disertasi aborsi akibat perkosaan dalam perspektif

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN… ASTUTIK

DISERTASI

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

OLEH

ASTUTIK, S.H., M.H.

N.I.M : 091070508

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


i



DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang studi Ilmu Hukum

Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Dan dipertahankan dihadapan panitia ujian Doktor Terbuka

Pada Tanggal 15 Februari 2016

Oleh :

ASTUTIK, S.H., M.H.

NIM : 091070508

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016



ii

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

KO PROMOTOR : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



iii



iv

Disertasi ini Telah Diuji Pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup) Pada

Tanggal 23 November 2015

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

3. Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

4. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.

5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

6. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor 500/UN3.3/2015

Tanggal 23 November 2015



v

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucap Puji Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas ridho dan

rahmat yang dilimpahkanNya sehingga disertasi dengan judul “Aborsi Akibat Perkosaan

Dalam Perspektif Hukum Kesehatan ini ” dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapan terima kasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H,

selaku Promotor dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Periode 2010-2015 atas kesediaan

dan kesabarannya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sampai selesainya

disertasi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada yang terhormat, Dr. Sarwirini, S.H., MS., selaku Ko- Promotor dan Ketua

Departemen Hukum Pidana periode 2005-2015, yang di sela-sela kesibukannya berkenan

meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sampai selesainya

disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan pada :

1. Prof. Dr. Fasich, Apt, selaku Rektor Universitas Airlangga, Periode 2010-2015 yang

memberikan izin untuk menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA., selaku Rektor baru Periode 2015-

2020 atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pada

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, periode 2005-2015, yang telah memberikan izin penulis untuk

mengambil Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlanggga,

beserta para wakil Dekan yang telah memfasilitasi segala kebutuhan penulis selama

menempuh Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

4. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

periode 2015-2020, atas segala dorongan dan kesempatan untuk menyelesaikan studi

pada Program Doktor Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta

para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



vi

5. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., sebagai Koordinator Program Studi S3 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, atas dorongan, saran,

dan nasehat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pada Program

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Mantan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Dr. Sukardi, S.H., M.H., Iman

Prihandono, S.H., LLM, Ph.D., Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LLM., Ph.D dan

Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum yang baru Dr. Lina Hastuti, S.H.,M.H.,

beserta seluruh staf pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga yang telah membantu melayani segala kebutuhan penulis

selama studi.

7. Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan Beasiswa Program

Pasca Sarjana (BPPS) melalui Kementrian Pendidikan Nasional kepada penulis

sehingga dapat mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas

Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

8. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

yaitu : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H.,

LLM., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., LLM., Nurul Barizah, S.H., LLM.,

Ph.D., atas semua ilmu yang telah dibagikan sehingga memberikan pemahaman baru

bagi penulis dalam mengembangkan Ilmu Hukum.

9. Para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Keahlian dan Ketrampilan (MKPKK), : Dr.

Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri

Tjitrawati S.H., M.Hum, dan Dr. M. Hadi Subkhan, S.H., M.H. atas diskusi dan

masukan dalam rangka menambah ilmu hukum bagi penulis.

10. Para Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), : Dr. Sarwirini, S.H., MS.,

Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, S.H., MS., dan Prof. Dr. dr. Budi Santosa,

Sp.Obg, atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan masukan serta

tambahan pengetahuan yang berharga bagi penulis.

11. Penguji pada ujian Kualifikasi, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.,

Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi., Prof. Dr. Nur

Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., MS., Prof. Dr. Agus Yudha

Hernoko, S.H., M.H., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H.

12. Penguji pada ujian Proposal, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr.

Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi., Prof. Dr. Eman S.H.,



vii

MS., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H.,

M.H., dan Prof. Dr. Drs Abdus Shomad, S.H., M.H.

13. Penguji pada ujian kelayakan, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr.

Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman,

S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abdus

Shomad, S.H., M.H., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H.

14. Penguji pada ujian tertutup, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr.

Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman,

S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abdus

Shomad, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H.

