data pendidikan untuk lembaga internasional (wei, oecd, unesco)

DATA PENDIDIKAN UNTUK LEMBAGA INTERNASIONAL (WEI, OECD, UNESCO)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 2013

DATA PENDIDIKAN UNTUK LEMBAGA INTERNASIONAL

(WEI, OECD, UNESCO) 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN

DESEMBER 2013

ii

KATALOG DALAM TERBITAN Indonesia. Kemdikbud, Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, UNESCO, OECD)

2013/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013 vii, 82 hal, bbl, ilus, 23 cm ISBN 979 401 563 6

1. DATA 5. PT 2. PAUD 6. KURIKULUM 3. DIKDAS 7. KEUANGAN 4. DIKMEN I. Judul

Tim Penyusun Buku Pengarah: Yul Yunazwin Nazaruddin Siti Sofiah

Penulis: Ida Kintamani Pengolah Data: Wahono Penyunting: Sudarwati

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN, 2013

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku ”Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2013” ini bertujuan untuk menyajikan, mendokumentasikan, melakukan analisis data pendidikan yang setiap tahun diminta oleh lembaga internasional melalui kuesioner elektronik yang disebut World Education Indicators (WEI) 2013.

Metode yang digunakan ada dua jenis, yaitu studi dokumentasi dan survai. Studi dokumentasi dilaksanakan karena data telah tersedia di PDSP, yaitu data statistik pendidikan dari TK sampai PT dan PNF khususnya Pendidikan Kesetaraan. Survai dilakukan untuk memperoleh data keuangan ke lapangan. Survai dilaksanakan di 33 provinsi dan 33 kabupaten/kota terpilih sebagai sampel. Sampel dipilih secara purposif dengan asumsi semua kabupaten/kota mempunyai permasalahan yang sama. Pengumpulan data keuangan menggunakan instrumen yang telah disusun dan telah melalui perbaikan dari hasil uji coba yang dilakukan sebelumnya. Instrumen tersebut terdiri dari dua jenis data, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam tabel. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil dan bahasan menunjukkan lima hal, yaitu sumber data, masalah dan hambatan, tanggapan dari WEI, analisis data keuangan SKPD Provinsi (hasil survai lapangan), dan hasil isian kuesioner WEI 2013. Sumber data yang digunakan adalah statistik pendidikan yang tersedia di PDSP, statistik madrasah dan keuangan dari Kemenag, kurikulum tingkat satuan pendidikan, data keuangan dari Kemkeu, data APBN dan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga dari Badan Pusat Statistik. Masalah dan hambatan dalam mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 adalah tidak semua data sumber dapat mengisi instrumen tersebut. Oleh karena itu, digunakan angka perkiraan bagi data yang tidak tersedia. Walaupun masalah sudah dapat diatasi namun, masih terdapat masalah lain setelah data dikirimkan ke lembaga internasional yang dirangkum dalam tanggapan dari lembaga internasional (WEI). Tanggapan tersebut meliputi masih adanya kode-kode yang tidak diisikan dalam kuesioner tersebut, data siswa dianggap belum valid, begitu juga data siswa baru, lulusan, guru dan tenaga kependidikan, dan keuangan.

Hasil analisis data keuangan menunjukkan bahwa ternyata belanja tak langsung yang berupa gaji dan tunjangan pegawai menduduki porsi terbesar sebesar 46,71%, tambahan penghasilan sebesar 41,96%, dan belanja penghasilan mencapai 11,33%. Bila dibandingkan antara belanja tak langsung dengan tak langsung maka belanja tak langsung sebesar 51,82% lebih besar daripada belanja langsung yang berupa 20 program pendidikan sebesar 48,18%. Selanjutnya, diketahui pula bahwa rasio belanja pendidikan provinsi terhadap siswa ternyata sangat kecil sebesar Rp288.999,00. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang mengalokasikan belanja sangat besar sehingga rasio belanja pendidikan terhadap

iv

siswa sebesar Rp3.898.354,00. Untuk itu, analisis serupa hendaknya dapat ditambahkan dengan belanja pendidikan untuk kabupaten/kota.

Hasil isian kuesioner elektronik WEI 2013 untuk tujuh komponen, yaitu kelas, siswa, siswa baru, lulusan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, kurikulum, dan keuangan. Selain itu, ditambah dengan alokasi kurikulum dan program pendidikan berdasarkan ISCED 2011.

Simpulannya adalah data yang dimiliki oleh PSDP pada dasarnya masih ada yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat mengisi kuesioner elektronik WEI 2013. Bagi data yang belum tersedia di PDSP hendaknya disusun mekanisme tertentu agar data tersebut dapat segera diperoleh. Data yang telah dapat diisi dengan baik karena adanya data PT Kedinasan dan data keuangan karena adanya template yang telah disusun oleh tim UIS Montreal dan UIS Bangkok.

Oleh karena itu, diberikan saran agar pendataan dari Dapodik Dikdas, Dapodik Dikmen maupun PDPT yang sekarang sudah mencakup individu sekolah, individu siswa, dan individu guru dan tenaga kependidikan dapat diperoleh oleh PDSP secara lengkap agar isian kuesioner elektronik WEI pada tahun-tahun mendatang dapat diisi dengan lengkap tanpa menggunakan perkiraan. Selain itu, diberikan rekomendasi teknis, dalam pengisian kuesioner elektronik WEI hendaknya dilakukan oleh suatu tim yang memiliki landasan hukum.

v

KATA PENGANTAR

Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2013 ini merupakan hasil kajian tentang data dan informasi pendidikan yang diperlukan oleh lembaga internasional. Data dan informasi yang dimaksud terdapat pada kuesioner elektronik WEI 2013 yang diprakarsai oleh UNESCO dan OECD. Instrumen tersebut berisi data pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), data kurikulum, dan data keuangan pada tingkat nasional.

Data dan informasi yang disajikan untuk keperluan lembaga internasional yang terdapat dalam buku ini adalah data pada tahun pelajaran/akademik 2011/2012, kurikulum tahun 2006, dan keuangan pendidikan pada tahun anggaran 2012.

Sumber data yang digunakan dalam menyusun buku ini ada tujuh komponen, yaitu 1) data Statistik TK sampai PT dan PNF yang diterbitkan oleh PDSP, Kemdikbud, 2) data keuangan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kemdikbud, 3) data keuangan yang diperoleh dari hasil survai di 33 Dinas Pendidikan Provinsi dan 33 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih, 4) data Statistik Madrasah, PTAI, dan Keuangan Madrasah dari Kemenag, 6) data keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dari Kemkeu, dan 7) data APBN, PDB, dan satuan biaya Rumah Tangga dari BPS. Selanjutnya, agar dapat memenuhi kebutuhan data pendidikan dari lembaga internasional diusulkan mekanisme baru untuk pengumpulan dan pengolahan data yang belum tersedia.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2013 Plt. Kepala,

Dr.-Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin NIP 19570715 1987031001

vi

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF iii KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL/GRAFIK vii BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1 B. Permasalahan 3 C. Tujuan 3 D. Ruang Lingkup 4 E. Manfaat 5

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 6 A. Pendataan Pendidikan 6 B. Pelayanan Data Pendidikan 8 C. Pengertian Data, Informasi, dan Indikator 10 D. Data dan Informasi 11 E. Kuesioner Elektronik WEI 2013 16

BAB III: METODOLOGI 22

A. Metode 22 B. Indikator Pendidikan Lembaga Internasional WEI 23

BAB IV: HASIL DAN BAHASAN 26

A. Sumber Data 26 B. Masalah dan Hambatan 30 C. Tanggapan dari WEI 32 D. Analisis Data Keuangan SKPD Provinsi 34 E. Isian Kuesioner Elektronik WEI 2013 62 F. Identifikasi Mekanisme Pengumpulan Data 76

BAB V: PENUTUP 79 A. Simpulan 79 B. Saran 79 C. Rekomendasi Teknis 80

DAFTAR PUSTAKA 82 LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL/GRAFIK

Halaman BAB II Tabel 2.1 : Materi Kuesioner Elektronik WEI 2013 18 Tabel 2.2 : Kuesioner Elektronik WEI 2013 19 BAB IV Tabel 4.1 : Sumber Data dalam Pengisian Kuesioner Elektronik WEI 2013 28 Tabel 4.2 : Masalah dalam Pengisian Kuesioner Elektronik WEI 2013 31 Tabel 4.3 : Belanja Tak Langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi 36 Tabel 4.4 : Persentase Belanja Tak Langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi 37 Tabel 4.5 : Porsi Belanja Tak Langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi 38 Tabel 4.6 : Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi 39 Tabel 4.7 : Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi 51 Tabel 4.8 : Persentase Program terhadap Jumlah Program Seluruhnya Tiap Provinsi 56 Tabel 4.9 : Belanja Tak Langsung dan Langsung Tiap Provinsi 58 Tabel 4.10 : Perbandingan Belanja Dinas Pendidikan terhadap Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah Tiap Provinsi 60 Grafik 4.1 : Persentase Belanja Tak Langsung dan Langsung Tiap Provinsi 59 Grafik 4.2 : Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdakmen Tiap Provinsi 61

1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara di dunia, Indonesia adalah negara sedang

berkembang dan memiliki jumlah penduduk dengan urutan kelima terbesar. Sebagai negara besar, Indonesia menjadi perhatian kalangan internasional baik dari segi kependudukan maupun dari segi ekonomi. Selain itu, perhatian kalangan internasional juga ditujukan pada bidang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Bukti dari perhatian kalangan internasional ini dapat dilihat dari besarnya bantuan maupun pinjaman yang diberikan kepada Indonesia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Permintaan akan data dan informasi tentang pendidikan di Indonesia semakin meningkat terkait dengan banyaknya bantuan yang diberikan oleh kalangan internasional. Permintaan tersebut makin meningkat baik dari segi frekuensi maupun keanekaragaman data, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang kualitatif, dan baik yang bersifat rutin tahunan maupun pada saat tertentu. Kebutuhan akan data tersebut antara lain untuk mengetahui apakah bantuan yang telah diberikan dapat meningkatkan pembangunan pendidikan.

Berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan oleh kalangan internasional, ternyata cukup banyak jenis data yang tidak pernah atau belum dikumpulkan dengan mekanisme pendataan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1, Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud No.1/2012) maka Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) pada pasal 950 sampai 970 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan. Perubahan organisasi ini menyebabkan PDSP makin sulit untuk memberikan data yang diperlukan untuk lembaga internasional.

Bagi jenis data yang belum ada dalam pendataan yang telah dilaksanakan di Kemdikbud, data tersebut pada umumnya diisi dengan … (titik tiga) yang artinya data tidak tersedia. Jenis data yang sering tidak dapat diisi tersebut antara lain adalah jumlah siswa, siswa baru, dan lulusan yang dirinci menurut jenis kelamin dan usia tunggal serta data keuangan terutama yang berasal dari luar Kemdikbud seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swasta atau perusahaan, masyarakat, lembaga internasional dan lain-lainnya. Data keuangan terasa makin sulit diperoleh setelah adanya otonomi pendidikan karena dana pendidikan berasal dari berbagai pihak dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan lembaga internasional.

2

Pengelolaan dana pendidikan dari berbagai kalangan ini menyebabkan sulit untuk memperoleh data keuangan pendidikan tersebut. Akibatnya, menimbulkan berbagai masalah, di antaranya adalah yang menyangkut adanya salah penilaian terhadap kinerja pendidikan di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh lembaga pendidikan internasional. Namun, yang perlu dikhawatirkan adalah akan terkucilnya pendidikan di Indonesia dari negara-negara lainnya di dunia, bila Indonesia tidak dapat menyajikan data pendidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga internasional.

Dalam era globalisasi ini diperlukan keterbukaan akan arus informasi yang memerlukan dukungan data. Data tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari lingkungan Kemdikbud maupun yang berasal dari lingkungan luar Kemdikbud seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian lainnya sekitar 20 kementerian sebagai penyelenggara pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat Pusat dan lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah yang menyelenggarakan pendidikan. BPS setiap tiga tahun sekali melakukan survai tentang biaya pendidikan yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Data ini sangat membantu untuk mengisi keuangan yang berasal dari rumah tangga.

Oleh karena ketiga kementerian tersebut sangat diperlukan dalam menghasilkan data pendidikan dan agar diperoleh data yang konsisten, valid, dan reliabel maka diperlukan pengolahan data yang terintegrasi. Namun, ternyata dana yang dialokasikan untuk Kementerian lainnya sangat besar sehingga sangat penting untuk dilakukan pengelolaan yang terintegrasi. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan internasional maka diperlukan data keuangan yang tidak hanya berasal pemerintah pusat melainkan juga dari daerah seperti dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Swasta serta rumah tangga atau orang tua siswa.

Luas wilayah Indonesia yang tersebar pada ribuan pulau dan 33 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota memerlukan strategi yang tepat baik dalam menerapkan metode maupun waktu agar tidak terjadi kerancuan data dalam pengumpulan dan pengolahan data pendidikan. Hal itu sangat diperlukan sehingga dapat diperoleh kepastian informasi untuk pengambilan kebijakan pimpinan kementerian, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Di samping itu, banyak lembaga dan badan internasional yang juga memerlukan data dan informasi pendidikan di Indonesia untuk digunakan sebagai bahan studi perbandingan. Beberapa lembaga internasional yang memerlukan data dan informasi yang diperlukan di antara negara-negara yang tergabung dalam suatu badan internasional, yaitu 1. International Consultative Forum on Education for All (EFA). 2. World Education Indicators (WEI) dari United Nations Educational Scientific

and Cultural Organization (UNESCO) dan Organization for Economics Co-operation Development (OECD).

3

3. Millenium Development Goals (MDGs) 4. Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

Keempat organisasi internasional yang dijelaskan di atas merupakan contoh suatu badan internasional yang memerlukan data dan informasi tentang pendidikan di Indonesia. Selain itu, WEI juga memerlukan data Indonesia dalam rangka penyusunan buku antara lain Education at a Glance (Pendidikan Selayang Pandang) yang sifatnya internasional dan dipublikasikan tiap tahun.

Untuk mendukung penyusunan buku internasional tersebut maka setiap tahun PDSP diminta untuk mengisi instrumen WEI, tahun ini disebut kuesioner elektronik WEI 2013. Selain itu, setiap tahun PDSP diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi data Indonesia yang akan diterbitkan oleh salah satu organisasi internasional tersebut, yaitu Education at a Glance. Statistik Persekolahan dan Statistik Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan oleh PDSP, Kemdikbud didukung oleh publikasi lainnya yang berkaitan dengan data yang diminta oleh WEI. Oleh karena itu, perangkat pendukung tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk merancang sistem pengolahan data pendidikan yang dapat menghasilkan informasi pendidikan. Informasi tersebut, selain digunakan untuk lembaga dan badan internasional dapat pula digunakan untuk berbagai keputusan strategik di bidang pendidikan yang dapat menguntungkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Informasi tersebut secara tidak langsung dapat digunakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah sumber data yang digunakan untuk mengisi permintaan data dari

lembaga internasional WEI 2013? 2. Apakah masalah dan hambatan yang terjadi dalam pengisian kuesioner

elektronik WEI 2013? 3. Apakah data yang diisi dalam instrumen sudah sesuai dengan permintaan

data lembaga internasional WEI 2013? 4. Apakah tersedia mekanisme data untuk semua jenis permintaan data dari

berbagai sumber data diperlukan oleh lembaga internasional WEI 2013? 5. Apakah data keuangan pendidikan yang diperlukan oleh lembaga

internasional WEI 2013 dapat dianalisis? 6. Apakah data pendidikan dan data keuangan pendidikan yang diperlukan oleh

lembaga internasional WEI 2013 dapat dipenuhi?

C. Tujuan Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat dua tujuan

dilakukannya kegiatan penyusunan Data Pendidikan untuk Lembaga

4

Internasional (World Education Indicator/WEI) 2013, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan citra pendidikan di Indonesia melalui data yang terkirim di kalangan internasional sebagai subsistem pendidikan tingkat dunia.

Tujuan khususnya terdiri dari enam hal sesuai dengan permasalahan yang ada, seperti disajikan berikut ini. 1. Mengidentifikasi sumber data yang dapat digunakan untuk pengisian

kuesioner elektronik WEI 2013. 2. Mengidentifikasi masalah dan hambatan yang terjadi dalam pengisian

kuesioner elektronik WEI 2013. 3. Menindaklanjuti tanggapan dari lembaga internasional WEI 2013. 4. Mengidentifikasi mekanisme untuk semua jenis data baik yang berasal dari

lingkungan Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud yang belum tersedia. 5. Melakukan analisis data keuangan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Dinas Pendidikan Provinsi. 6. Menghasilkan data pendidikan tahun ajaran 2011/2012 dan data keuangan

tahun anggaran 2012 yang diperlukan oleh lembaga internasional WEI 2013. D. Ruang Lingkup

Untuk dapat melaksanakan Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (World Education Indicator/WEI) 2013 maka ruang lingkupnya dibatasi hanya pada kuesioner elektronik WEI 2013 yang rutin diisi oleh PDSP, Kemdikbud, di mana kuesioner elektronik WEI tersebut dikoordinasikan oleh UNESCO/OECD dan analisis keuangan pada SKPD Provinsi. Pada saat sekarang, kuesioner elektronik WEI yang digunakan adalah WEI 2013. Pembatasan ini dilakukan karena data dan informasi yang diperlukan sudah sangat lengkap.

Selain itu, pembatasan pada jenis kuesioner elektronik WEI 2013 ini disebabkan karena sebagian besar berisi data kuantitatif dan datanya terdapat di lingkungan Kemdikbud. Di samping itu, terdapat indikator-indikator penting yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang pendidikan.

Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat menguntungkan karena dengan mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 maka posisi pendidikan di Indonesia dapat diketahui oleh dunia internasional karena terdapat perbandingan data dan indikator antara Indonesia dengan negara-negara lainnya yang mengisi kuesioner elektronik WEI 2013. Selanjutnya, dapat diketahui pula indikator-indikator penting dalam bidang pendidikan yang dapat mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. Keuntungan lainnya adalah memacu PDSP, Kemdikbud untuk mengumpulkan data lebih lanjut tidak hanya data pendidikan melainkan juga data nonpendidikan dan data keuangan sehingga memperkaya data dan informasi yang dimiliki oleh PDSP, Kemdikbud pada khususnya dan untuk Kemdikbud pada umumnya.

5

E. Manfaat

Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan untuk Kemdikbud, stakeholder, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data pendidikan. Untuk Kemdikbud dengan tersedianya data untuk lembaga internasional dapat meningkatkan citra pendidikan Indonesia di mata internasional terutama dari OECD dan UNESCO. Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang pendidikan di tingkat nasional. Stakeholder dapat memanfaatkan data pendidikan untuk kebutuhan pengembangan pendidikan. Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data pendidikan untuk kebutuhan penelitian atau lainnya.

6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendataan Pendidikan

Data yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pendidikan dapat diperoleh melalui rangkaian kegiatan pendataan pendidikan. Pendataan pendidikan memiliki arti bermacam-macam dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu perkembangan tersebut adalah dikaitkan dengan adanya otonomi pendidikan. Berdasarkan kegiatan pendataan pendidikan yang dikaitkan dengan otonomi pendidikan pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya, pendataan pendidikan terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu a) produksi data dan b) pendayagunaan/pelayanan data.

Produksi data merupakan kegiatan tersimpannya hasil pengumpulan data dalam sistem komputer, tersusunnya laporan-laporan periodik, dan tersusunnya berkas laporan untuk umpan balik pada sumber data. Kegiatan pokok produksi data ada lima jenis, yaitu a) persiapan pelaksanaan kegiatan, b) penyusunan instrumen dan pedoman pendataan (termasuk pencetakan dan pengiriman instrumen), c) pengumpulan data, d) pengolahan data, dan e) penyajian data.

Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan maka yang dilakukan adalah 1) membentuk tim pelaksana teknis penyusunan statistik pendidikan, 2) mengevaluasi pelaksanaan dan hasil penyusunan statistik pendidikan pada tahun anggaran sebelumnya, dan 3) menyusun rencana teknis statistik pendidikan.

Penyusunan instrumen dan pedoman pendataan pendidikan ada tiga kegiatan, yaitu 1) perumusan kebutuhan data, 2) penyusunan instrumen pendataan, dan 3) penyusunan pedoman pendataan. Perumusan kebutuhan data dilaksanakan dengan tiga tujuan, yaitu 1) untuk melaksanakan pengkajian dan reviu terhadap perkembangan baik dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional, 2) mengevaluasi data pendidikan nasional yang berhasil terkoleksi dan tersimpan di pangkalan data, dan 3) merumuskan kebutuhan unit utama akan informasi dan data pendidikan tahun anggaran saat ini.

Penyusunan instrumen pendataan dilaksanakan dengan tiga tujuan, yaitu 1) melaksanakan pengkajian dan reviu terhadap rumusan kebutuhan akan data dan informasi pendidikan pada tahun anggaran tertentu, 2) mengevaluasi format instrumen pendataan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendataan pendidikan tahun anggaran sebelumnya, dan 3) merancang dan menyusun format instrumen pendataan baru yang akan digunakan dalam pendataan pendidikan tahun anggaran saat ini.

Penyusunan program pendataan dilaksanakan dengan tiga tujuan, yaitu 1) melaksanakan pengkajian dan reviu terhadap pelaksanaan pendataan pendidikan pada tahun anggaran sebelumnya dalam konteks koordinasi teknis, pelaksanaan

7

secara operasional, kinerja dan pencapaian hasil, 2) mengevaluasi pedoman pendataan pendidikan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendataan pendidikan pada tahun anggaran sebelumnya, dan 3) merancang dan menyusun pedoman pendataan pendidikan baru yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendataan pendidikan pada saat ini.

Pengumpulan data adalah proses menghimpun data dari sumber data dengan menggunakan berbagai instrumen penjaring data atas dasar waktu hitung dan mekanisme pendataan tertentu. Sumber data adalah orang per orangan atau lembaga yang ditetapkan menjadi responden pendataan. Instrumen penjaring data pada umumnya berupa berkas formulir/dokumen pelaporan yang harus diisi oleh sumber data. Waktu hitung pendataan adalah tanggal atau periode waktu tertentu yang ditetapkan sebagai waktu penghitungan data, misalnya untuk persekolahan adalah 31 Juli.

Mekanisme pendataan adalah arus yang digunakan dalam penyebaran dan pengembalian instrumen penjaring data. Dalam mekanisme pendataan ini terkandung pula waktu/jadwal pelaksanaan dan rincian lingkup kerja pendataan yang harus dilaksanakan. Hasil dari kegiatan pengumpulan data ini adalah terkumpulnya kembali seluruh berkas instrumen penjaring data yang telah diisi oleh sumber data.

Pengolahan data adalah rangkaian proses untuk memindahkan seluruh hasil pengumpulan data dalam sistem penyimpanan data elektronik. Dalam pengolahan data ini terdapat enam kegiatan pokok, yaitu a) administrasi data; b) penyuntingan, c) kodefikasi, d) penandaan, e) perekaman data, dan f) pembersihan data.

Administrasi data adalah mencatat, mengatur, dan mendokumentasikan setiap berkas instrumen penjaring data yang telah terkumpul agar memudahkan dalam melakukan pengambilan dan penyimpanan data kembali. Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki atau memperjelas isian pada berkas instrumen penjaring data agar tidak terjadi salah interpretasi. Kodefikasi dilakukan terhadap beberapa jenis variabel data yang sangat penting apabila pengolahan data menggunakan komputer. Penandaan adalah memberikan tanda terhadap data/ kelompok data agar memudahkan dalam memasukkan data ke perangkat komputer. Perekaman adalah proses memasukkan data dari berkas penjaring data ke dalam sistem komputer yang dilakukan oleh beberapa operator dengan beberapa perangkat komputer. Pembersihan data dilakukan terhadap hasil perekaman data untuk menjamin agar data yang terekam dalam komputer benar-benar sama dengan yang tercantum dalam instrumen penjaring data. Hasil kegiatan pengolahan data adalah terekamnya seluruh hasil pengumpulan data dalam sistem komputer. Hasil rekaman ini disebut data mentah.

Pada tahap pengumpulan data dan pengolahan data diperlukan kegiatan monitoring. Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin tercapainya sasaran pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, dengan melakukan monitoring dapat memberdayakan Dinas Pendidikan Provinsi selaku Kordinator Pendataan Pendidikan di tingkat provinsi.

8

Penyajian data merupakan langkah akhir dari kegiatan produksi data dan berdasarkan data mentah dilakukan serangkaian proses untuk menghasilkan berbagai produk berupa data/informasi pendidikan yang secara periodik harus diterbitkan dan dipublikasikan. Kegiatan pokok penyajian data, adalah a) penyusunan naskah, b) penggandaan/ pencetakan, dan c) pendistribusian. Penyusunan naskah terdiri dari empat kegiatan, yaitu 1) verifikasi, estimasi, dan perkiraan data, 2) tabulasi statistik, 3) penyusunan draft statistik, dan 4) finasiliasi statistik. Naskah yang dihasilkan sangat bervariasi, namun pada umumnya berupa buku statistik pendidikan, buku saku, leaflet, booklet dan berkas-berkas data untuk bahan laporan tahunan/tengah tahunan.

Pendayagunaan data merupakan suatu cara untuk melakukan eksplorasi terhadap hasil produksi data berdasarkan pada perkembangan pembangunan pendidikan, kebutuhan pimpinan, atau permintaan data. Pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan. Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan.

Data merupakan komponen pendataan pendidikan, oleh karena itu data yang disajikan pada lembaga internasional ini telah sesuai dengan teori yang ada.

B. Pelayanan Data Pendidikan

Berdasarkan Permendikbud No.1/2012, Pasal 966 terdapat bidang

Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik mempunyai yang tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, statistik pendidikan, dan pemberian layanan data serta koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.

Berdasarkankan Pasal 967, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan

statistik pendidikan; 2. penyusunan statistik pendidikan; 3. pemberian layanan data dan statistik pendidikan; 4. pendayagunaan data dan statistik pendidikan; dan

9

5. koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan. Berdasarkan Pasal 968 maka Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan

Statistik terdiri atas dua subbidang, yaitu 1. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan

Dasar dan Menengah; dan 2. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan

Tinggi, Pendidikan Anak, Usia, Dini, Nonformal, dan Informal. Berdasarkan Pasal 969 maka Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data

dan Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, statistik pendidikan, dan pemberian layanan data serta koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Tinggi, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, statistik pendidikan, dan pemberian layanan data serta koordinasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pelayanan data pendidikan merupakan salah satu bagian kecil dalam pendataan pendidikan. Pelayanan data pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari pendayagunaan data karena untuk melaksanakan pelayanan data pasti juga melakukan pendayagunaan data. Oleh karena itu, pelayanan data didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang lebih bersifat pasif daripada aktif karena menunggu adanya permintaan akan data dan informasi pendidikan. Permintaan ini dapat berasal dari pimpinan, unit kerja vertikal atau horizontal maupun setiap orang, pihak swasta atau stakeholder pendidikan yang akan menggunakan data. Pelayanan data bahkan dapat menjangkau lembaga internasional seperti UNESCO dan OECD.

