perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN DAN NILAI

PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA

PEMERIKSAAN KEPOLISIAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN

( STUDI KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG

MENYEBABKAN HILANGYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN

NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA 16/PID.B/2009/PN.Mdl)”

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Meraih Memperoleh Derajat

S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

SUWAHYO ARIF WIDYANTO

NIM E 1104204

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (skripsi)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN DAN NILAI PEMBUKTIAN

KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KEPOLISIAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN


MENYEBABKAN HILANGYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN

NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA 16/PID.B/2009/PN.Mdl )

Disusun oleh


NIM : E 1104204

Disetujui dan Dipertahankan

Dosen Pembimbing

EDY HERDYANTO, S.H.,M.H

NIP : 19570629 198503 1 002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN DAN NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA

PEMERIKSAAN KEPOLISIAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN ( STUDI KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG

MENYEBABKAN HILANGYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA 16/PID.B/2009/PN.Mdl)

Disusun oleh :


NIM : E 1104204

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Desember 2010

TIM PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum (………………………........) NIP : 19620209 198903 1 001

2. Kristiyadi, S.H.,M.Hum. (…………………………....) NIP : 19581225 198601 1 001

3. Edy Herdyanto, S.H.,M.H (…………………………....) NIP : 19570629 198503 1 002

Mengetahui :

Dekan

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.H. NIP. 19610930 198601 1 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Suwahyo Arif Widyanto

NIM : E 1104204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :



PEMERIKSAAN KEPOLISIAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN


MENYEBABKAN HILANGYANYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN

NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA 16/PID.B/2009/PN.Mdl)”

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 November 2010

yang membuat pernyataan

Suwahyo Arif Widyanto

NIM. E 1104204


commit to user

v

MOTTO

Laki-laki yang bermasa depan besar selalu manja terhadap wanitanya

(Mario Teguh).

Kesuksesan adalah aku sekarang harus lebih baik dari kemarin

( Penulis )

Hidup sangat sederhana kita membuat pilihan dan jangan menoleh kebelakang

( Penulis )

Hidup memang memlih tapi hidup yang benar adalam memilih pilihan yang benar

( Penulis )

Diam itu emas, tapi alangkah indahnya kalau bicara itu adalah berlian

( Wishnu Aryo Wibisono )

Penderitaan membuat kita berfikir, Berfikir membuat kita bijaksana dan Kebijaksanaan membuat kita bertahan hidup

( Penulis )


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

· Allah SWT, Atas segala karunia rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya. · Kedua Orang Tuaku Bapak Djumingan dan Ibuku Suhartini. Terima kasih atas

semua doa,nasehat dan semua kasih sayang yang Kau curahkan padaku. · Kakakku Riyani Widyastuti atas Keceriaan dan Semangat yang diberikan. · Anita Dwi Astuti yang telah membiarkan aku dalam hidupnya.


commit to user

vii

ABSTRAK

SUWAHYO ARIF WIDYANTO, E 1104204, TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN DAN NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN ( STUDI KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA 16/PID.B/2009/PN.Mdl ), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP kepolisian yang keterangannya dibacakan di persidangan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor Perkara 16/PID.B/2009/PN Mdl.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Tehnik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis bahan hukum secara metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Saksi yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, keterangannya boleh atau dapat disampaikan di sidang pengadilan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 (1) KUHAP. Dengan demikian, saksi-saksi yang tidak hadir dalam kasus ini harus dicari terlebih dahulu apakah saksi saksi tersebut tidak hadir dengan alasan yang memenuhi rumusan yang disebutkan dalam Pasal 162 (1) KUHAP atau tidak. Keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan sebelumnya di proses penyidikan diberikan dibawah sumpah. Keterangan ketiga saksi itu tidak di bawah sumpah karena dalam putusan tidak disebutkan, maka keterangan daripada ketiga saksi tersebut hanyalah keterangan biasa. Keabsahan keterangan saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil. Dalam kasus ini kedua saksi memenuhi syarat materiil karena ia melihat,mendengar dan mengalami sendiri, sedangkan salah satu saksi tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan yang dia berikan hanya merupakan kesaksian de auditu. Dalam kasus ini ini ketiga saksi tidak memenuhi syarat formil karena kesaksiannya dalam BAP tidak dibawah sumpah.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan Judul ” TINJAUAN YURIDIS TENTANG

KEABSAHAN DAN NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI

DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN YANG

DIBACAKAN DI PERSIDANGAN ( STUDI KASUS TINDAK PIDANA

KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGYA NYAWA ORANG

LAIN DI PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA

16/PID.B/2009/PN.Mdl ) ”.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan,

petunjuk dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu

dalam kesempatan ini dari hati yang tulus penulis menghaturkan ucapan terima

kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi kesempatan

kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H, Selaku Ketua Bagian Acara, sekaligus

sebagai dosen pembimbing penulisan skripsi ini yang telah menyediakan

waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi

tersusunnya skripsi ini.

3. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Hukum Acara

Pidana, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.


commit to user

ix

4. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Hukum Acara Pidana, atas

nasehat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat

berguna dan bermanfaat untuk masa depan penulis.

6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) dalam mengurus prosedur-prosedur

skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal

sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

7. Semua staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan motivasi dan bantuan demi lancarnya

penulisan skripsi ini.

8. Ayahnda Djumingan dan Ibunda Suhartini, yang telah memberikan

segalanya kepada penulis, semoga Ananda dapat membalas budi jasa

kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.

9. Kakakku Riyani Widyastuti dan Maz Bari, Adikku tersayang Dika

Novendra, yang selalu mensuport aku.

10. Anita Dwi Astuti yang selalu setia menemani penulis, yang selalu

memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, yang selalu

memberikan cintanya kepada penulis.

11. Tak lupa teman-temanku Petoran Hill Zeto, Pentry, Pak Dodo, Zumanto,

Dungdenk, Sapi, Nicko, Dony, Bebek, Pantat Babuncu, Denza Batak, Tejo

Loser dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

12. Buat Metalhead2 seluruh dunia terima kasih atas dukungannya, Semarang

Death Metal, Jogja Corpse Grinder, SBC, Serta pihak2 yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, dorongan dan budi baik dari semua pihak

mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah SWT.


commit to user

x

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan ini masih jauh dari

sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan, kekurangmampuan dan kurangnya

pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun

sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya.

Surakarta,November 2010

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

HALAMAN MOTTO.................................................................................... .. v

HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................... ... vi

ABSTRAK . ................................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Perumusan Masalah .................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5

E. Metode Penelitian ....................................................................... 6

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ........................................................................... 10

1. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara di

Persidangan ............................................................................ 10

2. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti ...................... 17

a. Pengertian Pembuktian ....................................................... 17

b. Sistem Pembuktian ............................................................. 18

c. Alat Bukti .......................................................................... 22

3. Tinjauan Saksi dan Kesaksian .............................................. 26


commit to user

xii

a. Pengertian Saksi dan Kesaksian ......................................... 26

b Syarat-syarat memberi Kesaksian ...................................... 27

B. Kerangka Pemikiran ................................................................... 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian

yang Dibacakan di Sidang Pengadilan………………………… 33

1. Identitas Terdakwa………………………………………….. 33

2. Dakwaan Penuntut Umum…………………………………... 34

3. Tuntutan Penuntut Umum ………………………………….. 36

4. Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan…………... 36

5. Pertimbangan Majelis Hakim……………………………….. 41

6. Putusan Majelis Hakim……………………………………... 49

7. Pembahasan…………………………………………………. 49

B. Keabsahan Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian

yang Dibacakan di Sidang Pengadilan………………………… 53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan………………………………………………............... 56

B. Saran............................................................................................. 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran....................................................................... 32


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang

dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan

mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan

tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan

suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan

dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat

dipersalahkan(Andi Hamzah, 1996:7-8).

Untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-

benarnya maka dlakukan dengan pembuktian di pengadilan. Proses

pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya

telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah terdakwa bersalah.

Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk

menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum

berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Menurut Pasal

184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa


commit to user

2

Alat-alat bukti yang telah disebutkan di atas salah satunya adalah

keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 (1) huruf a

KUHAP. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah :

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Dari pengertian keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

hal-hal yang bersifat pendapat, hasil rekaan, dan keterangan yang diperoleh

dari orang lain (testimonium de auditu) bukan merupakan keterangan saksi,

sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Sebagai warga Negara yang baik adalah mengetahui hak dan

kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap

warga Negara, ikut membela kepentingan umum dimana salah satu aspek

pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak

pidana, apabila dalam penyelesaian itu dibutuhkan keterangannya (M. Yahya

Harahap, 2002 : 168 ).