15. Para kolega di Departemen Hukum Pidana Dr. Sarwirini, S.H., MS., Dr. Toetik

Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Sapta Aprilianto,

S.H., M.H., LL.M., Taufik Rahman, S.H., LL.M., Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,

MTCP, Maradona, S.H., LL.M., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Brahma Astagiri,

S.H., M.H., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Prillian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H.,LL.M

dan Agung Dian Syahputra, S.H., terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya

sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

16. Teman-teman Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Airlangga angkatan Tahun 2010, antara lain, Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum,

Enny Narwati, S.H., M.H., M.Sumedi, S.H., M.H., Radian Salman, S.H., LL.M, dan

teman-teman kelas Makasar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih

atas kebersamaan kita selama ini dan saling memberikan semangat selama

menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga.

17. Yang terkasih kedua orang tua penulis, Bapak Poniman atas segala usaha, kasih

sayang dan doanya serta ibunda Srimah (Almh.), atas segenap doa, kasih sayang,

nasihat dan dukungan yang diberikan sehingga ananda bisa menyelesaikan disertasi

ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa ibunda dan memberikan

tempat yang Terpuji di sisiNya, Aamiin.

18. Secara khusus, kepada suamiku tercinta Andi Mulja, S.Pd., yang senantiasa

memberikan kasih sayang, pengertian, dorongan dan bantuan apapun yang penulis

butuhkan untuk bisa menyelesaikan disertasi ini. Untuk anak-anakku tercinta ; Anas



viii

Lukman Hakim, Antiek Firdausi Putri dan Diaz Kurnaini Ramadhani, terima kasih

atas cinta , kasih sayang dan doa kalian sehingga ibu bisa menyelesaikan disertasi ini.

19. Kepada kakak-kakak dan adik-adikku terkasih, terima kasih atas segala doa dan

motivasinya serta segala bantuan yang diberikan sehingga memberi kemudahan

penulis untuk menyelesaikan disertasi .

20. Kepada semua teman-teman Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas segala bantuannya selama

penulis menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan, dan semoga

disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para

pembaca . Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat sebagai ibadah di sisi-Nya segala

amal kebaikan, kasih sayang dan dukungan semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya disertasi ini. Aamiin ya Robbal Aalaamiin.

Surabaya, Februari 2016

Penulis



ix

RINGKASAN



Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hak

atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Hukum Nasional dan Hukum

Internasional. Oleh karena itu, hak atas kesehatan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap warga negara untuk

mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945

merumuskan bahwa ,”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.” Dalam rangka implementasi Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,

pemerintah mengganti Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menganut

paradigma sakit dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-

Undang Kesehatan Tahun 2009) yang menganut paradigma sehat. Dengan paradigma sehat

tersebut Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 lebih mengutamakan upaya preventif

dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif.

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 melarang setiap orang

untuk melakukan aborsi, tetapi memberikan perkecualian bagi aborsi atas dasar indikasi

medis dan aborsi akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikhologis. Untuk

menentukan syarat-syarat aborsi akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikhologis,

Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah.

Dikecualikannya aborsi, khususnya akibat perkosaan dalam UU Kesehatan Tahun 2009



x

sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan hal yang berlawanan dengan pengaturan aborsi

yang dirumuskan dalam KUHP karena sampai saat ini KUHP menganggap aborsi dengan

alasan apa pun sebagai tindak pidana.

Penelitian Disertasi ini membahas “Aborsi akibat Perkosaan Dalam Perspektif

Hukum Kesehatan,” bertujuan menemukan Dasar Filosofis dan Ratio Legis dilegalkannya

aborsi akibat perkosaan dalam pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini

juga bertujuan untuk menemukan implikasi dilegalkannya aborsi akibat perkosaan, baik

implikasi yuridis maupun implikasi non yuridis (medis) dan berusaha mengkaji dan

memformulasikan kembali kebijakan legislasi terkait aborsi akibat perkosaan di masa

mendatang (Ius Constituendum).

