

Persentase Kesesuaian Perencanaan kegiatan dengan realisasinya

Set. ItJen

4

RENCANA AKSI POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS APARATUR

Koordinator : Kepala Biro Keuangan



1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi

Renstra, Renja, anggaran, perjanjian kinerja, LAPKIN, serta evaluasi pelaksanaan SAKIP

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan - Biro Perencanaan

2) Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja

Dokumen review pedoman SAKIP

2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

3) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

Laporan kinerja organisasi triwulanan (EMON), Laporan evaluasi kinerja triwulanan berbasis BSC, dan terpantaunya capaian kinerja individu bulanan melalui Sistem Penilaian Kinerja

Terukurnya kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan - Puspitra - Roganpeg

4) Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Kementerian/Lembaga

Dokumen IKP dan evaluasi Indikator Kinerja Program

Terukur dan tertelusurnya seluruh kegiatan organisasi dengan adanya IKP

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan

5) Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka

Terunggahnya dokumen LAKIP pada website Kemendag (e-filing)

Keterbukaan informasi terkait pelaporan kinerja Kementerian

Biro Perencanaan

6) Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

Dokumen evaluasi ketelusuran anggaran Tertelusurnya proses

perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Biro Perencanaan

7) Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu berbasis teknologi informasi

Dokumen perjanjian kinerja eselon I dan eselon II, dan SKP tahunan individu

Tertelusurnya/ tercerminnya kinerja organisasi dengan kinerja individu

- Biro Perencanaan - Roganpeg

Sistem kinerja organisasi dan sistem kinerja individu yang sudah terintegrasi (cascading jabatan)

Terintegrasinya Sistem kinerja organisasi dan sistem kinerja individu

5



3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur

8) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (Pelatihan Operator/ Admin)

Pelaporan pelaksanaan pelatihan operator dan admin

Meningkatnya kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

- Biro Perencanaan - Roganpeg

9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP

Laporan monitoring SKP Meningkatnya kinerja aparatur Roganpeg

4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Perdagangan

Laporan Keuangan dan BMN Semesteran dan Tahunan Kementerian

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian

- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan

6

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Koordinator : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian



1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain

1) Penataan Kelembagaan Laporan Penyempurnaan Struktur Organisasi

Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan lembaga lain


2) Penyusunan Instrumen Evaluasi kelembagaan

Instrumen Evaluasi Kelembagaan


3) Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi)

Kajian rekomendasi penyempurnaan organisasi


4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan

SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan ABK, Penetapan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan serta Penetapan Kelas dan Grading jabatan

Terwujudnya kebijakan tentang manajemen jabatan yang mendukung pelaksanaan manajemen SDM


5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN

Laporan Hasil ABK, Infojab, dan Formasi Pegawai

Terwujudnya acuan bagi pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai ASN guna meningkatkan kinerja aparatur


6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan

Laporan hasil review

7) Penyempurnaan desain kelembagaan

Laporan Penyempurnaan


2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah

8) Review Pembagian kewenangan (melalui FGD)

Laporan Review Terwujudnya sinergitas Kementerian Perdagangan dengan pemerintah daerah


9) Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang sesuai dengan UU 23/2014)

Laporan Penataan Kelembagaan


10) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan Dinas dan Kemendagri atau instansi terkait)

Laporan Koordinasi dan Sosialisasi


7



11) Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan Kemendag dengan Lembaga di daerah

Laporan Monitoring dan Evaluasi


3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan;

12) Penguatan Kelembagaan Non Struktural

Laporan Penguatan Kelembagaan Non Struktural

Terwujudnya penguatan lembaga non struktural yang mendukung bidang perdagangan


8

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN TATALAKSANA

Koordinator : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi



1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government

1) Review Bisnis Proses Dokumen Bisnis Proses yang disempurnakan sesuai dengan bisnis proses

Terlaksananya kegiatan dilingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Sistem dan Prosedur kerja (70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku)


2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja Dokumen hasil Audit dan Sisdur

3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

Dokumen review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di Kemendag

Laporan Master Plan E-gov Kemendag Meningkatnya penerapan sistem berbasis e-government

Pusat Data dan Sistem Informasi

5) Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses birokrasi

6) Evaluasi penerapan e-government Laporan Evaluasi E-government

2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)

7) Sosialisasi e-procurement dan e-catalog

Laporan pelaksanaan sosilasisasi e- catalog dan e-procerument

Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara transparansi


8) Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog

Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog


3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

9) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan

1. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang dapat digunakan sebagai dasar penyusutan Arsip, 2. NSPK e-arsip jadwal retensi arsip substanstif

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan

Biro Umum

10) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif

NSPK e-arsip klasifikasi arsip substanstif

Biro Umum

11) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses

Klasifikasi keamanan dan akses yang nantinya digunakan sebagai standar penelusuran arsip dalam aplikasi E-arsip (NSPK e-arsip klasifikasi keamanan dan akses)


Biro Umum

9



12) Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan

Dokumen Rencana/ Asumsi dasar kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia pengelola E-arsip

