LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM

Zaenal AbidinKetua Umum PB IDI

Aspek Pelayanan KedokteranETIKDISIPLINHUKUM*

Seperangkat aturan etika khusus sebagai konsensus semua anggota asosiasi profesi, yang memuat amar & larangan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota asosiasi dalam menjalankan fungsi dan kegiatan profesionalnya.

3 bagian utama1. Kewajiban Umum2. Kewajiban terhadap pasien3. Kewajiban terhadap diri sendiri dann sejawat dokter

Pengawasan & Pembinaan Etik KedokteranInstitusi PelayananOrganisasi ProfesiSanksi : Ringan Sedang BeratKomite EtikMajelis Etik*

Disiplin KedokteranKepatuhan menerapkanaturan/ketentuan penerapankeilmuan dalam pelaksanaanpraktik kedokteran.

Sangat berkaitan erat denganSTANDAR

*

STANDAR PROFESIUU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Pasal 24Ayat 1 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ayat 3 Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

UU No.24 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPasal 51 , Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; `1

Disiplin KedokteranStandar KompetensiStandar Pelayanan ProfesiStandar Prosedur Operasional Standar Pendidikan Dokter*INVESTIGASI

Standar SDMStandar Sarana PrasaraStandar Tindakan KredensialingSertifikat KompetensiSTRRekomendasi Ijin Praktik dari OPSIPKredensialingSyarat tempatSyarat alat kesehatanSyarat obat-obat Syarat unit penunjang (farmasi, lab,dll)Rangkaian tindakan kedokteran (anamnesis, PF,PP,Dx,Tx)Rekam Medik & Inform ConsentRujukan

Penegakan Displin KedokteranMajelis Kehormatan &Disiplin Kedokteran(MKDKI)Delik AduanSangsi Disiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK):Pemberian peringatan tertulisRekomendasi pencabutan STR atau SIPKewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran

Dokter adalah bagian dari komunitas (publik) sehingga berlaku kepadanya HUKUM PUBLIK *HUKUM PUBLIKPidanaPerdata

Sanksi Pidana dalam UU No.29 Th 2004 Ttg Praktik KedokteranPasal 75 Praktik tanpa STRPasal 76 praktik tanpa SIPPasal 77 menggunakan gelar seolah-olah dr/drg yang memiliki STRPasal 79 tidak memasang papan praktik, tidak membuat rekam medik, tidak sesuai standar profesi (rasional,merujuk,dll)Pasal 80 mempekerjakan dr/drg tanpa STR & SIP

*Berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU -V/2007, sanksi Pidana Kurungan dihapus, namun Pidana Denda tetap ada.

Sanksi Pidana dalam UU No.36 Th 2009 Ttg KesehatanPasal 190 mempekerjakan Nakes tanpa ijinPasal 191 menggunakan obat/alat tradisional menyebabkan kecacatan/kematianPasal 192 memperjualbelikan organPasal 193 bedah plastikPasal 194 aborsiPasal 195 memperjualbelikan darahPasal 196 menjual obat/alkes yang belum memenuhi standarPasal 197 menjual obat/alkes tanpa ijin*

KUH PidanaPasal 242 KUHP tentang Sumpah Palsu dan Keterangan PalsuPasal 351 KUHP tentang penganiayaanPasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang matiPasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang luka beratPasal 361 KUHP yaitu karena kesalahannya dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaannya hingga menyebabkan mati atau luka berat akan dihukum lebih beratPasal 322 KUHP tentang Pelanggaran Rahasia KedokteranPasal-pasal tentang abortus provocatus (pasal 346, 347, 348 KUHP)Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia. *

KUH PerdataWan Prestasi, jika hubungan yuridis dokter-pasien adalah perjanjian membawa hasil (resultaatverbintenis) dengan memakai pasal 1239 KUH Perdata,Perbuatan melawan hukum, jika hubungan yuridis dokter-pasien adalah perjanjian memasang tekad (inspanningsverbintenissen) atau perjanjian teraupetik dengan memakai pasal 1365 KUH Perdata,Melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab. Artinya, dokter bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat bawahannya (perawat, paramedis) yang secara langsung diawasinya dalam melaksanakan perintah atau petunjuk dokter. Bawahan dokter tersebut merupakan perpanjangan tangan dokter (verlengende arm van de geneesher) dalam melakukan tindakan medik. Pasal yang digunakan adalah pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.*

KONTRAK TERAPEUTIKPerjanjian hukum dalam tindakan kedokteran BUKAN pada HASIL (resultatverbintenissen) tapi pada UPAYA (inspanningsverbintenissen)

*

Pelanggaran Etik, Disiplin, dan Hukum saling bersinggungan.

Pelanggaran Etik & Disiplin tidak serta merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran Hukum, Namun pelanggaran Hukum dapat membuka kemungkinan adanya pelanggaran Etik & Disiplin.

Norma Etik seharusnya menjadi norma tertinggi yang dipatuhi oleh dokter.*DISIPLINHUKUMETIK

Guide the doctorsProtect the people

Kontak Kami

Telp : 021 3150679 , 3158726Fax : 021 3900473Email : pbidi@idionline.orgWebsite : www.idionline.orgMiling List : p2kbidi@yahoogroups.comTwitter : @PBIDI