Pelayanan data dapat berupa bahan yang telah tersedia maupun yang belum tersedia. Bagi bahan yang telah tersedia maka pelayanan data dapat dilakukan dengan memberikan dokumen yang telah ada seperti Buku Statistik Persekolahan dan Perguruan Tinggi maupun pedoman seperti penulisan indikator, analisis data, maupun proyeksi. Pelayanan data dapat dilakukan melalui telepon, short message service (sms) maupun dalam bentuk file smelalui sistem jaringan komunikasi data (internet) dan email, untuk presentasi dengan menggunakan multimedia atau cd dan lain-lain sejenisnya. Pelayanan data yang belum tersedia karena belum ada dalam dokumen yang dimiliki oleh PDSP antara lain dilakukan dengan cara melakukan analisis data terlebih dahulu sesuai dengan permintaan, untuk hal seperti ini maka diperlukan waktu untuk analisis.

Pelayanan data yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi PDSP yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan data tidak hanya secara nasional melainkan juga untuk lembaga internasional khususnya UNESCO dan OECD.

10

C. Pengertian Data, Informasi, dan Indikator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Dalam Jaringan (Daring), data adalah keterangan yang belum nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau simpulan). Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf atau simbol yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Angka, huruf atau simbol tersebut sering disebut sebagai data mentah atau besaran yang belum menunjukkan suatu ukuran terhadap suatu konsep atau gejala tertentu. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut. Data tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan menjadi informasi.

Sebaliknya, informasi menurut KKBI Daring adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Secara teknis, informasi adalah data yang telah diproses atau data yang telah memiliki arti. Informasi lebih berkaitan dengan pengolahan atau hasil pengolahan data. Informasi tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi. Dengan demikian, data dan informasi saling berkaitan karena dengan adanya data maka seseorang bisa menjadi informasi bagi orang lain. Data dan informasi tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain. Data dan informasi merupakan dua konsep yang berlainan baik secara konsep maupun secara teknis, namun keduanya berkaitan sangat erat.

Seperti halnya, data dan informasi maka data dan indikator juga merupakan dua konsep yang berlainan baik secara konsep maupun secara teknis, namun keduanya berkaitan sangat erat. Bila menurut KBBI Daring, data adalah keterangan yang belum nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau simpulan) maka indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan menjadi petunjuk atau keterangan. Dengan demikian, bila data lebih berkaitan dengan pengumpulannya maka indikator lebih berkaitan dengan pengolahan atau hasil pengolahan. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut dalam bentuk indikator.

Secara teknis, indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil atau dampak dari suatu instrumen kebijakan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Secara sederhana, indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan.

Bila dikaitkan dengan pendidikan maka indikator pendidikan dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan di bidang pendidikan. Dengan demikian, data dan indikator

11

pendidikan tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain. Indikator pendidikan tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data pendidikan. Sebaliknya, data pendidikan tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan data pendidikan menjadi indikator pendidikan. Besaran indikator pendidikan ini merupakan sesuatu yang berguna karena dapat dijadikan ukuran yang standar dari strategi kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Data, informasi, dan indikator yang disajikan telah sesuai dengan istilah KKBI Daring, sesuai istilah teknis, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan lembaga internasional.

D. Data dan Informasi

Data dan informasi yang dimaksud berasal dari tingkat Pusat dan Daerah yang terdiri dari empat institusi pusat dan dua institusi daerah, yaitu 1) Kemdikbud, 2) Kemkeu, 3) Kemenag, 4) BPS, 5) Dinas Pendidikan Provinsi, dan 6) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

Data dan informasi yang dimiliki oleh Kemdikbud dalam hal ini adalah data

dari PDSP berupa data statistik yang dihasilkan secara rutin tiap tahun yang terdiri dari 10 jenis statistik yang dijabarkan menurut provinsi, yaitu a. Statistik Persekolahan Taman Kanak-kanak (TK), b. Statistik Persekolahan Sekolah Luar Biasa (SLB), c. Statistik Persekolahan Sekolah Dasar (SD), d. Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Pertama (SMP), e. Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas (SMA), f. Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), g. Statistik Persekolahan Sekolah Menengah (SM), h. Rangkuman Statistik Persekolahan (RSP), i. Statistik Perguruan Tinggi (PT), dan j. Statistik Pendidikan Nonformal yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Keaksaraan, dan Pendidikan Kesetaraan. Statistik Persekolahan TK berisi data tentang sekolah, siswa baru, siswa,

guru, kelas dan ruang kelas. Penjelasan data sebanyak enam variabel, yaitu a. Jumlah sekolah dirinci menurut jenis sekolah dan status sekolah, b. Jumlah siswa baru dirinci menurut status sekolah, c. Jumlah siswa dirinci menurut status sekolah, jenis kelamin dan kelompok, d. Jumlah guru menurut status sekolah, status kepegawaian dan ijazah, e. Jumlah kelas menurut status sekolah dan kelompok, dan f. jumlah ruang kelas menurut status sekolah dan kondisi.

12

Statistik Persekolahan SD berisi data tentang sekolah, siswa baru, siswa, mengulang, lulusan, guru, pegawai, kelas, dan ruang kelas. Penjelasan data sebanyak 9 variabel, yaitu a. Jumlah sekolah dirinci menurut status sekolah dan waktu penyelenggaraan, b. Jumlah siswa baru dirinci menurut status sekolah dan usia tunggal, c. Jumlah siswa dirinci menurut status sekolah, tingkat, jenis kelamin,

kelompok usia sekolah, dan agama, d. Jumlah mengulang dirinci menurut status sekolah dan tingkat, e. Jumlah lulusan yang dirinci menurut status sekolah dan jenis kelamin, f. Jumlah guru dirinci menurut status sekolah, jenis kelamin, jabatan, status

kepegawaian, dan ijazah, g. Jumlah pegawai dirinci menurut status sekolah, penjaga sekolah menurut

status sekolah dan status kepegawaian, h. Jumlah kelas dirinci menurut status sekolah dan tingkat, dan i. Jumlah ruang kelas dirinci menurut status kepemilikan dan status sekolah

termasuk ruang kelas milik yang dirinci menurut status sekolah dan kondisi. Seperti halnya SD, Statistik Persekolahan SMP juga berisi data pokok yang

lebih rinci daripada SD tentang sekolah, siswa baru, siswa, mengulang, lulusan, guru, pegawai, kelas, ruang kelas, ruang laboratorium, dan fasilitas sekolah lainnya. Penjelasan data sebanyak 11 variabel, yaitu a. Jumlah sekolah dirinci menurut status sekolah, waktu penyelenggaraan, dan

jenjang akreditasi (khusus Sekolah Swasta); b. Jumlah pendaftar dan siswa baru dirinci menurut status sekolah, jenis

kelamin dan asal sekolah; c. Jumlah siswa dirinci menurut status sekolah, tingkat, jenis kelamin, usia

sekolah, dan agama; d. Jumlah mengulang dirinci menurut status sekolah, tingkat, dan jenis kelamin; e. Jumlah lulusan yang dirinci menurut status sekolah dan jenis kelamin; f. Jumlah guru dirinci menurut status sekolah, jenis kelamin, jabatan, status

kepegawaian, ijazah, mata pelajaran yang diajarkan, dan jenis agama yang diajarkan;

g. Jumlah pegawai dirinci menurut status sekolah dan jenis pekerjaan, dan status kepegawaian;

h. Jumlah kelas dirinci menurut status sekolah dan tingkat; i. Jumlah ruang kelas dirinci menurut status kepemilikan dan status sekolah

termasuk ruang kelas milik dirinci menurut status sekolah dan kondisi; j. Jumlah laboratorium menurut status sekolah dan jenis; dan k. Jumlah ruang belajar lainnya menurut status sekolah dan jenis.

Statistik Persekolahan SMP, SMA, dan SMK menggunakan kuesioner yang sama maka Statistik Persekolahan SMA dan SMK yang dihasilkan pada dasarnya juga sama dengan Statistik Persekolahan SMP yang terdiri dari 11 jenis variabel seperti yang dijelaskan pada Statistik SMP.

13

Statistik PT, berisi data pokok yang terdiri dari jumlah perguruan tinggi, pendaftar, mahasiswa baru, mahasiswa terdaftar, lulusan, dan tenaga edukatif. Penjelasan data sebanyak enam variabel tersebut, yaitu a. Jumlah PT menurut jenis perguruan tinggi; b. Jumlah pendaftar dirinci menurut jenjang program, jenis kelamin, dan

program studi; c. Jumlah mahasiswa baru dirinci menurut jenjang program, jenis kelamin dan

program studi; d. Jumlah mahasiswa terdaftar dirinci menurut jenjang program, jenis kelamin

dan program studi; e. Jumlah lulusan dirinci menurut jenjang program, jenis kelamin dan program

studi; dan f. Jumlah tenaga edukatif

Pada statistik PT juga disajikan data pendidikan dari Kementerian dan Lembaga lainnya seperti dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Pertanahan Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementeriam KUKM, dan Perpustakaan Nasional.

Statistik PNF, berisi data pokok tentang lima program PAUDNI. Kelima program PAUDNI adalah Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), Pendidikan Kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C, Pendidikan Berkelanjutan, seperti Kursus, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKB), Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan Kelembagaan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Statistik PNF, berisi data pokok yang terdiri dari 8 variabel tersebut, yaitu a. Jumlah lembaga; b. Jumlah kelompok belajar (pokjar); c. Jumlah peserta didik; d. Jumlah peserta ujian; e. Jumlah lulusan; f. Jumlah pengelola g. Jumlah pendidik, dan h. Jumlah dana.

Khusus untuk Statistik PNF dan dalam kaitan dengan instrumen elektronik WEI 2012 maka yang digunakan hanyalah Pendidikan Kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C yang masing-masing terdiri dari dua variabel, yaitu a. Jumlah peserta didik dan b. Jumlah lulusan.

Data keuangan pendidikan diperoleh dari Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri mengenai data yang berasal dari program pendidikan yang dirinci

14

menurut biaya pegawai, biaya modal, biaya barang dan jasa, dan biaya bantuan sosial. Selain itu, terdapat data keuangan untuk kementerian lainnya.

2. Kementerian Keuangan (Kemkeu)

Data dan informasi pendidikan yang dimiliki oleh Kemkeu adalah khusus data keuangan. Komponen data keuangan yang ada hanyalah besaran untuk setiap kabupaten/kota dan provinsi namun yang berkaitan dengan pendidikan, yang diberi nama Data APBD Tahun 2012 menurut Fungsi. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 maka diperlukan metode lain untuk dapat memisahkan data keuangan antara jenjang pendidikan formal dari TK sampai SMK dan pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

3. Kementerian Agama (Kemenag)

Data dan informasi yang dimiliki oleh Kemenag ada lima jenis satuan pendidikan, yaitu a. Raudlatul Atfal/Bustanul Atfal (RA/BA), b. Madrasah Ibtidaiyah (MI), c. Madrasah Tsanawiyah (MTs), d. Madrasah Aliyah (MA), dan e. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). f. Perguruan Tinggi Agama Non-Islam

Data madrasah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam (Pendais), Sekretariat, Bagian Perencanaan memiliki komponen data yang sangat terbatas. Demikian juga dengan data PTAI yang ada. Data RA/BA, MI, MTs, dan MA yang ada dalam publikasi dirinci tiap provinsi dan status sekolah serta menurut 8 variabel sebagai berikut a. jumlah madrasah, b. jumlah siswa, c. jumlah guru, d. jumlah rombongan belajar, e. jumlah mengulang, f. jumlah putus sekolah, g. jumlah lulusan, dan h. jumlah kepala sekolah/pendidik dan tenaga kependidikan.

Data siswa dirinci menurut jenis kelamin dan status sekolah. Data guru dirinci menurut status kepegawaian dan status sekolah. Data lulusan dirinci menurut status sekolah. Data rombongan belajar, mengulang, dan putus sekolah tidak dirinci menurut status sekolah. Kedelapan jenis data tersebut disajikan setiap provinsi. Namun, data tersebut tidak tiap tahun tersedia, dalam arti tahun ini terdapat data lulusan namun tahun berikutnya tidak tersedia.

Data PTAI dirinci tiap provinsi dan menurut 6 variabel sebagai berikut a. jumlah dan jenis PT,

15

b. jumlah tenaga edukatif menurut status, c. jumlah pendaftar menurut program dan jenis kelamin, d. jumlah mahasiswa baru menurut program dan jenis kelamin, e. jumlah mahasiswa terdaftar menurut program dan jenis kelamin, dan f. jumlah lulusan menurut program dan jenis kelamin. Seperti halnya data madrasah, data PTAI terutama data lulusan tidak tersedia tiap tahun.

Data keuangan yang disajikan mencakup data pada tiap tingkatan pendidikan dan tingkat wilayah seperti RA/BA, MI, MTs, MA, dan PTAI, Kanwil Agama, dan Kandep Agama. Data keuangan ini cukup diambil dari satu tempat adalah Biro Perencanaan, Kemenag karena untuk madrasah masih sentralisasi sehingga semua jenjang pendidikan berasal dari Pusat (Kemenag). 4. Badan Pusat Statistik (BPS)

Data dan informasi dari BPS diambil dari Statistik Indonesia dan Statistik

Pendidikan yang dipublikasikan oleh BPS. Data yang diambil adalah data keuangan khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan data pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga yang dihasilkan dari modul Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2012.

5. Dinas Pendidikan Provinsi

Data dan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi diambil dari 33 provinsi mengenai data keuangan yang berasal dari APBD Provinsi. Data yang diambil dari provinsi merupakan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi anggaran untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Data tersebut berasal dari DPA SKPD yang berisi dana tidak langsung dan dana langsung. Dana tidak langsung dirinci menurut gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan belanja penghasilan lainnya. Data langsung dirinci menurut jenis program dan dirinci menjadi biaya personnel, biaya barang dan jasa, dan biaya modal.

6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Data dan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diambil dari 33 kabupaten/kota sampel mengenai data keuangan yang berasal dari APBD kabupaten/kota. Data yang diambil dari kabupaten/kota merupakan data dari SKPD yang berisi anggaran untuk Dinas Pendidikan kabupaten/kota sampel. Seperti halnya provinis maka untuk kabupaten/kota juga data DPA SKPD berisi dana tidak langsung dan dana langsung. Dana tidak langsung dirinci menurut gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan belanja penghasilan lainnya. Data langsung dirinci menurut jenis program dan dirinci menjadi biaya personnel, biaya barang dan jasa, dan biaya modal.

16

E. Kuesioner Elektronik WEI 2013

Seperti yang telah dijelaskan pada ruang lingkup, data dan informasi yang diperlukan oleh lembaga Internasional dengan menggunakan kuesioner elektronik WEI 2013 dalam hal ini hanya data yang rutin dikirimkan oleh lembaga tersebut untuk diisi oleh PDSP, Kemdikbud. Sejak tahun 1985, PDSP yang dahulu masih bernama Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan (Pusinfot) setiap tahun mengisi kuesioner dari UNESCO. Data yang diperlukan pada waktu itu terdiri dari empat bagian, yaitu 1. Data Prasekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah

Menengah; 2. Data Perguruan Tinggi; 3. Data Pendidikan Kesetaraaan, dan 4. Data Keuangan.

Pada waktu itu, Pusinfot hanya mengisi data persekolahan dan PT, sedangkan data keuangan diserahkan ke Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal untuk mengisinya. Selain itu, pada waktu itu belum ada desentralisasi pendidikan sehingga data keuangan pendidikan semuanya berada di Pusat sehingga memudahkan dalam mengisi data keuangan.

Mulai tahun 1997/1998, kuesioner UNESCO diubah atau disatukan menjadi kuesioner elektronik yang disebut kuesioner World Education Indicators (WEI) dari UNESCO/OECD. Sejak tahun 1997/1998 isian kuesioner elektronik tersebut telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga sampai saat ini telah dapat diisi data tersebut selama 16 kali. Contoh perubahan kuesioner misalnya pada kuesioner tahun 2000 yang harus diisi dengan data tahun ajaran 1999/2000 (khusus untuk Indonesia). Data yang diperlukan pada waktu itu terdiri dari tiga bagian, yaitu 1. Data Penduduk dan Penghasilan, 2. Data Siswa, Siswa Baru, Lulusan, Pegawai, dan Keuangan, dan 3. Guru dan Kurikulum.

Adanya perubahan pada kuesioner elektronik WEI menyebabkan makin rumitnya dalam mengisi kuesioner elektronik WEI tersebut karena tambahan yang diberikan makin rinci atau detail sehingga sulit untuk diisi dari data yang telah ada dalam sistem pendataan pada saat sekarang. Khusus isian untuk data keuangan menjadi makin sulit dengan adanya otonomi daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya isian kuesioner elektronik WEI tersebut hanya diisi oleh PDSP, Kemdikbud, artinya hanya diisi sejauh data tersebut terdapat di PDSP. Oleh karena itu, data tersebut sering tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan karena terdapat perkiraan-perkiraan yang digunakan dalam rangka mengisi kuesioner elektronik WEI. Perkiraan yang tidak sesuai tersebut terjadi karena tidak ada dasarnya dalam melakukan perkiraan dan tidak memenuhi kaidah metode verifikasi data pendidikan.

Dengan adanya salah satu kegiatan pada PDSP maka Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional 2013 yang dahulu tidak dapat diisi, secara bertahap

17

dicoba dicari dari instansi lain yang memiliki data yang diminta oleh kuesioner elektronik WEI tersebut. Sampai saat ini, hasil pengolahan data menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan data yang dahulu dikirimkan. Selain itu, setelah 16 kali diisi kuesioner elektronik WEI maka mulai dapat diisi data keuangan yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut. Demikian juga pegawai lainnya yang bekerja di sekolah. Dengan dapat terisinya data tersebut, hal ini merupakan kemajuan, karena dari kegiatan ini dapat dikumpulkan dan dikoordinasikan data yang ada di lingkungan Kemdikbud dan instansi lain yang terkait.

Kemajuan yang dapat dicapai dalam pengisian kuesioner WEI adalah karena saat sekarang telah dapat diisi data keuangan yang cukup akurat, walaupun hasilnya belum maksimal. Data keuangan tersebut dapat diisi dengan baik setelah diberikan template keuangan yang dikoordinasikan oleh UIS Montreal dan UIS Bangkok pada tahun 2011. Untuk dapat memahami template tersebut dilakukan pelatihan oleh tim dari UIS tersebut terhadap tim pengisi kuesioner elektronik WEI selama seminggu. Selain itu, template tersebut juga dipresentasikan pada pertemuan anggota WEI se Asia Tenggara di Bangkok pada bulan April 2012.

Kemajuan lainnya terjadi karena dibentuknya koordinasi dengan beberapa Unit Utama yang ada di lingkungan Kemdikbud dan unit kerja lainnya, seperti 1. Biro PKLN, Sekretariat Jenderal, 2. Pusat Kurikulum, Balitbang, 3. BPS mengenai dana APBN dan satuan biaya pengeluaran pendidikan bagi

rumah tangga, dan 4. Kemkeu mengenai data keuangan pendidikan untuk pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota. Pada dasarnya kuesioner elektronik WEI setiap tahun ada perkembangan

dan perubahan tetapi data yang selalu ada dalam kuesioner elektronik WEI mencakup tingkat nasional, jenjang pendidikan dari TK sampai PT dengan data khusus adalah keuangan pendidikan dan kurikulum pendidikan.

Khusus untuk kuesioner elektronik WEI 2013 yang berisi data pendidikan tahun ajaran 2011/2012 terdiri dari tujuh komponen, yaitu 1. kelas (class), 2. kurikulum (curriculum), 3. siswa (enrolment), 4. siswa baru (entrant), 5. keuangan (finance) 6. lulusan (graduate) 7. guru dan tenaga kependidikan (personnel) Selain itu, terdapat dua instrumen khusus, yaitu alokasi kurikulum (intended instructional time) tahun pelajaran 2011/2012 dan program pendidikan berdasarkan ISCED 2011 (National Education Programmes according to ISCED 2011).

18

Data keuangan disebut data khusus karena datanya tidak hanya dari Kemdikbud dan Kemenag melainkan juga dari Kemkeu, BPS, serta survai dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selain itu, data keuangan yang dihasilkan adalah data tahun anggaran 2012. Data kurikulum dan instrumen khusus tentang kurikulum berasal dari Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan. Materi kuesioner elektronik WEI 2013 dirangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Materi Kuesioner Elektronik WEI 2013

Penjelasan berikut merupakan rincian penjelasan tentang kuesioner

elektronik WEI 2013 yang terdiri dari tujuh komponen, alokasi kurikulum dan program pendidikan berdasarkan ISCED 2011. Komponen 1 sampai 7 yang terkait dengan data persekolahan dan pendidikan tinggi. Alokasi kurikulum untuk TK, SD, SMP, dan SMA khusus Negeri tahun pelajaran 2011/2012. Program pendidikan berdasarkan ISCED 2011 meliputi informasi program dan klasifikasi berdasarkan ISCED 2011. Materi instrumen WEI secara terinci disajikan pada Tabel 2.2.

Ketujuh komponen dimaksud disajikan berikut ini. 1. Komponen 1 adalah kelas dengan kode Class, 2. Komponen 2 adalah kurikulum dengan kode Curr, 3. Komponen 3 adalah siswa/mahasiswa dengan kode Enrl, 4. Komponen 4 adalah siswa baru/mahasiswa baru dengan kode Entr, 5. Komponen 5 adalah biaya pendidikan dengan kode Finance, 6. Komponen 6 adalah lulusan dengan kode Grad, 7. Komponen 7 adalah guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan kode

Pers. Komponen 1 berisi tentang kelas tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs dan

siswa tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs menurut status sekolah sehingga dapat dihitung rasio siswa per kelas tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs baik Negeri maupun Swasta.

Komponen 2 berisi tentang kurikulum yang terdiri atas empat file, yaitu 1. Kode Curr2: Lamanya waktu sebagai guru tetap menurut pendidikan, jenis

program, dan jenis lembaga.

No. Variabel Kuesioner Elektronik WEI

1 Tingkat Data Tingkat nasional

2 Jenis Data Umum5 jenis, yaitu kelas, siswa, siswa baru, lulusan, dan

guru dan tenaga kependidikan

3 Jenis Data Khusus Keuangan dan kurikulum

4 Jenjang PendidikanTK, SD, SMP, SMA, SMK, PT dan pendidikan

kesetaraan

a. Intended Instructional Time

b. Program pendidikan berdasarkan ISCED 2011Data Baru5

19

Tabel 2.2 Kuesioner Elektronik WEI 2013

2. Kode Curr3: Kompensasi guru tahunan menurut jenjang pendidikan, jenis

program pendidikan, jenis sekolah, dan banyaknya pengalaman guru mengajar.

3. Kode Curr4: Tahun meningkatnya gaji dari minimum ke maksimum. 4. Kode Curr5: Kriteria untuk tambahan gaji (tambahan bonus) pada sekolah

Negeri pendidikan dasar dan menengah. Komponen 3 berisi tentang siswa/mahasiswa yang terdiri atas 11 file, namun

hanya 7 file yang bisa diisi sesuai dengan data yang dimiliki, yaitu 1. Kode Enrl1: Jumlah siswa menurut tingkat pendidikan, orientasi program,

tujuan program, intensitas partisipasi, jenis kelamin, dan usia (12 halaman). 2. Kode Enrl1_Adult: Jumlah siswa/mahasiswa yang menggunakan program

pendidikan dewasa yang dilaporkan di Enrl1 menurut jenjang pendidikan, orientasi program, intensitas partisipasi, jenis kelamin dan usia (4 halaman).

3. Kode Enrl1a: Jumlah siswa/mahasiswa menurut jenjang pendidikan, orientasi program, jenis lembaga, intensitas partisipasi dan jenis kelamin (4 halaman).

4. Kode Enrl1a_Adult: Jumlah siswa/mahasiswa yang menggunakan program pendidikan dewasa yang dilaporkan di Enrl1a menurut jenjang pendidikan, orientasi program, intensitas partisipasi, jenis kelamin (2 halaman).

5. Kode Enrl3: Jumlah siswa dan mengulang program umum menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan tingkat (2 halaman).

6. Kode Enrl4: Jumlah siswa tingkat I menurut jenis kelamin dan usia (1 halaman).

7. Kode Enrl5: Jumlah siswa menurut jenjang pendidikan, destinasi program, bidang studi, dan jenis kelamin (2 halaman).

8. Kode Enrl6: Jumlah mahasiswa asing dan mobile menurut jenjang pendidikan, program destinasi, dan bidang studi

No. Jenis Data Rincian Data Kode Data

1 Class Siswa dan Kelas Class1

2 Curriculum Guru terkait dengan kurikulum Curr2, Curr3, Curr4, dan Curr5

3 Enrolment

Siswa menurut jenjang pendidikan,

orientasi, tujuan program, intensitas

partisipasi, jenis kelamin, dan usia.

Enrl1, Enrl1_adult, Enrl1a, Enrl1a_adult,

Enrl3, Enrl4, Enrl5, dan Enrl6

4 New Entrant

Siswa baru menurut jenis kelamin dan

usia Entr1, Entr2, Entr3, dan Entr4

5 Finance

Pengeluaran pendidikan menurut

sumber dan kondisi Finance1 dan Finance2

6 Graduate Lulusan SMP, SM, dan PTGrad1, Grad2, Grad3, Grad4, Grad5, dan

Grad6

7 PersonnelKepegawaian menurut program dan

guru menurut jenis pendidikan Pers1, Pers2, dan Pers4

8Intended

Instructional TimeKurikulum untuk TK, SD, SMP, dan SM Sebagai pengganti Curr1

9 ISCED 2011 Program pendidikan dari TK sampai PT Instrumen tersendiri

20

9. Kode Enrl7: Jumlah mahasiswa asing dan mobile menurut jenjang pendidikan, program destinasi, dan tidak diketahui warganegaranya dan jenis kelamin

10. Kode Enrl8: Jumlah mahasiswa menurut jenjang pendidikan, destinasi program dan negara asing

11. Kode Enrl9: Jumlah mahasiswa menurut jenjang pendidikan, destinasi program, dan orisinil negara

Siswa dengan kode Enrl6, Enrl7, Enrl8, dan Enrl9 tidak bisa diisi karena tidak tersedia data mahasiswa asing.

Komponen 4 berisi tentang data siswa baru/mahasiswa baru yang terdiri atas 4 file, yaitu 1. Kode Entr1: Masukan tahunan menurut jenjang pendidikan dan destinasi

program (1 halaman). 2. Kode Entr2: Jumlah siswa baru menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin,

dan usia (2 halaman). 3. Kode Entr3: Jumlah siswa baru menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin,

dan bidang studi (2 halaman) 4. Kode Entr4: Jumlah siswa baru tingkat I Sekolah Dasar menurut jenis kelamin

dan usia (1 halaman). Komponen 5 adalah biaya pendidikan yang terdiri atas 2 file, yaitu

1. Kode Finance1: Pengeluaran pendidikan menurut jenjang pendidikan, sumber, dan jenis transaksi (10 halaman)

2. Kode Finance2: Pengeluaran pendidikan menurut jenjang pendidikan, kategori alami dan sumber daya pendidikan (8 halaman). Komponen 6 berisi tentang lulusan yang terdiri atas enam file, yaitu

1. Kode Grad1: Jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan, destinasi program, jenis lembaga, jenis kelamin, dan mahasiswa asing menurut jenis kelamin (1 halaman).

2. Kode Grad2: Jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan, destinasi program, orientasi program, usia, dan jenis kelamin (2 halaman).

3. Kode Grad3: Jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan, destinasi program, lama lulusan kumulatif, jenis lembaga, jenis kelamin, dan mahasiswa asing menurut jenis kelamin (1 halaman).

4. Kode Grad4: Jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan, destinasi program, lama lulusan kumulatif, usia, dan jenis kelamin (1 halaman).

5. Kode Grad5: Jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan, orientasi program, jenis kelamin, dan bidang studi.