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat

undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap

orang. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2)

KUHAP sebagai berikut :

1. menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”,

2. orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu

sidang, Pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap

kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya,

3. orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi

dalam sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan

ketentuan undang-undang yang berlaku.


commit to user

3

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP

tersebut dapat disimpulkan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam

pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap

orang.

Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk

mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan

dialaminya, sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tata

cara pemeriksaan saksi menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

1. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang ;

2. Memeriksa identitas saksi ;

3. Saksi “wajib” mengucapkan sumpah ;

4. Saksi memberikan keterangan apa yang diketahui, dilihat, didengar,

dan dialaminya ( M. Yahya Harahap, 2002 : 172 – 174 ).

Permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan

untuk memberikan keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar,

dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk

tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Karena saksi

tidak hadir dalam persidangan, maka keterangan dari saksi yang telah diberikan

kepada penyidik dalam BAP penyidikan dibacakan di depan sidang pengadilan.

Inilah persoalan hukum yang apabila keterangan saksi di depan penyidik yang

kemudian dibacakan di sidang pengadilan itu sah atau tidak dan juga

bagaimana nilai pembuktian dari keterangan saksi tersebut.

Kewajiban hukum (legal obligation) bagi setiap orang untuk menjadi

saksi dalam perkara pidana yang dibarengi pula dengan kewajiban

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan

memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang diketahui, dilihat,

didengar, dan ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Pengucapan sumpah merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi seorang

saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu mempunyai

alasan yang sah. Pihak yang boleh diperiksa memberi keterangan tanpa

sumpah, hanya mereka yang disebut pada Pasal 171 KUHAP, yaitu anak yang


commit to user

4

umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang

sakit ingatan atau sakit jiwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penulisan hukum dengan judul :



PEMERIKSAAN KEPOLISIAN YANG DIBACAKAN DI

PERSIDANGAN( STUDI KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN

YANG MENYEBABKAN HILANGYA NYAWA ORANG LAIN DI

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO PERKARA

16/PID.B/2009/PN.Mdl ) ”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan beberapa hal yang penulis kemukakan tersebut,

untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas

serta untuk lebih mengarahkan ke pembahasan, penulis menetapkan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP

kepolisian yang dibacakan dipersidangan ?

2. Bagaimanakah keabsahan keterangan saksi dalam BAP kepolisian

yang dibacakan dipersidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah yang tepat

dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian berjalan sesuai dengan

apa yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini tujuan

yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP

kepolisian yang dibacakan dipersidangan.


commit to user

5

b. Untuk mengetahui keabsahan keterangan saksi dalam BAP

kepolisian yang dibacakan dipersidangan.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata

satu dalam bidang ilmu hukum.

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan

arti penting ilmu hukum dalam teori.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya penelitian

akan menentukan nilai- nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi

manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat

praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

a. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan bidang

Ilmu Hukum.

b. Untuk memperbanyak wawasan dan pengalaman serta

pengetahuan Hukum Acara Pidana, Hukum Pembuktian.

c. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang sejenis

berikutnya

2. Manfaat praktis

a. Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan

dalam penelitian ini.

b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan

untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.


commit to user

6

E. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan,

merumuskan, dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka

penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau

penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang

diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dalam usaha memperoleh bahan hukum yang diperlukan

untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan metode

penelitian preskriptif. Adapun pengertian penelitian preskriptif yaitu

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35).

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini

adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan yang tetap ( Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 94 ).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah

bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari :


commit to user

7

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/UU No 8

Tahun 1981;

2) Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.

Perkara 16/PID.B/2009/Pn.Mdl.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan kepada

peneliti semacam ”petunjuk’ kearah mana peneliti

melangkah. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah

buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi

hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga,

kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.

c. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

contohnya adalah kamus, Ensiklopedia, indeks kumulatif

dan seterusnya ( Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 163 ).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis

mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang

dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan

putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap. Akan tetapi

tidak berarti hanya landmark dicisions yang perlu diacu, melainkan

juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi. ( Peter

Mahmud Marzuki, 2005 : 195).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam suatu penelitian adalah

menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah pokok

permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat

preskriptif.


commit to user

8

Prof. Peter Mahmud Marzuki, yang mengutip pendapatnya

Philiphus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana

silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi

berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan yang bersifat

umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari

kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion

(Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 47). Jadi yang dimaksud dengan

pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan

sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik

kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis

menjabarkan dalam bentuk sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan bagian pertama tentang kerangka

teori yang berisi tinjauan kepustakaan sebagai literatur

pendukung dalam pembahasan masalah penulisan

hukum ini. Tinjauan pustaka dalam penulisan ini

meliputi tinjauan tentang proses pemeriksaan sidang,

tinjauan tentang pembuktian, tinjauan tentang kesaksian

dan saksi. Bagian kedua adalah kerangka pemikiran

yang disajikan dalam bentuk narasi maupun bagan.


commit to user

9

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian

tentang nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP

kepolisian yang dibacakan di persidangan dan

keabsahan keterangan saksi dalam BAP kepolisian yang

dibacakan di persidangan. Diuraikan pula mengenai

pembahasan yang dilakukan terhadap teori yang

diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis

dengan kajian pustaka, rumusan masalah dan tujuan

penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang simpulan yang dirumuskan secara singkat

dan jelas menjawab rumusan masalah yang harus

sinkron dengan pembahasan serta rumusan masalah dan

saran sebagai alternatif solusi atas masalah yang

ditemukan.


commit to user

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan

Pemeriksaan perkara pidana secara garis besar, terlihat dalam

urut-urutan dibawah ini :

a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ( Pasal 153

ayat (3) KUHAP ) Ketentuan tersebut merupakan perwujudan

dari fair trial, sehingga masyarakat dapat mengontrol jalannya

persidangan. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut apabila

memeriksa perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

b. Terdakwa dipanggil ( Pasal 154 ayat(1) KUHAP)

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa agar dipanggil

masuk ke ruang sidang.

c. Pembacaan Surat Dakwaan ( Pasal 155 ayat (2) KUHAP)

Pembacaan surat dakwaan dilakukan untuk perkara yang diproses

dengan acara biasa, sedangkan untuk perkara singkat, yang dibaca

adalah catatan dakwaan.

d. Keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum/ terdakwa ( Pasal

156 ayat (1) KUHAP)

Isi keberatan tersebut dapat berupa :

1) bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ;

2) dakwaan tidak dapat diterima

3) dakwaan harus dibatalkan

e. Pendapat penuntut umum (Pasal 156 ayat (1) KUHAP)

Atas keberatan yang diajukan oeh terdakwa atau penasehat

hukum, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan

pendapatnya.

f. Putusan Sela (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)


commit to user

11

Atas keberatan dan tanggapan tersebut, hakim ketua sidang dapat

memutus dengan putusan sela. Jika keberatan diterima, perkara

tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya jika keberatan ditolak, maka

perkara bisa dilanjutkan.

g. Pemeriksaan materi perkara ( alat bukti )

Apabila pemeriksaan dilanjutkan, maka dilakukan pemeriksaan

terhadap alat-alat bukti dan barang bukti (pemeriksaan materi

perkara)

1) Alat bukti keterangan saksi

2) Alat bukti keterangan ahli

3) Alat bukti surat

4) Alat bukti petunjuk

5) Alat bukti keterangan terdakwa

6) Barang bukti

h. Penuntut umum membacakan tuntutan (Rekusitor)

Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan

berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan

kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai

dengan tuntutan pidana.

i. Terdakwa atau penasehat hukum membacakan pembelaan

(Pledoi)

Pledoi adalah tangkisan terhadap pembuktian yang dibacakan

penuntut umum dalam tuntutan pidana dan terdakwa maupun

penasehat hukumnya berusaha mengajukan bukti balik dari

pembuktian yang diajukan penuntut umum dimuka sidang.

Pembelaan tidak lepas dari eksistensinya bantuan hukum.

j. Penuntut umum membacakan jawaban atas pembelaan (replik)

Replik adalah jawaban atas tanggapan penuntut umum terhadap

pledoi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya.


commit to user

12

k. Terdakwa atau penasehat hukum membacakan duplik

Duplik adalah tanggapan atas bantahan terhadap replik. Dalam

pelaksanaan proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan

terdapat pihak-pihak yang berhubungan, antara lain :

1) Hakim (majelis/tunggal)

sesuai dengan Pasal 1 angka 8 KUHAP, pengertian hakim

adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk mengadili.