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan teori dan konsep hukum kesehatan dan hukum pidana, khususnya terkait

disahkannya aborsi akibat perkosaan dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009. Juga

sebagai masukan dan sekaligus rekomendasi terkait kebijakan legislasi aborsi akibat

perkosaan di masa mendatang. Sdangkan ditinjau dari manfaat Praktis, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi Lembaga eksekutif dan legislatif

untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan terkait aborsi akibat perkosaan.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Para dokter agar lebih bijak dan profesional

dalam menangani aborsi akibat perkosaan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus

dipenuhi untuk melakukan aborsi. Bagi aparat kepolisian yang menangani kasus perkosaan,

diharapkan berkoordinasi dengan dokter untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan

sekaligus penanganan bagi wanita yang menjadi korban perkosaan.

Untuk menjawab permasalahan aborsi akibat perkosaan dalam perspektif hukum

kesehatan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-

undangan (Statute Aprroach), Pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan Pendekatan



xi

Perbandingan (Comparative Aprroach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

menelaah landasan filosofis dan ratio logis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan.

Pendekatan konsep digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang digunakan dalam

penelitian ini seperti konsep keadilan, konsep hak asasi manusia, konsep dasar penghapusan

pidana, konsep kebijakan pidana, dan konsep trauma psikhologis. Adapun Pendekatan

perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan mikro untuk

mengkaji perundang-undangan aborsi dari Belanda, Malaysia dan Brazil.

Landasan Filosofis Hak atas Kesehatan (Right to health care) terdapat dalam

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ”Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan. Setiap orang dalam hal ini adalah wanita yang hamil, maupun janin

yang ada dalam kandungan berhak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jaminan hak atas kesehatan terhadap wanita adalah adanya jaminan atas hak kesehatan

reproduksinya. Jaminan hak atas kesehatan pada janin, telah dijamin oleh undang-undang

sejak janin itu dalam kandungan. Artinya, seorang wanita yang hamil berkewajiban menjaga

kesehatan janinnya sampai ia dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat. Hal ini

dimaksudkan bahwa walaupun seorang wanita mempunyai hak atas badannya sendiri, tetapi

sejak terjadinya konsepsi, ia tidak bisa menentukan kehendaknya untuk meneruskan atau

tidak meneruskan kehamilannya. Keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan

kehamilan harus didasarkan pada pertimbangan penghormatan atas hak hidup janin dan

pertimbangan nilai jiwa yang akan dikorbankan.

Adapun Ratio Legis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan adalah melindungi

kesehatan reproduksi wanita, khususnya bagi wanita yang hamil akibat perkosaan.



xii

Berdasarkan Data Survey Demografi Kependudukan Indonesia, Angka Kematian Ibu di

Indonesia masih sangat tinggi dan sebagian besar penyebabnya adalah karena dilakukannya

illegal aborsi yang sebagian besar adalah unsave abortion. Di samping itu, sejak Tahun 1998

Indonesia telah meratifikasi International Conference People Development di Beijing.

Dengan menjadi peserta Konferensi tersebut, Indonesia harus membuat aturan dalam

perundang-undangan nasional yang isinya adalah melindungi kehidupan reproduksi wanita

dan memberi kebebasan kepada wanita untuk hamil atau tidak meneruskan kehamilannya.

Dengan demikian kebijakan Pemerintah melegalkan aborsi akibat perkosaan tersebut

sesungguhnya tidak memberikan keadilan pada janin yang ada dalam kandungan, karena

janin juga mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk bisa hidup sehat sejak

dalam kandungan.

Pengecualian aborsi akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2)

UU Kesehatan tidak sejalan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan UU No.36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, karena aborsi akibat perkosaan menimbulkan dampak terhadap

kesehatan fisik dan kesehatan mental wanita yang melakukan aborsi, bahkan bisa

mengakibatkan pelaku kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, aborsi juga akan merenggut

nyawa janin yang tidak berdosa yang ada dalam kandungan, dan hal ini merupakan

pelanggaran terhadap hak hidup janin. Selain adanya implikasi medis, aborsi akibat

perkosaan juga akan menimbulkan implikasi yuridis karena aborsi akibat perkosaan hanya

bisa dilegalkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 75 Ayat (2)

dan Pasal 76 UU Kesehatan 2009 jo. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Reproduksi. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka

pelaku akan dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan 2009.