6. Kode Grad6: Jumlah lulusan SMP menurut jenis lembaga (1 halaman). Komponen 7 berisi tentang guru dan tenaga kependidikan lainnya yang

terdiri atas tiga file, yaitu 1. Kode Pers1: Guru kelas dan tenaga kependidikan lainnya menurut jenjang

pendidikan, orientasi program, jenis kelamin, usia, jenis pendidikan, dan status kepegawaian (2 halaman).

2. Kode Pers2: Tenaga kependidikan menurut jenjang pendidikan (1 halaman)

21

3. Kode Pers4: Guru menurut jenjang pendidikan, orientasi program, jenis lembaga, dan tingkat pendidikan mereka (2 halaman). Pada kuesioner elektronik WEI 2013 lebih banyak pada data yang ditonjolkan

sedangkan indikatornya karena lebih cenderung dikaitkan antara pendidikan dengan ekonomi sehingga tidak secara eksplisit dicantumkan pada kuesioner elektronik tersebut.

Pada tahun ini WEI meminta mengisi instrumen khusus tentang kurikulum dari TK sampai SMA sebagai pengganti kode Curr1 yang tahun ini tidak ada. Kemudian terdapat program pendidikan berdasarkan ISCED 2011, yang sebelumnya menggunakan ISCED 1997.

Berdasarkan keenam lembaga dalam negeri dan lembaga internasional tersebut maka data dan informasi yang disajikan oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah lainnya telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan Indonesia oleh lembaga internasional.

22

BAB III

METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2013 ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu 1) studi dokumentasi atau kepustakaan dan 2) survai.

Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi dan buku-buku kepustakaan lainnya atau bahan yang tersedia di lingkungan Kemdikbud baik berupa data dan informasi yang tersedia di statistik pendidikan, kurikulum pendidikan, peta program pendidikan, pengkalan data pendidikan, pedoman maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data pendidikan. Selain itu, melakukan studi dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian lainnya seperti Kemenag yang menyangkut pendidikan seperti statistik madrasah.

Survai dilaksanakan ke lapangan adalah studi yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari penggunaan survai adalah hasil studi ini dapat dilakukan generalisasi dari sampel terhadap populasi.

Populasi yang dimaksud adalah 33 Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia dan 33 sampel Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel terpilih. Pelaksanaan survai dilakukan dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner khusus keuangan menggunakan format yang telah disiapkan oleh PDSP, Kemdikbud kepada petugas di setiap Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi responden survai.

Pemilihan sampel 33 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan secara purposif. Pengambilan secara purposif dengan asumsi semua kabupaten/kota mempunyai kondisi yang sama. Penentuan sampel terdiri dari sampel wilayah dan sampel responden. Sebagai sampel wilayah dalam studi ini mengandung kriteria utama bahwa setiap provinsi diwakili oleh satu kabupaten/kota. Sebagai sampel responden adalah mereka yang menangani data semua jenjang pendidikan, yaitu ketua kelompok kerja pendataan pendidikan (Ketua KK-Datadik).

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner digunakan untuk menjaring data primer yang meliputi data keuangan yang terdiri dari dua hal, yaitu biaya langsung dan tidak langsung dan dirinci menurut jenjang pendidikan serta jenis biaya. Wawancara dilakukan kepada Ketua Kelompok Pendataan Pendidikan dengan didampingi oleh 2 orang sebagai responden yang pada pelaksanaannya yang mengisi kuesioner keuangan.

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang penyusunan Data Pendidikan untuk Lembaga Pendidikan Internasional (WEI,

23

OECD, UNESCO) 2013. Teknik analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan data pendidikan yang terkait dengan kuesioner elektronik WEI 2013.

Penyajian data menggunakan kuesioner elektronik WEI 2013 telah disampaikan pada bulan November 2013 dan telah mendapatkan umpan balik dari pihak WEI agar memberikan tambahan penjelasan.

B. Indikator Pendidikan Lembaga Internasional WEI

Sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan oleh dunia internasional, beberapa indikator yang disajikan berikut ini diturunkan dari kuesioner elektronik WEI 2013. Berdasarkan data dari tujuh jenis materi/bahasan dapat dihasilkan berbagai jenis indikator yang dibagi dalam empat indikator besar, yaitu 1) indikator siswa/mahasiswa, lulusan, dan siswa/mahasiswa baru; 2) indikator pegawai; dan 3) indikator keuangan. Penjelasan masing-masing indikator disajikan berikut ini.

1. Indikator Siswa/Mahasiswa, Lulusan, dan Siswa/Mahasiswa Baru

Berdasarkan data siswa/mahasiswa, lulusan, dan siswa/mahasiswa baru

dapat dihasilkan 13 indikator sebagai berikut: a. Tahun bersekolah yang diharapkan (Ind. ENRL-1) b. Angka partisipasi murni (APM) (Ind. ENRL-2) c. Karakteristik angka melanjutkan (AM) pada usia 15, 16, 17, 18, 19, dan 20

(Ind. ENRL-3) d. Pola siswa SM (Ind. ENRL-4) e. Tahun yang diharapkan untuk mahasiswa perguruan tinggi usia 17 tahun

(Ind. ENRL-5) f. Distribusi siswa yang paling banyak menurut status sekolah (Ind. ENRL-6) g. Persentase siswa perempuan menurut jenjang pendidikan (Ind. ENRL-7) h. Distribusi siswa menurut status sekolah (Ind. ENRL-8) i. Persentase siswa mengulang dan tahun mengulang yang diharapkan (Ind.

ENRL-9) j. Angka melanjutkan kasar (AMK) ke SM (Ind. ENTR-1) k. Angka melanjutkan murni (AMM) ke PT (Ind. ENTR-2) l. Rasio lulusan SM menengah terhadap penduduk (Ind. GRAD-1) m. Angka lulusan (AL) di perguruan tinggi menurut jenis program (Ind. GRAD-2)

2. Indikator Pegawai

Berdasarkan data pegawai yang dikumpulkan dapat diperoleh 18 indikator

sebagai berikut: a. Rasio siswa terhadap guru menurut jenjang pendidikan (Ind. PERS-1)

24

b. Persentase guru di SD dan SMP Negeri menurut kelompok usia (didasarkan pada hitungan kepala) (Ind. PERS-2)

c. Persentase guru perempuan di sekolah negeri dan swasta menurut jenjang pendidikan (didasarkan pada hitungan kepala) (Ind. PERS-3)

d. Persentase guru perempuan di SD dan SMP negeri menurut jenjang pendidikan (didasarkan pada hitungan kepala) (Ind. PERS-4)

e. Gaji guru tahunan di SD negeri (Ind. PERS-5) f. Gaji guru tahunan di SMP negeri (Ind. PERS-6) g. Gaji guru tahunan di SMA negeri (Ind. PERS-7) h. Gaji guru tahunan di SMK negeri (Ind. PERS-8) i. Kriteria untuk tambahan bonus bagi guru SD dan SMP negeri (Ind. PERS-9) j. Jam pelajaran per tahun untuk siswa usia 9 sampai 14 tahun (Ind. PERS-10) k. Jam pelajaran matematika dan IPA per tahun untuk siswa usia 9 sampai 14

tahun (Ind. PERS-11) l. Persentase waktu pelajaran tiap mata pelajaran terhadap jumlah seluruh

mata pelajaran untuk siswa 9 sampai 11 tahun (Ind. PERS-12) m. Persentase waktu pelajaran tiap mata pelajaran terhadap jumlah seluruh

mata pelajaran untuk siswa 12 sampai 14 tahun (Ind. PERS-13) n. Persentase tenaga kependidikan terhadap angkatan kerja dan persentase

guru terhadap angkatan kerja lulusan perguruan tinggi (Ind. PERS-14) o. Distribusi guru menurut kualifikasi guru (Ind. PERS-15) p. Jumlah jam mengajar guru per minggu dan per tahun di sekolah negeri

menurut tingkat pendidikan (Ind. PERS-16) q. Bagaimana waktu mengajar diorganisasikan (Ind. PERS-17) r. Persyaratan keguruan untuk guru baru di sekolah negeri menurut jenjang

pendidikan (Ind. PERS-18) 3. Indikator Keuangan

Berdasarkan data keuangan yang dikumpulkan dapat diperoleh 16 indikator

sebagai berikut: a. Persentase pengeluaran pendidikan terhadap PDB untuk semua jenjang

pendidikan menurut sumber dana (Ind. FIN-1) b. Persentase pengeluaran pendidikan terhadap PDB untuk SD, SMP dan SM

menurut sumber dana (Ind. FIN-2) c. Persentase pengeluaran pendidikan terhadap PDB untuk PT menurut sumber

dana (Ind. FIN-3) d. Persentase pengeluaran pendidikan dari sumber pemerintah dan swasta

untuk pendidikan terhadap PDB menurut jenjang pendidikan (Ind. FIN-4) e. Persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap seluruh

pengeluaran pemerintah (Ind. FIN-5) f. Distribusi sumber pemerintah dan swasta untuk pendidikan sebelum dan

sesudah transfer dari sumber pemerintah menurut jenjang pendidikan (Ind. FIN-6)

25

g. Persentase pengeluaran langsung untuk sekolah dan transfer ke sektor swasta terhadap pengeluaran pemerintah untuk SD (Ind. FIN-7)

h. Persentase pengeluaran langsung untuk sekolah dan transfer ke sektor swasta terhadap pengeluaran pemerintah untuk PT (Ind. FIN-8)

i. Pengeluaran per siswa sekolah negeri dan swasta menurut jenjang pendidikan (Ind. FIN-9)

j. Pengeluaran per siswa terhadap PDB per kapita pada sekolah negeri dan swasta menurut jenjang pendidikan (Ind. FIN-10)

k. Pengeluaran per siswa menurut jenjang pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan untuk SD (Ind. FIN-11)

l. Pengeluaran pendidikan untuk SD, SMP, dan SM menurut kategori sumber daya untuk sekolah negeri dan swasta menurut jenjang pendidikan (Ind. FIN-12)

m. Pengeluaran pendidikan untuk PT menurut kategori sumber daya untuk PT negeri dan swasta menurut jenjang pendidikan (Ind. FIN-13)

n. Sumber inisial untuk dana pendidikan negeri dan final pembelian untuk sumber daya pendidikan (Ind. FIN-14)

o. Sumber inisial untuk dana pendidikan swasta dan final pembelian untuk sumber daya pendidikan (Ind. FIN-15)

p. Proporsi pengeluaran negeri terhadap pengeluaran negeri dan swasta (Ind. FIN-16) Selama ini, indikator yang dihasilkan tidak diberikan kepada setiap anggota

pengisi kuesioner elektronik WEI. Namun, indikator yang disebutkan di atas diberikan pada terbitan lain. Indikator-indikator yang telah dihasilkan digunakan untuk melihat perbandingan antarnegara yang diterbitkan WEI-UNESCO/OECD dan disarikan dari Buku Publikasi Education at a Glance tiap tahun.

26

BAB IV

HASIL DAN BAHASAN

A. Sumber Data

Sebagai langkah awal untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pengisian kuesioner elektronik WEI 2013 maka perlu dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui kerangka cakupan dan substansi pokok yang dicapai dalam menyiapkan data dan informasi pendidikan yang akan disediakan untuk keperluan lembaga internasional. Titik berat studi pendahuluan ini dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan mengenai studi terhadap kuesioner elektronik WEI 2013.

Selama ini, publikasi internasional yang menyangkut keadaan pendidikan dan berbagai aspek lain yang terkait dari berbagai negara telah dipublikasikan oleh UNESCO dan OECD. Dalam publikasi internasional tersebut keadaan pendidikan di Indonesia yang diungkap sangat terbatas. Hal itu tidak terlepas dari sangat terbatasnya data dan informasi pendidikan Indonesia yang tersedia atau yang dapat diberikan pada lembaga pendidikan internasional tersebut. Keadaan seperti ini tentu kurang menguntungkan bagi negara kita, karena melalui publikasi internasional tersebut dapat dijadikan upaya untuk mempromosikan bangsa Indonesia ke seluruh dunia, khususnya tentang keberadaan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, kegiatan studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di PDSP. Di dalam studi pendahuluan ini digunakan bahan-bahan untuk dilakukan observasi, yaitu 1. Format kuesioner elektronik WEI 2013 2. Buku Petunjuk WEI Tahun 2013 3. Buku Petunjuk Pengisian Format kuesioner elektronik WEI 2013 4. Kuesioner Isian Data Individu Sekolah dan PT Tahun 2011/2012 5. Buku Statistik Persekolahan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2011/2012 6. Buku Statistik Perguruan Tinggi tahun 2011/2012 termasuk Statistik PTAI dari

Kemenag, dan PT dari Kementerian dan lembaga lainnya. 7. Buku Statistik PNF tahun 2011/2012 khusus pendidikan kesetaraan 8. Buku Statistik Madrasah tahun 2011/2012 yang diterbitkan oleh Kemenag 9. Buku Education at a Glance terbitan UNESCO/OECD Tahun 2011 10. Data Keuangan dari Biro PKLN, Setjen, Kemdikbud, Tahun 2012 11. Data Keuangan per provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari Kemkeu

tahun 2012 12. Data Keuangan dari Biro Perencanaan, Kemenag, Tahun 2012 13. Bahan survai keuangan dari 33 Dinas Pendidikan Provinsi dan 33 Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, Tahun 2013 14. Bahan APBN yang diunduh dari website Kemenkeu, Tahun 2012

27

15. Buku Statistik Pendidikan dan Statistik Indonesia, Tahun 2012 yang diterbitkan oleh BPS

16. Bahan lainnya sebagai penunjang. Selanjutnya, dilakukan diskusi tentang kuesioner yang digunakan dalam

pengumpulan dan pengolahan data dan proses pengumpulan dari responden sampai terkumpul seluruhnya di PDSP. Di samping itu, diketahui pula bagaimana data dari kuesioner tersebut diolah dan diproses, serta sistem yang digunakan sampai menghasilkan data dan informasi yang berbentuk Buku Statistik Persekolahan dari jenjang TK sampai PT serta Statistik PNF.

Melalui studi pendahuluan ini, dapat dikemukakan bahwa data dan informasi yang telah tersedia di PDSP khususnya dalam bentuk Statistik Persekolahan dan Statistik PT dan Statistik PNF, Statistik Madrasah cukup bermanfaat untuk mengisi kuesioner elektronik WEI 2013. Namun, karena data yang diperlukan oleh kuesioner elektronik WEI 2013 tidak hanya data dan informasi pendidikan melainkan juga data dan informasi aspek lain yang tidak secara langsung terkait dengan data dan informasi pendidikan maka masih banyak kebutuhan akan data dan informasi untuk mengisi kuesioner yang belum terpenuhi.

Data dan informasi yang belum tersedia di PDSP untuk mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 terdiri dari tiga variabel, yaitu 1) Data keuangan yang sumber datanya dari Biro PKLN, Setjen, Kemdikbud dan

Biro Perencanaan, Setjen, Kemenag; 2) Data keuangan yang sumber datanya dari Kemkeu tentang data pendidikan

provinsi dan kabupaten/kota; 3) Data yang menyangkut kurikulum dengan sumber data dari Pusat Kurikulum,

Balitbang. Sehubungan dengan masih adanya data dan informasi yang belum tersedia

di PDSP maka untuk memenuhi kebutuhan dalam mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 perlu dilakukan upaya untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Mengingat data dan informasi tersebut diperlukan setiap tahun maka perlu disiapkan instrumen untuk menjaring data, menetapkan responden sebagai sumber data, mekanisme pengumpulan data dan proses pengolahannya.

Oleh karena mulai tahun 2011 PDSP tidak melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data maka proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum tersedia supaya disusun mekanisme baru baik untuk pengumpulan maupun pengolahan data. Bagi data yang sudah tersedia di unit lain baik di lingkungan Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud maka perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antara PDSP dengan unit kerja atau instansi terkait lainnya atau menggunakan data yang tersedia berasal dari unit kerja atau instansi terkait lainnya yang telah atau akan dipublikasikan oleh unitnya.

Jenis data yang digunakan untuk mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 adalah data tahun 2011/2012 pada tingkat nasional, dari jenjang TK sampai PT dan PNF khusus program pendidikan kesetaraan serta Madrasah dari RA/BA sampai PTAI. Khusus untuk data keuangan sebagai sumber data dari Kemdikbud, Kemenag, Kemkeu, dan BPS serta survai ke 33 Dinas Pendidikan Provinsi dan 33

28

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Ringkasan sumber data kuesioner elektronik WEI 2013 dicantumkan pada Tabel 4.1 sedangkan rincian masing-masing sumber data adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Sumber Data dalam Pengisian Kuesioner Elektronik WEI 2013

Penjelasan lebih rinci masing-masing variabel kuesioner elektronik disajikan berikut itu.

1. Kelas (Class1)

Class1 sumber data diambil dari statistik SD dan SMP serta Statistik

Madrasah khusus MI dan MTs. 2. Siswa (Enrl1, Enrl1_Adult, Enrl1a, Enrl1a_Adult, Enrl3, Enr4, Enrl5, Enrl6,

Enrl7, Enrl8, dan Enrl9)

Enrl1, Enrl1_Adult, Enrl1a, dan Enrl1a_Adult sumber data diolah kembali dari Statistik Persekolahan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Statistik PT serta Statistik Madrasah dan PTAI. Selain itu, diambil dari Statistik PNF khusus Program Kesetaraan, yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C. Data pascasarjana, yaitu program S2 dan S3 serta Sp1 dan Sp2 diperoleh dari Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen, Ditjen Dikti.

Enrl3, sumber data diolah kembali dari Statistik Persekolahan SD, SMP dan SMA dan MI, MTs, dan MA yang berasal dari statistik persekolahan yang sama jenisnya dan statistik madrasah.

Enrl4, sumber data diolah kembali dari Statistik Persekolahan SD dan Statistik Madrasah khusus MI. Selain itu, diperlukan perkiraan untuk menentukan siswa tingkat I menurut jenis kelamin dan usia dengan menggunakan metode yang telah digunakan di lingkungan Kemdikbud.

No. Kuesioner Elektronik Sumber Data Jenis

1

Kelas, siswa, siswa baru,

lulusan, dan guru dan tenaga

kependidikan

Statistik Persekolahan TK, SD, SMP,

SMA, PT, Statistik PNF khusus

pendidikan kesetaraan dan statistik

Madrasah dan PTAI

ISCED0-6

2 KurikulumKalender pendidikan, Skala Penggajian,

Sistem Kredit untuk Guru

Curr2, Curr3, Curr4,

dan Curr5

3 Keuangan

Biro PKLN, Setjen, Kemdikbud, Biro

Perencanaan, Kemenag, Ditjen

Anggaran, Kemkeu, Survai 33 provinsi

dan 33 kabupaten/kota

FInance1 dan

Finance2

4Waktu Pengajaran Yang

DiharapkanKurikulum TK, SD, SMP, dan SMA Kuesioner khusus

5 Program Pendidikan ISCED 2011 Kuesioner khusus

29

Enrl5, sumber data berasal dari Statistik PT dan dilengkapi dengan data dari Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen, Ditjen Dikti. Selain itu, diperlukan perkiraan untuk menentuk mahasiswa menurut jenis kelamin dan program studi dengan metode yang telah digunakan di lingkungan Kemdikbud.

Enrl6, tentang mobile students dan foreign students tidak bisa diisi karena tidak tersedia dari sumber data yang dimiliki. Hal yang sama untuk Enrl7 yang mencakup mobile students dan foreign students. Enrl8, tentang jumlah mahasiswa menurut jenjang pendidikan, program destinasi dan negara hanya bisa terisi data mahasiswa yang berasal dari Asia, Eropa, Oceania, dan lainnya. Hal yang sama untuk Enrl9, karena di Indonesia tidak ada mobile students. 3. Siswa baru (Entr1, Entr2, Entr3, dan Entr4)

Entr1, sumber data diolah kembali dari statistik persekolahan SM, Statistik

Madrasah khusus MA, dan Statistik PT/PTAI. Entr2, sumber data diolah kembali dari statistik persekolahan SM, Statistik

Madrasah khusus MA, dan Statistik PT/PTAI. Perkiraan dengan menggunakan metode yang sudah digunakan secara resmi dilakukan untuk menghasilkan isian data yang diperlukan. Khusus PT dilengkapi dengan data dari Bagian Perencanaan dan Direktorat PSA, Ditjen Dikti.

Entr3, sumber data diolah kembali dari Statistik PT/PTAI dan pangkalan data PT. Perkiraan dengan menggunakan metode yang sudah digunakan secara resmi dilakukan untuk menghasilkan isian data yang diperlukan dilengkapi dengan data dari Bagian Perencanaan, Ditjen Dikti.

Entr4, sumber data diambil dari Statistik SD dan Madrasah khusus MI.

4. Lulusan (Grad1, Grad2, Grad3, Grad4, Grad5, dan Grad6)

Grad1, sumber data diolah kembali dari Statistik Persekolahan SMA, SMK, dan Statistik Madrasah khusus MA. Selain itu, dilakukan perkiraan terhadap data yang tidak tersedia pada statistik tersebut.

Grad2, sumber data diolah kembali dari statistik persekolahan SMA, SMK, dan Statistik Madrasah khusus MA. Selain itu, dilakukan perkiraan terhadap data yang tidak tersedia pada statistik tersebut.

Grad3, sumber data diolah kembali Statistik PT/PTAI dan Bagian Perencanaan, Ditjen Dikti. Selain itu, dilakukan perkiraan terhadap data yang tidak tersedia pada statistik tersebut.

Grad4, sumber data diolah kembali dari Statistik PT/PTAI dan berasal dari Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Dikti.

Grad5, sumber data diolah kembali dari Statistik SMA, SMK, dan Statistik Madrasah khusus MA serta Statistik PT dan PTAI serta berasal dari Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Dikti. Selain itu, dilakukan perkiraan terhadap data yang tidak tersedia pada statistik tersebut.

30

Grad6, sumber data diolah kembali dari Statistik SMP, Statistik Madrasah khusus MTs, dan Statistik PNF khusus program Kesetaraan dan Paket B. 5. Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan (Pers1, Pers2, dan Pers4)

Pers1, sumber data diolah kembali dari Statisik Persekolahan TK, SD, SMP,

SMA, SMK, dan PT/PTAI serta Statistik Madrasah. Pers2, sumber data diolah kembali dari Statistik Persekolahan TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK serta Statistik Madrasah. Pers4, sumber data diolah kembali dari statisik persekolahan TK, SD, SMP,

SMA, SMK, dan PT serta Statistik Madrasah. Perkiraan dilakukan menggunakan proporsi data antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, data pascasarjana diambil dari Bagian Perencanaan, Ditjen Dikti.

6. Kurikulum (Curr2, Curr3, Curr4, dan Curr5)

Curr2, sumber data diolah dari Kalender Pendidikan tahun 2007/2008 Curr3, sumber data diolah kembali dari Skala Penggajian Pegawai Negeri Sipil Curr 4, sumber data diolah kembali dari Skala Penggajian Pegawai Negeri

Sipil Curr 5, sumber data diolah kembali dari Sistem Kredit Guru

7. Keuangan (Finance1, dan Finance2)

Finance1 dan Finance 2, digunakan template yang disusun oleh UIS Montreal

dan UIS Bangkok. Sebagai sumber data untuk pengisian template tersebut adalah a. Biro PKLN, Setjen, Kemdikbud b. Biro Perencanaan, Kemenag c. Ditjen Perimbangan, Kemkeu, d. Publikasi BPS untuk dana APBN dan biaya pendidikan untuk keluarga/rumah

tangga, e. Pengumpulan ke-33 provinsi, dan f. Survai ke-33 kabupaten/kota B. Masalah dan Hambatan

Masalah dan hambatan terjadi dalam mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 oleh PDSP. Sesuai dengan metodologi yang telah dijelaskan pada Bab III untuk dapat melengkapi isian kuesioner elektronik WEI 2013 dilakukan kegiatan pengumpulan terhadap data yang tidak diperoleh di Pusat dan PDSP. Data yang khusus tak ada dalam pengumpulan maupun pengolahan data adalah data keuangan pendidikan dan kurikulum pendidikan.

Bagi pengumpulan data yang tak ada maka akan diambil dari berbagai instansi yang langsung menangani keuangan. Untuk itu, dilakukan survai ke

31

seluruh populasi provinsi, yaitu ke-33 Dinas Pendidikan Provinsi dan 33 sampel Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk mengisi kuesioner elektronik WEI 2013. Survai dilakukan melalui wawancara dan isian kuesioner kepada responden yang dibawa langsung oleh petugas dari Pusat.

Pada kenyataannya, hasil isian kuesioner dari semua responden survai, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan dan ada yang tidak mengembalikan isian kuesioner. Artinya, bagi yang mengembalikan data, data yang diisi tidak seperti format yang diperlukan atau data yang tersedia di setiap provinsi ternyata tidak sama. Bagi yang tidak mengembalikan kuesioner maka digunakan data keuangan yang mereka miliki.

Walaupun masalah tersebut muncul dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dunia internasional dalam mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 maka dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sehingga dapat mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 tersebut. Namun, tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan melalui hasil survai. Oleh karena itu, dilakukan kombinasi antara hasil survai dan perkiraan-perkiraan dengan menggunakan metode tertentu. Bagi data yang dengan sangat terpaksa tidak mampu diisi maka masih ada data yang dibiarkan kosong. Dengan melihat kondisi seperti ini, perkiraan data yang telah dilakukan masih perlu dikaji ulang dan perlu penanganan lebih lanjut karena tidak semua perkiraan menghasilkan angka yang rasional.

Tabel 4.2

Masalah dalam Pengisian Kuesioner Elektronik WEI 2013

No. Jenis Masalah Materi

1 Siswa

Siswa menurut usia tunggal dan jenis kelamin tak

ada dalam sumber data terutama TK, SD, dan PT.

Data mahasiswa asing menurut negara tidak ada

datanya

Enrl 1

2 Siswa BaruSiswa baru menurut usia tunggal dan jenis tidak

ada dalam sumber data seperti SMP, SM, dan PTEntr2

3Guru dan

tenaga

kependidikan

Guru menurut kelompok usia dan jenis kelamin

tidak ada dalam sumber dataPers4

Sumber data terlalu banyak, terpencar, dan tidak

detail.

Pengeluaran dari pabrik/kantor swsta, organisasi

kemasyarakatan, LSM tidak tersedia. Beasiswa

selain untuk membayar uang sekolah tidak

tersedia datanya.

Finance1

Dana untuk pegawai tidak dipisahkan dengan dana

guruFinance2

5 KurikulumBelum ada kriteria untuk menentukan salary

increment (tambahan bonus)Curr5

Keuangan4

32

Dengan demikian, dalam mengisi kuesioner elektronik WEI 2013, beberapa permasalahan materi yang tidak dapat terisi telah dapat dilakukan pemecahannya dengan dua cara, yaitu 1) menggunakan metode perkiraan tertentu dan verifikasi data pendidikan

yang selama ini digunakan di lingkungan Kemdikbud dan 2) menggunakan hasil survai dari 33 provinsi dan 33 kabupaten/kota sebagai

pelengkap. Ringkasan masalah yang dihadapi dalam pengisian kuesioner elektronik WEI 2013 dapat dirinci dari enam jenis seperti dicantumkan pada Tabel 4.2. C. Tanggapan dari WEI

Berdasarkan data yang telah dikirimkan pada bulan November 2013 maka diperoleh umpan balik dari pihak WEI. Adapan pertanyaan/tanggapan yang diberikan antara lain menyangkut isu tentang data pendidikan yang dikirim. 1. Pertanyaan tentang siswa ada dua pertanyaan: Pada Enrl 1 dan Enrl 1a, yaitu data pendidikan orang dewasa harus termasuk

dalam Enrl 1 dan Enrl 1a tetapi kelihatannya tidak termasuk. Untuk itu perlu konfirmasi. Jawabannya memang betul data pendidikan orang dewasa belum termasuk.