2) Jaksa/penuntut umum

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan pengertian

dari jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum dijelaskan

dalam Pasal 1 angka 6 huruf b yang berbunyi : ”penuntut

umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim.

3) Terdakwa

Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang

tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang

pengadilan.

4) Penasehat hukum

Pengertian penasehat hukum sesuai Pasal 1 angka 13 KUHAP

adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh

atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.


commit to user

13

KUHAP membedakan tata cara pemeriksaan perkara pidana di

sidang pengadilan dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :

a. Proses acara pemeriksaan biasa

Proses ini dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan

menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara

mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat

(3) KUHAP) dan pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam

bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal

152 ayat (2a) KUHAP), apabila kedua ketentuan tersebut tidak

terpenuhi maka batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal

153 ayat (4) KUHAP.

Pihak yang dipanggil pertama adalah terdakwa, apabila

terdakwa tidak hadir maka hakim ketua sidang akan meneliti

apakah terdakwa telah dipanggil secara sah, apabila terdakwa

tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah

untuk kedua kalinya, maka dihadirkan dengan paksa pada sidang

pertama berikutnya sesuai Pasal 154 ayat (6) KUHAP. Ketika

terdakwa hadir dalam persidangan, mula-mula hakim ketua

menanyakan identitas terdakwa serta mengingatkan terdakwa

untuk memperlihatkan segala sesuatu yang didengar dan

dilihatnya dipersidangan (Pasal 155 ayat (1) KUHAP). Sesudah

itu hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk

membacakan surat dakwaannya. Setelah pembacaan dan

penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, hakim harus

bertanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami

surat dakwaan, kalau terdakwa belum mengerti menurut Pasal 155

ayat (2) huruf b, hakim dapat memerintahkan kepada penuntut

umum untuk “memberi penjelasan” tentang hal-hal yang belum

jelas dan belum dipahami terdakwa apabila terdakwa atau

penasehat hukumnya menyatakan keberatan, penuntut umum

diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian


commit to user

14

hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya

mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Jika

keberatan itu diterima oleh hakim, maka perkara itu tidak

diperiksa lebih lanjut, dan untuk ini penuntut umum dapat

mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui

pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 156

ayat (2) dan (3). Apabila keberatan tidak diterima maka proses

persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti

yang ada. Untuk keterangan mengenai saksi dan alat bukti akan

dipaparkan pada tinjauan selanjutnya.

Setelah pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka

penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Sesudah itu,

terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaanya

yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa

terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Semua ini dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan

diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak

yang berkepentingan sesuai Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Setelah

itu hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan

dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi,

baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya,

maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau

penasehat hukumnya dengan memberikan alasannya (Pasal 182

ayat (2) KUHAP).

b. Proses acara pemeriksaan singkat

Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga

bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Hal tersebut

dapat dilihat dalam Pasal 293 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

”Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian

Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak

bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :


commit to user

15

a.1 Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang

menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari

catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang

didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat

dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

a.2 Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan

merupakan pengganti surat dakwaan;

b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan,

supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu

paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu

tersebut penuntut umum belum juga menyelesaikan

pemeiksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara

itu diajukan ke sidang pengadilan biasa;

c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan

terdakwa dan atau penasehat hukum, hakim dapat menunda

pemeriksaan paling lama tujuh hari;

d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam

berita acara sidang;

e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan

tersebut;

f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama

seperti putusan pengadilan dalam acara biasa”.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 203 ayat (1)

KUHAP, hal-hal yang diperiksa menurut acara pemeriksaan

singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak

termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum


commit to user

16

pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

sederhana.

c. Proses acara pemeriksaan cepat.

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam bagian

keenam Bab XVI KUHAP. Istilah yang dipakai HIR ialah

PERKARA ROL. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa

berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu,

hal ini berdasarkan pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa ”

ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga

ini (bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak

bertentangan dengan paragraf ini“.

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf :

1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik

yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling

lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh

ribu lima ratus dan penghinaan ringan

2) acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk

perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang

– undangan lalu lintas.

Asas-asas yang digunakan dalam proses peradilan pidana

adalah sebagai berikut :

a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

b) Asas praduga tak bersalah (presimtion of innonce);

c) Asas oportunitas

d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;

e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim;

f) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan

tetap;

g) Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum;


commit to user

17

h) Asas akusator dan inkisitor ( accusatoir dan inqqusitoir)

i) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan (Andi

hamzah, 1996: 10-24).

2. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu hal yang penting dalam

menentukan kebenaran atas dakwaan yang didakwakan kepada

terdakwa dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, pembuktian

perlu diketahui secara mendalam. Dasar hukum tentang

pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-

189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan

yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh

undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk

membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap,

2002:273). Menurut Darwin Prints, yang dimaksud pembuktian

adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan

terdakwalah yang salah melakukannya, sehingga harus

mempertanggungjawabkannya (Darwin Prints,1998:133).

Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar dasar yang cukup

kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna

kepastian tentang perkara yang diajukan.

Sudikno berpendapat bahwa membuktikan mengandung

tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan

dalam arti controversial, dan membuktikan dalam hukum atau

mempunyai arti yuridis (Sudikno Mertokusumo, 1981:91).

Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :


commit to user

18

1) Memberi (memperlihatkan bukti);

2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan

(cita-cita dan sebagainya);

3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar);

4) Menyakinkan, menyaksikan.

Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran

yang disusun didapat dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan

dan atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan

dengan masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. Suatu

pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan

substansi atau hakekat adanya fakta-fakta masa lalu yang tidak

terang menjadi fakta yang terang.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara

pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui

umum, tidak perlu dibuktikan lagi.

b. Sistem Pembuktian

Teori sistem pembuktian ada 4 ( empat ) yaitu :

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif ( Positif Wettwlijks theorie ). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti

yang ada, dikenal bebarapa sistem atau teori pembuktian.

Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat

pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem

teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.

( Andi Hamzah, 2008, hal 251 ).

Dalam teori ini undang-undang menentukan alat

bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat

mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah diapakai

secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim

harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau


commit to user

19

tidaknya suatu perkara yang diperiksamya. Walaupun

barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran

putusannya itu.

Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang

cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana

ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi

tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut(

Syarifudin Pettanase, 2000, hal 203 ).

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjoda

koro untuk dianut di Indonesia, dan teori pembuktian ini

sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini

terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang

disebut oleh undang-undang (Andi Hamzah, 2008. hal 251 ).

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka.

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori

pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah

teori pembuktian menurut keyakinan hakim belaka.

Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan

terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran.

Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-

benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori

berdasarkan keyakinan hakim belaka yang didasarkan

kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa

terdakwa telah melakukan perbuatan yag didakwakan.

Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa

didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. (

Andi Hamzah, 2008, hal 252 )


commit to user

20

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas

Alasan Yang Logis ( Laconvivtion Raisonnee ).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang

berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ( la

conviction raisonnee ). Menurut teori ini, hakim dapat

memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya,

keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian

disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada

peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas

karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan

keyakinannya (Vrije bewijs theorie ) atau yang berdasarkan

keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua

jurusan. Pertama, yang disebut diatas, yaitu pembuktian

berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (

conviction raisonnee ) dan yang kedua, ialah teori

pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (

negatief bewijs theorie ).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama

berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak

mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia

bersalah (Andi Hamzah, 2008, hal 253 ).

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara

Negatif ( negative wettelijk ).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan

pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di

tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan

keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti

itu.

Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai

berikut : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada


commit to user

21

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah

yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka

dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem

pembuktian menurut undang-undang yang negative. Ini

berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan

penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung

oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (

minimal dua alat bukti ) dan kalau ia cukup, maka baru

dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim

akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative

tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk, istilah ini

berarti : wettelijk, berdasarkan undang-undang sedangkan

negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu

perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang,

maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum

memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian yang negative alat-alat

bukti limitatif di tentukan dalam undang-undang dan

bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada

ketentuan undang-undang ( Syarifudin Pettanase, 2000, hal

205 ).

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat

bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan

untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum

membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab

untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat

dakwaan atau kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa


commit to user

22

yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hakim dalam

menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk

menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur

kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta

menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal

dengan perbuatannya ( Martiman Prodjohamijaya, 1983 : 19 ).

c. Alat Bukti

Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu

dalil atau pendirian atau dakwaan. Alat-alat yang diperkenankan

untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana

disebut dakwaan di sidang pengadilan misalnya : keterangan

terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk (

Andi Hamzah, 1996 : 254 ).