Biro Umum

13) Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional

Dokumen Aktualiasasi pendataan fisik arsip di unit kearsipan

Biro Umum

14) Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian Perdagangan

Jaringan yang mampu menyediakan akses E-arsip bagi unit-unit kerja di Kementerian Perdagangan


Biro Umum

15) Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan

Laporan pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem

Biro Umum

16) Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan

Penggunaan internal sebagai referensi penggunaan, sebelum aplikasi resmi di launching

Biro Umum

17) Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat kementerian Perdagangan

Sistem Aplikatif yang dapat digunakan dalam lingkup Kementerian Perdagangan

Biro Umum

18) Monitoring dan Evaluasi Evaluasi dan perbaikan pengembangan sistem aplikasi E-arsip

Biro Umum

4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

19) Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Laporan Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Set. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

10

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Koordinator : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian



Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

1) Perencanaan kebutuhan pegawai ASN

a. Penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN

sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN

terpenuhinya perhitungan perencanaan kebutuhan pegawai ASN

Biro Organisasi dan Kepegawaian b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN rencana kebutuhan pegawai ASN

c. Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN

laporan monitoring dan evaluasi implementasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN

2) Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

a. Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

Pegawai ASN yang kompeten


b. rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

c. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

laporan monitoring dan evalutasi implemenasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

3) Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan sistem promosi secara terbuka

kebijakan sistem promosi secara terbuka

pelaksanaan sistem promosi secara terbuka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku


b. Evaluasi terhadap Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan

laporan evaluasi implementasi kebijakan sistem promosi

11

Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan Indikator Tahun Penanggung


4) Kebijakan pemanfaatan assessment center ( jangka menengah)

a. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center

kebijakan pemanfaatan assessment center

pemanfaatan assessment center untuk pengembangan dan penilaian pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan


b. Penerapan dan pemanfaatan assessment

center laporan hasil assessment

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan assessment center

laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan assessment center

5) Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian Perdagangan

a. Perumusan dan penetapan kebijakan

penilaian kinerja pegawai kebijakan penilaian kinerja pegawai pelaksanaan penilaian kinerja

pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku


b. Penerapan kebijakan penilaian kinerja

pegawai laporan hasil penilaian kinerja pegawai

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai

laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai

6) Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Perumusan dan penetapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

terlaksananya skema reward dan punishment bagi seluruh pegawai ASN dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku


b. Penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

laporan hasil pelaksanaan reward dan punishment berbasis kinerja

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

laporan monitoring dan evaluasi implementasi reward dan punishment berbasis kinerja

7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN

sistem informasi ASN implementasi sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan


b. Penerapan kebijakan sistem laporan hasil penerapan kebijakan sistem

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

laporan monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengkaderan pegawai ASN

12




8) Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

kaderisasi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan

Biro Organisasi dan Kepegawaian b. Penerapan kebijakan sistem

pengkaderan pegawai ASN laporan penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

9) Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

kebijakan pemanfaatan /pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

terciptanya data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN yang dapat digunakan dalam manajemen SDM


b. pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

laporan pemanfaatan dan pengembangan data base kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

lulusan diklat yang kompeten

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan b. Penerapan kebijakan pengendalian

kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

laporan penerapan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

laporan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

13


Kegiatan Indikator Tahun


b. Penerapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

laporan penerapan kebijakan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

tercapainya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

laporan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

14

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Koordinator : Kepala Biro Hukum



1.

Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

1) Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan

Tersusunnya Daftar Peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih

Biro Hukum

2.

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan

Tersusunnya 1 Laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

Biro Hukum

3) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)

Tersusunnya peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan

Biro Hukum

4) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)

Tersusunnya peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan

Biro Hukum

15

RENCANA AKSI POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri



1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

1) Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online

Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online

Meningkatnya layanan perijinan di bidang perdagangan luar negeri yang dapat dilayani secara online

Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor

2) Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online INATRADE

Persentase peningkatan pengguna Sistem Perizinan On Line (INATRADE)

Meningkatnya kemudahan dan pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha


3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

623 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir

Meningkatnya kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia

4) Merevisi Keputusan Kemendag terkait Layanan Informasi Publik

a. SK Mendag tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan lebih efektif

Biro Hubungan Masyarakat

b. SK Mendag tentang Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website

Dokumen Informasi Publik Kemudahan akses dokumen informasi publik


6) Merevisi SOP Pelayanan Informasi Dokumen SOP Pelayanan Informasi yang direvisi

Terdapatnya acuan atau pedoman pelayanan informasi


7) Meningkatkan layanan website PPID Dokumen laporan pembaruan website PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi menjadi semakin cepat dan mudah


16



8) Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pelayanan informasi Publik

Dokumen hasil pembahasan Pelayanan informasi publik dapat distandardisasi dan ditingkatkan


9) Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana layanan

Seluruh anggota Pokja

10) Meningkatkan layanan Website Kemendag dengan bekerjasama dengan Pusdatindag

Dokumen rekomendasi pembaruan website Kemendag

Mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan


11) Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan website Kemendag

Dokumen usulan sinergi website-website Eselon I

Mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan


12) Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik

Jumlah penambahan ruang lingkup kemampuan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi

Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha

Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu

13) Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online

Jumlah Presentase Kepuasan Pelanggan selaku pelaku usaha

14) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online

Jumlah Pelayanan perizinan UTTP secara online

Terselenggaranya pelayanan perizinan UTTP yang prima dan good governance dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dit. Metrologi

15) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008

Jumlah pelayanan perizinan UTTP telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

Dit. Metrologi

16) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

Tersedia perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

Dit. Metrologi

17) Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

Website pelayanan kalibrasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Sistem informasi pelayanan dapat mudah di akses oleh masyarakat melalui website

Dit. Metrologi

18) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

Sertifikat akreditasi Lab Kal berdasar ISO 17025 oleh KAN

Sertifikat akreditasi dapat dipertahankan dengan ruang lingkup akreditasi yang semakin bertambah

Dit. Metrologi

17



19) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Sertifikat ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Memberikan jaminan pengukuran kepada pelanggan dan pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan

Dit. Metrologi

20) Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV

Perangkat sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV

Memberikan kenyamanan dan ketertiban kepada pelanggan yang akan mendaftar untuk mendapatkan layanan Direktorat Metrologi

Dit. Metrologi

21) Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV

Aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan kalibrasi sesuai standar pelayanan yang ada

Dit. Metrologi

22) Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan Pengaduan)

Dokumen pengaduan pelanggan

Memberikan pelayanan yang bak kepada pelanggan

Dit. Metrologi

23) Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Dokumen pengaduan pelanggan

Menyelesaikan pengaduan sesuai SOP

Dit. Metrologi

24) Evaluasi Penanganan Pengaduan Dokumen evaluasi pengaduan pelanggan

Memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

Dit. Metrologi

25) Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan pelayanan kemetrologian di UPTP IV

Aplikasi sistem pengaduan pelayanan kemetrologian di UPTP IV

Memberikan sarana pengaduan berbasis web kepada masyarakat terkait pelayanan kemetrologian yang sedang dan telah dilakukan oleh Direktorat Metrologi

Dit. Metrologi

18




26) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV

Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP secara online

Terselenggaranya pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP yang prima dan good governance dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dit. Metrologi

27) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen mutu

Pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008

Dit. Metrologi

28) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

Tersedia sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

Dit. Metrologi

29) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang

Jumlah persetujuan SRG (Gudang, Pengelola Gudang dan LPK) yang diterbitkan

Memperlancar perizinan pelaku usaha SRG

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar - BAPPEBTI

30) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

Perluasan pelaksanaan dan peningkatan transaksi Pasar Lelang Komoditas


31) Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

Memberikan pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan


32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE kemendag

Jumlah penambahan jenis perizinan yang dilayani melalui sistem perizinan online

Peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang PBK


19




2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik

33) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara periodik

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik


34) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan informasi publik dapat

ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat


35) Tindak Lanjut Hasil SKM Dokumen Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kepuasan masyarakat

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

20

RENCANA AKSI POKJA MONITORING DAN EVALUASI

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan



Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

1 Penyusunan Skema Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

1 Dokumen (Skema /Metode Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan)

Terlaksananya Program Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang efesien dan efektif

Biro Perencanaan

2 Pemantauan dan evaluasi atas capaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan secara periodik.

1 Dokumen (Pemantauan dan evaluasi program kerja pokja - pokja Reformasi Birokrasi secara periodik)

21

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN TAHUN 2015

Koordinator: Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis

NO HASIL YANG

DIHARAPKAN KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR TAHUN 2015 PENANGGUNG JAWAB OUTPUT OUTCOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 'Meningkatnya integritas aparatur

1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi

a Penyusunan draft SK Tim

1. Tim Pokja Reformasi Birokrasi yang telah tersosialisasi dan terkomunikasikan dengan baik 2. Program kerja Tim yang disosialisasikan

Prosentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi


b Pengesahan SK Tim

c Distribusi SK Tim

2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri & Eselon I

Pelaksanaan rapat pimpinan sesuai arahan Menteri Perdagangan

seluruh pimpinan kemendag menerima notulen hasil rapat

Prosentase Unit yang menindaklanjuti hasil rapat


3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik terbaik

a Pelaksanaan Focus Group Discussion untuk membahas isu terkini di hadiri oleh Es. 1 dan Es. 2 Kemendag dan pejabat Kementerian terkait.



b Pelaksanaan Policy disscussion membahas kebijakan terkini dan sharing knowledge di hadiri oleh pejabat Es.1 dan Es.2



4) Pencanangan Budaya kerja positif

a Berdoa ketika mulai bekerja dan sebelum jam pulang melalui pengeras suara

1. Pukul 08.30, dan 2. Pukul 17.00/17.30

Disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kemendag

Biro Umum

22

NO HASIL YANG



b Mengumandangkan lagu mars perdagangan setiap pagi sebelum mulai bekerja melalui pengeras suara