Pada Enrl 8 dan Enrl 9, terdapat jumlah mahasiswa asing yang hilang tetapi tahun 2010 terdapat 6.437. Supaya disiapkan datanya. Pada tahun 2011 mahasiswa asing sebesar 7.235 dan telah diisikan pada lajur yang disiapkan.

2. Pertanyaan tentang guru dan tenaga kependidikan: Pada Pers1, yaitu ISCD 0 dan 3, jumlah guru menurut usia harus sama dengan

jumlah guru tetap dan tidak tetap. Jumlah guru laki-laki pada ISCED 3 (kolom 6) menurut usia adalah 255.848, tetapi, jumlah guru tetap dan tidak tetap adalah 256.478 menghasilkan perbedaan 630. Supaya dikonfirmasi dan disiapkan data yang benar. Datanya sudah dibetulkan pada filenya.

3. Siswa baru, lulusan, dan kurikulum tidak ada pertanyaan. 4. Pertanyaan tentang keuangan: Jumlah pengeluaran pemerintah regional (R20) sebesar Rp18.163.214.757

harusnya lebih besar atau sama dengan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah regional (C7). Supaya dikonfirmasi. Data transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak bisa diisi karena tidak dimiliki data tersebut. Demikian juga jumlah pengeluaran pemerintah lokal (L20) sebesar Rp156.920.356.838 harusnya lebih besar atau sama dengan jumlah transfer permintah pusat ke pemerintah lokal (C8) dan transfer dari pemerintah regional ke pemerintah lokal. Supaya dikonfirmasi. Data transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah hanya dimiliki secara global sebesar Rp161.594.460.000 namun tidak diketahui berapa untuk pemeringah regional maupun pemeringah lokal. Oleh karena itu, data C7, R8, dan C8 tidak bisa diisi.

33

Pertanyaan/tanggapan yang menyangkut time series. Supaya diberikan penjelasan atau komentar tentang peningkatan atau penurunan angka yang ditebalkan. 1. Pada Enrl1 siswa seluruhnya hanya meningkat 0,4% dari 30.662.441 menjadi

30.784.378 ini. Namun, siswa usia 6 tahun meningkat sangat tajam 25%, dari 3.307.343 menjadi 4.134.842. Di lain pihak, siswa perempuan seluruhnya menurun 1,7% dari 15.181.743 menjadi 14.929.436, sebaliknya siswa perempuan usia 6 tahun meningkat sangat tajam sebesar 23,1% dari 1.686.390 menjadi 2.075.477.

2. Pada Enrl 1a, siswa TK meningkat 15,6% dari 4.005.035 menjadi 4.686.572, demikian juga siswa perempuan TK meningkat 14,1% dari 2.029.756 menjadi 2.316.601. Kenaikan yang sangat tajam ini terjadi karena adanya kebijakan dalam meningkatkan angka partisipasi pada TK.

3. Pada PT, jumlah mahasiswa perempuan meningkat sangat tajam sebesar 28,1% dari 2.475.265 menjadi 3.167.388 atau perempuan meningkat 4,7%. Begitu juga mahasiswa Swasta meningkat sangat tajam sebesar 19,2% atay dari 3.308.918 menjadi 4.129.630. Peningkatan jumlah mahasiswa yang sangat tajam karena adanya mahasiswa yang berasal dari guru SD yang ingin memperoleh ijazah S1 kuliah pada PT swasta dan mayoritas guru SD yang kuliah sebagian besar adalah guru SD perempuan.

4. Meningkatnya ISCED 5a akibat mahasiswa yang berasal guru SD kuliah untuk mendapatkan ijazah S1 dan sebagian besar adalah perempuan.

5. Pada Enrl3, repeater tingkat I meningkat sangat tajam dari 228.983 menjadi 350.729 karena adanya kebijakan melalui program remedial agar siswa tidak mengulang.

6. Pada Entr4, siswa baru tingkat SD menurun sangat tajam pada negeri karena adanya pendataan baru yang menghitung individu siswa. Siswa baru yang berasal dari TK meningkat tajam karena adanya kebijakan meningkatkan peserta PAUD baik formal maupun nonformal.

7. Pada Grad5, lulusan PT ISCED 5A atau program sarjana meningkat sangat tajam lebih dari 50% sedangkan program S2 menurun 7,53%.

8. Pada Pers1, terdapat perubahan cara perhitungan sehingga menurunkan jumlah guru cukup banyak. Ketika menggunakan NUPTK, maka guru dihitung menurut kepala sedangkan sebelumnya dihitung menurut mengajarnya. Penurunannya di semua jenjang pendidikan.

9. Class1, memang terdapat kesalahan dalam mengisi jumlah kelas, seharusnya 229.010 dari 122.226 sebelumnya.

10. Finance1, jumlah anggaran TK meningkat sangat tajam karena termasuk TK nonformal dan adanya kebijakan dalam meningkatkan pendidikan pada usia dini.

11. Finance2, jumlah kompensasi pegawai pada lembaga negeri meningkat sangat tajam dari Rp704.906.232 menjadi Rp1.092.149.295 atau meningkat 54,9% setahun karena adanya sertifikasi terhadap guru yang memiliki

34

NUPTK. Turunnya persentase karena kenaikan anggaran TK ternyata tidak setajam kenaikan current educational expenditure.

E. Analisis Data Keuangan SKPD Provinsi

Data keuangan yang dikumpulkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan semua provinsi terdiri dari dua jenis data, yaitu data tak langsung dan data langsung. Data tak langsung dirinci menjadi tiga besaran, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, dan belanja penghasilan lainnya.

Data langsung dirinci menurut jenis program yang terdiri dari 20 jenis, yaitu: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program perencanaan pengendalian pengawasan 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 7. Program peningkatan pengembangan sistem perencaaan SKPD 8. Program pendidikan anak usia dini 9. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 10. Program pendidikan menengah 11. Program pendidikan nonformal 12. Program pendidikan luar biasa/PK dan PLK 13. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 14. Program pengembangan budaya baca dan pembinaaan perpustakaan 15. Program manajemen pelayanan pendidikan 16. Program peningkatan mutu pendidikan 17. Program perencanaan pembangunan daerah 18. Program peningkatan wawasan kebangsaan 19. Program perguruan tinggi 20. Lainnya (program pemuda dan olahraga, kebudayaan, dan program lainnya) 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung di semua provinsi memiliki jenis belanja yang sama dan berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi. Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam analisis ini dilakukan dengan membagi tiga jenis belanja pegawai, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan belanja penghasilan lainnya.

Gaji dan tunjangan sebagian besar provinsi memiliki 10 jenis, yaitu: a. Gaji PNS/uang representasi b. Tunjangan keluarga c. Tunjangan jabatan

35

d. Tunjangan fungsional e. Tunjangan umum f. Tunjangan beras g. Tunjangan khusus h. Pembulatan gaji i. Iuran asurasi kesehatan j. Uang duka wafat/tewas k. Tunjangan lainnya

Tambahan penghasilan PNS, tidak semua provinsi memiliki semua jenis, namun pada dasarnya terdapat 9 jenis, yaitu: a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas d. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya f. Tambahan penghasilan bersyarat g. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru SLB h. Uang kesejahteraan pegawai i. Uang makan

Belanja penghasilan lainnya, tidak semua provinsi memiliki semua jenis, namun pada dasarnya terdapat empat jenis, yaitu: a. Belanja tambahan penghasilan bagi guru PNSD b. Belanja tambahan penghasilan guru non PNS c. Belanja tambahan penghasilan guru berdasarkan sertifikasi guru d. Insentif pemungutan retribusi daerah

Berdasarkan belanja tidak langsung tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.3 yang dirinci menjadi tiga besaran, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan belanja penghasilan lainnya.

Berdasarkan Table 4.3 dilihat dari jumlahnya maka jenis belanja tak langsung di semua provinsi sebesar Rp6.772.694.232.075,00 sedangkan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.516.956.645.573,00 dan jenis belanja terkecil terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp5.885.346.469,00. Gaji dan tunjangan di semua provinsi terisi dengan baik sebesar Rp3.163440.759.261,00 sedangkan gaji dan tunjangan terbesar terjadi juga di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.295.321.357.070,00 dan terkecil juga terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp3.602.385.969,00.

Masih pada Tabel 4.3, tambahan penghasilan tidak terjadi di semua provinsi, misalnya Provinsi Jambi, Lampung, dan Sulawesi Tengah tidak terdapat tambahan penghasilan. Berdasarkan 30 provinsi yang terisi maka dana tambahan penghasilan sebesar Rp2.841.738.316.399,00 sedangkan yang terbesar juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.460.534.198.588,00 sedangkan tambahan penghasilan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp1.057.800.000,00.

36

Dari Tabel 4.3, belanja penghasilan lainnya terjadi hanya di 17 provinsi yang ada sebesar Rp767.515.156.415,00, sebanyak 16 provinsi tidak terdapat belanja penghasilan lainnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat. Belanja penghasilan lainnya terbesar juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp761.101.089.915,00 sedangkan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp600.000,00.

Tabel 4.3 Belanja Tak Langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi

Tahun 2013

Catatan: DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat menggunakan data tahun 2012,

sedangkan Kepulauan Riau menggunakan data tahun 2011

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Belanja Penghasilan Jumlah

1 DKI Jakarta 2,295,321,357,070 2,460,534,198,588 761,101,089,915 5,516,956,645,573

2 Jawa Barat 144,386,849,689 140,292,300,000 0 284,679,149,689

3 Banten 21,769,790,000 10,410,210,000 468,000,000 32,648,000,000

4 Jawa Tengah 40,363,421,000 15,505,535,000 9,000,000 55,877,956,000

5 DI Yogyakarta 99,940,071,465 1,509,000,000 8,026,500 101,457,097,965

6 Jawa Timur 38,877,165,000 9,776,698,000 600,000 48,654,463,000

7 Aceh 26,082,379,343 17,309,800,000 0 43,392,179,343

8 Sumatera Utara 19,517,520,568 8,224,369,098 0 27,741,889,666

9 Sumatera Barat 38,861,751,998 16,442,809,100 2,100,000 55,306,661,098

10 R i a u 28,702,442,000 20,711,405,000 378,000,000 49,791,847,000

11 Kepulauan Riau 3,766,500,000 2,874,000,000 109,500,000 6,750,000,000

12 J a m b i 15,559,422,099 0 0 15,559,422,099

13 Sumatera Selatan 32,587,832,000 13,578,500,000 687,000,000 46,853,332,000

14 Bangka Belitung 3,602,385,969 2,282,960,500 0 5,885,346,469

15 Bengkulu 16,687,687,730 2,043,640,000 0 18,731,327,730

16 Lampung 22,189,410,000 0 0 22,189,410,000

17 Kalimantan Barat 10,111,646,600 8,505,520,000 3,600,000 18,620,766,600

18 Kalimantan Tengah 15,698,132,795 4,521,000,000 0 20,219,132,795

19 Kalimantan Selatan 12,676,809,000 6,401,408,000 0 19,078,217,000

20 Kalimantan Timur 18,018,728,000 11,449,840,000 0 29,468,568,000

21 Sulawesi Utara 19,206,658,000 4,948,199,000 950,000,000 25,104,857,000

22 Gorontalo 19,154,373,962 7,555,500,000 0 26,709,873,962

23 Sulawesi Tengah 17,488,503,761 0 42,840,000 17,531,343,761

24 Sulawesi Selatan 41,953,897,301 14,957,300,000 729,000,000 57,640,197,301

25 Sulawesi Barat 6,134,501,761 2,448,395,988 0 8,582,897,749

26 Sulawesi Tenggara 20,120,685,500 5,060,076,000 0 25,180,761,500

27 Maluku 17,333,830,421 4,459,597,000 179,000,000 21,972,427,421

28 Maluku Utara 9,352,433,000 1,057,800,000 0 10,410,233,000

29 Bali 54,538,049,954 27,029,040,000 2,824,000,000 84,391,089,954

30 Nusa Tenggara Barat 12,746,022,400 3,768,670,000 0 16,514,692,400

31 Nusa Tenggara Timur 14,479,005,875 5,265,307,125 11,700,000 19,756,013,000

32 Papua 20,858,995,000 10,558,038,000 11,700,000 31,428,733,000

33 Papua Barat 5,352,500,000 2,257,200,000 0 7,609,700,000

3,163,440,759,261 2,841,738,316,399 767,515,156,415 6,772,694,232,075Indonesia

No. Nama ProvinsiJenis Belanja Tak Langsung

37

Untuk melihat seberapa besar belanja tak langsung maka dalam Tabel 4.4 disajikan persentase belanja langsung menurut jenis belanja tiap provinsi. Belanja gaji dan tunjangan menduduki persentase yang terbesar sebesar 46,71%, tambahan penghasilan PNS sebesar 41,96%, sedangkan penghasilan lainnya yang terkecil sebesar 11,33%. Bila dilihat per provinsi maka provinsi Jambi dan Lampung belanja tak langsung semuanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, sedangkan persentase terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 99,76% dan DI Yogyakarta sebesar 98,50% dan terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 41,60%.

Tabel 4.4

Persentase Belanja Tak Langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi Tahun 2013

Catatan: % Gaji adalah gaji dan tunjangan, %Tambahan adalah tambahan penghasilan,

%Penghasilan adalah belanja penghasilan

No. Nama Provinsi % Gaji %Tambahan %Penghasilan Jumlah

1 DKI Jakarta 41.60 44.60 13.80 100.00

2 Jawa Barat 50.72 49.28 0.00 100.00

3 Banten 66.68 31.89 1.43 100.00

4 Jawa Tengah 72.23 27.75 0.02 100.00

5 DI Yogyakarta 98.50 1.49 0.01 100.00

6 Jawa Timur 79.90 20.09 0.00 100.00

7 Aceh 60.11 39.89 0.00 100.00

8 Sumatera Utara 70.35 29.65 0.00 100.00

9 Sumatera Barat 70.27 29.73 0.00 100.00

10 R i a u 57.64 41.60 0.76 100.00

11 Kepulauan Riau 55.80 42.58 1.62 100.00

12 J a m b i 100.00 0.00 0.00 100.00

13 Sumatera Selatan 69.55 28.98 1.47 100.00

14 Bangka Belitung 61.21 38.79 0.00 100.00

15 Bengkulu 89.09 10.91 0.00 100.00

16 Lampung 100.00 0.00 0.00 100.00

17 Kalimantan Barat 54.30 45.68 0.02 100.00

18 Kalimantan Tengah 77.64 22.36 0.00 100.00

19 Kalimantan Selatan 66.45 33.55 0.00 100.00

20 Kalimantan Timur 61.15 38.85 0.00 100.00

21 Sulawesi Utara 76.51 19.71 3.78 100.00

22 Gorontalo 71.71 28.29 0.00 100.00

23 Sulawesi Tengah 99.76 0.00 0.24 100.00

24 Sulawesi Selatan 72.79 25.95 1.26 100.00

25 Sulawesi Barat 71.47 28.53 0.00 100.00

26 Sulawesi Tenggara 79.90 20.10 0.00 100.00

27 Maluku 78.89 20.30 0.81 100.00

28 Maluku Utara 89.84 10.16 0.00 100.00

29 Bali 64.63 32.03 3.35 100.00

30 Nusa Tenggara Barat 77.18 22.82 0.00 100.00

31 Nusa Tenggara Timur 73.29 26.65 0.06 100.00

32 Papua 66.37 33.59 0.04 100.00

33 Papua Barat 70.34 29.66 0.00 100.00

46.71 41.96 11.33 100.00Indonesia

38

Persentase tambahan penghasilan tak terdapat di Provinsi Jambi, Lampung, dan Sulawesi Tengah, sedangkan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 49,28% dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,49%. Selanjutnya, persentase penghasilan lainnya hanya terdapat di 15 provinsi, sedangkan 18 provinsi lainnya tidak mengalokasikan untuk tambahan penghasilan lainnya. Namun, alokasi terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,80%, sedangkan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,01%.

Tabel 4.5

Porsi Belanja Tak Langsung Menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi Tahun 2013

Bila dilihat porsi secara setiap provinsi terhadap angka nasional yang terdapat pada Tabel 4.5 maka baik porsi gaji dan tunjangan, tambahan

Gaji Tambahan Penghasilan Rata2

1 DKI Jakarta 72.56 86.59 99.16 81.46

2 Jawa Barat 4.56 4.94 0.00 4.20

3 Banten 0.69 0.37 0.06 0.48

4 Jawa Tengah 1.28 0.55 0.00 0.83

5 DI Yogyakarta 3.16 0.05 0.00 1.50

6 Jawa Timur 1.23 0.34 0.00 0.72

7 Aceh 0.82 0.61 0.00 0.64

8 Sumatera Utara 0.62 0.29 0.00 0.41

9 Sumatera Barat 1.23 0.58 0.00 0.82

10 R i a u 0.91 0.73 0.05 0.74

11 Kepulauan Riau 0.12 0.10 0.01 0.10

12 J a m b i 0.49 0.00 0.00 0.23


14 Bangka Belitung 0.11 0.08 0.00 0.09

15 Bengkulu 0.53 0.07 0.00 0.28

16 Lampung 0.70 0.00 0.00 0.33





21 Sulawesi Utara 0.61 0.17 0.12 0.37

22 Gorontalo 0.61 0.27 0.00 0.39

23 Sulawesi Tengah 0.55 0.00 0.01 0.26


25 Sulawesi Barat 0.19 0.09 0.00 0.13


27 Maluku 0.55 0.16 0.02 0.32

28 Maluku Utara 0.30 0.04 0.00 0.15

29 Bali 1.72 0.95 0.37 1.25



32 Papua 0.66 0.37 0.00 0.46

33 Papua Barat 0.17 0.08 0.00 0.11

100.00 100.00 100.00 100.00Indonesia

PorsiNo. Nama Provinsi

39

penghasilan, dan penghasilan lainnya tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebesar 72,56%, 86,59%, dan 99,16%. Hal ini menunjukkan Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan belanja tak langsung sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sebaliknya, Provinsi Bangka Belitung mengalokasikan belanja tak langsung yang terkecil sebesar 0,11% untuk gaji dan tunjangan dan 0,08% untuk tambahan penghasilan. Perbedaan antara belanja tak langsung yang terbesar dan terkecil menunjukkan masih besarnya disparitas antarprovinsi dalam mengalokasikan belanja tak langsung. Hal ini juga berarti penghasilan Provinsi DKI Jakarta baik yang berasal dari PAD maupun jenis anggaran lainnya memang sangat besar. Selain itu, besarnya anggaran DKI Jakarta karena telah termasuk belanja 6 kota/kabupaten administratif, sehingga belanja DKI Jakarta sangat ekstrim besarnya.

Tabel 4.6 Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi

Tahun 2013

Catatan: 1. DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat menggunakan data tahun 2012.

2. Kalimantan Barat, Bali, dan Papua hanya dirinci menurut barang dan jasa

Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah

1 DKI Jakarta 8,074,047,142 24,160,927,026 782,325,000 33,017,299,168 4,238,664,000 3,820,569,565 0 8,059,233,565

2 Jawa Barat 6,300,268,560 12,870,271,221 0 19,170,539,781 217,550,000 8,881,449,650 24,227,540,400 33,326,540,050

3 Banten 7,362,684,000 154,352,038,674 3,316,624,131 165,031,346,805 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 2,959,885,000 11,156,047,000 0 14,115,932,000 76,530,000 7,414,528,000 14,160,915,000 21,651,973,000

5 DI Yogyakarta 168,600,000 1,727,659,000 0 1,896,259,000 0 891,550,000 2,331,400,000 3,222,950,000

6 Jawa Timur 8,782,160,000 14,140,363,500 0 22,922,523,500 87,920,000 3,894,879,000 1,188,500,000 5,171,299,000

7 Aceh 3,343,640,000 10,971,901,800 2,747,755,000 17,063,296,800 7,200,000 1,041,308,796 3,077,190,000 4,125,698,796

8 Sumatera Utara 1,266,740,000 8,656,212,400 0 9,922,952,400 0 1,115,589,500 1,711,450,000 2,827,039,500

9 Sumatera Barat 114,375,000 2,608,285,487 622,060,195 3,344,720,682 33,300,000 1,457,009,900 1,474,260,900 2,964,570,800

10 R i a u 2,019,010,000 3,235,942,000 971,355,500 6,226,307,500 137,550,000 2,875,580,800 1,362,013,200 4,375,144,000

11 Kepulauan Riau 3,175,261,500 5,521,613,400 790,800,000 9,487,674,900 71,065,000 123,275,000 969,910,000 1,164,250,000

12 J a m b i 684,900,000 3,628,340,000 0 4,313,240,000 135,117,500 312,726,000 4,886,250,000 5,334,093,500

13 Sumatera Selatan 0 206,600,000 4,339,250,000 4,545,850,000 0 132,750,000 1,665,000,000 1,797,750,000

14 Bangka Belitung 202,260,000 944,757,000 195,000,000 1,342,017,000 327,900,000 354,915,000 0 682,815,000

15 Bengkulu 0 1,487,933,000 0 1,487,933,000 0 3,560,668,000 0 3,560,668,000

16 Lampung 501,600,000 1,785,300,000 0 2,286,900,000 12,750,000 981,900,000 637,450,000 1,632,100,000

17 Kalimantan Barat 0 2,399,110,500 0 2,399,110,500 0 2,172,159,000 0 2,172,159,000

18 Kalimantan Tengah 520,000,000 2,614,861,918 361,397,600 3,496,259,518 0 378,062,500 4,214,318,400 4,592,380,900

19 Kalimantan Selatan 467,000,000 2,520,070,000 0 2,987,070,000 0 1,076,790,000 1,507,679,400 2,584,469,400

20 Kalimantan Timur 60,600,000 7,907,104,000 192,000,000 8,159,704,000 85,400,000 2,091,400,000 179,000,000 2,355,800,000

21 Sulawesi Utara 541,140,000 3,409,324,000 0 3,950,464,000 0 423,100,000 1,894,500,000 2,317,600,000

22 Gorontalo 2,082,950,000 2,047,761,300 0 4,130,711,300 0 551,690,175 620,750,000 1,172,440,175

23 Sulawesi Tengah 1,447,980,000 1,543,783,600 17,000,000 3,008,763,600 0 0 3,238,439,406 3,238,439,406

24 Sulawesi Selatan 439,350,000 2,099,992,000 50,460,000 2,589,802,000 1,575,000 372,681,000 0 374,256,000

25 Sulawesi Barat 79,200,000 2,178,449,000 0 2,257,649,000 0 0 337,140,000 337,140,000

26 Sulawesi Tenggara 909,900,000 1,280,320,000 0 2,190,220,000 6,150,000 419,257,750 542,850,000 968,257,750

27 Maluku 142,462,000 1,387,460,000 150,078,000 1,680,000,000 7,700,000 811,698,000 1,101,940,000 1,921,338,000

28 Maluku Utara 406,000,000 68,300,000 0 474,300,000 0 19,000,000 0 19,000,000

29 Bali 0 3,661,836,736 0 3,661,836,736 0 1,011,017,000 0 1,011,017,000

30 Nusa Tenggara Barat 91,296,000 1,130,760,670 142,942,000 1,364,998,670 0 449,049,000 0 449,049,000

31 Nusa Tenggara Timur 1,530,960,000 1,138,566,575 0 2,669,526,575 39,900,000 1,000,125,000 5,559,006,700 6,599,031,700

32 Papua 842,200,000 2,277,023,000 615,490,000 3,734,713,000 57,780,000 1,043,007,000 0 1,100,787,000

33 Papua Barat 0 2,432,400,000 0 2,432,400,000 0 2,582,370,000 0 2,582,370,000

54,516,469,202 297,551,314,807 15,294,537,426 367,362,321,435 5,544,051,500 51,260,105,636 76,887,503,406 133,691,660,542

No.

Indonesia

Nama ProvinsiProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

40

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka belanja langsung menurut program terdiri dari 20 program. Program 1, program pelayanan administrasi perkantoran terdapat di semua provinsi dengan dana sebesar Rp367.362.321.435,00 maka belanja barang dan jasa menduduki porsi terbesar sebesar Rp297.551.314.807,00 dan terkecil modal sebesar Rp15.294.537.426,00. Bila dilihat tiap provinsi maka barang dan jasa Provinsi Banten yang terbesar sebesar Rp154.352.038.674 sedangkan terkecil di Provinsi Maluku sebesar Rp68.300.000,00.

Tabel 4.6 (lanjutan 1) Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi

Tahun 2013

Program 2, program peningkatan dan sarana dan prasarana aparatur

terdapat di 32 provinsi dan hanya Provinsi Banten yang tidak memiliki program tersebut. Sesuai dengan peningkatan program 2 maka pengeluaran terbesar


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jawa Barat 0 0 0 0 340,928,000 581,749,669 0 922,677,669

3 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 77,675,000 931,299,000 0 1,008,974,000 0 0 0 0

5 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Jawa Timur 0 787,502,500 0 787,502,500 119,920,000 624,800,000 0 744,720,000

7 Aceh 0 311,140,000 0 311,140,000 0 0 0 0

8 Sumatera Utara 0 778,800,000 0 778,800,000 0 0 0 0

9 Sumatera Barat 1,050,000 252,000,000 0 253,050,000 0 0 0 0

10 R i a u 2,800,000 422,808,000 0 425,608,000 0 0 0 0

11 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0

12 J a m b i 0 128,000,000 0 128,000,000 0 0 0 0

13 Sumatera Selatan 0 275,000,000 0 275,000,000 0 0 0 0

14 Bangka Belitung 3,450,000 0 0 3,450,000 0 0 0 0

15 Bengkulu 0 215,325,000 0 215,325,000 0 0 0 0

16 Lampung 3,750,000 396,250,000 0 400,000,000 0 0 0 0

17 Kalimantan Barat 0 244,100,000 0 244,100,000 0 0 0 0

18 Kalimantan Tengah 0 275,263,380 0 275,263,380 0 0 0 0

19 Kalimantan Selatan 0 12,600,000 0 12,600,000 0 0 0 0

20 Kalimantan Timur 0 600,000,000 0 600,000,000 800,000,000 7,030,000,000 0 7,830,000,000

21 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulawesi Selatan 0 244,500,000 0 244,500,000 0 0 0 0

25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulawesi Tenggara 0 104,440,000 0 104,440,000 0 0 0 0

27 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

88,725,000 5,979,027,880 0 6,067,752,880 1,260,848,000 8,236,549,669 0 9,497,397,669

No.

Indonesia

Nama ProvinsiProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Program Perencanaan Pengendalian Pengawasan

41

adalah modal sebesar Rp76.887.503.406,00 dan terkecil adalah personnel sebesar Rp5.544.051.500,00. Bila dilihat setiap provinsi belanja modal terbesar pada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp14.160.915.000,00 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp179.000.000,00. Program 1 dan program 2 disajikan pada Tabel 4.6.

Program 3, program peningkatan disiplin aparatur terdapat di 17 provinsi sebesar Rp.067.752.880 dan 16 provinsi lainnya tidak memiliki. Dana untuk belanja pegawai sebesar Rp88.725.000,00 dan barang dan jasa sebesar Rp5.979.027.880,00. Bila dirinci menurut provinsi maka Provinsi Jawa Tengah yang terbesar sebesar Rp1.008.974.000,00 dan terkecil pada Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp3.450.000,00. Program 4, program perencanaan pengendalian pengawasan hanya terdapat di 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur dengan dana untuk belanja pegawai sebesar Rp1.260.848.000,00 dan barang dan jasa sebesar Rp8.236.549.669,00 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp9.497.397.669,00. Program 3 dan 4 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 1).

