direktori putusan mahkamah agung republik indonesia filebernama dr. h.m. shoinuddin umar,sh.m.si...

41
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 08/Pdt.Plw/2011/PN.Gs “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata perlawanan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: MUNAIYAH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Purwodadi,Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Dr. H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.M.Si danPUDJOSUSANTO,SH.CN, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ Dr. H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.M.Si & Rekan berkantor di Jalan Kembang Kuning Kulon Besar B/6, Kota Surabaya, berdasarkan Surat kusa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2011 selanjutnya disebut sebagai: PELAWAN; M e l a w a n : 1. SOLIKIN , beralamat di Jalan Argopuro No. 3, Rt.3 RW.04 Kelurahan Mimbaan,Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai TERLAWAN I ; 2. KINANAH , beralamat di Jalan Gubernur Suryo No.66 Rt.01 RW.I I I , Desa Tlogo Pojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sebagai TERLAWAN II ; 3. KUNIFA , beralamat di RT.003, RW, 001, Desa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Upload: ngobao

Post on 14-Jun-2019

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 08/Pdt .P lw/2011 /PN.Gs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an Neger i Gres ik yang memer iksa dan mengadi l i

perka ra - perkara perda ta per lawanan pada t i ngka t per tama

te lah menja tuhkan Putusan sebaga imana te rsebu t d i bawah in i

da lam perkara anta ra :

MUNAIYAH, Ibu Rumah Tangga, ber tempat t i ngga l d i Desa

Purwodad i ,Kecamatan Sedayu, Kabupaten

Gres ik , da l am hal in i d iwak i l i o leh kuasanya

bernama Dr. H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.M.Si

danPUDJOSUSANTO,SH.CN, Advokat , berkan to r

pada Kantor Advokat & Konsu l t an Hukum “ Dr .

H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.M.Si & Rekan “

berkan to r d i Ja lan Kembang Kuning Kulon Besar

B/6 , Kota Surabaya , berdasarkan Sura t kusa

Khusus te r t angga l 27 Pebruar i 2011

se lan ju t nya d isebu t sebaga i : PELAWAN;

M e l a w a n :

1. SOLIKIN , bera lamat di Ja lan Argopuro No. 3,

Rt .3 RW.04 Kelu rahan Mimbaan,Kecamatan Panj i ,

Kabupaten Si tubondo , sebaga i TERLAWAN I ;

2. KINANAH , bera lamat di Ja lan Gubernur Suryo

No.66 Rt .01 RW.I I I , Desa Tlogo Pojok ,

Kecamatan Gres ik , Kabupaten Gres ik sebaga i

TERLAWAN I I ;

3. KUNIFA , bera lamat di RT.003, RW, 001, Desa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2

Raci Kulon , Kecamatan Sidayu , Kabupaten

Gres ik , sebaga i TERLAWAN I I I ;

4. KUMAIDA, bera lamat di RT.003, RW, 001, Desa

Raci Kulon , Kecamatan Sidayu , Kabupaten

Gres ik , sebaga i TERLAWAN IV ;

5. MUKHSINUN, bera lamat di Bualu Indah Blok B

No.9 , Desa Benoa, Kecamatan Kuta Sela tan ,

Kabupaten Badung, sebaga i TERLAWAN V ;

6. ACHMAD SARDJI , bera lamat di Dusun Sidodad i ,

Rt .003 , RW,003, Desa Tegalhard j o , Kecamatan

Glenmor Kabupaten Banyuwangi , Sebaga i

TERLAWAN VI ;

Selan junya disebu t sebaga i Para Ahl i War is

Haminah, ber tempat t i ngga l d i Desa Raci

Kulon , Kecamatan Sidayu , Kabupaten Gres ik

sebaga i Para Ter lawan.

PENGADILAN NEGERI te rsebu t ;

- Telah membaca gugatan Per lawanan dan sura t - sura t yang

berhubungan dengan perkara in i ;

- Telah menel i t i dan meni la i sura t bukt i yang dia jukan

dipe rs i dangan ;

- Telah memperhat i kan sega la sesuatu yang te r j ad i se lama

pemer iksaan da lam pers idangan yang bersangku tan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan mela lu i Kuasa Hukumnya te lah

mengajukan Sura t Gugatan per lawanan ( Daden Verze t )

te r t angga l 28 Pebruar i 2011, yang dida f t a r kan di Kepani te raan

Pengad i l an Neger i Gres ik pada tangga l 02 Maret 2011 d i bawah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3

reg i s t e r No. 08/Pdt .P lw /2011 /PN.Gs, te l ah mengemukakan ha l -

ha l sebaga i ber i ku t :

1. Bahwa , Pelawan ada lah sa lah satu dar i pemi l i k obyek

tanah tambak yang berada dalam obyek sengketa

te reksekus i yang te r l e t a k di Raci Kulon , Kecamatan

Sidayu , Kabupaten Gres ik , dengan batas - batas sebaga i

ber i ku t :

- Sebelah Utara : Tanah mi l i k H. Abd. Maj id

- Sebelah Timur : Kal i /H . Katum ;

- Sebelah Sela tan : Tanah mi l i k H. Abd. Maj id ;

- Sebelah Bara t : Tambak Ganja ran ;

2. Bahwa, obyek tanah mi l i k dar i Pelawan sebaga imana di

atas ada lah mi l i k Para ahl i war is , ya i t u : Kasp iah ,

Naf i k , Rokib , Piana , Makim, Mahfud , Ghonimatunn i kmah dan

Nuru l ;

3. Bahwa, sekarang Pelawan menguasa i dan menempat i obyek

tanah sengkete te reksekus i sesua i dengan hak kepemi l i k an

yang belum pernah dibag i d ian ta ra para ahl i war i s yang

ada ;

4. Bahwa, Pelawan dan para ah l i war i s yang te rsebu t d i atas

se laku pemi l i k dan menguasa i dan menempat i obyek tanah

sengketa yang te reksekus i sudah se jak sebe lum kedua

orang tua Pelawan dan Para ah l i war is d i atas masih

hidup ser ta pernah ada p ihak yang mengganggu atau

mengus iknya ;

5. Bahwa, Pelawan dan para ah l i war is d i atas sebaga i

pemi l i k atas obyek tanah sengketa yang te reksekus i

te rsebu t secara hukum te lah te r j ad i penyerahan yur i d i s

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4

dan kenyataan (yu r i d i s ch dan fa i t e l i j k leve r i ng ) dar i

orang tuanya yang te l ah meningga l dunia i t u sebaga i ah l i

war i s seh ingga dianggap sah dan berhak atas penggunaan

dan pemanfaa tan atas obyek tanah sengketa yang

te reksekus i te rsebu t dengan tanpa gangguan dar i Ter lawan

sebaga imana dimohonkan Penetapan eksekus i pada

Pengad i l an Neger i Gres ik , tangga l 10 Pebruar i 2011 Nomor

: 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. Jo. No. 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs.

yang di t anda tangan i o leh Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik

;

6. Bahwa, Pelawan sebaga i sa lah satu pemi l i k atas obyek

tanah sengketa yang te reksekus i sangat kebera tan dan

merasa d i rug i kan te rhadap Penetapan eksekus i yang

dimohonkan oleh Pemohon Eksekus i i . e . Ter lawan te rsebu t

d i atas , karenanya d ia j ukan upaya hukum per lawanan /

daden verze t in i dengan anta ra Para ahl i war i s te r sebu t

d i atas dengan Ter lawan yang menganggap sebaga i sa lah

satu ah l i war i s yang menguasa i obyek tanah te reksekus i

yang sebenarnya ada lah mi l i k Pelawan dan Para ah l i war i s

yang ada i t u be lum diadakan pembagian war i s ;

7. Bahwa, obyek tanah sengketa yang te reksekus i sebaga ian

mi l i k Pelawan dan para ahl i war is te rsebu t d i atas

seharusnya dike lua rkan dar i obyek tanah sengketa yang

hendak dieksekus i o leh Pengad i l an Neger i Gres ik , karena

Pelawan sama seka l i t i dak pernah di i ku t se r t a kan sebaga i

p ihak dalam gugatan se jak dia jukan gugatan perda ta

mengenai tanah sengketa anta ra dengan Termohon

Eksekus i /Te r l awan bahwa tanah sengke ta yang te reksekus i

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5

diaku i berasa l dar i Tanah mi l i k H. Abdul Madj id

8. Bahwa, dengan demik ian sengke ta hukum perda ta dalam

perkara No. 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. yang di l akukan anta ra

Ter lawan dan Kaspiah dkk ada lah berada dalam obyek tanah

mi l i k Pelawan sebaga imana te rsebu t d i atas dan bukan

mi l i k Ter lawan, seh ingga demik ian obyek tanah yang

dimi l i k i dan dikuasa i o leh Pelawan dan para ahl i war i s

te rsebu t d i atas ada lah benar secara hukum, seh ingga

demik ian Pelawan ada lah yang benar (good opposant ) ;

9. Bahwa, disamping i t u Pelawan bukan merupakan pihak atau

subyek hukum atau t i dak di i ku t se r t a kan sebaga i p ihak

dalam gugatan seh ingga patu t obyek tanah yang d imi l i k i

dan dikuasa i o leh Pelawan ada lah te tap da lam kepemi l i k an

dan penguasaan Pelawan te rsebu t ;

10. Bahwa, Penetapan eksekus i dar i Ketua Pengadi l an Neger i

Gres ik tangga l 10 Pebruar i 2011 No. :03 /Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs

Jo.No.22 /Pd t .G /2005 /PNGS. yang d imohonkan o leh Pemohon

Eksekus i i . c . Ter lawan sebaga imana di atas adalah t i dak

benar dan harus lah d iba ta l kan dan dinya takan t i dak sah ;

11. Bahwa, oleh karena Per lawanan /ve rze t in i te l ah memenuhi

keten tuan Pasa l 180 HIR dan te lah didasarkan pada bukt i -

bukt i oten t i k dan kebenarannya t i dak di ragukan lag i ,

maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik

Cq. Maje l i s Hakim Pemer iksa Perkara a quo dapat

melaksanakan is i putusan in i te r l eb i h dahu lu , walaupun

ada verse t , band ing dan kasas i atau upaya hukum la i nnya

(U i t voe rbaa r bi j voor raad) ;

Dalam Provis i :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6

1. Memer in tahkan kepada Ter lawan atau te rhadap s iapapun

yang mendapatkan hak dar i padanya untuk menghent i kan

ser ta menghindarkan di r i dar i t i ndakan- t i ndakan yang

melanggar hukum te rhadap mi l i k Pelawan te rsebu t d i atas ,

sebe lum ada keputusan mengena i pokok perkara ;

2. Menghukum Ter lawan membayar uang paksa sebesar Rp.

100.000 ,00 (Sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i

melaksanakan keputusan prov i s i da lam perkara in i masing-

masing kepada Pelawan ;

Bahwa, berdasarkan hal - hal yang d iu ra i kan di atas , Pelawan

mohon dengan hormat sud i l ah k i ranya Pengadi l an Neger i Gres ik

berkenan memutuskan sebaga i ber i ku t :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good

opposant ) ;

2. Menyatakan Pelawan dan Para ahl i war is te r sebu t da lam

pos i t a di atas ada lah Para ahl i war is dar i H. Abdul

Madj id , ber tempat t i ngga l te rakh i r d i Raci Kulon ,

Kecarna tan Sidayu , Kabupaten Gres ik ;

3. Membata lkan dan menyatakan t i dak sah Penetapan Eksekus i

Perkara No. : 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs jo . No.

22/Pdt .G /2005 /PN.Gs anta ra Ter lawan se laku

Pemohon/Penggugat melawan Kaspiah dkk , se laku Para

Termohon Eksekus i /Pa ra Tergugat yang te l ah dimohonkan

oleh Pemohon Eksekus i sebaga imana dia tas ;

4. Menyatakan obyek tanah sengketa te reksekus i d i da lamnya

te rdapa t hak mi l i k sesua i hak yang dimi l i k i dan d ikuasa i

o leh Pelawan ada lah sah mi l i k Pelawan dan Kaspiah dkk . ;

5. Menyatakan obyek tanah mi l i k dan d ikuasa i o leh Pelawan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

7

dike lua r kan dar i Penetapan Eksekus i yang dimohonkan

i t u ; -

6. Menyatakan Pelawan adalah subyek hukum yang t i dak pernah

diguga t pada waktu te r j ad i suatu persengke taan anta ra

Ter lawan sebaga i Pemohon Eksekus i /Pengguga t dengan

Kasp iah dkk Sebaga i Para Termohon Eksekus i /Pa ra

Tergugat ;

7. Menghukum Ter lawan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

100.000 ,00 (Sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i

melaksanakan putusan Pengad i l an Neger i Gres ik da lam

perkara in i masing- masing kepada Pelawan

8. Menyatakan putusan in i dapat d i l aksanakan walaupun ada

per lawanan / verze t , band ing dan kasas i ;

9. Menetapkan biaya menuru t hukum ;

Apabi l a Pengadi l an Neger i Gres ik berpendapat la i n ,

maka :

Dalam Perad i l an yang ba ik , mohon kead i l an yang

sead i l ad i l nya ( Ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa pada har i pers i dangan yang te l ah

di t e t apkan , kedua belah pihak datang menghadap di

pers i dangan :

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : DR.

H.M.SHOINUDDIN UMAR, SH, Msi .

- Untuk Ter lawan I s/d Ter lawan VI ( Para Ter lawan )

datang menghadap kuasanya bernama : STIA PRANOTO,SH ,

berdasarkan sura t kuasa : , te r t angga l ; 30 Apr i l 2011

dan te r t angga l 20 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Sdr . FATHUL MUJIB,SH,MH Hakim / Media to r

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

8

yang di tun j uk oleh Maje l i s Hakim te lah berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak yang berperka ra , akan te tap i

t i dak dapat mencapai perdamaian (dead lock ) , maka pemer iksaan

perkara in i d i l an j u t kan dengan membacakan Sura t Gugatan

Per lawanan (Daden Verze t ) , dan atas per tanyaan Hakim ketua

kuasa Pelawan menyatakan te tap pada gugatan Per lawanannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Per lawanan te rsebu t Kuasa

Para Ter lawan te l ah mengajukan Jawaban te r t u l i s te r t angga l

13 Jun i 2011 pada pokoknya sebaga i ber i ku t :

DALAM EKSEPSI:

1. Sura t Kuasa cacad fo rm i l / cacad hukum :

Bahwa para Ter lawan sete tah memer iksa berkas perkara

bersangku tan ( i nsage) , khususnya te rhadap Sura t kuasa Pelawan

te r t angga l 27 Pebruar i 2011 yang menjad i dasar pihak Pener ima

kuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO

SUSANTO, SH. , CN. Advokat a quo untuk mengajukan gugatan

per lawanan in casu, te rnya ta " MUNAIYAH " sebaga i p ihak

Pember i kuasa t i dak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol

ibu ja r i tangan k i r i n ya pada Sura t kuasa te r t angga t 27

Pebruar i 2011 a quo. Maka Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i

2011 a quo ada lah cacad fo rmi l / cacad hukum, dan t i dak sesua i

keten tuan pasa l 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tangga i 14

Oktober 1994. Sehingga DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si .

dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. , Advokat , sebaga i p ihak Pener ima

kuasa dalam Sura t kuasa a quo t i dak mempunyai kua l i t a s

sebaga i p ihak Pelawan guna mewaki l i atau ber t i ndak untuk atas

nama kepent i ngan " MUNAIYAH" ;

Bahwa karena " MUNAIYAH " sebaga i p ihak Pember i kuasa Sura t

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

9

kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo, t i dak pernah

membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya , maka secara

hukum " MUNAIYAH " harus dianggap t i dak pernah member i kan

kuasa kepada pihak la i n (DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. ,

M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. Advokat ) untuk mewaki l i

kepent i ngannya guna mengajukan gugatan per lawanan di

Pengad i l an Neger i Gres ik in casu ;

Bahwa sesua i dengan keten tuan ber laku bahwa pember ian kuasa

ada lah perse tu j uan dengan mana seorang member ikan kekuasaan

kepada seorang la i n . Yang mener imanya, untuk atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan . Maka dengan t i dak ada tanda

tangan / cap jempo lnya pihak pember i kuasa " MUNAIYAH " da lam

Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo, harus dianggap

" MUNAIYAH " t i dak pemah member ikan kuasa atau kekuasaannya

kepada DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO

SUSANTO, SH. , CN. Advokat a quo ;Bahwa berdasarkan hal - ha l

te rsebu t d ia tas , maka gugatan per tawanan yang dia j ukan oleh

DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. ,

CN. , Advokat , yang mengkla im /menyatakan ber t i ndak untuk dan

atas nama " MUNAIYAH " in casu, harus dinya takan t i dak dapat

d i t e r ima (N ie t Ovanke l i j k Verk laa rd ) ;

2. Gugatan per lawanan kekurangan pihaknya :

Bahwa sebaga imana sesua i da lam gugatan per lawanan Pelawan

bahwa gugatan Pelawan ada lah merupakan gugatan pe lawanan

pihak ket i ga (Derden verze t ) te rhadap putusan perkara perda ta

No.22 /Pd t .G /2005 /PN.Gs. jo Penetapan eksekus i Ketua

Pengad i l an Neger i Gres ik No.03 /Eks .Pd t / 2011 / PN.Gs. a quo,

maka sesua i dengan keten tuan fo rm i l yang ber laku gugatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

10

per tawanan Palawan in casu seharusnya di tu j ukan atau

mengiku tse r t a kan se lu ruh pihak- pihak asa l da lam perkara

perda ta Nomor 22/Pd t .G /2005 /PN.Gs. junc to Nomor

319/PDT/2006/PT.SBY. junc to Nomor 2330 K/PDT/2007 yang te l ah

berkekua tan hukum te tap a quo, t i dak hanya menggugat pihak

Penggugat asa l atau ahl i war isnya sa ja , namun harus menggugat

pu la pihak para Tergugat asa l (KASPIAH, NAFiK, ROKIB, PIANA,

MAKIM, MAHFUD, GHONI'MATUN NIKMAH, dan NURUL), atau ahl i

war i snya , sebaga imana sesua i keten tuan fo rmi l yang ber laku

(pasa l 379 Rv) ;

Bahwa karena gugatan per lawanan Pelawan in casu t i dak sesua i

keten tuan fo rmi l yang ber laku , sebab kekurangan p ihaknya

(e r ro r in persona) , maka gugatan per lawanan Pelawan harus

dinya takan t i dak dapat d i te r ima ;