Setiap hari pukul 08.30

Biro Umum

2. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan

a Penyiapan Draft SK 1. SK Role Model, SK Agent of change tahunan 2. Workshop untuk calon agent of change

prosentase agen perubahan yang mengikuti pelatihan agen perubahan


b Pengesahan SK

c Rapat-rapat

d persiapan workshop

e Penjaringan peserta workshop

f Pelaksanaan Workshop

g Assessment agent of change melalui pelaksanaan workshop

h Penetapan agent of change

23

RENCANA KERJA POKJA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2015

Koordinator: Sekretaris Inspektorat Jenderal

HASIL YANG DIHARAPKAN

KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS INDIKATOR TAHUN 2015 PENANGGUNG JAWAB OUTPUT OUTCOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatnya Kapasitas APIP

1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan

a Work Shop executive pejabat Eselon I dan II

Jumlah laporan pelaksanaan SPIP

Persentase meningkatnya jumlah pegawai yang memahami SPIP

Sekertaris Inspektorat Jenderal

b Pemutakhiran Peraturan/Keputusan terkait SPIP yang disusun/diterbitkan

Jumlah peraturan/keputussan terkait SPIP yang disusun/diterbitkan

Tingkat kematangan implementasi SPIP Kementerian Perdagangan

c Pemetaan Resiko Jumlah Unit yang memiliki peta resiko

d Monev Implementasi SPIP

Jumlah laporan monev SPIP sebagai sarana perbaikan SPIP

2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan

a Penjenjangan APIP lewat JFA

Jumlah Auditor yang mengikuti penjenjangan JFA

Jumlah Auditor yang memiliki Sertifikat Ahli

Sekertaris Inspektorat Jenderal b Partisipasi dalam

Workshop/Kongres AAIPI

Jumlah Auditor yang ikut serta dalam Workshop/Kongres AAIPI

c Monev Pembekalan APIP

Jumlah Laporan Monev Pembekalan APIP

3) Pelaksanaan audit berbasis Risiko

a Pemutakhiran Pedoman audit berbasis risiko

Jumlah Pedoman audit berbasis risiko

Jumlah Rekomendasi strategis untuk bahan masukan Pimpinan


b Pelaksanaan Audit berbasis Risiko

Jumlah laporan audit berbasis risiko

c Gelar Hasil Pengawasan

Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

4) Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

a Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK dan Itjen

Jumlah Laporan Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK dan Itjen

Persentase Hasil Pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti


24



b Pemutakhiran TLHP dengan Itprov dan Kemendagri

Jumlah Laporan Pemutakhiran TLHP dengan Itprov dan Kemendagri


c Monitoring TLHP BPK dan Itjen

Jumlah Laporan tahunan Monitoring TLHP

2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

5) Program Pengendalian gratifikasi

a Komitmen Mendag mengenai Pencegahan Korupsi

Laporan Pelaksanaan Penandatangan Komitmen Pencegahan Korupsi

Indeks Anti Gratifikasi Sekertaris Inspektorat Jenderal

b Sosialisasi Jumlah Laporan sosialisasi

c Workshop Executive/ToT Jumlah peserta yang menghadiri ToT

d Penyusunan/Pemutakhiran Draf Permendag tentang Gratifikasi

Jumlah Keputusan Mendag tentang Pengengalian Gratifikasi di Kementerian Perdagangan

e Pembentukan UPG Jumlah Keputusan Mendag tentang UPG Kementerian Perdagangan

f Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Laporan Monitoring Gratifikasi Kemendag

6) Wilayah Tertib Administrasi

a Juknis WTA Jumlah Juknis WTA yg disempurnakan

Jumlah unit yang ditetapkan memenuhi kategori ZI

Sekertaris Inspektorat Jenderal b Sosialisasi Jumlah unit Es II yang

tersosialisasi

c Pelaksanaan Penilaian Jumlah unit Es II yang memperoleh predikat WTA

d Evaluasi Pelaksanaan Penilaian WTA

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penilaian WTA

25



7) Peningkatan kualitas aduan masyarakat

a Penanganan aduan Jumlah Laporan penanganan aduan masyarakat

Tingkat Kepuasan penanganan pengaduan masyarakat yang tertangani


b Monitoring dan Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Laporan Pemantauan Penangangan aduan masyarakat

8) Wistleblowing System a Kampanye Whistleblowing System melalui Web

Penayangan link WBS dalam web Kemendag

Persentase jumlah aduan lewat WBS yang tertangani

b Pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System

Jumlah Laporan Monev WBS

c Monitoring dan evaluasi penanganan Whistleblowing System

Jumlah Laporan Monev WBS

9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

a Kampanye Benturan Kepentingan melalui Web

Penayangan sosialisasi benturan kepentingan dalam web Kemendag

Indeks benturan kepentingan


b

Pemantauan Benturan Kepentingan Kemendag

Laporan Pemantauan Benturan Kepentingan Kemendag

3. Meningkatnya opini WTP - BPK

10) Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kemendag

LK yang sesuai dengan SAP

Opini WTP dari BPK Sekertaris Inspektorat Jenderal

4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

Pelaksanaan Reviu draft RKA-KL Kemendag

Persentase kesesuaian RKA-K/L Kemendag yang sesuai dengan peraturan berdasarkan hasil reviu