Program 5, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hanya terdapat di 18 provinsi dengan dana sebesar Rp20.114.403.359 dan 15 provinsi lainnya tidak memiliki. Biaya untuk personnel sebesar Rp3.839.553.000,00 dan barang dan jasa sebesar Rp16.274.850.359,00. Provinsi Aceh mengalokasikan program ini terbesar sebesar Rp5.763.323.159,00 dan Provinsi Sulawesi Tenggara terkecil sebesar Rp26.800.000,00. Program 6, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan hanya terdapat di 20 provinsi dan 13 provinsi lainnya tidak memiliki dengan dana sebesar Rp7.717.889.475,00 dengan rincian terbesar adalah belanja personnel sebesar Rp4.868.177.500 dan terkecil adalah belanja modal sebesar Rp244.134.500,00. Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan program ini yang terbesar sebesar Rp2.488.200.000,00, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkecil sebesar Rp5.000.000,00. Program 5 dan 6 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 2).

Program 7, program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda hanya terdapat di 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara dengan dana sebesar Rp475.000.000,00. Belanja personnel sebesar Rp42.592.000,00 dan barang dan jasa sebesar Rp432.408.000,00. Program 8, program pendidikan anak usia dini terdapat di 28 provinsi dan hanya 5 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat tidak memiliki program tersebut. Program 8 ini seharusnya ada di setiap provinsi karena merupakan kebijakan pemerintah agar semua anak usia PAUD bersekolah. Alokasi dari 28 provinsi sebesar Rp 142.776.228.417,00 dengan rincian belanja barang dan jasa terbesar sebesar Rp113.055.819.434,00 dan terkecil belanja modal sebesar Rp13.849.096.983,00. Alokasi program PAUD terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp24.383.562.450,00 dan terkecil di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp404.824.000,00. Program 7 dan 8 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 3).

42


Tahun 2013

Program 9, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun seharusnya

dialokasikan semua provinsi, tetapi hanya 31 provinsi dan 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki program tersebut. Program 9 merupakan kebijakan pemerintah agar semua anak usia 7-15 tahun bersekolah. Alokasi secara nasional sebesar Rp1.066.870.698.754 dan terbesar adalah barang dan jasa sebesar Rp798.965.821.065,00 dan terkecil untuk belaja personnel sebesar Rp94.399.323.040,00. Provinsi Jawa Barat mengalokasikan program ini yang terbesar sebesar Rp177.610.806.184,00 dan terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp78.283.500,00.


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jawa Barat 1,069,200,000 2,772,170,200 0 3,841,370,200 0 0 0 0

3 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 1,310,320,000 3,375,643,000 0 4,685,963,000 0 0 0 0

5 DI Yogyakarta 81,520,000 227,380,000 0 308,900,000 65,745,000 148,075,000 0 213,820,000

6 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Aceh 465,580,000 5,297,743,159 0 5,763,323,159 0 0 0 0

8 Sumatera Utara 0 0 0 107,400,000 37,712,000 0 145,112,000

9 Sumatera Barat 0 91,108,000 0 91,108,000 1,081,920,000 244,209,180 0 1,326,129,180

10 R i a u 280,950,000 589,050,000 0 870,000,000 86,250,000 504,615,500 69,134,500 660,000,000

11 Kepulauan Riau 0 0 0 0 3,062,500 96,937,500 100,000,000 200,000,000

12 J a m b i 0 298,000,000 0 298,000,000 0 0 0 0

13 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 5,000,000 75,000,000 80,000,000

14 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Bengkulu 0 0 0 0 0 265,000,000 0 265,000,000

16 Lampung 16,658,000 183,342,000 0 200,000,000 0 0 0 0

17 Kalimantan Barat 0 627,319,000 0 627,319,000 0 117,780,600 0 117,780,600

18 Kalimantan Tengah 3,650,000 115,000,000 0 118,650,000 0 66,150,000 0 66,150,000

19 Kalimantan Selatan 253,800,000 1,077,180,000 0 1,330,980,000 0 0 0 0

20 Kalimantan Timur 0 0 0 0 2,488,200,000 0 0 2,488,200,000

21 Sulawesi Utara 0 0 0 0 200,000,000 76,151,400 0 276,151,400

22 Gorontalo 4,800,000 377,800,000 0 382,600,000 0 150,000,000 0 150,000,000

23 Sulawesi Tengah 0 225,000,000 0 225,000,000 100,800,000 333,991,920 0 434,791,920

24 Sulawesi Selatan 197,575,000 324,615,000 0 522,190,000 234,800,000 376,433,000 0 611,233,000

25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 46,719,000 0 46,719,000

26 Sulawesi Tenggara 0 26,800,000 0 26,800,000 0 5,000,000 0 5,000,000

27 Maluku 129,500,000 258,000,000 0 387,500,000 293,100,000 6,900,000 0 300,000,000

28 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0


31 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 19,902,375 0 19,902,375

32 Papua 26,000,000 123,500,000 0 149,500,000 206,900,000 55,000,000 0 261,900,000

33 Papua Barat 0 285,200,000 0 285,200,000 0 50,000,000 0 50,000,000

3,839,553,000 16,274,850,359 0 20,114,403,359 4,868,177,500 2,605,577,475 244,134,500 7,717,889,475

No.

Indonesia

Nama ProvinsiProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Prg Peningkatan Pengembangan Sis tem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

43


Tahun 2013

Program 10, program pendidikan menengah terdapat 31 di provinsi, sedangkan 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki program tersebut padahal semua provinsi terdapat sekolah menengah. Alokasi secara nasional sebesar Rp1.419.479.014.158 dan terbesar adalah barang dan jasa sebesar Rp926.275.784.304,00 dan terkecil untuk belaja personnel sebesar Rp109.194.457.034,00. Alokasi program ini terbesar di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp253.536.328.600,00 dan terkecil di Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1.075.660.000,00. Program 9 dan 10 disajikan pada Tabel 6 (lanjutan 4).


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 537,300,000 639,553,000 0 1,176,853,000

2 Jawa Barat 42,592,000 57,408,000 0 100,000,000 375,050,000 1,516,676,656 0 1,891,726,656

3 Banten 0 0 0 0 565,160,000 10,583,430,500 0 11,148,590,500

4 Jawa Tengah 0 0 0 0 1,070,065,000 4,824,935,000 0 5,895,000,000

5 DI Yogyakarta 0 0 0 0 612,492,500 620,155,900 0 1,232,648,400

6 Jawa Timur 0 360,000,000 0 360,000,000 4,114,815,000 20,153,247,450 115,500,000 24,383,562,450

7 Aceh 0 0 0 0 602,200,000 13,182,341,731 10,099,430,033 23,883,971,764

8 Sumatera Utara 0 0 0 0 694,900,000 2,258,388,000 188,760,000 3,142,048,000

9 Sumatera Barat 0 0 0 0 224,100,000 3,342,464,300 0 3,566,564,300

10 R i a u 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Kepulauan Riau 0 0 0 0 126,702,500 1,528,297,900 0 1,655,000,400

12 J a m b i 0 0 0 0 200,520,000 2,090,131,900 0 2,290,651,900

13 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 54,000,000 651,500,000 705,500,000

14 Bangka Belitung 0 0 0 0 113,200,000 906,320,000 0 1,019,520,000

15 Bengkulu 0 0 0 0 0 7,196,150,000 0 7,196,150,000

16 Lampung 0 0 0 0 569,875,000 3,866,125,000 0 4,436,000,000

17 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 4,936,068,500 0 4,936,068,500

18 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 1,135,450,000 4,073,925,000 526,750,000 5,736,125,000

19 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 1,339,500,000 11,787,740,000 0 13,127,240,000

20 Kalimantan Timur 0 0 0 0 291,700,000 5,748,800,000 0 6,040,500,000

21 Sulawesi Utara 0 0 0 0 119,500,000 804,900,000 0 924,400,000

22 Gorontalo 0 0 0 0 537,300,000 639,553,000 0 1,176,853,000

23 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 1,532,800,000 1,643,107,197 283,056,950 3,458,964,147

24 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 110,700,000 2,287,995,000 284,100,000 2,682,795,000

26 Sulawesi Tenggara 0 15,000,000 0 15,000,000 11,500,000 393,324,000 0 404,824,000

27 Maluku 0 0 0 0 961,482,000 698,877,000 0 1,660,359,000

28 Maluku Utara 0 0 0 0 25,000,000 130,000,000 1,700,000,000 1,855,000,000

29 Bali 0 0 0 0 0 6,649,312,400 0 6,649,312,400

30 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 500,000,000 0 500,000,000


32 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

42,592,000 432,408,000 0 475,000,000 15,871,312,000 113,055,819,434 13,849,096,983 142,776,228,417

Program Pendidikan Anak Usia DiniNo.

Indonesia

Nama ProvinsiProgram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda

44


Tahun 2013

Program 11, program pendidikan nonformal dimiliki oleh semua provinsi

dengan dana sebesar Rp216.024.536.872,00, biaya barang dan jasa terbesar sebesar Rp160.573.644.372,00 dan terkecil belanja modal sebesar Rp21.758.470.000,00. Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan program ini terbesar sebesar Rp24.776.196.000,00 dan terkecil di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp200.000.000,00. Program 12, yaitu pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus dan layanan khusus terdapat di 26 provinsi dan hanya 7 provinsi tidak memiliki dengan dana sebesar Rp183.779.287.508,00, terbesar pada belanja barang dan jasa sebesar Rp132.200.002.027,00 dan terkecil pada belanja personnel sebesar Rp18.090.825.000,00. Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan program ini yang terbesar sebesar Rp38.862.420.500,00 dan


1 DKI Jakarta 13,260,000 65,023,500 0 78,283,500 0 0 0 0

2 Jawa Barat 8,303,130,000 169,307,676,184 0 177,610,806,184 6,397,310,000 70,292,586,997 0 76,689,896,997

3 Banten 1,830,055,000 45,211,954,000 0 47,042,009,000 1,721,229,000 73,037,487,605 0 74,758,716,605

4 Jawa Tengah 11,553,085,000 23,846,915,000 0 35,400,000,000 8,049,060,000 23,000,940,000 0 31,050,000,000

5 DI Yogyakarta 1,677,422,500 4,662,602,850 776,662,400 7,116,687,750 3,815,945,000 14,274,002,750 2,712,814,250 20,802,762,000

6 Jawa Timur 6,714,800,000 44,618,376,986 459,500,000 51,792,676,986 15,222,995,000 82,421,614,014 3,237,540,000 100,882,149,014

7 Aceh 3,523,000,000 41,206,466,439 72,977,469,116 117,706,935,555 6,402,444,534 40,007,719,805 51,853,178,470 98,263,342,809

8 Sumatera Utara 1,664,393,040 28,160,840,250 75,000,000 29,900,233,290 3,674,100,000 38,191,008,100 4,045,371,700 45,910,479,800

9 Sumatera Barat 2,080,350,000 8,732,127,601 719,555,749 11,532,033,350 2,293,295,000 13,520,973,668 14,951,839,450 30,766,108,118

10 R i a u 18,858,933,000 36,510,936,400 856,830,600 56,226,700,000 3,591,050,000 49,501,712,000 10,255,238,000 63,348,000,000

11 Kepulauan Riau 161,530,000 20,924,680,000 0 21,086,210,000 384,645,000 50,967,408,800 8,423,946,200 59,776,000,000

12 J a m b i 5,831,500,000 51,390,465,615 0 57,221,965,615 2,128,463,000 46,559,650,900 13,199,700,000 61,887,813,900

13 Sumatera Selatan 0 1,281,950,000 26,008,718,750 27,290,668,750 0 4,611,935,000 113,007,206,250 117,619,141,250

14 Bangka Belitung 933,530,000 13,256,942,000 0 14,190,472,000 1,195,650,000 10,170,352,000 0 11,366,002,000

15 Bengkulu 250,000,000 29,190,695,000 747,000,000 30,187,695,000 0 23,643,933,000 7,927,293,000 31,571,226,000

16 Lampung 865,414,500 21,086,985,500 97,500,000 22,049,900,000 2,056,740,000 19,441,480,000 0 21,498,220,000


18 Kalimantan Tengah 1,514,690,000 13,330,256,988 20,351,250,000 35,196,196,988 7,568,717,500 23,380,225,650 10,203,275,500 41,152,218,650

19 Kalimantan Selatan 11,797,700,000 82,182,715,000 0 93,980,415,000 1,976,900,000 55,438,782,600 21,404,240,000 78,819,922,600

20 Kalimantan Timur 1,528,000,000 40,023,461,900 0 41,551,461,900 32,049,050,000 108,112,206,100 113,375,072,500 253,536,328,600

21 Sulawesi Utara 452,900,000 2,977,076,400 0 3,429,976,400 103,350,000 9,865,402,000 0 9,968,752,000

22 Gorontalo 417,980,000 4,507,355,000 0 4,925,335,000 874,540,000 2,120,134,332 18,000,000 3,012,674,332

23 Sulawesi Tengah 1,950,700,000 6,184,405,812 3,909,299,234 12,044,405,046 2,105,400,000 5,615,708,708 179,655,000 7,900,763,708

24 Sulawesi Selatan 177,400,000 474,060,000 57,141,000 708,601,000 176,525,000 1,574,290,000 15,000,000 1,765,815,000

25 Sulawesi Barat 219,350,000 6,746,300,000 0 6,965,650,000 118,400,000 4,549,630,000 864,340,000 5,532,370,000

26 Sulawesi Tenggara 251,900,000 8,364,682,250 116,627,800 8,733,210,050 432,400,000 14,021,233,850 518,062,500 14,971,696,350

27 Maluku 787,150,000 6,590,978,000 0 7,378,128,000 2,184,650,000 18,073,608,000 438,000,000 20,696,258,000

28 Maluku Utara 844,100,000 690,500,000 4,453,000,000 5,987,600,000 1,190,400,000 1,319,600,000 7,379,000,000 9,889,000,000

29 Bali 0 18,962,714,390 0 18,962,714,390 0 47,615,550,175 0 47,615,550,175

30 Nusa Tenggara Barat 0 3,903,700,750 0 3,903,700,750 5,648,000 1,070,012,000 0 1,075,660,000


32 Papua 10,197,050,000 41,732,781,000 41,900,000,000 93,829,831,000 3,475,550,000 28,280,593,000 0 31,756,143,000

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 34,279,879,000 0 34,279,879,000

94,399,323,040 798,965,821,065 173,505,554,649 1,066,870,698,754 109,194,457,034 926,275,784,304 384,008,772,820 1,419,479,014,158

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan MenengahNo.

Indonesia

Nama Provinsi

45

terkecil pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp225.600.000,00. Program 11 dan 12 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 5).


Tahun 2013

Program 13, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga

kependidikan terdapt di 28 provinsi, sedangkan 5 provinsi lainnya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat tidak memiliki program tersebut dengan dana sebesar Rp620.978.660.642,00, terbesar pada barang dan jasa sebesar Rp428.444.070.210,00 dan terkecil biaya modal sebesar Rp4.609.915.000,00. Provinsi Aceh mengalokasikan program ini terbesar sebesar Rp130.750.177.156,00 dan terkecil pada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp200.000.000,00. Program 14, program budaya baca hanya 8 provinsi yang memiliki program tersebut, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Bengkulu,


1 DKI Jakarta 2,513,761,500 1,834,172,500 0 4,347,934,000 22,000,000 4,397,877,000 0 4,419,877,000

2 Jawa Barat 382,100,000 1,514,617,729 0 1,896,717,729 821,500,000 9,188,126,568 6,370,800,000 16,380,426,568

3 Banten 891,720,000 5,611,314,505 0 6,503,034,505 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 3,009,350,000 8,251,671,000 0 11,261,021,000 3,440,810,000 5,459,190,000 0 8,900,000,000

5 DI Yogyakarta 1,765,055,000 2,313,131,000 0 4,078,186,000 624,100,000 8,028,083,175 424,371,775 9,076,554,950

6 Jawa Timur 2,545,300,000 9,983,874,550 0 12,529,174,550 1,247,870,000 7,642,130,000 61,000,000 8,951,000,000

7 Aceh 717,130,000 9,691,592,783 648,180,000 11,056,902,783 131,000,000 5,790,900,860 3,051,805,706 8,973,706,566

8 Sumatera Utara 1,087,850,000 3,643,169,000 53,000,000 4,784,019,000 26,750,000 239,843,200 0 266,593,200

9 Sumatera Barat 589,070,000 2,971,744,400 0 3,560,814,400 703,460,000 787,519,750 0 1,490,979,750

10 R i a u 4,064,060,000 10,512,770,500 290,000,000 14,866,830,500 949,410,000 13,300,590,000 0 14,250,000,000

11 Kepulauan Riau 534,690,000 14,690,310,000 0 15,225,000,000 0 0 0 0

12 J a m b i 438,160,000 5,539,708,500 984,200,000 6,962,068,500 254,600,000 4,568,400,000 3,424,000,000 8,247,000,000

13 Sumatera Selatan 0 2,411,610,000 16,539,890,000 18,951,500,000 0 31,000,000 194,600,000 225,600,000

14 Bangka Belitung 371,800,000 2,011,523,000 0 2,383,323,000 0 0 0 0

15 Bengkulu 0 3,535,850,000 3,195,700,000 6,731,550,000 0 6,130,605,000 1,640,400,000 7,771,005,000

16 Lampung 6,495,306,000 4,124,694,000 0 10,620,000,000 10,200,000 889,800,000 0 900,000,000

17 Kalimantan Barat 0 2,945,781,000 0 2,945,781,000 0 500,850,750 0 500,850,750

18 Kalimantan Tengah 925,370,000 3,929,630,000 0 4,855,000,000 115,575,000 1,121,525,000 7,050,000,000 8,287,100,000

19 Kalimantan Selatan 1,713,250,000 23,062,946,000 0 24,776,196,000 3,730,150,000 35,132,270,500 0 38,862,420,500

20 Kalimantan Timur 3,844,400,000 14,422,103,000 0 18,266,503,000 0 0 0 0

21 Sulawesi Utara 133,550,000 735,010,000 0 868,560,000 0 0 0 0

22 Gorontalo 32,000,000 718,018,625 0 750,018,625 3,253,150,000 4,397,877,000 0 7,651,027,000

23 Sulawesi Tengah 504,075,000 2,622,352,765 0 3,126,427,765 755,750,000 3,032,535,834 720,000,000 4,508,285,834

24 Sulawesi Selatan 599,175,000 661,925,000 0 1,261,100,000 146,450,000 627,375,000 0 773,825,000

25 Sulawesi Barat 247,400,000 1,297,195,000 47,500,000 1,592,095,000 65,800,000 534,645,000 384,320,000 984,765,000

26 Sulawesi Tenggara 30,600,000 1,091,542,000 0 1,122,142,000 4,350,000 35,700,000 1,924,124,000 1,964,174,000

27 Maluku 86,900,000 735,040,000 0 821,940,000 76,500,000 948,830,000 0 1,025,330,000

28 Maluku Utara 135,000,000 65,000,000 0 200,000,000 472,500,000 724,500,000 900,000,000 2,097,000,000

29 Bali 0 1,142,779,500 0 1,142,779,500 0 16,217,259,120 0 16,217,259,120

30 Nusa Tenggara Barat 0 345,713,300 0 345,713,300 0 0 0 0

31 Nusa Tenggara Timur 35,350,000 748,987,215 0 784,337,215 199,200,000 1,775,356,270 0 1,974,556,270

32 Papua 0 10,409,382,500 0 10,409,382,500 1,039,700,000 697,212,000 7,343,039,000 9,079,951,000

33 Papua Barat 0 6,998,485,000 0 6,998,485,000 0 0 0 0

33,692,422,500 160,573,644,372 21,758,470,000 216,024,536,872 18,090,825,000 132,200,002,027 33,488,460,481 183,779,287,508

Program Pendidikan Nonformal Program Pendidikan Luar Biasa/PKLKNo.

Indonesia

Nama Provinsi

46

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat dengan dana sebesar Rp21.092.264.459,00. Program 13 dan 14 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 5).

Tabel 4.6 (lanjutan 6)

Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi Tahun 2013

Program 15, program manajemen pelayanan pendidikan terdapat di 30 provinsi dan 3 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat tidak memiliki dengan alokasi sebesar Rp382.292.481.801,00, terbesar adalah biaya barang dan jasa sebesar Rp286.954.665.549,00 dan terkecil adalah biaya modal sebesar Rp26.087,162.152,00. Provinsi Jawa Timur mengalokasikan terbesar sebesar Rp58.435.995.000,00 dan terkecil di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp466.182.000,00. Program 16, program peningkatan mutu pendidikan terdapat di 10 provinsi dan 23 provinsi lainnya tidak memiliki dengan alokasi sebesar Rp452.610.948.762,00, biaya barang dan jasa yang


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jawa Barat 0 0 0 0 651,950,000 5,923,642,229 0 6,575,592,229

3 Banten 1,344,100,000 13,072,900,000 0 14,417,000,000 130,270,000 0 0 130,270,000

4 Jawa Tengah 11,827,440,000 24,047,560,000 0 35,875,000,000 0 0 0 0

5 DI Yogyakarta 5,551,015,000 2,785,875,000 0 8,336,890,000 0 0 0 0

6 Jawa Timur 39,182,340,000 41,797,660,000 0 80,980,000,000 0 0 0 0

7 Aceh 56,359,000,000 74,391,177,156 0 130,750,177,156 0 0 0 0

8 Sumatera Utara 2,804,250,000 8,679,900,000 0 11,484,150,000 0 0 0 0

9 Sumatera Barat 30,000,000 170,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0

10 R i a u 3,186,568,000 43,926,034,000 124,050,000 47,236,652,000 0 0 0 0

11 Kepulauan Riau 18,164,457,432 28,904,853,008 341,775,000 47,411,085,440 0 0 0 0

12 J a m b i 7,325,960,000 7,792,361,300 0 15,118,321,300 0 0 0 0

13 Sumatera Selatan 0 447,250,000 3,803,090,000 4,250,340,000 0 0 0 0


15 Bengkulu 0 10,095,550,000 0 10,095,550,000 0 754,442,000 0 754,442,000

16 Lampung 1,234,240,000 31,256,760,000 0 32,491,000,000 0 0 0 0


18 Kalimantan Tengah 1,614,605,000 17,087,527,173 274,000,000 18,976,132,173 379,125,000 3,037,210,000 492,900,000 3,909,235,000

19 Kalimantan Selatan 1,869,550,000 8,391,845,000 0 10,261,395,000 0 0 0 0

20 Kalimantan Timur 4,165,600,000 51,941,070,000 67,000,000 56,173,670,000 0 0 0 0

21 Sulawesi Utara 624,550,000 4,505,640,000 0 5,130,190,000 0 0 0 0

22 Gorontalo 3,253,150,000 3,802,130,450 0 7,055,280,450 0 0 0 0

23 Sulawesi Tengah 995,550,000 18,532,183,603 0 19,527,733,603 0 0 0 0


25 Sulawesi Barat 528,200,000 1,791,625,000 0 2,319,825,000 199,200,000 4,213,114,000 0 4,412,314,000

26 Sulawesi Tenggara 28,850,000 843,260,720 0 872,110,720 0 215,000,000 0 215,000,000

27 Maluku 75,050,000 700,950,000 0 776,000,000 0 0 0 0

28 Maluku Utara 130,800,000 769,200,000 0 900,000,000 0 0 0 0

29 Bali 0 1,043,420,000 0 1,043,420,000 0 0 0 0

30 Nusa Tenggara Barat 0 679,000,000 0 679,000,000 202,194,000 2,171,763,730 0 2,373,957,730

31 Nusa Tenggara Timur 23,533,250,000 13,396,492,050 0 36,929,742,050 0 0 0 0

32 Papua 4,096,150,000 11,531,551,000 0 15,627,701,000 0 0 0 0

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

187,924,675,432 428,444,070,210 4,609,915,000 620,978,660,642 1,562,739,000 19,036,625,459 492,900,000 21,092,264,459

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Budaya Baca No.

Indonesia

Nama Provinsi

47

terbesar sebesar Rp255.397.555.493,00 dan terkecil biaya personnel sebesar Rp21.132.116.564,00. Provinsi Lampung mengalokasikan program ini yang terbesar sebesar Rp141.164.969.000,00 dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku masing-masing sebesar Rp962.200,00. Program 15 dan 16 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 6).



Program 17, program perencanaan pembangunan daerah terdapat di 6

provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua dan 27 provinsi lainnya tidak memiliki dengan dana sebesar Rp299.370.564,000,00, biaya modal yang terbesar sebesar Rp173.937.250.000,00 dan terkecil pada barang dan jasa sebesar Rp25.413.464.000,00. Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan program ini terbesar sebesar Rp101.000.000.000,00 dan terkecil pada Provinsi Kepulauan


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 3,811,392,744 19,554,238,875 58,527,017,235 81,892,648,854

2 Jawa Barat 7,265,692,500 10,989,181,386 137,200,000 18,392,073,886 0 0 0 0

3 Banten 502,750,000 2,759,142,064 3,304,624,131 6,566,516,195 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 2,825,295,000 12,603,131,000 0 15,428,426,000 0 0 0 0

5 DI Yogyakarta 5,277,245,000 5,302,424,960 299,114,000 10,878,783,960 0 0 0 0

6 Jawa Timur 10,895,874,000 43,868,471,000 3,671,650,000 58,435,995,000 0 0 0 0

7 Aceh 2,742,073,000 28,739,333,505 395,500,000 31,876,906,505 0 0 0 0

8 Sumatera Utara 2,523,730,000 12,619,764,592 921,913,421 16,065,408,013 0 0 0 0

9 Sumatera Barat 620,670,000 3,171,344,863 8,200,000 3,800,214,863 0 0 0 0

10 R i a u 2,368,725,000 18,757,795,000 887,374,000 22,013,894,000 0 0 0 0

11 Kepulauan Riau 98,412,500 1,723,173,500 0 1,821,586,000 3,539,063,332 42,480,711,668 500,225,000 46,520,000,000

12 J a m b i 1,413,402,500 12,852,171,185 6,433,271,600 20,698,845,285 0 0 0 0

13 Sumatera Selatan 0 554,355,000 8,621,245,000 9,175,600,000 0 0 0 0

14 Bangka Belitung 63,330,000 402,852,000 0 466,182,000 3,811,392,744 19,554,238,875 58,527,017,235 81,892,648,854

15 Bengkulu 0 10,455,752,500 0 10,455,752,500 0 0 0 0

16 Lampung 646,434,600 31,054,476,400 470,000,000 32,170,911,000 171,600,000 140,993,369,000 0 141,164,969,000

17 Kalimantan Barat 0 8,462,661,900 0 8,462,661,900 0 0 0 0

18 Kalimantan Tengah 961,400,000 4,092,510,450 210,000,000 5,263,910,450 0 0 0 0

19 Kalimantan Selatan 5,749,700,000 16,700,644,627 0 22,450,344,627 0 0 0 0


21 Sulawesi Utara 364,000,000 1,495,620,000 0 1,859,620,000 1,261,000,000 10,596,568,200 0 11,857,568,200

22 Gorontalo 496,760,000 1,397,240,000 0 1,894,000,000 3,811,392,744 19,554,238,875 58,527,017,235 81,892,648,854

23 Sulawesi Tengah 1,064,400,000 3,234,893,403 0 4,299,293,403 0 0 0 0

24 Sulawesi Selatan 356,860,000 1,719,853,000 0 2,076,713,000 362,675,000 1,197,390,000 0 1,560,065,000

25 Sulawesi Barat 470,400,000 2,086,044,000 479,670,000 3,036,114,000 228,800,000 733,400,000 0 962,200,000

26 Sulawesi Tenggara 574,750,000 4,222,153,400 35,000,000 4,831,903,400 3,906,000,000 0 0 3,906,000,000

27 Maluku 16,396,400,000 3,654,200,000 122,400,000 20,173,000,000 228,800,000 733,400,000 0 962,200,000

28 Maluku Utara 476,500,000 541,500,000 0 1,018,000,000 0 0 0 0

29 Bali 0 8,173,236,700 0 8,173,236,700 0 0 0 0


31 Nusa Tenggara Timur 60,000,000 2,516,235,114 0 2,576,235,114 0 0 0 0

32 Papua 1,183,750,000 16,416,487,000 90,000,000 17,690,237,000 0 0 0 0

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

69,250,654,100 286,954,665,549 26,087,162,152 382,292,481,801 21,132,116,564 255,397,555,493 176,081,276,705 452,610,948,762

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu PendidikanNo.