" Bahwa karena gugatan t i dak lengkap , gugatan harus

dinya takan t i dak dapat d i t e r ima " (Yur i sp rudens i Mahkamah

Agung Republ i k Indones ia Nomor 151 K/S ip /1975 tangga f 13 Mei

1975)

" Gugatan dinya takan t i dak dapat d i te r ima oleh karena t i dak

memenuhi persyara tan fo rm/ / " . (Yur i sp rudens i te tap Mahkamah

Agung Republ i k Indones ia Nomor: 1343 K/S ip /1975 , tangga l 15

Mei 1979 ) ;

3. Gugatan per lawanan t i dak je l as / kabur :

Bahwa gugatan per lawanan Pelawan baik pos i t a maupun

pet i t umnya t i dak sempurna karena t i dak je l as al i as kabur

(obscuur l i be l ) , sebab t i dak disebu tkan /d i u r a i k an dengan

je l as tanah tambak obyek sengketa dimaksud da lam sura t

gugatan per l awanan Pelawanan pada but i r 1 a quo, ba ik ten tang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11

sta tus kepemi l i k annya (buk t i hak) dar i Pelawan, nomor pers i l

tanah , ke las tanah , maupun luas tanah , t i dak cukup hanya

menyebutkan batas - batasnya sa ja . Maka sesua i keten tuan fo rmi l

gugatan per l awanan Pelawan harus dinya takan t i dak dapat

d i t e r ima ;

4. Gugatan per lawanan te rhadap tanah tambak a quo t i dak

te rmasuk obyek perse l i s i h an / sengketa :

Bahwa tanah tambak sebaga imana d imaksud pada but i r 1 pos i t a

gugatan per lawanan Pelawan a quo, t i dak te rmasuk obyek

perse l i s i h an / sengketa da lam perkara perda ta No.

22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo No, 319/PDT/ 2006/PT. SBY. jo No.

2330 K/PDT/2007 yang te lah berkekua tan hukum te tap , atau

di l ua r tanah- tanah obyek sengketa yang akan d i eksekus i

sebaga imana dalam Penetapan Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik

Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga l 10 Pebruar i 2011 a quo,

seh ingga gugatan per lawanan Pelawan adalah er ro r in obyec to ,

dan karenanya harus dinya takan t i dak dapat d i te r ima ;

DALAM POKQK PERKARA :

1. Bahwa Ter lawan I , I I , I I I , IV , V dan VI para Ter lawan

mohon agar sega la sesuatu yang te lah te ru ra i da lam

ekseps i te rsebu t d ia tas , d ianggap te ru l ang kembal i da lam

pokok perkara in i ;

2. Bahwa para Ter lawan menolak dengan keras se lu ruh dal i l -

da l i l Peiawan sebaga imana yang di tuangkan dalam gugatan

pelawanan Pelawan a quo, karena d isamping t i dak benar

dan juga t i dak berdasarkan hukum. Sehingga gugatan

per iawanan Pelawan harus dinya takan d i t o i a k ;

3. Bahwa obyek tanah tambak sebaga imana dimaksud dalam

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

12

gugatan per l awa nan Peiawan pada but i r 1, dengan batas -

batas :

- sebe lah Utara : tanah mi l i k H. Abdul Maj id

- sebe lah Timur : Kal i / H. Katum

- sebe lah Sela tan : tanah mi i i k H. Abd. Maj id

- sebe lah Bara t : tambak Ganjaran

te rsebu t , t i dak te rmasuk obyek perse l i s i h an / sengketa

dalam perkara perda ta Nomor 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo

Nomor 319/PDT/ 2006/PT.SBY. jo Nomor 2330 K/PDT/2007

yang te lah berkekua tan hukum te tap , atau obyek yang akan

di eksekus i sebaga imana dalam Penetapan Ketua Pengad i l an

Neger i Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs, tangga i 10

Pebruar i 2011 a quo, dengan kata la i n tanah tambak

te rsebu t , le taknva berada dlsebe lah se la tannva dar i

sa lah satu tanah tambak obyek sengke ta / t anah yang akan

dieksekus i ya i t u pers i l 47 b, luas 9.830 M2 ( tambak

GEDE), te r l e t a k di Desa Raciku ion Kecamatan Sidayu

Kabupaten Gres ik , yang batas - batasnya :

- sebe lah Utara : tanah hak Haj i Raml i

- sebe lah Timur : tanah hak Kasa Pak Kasmo

- sebe lah Sela tan : tanah hak Kasa P. Kasmo

- sebe lah Bara t : tanah gan ja ran

Gambar Si tuas i Kasar

Antara Tanah Tambak Obyek Sengketa (Tambak GEDE, pers i ! 47b, luas 9.830 M2) Perkara Nomor 22/Pd t .G /2005 /PNGs. Dengan Tanah Tambak Dalam Perkara Pelawanan Nomor:08 /Pd t .P lw /2011 /PN.Gs

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tambak Per si l 47 b, l uas 9. 830 M2( t anah t ambak GEDE )

Tambak Ganj ar an Ngar i pan Per kar a Per dat a No. 22/ Pdt . G/ 2005/ PN. Gs

Tanah Tambak Kasa P. Kasmo/ Munai yahPer kar a Per dat a No. 08/ Pdt . Pl w/ 2011/ PN. Gs.

Ngar i panTambak Ganj ar an Tambak Secemung

13

H. Raml i

4. Bahwa sebaga imana Gambar Si tuas i Kasar te rsebu t d ia tas ,

bahwa obyek tanah tambak dimaksud dalam gugatan

per lawanan Pelawan pada but i r 1 te rsebu t , ada lah

merupakan tanah tambak yang te rca ta t / t e r t u l i s atas nama

KASA P. KASMO, yang merupakan tanah tambak batas sebe lah

Sela tan dar i tanah tambak obyek sengketa atau tanah

tambak yang akan te reksekus i ya i t u pers i l 47 b, luas

9.830 M2 (d i kena l dengan tambak GEDE) a quo. Maka

gugatan per lawanan Peiawan yang t i dak benar dan t i dak

berdasarkan hukum te rsebu t harus dinya takan d i t o l a k ;

5. Bahwa sebaga imana pengakuan Pelawan dalam sura t gugatan

per lawanan nya pada but i r 2, 3 dan but i r 4 bahwa tanah

tambak obyek sengketa da lam gugatan per lawanan Pelawan

pada but i r 1 te rsebu t , te l ah dikuasa i send i r i o leh

Peiawan sampai saat in i dan diaku i pu la sebaga i mi l i knya

bersama ah l i war is la i nnya , tanpa bisa menyebutkan bukt i

haknya , nomor pers i l tanah , ke las tanah maupun luas

tanahnya . Adalah t i dak te rmasuk atau di l ua r obyek tanah

sengketa yang akan d ieksekus i da lam perkara perda ta

Nomor 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. JO Nomor 319/PDT/

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

14

2006/PT.SBY. jo Nomor 2330 K/ PDT/2007 yang te lah

berkekua tan hukum te tap aquo. Maka gugatan per lawanan

Pelawan yang hanya s i f a t n ya rnengada- ngada, t i dak benar ,

dan t i dak bera lasan secara hukum te rsebu t harus

dinya takan di to l ak ;

6. Bahwa apapun dal i l yang dikemukakan oleh Pelawan da lam

sura t gugatan per lawanannya te rhadap tanah tambak yang

dimaksud o leh Pelawan da lam gugatan per lawananya pada

but i r 1 dengan batas - batas te rsebu t , para Ter lawan t i dak

pernah menggangu gugat te rhadap keberadaan dan

penguasaan yang d i l akukan oleh Pelawan. Sebab obyek

tanah tambak yang d imaksud o leh Pelawan dalam sura t

gugatan per lawanannya te rsebu t t i dak te rmasuk tanah

tambak obyek sengketa dalam perkara perda ta Nomor

22/Pdt .G /2005 / PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/ 2006/PT. SBY. jo

Nomor 2330 K/PDT/2007, atau t i dak te rmasuk /d i l u a r tanah-

tanah obyek sengke ta yang akan dieksekus i sebaga imana

Penetapan Ketua Pengad i i an Neger i Gres ik Nomor

03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga l 10 Pebruar i 2011 a quo.