Persentase Kesesuaian Perencanaan kegiatan dengan realisasinya


26

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Koordinator: Kepala Biro Keuangan

NO HASIL YANG DIHARAPKAN KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS


1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

1 Penguatan akuntabilitas kinerja instansi

a Penyusunan Renstra (3 bulan setelah RPJMN ditetapkan)

Dokumen Renstra Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi

- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan - Biro Perencanaan b Penyusunan

Renja Dokumen Rencana Kerja

c Penyusunan anggaran Kemendag

Anggaran Kemendag

d Penyusunan perjanjian kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Kemendag, Eselon I, Eselon II, Satker Mandiri, dan Dekon/TP/KDEI Taipei

e Penyusunan LAPKIN

LAPKIN Kementerian, Unit Eselon I Eselon II, Satker Mandiri, dan Dekon/TP/KDEI Taipei

f Evaluasi pelaksanaan SAKIP

Dokumen evaluasi SAKIP Eselon I dan Eselon II secara berkala

2 Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja

a Review pedoman SAKIP

Dokumen review pedoman SAKIP

Biro Perencanaan

27

NO HASIL YANG



2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

3 Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

a. Penyusunan Laporan kinerja organisasi triwulanan

Laporan kinerja organisasi triwulanan (EMON)

Terukurnya kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan - Puspitra - Roganpeg

b. Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis BSC Kemendag

Terlaksananya pelaporan dan pemantauan Indikator kinerja berbasis BSC secara berkala (triwulanan)

c. Monitoring capaian kinerja individu bulanan melalui Sistem Penilaian Kinerja

Terpantaunya capaian kinerja individu bulanan melalui Sistem Penilaian Kinerja

4 Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Kementerian/ Lembaga

a Penyusunan IKP Kemendag

Dokumen IKP Kemendag Terukur dan tertelusurnya seluruh kegiatan organisasi dengan adanya IKP

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan

b Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Program

Terevaluasinya pelaksanaan IKP Kemendag

5 Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka

a Dokumentasi LAKIP pada website Kemendag (e-filing)

Terunggahnya dokumen LAKIP pada website Kemendag (e-filing)

Keterbukaan informasi terkait pelaporan kinerja

Biro Perencanaan

6 Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

a Pengumpulan realisasi keuangan tiap Eselon I

Dokumentasi evaluasi ketelusuran anggaran

Tertelusurnya proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Biro Perencanaan

b Pengumpulan realisasi kinerja tiap Eselon I

c Evaluasi

28

NO HASIL YANG



3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

7 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Perdagangan

a Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester I Tahun Anggaran 2015

Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester I Tahun Anggaran 2015

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian

- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan

b Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester II Tahun Anggaran 2014

Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester II Tahun Anggaran 2015

c Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahunan Kementerian periode Tahun Anggaran 2014

Laporan Keuangan dan BMN Tahunan Kementerian periode Tahun Anggaran 2015

29

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Koordinator: Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO HASIL YANG DIHARAPKAN KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS INDIKATOR TAHUN 2015 PENANGGUNG

JAWAB OUTPUT OUTCOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain

1) Penyempurnaan Organisasi

a. Identifikasi dan analisis permasalahan

Laporan Penyempurnaan Struktur Organisasi



b. konsultasi dalam rangka penentuan dasar hukum dan tata kerja unit kerja

c. FGD guna persiapan pelaksanaan penyempurnaan organisasi

d. Penyebaran form penyempurnaan unit kerja kepada masing – masing unit Eselon II

e. koordinasi terkait usulan perubahan organisasi yang telah disampaikan, pemberian justifikasi dalam melakukan penyempurnaan, serta penyusunan naskah akademik penyempurnaan unit kerja

f. FGD penyusunan naskah akademik penyempurnaan organisasi

30

NO HASIL YANG


INDIKATOR TAHUN 2015 PENANGGUNG JAWAB OUTPUT OUTCOME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

g. Pembahasan dengan instansi terkait

h. Penyusunan laporan

2) Penataan Kelembagaan a. konsultasi bersama dengan narasumber guna persiapan penataan kelembagaan luar negeri

Laporan Penataan Kelembagaan



b. Koordinasi / FGD dalam rangka pengumpulan dan analisa data terkait struktur organisasi perwakilan perdagangan di luar negeri

c. Konsinyering / rapat-rapat pembahasan dan instansi terkait

d. Pelaksanaan evaluasi dan Monitoring kelembagaan perwakilan perdagangan di luar negeri

e. Penyusunan Laporan

3) Evaluasi Kelembagaan (Evaluasi Kinerja Organisasi)

a. Persiapan Kajian rekomendasi penyempurnaan organisasi


b. Workshop Organizational design and development

c. Pengembangan Model Evaluasi Kinerja Organisasi

31

NO HASIL YANG



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Pembetukan panitia kegiatan, pembekalan panitia

SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan ABK, Penetapan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan serta Penetapan Kelas dan Grading jabatan

Terwujudnya kebijakan tentang manajemen jabatan yang mendukung pelaksanaan manajemen SDM