Dikecualikannya aborsi akibat perkosaan dalam Undang-Undang kesehatan 2009,

menimbulkan konflik norma dengan KUHP yang melarang aborsi, tetapi berdasar asas “Lex



xiii

Specialis Derogat legi generalis,” jika ada aturan umum dan aturan khusus mengatur hal

yang sama atau saling bertentangan, maka digunakan aturan yang sifatnya lebih khusus,

dalam hal ini yang mengatur khusus adalah Undang-Undang Kesehatan 2009. Pengaturan

aborsi akibat perkosaan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan 2009 dengan

pembatasan yang ketat bertujuan untuk menjaga nilai moralitas terkait hak hidup janin, tetapi

justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena syarat-syarat dilegalkannya aborsi terlalu

rumit dan tidak jelas, bahkan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak

bertanggungjawab. Dalam RKUHP, formulasi pengaturan aborsi ke depan masih

mengadopsi aturan lama yaitu melarang dan memberikan ancaman pidana bagi pelaku

aborsi, tetapi memberikan perkecualian bagi aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat

sebagai tindakan medis tertentu untuk menyelamatkan wanita yang hamil dan/janin yang ada

dalam kandungan.

Pada dasarnya hak untuk hidup sehat adalah hak asasi manusia, maka sudah

sepatutnya dalam mempertimbangkan dilegalkannya aborsi akibat perkosaan, tidak hanya

mengedepankan hak kesehatan reproduksi wanita tetapi juga hak hidup janin yang ada dalam

kandungan. Dengan mempertimbangkan kedua hak tersebut berarti pemerintah sudah

memenuhi asas keadilan, mengingat berdasarkan Pancasila, maka keadilan berarti

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap wanita memang mempunyai hak atas

kesehatan reproduksinya sendiri, tetapi wanita juga punya kewajiban menjaga kehamilannya

sampai janin yang dikandungnya lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Perkosaan dan

kehamilan akibat perkosaan senantiasa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan wanita

baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Di sisi lain, aborsi akibat perkosaan dapat

juga mengakibatkan pelaku dijatuhi pidana jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah

ditetapkan Undang-Undang. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali

keuntungan dan kerugian melegalkan aborsi akibat perkosaan, dan memformulasikan



xiv

kembali pengaturan aborsi akibat perkosaan yang dituangkan dalam Pasal 75 ayat (2)

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Reformulasi perlu dilakukan karena

kemungkinan untuk menerapkan pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan 2009 sangat

sulit karena syarat–syarat yang ditetapkan tidak jelas. Oleh karena itu demi kepastian hukum,

maka pasal 75 Ayat (2) terkait perkecualian aborsi akibat perkosaan seharusnya dihapus dari

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai antisipasi masih

dimungkinkannya aborsi yang membahayakan kesehatan (nyawa), maka direkomendasikan

menggunakan dasar indikasi kedaruratan medis yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) atau

menggunakan dasar penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.



xv

SUMMARY

ABORTION IN THE CASE OF PREGNANCY DUE TO RAPE

IN THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW

Health means a condition when someone physically, mentally, spiritually and socially

healthy that made them life a productive live in social and economic aspect. The right of

health is a human right that is protected by international and domestic law. Accordingly, the

right of health stipulated under Indonesian constitution that guarantee every single

Indonesian citizen to have the health service access as their right. The article 28H of

Indonesia Constitution stipulated that ‘’ Everybody have the right to live physically and

mentally wealthy, have a place to stay, good and healthy environment , and right to access

the health service.’’