Sehingga dal i l Peiawan dalam sura t gugatan per lawanan

pada but i r 5 te rsebu t harus d ikesampingkan ;

7. Bahwa sebaga imana dal i l Pelawan da lam gugatan

per lawananan pada but i r 6 te rsebu t mendal i l k an bahwa

Pelawan adalah sa lah satu pemi l i k dar i obyek tanah

tambak dimaksud da lam gugatan per lawanan Pelawan pada

but i r 1 dengan batas - batas te rsebu t , yang belum te rbag i

d ian ta ra ahl i war i s dar i a lmarhum H. Abdul Madj id , namun

tanpa bisa menyebutkan bukt i haknya, nomor pers i l tanah ,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

15

ke las tanah maupun luas tanahnya . Maka sesua i dengan

keten tuan hukum fo rmi l yang ber laku (pasa l 379 Rv)

seharusnya Pelawan mengiku tse r t akan se lu ruh ahl i war is

dar i a lmarhum H. Abdut Madj id yang dimaksud , sebaga i

p ihak dalam gugatan per lawanan in i , t i dak cukup hanya

di t u j u kan kepada para Ter lawan (SOLIKIN, KINANAH, KUNFA,

KUMAIDA, MUKHSINUN, dan ACHMAD SARDJl , ah l i war is

a lmarhumah HAMINAH) sa ja , sebaga imana yang d i l akukan

oleh Pelawan dalam perkara a quo ;

bahwa te r l epas dar i semua ket i daksempurnaan gugatan

per lawanan Pelawan (er ro r in persona) a quo, bahwa

te rnya ta obyek tanah tambak dalam gugatan per l awanan

Pelawan pada but i r 1 dengan batas - batas te rsebu t . ada lah

bukan tanah- tanah tambak obyek sengketa dalam perkara

perda ta Nomor 22/Pd t .G /2005 / PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/

2006/PT. SBY. jo Nomor 2330 K/PDT/2007 , atau t i dak

te rmasuk / d i l ua r tanah- tanah obyek sengketa yang akan

dieksekus i sebaga imana Penetapan Ketua Pengad i t an Neger i

Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs, tangga i 10 Pebruar i

2011 a quo. Sehlngga te l ah je l as bahwa gugatan

per lawanan Pelawan datam perkara in i , ada lah merupakan

Pelawan yang t i dak benar dan t i dak berdasarkan hukum,

dan oleh karenanya gugatan per lawanan Pelawan harus

dinya takan di to l ak ;

8. Bahwa sebaga imana fak ta - fak ta hukum te rsebu t d ia tas ,

bahwa tanah tambak dalam gugatan per lawanan Pelawan

dimaksud pada but i r 1 dengan batas - batas a quo, bukan

merupakan tanah- tanah tambak obyek sengke ta da lam

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

16

perkara Nomor 22/Pd t .G /2005 / PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/

2006/PT. SBY. jo Nomor 2330 K/PDT/2007 , atau t i dak

te rmasuk / d i l ua r obyek sengke ta yang akan dieksekus i

sebaga imana Penetapan Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik

Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga i 10 Pebruar i 2011 a

quo. Sehingga Pelawan ada lah merupakan Pelawan yang

t i dak benar karena mengajukan gugatan per lawanan t i dak

didasarkan hukum yang benar dan sah ;

9. Bahwa te l ah je l as obyek tanah tambak sebaga imana

dimaksud Pelawan dalam gugatan per lawanannya but i r 1

dengan batas - batas te rsebu t , yang katanya d ikuasa i o ieh

Pelawan. Adalah t i dak te rmasuk tanah- tanah tambak obyek

sengketa dalam perkara perda ta Nomor

22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/2006 /PT.SBY. jo

Nomor 2330 K/PDT/2007, atau t i dak te rmasuk /d i l u a r obyek

sengketa yang akan d ieksekus i sebaga imana Penetapan

Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik Nomor

03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs tangga i 10 Pebruar i 2011 a quo.

Dan lag i pu la temyata Pelawan t i dak punya kepent i ngan

atau t i dak te rdapa t hubungan hukum atas tanah- tanah

obyek sengketa dalam perkara No.22 /Pd t .G /2005 /PN.Gs. jo

No.319/PDT7 2006/PT SBY. jo No. 2330 K/PDT/2007, atau

t i dak te rmasuk obyek sengketa yang akan d ieksekus i

sebaga imana Penetapan Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik

Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga f 10 Pebruar i 2011 a

quo. Sehingga MUNAIYAH (Pe lawan) t i dak per lu

di t a r i k / d i i k u t s e r t a kan sebaga i p ihak dalam perkara a

quo. Maka dal i l Pelawan pada but i r 10 yang t i dak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

17

bera lasan dan t i dak berdasarkan hukum te rsebu t harus

dikesampingkan ;

10. Bahwa karena perkara perda ta Putusan Pengad i l an Neger i

Gres ik Nomor 22/Pdt G/2005/PN.Gs. tangga i 23 Nopember

2005 Jo Putusan Pengad i l an Tingg t Jawa Timur d i Surabaya

Nomor 319/PDT/ 2006/PT.SBY. tangga i 21 Nopember 2006 Jo

Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Nomor

2330K/PDT/2007 tangga i 24 Desember 2008 a quo te l ah

mempunya i kekuatan hukum te tap , seh ingga dapat

d i l aksanakan eksekus inya . Maka Penetapan Ketua

Pengad i l an Neger i Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs.

tangga i 10 Pebruar i 2011 a quo, yang didasarkan atas

permohonan eksekus i dan para Ter lawan se laku ahl i war i s

sah dan a lmarhumah HAMINAH a quo, ada lah te lah sesua i

dengan keten tuan hukum, sah, dan mempunyai kekuatan

ber laku ser ta mengika t . Sehingga karena dal i l Pelawan

pada but i r 11 te rsebu t t i dak pula didasarkan hukum yang

benar , harus dikesampingkan ;

11. Bahwa te lah cukup je l as sebaga imana dal i l - da l i l yang

te lah di tuangkan oleh para Ter lawan te rsebu t d ia tas ,

bahwa gugatan per lawanan Palawan a quo, adalah sama

seka l i t i dak bera lasan dan t i dak pula didasar i hukum

yang benar , seh ingga gugatan / t un tu t an putusan ser ta

merta , prov i s i , dan uang paksa te rsebu t ada lah juga

t i dak bera lasan , maka hams d ikesampingkan , dan di to l a k ;

12. Bahwa karena gugatan per lawanan Peiawan dalam perkara

in i , adalah te rnya ta t i dak bera lasan dan t i dak pula

didasar i bukt i - bukt i yang benar dan sah, ser ta auten t i k .

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

18

Maka sesua i keten tuan hukum yang ber laku bahwa Pelawan

ada lah merupakan Pelawan yang t i dak benar , dan oleh

karenanya gugatan per lawanan Pelawan harus dinya takan

di t o l a k untuk se lu ruhnya ;

Berdasarkan ha l - ha l dan alasan- alasan sebaga imana te rsebu t

d ia tas , maka para Ter lawan mohon pada Maje i i s Hakim yang

mul ia yang memer iksa dan mengadi l i perka ra in i berkenan untuk

menja tuhkan putusan , sebaga i ber i ku t :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan ekseps i dar i Ter iawan I , I I , I I I , IV , V dan

Vl /pa ra Ter lawan ada lah tepa t dan bera lasan secara

hukum, seh ingga dapat d i te r ima ;

- Menyatakan gugatan per iawanan dar i Peiawan t i dak dapat

d i t e r ima ( /We? Ovonke l i j k Verk laa rd ) ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Pelawan ada lah Pelawan yang t i dak

benar ;

- Menolak gugatan per lawanan dar i Pelawan untuk

se lu ruhnya ;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang t imbu!

da lam perkara in i ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dar i Para Ter lawan

te rsebu t , Pelawan te l ah menyampaikan rep l i k nya secara

te r t u l i s te r t angga l 27 Jun i 2011;

Menimbang, bahwa atas rep l i k te rsebu t , Para te r l awan te lah

mengajukan dup l i k secara te r t u l i s te r t angga l 18 Ju l i 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk membukt i kan da l i l - da l i l gugatan

Per lawanan ,Kuasa Pelawan te l ah mengajukan sura t bukt i ,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

19

yang te lah dibubuh i matera i secukupnya dan te lah dicocokkan

dengan as l i nya berupa :

1. Foto copy KTP ( Kar tu Tanda Penduduk ) Nik :

352509.700660 .0032 , te r t angga l 17 Maret 2009 atas nama

MUNAIYAH, Bukt i ; P – 1 ; -

2. Foto copy sura t per jan j i a n sewa tanah tambak , tangga l

19 Oktober 1996 yang dibua t anta ra Munaiyah dan H.

Pard i , Bukt i ; P – 2 ;

3. Foto copy sura t per jan j i a n sewa tanah tambak , tangga l

17 Maret 2001 yang dibua t anta ra Munaiyah dan Hj .

ASMA’AN , bukt i ; P – 3

4. .Fo to copy kwi tans i te r t angga l 16- 08- 2004 yang d ibua t

Nur dwi to ; Bukt i P – 4 ;

5. Foto copy Penetapan Pengad i l an Neger i Gres ik No;

/P id /C /2008 /PN.Gs te r t angga l 14 Agustus 208, atas nama

te rdakwa Naf i k dan Munaiyah , Bukt i ; P – 5 ;

6. Foto copy sura t pernya taan te r t angga l 19 September

2005, yang dibua t 1. Ny. Kasp iah , 2. NAFIK dan 3.