Biro Organisasi dan Kepegawaian b. FGD : Pembahasan metode, keterkaitan

unit-unit baik di dalam kota maupun di luar kota

c. Pengumpulan dan Pengolahan Data

d. FGD : Penyampaian metode pelaksanaan, metode pengolahan data analisa Jabatan

e. Inventarisasi Dokumen

f. Pengolahan Data

g. Konsinyering : Validasi hasil peta jabatan, dan uraian jabatan dari masing-masing unit. Hasil pengumpulan dan pengolahan data perlu dibahas lebih lanjut bersama unit-unit terkait untuk mencapai kesepakatan antar unit.

h. Sosialisasi

i. Penyusunan laporan

32

NO HASIL YANG



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN

a. Rapat Persiapan Laporan Hasil ABK, Infojab, dan Formasi Pegawai

Terwujudnya acuan bagi pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai ASN guna meningkatkan kinerja aparatur

Biro Organisasi dan Kepegawaian b. Penyusunan Formasi

c. Workshop Formasi

d. Penyusunan Laporan Akhir

6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan

a. Pembetukan panitia kegiatan, pembekalan panitia

Laporan hasil review


b. FGD : Pembahasan metode ABK, keterkaitan unit-unit baik di dalam kota maupun di luar kota

c. Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisa Beban Kerja

d. FGD : Penyampaian metode pelaksanaan, metode pengolahan data analisa beban kerja

e. Inventarisasi Dokumen analisa beban kerja

f. Pengolahan Data

g. Konsinyering : Validasi hasil Analisa Beban Kerja dari masing-masing unit.

h. Penyusunan laporan

33

34

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENATAAN TATALAKSANA

Koordinator : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

NO HASIL YANG

DIHARAPKAN KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR TAHUN 2015 PENANGGUNG

JAWAB

OUTPUT OUTCOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government

1) Review Bisnis Proses

1. Persiapan 2. Review Bisnis Proses 3. Audit (Monitoring dan Evaluasi) Sistem, dan Prosedur kerja 4. Penyusunan Laporan

Pemutakhiran Bisnis Proses Peta Bisnis Proses dan Prosedur Operasional yang Efisien dan Efektif


2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja

Terlaksananya kegiatan dilingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Sistem dan Prosedur kerja

3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

Dokumen review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di Kemendag

Laporan Master Plan E-gov Kemendag

Meningkatnya penerapan sistem berbasis e-government


NO HASIL YANG



2. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

5) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan

1. Sosialisasi dan Bimbingan teknis Jadwal Retensi Arsip Substantif 2. Rapat Teknis dengan unit substantif terkait. 3. Rapat pembahasan dengan Arsip Nasional terkait draft JRA substantif hasil rapat teknis. 4. Penyusunan dan Pengajuan Draft JRA substantif ke Arsip Nasional. 5 Penyusunan draft peraturan permendag JRA Substantif Kementerian Perdagangan

1. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang dapat digunakan sebagai dasar penyusutan Arsip, 2. NSPK e-arsip jadwal retensi arsip substanstif


Biro Umum

6) Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional

1. Perencanaan pelaksanaan set up fisik arsip di pusat arsip Biro Umum 2. Rapat pelaksanaan dalam penentuan penyedia 3. Rapat pelaksanaan dengan penyedia 4. Proses pelaksanaan set up fisik. 5. Penyusunan Laporan

Dokumen Aktualiasasi pendataan fisik arsip di unit kearsipan

Biro Umum

35

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Koordinator: Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian


KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS INDIKATOR TAHUN 2015 PENANGGUNG


Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

1 Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

a. Workshop evaluasi penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu bidang kemetrologian


b. penyusunan kisi kisi soal Tes Kompetensi Bidang untuk jabatan fungsional tertentu bidang kemetrologian dan pengujian mutu barang


2 Sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan

a. Telah dilaksanakan pengisian pejabat tinggi pratama


b. Persiapan pelaksanaan pengisian JPT Madya dan Pratama


3 Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian Perdagangan

Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai

laporan hasil penilaian kinerja pegawai

pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku


4 Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi

Penerapan sistem promosi secara terbuka

laporan penerapan sistem promosi secara terbuka

pejabat yang kompeten


36

RENCANA KERJA POKJA PENATAAN PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

Koordinator : Kepala Biro Hukum




1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; 2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan

1 Mengumpulkan Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ditetapkan

Tersusunnya Daftar Peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih

Sekretaris Jenderal

2 Melakukan inventarisasi Peraturan Menteri Perdagangan

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Tersusunnya 1 Laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang

1. Mengumpulkan peraturan yang akan dievaluasi 2. Membuat kuesioner 3. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

Tersusunnya laporan hasil evaluasi terhadap Peraturan Kepala Bappebti yang telah diterbitkan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

2 Evaluasi terhadap Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/12/ 2012 tentang Alat, alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor

Tersusunnya laporan hasil evaluasi terhadap Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/12/ 2012 tentang Alat, alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor

Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

37




3 Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan syarat Teknis Bajana Ukur, Tangki Ukur Mobil, dan Anak Timbangan

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan syarat Teknis Bajana Ukur, Tangki Ukur Mobil, dan Anak Timbangan