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya

dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana

yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang

sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP adalah :

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti

tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, sedangkan

keterangan lebih rinci mengenai keterangan saksi dijelaskan

pada Pasal 185 KUHAP. Poin penting dalam pasal tersebut

adalah keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang didakwakan kepadanya. Jadi dalam hal ini harus ada

lebih dari satu saksi atau dapat pula satu saksi yang

didukung oleh alat bukti yang sah lainnya.


commit to user

23

2) Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan

oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang

suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sama halnya dengan

seorang ”saksi”, menurut hukum, seorang saksi ahli yang

dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban untuk :

a) Menghadap atau datang ke persidangan, setelah

dipanggil dengan patut menurut hukum

b) Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum

mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi

akan dikenai ketentuan khusus)

c) Memberi keterangan yang benar Bila seorang saksi

ahli tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dia

dapat dikenai sanksi berupa membayar segala biaya

yang telah dikeluarkan dan kerugian yang telah

terjadi. Akan tetapi seorang ahli dapat tidak

menghadiri persidangan jika memiliki alasan yang

sah.

Bila seorang saksi ahli tidak dapat memenuhi

kewajibannya, maka dia dapat dikenai sanksi berupa

membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan

kerugian yang telah terjadi. Akan tetapi seorang ahli dapat

tidak menghadiri persidangan jika memiliki alasan yang

sah.

Menurut Pasal 180 KUHAP, keterangan seorang

ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk

persoalan. Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/

penasehat hukum. Terhadap kondisi ini, hakim dapat

memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi


commit to user

24

semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta

instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan

keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim

untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan

keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih

membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran

yang sesungguhnya.

3) Surat

Dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu dimaksud surat

sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c

KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

sumpah, adalah :

a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau

yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang

keterangannya itu;

b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau

sesuatu keadaan;

c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat

pendapat berdasarkan keahliannya mengenai

sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dari padanya;


commit to user

25

d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang

lain.

Pemeriksaan surat di persidangan langsung

dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan

terdakwa. Pada saat pemeriksaan saksi, dinyatakan

mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi

yang bersangkutan kepada terdakwa pada saat memeriksa

terdakwa (Leden Marpaung, 1992: 395).

4) Petunjuk

Pengaturan tentang alat bukti petunjuk terdapat

dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi :

a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan,

yang karena persesuaiannnya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu

tindak pidana dan siapa pelakunya.

b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat diperoleh dari :

(1) keterangan saksi;

(2) surat;

(3) keterangan terdakwa.

c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan

oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan

dan keseksamaaan berdasarkan hati nuraninya.


commit to user

26

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam

Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

sendiri.

b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang

dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti

di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal

yang didakwakan kepadanya.

c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan

terhadap dirinya sendiri.

d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan

harus disertai dengan alat bukti yang lain.

3. Tinjauan Tentang Saksi dan Kesaksian

a) Pengertian Saksi dan Kesaksian

Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah

orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pada

butir 27 dijelaskan tentang arti keterangan saksi adalah salah satu

alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

pengetahuannya itu. Dari pengertian diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa unsur-unsur dari keterangan saksi adalah :


commit to user

27

1) Keterangan dari orang (saksi);

2) Mengenai suatu peristiwa pidana;

3) Peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian

saksi adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya

tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa. Keterangan yang

didengar atau diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu)

bukanlah suatu kesaksian. Terhadap keterangan saksi, hakim

menilai kebenarannya dengan menyesuaikan keterangan-

keterangan saksi satu dengan yang lainnya, keterangan saksi

dengan alat bukti yang sah yang ada.

Jenis saksi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Saksi A Charge yakni saksi dalam perkara pidana yang

dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dikarenakan

kesaksiannya memberatkan terdakwa

2) Saksi A de Charge yaitu saksi yang dipilih atau ditunjuk

oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang

sifatnya meringankan terdakwa.

b) Syarat-syarat Memberi Kesaksian

Syarat sahnya suatu kesaksian dapat dipergunakan sebagai

alat bukti yang sah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Syarat materiil

Syarat ini diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP

yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Oleh sebab itu

keterangan yang berasal dari orang lain atau testimonium de

auditu tidak dapat disebut sebagai kesaksian dan sebagai


commit to user

28

alat bukti. Menurut M Amin yang dikutip oleh A Karim

Nasution.

Kesaksian de auditu adalah keterangan tentang kenyataan mengenai hal yang didengar, dilihat atau diakui bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri orang tersebut ( A Karim Nasution, 1976 : 55 ).

Selain itu seorang saksi harus dapat menyebutkan

alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

2) Syarat formil

a) Keterangan saksi harus diberikan dibawah sumpah.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP disebutkan :

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib

mengucapkan sumpah atau janji menurut cara

agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada

yang sebenarnya”.

b) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Pada Pasal 185 ayat (1) KUHP menentukan

bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa

yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Maksudnya

adalah keterangan saksi yang diberikan di sidang

pengadilan saja yang merupakan alat bukti yang sah.

Syarat formil lain untuk menjadi seorang saksi

adalah seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang

telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah

menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia

15 tahun atau belum menikah dapat memberikan

keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai

keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP).


commit to user

29

Dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai pengecualian

menjadi saksi, yaitu : “ Kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat

mengundurkan diri sebagai saksi :

(1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas

atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau

yang bersama sama sebagai terdakwa.

(2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka

yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-

anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

(3) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau

bersama-sama sebagai terdakwa,

Sedangkan pada Pasal 170 KUHAP disebutkan :

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau

jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta

dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan

sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada

mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk

permintaan tersebut.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 170 ayat (1) KUHAP,

pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk

menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

dan penjelasan Pasal 170 ayat (2) KUHAP ditentukan jika tidak

ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang

ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya

alasan yang dikemukakan untuk mendapat kebebasan itu.


commit to user

30

Pengecualian mutlak terdapat dalam Pasal 171 KUHAP,

yang berbunyi :

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa

sumpah ialah :

(1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan

belumpernah kawin;

(2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-

kadang ingatannya baik kembali”.

Pihak yang tercantum dalam Pasal 171 KUHAP tersebut

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum

pidana sehingga mereka tidak diambil sumpah dalam memberikan

keterangan. Keterangan yang mereka berikan hanya sebagai

petunjuk.


commit to user

31

H. Kerangka Pemikiran

Bagan 1 Kerangka Pemikiran

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar

atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah benar

terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang

pengadilan untuk menguji kebenaran dan isi surat dakwaan yang dibuat oleh

penuntut umum berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan

Pembuktian

Pemeriksaan Alat Bukti

Pemeriksaan saksi

Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan saksi dalam BAP tidak disumpah

Keterangan saksi dalam BAP dibacakan di persidangan

Keabsahan Keterangan saksi tersebut Nilai Pembuktian keterangan saksi tersebut


commit to user

32

Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP salah satu alat bukti yang sah adalah

keterangan saksi.

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai

saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah

kewajiban bagi setiap orang. Kewajiban hukum (legal obligation) bagi setiap

orang untuk menjadi saksi dalam perkara pidana dibarengi kehadiran saksi

untuk hadir di persidangan untuk dimintai keterangan berdasarkan apa yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Dalam kasus tertentu saksi yang diminta untuk memberi keterangan di

persidangan tidak dapat hadir dipersidangan karena berbagai alasan. Dan dalam

kasus ini saksi tidak dapat hadir dalam persidangan dan keterangan saksi dalam

BAP kepolisian tidak disumpah tetapi dalam persidangan keterangan saksi

dalam BAP kepolisian tersebut dibacakan di persidangan. Dalam hal ini

bagaimanakah keabsahan dan nilai pembuktian keterangan saksi tersebut.


commit to user

33

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian yang

dibacakan di Persidangan

Ada suatu fenomena yang sering terjadi dalam dunia peradilan kita,

khususnya dalam tahap sidang pengadilan, adanya kecenderungan keterangan

saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibacakan dalam

persidangan. Hal ini disebabkan karena jaksa yang bersangkutan tidak mampu

menghadirkan saksi-saksi di persidangan, khususnya terhadap saksi yang

memberatkan (a charge), sehingga seringkali keterangan saksi-saksi yang

diberikan dalam BAP dibacakan dalam persidangan. Disamping itu bahkan

seringkali terungkap dalam persidangan bahwa ketidakhadiran saksi-saksi

yang dimaksud tanpa didasari alasan yang jelas atau sah. Tentunya hal ini

akan mengurangi tingkat kebenaran materil (legalitas) sebagai tujuan dari

proses pemeriksaan perkara pidana. Fenomena tersebut di atas seringkali

terjadi pada seluruh proses peradilan pidana. Hal tersebut juga terjadi pada

kasus yang telah diputus majelis hakim berdasarkan putusan Perk. No.

