data peta di lingkungan kementerian pu

13
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU PUSDATA as the center of excellence

Upload: masagus-zulfikar-rasyidi

Post on 15-Apr-2017

6.208 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

PUSDATA as the center of excellence

Page 2: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMETAAN• Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial.• Peraturan Presiden No.85 Tahun 2007 mengenai Jaringan Data

Spasial Nasional (JDSN).• Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2013 Tentang Ketelitian

Peta Rencana Tata Ruang.• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.

489A/KPTS/M/2007, Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) sebagai Unit Kliring Kementerian Pekerjaan Umum.• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/ 2010

mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

Page 3: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

Penyusunan Rencana Program Kerja (Renstra PU 2015-2019)

Mendukung “One Map Policy” oleh Pemerintah

Penggunaan Peta di Lingkungan Kementerian PU Yang Semakin Meluas dan Meningkat dari Sisi Pemakai dan Fungsi dari Peta

Peta Dipakai Sebagai Alat Monitoring Program Kegiatan dan Evaluasi (e-Monitoring, UKP4)

LATAR BELAKANG

Page 4: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

Peta Sebagai Alat Monitoring Progres Kegiatan dan Evaluasi

LATAR BELAKANG

GeotaggingProyek

Strategis

Page 5: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

• Peta Vektor

Peta Provinsi (24 Provinsi)Skala 1 : 250.000

Peta Kabupaten (263 Kabupaten)Skala 1 : 50.000

Peta Kabupaten (167 Kota)Skala 1 : 5000

Format :CAD : 228 lembarArcInfo : 11 Lembar

Format :CAD : 78 lembarArcInfo : 185 Lembar

Format :CAD : 74 lembarArcInfo : 94 Lembar

Peta Vektor

KETERSEDIAAN PETA PUSDATA (KOLEKSI PETA)

Page 6: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

• Peta Vektor

Rencana Tol Surabaya-MojokertoSkala 1 : 5.000

Citra Pembangunan Waduk BajulmatiSkala 1 : 5.000

Fungsi:1. Memprediksi data kependudukan (SPM)2. Perhitungan jumlah persil, luas persil, nilai total ganti rugi (Pembebasan Lahan)3. Estimasi luas lahan sawah jumlah produksi pertanian4. Luas genangan banjir/bendunganKoleksi Citra Satelit Resolusi Tinggi (< 1 m) 1. Seluruh Pulau Jawa (campuran citra Quickbird, Ikonos, dan Worldview) Tahun 2008-2010 (Sumber:

Kementan)2. P. Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, P. Sulawesi (Sumber: Kementan) Status: proses copy data dari Kementan

KOLEKSI CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI

Page 7: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

Pola Permukiman

Lahan Sawah

Sungai dan Pengelolaan DAS

SMALL FORMAT AERIAL PHOTO

Peta Kerawanan Bencana

Koleksi UAV PUSDATA

• Small Format Foto Hulu Citarum Skala 1:5.000

• Small Format Foto Wilayah Hulu Ciliwung Skala 1:5.000

Manfaat Dari UAV

• Lebih Murah• Untuk perkotaan dan Perdesaan• Mampu menghasilkan kenampakan

3D (sensor bagus)

Page 8: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

CITRA RESOLUSI MENENGAH

analisis penggunaan lahan maupun bentukan lahan

Analisa potensi wilayah

Manajemen Wilayah

Manajemen bencana

KOLEKSI1. Landsat TM 3, 5, dan 7 untuk beberapa bagian di masing-masing pulau (pulau Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) tahun 1982-1997, 2000 dan 2001)2. SPOT XS, SPOT Panchromatic tahun 1982 - 1996

Page 9: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

• Peta Vektor

PETA INFRASTRUKTUR INDONESIA Tahun 2007 - 2012

PETA INFORMASI BENCANATahun 2003 - 2012

Format : Autocad (.dwg) dan Shapefile ArcGis (.shp)

Format : Autocad (.dwg) dan Shapefile ArcGis (.shp)

PETA TEMATIK

Page 10: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL• Peta-peta RBI Multi Skala (BIG)• Layer Dasar Administrasi (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Desa) format shp (BIG)• Kelompok kerja Informasi Geospasial Tematik (IGT) Bidang Tata Ruang• Wali Data Kementerian PU dalam tanaair.indonesia.go.id (dulu INA-SDI)• One Map Policy Kementerian PU

MOU DENGAN INSTANSI LAIN TERKAIT PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Page 11: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG

PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI

• Setiap K/L menyampaikan rencana kebutuhan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk

pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya kepada BIG melalui Rapat Koordinasi

Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi tinggi.

• LAPAN akan bertugas untuk:

a) Menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia;

b) Melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

c) Melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometric

dan spektral;

d) Membuat metadata atas satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai Standar Nasional Indonesia;

e) Melakukan penyimpanan data satelit penginderaan resolusi tinggi;

• BIG akan bertugas untuk :

a) Melakukan Pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

b) Melaksanakan penyebarluasan citra tegak satelit melalui infrastruktur Data Spesial Nasional

Page 12: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

UPDATING DATA INFRASTRUKTUR BIDANG PU • Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk lahan baku sawah

• Spatial Monitoring Daerah Rawan Banjir Berbasis Analisa Digital Citra Satelit

• Bimbingan Teknis Pemetaan menggunakan Software GIS Open Source

• Sosialisasi PP 8 Tahun 2013, Sosialisasi SNI Teknis Pemetaan, dan SOP

Updating data Peta

• Inventarisasi Aset Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam bentuk

spasial (Peta Infrastruktur Indonesia)

Page 13: DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

HARAPAN PELATIHAN PEMETAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM•Adanya peningkatan kemampuan Sumber Daya

Manusia Pekerjaan Umum dalam pengelolaan Data Spasial (Aset Infrastruktur)•Pembuatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan

dan pelaporan berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan peta yang reliable dan accountable.•Terwujudnya Satu Data, Satu Peta, dan Satu

Informasi Geospasial di Kementerian PU