4 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kerja Sama Perdagangan Internasional

Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kerja Sama Perdagangan Internasional

Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional

5 Evaluasi berkala Permendag di bidang Impor Barang Konsumsi

Laporan evaluasi dan rekomendasi atas implementasi/penerapan kebijakan

Ditjen Perdagangan Luar Negeri

6 Evaluasi berkala implementasi Permendag Impor Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, serta Beras

Laporan evaluasi dan rekomendasi atas implementasi/penerapan kebijakan


7 Evaluasi implementasi Permendag tentang Ketentuan Impor Barang Modal, Bahan Baku, dan Bahan Penolong

Laporan evaluasi dan rekomendasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri

8 Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan Kehutanan

Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan kehutanan


38




9 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal

10 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

Sekretaris Jenderal

Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)

1 Penyusunan dan pembahasan RUU tentang Metrologi Legal

1. Mengumpulkan bahan/data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 2. Menyusun/merancang draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 3. Melakukan pembahasan draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 4. Finalisasi draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 5. Penetapan Rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

Disahkannya UU tentang Metrologi Legal


2 Penyusunan dan pembahasan Rancangan Permendag tentang Tanda Sah 2016

Ditetapkannya Permendag tentang Tanda Sah 2016


3 Penyusunan dan pembahasan Rancangan Permendag tentang Standar Ukuran

Ditetapkannya Permendag tentang Standar Ukuran


4 Menyempurnakan/mengubah Permendag pengaturan impor produk tertentu

Ditetapkannya Permendag tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu


5 Menyempurnakan Permendag tentang Pengaturan Ekspor Produk Industri dan pertambangan

Ditetapkannya perubahan Permendag tentang Produk Industri dan Pertambangan


39




6 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir

6. Mengundangkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang telah ditetapkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir


7 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura


8 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan


9 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang


40




10 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

11 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh


12 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik isi

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik isi


13 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripholyphosphate

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripholyphosphate


41




14 Penyusunan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban

Ditetapkannya Peraturan menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban


15 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras


16 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula


17 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan


18 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan


19 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu


42


KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS


20 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik


21 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil


22 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon


23 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin


43




Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)

1 Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang

1. Mengumpulkan bahan/data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 2. Menyusun/merancang draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 3. Melakukan pembahasan draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 4. Finalisasi draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 5. Penetapan Rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 6. Mengundangkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang telah ditetapkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM

Ditetapkannya 9 (sembilan) Peraturan Kepala Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang


2 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang


3 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang


4 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia Jasa Yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa Yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis Yang Kompeten

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia Jasa Yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa Yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis Yang Kompeten


44




5 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor


6 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Perbatasan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Perbatasan


7 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik


8 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan


9 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan


45




10 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang Komoditas

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang Komoditas


11 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting


12 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Barang Yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Barang Yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup


13 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Barang dan/atau Jasa Yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Barang dan/atau Jasa Yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya


14 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan


15 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kampanye Pencitraan Indonesia

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kampanye Pencitraan Indonesia

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional

46




16 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional


17 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang


47

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator: Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri

NO HASIL YANG



1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

1) Peningkatan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online

a. Perencanaan Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online

Meningkatnya layanan perijinan di bidang perdagangan luar negeri yang dapat dilayani secara online


b. Pemeliharaan sistem pengajuan online

c. pengembangan sistem pengajuan online

d. Pelaporan

2) a. Perencanaan Persentase peningkatan pengguna Sistem Perizinan On Line (INATRADE)

Meningkatnya kemudahan dan pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha


b. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Validasi dan Verifikasi Lapangan serta Pameran Fasilitasi Perdagangan Inatrade

c. Pelaporan

3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

a. Penyusunan program pelatihan

120 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir

Meningkatnya kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

BBPPEI

b. Pelaksanaan

Pelatihan

c. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

d. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan

48

NO HASIL YANG



4) Merevisi Keputusan Kemendag terkait Layanan Informasi Publik

Revisi Kepmendag tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

SK Mendag tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan lebih efektif


5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website

a. Pembuatan komitmen unit terkait untuk menyerahkan informasi publik

Dokumen Informasi Publik Kemudahan akses dokumen informasi publik


b. Pengumpulan/Digitalisasi

informasi

6) Mengembangkan

Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik

a. Survailen ISO 9001:2008 Jumlah penambahan ruang lingkup kemampuan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi

Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha


b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

c. Kaji ulang manajemen mutu pelayanan

7) Mengembangkan sistem NPB dan NRP secara online

a. Pembangunan aplikasi NPB/NRP online

Jumlah Presentase Kepuasan Pelanggan selaku pelaku usaha


b. Pendaftaran NPB/NRP online

8) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online

a. Identifikasi penambahan jenis layanan perizinan UTTP yang akan dilakukan secara online dan penambahan informasi terkait pelayanan kemetrologian

Jumlah Pelayanan perizinan UTTP secara online

Terselenggaranya pelayanan perizinan UTTP yang prima dan good governance dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Direktorat Metrologi