Rokib , , Bukt i ; P – 6 ;

7. Foto copy Sura t te r t angga l 23 Jun i 2008 yang dibua t

Naf i k kepada Kapol res Gres ik per iha l re f i s i BAP Nopol :

LP/305 /X I I / 2 006 /Po l r e s Gs. tangga l 27 Desember 2006,

pe lapor H.Katum(mantan kepa la Desa Raci ku lon )per i ode

1991 s/d 1999 bukt i ; P – 7

8. Foto copy Sura t te r t angga l 4 Apr i l 2011 No.

09/PW/IV /2011 yang dibua t o leh Keluarga Besar Naf i k

kepada Kapol res Gres ik per iha l peno lakan r iwaya t tanah

oleh oknum kades Raci Kulon ,Kec .S idayu Gres ik ,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

20

te rhadap tanah war i s yang te lah dibag i a/n Sapeyah

B.Haminah, Abd.Masd j i d , H.Nurhad i , d l l , ; Bukt i P – 8

9. Foto copy Deta i l Bioda ta Penduduk No.Kar tu Keluarga

3525091211085950 d iambi l dar i Data Kependudukan dar i

Kanto r Kecamatan Sedayu, yangd ike tahu i Camat Sidayu

Gres ik ,buk t i P- 9 ;

10. Foto copy Sura t Pernya taan te r t angga l 12 Agustus 2011 ,

yang dibua t Munayah ; bukt i P- 10;

11. Foto copy Sura t Keterangan N0.141/38 /403 .97 .8 . 2006

te r t angga l 10 Maret 2006 per iha l Kut ipan buku “C” dan

Riwayat Tanah yang dibua t Kepala Desa Raci ku lon ;

bukt i P- 11;

12. Foto copy Pernya taan te r t angga l 29 September 2011. Yang

dibua t Munaiyah ; bukt i P- 12 ;

Menimbang, bahwa disamping sura t bukt i te rsebu t Pelawan juga

mengajukan 4 (empat ) orang saks i yang te lah member ikan

kete rangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga i

ber i ku t :

1. Saks i MUKLISIN:

- Bahwa benar Kar tu Tanda Penduduk atas nama Munaiyah

sesua i dengan persyara tan dalam data Bis di Kecamatan

Sidayu Kabupaten Gres ik ;

- Bahwa saks i baru kemar in jumat tangga l 12 Agustus 2011

kena l dengan Munaiyah ;

- Bahwa saks i tahu ka lau tanda tangan dalam KTP i t u

benar tanda tangan Bu Munaiyah , karena saks i cocokkan

kedata specemen tanda tangannya d i Kecamatan Sidayu ;

- Bahwa saks i pernah datang kerumah Bu Munaiyah untuk

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

21

keper l uan

Mengadakan cek kar tu Susunan Keluarga dan keas l i an

tanda tanganya Munaiyah ;

- Bahwa sete lah saks i mencocokan ten tang keas l i an tanda

tanganya Munaiyah sesua i dengan KTPnya ;

- Bahwa saks i datang kerumahnya Munaiyah saks i d imin ta i

to long pak pengacara Pelawan untuk membukt i kan tanda

tangannya Munaiyah karena ada masalah ;

- Bahwa betu l tanda tanganya Muniayah seper t i da lam KTP

(d i t un j uk bukt i P- 1 ) ;

- Bahwa saks i t i dak tahu Munaiyah ada KTP yang la i n ;

- Bahwa tugas saks i d i kanto r Kecamatan Sidayu menangan i

admin is t r a s i yang berka i t an mengajukan permohonan KTP

se jak bulan Apr i l 2009 sampai sekarang ;

- Bahwa set i ap orang yang minta KTP se la l u dicek keas l i an

tanda tanganya ka lau ada permin taan sa ja ;

- Bahwa baru seka l i in i saks i mencek keas l i an tanda tangan

;

- Bahwa se lama tahun 2009 sampai tahun 2011 Munaiyah

t i dak pernah minta KTP baru lag i ;

- Bahwa saks i t i dak tahu pend id i kan te rahk i r Munaiyah ;

- Bahwa saks i sebe lum datang kerumah Munaiyah t i dak pernah

mencar i data pembanding ;

- Bahwa saks i t i dak pernah Tanya kepada Munaiyah bisa

nul i s apa t i dak ;

- Bahwa saks i t i dak tahu yang membuat sura t pernya taan ;

- Bahwa saat saks i kerumah Munaiyah ketemu Munaiyah dan

anaknya ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

22

- Bahwa sebe lum saks i d ia jak kerumah Munaiyah d ibe r i t a hu

apa oleh pak Umar ada orang minta to l ong ing in cek

keas l i an tanda tangan Munaiyah karena ada masalah dan

saks i t i dak tahu ada masalah apa ;

- Bahwa saks i mau walaupun t i dak tahu masalahnya karena

saks i melayan i set i ap ada permin taan sesua i dengan tugas

saks i ;

- Bahwa saat saks i kerumah Munaiyah menyaks i kan tanda

tanganya Munaiyah , Yang menyuruh pak Pengacara Pelawan

dan anak Munaiyah biasanya tanda tangannya centang ;

- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa

pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan

menanggap inya dalam kes impu lan ;

2. Saks i KHAMIN.

- Bahwa betu l obyek sengketa da lam perkara in i mi l i k

Munaiyah ;

- Bahwa saks i tahu ayah Munaiyah bernama :Amun,

- Bahwa benar Munaiyah ber tempat t i ngga l d i Desa Raci

ku lon Kec.S idayu , Kab.Gres i k ;

- Bahwa saks i tahu pak Amun pernah punya garapan di Desa

Raci Kulon ;

- Bahwa garapan yang d ike r j a kan oleh pak Amun atas nama :

Tas l im dan Tasmin ;

- Bahwa tanah garapan Munaiyah disewakan pak H.Pard i dar i

lamongan ;saks i tahu iku t jad i saks i ;

- Bahwa benar sura t per j an j i a n sewa dengan H.Pard i

(d i t un j ukan Bukt i P- 2) ;

- Bahwa sete lah H.Pard i meningga l dunia yang meneruskan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

23

garapan Is t r i n ya H.Pard i ;

- Bahwa saks i t i dak tahu sura t pernya taan sewa garapan

te rsebu t ;

- Bahwa saks i t i dak kena l dengan namanya Log i t o te tap i

saks i pernah mendengar namanya NAPIK ;

- Bahwa pernah dia j ukan perubahan pencata tan tanah

garapan te rsebu t ;

- Bahwa saks i t i dak tahu pernah te r j ad i pembagian war is ;

- Bahwa saks i tahu bentuk bidang tanah yang d isengke takan

te rsebu t bentuknya lon jong ;

- Bahwa batas - batas tanah yang jad i sengke ta ya i t u :

Sebelah uta ra berba tas dengan tanahnya NURUL, Sebelah

se la tan berba tas dengan tanahnya Napik , Sebelah Timur

berba tas dengan tanahnya Kepala Desa Sarnad i , dan

sebe lah bara t berba tas dengan tanah gan ja ran Kepala

Desa Raci ku lon ;

- Bahwa luas tanah garapan te rsebu t sek i t a r 1 hekta r ; dan

saks i t i dak tahu yang membayar pa jak tanah garapan

te rsebu t ;

- Bahwa saks tahu sengka ta Tanah tambak Mi l i k Munaiyah ;

- Bahwa saks i tahu Munaiyah mendapatkan tanah tambak i t u

dar i Pak Amun ya i t u orang tuanya ;

- Bahwa saks i t i dak tahu tanah yang d imaksud ada sura t -

sura tnya ;

- Bahwa Tanahnya sekarang dikuasa i i s t r i n ya pak PARDI

bernama Hj .ASMAK yang menyewa kepada MUNAIYAH. sek i t a r

tahun 2001

- Bahwa saks i tahu pernah ada sengketa anta ra

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

24

Kasp iah ,dkk dengan Hamidah dan saks i kena l dengan

Kasp iah dan Hamidah

- Bahwa sengketa Hamidah dengan tanah Munaiyah Tidak

sama ;

- Bahwa tanah tambak perkara dulu Hamidah dengan

kasp iah ,dkk i t u obyeknya sengketa t i dak sama dengan

obyek perkara Munaiyah melawan Sol i k i n , d k k

- Bahwa saks i t i dak tahu tanah Munaiyah i t u jad i

sengketa ;

- Bahwa saks i tahu lokas i tanah yang jad i sengketa ,

saks i t i dak tahu sudah berser t i p i k a t ;

- Bahwa Sampai kapan tambak i t u d isewa Secara past i nya

t i dak tahu sekarang masih dike r j a kan ;

- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa

pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan

menanggap inya dalam kes impu lan ;

3. Saks i R O K I P;

- Bahwa saks i tahu lokas i tanahnya Munaiyah ;

- Bahwa batas - batasnya tanah Munaiyah :Sebe lah uta ra

tanahnya Abdul Maj ib , Sebelah t imur tanah Pak Katum,

sebe lah Sela tan Tanah mi l i k H.Abdu l Maj id , se belah

bara t tanah Tambak Ga ja ran ;

- Bahwa bentuk tanah mi l i k Munaiyah perseg i empat

lon jong ;

- Bahwa Munaiyah mendapat tanah garapan dar i orangtuanya

yang bernama pak Amun ;

- Bahwa Tanah garapan i t u awalnya di Ker jakan pak Amun

la l u disewakan kepada Supard i , sete lah Supard i meningga l

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

25

dun ia di l an j u t k an oleh is t r i n y a ya i t u bernama

Hj .ASMA’AH;

- Bahwa benar sura t per jan j i a n sewa dar i Munaiyah kepada

Hj .Asma’ah d i tun jukan Bukt i P- 3 ;

- Bahwa Foto copy kwi tans i pembayaran sewa dar i Hj .Asmaul

khusnah (d i t un j ukan bukt i P- 4 ) I t u yang mener ima Nur

Dwi to ;

- Bahwa saks i t i dak tahu yang mener ima uang pembayaran

sewa ;

- Bahwa saks i tahu dan kena l dengan luk i t o suaminya

Munaiyah ;

- Bahwa benar tanah te rsebu t pernah disewakan dan sekarang

yang menger jakan tanah te rsebu t Munaiyah ser ta t i dak

ada orang la i n yang mengusa i tanah i t u

- Bahwa sekarang Munaiyah ber tempat t i ngga l d i Desa

Purwodad i Kec. Sidayu , Kabupaten Gres ik ;