Indonesia

Nama Provinsi

48

Riau sebesar Rp700.000.000,00. Program 18, program peningkatan wawasan kebangsaan hanya terdapat di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, sedangkan 30 provinsi lainnya tidak memiliki program tersebut dengan dana sebesar Rp1.760.000.000,00 dan terbesar juga biaya barang dan jasa sebesar Rp1.408.800.000,00 dan terkecil belanja modal sebesar Rp69.650.000,00. Program 17 dan 18 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 7).


Tahun 2013

Program 19, program PT terdapat di 14 provinsi dan 19 provinsi lainnya tidak memiliki dengan dana sebesar Rp125.885.450.771,00 dan terbesar untuk biaya barang dan jasa sebesar Rp93.951.092.629,00 dan terkecil untuk biaya personnel sebesar Rp3.492.347.000,00. Program 20, program lainnya terdapat di 10


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

10 R i a u 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Kepulauan Riau 350,000,000 350,000,000 0 700,000,000 0 0 0 0

12 J a m b i 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Sumatera Selatan 0 9,392,100,000 168,826,250,000 178,218,350,000 0 0 0 0


15 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lampung 572,950,000 10,730,050,000 97,000,000 11,400,000,000 0 0 0 0

17 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 230,000,000 0 230,000,000

18 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0


21 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 263,450,000 1,066,900,000 69,650,000 1,400,000,000

24 Sulawesi Selatan 6,900,000 190,000,000 2,014,000,000 2,210,900,000 18,100,000 111,900,000 0 130,000,000

25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0



32 Papua 0 2,841,314,000 3,000,000,000 5,841,314,000 0 0 0 0

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

100,019,850,000 25,413,464,000 173,937,250,000 299,370,564,000 281,550,000 1,408,800,000 69,650,000 1,760,000,000

No.

Indonesia

Nama ProvinsiProgram Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

49

provinsi dan 23 provinsi lainnya tidak memiliki. Program lainnya sebesar Rp819.398.678.074,00 dengan rincian terbesar adalah belanja modal sebesar Rp145.061.604.625,00 dan belanja personnel yang terkecil sebesar Rp98.022.265.500,00. Program 19 dan 20 disajikan pada Tabel 4.6 (lanjutan 8).



Tabel 4.6 (lanjutan 9) menunjukkan bahwa hanya 3 provinsi yang tidak mengalokasikan biaya personnel dan modal, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat. Berdasarkan alokasi ke-20 program sebesar Rp6.297.245.239.578,00 dengan rincian biaya terbesar adalah barang dan jasa sebesar Rp3.769.078.782.993,00 dan terkecil adalah biaya personnel sebesar Rp823.094.963.372,00. Bila dilihat per provinsi maka Provinsi DKI Jakarta memiliki biaya terbesar sebesar Rp738.778.337.836,00 dan terkecil pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp10.692.079.450,00.


1 DKI Jakarta 0 0 0 0 1,333,805,500 29,322,345,300 575,130,057,949 605,786,208,749

2 Jawa Barat 773,400,000 1,413,125,000 14,691,436,142 16,877,961,142 0 0 0 0

3 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jawa Tengah 1,481,185,000 3,090,815,000 0 4,572,000,000 0 0 0 0

5 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Jawa Timur 107,600,000 1,543,417,000 143,000,000 1,794,017,000 0 0 0 0

7 Aceh 0 289,680,695 0 289,680,695 0 0 0 0

8 Sumatera Utara 361,675,000 1,708,929,200 0 2,070,604,200 0 0 0 0

9 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

10 R i a u 200,050,000 54,026,400,000 33,000,000 54,259,450,000 88,471,500,000 23,500,000 0 88,495,000,000

11 Kepulauan Riau 186,692,000 253,062,500 0 439,754,500 0 0 0 0

12 J a m b i 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Bangka Belitung 6,400,000 993,000,000 0 999,400,000 0 0 0 0

15 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lampung 13,545,000 2,986,455,000 0 3,000,000,000 0 0 0 0

17 Kalimantan Barat 0 185,734,000 0 185,734,000 0 2,951,453,500 0 2,951,453,500

18 Kalimantan Tengah 12,550,000 118,700,000 13,574,575,000 13,705,825,000 0 0 0 0

19 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Sulawesi Utara 281,250,000 1,636,224,000 0 1,917,474,000 1,843,500,000 8,216,924,000 0 10,060,424,000

22 Gorontalo 0 4,718,750,734 0 4,718,750,734 2,143,460,000 55,883,935,884 1,113,750,000 59,141,145,884

23 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0


25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 28,350,000 973,355,680 71,000,000 1,072,705,680

27 Maluku 0 0 0 0 105,650,000 1,244,350,000 0 1,350,000,000

28 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Bali 0 0 0 0 0 31,488,329,860 0 31,488,329,860


31 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 537,500,000 3,923,998,401 0 4,461,498,401

32 Papua 68,000,000 20,986,799,500 0 21,054,799,500 3,558,500,000 11,033,412,000 0 14,591,912,000

33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0

3,492,347,000 93,951,092,629 28,442,011,142 125,885,450,771 98,022,265,500 145,061,604,625 576,314,807,949 819,398,678,074

No.

Indonesia

Nama ProvinsiLainnyaProgram PT

50


Tahun 2013

Tabel 4.7 menunjukkan persentase belanja langsung menurut program tiap

provinsi, namun tidak semua program ditabelkan karena yang diambil hanya yang memiliki lebih dari 10 program. Dari 12 program yang ditabelkan, sebagian besar mengalokasikan untuk biaya barang dan jasa sebesar 10 program, biaya personnel 1 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan biaya modal 1 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui besarnya belanja langsung menurut program. Persentase program pelayanan administrasi kantor terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 81,00% karena 4 provinsi, yaitu Bengkulu, Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi

Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah

1 DKI Jakarta 20,544,230,886 83,794,706,766 634,439,400,184 738,778,337,836

2 Jawa Barat 32,940,671,060 295,308,681,489 45,426,976,542 373,676,329,091

3 Banten 14,347,968,000 304,628,267,348 6,621,248,262 325,597,483,610

4 Jawa Tengah 47,680,700,000 128,002,674,000 14,160,915,000 189,844,289,000

5 DI Yogyakarta 19,639,140,000 40,980,939,635 6,544,362,425 67,164,442,060

6 Jawa Timur 89,021,594,000 271,836,336,000 8,876,690,000 369,734,620,000

7 Aceh 74,293,267,534 230,921,306,729 144,850,508,325 450,065,082,588

8 Sumatera Utara 14,211,788,040 106,090,156,242 6,995,495,121 127,297,439,403

9 Sumatera Barat 7,771,590,000 37,348,787,149 17,775,916,294 62,896,293,443

10 R i a u 124,216,856,000 234,187,734,200 14,848,995,800 373,253,586,000

11 Kepulauan Riau 26,795,581,764 167,564,323,276 11,126,656,200 205,486,561,240

12 J a m b i 18,412,623,000 135,159,955,400 28,927,421,600 182,500,000,000

13 Sumatera Selatan 0 19,403,550,000 343,731,750,000 363,135,300,000

14 Bangka Belitung 7,028,912,744 48,594,899,875 58,722,017,235 114,345,829,854

15 Bengkulu 250,000,000 96,531,903,500 13,510,393,000 110,292,296,500

16 Lampung 13,171,063,100 269,776,986,900 1,301,950,000 284,250,000,000

17 Kalimantan Barat 0 68,711,087,500 0 68,711,087,500

18 Kalimantan Tengah 14,751,132,500 73,620,848,059 57,258,466,500 145,630,447,059

19 Kalimantan Selatan 28,897,550,000 237,383,583,727 22,911,919,400 289,193,053,127

20 Kalimantan Timur 148,255,050,000 256,174,162,000 113,813,072,500 518,242,284,500

21 Sulawesi Utara 5,924,740,000 44,741,940,000 1,894,500,000 52,561,180,000

22 Gorontalo 16,907,482,744 100,866,485,375 60,279,517,235 178,053,485,354

23 Sulawesi Tengah 10,720,905,000 44,034,862,842 8,417,100,590 63,172,868,432

24 Sulawesi Selatan 2,717,385,000 9,975,014,000 2,136,601,000 14,829,000,000

25 Sulawesi Barat 2,267,450,000 26,465,116,000 2,397,070,000 31,129,636,000

26 Sulawesi Tenggara 6,184,750,000 32,011,069,650 3,207,664,300 41,403,483,950

27 Maluku 21,475,344,000 35,844,291,000 1,812,418,000 59,132,053,000

28 Maluku Utara 3,680,300,000 4,327,600,000 14,432,000,000 22,439,900,000

29 Bali 0 135,965,455,881 0 135,965,455,881

30 Nusa Tenggara Barat 299,138,000 10,249,999,450 142,942,000 10,692,079,450

31 Nusa Tenggara Timur 25,936,160,000 24,519,663,000 5,559,006,700 56,014,829,700

32 Papua 24,751,580,000 147,428,062,000 52,948,529,000 225,128,171,000

33 Papua Barat 0 46,628,334,000 0 46,628,334,000

823,094,953,372 3,769,078,782,993 1,705,071,503,213 6,297,245,239,578

No.

Indonesia

Jumlah seluruhnyaNama Provinsi

51

Banten sebesar 93,53% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,54%. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terbesar adalah belanja modal sebesar 57,51% karena 2 provinsi 100%, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 92,62% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,60%. Program peningkatan disiplin aparatur yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 98,54% karena 12 provinsi dari 16 provinsi sebesar 100%.

Tabel 4.7

Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4.7 (lanjutan 1), program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 80,91% karena 6 provinsi 100%, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,92% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 62,16%.

Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah

1 DKI Jakarta 24.45 73.18 2.37 100.00 52.59 47.41 0.00 100.00 - - - -

2 Jawa Barat 32.86 67.14 0.00 100.00 0.65 26.65 72.70 100.00 - - - -

3 Banten 4.46 93.53 2.01 100.00 - - - - - - - -

4 Jawa Tengah 20.97 79.03 0.00 100.00 0.35 34.24 65.40 100.00 7.70 92.30 0.00 100.00

5 DI Yogyakarta 8.89 91.11 0.00 100.00 0.00 27.66 72.34 100.00 - - - -

6 Jawa Timur 38.31 61.69 0.00 100.00 1.70 75.32 22.98 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

7 Aceh 19.60 64.30 16.10 100.00 0.17 25.24 74.59 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

8 Sumatera Utara 12.77 87.23 0.00 100.00 0.00 39.46 60.54 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

9 Sumatera Barat 3.42 77.98 18.60 100.00 1.12 49.15 49.73 100.00 0.41 99.59 0.00 100.00

10 R i a u 32.43 51.97 15.60 100.00 3.14 65.73 31.13 100.00 0.66 99.34 0.00 100.00

11 Kepulauan Riau 33.47 58.20 8.34 100.00 6.10 10.59 83.31 100.00 - - - -

12 J a m b i 15.88 84.12 0.00 100.00 2.53 5.86 91.60 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

13 Sumatera Selatan 0.00 4.54 95.46 100.00 0.00 7.38 92.62 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

14 Bangka Belitung 15.07 70.40 14.53 100.00 48.02 51.98 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

15 Bengkulu 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

16 Lampung 21.93 78.07 0.00 100.00 0.78 60.16 39.06 100.00 0.94 99.06 0.00 100.00

17 Kalimantan Barat 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

18 Kalimantan Tengah 14.87 74.79 10.34 100.00 0.00 8.23 91.77 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

19 Kalimantan Selatan 15.63 84.37 0.00 100.00 0.00 41.66 58.34 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

20 Kalimantan Timur 0.74 96.90 2.35 100.00 3.63 88.78 7.60 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

21 Sulawesi Utara 13.70 86.30 0.00 100.00 0.00 18.26 81.74 100.00 - - - -

22 Gorontalo 50.43 49.57 0.00 100.00 0.00 47.05 52.95 100.00 - - - -

23 Sulawesi Tengah 48.13 51.31 0.57 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - - - -

24 Sulawesi Selatan 16.96 81.09 1.95 100.00 0.42 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

25 Sulawesi Barat 3.51 96.49 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - - - -

26 Sulawesi Tenggara 41.54 58.46 0.00 100.00 0.64 43.30 56.06 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

27 Maluku 8.48 82.59 8.93 100.00 0.40 42.25 57.35 100.00 - - - -

28 Maluku Utara 85.60 14.40 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

29 Bali 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

30 Nusa Tenggara Barat 6.69 82.84 10.47 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

31 Nusa Tenggara Timur 57.35 42.65 0.00 100.00 0.60 15.16 84.24 100.00 - - - -

32 Papua 22.55 60.97 16.48 100.00 5.25 94.75 0.00 100.00 - - - -

33 Papua Barat 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

14.84 81.00 4.16 100.00 4.15 38.34 57.51 100.00 1.46 98.54 0.00 100.00Indonesia

No. Nama ProvinsiPrg Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

52

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terbesar adalah belanja personnel sebesar 63,08% karena Provinsi Kalimantan Timur sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Maluku sebesar 97,70% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,53%. Program PAUD yang terbesar adalah belanja barang sebesar 79,18% karena 4 provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97,16% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 7,01%.


Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi Tahun 2013


1 DKI Jakarta - - - - - - - - 45.66 54.34 0.00 100.00

2 Jawa Barat 27.83 72.17 0.00 100.00 - - - - 19.83 80.17 0.00 100.00

3 Banten - - - - - - - - 5.07 94.93 0.00 100.00

4 Jawa Tengah 27.96 72.04 0.00 100.00 - - - - 18.15 81.85 0.00 100.00

5 DI Yogyakarta 26.39 73.61 0.00 100.00 30.75 69.25 0.00 100.00 49.69 50.31 0.00 100.00

6 Jawa Timur - - - - - - - - 16.88 82.65 0.47 100.00

7 Aceh 8.08 91.92 0.00 100.00 - - - - 2.52 55.19 42.29 100.00

8 Sumatera Utara - - - - 74.01 25.99 0.00 100.00 22.12 71.88 6.01 100.00

9 Sumatera Barat 0.00 100.00 0.00 100.00 81.58 18.42 0.00 100.00 6.28 93.72 0.00 100.00

10 R i a u 32.29 67.71 0.00 100.00 13.07 76.46 10.47 100.00 - - - -

11 Kepulauan Riau - - - - 1.53 48.47 50.00 100.00 7.66 92.34 0.00 100.00

12 J a m b i 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - - 8.75 91.25 0.00 100.00

13 Sumatera Selatan - - - - 0.00 6.25 93.75 100.00 0.00 7.65 92.35 100.00

14 Bangka Belitung - - - - - - - - 11.10 88.90 0.00 100.00

15 Bengkulu - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

16 Lampung 8.33 91.67 0.00 100.00 - - - - 12.85 87.15 0.00 100.00



19 Kalimantan Selatan 19.07 80.93 0.00 100.00 - - - - 10.20 89.80 0.00 100.00

20 Kalimantan Timur - - - - 100.00 0.00 0.00 100.00 4.83 95.17 0.00 100.00

21 Sulawesi Utara #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 72.42 27.58 0.00 100.00 12.93 87.07 0.00 100.00

22 Gorontalo - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00 45.66 54.34 0.00 100.00

23 Sulawesi Tengah 0.00 100.00 0.00 100.00 23.18 76.82 0.00 100.00 44.31 47.50 8.18 100.00

24 Sulawesi Selatan 37.84 62.16 0.00 100.00 38.41 61.59 0.00 100.00 - - - -

25 Sulawesi Barat - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00 4.13 85.28 10.59 100.00


27 Maluku 33.42 66.58 0.00 100.00 97.70 2.30 0.00 100.00 57.91 42.09 0.00 100.00

28 Maluku Utara - - - - - - - - 1.35 7.01 91.64 100.00

29 Bali - - - - - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00

30 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00

31 Nusa Tenggara Timur - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

32 Papua 17.39 82.61 0.00 100.00 79.00 21.00 0.00 100.00 - - - -

33 Papua Barat 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

19.09 80.91 0.00 100.00 63.08 33.76 3.16 100.00 11.12 79.18 9.70 100.00Indonesia

No. Nama ProvinsiProgram Peningkatan Kapasitas SD Aparatur Prg PPS Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

53

Tabel 4.7 (lanjutan 2) Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi

Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4.7 (lanjutan 2), program wajib belajar pendidikan dasar 9

tahun yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 74,89% karena Provinsi Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 99,23% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,70%. Program pendidikan menengah yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 65,25% karena Provinsi Kalimantan Barat dan Bali sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 99,47% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,92%. Program pendidikan nonformal yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 74,33% karena Provinsi Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97,27% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,73%.


1 DKI Jakarta 16.94 83.06 0.00 100.00 - - - - 57.82 42.18 0.00 100.00

2 Jawa Barat 4.67 95.33 0.00 100.00 8.34 91.66 0.00 100.00 20.15 79.85 0.00 100.00

3 Banten 3.89 96.11 0.00 100.00 2.30 97.70 0.00 100.00 13.71 86.29 0.00 100.00

4 Jawa Tengah 32.64 67.36 0.00 100.00 25.92 74.08 0.00 100.00 26.72 73.28 0.00 100.00

5 DI Yogyakarta 23.57 65.52 10.91 100.00 18.34 68.62 13.04 100.00 43.28 56.72 0.00 100.00

6 Jawa Timur 12.96 86.15 0.89 100.00 15.09 81.70 3.21 100.00 20.31 79.69 0.00 100.00

7 Aceh 2.99 35.01 62.00 100.00 6.52 40.71 52.77 100.00 6.49 87.65 5.86 100.00

8 Sumatera Utara 5.57 94.18 0.25 100.00 8.00 83.19 8.81 100.00 22.74 76.15 1.11 100.00

9 Sumatera Barat 18.04 75.72 6.24 100.00 7.45 43.95 48.60 100.00 16.54 83.46 0.00 100.00

10 R i a u 33.54 64.94 1.52 100.00 5.67 78.14 16.19 100.00 27.34 70.71 1.95 100.00

11 Kepulauan Riau 0.77 99.23 0.00 100.00 0.64 85.26 14.09 100.00 3.51 96.49 0.00 100.00

12 J a m b i 10.19 89.81 0.00 100.00 3.44 75.23 21.33 100.00 6.29 79.57 14.14 100.00


14 Bangka Belitung 6.58 93.42 0.00 100.00 10.52 89.48 0.00 100.00 15.60 84.40 0.00 100.00

15 Bengkulu 0.83 96.70 2.47 100.00 0.00 74.89 25.11 100.00 0.00 52.53 47.47 100.00

16 Lampung 3.92 95.63 0.44 100.00 9.57 90.43 0.00 100.00 61.16 38.84 0.00 100.00




20 Kalimantan Timur 3.68 96.32 0.00 100.00 12.64 42.64 44.72 100.00 21.05 78.95 0.00 100.00

21 Sulawesi Utara 13.20 86.80 0.00 100.00 1.04 98.96 0.00 100.00 15.38 84.62 0.00 100.00

22 Gorontalo 8.49 91.51 0.00 100.00 29.03 70.37 0.60 100.00 4.27 95.73 0.00 100.00

23 Sulawesi Tengah 16.20 51.35 32.46 100.00 26.65 71.08 2.27 100.00 16.12 83.88 0.00 100.00

24 Sulawesi Selatan 25.04 66.90 8.06 100.00 10.00 89.15 0.85 100.00 47.51 52.49 0.00 100.00

25 Sulawesi Barat 3.15 96.85 0.00 100.00 2.14 82.24 15.62 100.00 15.54 81.48 2.98 100.00


27 Maluku 10.67 89.33 0.00 100.00 10.56 87.33 2.12 100.00 10.57 89.43 0.00 100.00

28 Maluku Utara 14.10 11.53 74.37 100.00 12.04 13.34 74.62 100.00 67.50 32.50 0.00 100.00

29 Bali 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

30 Nusa Tenggara Barat 0.00 100.00 0.00 100.00 0.53 99.47 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

31 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - 4.51 95.49 0.00 100.00

32 Papua 10.87 44.48 44.66 100.00 10.94 89.06 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

33 Papua Barat - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

8.85 74.89 16.26 100.00 7.69 65.25 27.05 100.00 15.60 74.33 10.07 100.00Indonesia

No. Nama ProvinsiProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Th Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Nonformal

54


Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4.7 (lanjutan 3), Program pendidikan luar biasa yang

terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 71,93% karena 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Bali sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Lampung sebesar 98,87% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,82%. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 68,99% karena 4 provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 96,69% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,52%. Program manajemen pelayanan pendidikan yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 75,06% karena 3 provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Bali sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 97,67% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,04%.


1 DKI Jakarta 0.50 99.50 0.00 100.00 - - - - - - - -

2 Jawa Barat 5.02 56.09 38.89 100.00 - - - - 39.50 59.75 0.75 100.00

3 Banten - - - - 9.32 90.68 0.00 100.00 7.66 42.02 50.33 100.00

4 Jawa Tengah 38.66 61.34 0.00 100.00 32.97 67.03 0.00 100.00 18.31 81.69 0.00 100.00

5 DI Yogyakarta 6.88 88.45 4.68 100.00 66.58 33.42 0.00 100.00 48.51 48.74 2.75 100.00

6 Jawa Timur 13.94 85.38 0.68 100.00 48.39 51.61 0.00 100.00 18.65 75.07 6.28 100.00

7 Aceh 1.46 64.53 34.01 100.00 43.10 56.90 0.00 100.00 8.60 90.16 1.24 100.00

8 Sumatera Utara 10.03 89.97 0.00 100.00 24.42 75.58 0.00 100.00 15.71 78.55 5.74 100.00

9 Sumatera Barat 47.18 52.82 0.00 100.00 15.00 85.00 0.00 100.00 16.33 83.45 0.22 100.00

10 R i a u 6.66 93.34 0.00 100.00 6.75 92.99 0.26 100.00 10.76 85.21 4.03 100.00

11 Kepulauan Riau - - - - 38.31 60.97 0.72 100.00 5.40 94.60 0.00 100.00

12 J a m b i 3.09 55.39 41.52 100.00 48.46 51.54 0.00 100.00 6.83 62.09 31.08 100.00


14 Bangka Belitung - - - - - - - - 13.58 86.42 0.00 100.00

15 Bengkulu 0.00 78.89 21.11 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

16 Lampung 1.13 98.87 0.00 100.00 3.80 96.20 0.00 100.00 2.01 96.53 1.46 100.00




20 Kalimantan Timur - - - - 7.42 92.47 0.12 100.00 19.03 80.97 0.00 100.00

21 Sulawesi Utara - - - - 12.17 87.83 0.00 100.00 19.57 80.43 0.00 100.00

22 Gorontalo 42.52 57.48 0.00 100.00 46.11 53.89 0.00 100.00 26.23 73.77 0.00 100.00

23 Sulawesi Tengah 16.76 67.27 15.97 100.00 5.10 94.90 0.00 100.00 24.76 75.24 0.00 100.00

24 Sulawesi Selatan 18.93 81.07 0.00 100.00 - - - - 17.18 82.82 0.00 100.00

25 Sulawesi Barat 6.68 54.29 39.03 100.00 22.77 77.23 0.00 100.00 15.49 68.71 15.80 100.00


27 Maluku 7.46 92.54 0.00 100.00 9.67 90.33 0.00 100.00 81.28 18.11 0.61 100.00

28 Maluku Utara 22.53 34.55 42.92 100.00 14.53 85.47 0.00 100.00 46.81 53.19 0.00 100.00

29 Bali 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

30 Nusa Tenggara Barat - - - - 0.00 100.00 0.00 100.00 - - - -

31 Nusa Tenggara Timur 10.09 89.91 0.00 100.00 63.72 36.28 0.00 100.00 2.33 97.67 0.00 100.00

32 Papua 11.45 7.68 80.87 100.00 26.21 73.79 0.00 100.00 6.69 92.80 0.51 100.00

33 Papua Barat - - - - - - - - - - - -

9.84 71.93 18.22 100.00 30.26 68.99 0.74 100.00 18.11 75.06 6.82 100.00Indonesia

No. Nama ProvinsiProgram Manajemen Pelayanan PendidikanProgram Pendidikan Luar Biasa/PKLK Program Peningkatan Mutu Pendidik & TK

55


Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4.7 (lanjutan 4), secara keseluruhan program pendidikan,

yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 59,85% karena 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat sebesar 100%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 95,87% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,34%. Belanja modal sebesar 27,08% dan terkecil adalah belanja personnel sebesar 13,07%.

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa program 10 pendidikan menengah secara nasional yang terbesar sebesar 22,54%, diikuti pendidikan dasar sebesar 16,94%, program lainnya sebesar 13,01%, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 9,86%, program manajemen pelayanan pendidikan sebesar 6,07%, peningkatan sedangkan program lainnya di bawah 5,00%. Bila dilihat per provinsi maka untuk program 1 sebesar 5,83% dengan terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 50,69% dan terkecil di Provinsi Lampung sebesar 0,80%. Program 2 sebesar 2,12% dengan terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 11,78% dan terkecil di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,08%. Program 3, 4, 5, 6, dan 7 masing-masing sebesar 0,10%, 0,15%,

Personnel Barang & Jasa Modal Jumlah

1 DKI Jakarta 2.78 11.34 85.88 100.00

2 Jawa Barat 8.82 79.03 12.16 100.00

3 Banten 4.41 93.56 2.03 100.00

4 Jawa Tengah 25.12 67.43 7.46 100.00

5 DI Yogyakarta 29.24 61.02 9.74 100.00

6 Jawa Timur 24.08 73.52 2.40 100.00

7 Aceh 16.51 51.31 32.18 100.00

8 Sumatera Utara 11.16 83.34 5.50 100.00

9 Sumatera Barat 12.36 59.38 28.26 100.00

10 R i a u 33.28 62.74 3.98 100.00

11 Kepulauan Riau 13.04 81.55 5.41 100.00

12 J a m b i 10.09 74.06 15.85 100.00


14 Bangka Belitung 6.15 42.50 51.35 100.00

15 Bengkulu 0.23 87.52 12.25 100.00

16 Lampung 4.63 94.91 0.46 100.00





21 Sulawesi Utara 11.27 85.12 3.60 100.00

22 Gorontalo 9.50 56.65 33.85 100.00

23 Sulawesi Tengah 16.97 69.71 13.32 100.00


25 Sulawesi Barat 7.28 85.02 7.70 100.00


27 Maluku 36.32 60.62 3.07 100.00

28 Maluku Utara 16.40 19.29 64.31 100.00

29 Bali 0.00 100.00 0.00 100.00



32 Papua 10.99 65.49 23.52 100.00

33 Papua Barat 0.00 100.00 0.00 100.00

13.07 59.85 27.08 100.00

Program seluruhnya

Indonesia

No. Nama Provinsi

56

0,32%, 0,12%, dan 0,01%. Program 8 sebesar 2,27% dengan terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,62% dan terkecil terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,16%. Program 9 sebesar 16,94% dengan terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 47,53% dan terkecil terdapat di DKI Jakarta sebesar 0,01%. Program 10 sebesar 22,54% dengan terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Timur sebesar 48,92% dan terkecil terdapat di Gorontalo sebesar 1,69%.