16/PID.B/2009/PN.Mdl tanggal 15 Maret 2009, dimana didalamnya terdapat

permasalahan mengenai keterangan saksi-saksi dalam BAP kepolisian yang

dibacakan di persidangan karena saksi tidak dapat hadir di persidangan tanpa

alasan yang jelas dan keterangan saksi dalam BAP tersebut tidak disumpah

terlebih dahulu.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ALI IMRAN BATUBARA

Tempat Lahir : Desa Tambang Kaluan

Umur/ Tgl. Lahir : 31 tahun/ 07 Maret 1977


commit to user

34

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tambang Kaluang, Kec. Batang Natal, Kab.

Madina

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa Ali Imran Batubara, pada hari Rabu

tanggal 03 Desember 2008 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2008

bertempat di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing

Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal,

karena keslahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yaitu

korban Khoirul Tamimi Dalimunthe. Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa mengemudikan mobil penumpang

umum Aek Mais Nomor Polisi BM-1258-DB dari Panyabungan menuju

arah Padangsidimpuan dan sewaktu melintas di Jalan Umum Desa

Huraba, Kec. Siabu, Kab. Madina, terdakwa telah mengetahui

bahwasanya jalan yang akan dilaluinya tersebut merupakan daerah

pemukiman penduduk yang dapat sewaktu-waktu dilalui orang

maupun akan diseberangi orang. Disamping itu, sekitar waktu tersebut

terdakwa telah melihat dari jarak sekitar 15 meter, banyak anak-anak

sekolah bare pulang berjatan di pinggir jalan yang akan dilalui

terdakwa dan sudah seyogiyanya terdakwa yang telah 8 tahun


commit to user

35

berpengalaman sebagai supir dengan melihat hal dimaksud

mengurangi laju mobil yang dikemudikannya, akan tetapi dengan

kecepatan diatas 60 Km/jam dengan persneling 4, terdakwa

memaksakan diri memacu mobil yang dikemudikannya itu, sehingga

pada scat korban hendak menyeberang dari kiri jalan menuju kanan jalan,

terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kecepatan mobilnya padahal

korban telah dilihat terdakwa dari jarak kurang lebih 5 meter yang membuat

terdakwa menjadi gugup lalu menabrak korban yang pada scat itu telah berada

di tengah badan jalan dan saat itu terdakwa tidak membunyikan

klakson maupun berusaha untuk melakukan pengereman, sehingga

bagian kiri depan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak

korban hingga korban terpental sejauh kurang lebih 2 meter dan

setelah korban dirawat beberapa had di Puskesmas Siabu kemudian

dirujuk ke Rumah Sakit Umum Armina Madina, korban meninggal

dunia pada tanggal 07 Desember 2008 dan telah dikebumikan tanggal

08 December 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

Nomor 474/94/KD/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang ditanda

tangani oleh Kepala Desa Huraba II (Saukani Pulungan) dan Surat

Keterangan Kematian Nomor 08/028/RSAM/XII/2008 tanggal 15

Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Safruddin Nst, SpB,

M.M clad Rumah Sakit Umum Armina Madina, dengan luka yang

dialami korban yaitu, luka robek pada kepala bagian depan kanan, luka

lecet di sudut mata kanan, luka robek pada bibir bagian atas, luka

robek pada dagu, keluar darah dari hidung, gigi bagian atas lepas dua,

luka lecet pada tangan kanan dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri,

sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 13/027/XII/RSAM/2008

tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Safruddin

Nst, SpB, M.M dari Rumah Sakit Umum Armina Madina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 359 KUHPidana.


commit to user

36

3. Tuntutan Penuntut Umum

a) Menyatakan terdakwa Ali Imran Batubara, bersalah melakukan

tindak pidana akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dangan pidana penjara selama

3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara ;

c) Menyatakan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Umum L-300 Aek Mais No. Pol : BM-1258-DB ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

(2) 1 (satu) Lembar Sim B1 atas nama Ali Imran Batubara ;

Dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemiliknya ;

d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,

(lima ribu rupiah).

4. Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan

a) Saksi yang tidak hadir di persidangan

1) Saksi HILMAN LUBIS, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008 sekitar

pukul 11.00 wib di Desa Huraba, Kec. Siabu, Kab. Madina.

- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil penumpang umum

L-300 tetapi nomor polisi-nya saksi tidak tahu menabrak

seorang anak laki-laki berseragam sekolah dan pada saat

itu saksi berada di belakang mobil penumpang umum

tersebut sedang mengenderai sepeda dayung berjarak sekitar

3 (tiga) meter.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan dimaksud, mobil

penumpang umum L-300 tersebut datang dari arah


commit to user

37

Panyabungan menuju Padangsidimpuan sedangkan anak laki-

laki tersebut hendak menyeberang dari kiri ke kanan jalan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil L-300

tersebut begitu juga dengan anak laki-laki tersebut.

- Bahwa mobil L-300 tersebut menabrak pada bagian depan sebelah kid

sedangkan anak laki-laki tersebut kena pada bagian kepala

dan kecelakaan terjadi di tengah badan jalan.

- Bahwa akibatnya anak laki-laki tersebut mengalami luka

robek pada bagian kepala, pada bibir dan kaki dan saksi

mendengar bahwasanya anak laki-laki tersebut telah

meninggal dunia.

- Bahwa pada saat kejadian anak laki-laki tersebut tidak sempat terseret

akan tetapi tercampak sekitar 1 meter.

- Bahwa adapun tindakan saksi pada saat itu adalah langsung

berhenti dan melihat kondisi anak laki-laki tersebut dan tidak

berapa lama kemudian datang warga sekitar dan membawa

anak laki-laki tersebut dengan sepeda motor kearah Siabu.

- Bahwa kecepatan mobil L-300 tersebut sekitar 60 Km/jam

karena sebelum kejadian saksi sempat dipotong oleh mobil L-300

tersebut.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan dimaksud saksi tidak

mendengar suara apa-apa.

- Bahwa 1 unit mobil penumpang umum L-300 Nomor

Polisi : BM-1258-DB sebagaimana yang diperlihatkan

kepada saksi di Polres Madina adalah benar kenderaan yang

terlibat kecelakaan pada han Rabu tanggal 03 Desember

2008 sekitar pukul 11.00 wib di Desa Siabu.

- Bahwa setelah kecelakaan mobil penumpang umum L-300

dimaksud mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri peot.

- Bahwa keadaan jalan pada saat itu bagus lurus beraspal,

cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai karena keluar anak sekolah.


commit to user

38

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan

tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya.

2) Saksi ASWIR NASUTION, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008 sekitar

pukul 11.00 wib di Desa Huraba, Kec. Siabu, Kab. Madina.

- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil penumpang umum

L-300 tetapi nomor polisi-nya saksi tidak tahu menabrak

seorang anak laki-laki berseragam sekolah dan pada saat

itu saksi sedang duduk di depan kios rokok yang berada di kiri

jalan menuju Padangsidimpuan berjarak sekitar 100 meter dari

tempat kejadian.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan dimaksud, mobil

penumpang umum L-300 tersebut datang dari arah

Panyabungan menuju Padangsidimpuan sedangkan anak laki-

laki tersebut hendak menyeberang dari kiri ke kanan jalan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil

penumpang umum L-300 tersebut namun dengan anak laki-

laki tersebut saksi kenal bemama Tammi dan tinggal satu

kampung dengan saksi.

- Bahwa mobil L-300 tersebut menabrak pada bagian depan sebelah kiri

sedangkan anak laki-laki tersebut kena pada bagian kepala

dan kecelakaan terjadi di tengah badan jalan.

- Bahwa akibatnya anak laki-laki tersebut mengalami luka

robek pada bagian kepala, pada bibir dan kaki dan saksi

mendengar bahwasanya anak laki-laki tersebut telah

meninggal dunia.

- Bahwa pada saat kejadian anak laki-laki tersebut tidak sempat terseret

akan tetapi tercampak sekitar 1 meter.


commit to user

39

- Bahwa adapun tindakan saksi pada saat itu langsung [an

mendatangi tempat kejadian dan menolong anak tersebut

ke sepeda motor yang dikenderai seorang guru dan membawanya

kea rah Siabu.

- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena pengemudi

mobil L300 kurang hati-hati dan terlalu kencang pada saat

mengemudikan mobilnya karena pada saat itu banyak anak-anak

sekolah baru pulang dari sekolah.

- Bahwa kecepatan mobil L-300 tersebut sekitar 60 Km/jam.

- Bahwa 1 unit mobil penumpang umum L-300 Nomor

Polisi : BM-1258-DB sebagaimana yang diperlihatkan kepada

saksi di Polres Madina adalah benar kenderaan yang terlibat

kecelakaan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008

sekitar pukul 11.00 wib di Desa Siabu.

- Bahwa setelah kecelakaan mobil penumpang umum L-300

dimaksud mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri peot.

- Bahwa keadaan jalan pada saat itu bagus lurus beraspal, cuaca

cerah dan arus lalu lintas ramai karena keluar anak sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan

tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya

3) Saksi MARHIBBUN DALIMUNTHE, yang pada pokoknya

menrangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008 sekitar pukul

11.30 wib di Desa Huraba, Kec. Siabu, Kab. Madina dan pada

saat kejadian saksi berada di rumah saksi dan mengetahui dari

famili saksi yang datang ke rumah saksi.


commit to user

40

- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil penumpang umum L-

300 nomor polisinya saksi tidak tahu menabrak anak kandung

saksi.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak tahu

dari arah mana datangnya mobil penumpang umum L-300

tersebut sedangkan nak saksi pada saat itu mau pulang sekolah.

- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar anaknya kecelakaan

pada saat itu saksi terkejut dan tindakan saksi langsung pergi ke

Puskesmas Siabu bersama isteri saksi untuk melihat kondisi

anak saksi dan sesampainya di Puskesmas Siabu, menurut

perawatnya mereka tidak sanggup menanganinya kemudian

anak kandung saksi dibawa ke Rumah Sakit Armina

Panyabungan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak kandung saksi

mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri, gigi

depan bagian atas patah 3, luka lecet pada kaki kiri dan kanan,

bibir atas dan dagu luka robek dan anak kandung saksi

meninggal dunia pada had Minggu tanggal 07 Desember 2008

sekitar pukul 15.30 wib di Rumah Sakit Umum Armina

Panyabungan.

- Bahwa nama anak saksi adalah Khoiru Tamimi Dalimunthe

anak ke-8 dari 8 bersaudara hasil pernikahan saksi dengan

Emiwati Br. Nasution.

- Bahwa anak saksi tersebut dikebumikan pada hari Senin

tanggal 08

Desember 2008 sekitar pukul 10.00 wib di Pemakaman Umum

Desa Siabu.


commit to user

41

5. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 27 Januari 2009 Nomor

Regiater Perkara PDM- 04 /N.2.28.3/E.1/01/2009 yang telah dibacakan di

persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2009 yang pada pokoknya

berisi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ali Imran Batubara, pada hari Rabu

tanggal 03 Desember 2008 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat

di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, karena keslahannya

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yaitu korban Khoirul

Tamimi Dalimunthe. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa mengemudikan mobil penumpang

umum Aek Mais Nomor Polisi BM-1258-DB dari Panyabungan menuju

arah Padangsidimpuan dan sewaktu melintas di Jalan Umum Desa

Huraba, Kec. Siabu, Kab. Madina, terdakwa telah mengetahui

bahwasanya jalan yang akan dilaluinya tersebut merupakan daerah

pemukiman penduduk yang dapat sewaktu-waktu dilalui orang maupun

akan diseberangi orang. Disamping itu, sekitar waktu tersebut terdakwa

telah melihat dari jarak sekitar 15 meter, banyak anak-anak sekolah

bare pulang berjatan di pinggir jalan yang akan dilalui terdakwa dan

sudah seyogiyanya terdakwa yang telah 8 tahun berpengalaman

sebagai supir dengan melihat hal dimaksud mengurangi laju mobil yang

dikemudikannya, akan tetapi dengan kecepatan diatas 60 Km/jam

dengan persneling 4, terdakwa memaksakan diri memacu mobil yang

dikemudikannya itu, sehingga pada scat korban hendak menyeberang dari

kiri jalan menuju kanan jalan, terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan


commit to user

42

kecepatan mobilnya padahal korban telah dilihat terdakwa dari jarak kurang lebih

5 meter yang membuat terdakwa menjadi gugup lalu menabrak korban yang pada

scat itu telah berada di tengah badan jalan dan saat itu terdakwa

tidak membunyikan klakson maupun berusaha untuk melakukan

pengereman, sehingga bagian kiri depan mobil yang dikemudikan

terdakwa menabrak korban hingga korban terpental sejauh kurang

lebih 2 meter dan setelah korban dirawat beberapa had di Puskesmas

Siabu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Armina Madina,

korban meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2008 dan telah

dikebumikan tanggal 08 December 2008, sesuai dengan Surat

Keterangan Kematian Nomor 474/94/KD/2008 tanggal 13 Desember

2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Huraba II (Saukani

Pulungan) dan Surat Keterangan Kematian Nomor

08/028/RSAM/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda

tangani oleh Dr. H. Safruddin Nst, SpB, M.M clad Rumah Sakit Umum

Armina Madina, dengan luka yang dialami korban yaitu, luka robek

pada kepala bagian depan kanan, luka lecet di sudut mata kanan, luka

robek pada bibir bagian atas, luka robek pada dagu, keluar darah dari

hidung, gigi bagian atas lepas dua, luka lecet pada tangan kanan dan

luka lecet pada lutut kanan dan kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum

Nomor : 13/027/XII/RSAM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang

ditanda tangani oleh Dr. H. Safruddin Nst, SpB, M.M dari Rumah Sakit

Umum Armina Madina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 359 KUHPidana. -----------------------------------------------------------------------------

-----------------------


commit to user

43

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk menghadapkan saksi-saksi, akan tetapi berhubung sesuatu

dan lain hal maka saksi Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution, saksi

Marhibbun Dhalimunthe tidak hadir dipersidangan, maka atas

Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maka keterangan saksi

dibacakan, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan

mengajukan barang bukti berupa :

· 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Umum L-300 Aek Mais No.

Pol : BM-1258-DB ;

· 1 (satu) Lembar Sim B1 atas nama Ali Imran Batubara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah

diperlihatkan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat

digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan dari

terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya, dan

berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan

keterangan terdakwa, dan hasil Viaum Et Repertum, serta dihubungkan

dangan barang bukti, sebagaimana maksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu


commit to user

44

Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008

sekitar pukul 10.30 wib di Desa Huraba, Kec. Siabu, kab. Madina,

terdakwa telah menabrak seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun ;

- Bahwa benar pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa

datang dari Panyabungan menuju Padangsidimpuan dengan

kecepatan sekitar 60 Km/jam.

- Bahwa benar terdakwa sudah melihat ada ada ramai anak

sekolah pulang dan saat itu terdakwa tidak ada membunyikan

klakson serta tidak sempat melakukan pengereman karena korban

tiba-tiba menyeberang jalan.

- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah

karena terdakwa sewaktu mengemudikan mobil penumpang umum

Aek Mais tersebut kurang hati-hati sehingga menabrak seorang anak

yang menyeberangi jalan.

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami

luka robek pada bagian kepala samping kiri, gigi depan bagian

atas patah 3, luka lecet pada kaki kiri dan kanan, bibir atas dan

dagu luka robek dan korban meninggal dunia pada hari

Minggu tanggal 07 Desember 2008 sekitar pukul 15.30 wib di

Rumah Sakit Umum Armina Panyabungan.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan

orangtua korban sesuai dengan surat perdamaian yang

ditanda tangani terdakwa dan orangtua korban tanggal 12

Desember 2008.


commit to user

45

- Bahwa atas kejadian tabrakan dimaksud terdakwa merasa

bersalah dan menyesali kejadian dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal

yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan Jaksa Penuntut Umum

dipersidangan dangan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar

Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a) Barang siapa ;

b) Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal

dunia.

Ad.a. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa”

menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas

perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai

siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI

Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa”

identik dengan “Setiap Orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus

dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban

dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ali Imran Batubara

telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut

Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang


commit to user

46

dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ali Imran

Batubara yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan

perbutannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian

“Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Ali

Imran Batubara, sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa”

telah terpenuhi.

Ad.b. Unsur “ Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain

meninggal dunia ”.