In the context of implementing article 28H of Indonesia constitution, governments

revised Law number 23 of 1992 that concerned to cure the ill changed it to give the

preventive action under the law number 36 of 2009 regulating Health. The new law tend to

prioritize preventive action without disregard the curative measure. Article 75 section (1)

forbids anyone to perform abortion, however it also provides exceptions to carry on abortion

under medical indications and abortion in case of pregnancy due to rape that lead to

psychologist trauma. The exclusion of abortion due to rape under Health law is contrary to

the regulation that defined under the Criminal Code that abortion for any reason is an illegal

action. To determine the traumatic conditions, law number 36 of 2009 requires government

regulation that was not regulated under the law.

This dissertation will discusses "Abortion due to rape in the Perspective of Health

Law." It is aimed to find the Philosophical background and the ratio legis that legalized

abortion due to rape stipulated in article 75 section (2) of the Health Law. This research also

having purpose to find the implications in legalizing abortion due to rape, both juridical



xvi

implications and non-juridical implication (medical). It also tries to study and formulate

legislation policy that regulate abortion due to rape in the future (Ius constituendum). The

benefits of this research can be reviewed from of theoretical and practical perspectives. In

the context of theory, this research expected to give the contribution to the development of

theories through the concepts of health law and criminal law, particularly related to the

legalization of abortion due to rape under Law number 36 of 2009 on Health Law and as

input and also related policy recommendations as a result of abortion legislation rape in the

future. Practical benefits of this research are expected to provide suggestions and

contribution to the executive and the legislature to review the law related to the abortion due

to rape base on the juridical implication founded in this research. This study also expected to

be the guidance for medical doctors when dealing with the abortion due to rape to be more

prudent and professional in fulfilling the terms and conditions that should be met to conduct

an abortion. It is expected to be a guidance for the police officers who handle the rape case to

build a better coordination with medical doctors in order to prevent unwanted pregnancies as

well as preventing abortion for women victims of rape.

To address the issues of abortion due to rape in the perspective of health law, this

research uses multiple approaches those are; Statute Approach, Conceptual Approach, and

Historical Approach. Legislative approach used to examine the philosophical background

and ratio legis that legalized the abortion due to rape. The conceptual approach in this

research is used to examine several existed; the concept of justice, the of human rights

concept, the basic concept of the abolition of the criminal, penal policy concept, and the

concept of trauma psychologist. The comparative approach in this research used in order to

assess the comparative micro abortion legislation from the Netherlands, Malaysia and Brazil.

Article 28 H Section (1) of the Indonesian Constitution of 1945 stipulated; "Everyone

has the right to live physically and spiritually prosperity, has the right to residence, and has



xvii

the right to obtain a good and healthy living environment, and right to health services." In

order to meet the public's right for the health, the government enacted the Law number 36 of

2009 on Health which has the new concept thet is preventing the illness. Based on the

constitution, each person in this matter is a pregnant women, as well as the foetus in the

womb both has the right to live and the right in health services access. The ratio legis that

legalize the abortion due to rape is in order to protect the women's reproductive health,

especially for the victim of the rape who are pregnant. This consideration based on the

Indonesian Population Demographic Data Survey, where the maternal mortality rate in

Indonesia extremely high, and most of the causes is due to the illegal abortions which mostly

unsafe abortion. In addition, since 1998, Indonesia has ratified the International Convention

of People and Development in Beijing. Being one of the participant of the conference,

Indonesia obliged to produce the regulation that protect the female reproductive life and give

them the freedom to conceive or not to continue the pregnancy.

The exception of abortion due to rape as stipulated in article 75 section (2) of the

Health Law is contradicted with the regulation under Article 28 h section (1) of the