Tabel 4.8 Persentase Program terhadap Jumlah Program Seluruhnya Tiap Provinsi

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 PAUD 9 PD 10 PM

1 DKI Jakarta 4.47 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00

2 Jawa Barat 5.13 8.92 0.00 0.25 1.03 0.00 0.03 0.51 47.53 20.52

3 Banten 50.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 14.45 22.96

4 Jawa Tengah 7.44 11.41 0.53 0.00 2.47 0.00 0.00 3.11 18.65 16.36

5 DI Yogyakarta 2.82 4.80 0.00 0.00 0.46 0.32 0.00 1.84 10.60 30.97

6 Jawa Timur 6.20 1.40 0.21 0.20 0.00 0.00 0.10 6.59 14.01 27.29

7 Aceh 3.79 0.92 0.07 0.00 1.28 0.00 0.00 5.31 26.15 21.83

8 Sumatera Utara 7.80 2.22 0.61 0.00 0.00 0.11 0.00 2.47 23.49 36.07

9 Sumatera Barat 5.32 4.71 0.40 0.00 0.14 2.11 0.00 5.67 18.33 48.92

10 R i a u 1.67 1.17 0.11 0.00 0.23 0.18 0.00 0.00 15.06 16.97

11 Kepulauan Riau 4.62 0.57 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.81 10.26 29.09

12 J a m b i 2.36 2.92 0.07 0.00 0.16 0.00 0.00 1.26 31.35 33.91

13 Sumatera Selatan 1.25 0.50 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00 0.19 7.52 32.39

14 Bangka Belitung 1.17 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 12.41 9.94

15 Bengkulu 1.35 3.23 0.20 0.00 0.00 0.24 0.00 6.52 27.37 28.63

16 Lampung 0.80 0.57 0.14 0.00 0.07 0.00 0.00 1.56 7.76 7.56

17 Kalimantan Barat 3.49 3.16 0.36 0.00 0.91 0.17 0.00 7.18 33.24 16.47

18 Kalimantan Tengah 2.40 3.15 0.19 0.00 0.08 0.05 0.00 3.94 24.17 28.26

19 Kalimantan Selatan 1.03 0.89 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 4.54 32.50 27.26

20 Kalimantan Timur 1.57 0.45 0.12 1.51 0.00 0.48 0.00 1.17 8.02 48.92

21 Sulawesi Utara 7.52 4.41 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 1.76 6.53 18.97

22 Gorontalo 2.32 0.66 0.00 0.00 0.21 0.08 0.00 0.66 2.77 1.69

23 Sulawesi Tengah 4.76 5.13 0.00 0.00 0.36 0.69 0.00 5.48 19.07 12.51

24 Sulawesi Selatan 17.46 2.52 1.65 0.00 3.52 4.12 0.00 0.00 4.78 11.91

25 Sulawesi Barat 7.25 1.08 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 8.62 22.38 17.77

26 Sulawesi Tenggara 5.29 2.34 0.25 0.00 0.06 0.01 0.04 0.98 21.09 36.16

27 Maluku 2.84 3.25 0.00 0.00 0.66 0.51 0.00 2.81 12.48 35.00

28 Maluku Utara 2.11 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.27 26.68 44.07

29 Bali 2.69 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.89 13.95 35.02

30 Nusa Tenggara Barat 12.77 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 36.51 10.06

31 Nusa Tenggara Timur 4.77 11.78 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Papua 1.66 0.49 0.00 0.00 0.07 0.12 0.00 0.00 41.68 14.11

33 Papua Barat 5.22 5.54 0.00 0.00 0.61 0.11 0.00 0.00 0.00 73.52

5.83 2.12 0.10 0.15 0.32 0.12 0.01 2.27 16.94 22.54Indonesia

No. Nama ProvinsiProgram

57

Tabel 4.8 (lanjutan) Persentase Program terhadap Jumlah Program Seluruhnya Tiap Provinsi

Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4.8 (lanjutan), terdapat persentase program 11 sampai 20. Program 11 sebesar 3,43% dengan terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 15,01% dan terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,42%. Program 12 sebesar 2,92% dengan terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 13,51% dan terkecil di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,06%. Program 13 sebesar 9,86% dengan terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 65,93% dan terkecil terdapat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,32%. Program 14 sebesar 0,33% dengan terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 22,20% dan terkecil terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,52%. Program 15 sebesar 6,07% dengan terbesar terdapat di Provinsi Maluku sebesar 34,12% dan terkecil terdapat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,41%. Program 16 sebesar 7,19% dengan terbesar terdapat di Provinsi Bangka Belitung

11 PNF 12 PKLK 13 PTK 14 15 MP 16 17 18 19 20 Jumlah

1 DKI Jakarta 0.59 0.60 0.00 0.00 0.00 11.08 0.00 0.00 0.00 82.00 100.00

2 Jawa Barat 0.51 4.38 0.00 1.76 4.92 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 100.00

3 Banten 2.00 0.00 4.43 0.04 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

4 Jawa Tengah 5.93 4.69 18.90 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 100.00

5 DI Yogyakarta 6.07 13.51 12.41 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

6 Jawa Timur 3.39 2.42 21.90 0.00 15.80 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 100.00

7 Aceh 2.46 1.99 29.05 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 100.00

8 Sumatera Utara 3.76 0.21 9.02 0.00 12.62 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 100.00

9 Sumatera Barat 5.66 2.37 0.32 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

10 R i a u 3.98 3.82 12.66 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 14.54 23.71 100.00

11 Kepulauan Riau 7.41 0.00 23.07 0.00 0.89 22.64 0.34 0.00 0.21 0.00 100.00

12 J a m b i 3.81 4.52 8.28 0.00 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

13 Sumatera Selatan 5.22 0.06 1.17 0.00 2.53 0.00 49.08 0.00 0.00 0.00 100.00

14 Bangka Belitung 2.08 0.00 0.00 0.00 0.41 71.62 0.00 0.00 0.87 0.00 100.00

15 Bengkulu 6.10 7.05 9.15 0.68 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

16 Lampung 3.74 0.32 11.43 0.00 11.32 49.66 4.01 0.00 1.06 0.00 100.00

17 Kalimantan Barat 4.29 0.73 8.82 3.96 12.32 0.00 0.00 0.33 0.27 4.30 100.00

18 Kalimantan Tengah 3.33 5.69 13.03 2.68 3.61 0.00 0.00 0.00 9.41 0.00 100.00

19 Kalimantan Selatan 8.57 13.44 3.55 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

20 Kalimantan Timur 3.52 0.00 10.84 0.00 3.91 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00 100.00

21 Sulawesi Utara 1.65 0.00 9.76 0.00 3.54 22.56 0.00 0.00 3.65 19.14 100.00

22 Gorontalo 0.42 4.30 3.96 0.00 1.06 45.99 0.00 0.00 2.65 33.22 100.00

23 Sulawesi Tengah 4.95 7.14 30.91 0.00 6.81 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 100.00

24 Sulawesi Selatan 8.50 5.22 0.00 0.00 14.00 10.52 14.91 0.88 0.00 0.00 100.00

25 Sulawesi Barat 5.11 3.16 7.45 14.17 9.75 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

26 Sulawesi Tenggara 2.71 4.74 2.11 0.52 11.67 9.43 0.00 0.00 0.00 2.59 100.00

27 Maluku 1.39 1.73 1.31 0.00 34.12 1.63 0.00 0.00 0.00 2.28 100.00

28 Maluku Utara 0.89 9.34 4.01 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

29 Bali 0.84 11.93 0.77 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.16 100.00

30 Nusa Tenggara Barat 3.23 0.00 6.35 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

31 Nusa Tenggara Timur 1.40 3.53 65.93 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7.96 100.00

32 Papua 4.62 4.03 6.94 0.00 7.86 0.00 2.59 0.00 9.35 6.48 100.00

33 Papua Barat 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

3.43 2.92 9.86 0.33 6.07 7.19 4.75 0.03 2.00 13.01 100.00Indonesia

No. Nama ProvinsiProgram

58

sebesar 71,62% dan terkecil terdapat di Provinsi Maluku sebesar 1,63%. Program 17 sebesar 4,75% dengan terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 49,08% dan terkecil terdapat di Provinsi Papua sebesar 2,59%. Program 18 sebesar 0,03%. Program 19 sebesar 2,00% dengan terbesar terdapat di Provinsi Riau sebesar 14,54% dan terkecil terdapat di Provinsi Aceh sebesar 0,06%. Program 20 lainnya sebesar 13,01% dengan terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,00% dan terkecil terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,30%.

Tabel 4.9 Belanja Tak Langsung dan Langsung Tiap Provinsi

Tahun 2013

Tabel 4.9 menunjukkan penjumlahan biaya tak langsung dan langsung tiap

provinsi. Secara nasional, belanja tak langsung menduduki porsi yang lebih besar sebesar 51,82% atau Rp6.772.694.223.075,00 jika dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 48,18% atau Rp6.297.245.239.578,00. Untuk semua belanja

1 DKI Jakarta 5,516,956,645,573 88.19 738,778,337,836 11.81 6,255,734,983,409

2 Jawa Barat 284,679,149,689 43.24 373,676,329,091 56.76 658,355,478,780

3 Banten 32,648,000,000 9.11 325,597,483,610 90.89 358,245,483,610

4 Jawa Tengah 55,877,956,000 22.74 189,844,289,000 77.26 245,722,245,000

5 DI Yogyakarta 101,457,097,965 60.17 67,164,442,060 39.83 168,621,540,025

6 Jawa Timur 48,654,463,000 11.63 369,734,620,000 88.37 418,389,083,000

7 Aceh 43,392,179,343 8.79 450,065,082,588 91.21 493,457,261,931

8 Sumatera Utara 27,741,889,666 17.89 127,297,439,403 82.11 155,039,329,069

9 Sumatera Barat 55,306,661,098 46.79 62,896,293,443 53.21 118,202,954,541

10 R i a u 49,791,847,000 11.77 373,253,586,000 88.23 423,045,433,000

11 Kepulauan Riau 6,750,000,000 3.18 205,486,561,240 96.82 212,236,561,240

12 J a m b i 15,559,422,099 7.86 182,500,000,000 92.14 198,059,422,099

13 Sumatera Selatan 46,853,332,000 11.43 363,135,300,000 88.57 409,988,632,000

14 Bangka Belitung 5,885,346,469 4.90 114,345,829,854 95.10 120,231,176,323

15 Bengkulu 18,731,327,730 14.52 110,292,296,500 85.48 129,023,624,230

16 Lampung 22,189,410,000 7.24 284,250,000,000 92.76 306,439,410,000

17 Kalimantan Barat 18,620,766,600 21.32 68,711,087,500 78.68 87,331,854,100

18 Kalimantan Tengah 20,219,132,795 12.19 145,630,447,059 87.81 165,849,579,854

19 Kalimantan Selatan 19,078,217,000 6.19 289,193,053,127 93.81 308,271,270,127

20 Kalimantan Timur 29,468,568,000 5.38 518,242,284,500 94.62 547,710,852,500

21 Sulawesi Utara 25,104,857,000 32.32 52,561,180,000 67.68 77,666,037,000

22 Gorontalo 26,709,873,962 13.04 178,053,485,354 86.96 204,763,359,316

23 Sulawesi Tengah 17,531,343,761 21.72 63,172,868,432 78.28 80,704,212,193

24 Sulawesi Selatan 57,640,197,301 79.54 14,829,000,000 20.46 72,469,197,301

25 Sulawesi Barat 8,582,897,749 21.61 31,129,636,000 78.39 39,712,533,749

26 Sulawesi Tenggara 25,180,761,500 37.82 41,403,483,950 62.18 66,584,245,450

27 Maluku 21,972,427,421 27.09 59,132,053,000 72.91 81,104,480,421

28 Maluku Utara 10,410,233,000 31.69 22,439,900,000 68.31 32,850,133,000

29 Bali 84,391,089,954 38.30 135,965,455,881 61.70 220,356,545,835

30 Nusa Tenggara Barat 16,514,692,400 60.70 10,692,079,450 39.30 27,206,771,850

31 Nusa Tenggara Timur 19,756,013,000 26.07 56,014,829,700 73.93 75,770,842,700

32 Papua 31,428,733,000 12.25 225,128,171,000 87.75 256,556,904,000

33 Papua Barat 7,609,700,000 14.03 46,628,334,000 85.97 54,238,034,000

6,772,694,232,075 51.82 6,297,245,239,578 48.18 13,069,939,471,653

Belanja tak langsung Belanja langsung Jumlah% %No. Nama Provinsi

Indonesia

59

langsung dan tak langsung maka Provinsi DKI Jakarta juga yang terbesar sebesar Rp6.255.734.983.459,00 dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkecil sebesar Rp27.206.771.850,00.

Grafik 4.1 % Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tiap Provinsi

Tahun 2013

Grafik 4.1 menunjukkan persentase belanja tak langsung dan langsung setiap

provinsi. Pada Grafik 4.1 terlihat Provinsi DKI Jakarta memiliki alokasi tertinggi untuk biaya tak langsung sedangkan dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki alokasi terendah untuk biaya tak langsung.

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

DKI

Jabar

Banten

Jateng

DIY

Jatim

Aceh

Sumut

Sumbar

R i a u

Kepri

J a m b i

Sumsel

Babel

Bengkulu

Lampung

Kalbar

Kalteng

Kalsel

Kaltim

Sulut

Gorontalo

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sultra

Maluku

Malut

Bali

NTB

NTT

Papua

Pabar

Indonesia

Tak langsung Langsung

60

Tabel 4.10 Perbandingan Belanja Dinas Pendidikan terhadap Siswa

Pendidikan Dasar dan Menengah Tiap Provinsi Tahun 2013

Catatan: Data siswa menggunakan data tahun 2011/2012

Tabel 4.10 menunjukkan perbandingan belanja pendidikan dengan siswa

pendidikan dasar dan menengah tiap provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio belanja per siswa secara nasional sebesar Rp288.999,00 sedangkan terbesar dan sangat ekstrim rasionya adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.898.354,00 dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp30.686,00. Walaupun jumlah siswa Provinsi Jawa Barat yang terbesar namun rasio belanja per siswa sebesar Rp85.080,00, diikuti Jawa Timur sebesar Rp73.702,00, dan Jawa Tengah sebesar Rp43.851,00 sedangkan Bangka Belitung dengan siswa terkecil namun rasio belanja per siswa cukup besar sebesar Rp511.761,00.

SD SMP SM Jumlah

1 DKI Jakarta 6,255,734,983,409 837,875 343,594 423,243 1,604,712 3,898,354

2 Jawa Barat 658,355,478,780 4,798,996 1,655,657 1,283,448 7,738,101 85,080

3 Banten 358,245,483,610 1,274,396 388,888 328,733 1,992,017 179,841

4 Jawa Tengah 245,722,245,000 3,383,070 1,203,429 1,017,094 5,603,593 43,851

5 DI Yogyakarta 168,621,540,025 305,157 124,716 136,233 566,106 297,862

6 Jawa Timur 418,389,083,000 3,304,905 1,214,436 1,157,398 5,676,739 73,702

7 Aceh 493,457,261,931 546,790 201,740 202,742 951,272 518,734

8 Sumatera Utara 155,039,329,069 1,848,532 626,521 663,919 3,138,972 49,392

9 Sumatera Barat 118,202,954,541 688,840 207,553 211,078 1,107,471 106,732

10 R i a u 423,045,433,000 735,413 224,331 185,953 1,145,697 369,247

11 Kepulauan Riau 212,236,561,240 170,794 59,871 47,841 278,506 762,054

12 J a m b i 198,059,422,099 421,888 120,312 105,738 647,938 305,677

13 Sumatera Selatan 409,988,632,000 958,005 323,034 273,304 1,554,343 263,770

14 Bangka Belitung 120,231,176,323 147,642 46,429 40,865 234,936 511,761

15 Bengkulu 129,023,624,230 243,589 85,632 69,802 399,023 323,349

16 Lampung 306,439,410,000 1,017,863 312,784 231,081 1,561,728 196,218

17 Kalimantan Barat 87,331,854,100 655,931 195,281 142,460 993,672 87,888

18 Kalimantan Tengah 165,849,579,854 328,432 87,126 70,643 486,201 341,113

19 Kalimantan Selatan 308,271,270,127 421,022 105,710 89,423 616,155 500,314

20 Kalimantan Timur 547,710,852,500 437,285 157,198 139,571 734,054 746,145

21 Sulawesi Utara 77,666,037,000 280,172 111,023 99,806 491,001 158,179

22 Gorontalo 204,763,359,316 166,675 44,731 37,799 249,205 821,666

23 Sulawesi Tengah 80,704,212,193 361,561 116,474 87,722 565,757 142,648

24 Sulawesi Selatan 72,469,197,301 1,041,568 379,772 313,035 1,734,375 41,784

25 Sulawesi Barat 39,712,533,749 180,271 58,011 42,915 281,197 141,227

26 Sulawesi Tenggara 66,584,245,450 348,700 119,255 102,156 570,111 116,792

27 Maluku 81,104,480,421 272,028 90,769 79,315 442,112 183,448

28 Maluku Utara 32,850,133,000 173,173 59,818 44,925 277,916 118,202

29 Bali 220,356,545,835 421,665 177,462 150,821 749,948 293,829

30 Nusa Tenggara Barat 27,206,771,850 559,926 175,637 151,049 886,612 30,686

31 Nusa Tenggara Timur 75,770,842,700 796,149 263,454 176,538 1,236,141 61,296

32 Papua 256,556,904,000 333,487 104,824 71,668 509,979 503,073

33 Papua Barat 54,238,034,000 122,119 39,864 37,306 199,289 272,158

13,069,939,471,653 27,583,919 9,425,336 8,215,624 45,224,879 288,999

Rasio Belanja

per SiswaNo. Nama Provinsi

Indonesia

Belanja Dinas

Pendidikan

Siswa

61

Grafik 4.2 Rasio Belanja Dinas terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi

Tahun 2013 (Rp)

Bila nasional dijadikan standar rasio belanja per siswa yang cukup untuk

biaya pendidikan baik maka terdapat 19 provinsi dengan rasio yang lebih kecil daripada nasional, sedangkan sisanya 14 provinsi dengan rasio lebih besar daripada nasional, yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, dan Papua. Provinsi-provinsi yang besar ternyata rasio belanja per siswa tidak menunjukkan rasio yang besar sedangkan provinsi kecil juga tidak menunjukkan rasio yang kecil. Kondisi seperti ini akibat yang dihitung hanya belanja provinsi, bila disatukan dengan belanja kabupaten/kota hasilnya akan berbeda dengan kondisi sekarang ini.

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

NTB

Sulsel

Jateng

Sumut

NTT

Jatim

Jabar

Kalbar

Sumbar

Sultra

Mlut

Sulbar

Sulteng

Sulut

Banten

Maluku

Lampung

Sumsel

Pabar

Indonesia

Bali

DIY

J a m b i

Bengkulu

Kalteng

R i a u

Kalsel

Papua

Babel

Aceh

Kaltim

Kepri

Gorontalo

DKI

62

F. Hasil Isian Kuesioner WEI 2013 Sesuai dengan data yang diminta dari kuesioner WEI 2013, disajikan data

secara global ketujuh komponen sesuai dengan isian yang telah dilaksanakan sedangkan 2 instrumen baru, yaitu intended instructional time dan national education programmes according to ISCED 2011 disajikan dalam Lampiran.

1. Kelas

Isian kelas ini hanya utk file CLASS1 yang membahas tentang rasio siswa per kelas untuk satuan pendidikan SD dan MI serta SMP dan MTs. Selain itu, isian siswa dan kelas dirinci menurut status sekolah. Jumlah siswa SD dan MI Negeri sebesar 25.427.150 dan kelas SD dan MI Negeri sebesar 1.080.091 sehingga rasio siswa per kelas sebesar 23,5. Sebaliknya, jumlah siswa SD dan MI Swasta sebesar 4.921.554 dan kelas SD dan MI Swasta sebesar 122.226 sehingga rasio siswa per kelas sebesar 40,3. Dengan demikian, jumlah siswa SD dan MI sebesar 30.348.704 dan kelas SD dan MI sebesar 1.202.317 sehingga rasio siswa per kelas sebesar 25,2. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa dan kelas Negeri lebih banyak sehingga rasio siswa per kelas Negeri lebih kecil (lebih jarang) dibandingkan Swasta.

Jumlah siswa SMP dan MTs Negeri sebesar 7.781.320 dan kelas SMP dan MTs Negeri sebesar 217.680 sehingga rasio siswa per kelas sebesar 35,7. Sebaliknya, jumlah siswa SMP dan MTs Swasta sebesar 4.058.853 dan kelas SMP dan MTs Swasta sebesar 132.439 sehingga rasio siswa per kelas sebesar 30,6. Dengan demikian, jumlah siswa SMP dan MTs sebesar 11.840.173 dan kelas SMP dan MTs sebesar 350.119 sehingga rasio siswa per kelas sebesar 33,8. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa dan kelas Negeri lebih kecil sehingga rasio siswa per kelas Negeri lebih besar (lebih padat) dibandingkan Swasta.

2. Siswa

Data siswa yang diminta terdiri dari ENRL1, ENRL1_Adult, ENRL1a, ENRL1a_Adult, ENRL3 sampai ENRL9. Namun, tidak semua data tersebut dapat diisi karena ketersediaan datanya. ENRL6 dan 7 tidak diisi karena di Indonesia tidak ada mahasiswa yang mobile dan mahasiswa asing yang ada tidak dapat dirinci menurut program studi. ENRL1 adalah siswa yang dirinci menurut jenis kelamin dan usia dan khusus siswa tetap dari TK sampai PT. Siswa TK sebesar 4.86.572 dengan rincian laki-laki sebesar 2.369.971 dengan usia 3 tahun sebesar 121.967, usia 4 tahun sebesar 586.753, usia 5 tahun sebesar 1.094.884, dan usia 6 tahun sebesar 566.367, sedangkan perempuan sebesar 2.316.601 dengan usia 3 tahun sebesar 121.670, usia 4 tahun sebesar 641.953, usia 5 tahun sebesar 931.697, dan usia 6 tahun sebesar 621.281.

Siswa SD sebesar 30.784.378 dengan rincian laki-laki sebesar 15.854.942 dan perempuan sebesar 14.929.436. Siswa yang bersekolah di SD terdiri dari usia 5

63

tahun sampai 14 tahun walaupun ketentuan bersekolah hanyalah 7 sampai 12 tahun, siswa yang lebih besar dari 12 karena mereka pernah mengulang atau karena masuk sekolah lebih dari usia 7 tahun. Siswa SMP sebesar 12.170.358 dengan rincian laki-laki sebesar 6.124.573 dan perempuan sebesar 6.045.785. Siswa yang bersekolah di SMP terdiri dari usia 12 tahun sampai 19 tahun walaupun ketentuan bersekolah hanyalah 13 sampai 15 tahun karena adanya yang masuk sebelum usia 13 tahun dan adanya siswa mengulang atau masuk sekolah lebih dari usia 13 tahun. Siswa SM sebesar 9.275.438 dengan rincian laki-laki sebesar 4.693.131 dan perempuan sebesar 4.582.307. Siswa yang bersekolah di SM terdiri dari usia 15 tahun sampai 22 tahun walaupun ketentuan bersekolah hanyalah 16 sampai 18 tahun karena adanya yang masuk sebelum usia 16 tahun dan adanya siswa mengulang atau masuk sekolah lebih dari usia 16 tahun.

Mahasiswa PT program S1 sebesar 5.051.637 dengan rincian laki-laki sebesar 2.565.260 dan perempuan sebesar 2.486.377. Mahasiswa yang bersekolah di S1 terdiri dari usia 18 tahun sampai 26 tahun walaupun ketentuan berkuliah hanyalah 19 sampai 23 tahun karena adanya yang masuk sebelum usia 19 tahun dan adanya mahasiswa yang berhenti dua semester atau masuk kuliah lebih dari usia 19 tahun. Mahasiswa PT program diploma sebesar 1.144.962 dengan rincian laki-laki sebesar 479.439 dan perempuan sebesar 665.523. Mahasiswa yang kuliah di program diploma terdiri dari usia 18 tahun sampai 26 tahun walaupun ketentuan berkuliah hanyalah 19 sampai 23 tahun karena adanya yang masuk sebelum usia 19 tahun dan adanya mahasiswa yang berhenti dua semester atau masuk kuliah lebih dari usia 19 tahun. Mahasiswa PT program S3 sebesar 37.385 dengan rincian laki-laki sebesar 21.897 dan perempuan sebesar 15.488. Mahasiswa yang kuliah di program S3 berusia 18 sampai 40 tahun lebih.

ENRL1_Adult terdiri dari program Paket A, Paket B, dan Paket C. Jumlah peserta didik Paket A sebesar 75.984 dengan rincian laki-laki sebesar 41.198 dan perempuan sebesar 34.786, mereka berusia dari kurang 15 tahun sampai usia 16 tahun. Jumlah peserta didik Paket B sebesar 225.766 dengan rincian laki-laki sebesar 125.618 dan perempuan sebesar 100.148, mereka berusia dari kurang 15 tahun sampai usia 20 tahun. Jumlah peserta didik Paket C sebesar 256.262 dengan rincian laki-laki sebesar 128.599 dan perempuan sebesar 127.663, mereka berusia dari kurang 16 tahun sampai usia 21 tahun.

ENRL1a terdiri dari TK sampai PT dengan informasi tentang sistem ketika mulai masuk dan terakhir. Mulai masuk secara teori, untuk TK adalah 4 atau 5 tahun, SD adalah 7 tahun, SMP adalah 13 tahun, SM adalah 16 tahun, S1 PT adalah 19 tahun, Diploma PT adalah 19 tahun, S2 PT adalah 24, dan S3 PT adalah 26 tahun. Selesainya secara teori, untuk TK adalah 6 tahun, SD adalah 12 tahun, SMP adalah 15 tahun, SM adalah 18 tahun, S1 PT adalah 23 tahun, Diploma PT adalah 24 tahun, S2 PT adalah 25 tahun, dan S3 PT adalah 28 tahun.

Jumlah siswa di semua jenjang adalah full time. Siswa TK sebesar 4.686.572 dan dirinci menurut status sekolah negeri sebesar 131.309 dan sekolah swasta sebesar 4.555.263. Jumlah siswa SD sebesar 30.784.378 dan dirinci menjadi sekolah negeri sebesar 25.449.213 dan sekolah swasta sebesar 5.335.165.