Menimbang, bahwa matinya orang lain tidak dimaksud sama sekali

oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari

pada kurang hati-hati atau salahnya terdakwa (delik culpa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan

keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Rabu

tanggal 03 Desember 2008 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Desa

Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, bahwa

sebelumnya terdakwa mengemudikan mobil penumpang umum Aek

Mais Nomor Polisi BM-1258-DB dari Panyabungan menuju arah

Padangsidimpuan dan sewaktu melintas di Jalan Umum Desa Huraba,

Kec. Siabu, Kab. Madina, terdakwa telah mengetahui bahwasanya jalan

yang akan dilaluinya tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk

yang dapat sewaktu-waktu dilalui orang maupun akan diseberangi

orang. Disamping itu, sekitar waktu tersebut terdakwa telah melihat

dari jarak sekitar 15 meter, banyak anak-anak sekolah bare pulang

berjatan di pinggir jalan yang akan dilalui terdakwa dan sudah

seyogiyanya terdakwa yang telah 8 tahun berpengalaman sebagai

supir dengan melihat hal dimaksud mengurangi laju mobil yang

dikemudikannya, akan tetapi dengan kecepatan diatas 60 Km/jam


commit to user

47

dengan persneling 4, terdakwa memaksakan diri memacu mobil

yang dikemudikannya itu, sehingga pada scat korban hendak

menyeberang dari kiri jalan menuju kanan jalan, terdakwa tidak dapat

lagi mengendalikan kecepatan mobilnya padahal korban telah dilihat terdakwa

dari jarak kurang lebih 5 meter yang membuat terdakwa menjadi gugup lalu

menabrak korban yang pada scat itu telah berada di tengah badan jalan

dan saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson maupun berusaha

untuk melakukan pengereman, sehingga bagian kiri depan mobil

yang dikemudikan terdakwa menabrak korban hingga korban

terpental sejauh kurang lebih 2 meter dan setelah korban dirawat

beberapa had di Puskesmas Siabu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit

Umum Armina Madina, korban meninggal dunia pada tanggal 07

Desember 2008 dan telah dikebumikan tanggal 08 December 2008,

sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/94/KD/2008

tanggal 13 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa

Huraba II (Saukani Pulungan) dan Surat Keterangan Kematian

Nomor 08/028/RSAM/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang

ditanda tangani oleh Dr. H. Safruddin Nst, SpB, M.M dan Rumah

Sakit Umum Armina Madina, dengan luka yang dialami korban yaitu,

luka robek pada kepala bagian depan kanan, luka lecet di sudut mata

kanan, luka robek pada bibir bagian atas, luka robek pada dagu, keluar

darah dari hidung, gigi bagian atas lepas dua, luka lecet pada tangan

kanan dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri, sesuai dengan Visum

Et Revertum Nomor : 13/027/XII/RSAM/2008 tanggal 15 Desember

2008 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Safruddin Nst, SpB, M.M dari

Rumah Sakit Umum Armina Madina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, unsur ini telah

dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dangan demikian semua unsur dari Pasal 359

KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri


commit to user

48

terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya

menyebabkan orang lain meninggal dunia ”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan

tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelia Hakim

tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan

hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun

sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kepadanya harus

dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu)

Unit Mobil Penumpang Umum L-300 Aek Mais No. Pol : BM-1258-DB,

dan 1 (satu) Lembar Sim B1 atas nama Ali Imran Batubara, berdasarkan

keterangan terdakwa di persidangan adalah milik orang lain, maka barang

bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui

terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan

maupun yang memberatkan pidana terhadap terdakwa :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan orang tua korban ;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah

;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatannya.


commit to user

49

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti

bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan

dalam amar putusan.

6. Putusan Majelis Hakim

a) Menyatakan terdakwa ALI IMRAN BATUBARA telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena

kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ”.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dangan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan ;

c) Menetapkan bahwa Hukuman tersebut tidak akan dijalanai oleh

terdakwa, kecuali atas perintah lain dari putusan Hakim yang telah

mempunyai kekuatan Hukum tetap, sebelum selesai menjalani masa

percobaan selama 6 (enam) bulan ;

d) Menyatakan barang bukti berupa :

· 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Umum L-300 Aek Mais No. Pol :

BM-1258-DB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

· 1 (satu) Lembar Sim B1 atas nama Ali Imran Batubara

Dikembalikan kepada terdakwa Ali Imran Batubara.

e) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Pembahasan

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar

atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah benar


commit to user

50

terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang

pengadilan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh

penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem pembuktian negatif hakim dapat memutuskan seseorang

bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan

secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan

akan hal itu ( Andi Hamzah, 1996:250).

Berkaitan dengan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan,

berdasakan kasus diatas terdapat permasalahan yang akan peneliti bahas :

Nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP kepolisian yang

dibacakan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kelalaian yang

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Mandailing

Natal No.perkara 16/Pid.B/2009/Pid.

Menurut Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti

apa yang saksi nyatakan dalam sidang”. Dari ketentuan tersebut diatas

apabila kita tafsirkan secara a contrario berarti keterangan seorang saksi

dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam

BAP penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang

pengadilan.

Pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan

saksi-saksi di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 (1) KUHAP

yang intinya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila

dinyatakan dalam sidang pengadilan, Akan tetapi, KUHAP sendiri memberi

pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam

BAP tidak hadir dalam proses persidangan keterangannya itu dapat atau

boleh dibacakan, tetapi harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

a) Meninggal dunia atau ada halangan yang sah.

b) Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan


commit to user

51

c) Adanya tugas atau kewajiban dari Negara yang dibebankan kepadanya.

Dengan demikian menurut Pasal 162 (1) KUHAP apabila seseorang

saksi berhalangan hadir, maka keterangan yang telah diberikan dalam

pemeriksaan penyidikan dapat dibacakan, tetapi harus memenuhi hal-hal

tersebut diatas. Apabila keterangan tersebut dilakukan di bawah sumpah maka

keterangannya dianggap mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi

yang disumpah di persidangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 162 ayat (2).

Sedangkan keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah hanya bernilai

sebagai keterangan biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, tetapi

dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat menguatkan hakim jika

dihubungkan dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan kasus diatas, ketiga saksi yaitu saksi Hilman Lubis, saksi

Aswir Nasution, saksi Marhibbun Dhalimunthe tidak dapat hadir di

persidangan karena alasan yang tidak jelas atau alasan tertentu. Menurut Pasal

162 (1) seharusnya hakim menilai ketidakhadiran ketiga saksi tersebut

“mempunyai alasan yang tidak jelas”, dan hakim seharusnya menanyakan

kepada jaksa penuntut umum apakah jaksa selaku penuntut sudah melakukan

pemangilan secara patut terhadap saksi atau belum, karena kewajiban menjadi

saksi menurut Pasal 159 (2) adalah kewajiban.

Alasan hakim untuk memperbolehkan keterangan ketiga saksi tersebut

dibacakan di dalam persidangan adalah karena terdakwa menyetujuinya dan

tidak adanya para pihak yang keberatan atas pembacaan BAP ketiga saksi

tersebut di persidangan.

Pasal 116 ayat (1) KUHAP memberi kemungkinan bagi penyidik

untuk menyumpah seorang saksi dalam pemeriksaan penyelidikan, jika benar-

benar cukup alasan untuk menduga bahwa saksi yang bersangkutan tidak

dapat hadir dalam persidangan. Pada prinsipnya pemeriksaan saksi di depan

penyidik tidak wajib disumpah, akan tetapi dalam hal tertentu, apabila cukup

alasan saksi di duga tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan,

penyidik dapat menyumpah saksi. Hal tersebut dapat berkaitan dengan


commit to user

52

kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara di

pengadilan. Dalam kasus diatas ketiga saksi tersebut tidak disumpah dalam

BAP sehingga keterangan ketiga saksi tersebut hanyalah keterangan biasa

yang hanya di pergunakan hakim dalam menguatkan keyakinannya karena

keterangan ketiga saksi tersebut tanpa sumpah dalam pemeriksaan penyidikan,

nilai keterangannya hanya bersifat dan bernilai “keterangan biasa”. Akan

tetapi sekalipun bernilai keterangan biasa, dapat dipergunakan hakim untuk

menguatkan keyakinannya. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari

ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai

pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di

persidangan sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan

saksi yang diberikan dipersidangan tanpa sumpah. Tapi, sifatnya tetap bukan

merupakan alat bukti. Jadi, nilai pembuktian yang melekat pada keterangan

saksi Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution, saksi Marhibbun Dhalimunthe

adalah:

a) Semua keterangan Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution, saksi

Marhibbun Dhalimunthe yang diberikan tanpa sumpah dinilai

”bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang

diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain,

sifatnya tetap ”bukan merupakan alat bukti”.

b) Keterangan Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution, saksi

Marhibbun Dhalimunthe tidak mempunyai nilai kekuatan

pembuktian. Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya ”tidak

mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Sifatnya saja pun bukan

merupakan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai

nilai kekuatan pembuktian.

c) Akan tetapi Keterangan Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution, saksi

Marhibbun Dhalimunthe , ”dapat” dipergunakan sebagai

”tambahan” alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah

bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak mempunyai

nilai kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu ”dapat”


commit to user

53

dipergunakan ”sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan

pembuktian alat bukti yang sah lainnya.