Indonesian Constitution and the previous health Law number 23 of 2002 on Health. The

abortion due to rape have physical health impact, as well as mental health impact for the

victim who cancel the pregnancy, and even in several cases could ends with death as the

impact of unsafe abortion. Abortion also kills the lives of innocent foetus in the womb of the

woman which also constitutes a violation of the right to life of the foetus. In addition to the

medical implications, the abortion due to rape also lead to juridical implications of abortion

that could only be legalized if it meets the requirements stipulated in Article 75 Section (2)

and Article 76 of the Health Law of 2009 in conjunction with The Government Regulation

number 61 of 2014 on Reproduction Health. If the conditions that has been established does

not fulfilled, the wrongdoer will be charged with the criminal offenses referred in Article 192



xviii

of the Health Law. Abortion-related legislation policy was originally regulated under the law

number 1 of 1946 on Criminal Code in conjunction with Law number 73 of 1958, known as

the Penal Code. The penal code prohibits anyone to perform the abortions without any

exceptions. Banning abortion without exception, is considered to be disharmonies with the

abortions performed by medical doctors in order to save the lives of pregnant women. For

these reasons, the government enacted the Law number 23 of 1992 on Health, which in

Article 15 Section (1) stipulated that "In case of medical emergency, as an effort to save a

pregnant mother and / or foetus can be done a certain medical procedure."

The current Health Law remains forbids to carries abortion. However, it provides the

exceptions to perform the abortion in the case of pregnancy due to rape that has caused

severe psychological trauma for the victim. Those requirements regulated under the health

law became an obstacle that is complicated and as the consequence of the unclear regulation,

especially to meet the condition of "psychologist severe trauma", since there are no standard

that could determine the limits of how severe psychological trauma when every individual

has the different endurance to cope the problems. Abortion-related legislation policy in the

future still adopting the rules in the current Criminal Code, by adding one section that

adopted from Article 15 of Health Law of 1992. The Criminal Code Draft also expanded the

concept of rape that is regulated in article 285 of the Criminal Code, thus the formulation of

abortion in the case of pregnancy due to rape should also be adjusted to the new concept that

could minimize multi interpretations as the consequence of unclear regulation.

Basically, the right to health is a human right, thus it is natural to consider legalizing

the abortion in the case of pregnancy due to rape that not only prioritizing the reproductive

health as the rights of women, but also the right to life owned by the foetus in their womb.

Taking into account, both of that right means the government has to fulfilled the principles of

justice, which is based on ‘’Pancasila’’. Justice means a balance between rights and



xix

obligations when each woman does have the right to their own reproductive health, but they

also has the obligation to maintain the pregnancy until the foetus born in a healthy and safe

condition. Rape and pregnancy due to rape constantly cause negative effects against women's

health both mental health as well as physical health, and even lead to of abortion due to rape

actors punished if it does not meet the requirements specified Law. In the future,

Government needs to review of the advantages and disadvantages of legalizing the abortion

due to rape and reformulate the policies of abortion due to rape that been set forth under

Article 75 section (2) of Health Law. Reformulation is primarily intended in order to clarify

the requirements that have to be fulfilled in order to perform the abortions. Even though the

government wants to strictly limits the conditions to perform abortion, these rules should be

formulated carefully and as clearly as possible, thereby avoiding multi interpretation and

provide legal certainty for the public.



xx

ABSTRACT

ABORTION IN THE CASE OF PREGNANCY DUE TO RAPE

IN THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW

This research will discuss the issues related to the philosophical foundation and the

ratio legis that legalized the abortion due to rape, it’s implications and the legislation policy

of abortion in the case of pregnancy due to rape in Ius constituendum (future). To address the

issues occurred in legalization of abortion due to rape in perspective the Indonesian health

law, this research uses multiple approaches included; Statute Approach, Conceptual

Approach, and Historical Approach. Legislative in this research being used to examine the

philosophical foundation and the ratio legis in legalizing to performing abortion due to rape.

The conceptual approach in this research is used to examine several existed; the concept of

justice, the of human rights concept, the basic concept of the abolition of the criminal, penal

policy concept, and the concept of trauma psychologist. The comparative approach in this

research used in order to assess the comparative micro abortion legislation from the

Netherlands, Malaysia and Brazil.