49

NO HASIL YANG



b. Pembahasan dalam rangka pengembangan sistem dengan pihak terkait


c. Pelaksanaan Pengembangan Sistem perizinan Online

9) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008

a. Audit Internal ISO 9001:2008

Jumlah pelayanan perizinan UTTP telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008


b. Tinjauan Manajemen

Mutu ISO 9001:2008

c. Audit ISO 9001:2008 oleh Lembaga Sertifikasi (TUV Rheinland)

10) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

a. Indentifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis barang

Tersedia perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online


b. Proses pengadaan barang dan jasa

c. Pengecekan dan penerimaan barang

11) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

a. Mempersiapkan dokumen mutu

Sertifikat akreditasi Lab Kal berdasar ISO 17025 oleh KAN

Sertifikat akreditasi dapat dipertahankan dengan ruang lingkup akreditasi yang semakin bertambah


b. Asesment dalam rangka

re-akreditasi

c. Asesment dalam rangka survailance

50

NO HASIL YANG



d. Evaluasi pelaksanaan re_akeditasi dan survailance


e. tindak lanjut evaluasi pelasanakan reakreditasi dan survailance

12) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Mempersiapkan dokumen mutu

Sertifikat ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Memberikan jaminan pengukuran kepada pelanggan dan pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan


13) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV

Pembuatan aplikasi berbasis web pada BP UTTP dan Balai SNSU

Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP secara online

Terselenggaranya pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP yang prima dan good governance dengan


14) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen mutu

a. Audit Internal ISO 17025:2008

Pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan

b. Survaillance ISO 17025:2008 dari Komite Akreditasi Nasional

51

NO HASIL YANG



c. Kaji Ulang Manajemen Balai Pengujian UTTP tahun 2015

Pengujian dalam rangka Izin Tipe yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008

berorientasi pada kepuasan masyarakat.


d. Temu Pelanggan tahun 2015

15) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

a. Persiapan pelaksanaan pengadaan perangkat penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

Tersedia sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe


b. Pengadaaan test bench dan software monitoring "endurance test" pada pengujian Izin Tipe Meter Air

c. Pengadaan sarana test bench pengujian tera/tera ulang Meter Gas Rotary Piston dan Turbin

d. Pengadaan software standard AGA 03

e. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa komputer dekstop

52

NO HASIL YANG



16) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang

a. Pemrosesan Berkas Permohonan Kelembagaan SRG

Jumlah persetujuan SRG (Gudang, Pengelola Gudang dan LPK) yang diterbitkan

Memperlancar perizinan pelaku usaha SRG

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

b. Perencanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik dalam rangka pemrosesan persetujuan lembaga SRG

c. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik dalam rangka pemrosesan persetujuan lembaga SRG

d. penerbitan dan pemberkasan dokumen persetujuan

17) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar

Lelang Komoditas

a. Identifikasi kebutuhan pembangunan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu untuk mendukung Perijinan Online

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

Perluasan pelaksanaan dan peningkatan transaksi Pasar Lelang Komoditas


b. Pembahasan dalam rangka pembangunan sistem dengan pihak terkait

53

NO HASIL YANG



c. Pelaksanaan Pembangunan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu


18) Peningkatan layanan

perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

a. Pelaksanaan Fit & Proper Pelaku Usaha PBK

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

Memberikan pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan


b. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Pra sarana Fisik Kantor dalam rangka pemrosesan perizinan

c. penerbitan dan pemberkasan dokumen perizinan

19) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE kemendag

a. Identifikasi penambahan jenis perizinan bidang PBK yang dilayani melalui Sistem Perizinan online

Jumlah penambahan jenis perizinan yang dilayani melalui sistem perizinan online

Peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang PBK


b. pengembangan sistem dengan pihak terkait

c. Uji coba sistem

d. Perbaikan/penyempurnaan sistem

2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik

20) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

a. Perencanaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara periodik

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik


b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

c. Pelaporan Hasil Monev

54

NO HASIL YANG DIHARAPKAN KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS


21) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

a. Penyebaran kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat


b. Pelaporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

55

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA MONITORING DAN EVALUASI

Koordinator: Kepala Biro Perencanaan


KEGIATAN TAHAPAN AKTIVITAS INDIKATOR TAHUN 2015

OUTPUT OUTCOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

1 Pembuatan Skema Evaluasi

1 Penyusunan Dokumen Skema /Metode Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

1 Dokumen Terpetakannya program kerja setiap Pokja RB Kementerian Perdagangan yang di lengkapi metode evaluasi untuk tiap pokjanya.

Biro Perencanaan

2 Pelaksanaan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2015

2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Semester 1

1 Dokumen Terpantaunya dan terevaluasinya capaian kegiatan Reformasi Birokrasi setiap pokja di Kementerian Perdagangan untuk semester 1

Biro Perencanaan

3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Semester 2

1 Dokumen Terpantaunya dan terevaluasinya capaian kegiatan Reformasi Birokrasi setiap pokja di Kementerian Perdagangan untuk semester 2

Biro Perencanaan

56


2

download road map reformasi birokrasi kementerian

Documents