B. Keabsahan Keterangan Saksi Dalam BAP kepolisian yang Dibacakan di

Sidang Pengadilan

Syarat sahnya suatu kesaksian dapat dipergunakan sebagai alat

bukti yang sah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Syarat materiil

Syarat ini diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang

menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri. Oleh sebab itu keterangan yang berasal dari orang lain atau

testimonium de auditu tidak dapat disebut sebagai kesaksian dan

sebagai alat bukti. Menurut M Amin yang dikutip oleh A Karim

Nasution.

Kesaksian de auditu adalah keterangan tentang kenyataan mengenai hal yang didengar, dilihat atau diakui bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri orang tersebut ( A Karim Nasution, 1976 : 55 ).

Selain itu seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan

dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Dalam kasus ini saksi Hilman Lubis, saksi Aswir

Nasution memenuhi syarat materiil karena ia melihat,mendengar

dan mengalami sendiri. Pada saat kasus tersebut terjadi kedua saksi

diatas berada dalam tempat kejadian perkara, sedangkan saksi

Marhibbun Dhalimunthe tidak memenuhi syarat materiil karena


commit to user

54

keterangan yang dia berikan hanya merupakan kesaksian de auditu

karena keterangan tentang kenyataan mengenai hal yang didengar,

dilihat atau diakui bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi oleh orang

lain kepadanya mengenai kenyataan dalam hal uang didengar,

dilihat atau dialami sendiri orang tersebut yang dalam kasus ini

adalah saudara daripada saksi Marhibbun Dhalimunthe.

Kesimpulannya kesaksian daripada saksi Marhibbun

Dhalimunthe merupakan testimonium de auditu yang berarti

kesaksiannya tidak sah menjadi sebuah alat bukti.

2) Syarat Formal

(a) Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP disebutkan :

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan

sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan

tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Dalam kasus ini keterangan Hilman Lubis, saksi Aswir

Nasution, saksi Marhibbun Dhalimunthe tidak hadir

dipersidangan dan keterangannya dalam BAP kepolisian

tidak dibawah sumpah. Jadi syarat formil kesaksian dalam

kasus ini tidak terpenuhi.

(b) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Pada Pasal 185 ayat (1) KUHP menentukan bahwa

keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi

nyatakan di sidang pengadilan. Maksudnya adalah keterangan

saksi yang diberikan di sidang pengadilan saja yang merupakan

alat bukti yang sah.

Syarat formil lain untuk menjadi seorang saksi

adalah seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah

mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau


commit to user

55

belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah

dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a

KUHAP).

Dalam kasus ini keterangan saksi Hilman Lubis, saksi Aswir

Nasution, saksi Marhibbun Dhalimunthe tidak hadir dipersidangan dan

keterangannya dalam BAP penyidikan tidak di bawah sumpah, maka

keterangan ketiga saksi itu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Selain

itu ketiga saksi yang dimaksud tidak memenuhi syarat formil. sebagaimana

diatur dalam Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHAP, sehingga keterangan yang

demikian hanya berfungsi sebagai keterangan biasa yang tidak memiliki

kekuatan pembuktian. Akan tetapi, dapat digunakan sebagai keterangan

yang dapat menguatkan keyakinan hakim jika ada persesuaian dengan alat

bukti sah lainnya. Dengan demikian dalam konteks kasus ini ketiga saksi

yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan dipersidangan tidak dapat

dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan sebelumnya tidak di bawah

sumpah. Disamping itu juga ketidakhadiran saksi-saksi yang dimaksud tidak

didasari dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 (1) KUHAP

karena alasan-alasan tersebut menjadi syarat untuk dapat dibacakan

keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan.


commit to user

56

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian yang

Dibacakan di Sidang Pengadilan dalam kasus Tindak Pidana Kelalaian

Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negeri

Mandailing Natal No. Perkara 16/PID.B/2009/PN.Mdl

Proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan

menghadirkan saksi-saksi di persidangan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan

tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Saksi yang tidak dapat hadir

dalam proses persidangan, keterangannya boleh atau dapat disampaikan di

sidang pengadilan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan

dalam Pasal 162 (1) KUHAP. Dengan demikian, saksi-saksi yang tidak

hadir dalam kasus ini harus dicari terlebih dahulu apakah saksi saksi

tersebut tidak hadir dengan alasan yang memenuhi rumusan yang

disebutkan dalam Pasal 162 (1) KUHAP atau tidak.

Keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dapat

dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan sebelumnya di proses

penyidikan diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu keterangan ketiga

saksi Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution, saksi Marhibbun

Dhalimunthe tidak di bawah sumpah karena dalam putusan tidak

disebutkan, maka keterangan daripada ketiga saksi tersebut hanyalah

keterangan biasa atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang hanya

dijadikan hakim sebagai tambahan alat bukti yang sah.

2. Keabsahan Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian yang Dibacakan di

Sidang Pengadilan dalam kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang


commit to user

57

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negeri

Mandailing Natal No. Perkara 16/PID.B/2009/PN.Mdl

Keabsahan keterangan saksi harus memenuhi syarat materiil dan

formil. Dalam kasus ini saksi Hilman Lubis, saksi Aswir Nasution

memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar dan mengalami

sendiri. Pada saat kasus tersebut terjadi kedua saksi diatas berada dalam

tempat kejadian perkara, sedangkan saksi Marhibbun Dhalimunthe tidak

memenuhi syarat materiil karena keterangan yang dia berikan hanya

merupakan kesaksian de auditu karena keterangan tentang kenyataan

mengenai hal yang didengar, dilihat atau diakui bukan oleh saksi sendiri, akan

tetapi oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan dalam hal yang

didengar, dilihat atau dialami sendiri orang tersebut yang dalam kasus ini

adalah saudara daripada saksi Marhibbun Dhalimunthe.

Kesimpulannya kesaksian daripada saksi Marhibbun Dhalimunthe

merupakan testimonium de auditu yang berarti kesaksiannya tidak sah menjadi

sebuah alat bukti.

Dalam kasus ini keterangan saksi Hilman Lubis, saksi Aswir

Nasution, saksi Marhibbun Dhalimunthe tidak hadir dipersidangan dan

keterangannya dalam BAP penyidikan tidak di bawah sumpah, maka

keterangan ketiga saksi itu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Selain

itu ketiga saksi yang dimaksud tidak memenuhi syarat formil. sebagaimana

diatur dalam Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHAP, sehingga keterangan yang

demikian hanya berfungsi sebagai keterangan biasa yang tidak memiliki

kekuatan pembuktian. Akan tetapi, dapat digunakan sebagai keterangan

yang dapat menguatkan keyakinan hakim jika ada persesuaian dengan alat

bukti sah lainnya. Dengan demikian dalam konteks kasus ini ketiga saksi

yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan dipersidangan tidak dapat

dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan sebelumnya tidak di bawah

sumpah. Disamping itu juga ketidakhadiran saksi-saksi yang dimaksud tidak


commit to user

58

didasari dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 (1) KUHAP

karena alasan-alasan tersebut menjadi syarat untuk dapat dibacakan

keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan.

B. Saran

Dalam konteks kasus seperti yang telah dibahas dimuka, penulis

memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Apabila dalam proses persidangan saksi tidak hadir dengan alasan

yang tidak jelas atau tidak sah atau tidak sesuai dengan rumusan Pasal

162 ayat (1), maka hakim melalui penuntut umum melakukan upaya

paksa untuk menghadirkan saksi. Dan seharusnya jaksa penuntut

umum dalam kasus ini mencari alasan ketidakhadiran saksi dalam

kasus ini apakah memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam

Pasal 162 ayat (2) atau tidak.

2. Dalam kasus seperti ini seharusnya penyidik menekankan pertanyaan

kepada saksi apakah nanti di persidangan akan hadir atau tidak, kalu

mereka diduga tidak akan hadir di persidangan maka mereka harus

diperiksa dibawah sumpah. Hal ini untuk menghindari lemahnya nilai

pembuktian apabila keterangan kesaksiannya dibacakan dalam

persidangan.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis...

Documents