Article 28 H section (1) of the Indonesian Constitution of 1945 stipulated; "Everyone

has the right to live physically and spiritually prosperity, has the right to residence, and has

the right to obtain a good and healthy living environment, and right to access the health

services." Abortion in the case of pregnancy due to rape have both physical and mental

health impact for the women who has the abortions. In addition to the medical implications,

the abortion due to rape also lead to the juridical implications since the abortion only

permitted when it meets the requirements stipulated under Article 75 Section (2) and Article

76 of Health Law jo. Government Regulation number 61 of 2014 on Reproduction Health. In

contrary, when the conditions that has been established could not be fulfilled, the offender

will be charged with criminal offenses stipulated under Article 194 of Health Law. Hence,

the relevant legislation policy regarding the abortion in the case of pregnancy due to rape

should be formulated by heed the legal certainty, usefulness and fairness as the objective in

enacted the law.

Keywords : Abortion, Rape, and Health Law



xxi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang undang

Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya KUHP Untuk Seluruh Wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Ellimination of All Form

Discrimination Against Women-CEDAW)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992, Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3495).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4206).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4026 ).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ).

Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on

Economic, Social, and Cultur Rights (ICESC).

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil

and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063 ) .

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia



xxii

Tahun 2014, Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5606 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5559).

Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

(Convention on The Rights of The Children).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan

Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202 /MENKES/SK/VII/2003 tentang Indikator

Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan

Kabupaten Sehat.



xxiii

DAFTAR SINGKATAN

AKI : Angka Kematian Ibu

AKB : Angka Kematian Bayi

RISKESDAS : Riset kesehatan Dasar

JAMPERSAL : Jaminan Persalinan

SDKI : Survey Dasar Kesehatan Indonesia

PKKP : Pusat Kajian Kesehatan Perempuan

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

UU KESEHATAN : Undang-Undang Kesehatan

DEPKES : Departemen kesehatan

HAM : Hak Asasi Manusia

DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

ICCPR : International Covenan on Civil and Political Right

ICESR :International Covenan on Economic, Social and Cultural

Right

MVT : Memorie van Toelichting

PTSD : Post Traumatic Sindrome Disease

PAS : Post Abortion Sindrome

WHO : World Health Organization



xxiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i

HALAMAN PROMOTOR KO PROMOTOR ......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................... iii

BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP ................................................................................... iv

UCAPAN TERIMA KASIH...................................................................................................... v

RINGKASAN ........................................................................................................................... ix

SUMMARY ............................................................................................................................. xv

ABSTRACT ............................................................................................................................. xx

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................... xxi

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................................... xxiii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... xxiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 01

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................... 15

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 15

1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 16

1.5. Orisinilitas Penelitian.......................................................................................... 17

1.6. Kerangka Teoritik ................................ .............................................................. 18

1.7. Metode Penelitian ................................ .............................................................. 43

1.7.1. Tipe Penelitian ................................ ......................................................... 43

1.7.2. Pendekatan Masalah................................ ................................................. 44

1.7.3. Sumber Bahan Hukum................................ .............................................. 45

1.7.4. Analisis Bahan Hukum................................ ............................................. 46

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika ................................ ...................................... 47

BAB II LANDASAN FILOSOFIS DILEGALKANNYA ABORSI AKIBAT

PERKOSAAN

2.1. Ratio Legis Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Pasal 75 Ayat (2)

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ................................... 49

2.2. Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Lingkup Agama, Etik Kedokteran dan

Hak Asasi Manusia ............................................................................................. 70



xxv

2.3. Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Keadilan .................................. . 116

BAB III IMPLIKASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

3.1. Akibat Yuridis Aborsi Akibat Perkosaan ......................................................... 130

3.2. Implikasi Medis Aborsi Akibat Perkosaan ....................................................... 163

BAB IV KEBIJAKAN LEGISLASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DI

MASA MENDATANG

4.1. Perkembangan Pengaturan Aborsi ................................................................... 175

4.2. Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Sebagai Studi Komparatif ..................... 196

4.3. Formulasi Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Di Masa Mendatang ............ 216

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ....................................................................................................... 237

5.2. Saran ................................................................................................................. 239

DAFTAR BACAAN

disertasi aborsi akibat perkosaan dalam perspektif

Documents