- Bahwa saks i pernah ketemu Munaiyah dipasar Sidayu

sek i t a r bu lan September 2011, saat i t u Munaiyah sedang

belan ja ; dan saks i d ida tangkan dalam pers idangan

sebaga i saks i ten tang tanah Mi l i k Munaiyah ;

- Bahwa berapa luas tambak Munaiyah i t u saks i t i dak

tahu ;

- Bahwa Awalnya tanah dar i Pak Amun disewakan ke

H.Supard i , d i l an j u t k an Hj .Asma’ah , la l u sekarang kembal i

Ke Munaiyah mula i tahun 2008;

- Bahwa tambak te rsebu t t i dak pernah ada sengketa ;

sekarang tanah tambak i t u ada perkara dengan Hamidah ;

- Bahwa saks i tahu lokas i tambaknya Munaiyah karena saks i

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

26

pernah menger jakan tam- bak dekat tambaknya Munaiyah ;

- Bahwa saks i lah i r Di Desa Raci ku lon tahun 1964 ;

- Bahwa Sejak saks i seko lah SD tambak sudah d ikuasa i pak

Amun ;

- Bahwa anaknya pak Amun 6 orang ,yang per tama Munaiyah

Kedua Muni r , ke t i g a Mur iyan to , ke empat Nadhor , ke l ima

Muj i Syukur , Keenam Si t i ;anaknya sekarang yang hidup

diSedayu t i ngga l satu ;

- Bahwa sepengetahuan saks i sebe lumnya t i dak ada masalah

tambak baru sekarang sa ja ada perkara ;

- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa

pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan

menanggap inya dalam kes impu lan ;

4. Saks i S U N A R T O.

- Bahwa saks i tahu Munaiyah mempunya i tanah dengan

batas - batas

Sebelah uta ra tanah Nuru l ; Sebelah Timur tanahnya

Katum, Sebelah se la tan tanah H.Abdu l - Maj ib , sebe lah

Bara t tanah Gajaran Desa ;

- Bahwa sebe lum tanah yang dimaksud dikuasa i Munaiyah

dikuasa i H.NURHADI ;

- Bahwa H. .NURHADI mempunyai anak 6 orang ya i t u :

Kasakasamu, H. Riak , Fatonah ,Juwar i yah ,Sa f i a h dan Kast i ;

- Bahwa Tanah dar i H.Nurhad i d isewakan kepada H.Supard i

yang menyewakan tanah te rsebu t Munaiyah ;

- Bahwa saudar i Munaiyah mendapat tanah i t u dar i

orangtuanya yang bernama ; Pak AMUN ;

- Bahwa Sete lah H.Supard i meningga l sewanya di te ruskan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

27

kepada is te r i n ya H.Supard i bernama Hj .Asmaul

- Bahwa saks i tahu sura t pernya taan yang di tanda tangan i

Munaiyah(d i t u n j u kan bukt i P- 12) ;

- Bahwa saks i tahu fo to kop i KTPnya Munaiyah ( d i tun j ukan

Bukt i P- 1 ) ;

- Bahwa saks i t i dak tahu s iapa yang membuat kwi tans i

pembayaran sewa ;

- Bahwa saks i tahu anaknya Munaiyah bernama : Muni r ,

Nadhor , Mur iyan to ;

- Bahwa saks i t i dak tahu Saf iah punya anak berapa ;

- Bahwa tanah tambak yang dimaksud ada lah mi l i k Munaiyah

yang menggarap tambak te rsebu t Munaiyah ;

- Bahwa saks i kena l dengan Munaiyah 1(sa tu ) tahun yang

la l u Di Desa Raci ku lan da lam acara s i l ah tu l rach im

biasa ;

- Bahwa yang menyuruh jad i saks i Munaiyah mela lu i Mianah

anak dar i Abdul Maj id cara member i t ahukan kepada saks i

to long jad i saks i karena ada gugatan ; dan gugatan i t u

anta ra s iapa dengan s iapa saks i t i dak tahu ;

- Bahwa Tambak Munaiyah sekarang s iapa yang mengusa i saks i

t i dak tahu ;

- Bahwa Munaiyah dapat tanah tambak dar i orang tuanya yang

bernama ; Pak AMUN, sedangkan pak Amun dapat dar i

orangtuanya yang bernama : H.NURHADI :

- Bahwa sebe lumnya tanah tambak i t u pernah ada perkara

pada tahun 2011 in i yang menggugat Achmad Sard j i yang

diguga t Munaiyah ; saks i tahu mengapa Munaiyah diguga t ;

- Bahwa rumah saks i j auh dengan tambaknya Munaiyah la i n

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

28

Desa dengan rumah saks i ;

- Bahwa sekarang yang mengusa i tambaknya Munaiyah t i dak

tahu ; dan pada saat 1 tahun yang la l u ketemu Munaiyah

t i dak pernah cer i t a ten tang tambak;

- Bahwa H.NURHADI menguasa i tambaknya Munaiyah sekarang

in i sek i t a r tahun 1972 ;

- Bahwa saks i t i dak tahu hubungan anta ra H.Abdu l Maj id

ada hubun dengan H.NURHADI ;

- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa

pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan

menanggap inya dalam kes impu lan ;

Menimbang, bahwa untuk membukt i kan dal i l - da l i l

bantahannya Kuasa Para Ter lawan te l ah mengajukan sura t

bukt i yang bermate ra i cukup dan te lah dicocokkan dengan

as l i nya berupa :

1 Foto copy Sura t pernya taan te r t angga l 14 Ju l i 2011,

yang dibua t Munaiyah dike tahu i o leh Kepala Desa

Purwodad i , Bukt i T 1 ;

2 Foto copy Putusan Pengad i l an Neger i Gres ik Nomor :

22/Pdt .G /2005 /PN.GS. te r t angga l 23 Nopember 2005, Bukt i

T – 2 ;

3 Foto copy Putusan Pengad i l an Tingg i Jawa Timur di

Surabaya Nomor : 319/PDT/2006 /PT .SBY, tangga l 21

Nopember 2006, Bukt i T – 3 ;

4 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI , Nomor :2330

K/PDT/2007 , te r t angga l 24 Desember 2008, Bukt i P – 4 ;

Menimbang, bahwa disamping sura t bukt i te rsebu t Kuasa

Para Ter lawan juga mengajukan 1 ( satu ) orang saks i

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

29

bernama : MOHAMAD NAZIB, yang te l ah member ikan kete rangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebaga i ber i ku t :

1. Saks i MOHAMAD NAZIB

- Bahwa sura t pernya taan i t u betu l yang di t anda tangan i

Munaiyah dan yang saks i tanda tangan i ;

- Bahwa proses sura t pernya taan yang saks i tanda tangan i

ya i t u :Per tama Munaiyah datang ke Rumah la l u saks i

t i ndak lan ju t i Ke Kanto r Desa minta to long tanda tangan

dalam sura t pernya taan sete lah saks i baca in t i n ya t i dak

menyangkut gugatan la l u saks i tanda tangan i ;

- Bahwa Munaiyah datang ke Kantor Desa dian ta r orang

yang bernama ARIF; dan saks i kena l pada saat ngurus

sura t pernya taan sa ja ;

- Bahwa saks i mau menanda tangan i sura t pernya taan Karena

t i dak menyangkut gugatan dan t i dak te r t e r a da lam Desa

la i n ;

- Bahwa Munaiyah Di Desa Purwodad i t i dak punya Tambak

hanya punya sawah dan pekarangan ;

- Bahawa saks i t i dak tahu Munaiyah bisa membaca dan

menul i s ;

- Bahwa Munaiyah pernah keh i l angan KTP tahun 2010

dan saks i t i dak tahu Sete lah Munaiyah keh i l angan KTP

apakah mengurus lag i ;

- Bahwa saks i jad i Kades di Desa Purwodad i Bulan ju l i 2007

;

- Bahwa Munaiyah t i dak pernah punya perkara Gugatan ;

- Bahwa benar saks i tanda tangan d ida lam sura t

pernya taan in i ( d i t un j ukan Bukt i T- 1 ) bu lan Ju l i 2011;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

30

yang membuat sura t pernya taan saks i t i dak tahu ;

- Bahwa saks i ketemu Munaiyah te rahk i r Sejak 4(empat )

har i yang la l u , Keadaan Munaiyah masih sak i t ;

- Bahwa peker j aan Munaiyah set i ap har inya jua lan di Pasar

;

- Bahwa benar fo to KTP Munaiyah ( d i tun j ukan Bukt i P-

1 ) ;

- Bahwa saks t i dak tahu ka lau Munaiyah pernah ada

perkara gugatan dan saks i t i dak tahu Munaiyah pernah

member ikan kuasa hukum kepada s iapa ;

- Bahwa saks i t i dak tahu da lam pembuatan sura t pernya taan

( bukt i P- 12 ) ada tekanan dar i lua r ;

- Bahwa saks i kena l Fat imah i t u anaknya Munaiyah ; saks

t i dak kena l dengan namanya Rokip ;

- Bahwa Sekarang Munaiyah ada perkara d i pengad i l an Neger i

Gres ik s iapa yang menggugat dan s iapa yang diguga t saks i

t i dak tahu ;

- Bahwa Saks i t i dak tahu sura t pernya taan Munaiyah i t u

untuk membereskan masalah apa

- Bahwa saks i jad i saks i d i Pengadi l an berdasarkan Relas

pangg i l an resmi -

dar i Pengad i l an Neger i ;

- Bahwa nama suami Munaiyah ya i t u Nurwi to ;

- Bahwa saks i t i dak tahu Munaiyah punya rumah dimana lag i

;

- Bahwa ja raknya anta ra Desa Raci Kulon dengan Purwodad i

Dekat te tangga Desa sek i t a r 100M;

- Bahwa kedaan ekonomi Munaiyah i t u sedang- sedang sa ja ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

31

- Bahwa Pada saat sura t pernya taan dia j ukan kepada saks i

sudah ada cap jempolnya Munaiyah ;

- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa

pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan

menanggap inya dalam kes impu lan ;

Menimbang, bahwa sete lah kedua p ihak yang bersengke ta

t i dak akan mengajukan a la t - ala t bukt i lag i , se lan ju t nya kedua

belah p ihak menyerahkan kes impu lan secara te r t u l i s

d ipe rs i dangan tangga l 10 Nopember 2011 dan untuk

se lengkapnya te r l amp i r da lam ber i t a acara s idang dan untuk

s ingka tnya d ianggap te lah te rmuat da lam putusan in i ;

Menimbang, bahwa pada akh i rnya kedua belah pihak yang

berperka ra menyatakan t i dak akan mengajukan apa- apa lag i

da lam perkara in i dan kedua belah pihak mohon kepada Maje l i s

Hakim yang memer iksa dan mengadi l i perka ra in i agar

menja tuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempers ingka t ura ian da lam

putusan in i , maka sega la sesuatu yang te rca ta t da lam ber i t a

acara pers i dangan dianggap te l ah te rmuat dan merupakan bag ian

yang t i dak te rp i sahkan dar i putusan in i ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tu j uan dar i tun tu tan prov i s i

in i ada lah :

1. Memer in tahkan kepada Ter lawan atau te rhadap s iapapun

yang mendapatkann hak dar i padanya untuk menghent i kan

ser ta menghindarkann di r i dar i t i ndakan t i ndakan yang

melanggar hukum te rhadap mi l i k Pelawan te rsebu t d ia tas ,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

32

sebe lum ada keputusan mengena i pokok perkara

2. Menghukum Ter lawan membayar uang paksa sebesar Rp.

100.000 , - ( sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i

melaksanakan keputusan prov i s i da lam perkara in i masing

masing kepada Pelawan;

Menimbang, Bahwa tun tu tan prov i s i hanya dapat d ikabu l kan

dalam hal yang sangat ekseps iona l ;

Menimbang, bahwa putusan prov i s i ( Prov i s i one l e

besch ikk i ng ) ada lah keputusan yang bers i f a t sementa ra yang

ber i s i t i ndakan sementa ra menunggu sampai putusan akh i r

mengenai pokok perkara di j a t uhkan , dengan demik ian putusan

prov i s i t i dak boleh mengena i mater i pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sete lah mencermat i prov i s i a quo,

maje l i s berpendapat , tun tu tan untuk Memer in tahkan kepada

Ter lawan atau te rhadap s iapapun yang mendapatkan hak dar i

padanya untuk menghent i kan ser ta menghindarkann di r i dar i

t i ndakan t i ndakan yang melanggar hukum te rhadap mi l i k Pelawan

te rsebu t d ia tas , sebe lum ada keputusan mengenai pokok perkara

dan Menghukum Ter lawan membayar uang paksa sebesar Rp.

100.000 , - ( sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i

melaksanakan keputusan prov i s i da lam perkara in i masing

masing kepada Pelawan;d imaksud ada lah sudah mengenai pokok

perkara yang jus t r u harus dibahas secara mendalam dan

komprehens ip dalam pokok perkaranya ;maka berdasarkan

per t imbangan te rsebu t d i atas , maka tun tu tan prov i s i a quo

t i dak bera lasan hukum dan karenanya harus d i to l ak ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

. . . . . . . . . . . . . .

33

Menimbang, bahwa Para Ter lawan da lam mengajukan jawaban

te r t angga l 13 Jun i 2011 te l ah mengajukan ekseps i sebaga i

ber i ku t :

1. Sura t Kuasa cacad fo rm i l / cacad hukum :

- Bahwa para Ter lawan sete tah memer iksa berkas perkara

bersangku tan ( i nsage) , khususnya te rhadap Sura t kuasa

Pelawan te r t angga l 27 Pebruar i 2011 yang menjad i dasar

pihak Pener ima kuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. ,

M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. Advokat a quo untuk

mengajukan gugatan per lawanan in casu, te rnya ta "

MUNAIYAH " sebaga i p ihak Pember i kuasa t i dak membubuhkan

tanda tangan atau cap jempol ibu ja r i tangan k i r i n ya pada

Sura t kuasa te r t angga t 27 Pebruar i 2011 a quo. Maka

Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo ada lah

cacad fo rm i l / cacad hukum, dan t i dak sesua i keten tuan

pasa l 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tangga i 14

Oktober 1994. Sehingga DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. ,

M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN., Advokat , sebaga i

p ihak Pener ima kuasa dalam Sura t kuasa a quo t i dak

mempunya i kua l i t a s sebaga i p ihak Pelawan guna mewaki l i

atau ber t i ndak untuk atas nama kepent i ngan " MUNAIYAH" ;

- Bahwa karena " MUNAIYAH " sebaga i p ihak Pember i kuasa

Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo, t i dak

pernah membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya , maka

secara hukum " MUNAIYAH " harus dianggap t i dak pernah

member ikan kuasa kepada pihak la i n (DR. H. M. SHOINUDDIN

UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. Advokat )

untuk mewaki l i kepent i ngannya guna mengajukan gugatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

34

per lawanan di Pengad i l an Neger i Gres ik in casu ;

- Bahwa sesua i dengan keten tuan ber laku bahwa pember ian

kuasa ada lah perse tu j uan dengan mana seorang member ikan

kekuasaan kepada seorang la i n . Yang mener imanya, untuk

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan . Maka dengan

t i dak ada tanda tangan / cap jempolnya p ihak pember i

kuasa " MUNAIYAH " da lam Sura t kuasa te r t angga l 27

Pebruar i 2011 a quo, harus dianggap " MUNAIYAH " t i dak

pemah member ikan kuasa atau kekuasaannya kepada DR. H.

M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. ,

CN. Advokat a quo ;Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t

d ia tas , maka gugatan per tawanan yang dia j ukan oleh DR.

H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO,

SH. , CN., Advokat , yang mengk la im /menyatakan ber t i ndak

untuk dan atas nama " MUNAIYAH " in casu, harus

dinya takan t i dak dapat d i t e r ima (N ie t Ovanke l i j k

Verk laa rd ) ;

2. Gugatan per lawanan kekurangan pihaknya :

- Bahwa sebaga imana sesua i da lam gugatan per lawanan

Pelawan bahwa gugatan Pelawan ada lah merupakan gugatan

pelawanan pihak ket i ga (Derden verze t ) te rhadap putusan

perkara perda ta No.22 /Pd t .G /2005 /PN.Gs. jo Penetapan

eksekus i Ketua Pengadi l an Neger i Gres ik

No.03 /Eks .Pd t / 2011 / PN.Gs. a quo, maka sesua i dengan

keten tuan fo rmi l yang ber laku gugatan per lawanan Pelawan

in casu seharusnya di tu j ukan atau mengiku t ser takan

se lu ruh p ihak - pihak asa l da lam perkara perda ta Nomor

22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. junc to Nomor 319/PDT/2006 /PT.SBY.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

35

junc to Nomor 2330 K/PDT/2007 yang te l ah berkekua tan

hukum te tap a quo, t i dak hanya menggugat p ihak Penggugat

asa l atau ahl i war isnya sa ja , namun harus menggugat pu la

pihak para Tergugat asa l (KASPIAH, NAFiK, ROKIB, PIANA,

MAKIM, MAHFUD, GHONI'MATUN NIKMAH, dan NURUL), atau ahl i

war i snya , sebaga imana sesua i keten tuan fo rmi l yang

ber laku (pasa l 379 Rv) ;

- Bahwa karena gugatan per lawanan Pelawan in casu t i dak

sesua i keten tuan fo rm i l yang ber laku , sebab kekurangan

pihaknya (e r ro r in persona) , maka gugatan per l awanan

Pelawan harus dinya takan t i dak dapat d i t e r ima ;

3. Gugatan per lawanan t i dak je l as / kabur :

- Bahwa gugatan per lawanan Pelawan baik pos i t a maupun

pet i t umnya t i dak sempurna karena t i dak je l as al i as kabur

(obscuur l i be l ) , sebab t i dak disebu tkan /d i u r a i k an dengan

je l as tanah tambak obyek sengketa d imaksud da lam sura t

gugatan per l awanan Pelawanan pada but i r 1 a quo, ba ik

ten tang sta tus kepemi l i k annya (buk t i hak) dar i Pelawan,

nomor pers i l tanah , ke las tanah , maupun luas tanah ,

t i dak cukup hanya menyebutkan batas - batasnya sa ja . Maka

sesua i keten tuan fo rm i l gugatan per lawanan Pelawan harus

dinya takan t i dak dapat d i te r ima ;

4. Gugatan per lawanan te rhadap tanah tambak a quo t i dak

te rmasuk obyek perse l i s i h an / sengketa :

- Bahwa tanah tambak sebaga imana d imaksud pada but i r 1

pos i t a gugatan per lawanan Pelawan a quo, t i dak te rmasuk

obyek perse l i s i h an / sengke ta dalam perkara perda ta No.

22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo No, 319/PDT/ 2006/PT. SBY. jo

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

36

No. 2330 K/PDT/2007 yang te l ah berkekua tan hukum te tap ,

atau d i l ua r tanah- tanah obyek sengketa yang akan d i

eksekus i sebaga imana dalam Penetapan Ketua Pengad i l an

Neger i Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga l 10

Pebruar i 2011 a quo, seh ingga gugatan per lawanan Pelawan

ada lah er ro r in obyec to , dan karenanya harus dinya takan

t i dak dapat d i t e r ima ;

Menimbang,bahwa atas ekseps i dar i Para Ter lawan te rsebu t

Maje l i s Hakim akan mempert imbangkan te r l eb i h dahu lu ekseps i

para te r l awan poin 2 mengenaI gugatan per lawanan kekurangan

pihak seper t i yang te lah diu ra i kan d ia tas ;

Menimbang, bahwa te rhadap ekseps i po in 2 yang dia j ukan

Para te r l awan te rsebu t , Pelawan da lam rep l i k nya te l ah

membantah dengan menyatakan bahwa apa yang diu ra i kan dalam

but i r 2 ekseps i in i ada lah t i dak benar dan t i dak cukup a lasan

untuk menyatakan per lawanan a qua adalah kurang subyek hukum.

Adalah menjad i hak bag i subyek hukum yang merasa kepent i ngan

hak dan hukumnya i t u di rampas atau di rug i kan oleh pihak

la i nnya seh ingga dar i padanya berhak untuk melakukan gugatan

atau per lawanan te rhadap subyek hukum yang dianggap merug ikan

.

Menimbang, bahwa Maje l i s Hakim sete lah membaca dan

mempela ja r i gugatan per lawanan dan bukt i bukt i yang dia j ukan

para p ihak , maka Maje l i s Hakim berpendapat bahwa gugatan

pelawan ada lah merupakan gugatan per lawanan pihak ket i ga

(Darden verze t ) te rhadap putusan perkara perda ta No.

22/Pdt /G /2005 /PN.Gs yang d imohonkan penetapan eksekus i pada

Pengad i l an Neger i Gres ik tangga l 10 Pebruar i 2011 No.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

37

93/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs, dimana Pelawan dalam gugatan

per lawanan a quo mengajukan gugatan per lawanan (darden verze t

te rhadap : 1. Sol i k i n , 2. Kinanah , 3 Kuni fa , 4. Kumaida . 5.

Mukhs inun , 6. Achmad Sard j i sebaga i Para ahl i war i s

Haminah. .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt i T- 2 berupa Putusan

Pengad i l an Neger i Gres ik No: 22/Pdt /G /2005 /PN.Gs para pihak

disebu tkan : Haminah sebaga i Penggugat melawan Kasp iah ,

Naf i k , Rokib , Piaba , Makim, Mahfud , Ghoni ’ matunn ikmah dan

Nuru l sebaga i Para te rguga t , jo . Putusan Pengad i l an Tingg i

Surabaya No. 319/Pd t / 2006 /PT .Sby (buk t i T- 3 ) jo Putusan

Mahkamah Agung R. I No.2330 K/Pdt / 2007 ( bukt i T- 4 ) merupakan

putusan yang te l ah berkekua tan hukum te tap

Menimbang, bahwa mengenai Per lawanan pihak ket i ga

( Darden verze t ) te l ah dia tu r sesua i keten tuan dalam pasa l

379 Rv yang berbuny i : Per lawanan in i d ipe r i k sa hak im yang

menja tuhkan putusan i t u , per lawanan dia j ukan dengan suatu

pemanggi l an untuk menghadap s idang te rhadap semua pihak yang

te lah mendapat keputusan dan pera tu ran umum mengenai cara

berperka ra ber laku dalam per l awanan in i ;

Bahwa berdasarkan keten tuan dalam pasa l 379 Rv mengandung

ar t i bahwa keten tuan fo rm i l yang ber laku da lam gugatan

per lawanan Pelawan da lam perkara a quo seharusnya di tu j ukan

dan mengiku t ser takan se lu ruh pihak pihak asa l da lam perkara

perda ta No. 22/Pdt /G /2005 /PN.Gs ( bukt i T- 2) jo . No.

319/Pd t / 2006 /PT .Sby (buk t i T- 3 ) jo No.2330 K/Pdt /2007

( bukt i T- 4 ) yang te l ah berkekua tan hukum te tap , dan t i dak

hanya menggugat p ihak Penggugat asa l atau ahl i war isnya

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

38

sa ja , namun harus menggugat pu la p ihak para Tergugat asa l

(KASPIAH, NAFiK, ROKIB, PIANA, MAKIM, MAHFUD, GHONI 'MATUN

NIKMAH, dan NURUL), atau ahl i war i snya ,

Menimbang, bahwa berdasarkan ura ian te rsebu t d ia tas

maje l i s Hakim berkes impu lan bahwa gugatan per lawanan pelawan

kekurangan pihak ( er ro r in persona) , ha l te rsebu t sesua i

da lam keten tuan fo rmi l yang ber laku d imana gugatan

per lawanan a quo seharusnya mengiku t ser takan se lu ruh pihak

pihak asa l da lam perkara perda ta No. 22/Pdt /G /2005 /PN.Gs jo .

No. 319/Pd t / 2006 /PT .Sby jo No.2330 K/Pdt /2007 yang te l ah

berkekua tan hukum te tap , yang dalam kenyataannya dalam

gugatan per l awanan a quo para Terguga t asa l (KASPIAH, NAFIK,

ROKIB, PIANA, MAKIM, MAHFUD, GHONI 'MATUN NIKMAH, dan NURUL),

t i dak diguga t dan hanya menggugat 1. Sol i k i n , 2. Kinanah , 3

Kuni fa , 4. Kumaida . 5. Mukhs inun , 6. Achmad Sard j i sebaga i

Para ahl i war i s Haminah. , o leh karena gugatan per lawanan

kekurangan pihak maka gugatan per lawanan harus dinya takan

t i dak dapat d i t e r ima dapat d ibenarkan ; .

Menimbang, bahwa oleh karena ekseps i Para Ter lawan yang

menyatakan bahwa gugatan Per lawanan kekurangan pihak dapat

d ibenarkan , maka ekseps i te r sebu t patu t d i t e r ima sedangkan

ekseps i Ter lawan se leb ihnya t i dak per l u dipe r t imbangkan lag i

;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tu j uan gugatan per lawanan

dar i Pelawan sebaga imana te l ah di ura i kan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ekseps i Para Ter lawan dapat

d ibenarkan dan di te r ima , maka dengan t i dak per lu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

39

mempert imbangkan pokok perkaranya gugatan per lawanan dar i

Pelawan harus dinya takan t i dak dapat d i t e r ima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan per lawanan yang

dia j ukan oleh Pelawan t i dak memenuhi syara t fo rmi l dan

dinya takan t i dak di te r ima , maka Maje l i s Hakim meni la i bahwa

pelawan adalah Pelawan yang t i dak benar ;

Menimbang, bahwa gugatan Per lawanan dar i Pelawan

dinaya takan t i dak dapat d i te r ima , maka Pelawan dihukum untuk

membayar biaya yang t imbu l da lam perkara in i ;

Menginga t pasa l - pasa l dar i Undang- undang yang bersangku tan ;

M E N G A D I L I ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntu tan prov i s i dar i Pelawan;

Dalam Eksepsi :

- Mener ima ekseps i Para Ter lawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bahwa Pelawan ada lah Pelawan yang t i dak benar

- Menyatakan gugatan Per lawanan dar i Pelawan t i dak

dapat d i te r ima ;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang

hingga k in i d i t aks i r se jumlah Rp. 1.681 .800 , - ( satu

ju t a enam ra tus delapan pu luh satu -

- Ribu delapan ra tus rup iah )

Demik ian d ipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan maje l i s

Hakim Pengadi l an Neger i Gres ik pada har i Kamis , tangga l 17

NOPEMBER 2011, o leh MUSTAJAB, , SH. . Selaku ketua maje l i s ,

MOH. FATKAN,SH.MHum. dan DAMERIA F.SIMANJUTAK,SH.Mhum masing-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

40

masing sebaga i Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada

har i : KAMIS, tangga l 08 Desember 2011 dalam pers idangan yang

te rbuka untuk umum oleh Hakim ketua d idamping i Hakim Anggota

dengan diban tu oleh BUDi SULARSO,SH se laku Pani te ra Penggant i

pada Pengadi l an Neger i te rsebu t dengan dihad i r i o leh Kuasa

Pelawan dan Kuasa Para Ter lawan ;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Ttd

t td

1. MOH. FATKAN, SH.MHum. MUSTAJAB,SH .

t td

2. DAMERIA, F.SIMANJUTAK,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

t td

BUDI SULARSO SH.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

41

Per inc i an biaya perkara ;

1. Biaya pendaf t a ran gugatan Rp. 30.000 , -

2. Biaya pangg i l an ………………Rp.1.640.800 , -

3. Biaya redaks i ………………….Rp. 5.000 , -

4. Biaya matera i…………………..Rp. 6.000 , -

5. Pelaksanaan CB…………….. Rp. –

6. Pemer iksaan setempat ………Rp. –

7. Lain – la i n ……………….. Rp. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH ;…………………….. Rp. 1.681 .800 , -

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41