64

Jumlah siswa SMP sebesar 12.170.358 dan dirinci menjadi sekolah negeri sebesar 7.823.845 dan sekolah swasta sebesar 4.346.513. Jumlah siswa SM sebesar 9.275.438 dan dirinci menjadi sekolah negeri sebesar 4.676.301 dan sekolah swasta sebesar 4.599.137. Jumlah mahasiswa S1 PT sebesar 5.051.637 dan dirinci menjadi sekolah negeri sebesar 1.589.489 dan sekolah swasta sebesar 3.462.148. Jumlah mahasiswa diploma PT sebesar 1.144.962 dan dirinci menjadi sekolah negeri sebesar 491.400 dan sekolah swasta sebesar 653.562. Jumlah siswa S2 PT sebesar 37.385 dan dirinci menjadi sekolah negeri sebesar 27.465 dan sekolah swasta sebesar 13.920.

ENRL1a_Adult isiannya sama dengan ENRL1_Adult hanya rinciannya berbeda, yaitu menurut status sekolah, full-time dan part-time. Peserta didik Paket A, B, dan C semuanya negeri dan part-time, masing-masing adalah 75.894, 225.766, dan 256.262.

ENRL3 berisi tentang siswa menurut tingkat dan mengulang menurut tingkat dan jenis kelamin untuk SD, SMP, dan SMA. Siswa SD sebesar 30.784.378 dirinci menjadi laki-laki sebesar 15.854.942 dan perempuan sebesar 14.929.436. Siswa mengulang laki-laki sebesar 488.273 di tingkat 1 sebesar 224.066, tingkat 2 sebesar 92.671, tingkat 3 sebesar 75.370, tingkat 4 sebesar 55.772, tingkat 5 sebesar 36.969, dan tingkat 6 sebesar 3.425, sedangkan siswa mengulang perempuan sebesar 405.486 di tingkat I sebesar 126.663, tingkat 2 sebesar 98.110, tingkat 3 sebesar 79.285, tingkat 4 sebesar 58.641, tingkat 5 sebesar 36.129, dan tingkat 6 sebesar 3.650. Siswa SMP sebesar 12.170.308 dirinci menjadi laki-laki sebesar 6.124.573 dan perempuan sebesar 6.045.785. Siswa mengulang laki-laki sebesar 20.999 di tingkat 7 sebesar 7.782, tingkat 8 sebesar 8.991, dan tingkat 9 sebesar 4.226, sedangkan siswa mengulang perempuan sebesar 10.750 di tingkat 7 sebesar 4.218, tingkat 8 sebesar 4.386, dan tingkat 9 sebesar 2.146. Siswa SM sebesar 9.275.438 dirinci menjadi laki-laki sebesar 4.693.131 dan perempuan sebesar 4.582.307. Siswa mengulang laki-laki sebesar 19.750 di tingkat 7 sebesar 9.336, tingkat 8 sebesar 4.781, dan tingkat 9 sebesar 5.633, sedangkan siswa mengulang perempuan sebesar 9.469 di tingkat 7 sebesar 3.725, tingkat 8 sebesar 2.138, dan tingkat 9 sebesar 3.606.

ENRL4 berisi tentang siswa SD tingkat 1 menurut usia dan jenis kelamin. Siswa tingkat 1 sebesar 5.286.965 dengan usia 5 tahun sebesar 219.986, usia 6 tahun sebesar 4.134.842, dan usia 7 tahun sebesar 931.880. Siswa tingkat 1 laki-laki sebesar 2.716.181 dengan usia 5 tahun sebesar 110.505, usia 6 tahun sebesar 2.059.365, dan usia 7 tahun sebesar 546.311, sedangkan siswa tingkat 1 perempuan sebesar 2.750.506 dengan usia 5 tahun sebesar 109.460, usia 6 tahun sebesar 2.075.477, dan usia 7 tahun sebesar 385.569.

ENRL5 berisi tentang mahasiswa PT menurut program, dan program studi, dan jenis kelamin. Program PT dimaksud adalah S1 dan S2, Diploma, dan S3. Program studi dimaksud adalah 9, yaitu pendidikan, humanitis, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum, pengetahuan alam, teknik, manufaktur, dan konstruksi, pertanian, kesehatan dan kesejahteraan, pelayanan, dan tak dapat dispesifikasi. Namun, ternyata program studi tidak ada di PT. Mahasiswa program S1 dan S2

65

PT sebesar 5.051.637 dengan rincian laki-laki sebesar 2.565.260 dan perempuan sebesar 2.486.377. Untuk mahasiswa S1 dan S2 laki-laki dengan program studi pendidikan sebesar 363.650, humanitis dan seni sebesar 11.959, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 1.313.277, pengetahuan alam sebesar 201.748, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 428.314, pertanian sebesar 148.222, dan kesehatan dan kesejahteraan sebesar 98.010, sedangkan mahasiswa perempuan dengan program studi pendidikan sebesar 88.751, humanitis dan seni sebesar 1.628, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 268.250, pengetahuan alam sebesar 27.525, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 63.869, pertanian sebesar 16.063, dan kesehatan dan kesejahteraan sebesar 13.347.

Untuk mahasiswa diploma PT laki-laki dengan program studi pendidikan sebesar 384.245, humanitis dan seni sebesar 12.262, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 1.267.339, pengetahuan alam sebesar 206.596, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 390.014, pertanian sebesar 125.493, dan kesehatan dan kesejahteraan sebesar 100.428, sedangkan mahasiswa perempuan dengan program studi pendidikan sebesar 86.754, humanitis dan seni sebesar 4.081, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 314.303, pengetahuan alam sebesar 68.753, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 117.692, pertanian sebesar 40.526, dan kesehatan dan kesejahteraan sebesar 33.414.

ENRL8 dan ENRL9 berisi tentang mahasiswa menurut program, program studi, dan negara. Perbedaan ERL8 dan ENRL9 hanya berbeda pada mahasiswa mobile, padahal di Indonesia tak ada mahasiswa mobile. Program yang dimaksud adalah program S1 dan S2, program diploma, dan program S3. Negara yang dimaksud ada 7, yaitu Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Karibia, Asia, Eropa, Oceania, dan luar negeri tetapi negara tidak dapat dispesifikasikan. Mahasiswa program S1 dan S2 sebesar 5.058.872, untuk Asia yang terbesar karena termasuk Indonesia sebesar 5.058.237, Eropa sebesar 101, Oceania sebesar 96, dan negara lainnya sebesar 438. Mahasiswa program diploma dan program S3 hanya dari Indonesia, masing-masing sebesar 1.144.962 dan 37.385. 3. Siswa Baru

Data siswa baru yang diminta terdiri dari ENTR1 sampai ENTR4. Pada ENTR1 dirinci menurut SM dan PT menurut program. Jumlah siswa SM sebesar 9.275.438 dan sebagai siswa baru sebesar 3.297.423. Mahasiswa PT program S1 sebesar 5.051.637 dan sebagai mahasiswa baru sebesar 1.135.956, mahasiswa PT program diploma sebesar 1.144.962 dan mahasiswa baru sebesar 151.157. Mahasiswa PT program S3 sebesar 37.385 dan mahasiswa baru sebesar 11.999.

ENTR2 dirinci menurut SM dan PT, usia, dan jenis kelamin. Jumlah siswa SM baru seluruhnya sebesar 3.297.423, jumlah siswa baru laki-laki sebesar 1.671.809, berusia 15 tahun sebesar 461.721, 16 tahun sebesar 1.204.487, dan 17 tahun sebesar 5.601, sedangkan jumlah siswa baru perempuan sebesar

66

1.625.614, berusia 15 tahun sebesar 524.165, 16 tahun sebesar 1.095.371, dan usia 17 tahun sebesar 6.078. Jumlah mahasiswa baru S1 sebesar 1.135.956, jumlah mahasiswa baru laki-laki sebesar 585.873, berusia 18 tahun sebesar 132.346, berusia 19 tahun sebesar 334.601, berusia 20 tahun sebesar 92.671, berusia 21 tahun sebesar 22.255, dan berusia 22 tahun sebesar 4.000, sedangkan jumlah mahasiswa baru perempuan sebesar 550.083, berusia berusia 18 tahun sebesar 140.268, berusia 19 tahun sebesar 307.621, berusia 20 tahun sebesar 80.141, berusia 21 tahun sebesar 19.274, dan berusia 22 tahun sebesar 2.779. Jumlah mahasiswa baru diploma sebesar 151.157, jumlah mahasiswa baru laki-laki sebesar 66.122, berusia 18 tahun sebesar 23.373, berusia 19 tahun sebesar 31.868, berusia 20 tahun sebesar 8.559, berusia 21 tahun sebesar 1.987, dan berusia 22 tahun sebesar 335, sedangkan jumlah mahasiswa baru perempuan sebesar 85.035, berusia berusia 18 tahun sebesar 33.488, berusia 19 tahun sebesar 36.452, berusia 20 tahun sebesar 10.265, berusia 21 tahun sebesar 2.430, dan berusia 22 tahun sebesar 400. Jumlah mahasiswa baru S3 sebesar 11.999, jumlah mahasiswa baru laki-laki sebesar 7.081, berusia 24 tahun sebesar 231, berusia 25 tahun sebesar 634, berusia 26 tahun sebesar 1.023, berusia 27 tahun sebesar 1.367, berusia 28 tahun sebesar 1.612, dan berusia 29 tahun sebesar 1.268, sedangkan jumlah mahasiswa baru perempuan sebesar 4.918, berusia berusia 25 tahun sebesar 62, berusia 26 tahun sebesar 1.246, berusia 27 tahun sebesar 1.542, berusia 28 tahun sebesar 634, dan berusia 29 tahun sebesar 599.

Pada ENTR3 berisi data PT menurut program studi dan jenis kelamin. Program studi dimaksud ada delapan, yaitu 1) pendidikan, 2) humaniti dan seni, 3) pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum, 4) pengetahuan alam, 5) teknik, manufaktur, dan konstruksi, 6) pertanian, 7) kesehatan dan kesejahteraan, 8) pelayanan, dan 9) tidak dapat dispesifikasikan. Ternyata data pelayanan dan tidak dapat dispesifikasikan tidak ada. Jumlah mahasiswa baru program S1 sebesar 1.135.956 terdiri dari mahasiswa baru laki-laki sebesar 585.873 dengan rincian pendidikan sebesar 77.930, humanitis dan seni sebesar 2.992, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 258.110, pengetahun alam sebesar 62.684, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 127.628, pertanian sebesar 32.289, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 24.240, sedangkan mahasiswa baru perempuan sebesar 550.083 dengan rincian pendidikan sebesar 155.650, humaitis dan seni sebesar 1.793, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 237.428, pengetahun alam sebesar 49.515, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 53.222, pertanian sebesar 25.212, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 29.263.

Jumlah mahasiswa baru program diploma sebesar 151.157 terdiri dari mahasiswa baru laki-laki sebesar 66.122 dengan rincian pendidikan sebesar 8.532, humanitis dan seni sebesar 336, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 29.494, pengetahun alam sebesar 7.201, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 14.352, pertanian sebesar 3.631, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 2.576, sedangkan mahasiswa baru perempuan sebesar

67

85.035 dengan rincian pendidikan sebesar 23.458, humanitis dan seni sebesar 259, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum sebesar 36.860, pengetahun alam sebesar 7.661, teknik, manufaktur, dan konstruksi sebesar 8.197, pertanian sebesar 4.076, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 4.524. Jumlah mahasiswa baru program S3 sebesar 11.999 dengan rincian laki-laki sebesar 7.081 dan perempuan sebesar 4.918.

ENTR4 berisi tentang siswa baru tingkat SD yang dirinci menurut jenis kelamin dan usia sekolah dan yang mengikuti TK. Jumlah siswa baru tingkat SD sebesar 4.935.958 dengan rincian laki-laki sebesar 2.492.115 dan perempuan sebesar 2.443.843 dan negeri sebesar 4.016.296 dan swasta sebesar 919.662. Jumlah siswa baru berusia 5 tahun sampai 9 tahun, siswa baru laki-laki usia 5 tahun sebesar 110.505, usia 6 tahun sebesar 2.053.801, usia 7 tahun sebesar 165.594, usia 8 tahun sebesar 161.081, dan usia 9 tahun sebesar 1.134, sedangkan siswa baru perempuan usia 5 tahun sebesar 109.460, usia 6 tahun sebesar 2.074.052, usia 7 tahun sebesar 130.736, usia 8 tahun sebesar 128.609, dan usia 9 tahun sebesar 986. Jumlah siswa baru yang berasal dari TK sebesar 3.469.978 dengan rincian laki-laki sebesar 1.821.959 dan perempuan sebesar 1/648.019.

4. Lulusan

Data yang diminta untuk lulusan terdiri dari GRAD1 sampai GRAD6. GRAD1 berisi tentang lulusan tingkat SM yang terdiri dari usia lulusan secara teoritikal adalah usia 18 tahun, demikian juga kebanyakan siswa SM lulus pada usia 17 tahun. Selain itu, berisi lulusan tingkat SM menurut jenis kelamin dan status sekolah. Lulusan SMA dan MA sebesar 1.556.404 dengan rincian laki-laki sebesar 704.420 dan perempuan sebesar 851.984, sedangkan lulusan SMK sebesar 1.086.387 dengan rincian laki-laki sebesar 623.509 dan perempuan sebesar 462.878 sehingga jumlah lulusan SM menjadi 2.642.791. Selain itu, lulusan SMA dan MA sekolah negeri sebesar 933.550 dengan rincian laki-laki sebesar 412.021 dan perempuan sebesar 521.529, sedangkan lulusan SMK sekolah negeri sebesar 382.272 dengan rincian laki-laki sebesar 208.996 dan perempuan sebesar 173.276 sehingga lulusan SM sekolah negeri sebesar 1.315.822. Selanjutnya, lulusan SMA dan MA sekolah swasta sebesar 622.854 dengan rincian laki-laki sebesar 292.399 dan perempuan sebesar 330.455, sedangkan lulusan SMK sekolah swasta sebesar 704.115 dengan rincian laki-laki sebesar 414.513 dan perempuan sebesar 289.602 sehingga lulusan SM sekolah swasta sebesar 1.326.969.

GRAD2 berisi lulusan tingkat SM menurut usia dan jenis kelamin. Usia lulusan tingkat SM dari usia 17 tahun sampai 22 tahun. Lulusan SMA dan MA usia 17 tahun sebesar 810.225, usia 18 tahun sebesar 559.799, usia 19 tahun sebesar 144.014, usia 20 tahun sebesar 31.645, usia 21 tahun sebesar 8.262, dan usia 22 tahun sebesar 2.459. Lulusan SMK usia 17 tahun sebesar 513.715, usia 18 tahun sebesar 398.260, usia 19 tahun sebesar 126.167, usia 20 tahun sebesar 38.105,

68

usia 21 tahun sebesar 8.800, dan usia 22 tahun sebesar 1.340. Lulusan tingkat SM usia 17 tahun sebesar 1.323.940, usia 18 tahun sebesar 958.059, usia 19 tahun sebesar 270.181, usia 20 tahun sebesar 69.750, usia 21 tahun sebesar 17.062, dan usia 22 tahun sebesar 3.799.

GRAD3 berisi usia lulusan PT program S1 secara teoritikal adalah usia 23, 25, dan 26 tahun, sedangkan program S2 adalah 25, 27, dan 28 tahun, demikian juga kebanyakan mahasiswa PT lulus pada usia 24 tahun. Selain itu, lulusan PT dirinci menurut program menurut jenis kelamin dan status sekolah. Lulusan S1 PT sebesar 875.336 dengan rincian laki-laki sebesar 451.638 dan perempuan sebesar 423.698. Lulusan S1 Negeri sebesar 249.860 dengan rincian laki-laki sebesar 119.943 dan perempuan sebesar 129.917, sedangkan lulusan S1 Swasta sebesar 625.476 dengan rincian laki-laki sebesar 331.695 dan perempuan sebesar 293.781. Lulusan S2 PT sebesar 50.610 dengan rincian laki-laki sebesar 28.817 dan perempuan sebesar 21.793. Lulusan S2 Negeri sebesar 30.380 dengan rincian laki-laki sebesar 15.594 dan perempuan sebesar 14.786, sedangkan lulusan S2 Swasta sebesar 20.230 dengan rincian laki-laki sebesar 13.223 dan perempuan sebesar 7.007. Lulusan S2 PT sebesar 50.610 dengan rincian laki-laki sebesar 28.817 dan perempuan sebesar 21.793. Lulusan diploma PT sebesar 208.673 dengan rincian laki-laki sebesar 86.893 dan perempuan sebesar 121.780. Lulusan diploma Negeri sebesar 117.191 dengan rincian laki-laki sebesar 50.360 dan perempuan sebesar 66.831, sedangkan lulusan diploma Swasta sebesar 91.482 dengan rincian laki-laki sebesar 36.533 dan perempuan sebesar 54.949. Lulusan S3 PT sebesar 4.104 dengan rincian laki-laki sebesar 2.424 dan perempuan sebesar 1.680. Lulusan diploma Negeri sebesar 1.922 dengan rincian laki-laki sebesar 1.215 dan perempuan sebesar 707, sedangkan lulusan diploma Swasta sebesar 2.182 dengan rincian laki-laki sebesar 1.209 dan perempuan sebesar 973.

GRAD4 berisi data lulusan PT menurut lama belajar, usia, dan jenis kelamin. Lulusan S1 berusia 22 sampai 26 tahun dan dirinci menurut lamanya belajar 3-4 tahun, 5-6 tahun, dan lebih besar 6 tahun. Lulusan laki-laki usia 22 tahun sebesar 26.896, lulus 3-4 tahun sebesar 18.895, lulus 5-6 tahun sebesar 5.520 dan lulus >6 tahun sebesar 2.481. Lulusan laki-laki usia 23 tahun sebesar 43.770, lulus 3-4 tahun sebesar 30.728, lulus 5-6 tahun sebesar 8.998, dan lulus >6 tahun sebesar 4.044. Lulusan laki-laki usia 24 tahun sebesar 158.542, lulus 3-4 tahun sebesar 111.221, lulus 5-6 tahun sebesar 33.282 dan lulus >6 tahun sebesar 14.039. Lulusan laki-laki usia 25 tahun sebesar 45.069, lulus 3-4 tahun sebesar 30.958, lulus 5-6 tahun sebesar 9.371 dan lulus >6 tahun sebesar 4.740. Lulusan laki-laki usia 26 tahun sebesar 38.1496, lulus 3-4 tahun sebesar 28.325, lulus 5-6 tahun sebesar 8.271 dan lulus >6 tahun sebesar 1.553. Selanjutnya, lulusan perempuan usia 22 tahun sebesar 17.413, lulus 3-4 tahun sebesar 12.118, lulus 5-6 tahun sebesar 3.642 dan lulus >6 tahun sebesar 1.653. Lulusan laki-laki usia 23 tahun sebesar 28.141, lulus 3-4 tahun sebesar 19.683, lulus 5-6 tahun sebesar 5.796, dan lulus >6 tahun sebesar 2.662. Lulusan perempuan usia 24 tahun sebesar 101.470, lulus 3-4 tahun sebesar 71.337, lulus 5-6 tahun sebesar 20.882, dan

69

lulus >6 tahun sebesar 9.251. Lulusan perempuan usia 25 tahun sebesar 34.813, lulus 3-4 tahun sebesar 25.555, lulus 5-6 tahun sebesar 6.899, dan lulus >6 tahun sebesar 2.3590. Lulusan laki-laki usia 26 tahun sebesar 110.172, lulus 3-4 tahun sebesar 78.032, lulus 5-6 tahun sebesar 22.554 dan lulus >6 tahun sebesar 9.586.

Lulusan program S2 berusia 24-27 tahun dengan lama belajar kurang 5 tahun, 5-6 tahun, dan lebih dari 6 tahun. Lulusan laki-laki usia 24 tahun sebesar 12.239, lulus <5 tahun sebesar 9.222, lulus 5-6 tahun sebesar 1.670, dan lulus >6 tahun sebesar 1.347. Lulusan laki-laki usia 25 tahun sebesar 8.348, lulus <5 tahun sebesar 6.133, lulus 5-6 tahun sebesar 1.554, dan lulus >6 tahun sebesar 661. Lulusan laki-laki usia 26 tahun sebesar 7.461, lulus <5 tahun sebesar 6.137, lulus 5-6 tahun sebesar 909, dan lulus >6 tahun sebesar 415. Lulusan laki-laki usia 27 tahun sebesar 769, lulus <5 tahun tidak ada, lulus 5-6 tahun sebesar 630, dan lulus >6 tahun sebesar 139. Lulusan perempuan usia 24 tahun sebesar 8.978, lulus <5 tahun sebesar 6.405, lulus 5-6 tahun sebesar 1.497, dan lulus >6 tahun sebesar 1.076. Lulusan perempuan usia 25 tahun sebesar 6.354, lulus <5 tahun sebesar 4.352, lulus 5-6 tahun sebesar 1.198, dan lulus >6 tahun sebesar 804. Lulusan perempuan usia 26 tahun sebesar 5.135, lulus <5 tahun sebesar 3.569, lulus 5-6 tahun sebesar 887, dan lulus >6 tahun sebesar 679. Lulusan perempuan usia 27 tahun sebesar 1.326, lulus <5 tahun tidak ada, lulus 5-6 tahun sebesar 839, dan lulus >6 tahun sebesar 487.

Lulusan diploma berusia 22 sampai 26 tahun dan dirinci menurut lamanya belajar 2-3 tahun, 3-5 tahun, dan lebih besar 5 tahun. Lulusan laki-laki usia 22 tahun sebesar 6.982, lulus 2-3 tahun sebesar 4.741, lulus 3-5 tahun sebesar 1.458 dan lulus >5 tahun sebesar 743. Lulusan laki-laki usia 23 tahun sebesar 11.349, lulus 2-3 tahun sebesar 7.721, lulus 3-5 tahun sebesar 2.353, dan lulus >5 tahun sebesar 1.275. Lulusan laki-laki usia 24 tahun sebesar 43.360, lulus 2-3 tahun sebesar 29.481, lulus 3-5 tahun sebesar 9.166, dan lulus >6 tahun sebesar 4.713. Lulusan laki-laki usia 25 tahun sebesar 14.714, lulus 2-3 tahun sebesar 9.996, lulus 3-5 tahun sebesar 3.074, dan lulus >5 tahun sebesar 1.644. Lulusan laki-laki usia 26 tahun sebesar 10.488, lulus 2-3 tahun sebesar 7.095, lulus 3-5 tahun sebesar 2.141 dan lulus >5 tahun sebesar 1.252. Selanjutnya, lulusan perempuan usia 22 tahun sebesar 8.644, lulus 2-3 tahun sebesar 6.019, lulus 3-5 tahun sebesar 1.731, dan lulus >5 tahun sebesar 894. Lulusan laki-laki usia 23 tahun sebesar 14.001, lulus 2-3 tahun sebesar 9.736, lulus 3-5 tahun sebesar 2.800, dan lulus >5 tahun sebesar 1.465. Lulusan perempuan usia 24 tahun sebesar 53.855, lulus 2-3 tahun sebesar 37.463, lulus 3-5 tahun sebesar 10.775, dan lulus >6 tahun sebesar 5.617. Lulusan perempuan usia 25 tahun sebesar 18.307, lulus 2-3 tahun sebesar 12.729, lulus 3-5 tahun sebesar 3.660, dan lulus >5 tahun sebesar 1.918. Lulusan laki-laki usia 26 tahun sebesar 26.973, lulus 2-3 tahun sebesar 18.726, lulus 3-5 tahun sebesar 5.424, dan lulus >5 tahun sebesar 2.823.

Lulusan program S3 laki-laki berusia 25-28 tahun, masing-masing sebesar 506, 530, 941, dan 447 sedangkan perempuan masing-masing berusia sebesar 571, 627, 302, dan 180.

70

GRAD5 berisi data lulusan SMK menurut bidang studi dan lulusan PT menurut program S1 dan S2, Diploma, dan S3 dan dirinci menurut bidang studi dan jenis kelamin. Namun, untuk program S2 dan S3 tidak ada rinciannya. Program studi dimaksud adalah pendidikan, humanitis dan seni, pengetahuan sosial, bisnis, dan hukum, pengetahuan alam, teknik, manufaktur, dan konstruksi, pertanian, kesehatan dan kesejahteraan, dan pelayanan. Lulusan SMK hanya pada 1) seni, 2) bisnis dan administrasi, 3) kesehatan, dan 4) pelayanan sosial. Lulusan SMK laki-laki program studi seni sebesar 20.471, bisnis dan administrasi sebesar 532.461, teknik dan teknologi sebesar 377.694, pertanian sebesar 18.861, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 39.451, dan tidak dapat dispesifikasikan sebesar 97.449. Lulusan SMK perempuan program studi seni sebesar 10.112, bisnis dan administrasi sebesar 226.446, teknik dan teknologi sebesar 242.978, pertanian sebesar 1.784, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 13.112, dan tidak dapat dispesifikasikan sebesar 49.261.

Lulusan S1 PT laki-laki pada program studi pendidikan sebesar 90.030, humanitis dan seni sebesar 2.483, pengetahuan sosial, bisnis dan hukum sebesar 180.144, pengetahuan alam sebesar 30.508, teknik dan teknologi sebesar 85.842, pertanian sebesar 31.870, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 30.761 dan tidak dapat dispesifikasikan sebesar 28.817. Lulusan S1 PT perempuan pada program pendidikan sebesar 84.598, studi humanitis dan seni sebesar 2.329, pengetahuan sosial, bisnis dan hukum sebesar 168.844, pengetahuan alam sebesar 28.623, teknik dan teknologi sebesar 80.523, pertanian sebesar 29.909, kesehatan dan kesejahteraan sebesar 28.872 dan tidak dapat dispesifikasikan sebesar 21.793.

GRAD6 berisi data lulusan tingkat SMP yang dirinci menjadi jenis kelamin dan status sekolah. Jumlah lulusan laki-laki sebesar 2.049648 dan di antaranya sebesar 125.618 dari Paket B, sedangkan perempuan sebesar 1.970.396 dan di antara sebesar 100.148 di Paket B. Bila dirinci menurut status sekolah maka lulusan sekolah negeri laki-laki sebesar 1.253.216 dan perempuan sebesar 1.243.314 sehingga jumlahnya 2.496.530 sedangkan sekolah swasta laki-laki sebesar 796.432 dan perempuan sebesar 727.082 sehingga jumlahnya menjadi 1.523.514 5. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan

Data yang diminta untuk guru dan tenaga kependidikan terdiri dari PERS1, PERS2, dan PERS4. PERS1 berisi data TK sampai PT menurut jenis kelamin, usia, tetap dan tidak tetap. Jumlah guru TK sebesar 307.679 dengan rincian laki-laki sebesar 16.159 dan perempuan sebesar 291.520, jumlah guru tetap laki-laki sebesar 6.328 dan perempuan sebesar 114.159, jumlah guru tetap sebesar 120.487 dan tidak tetap sebesar 187.192 dan guru tetap ekuivalen sebesar 182.884. Guru TK Negeri sebesar 7.456 dengan rincian tetap sebesar 3.079, tidak tetap sebesar 4.377, dan tetap ekuivalen sebesar 4.538. Guru TK Swasta sebesar

71

300.223 dengan rincian guru tetap sebesar 117.408, guru tidak tetap sebesar 182.815 dan tetap ekuivalen sebesar 178.346.

Jumlah guru SD sebesar 1.665.764 dengan rincian laki-laki sebesar 602.923 dan perempuan sebesar 1.052.841, jumlah guru tetap laki-laki sebesar 364.674 dan perempuan sebesar 636.804, jumlah guru tetap sebesar 1.219.573 dan tidak tetap sebesar 654.286 dan guru tetap ekuivalen sebesar 1.219.573. Guru SD Negeri sebesar 1.325.228 dengan rincian tetap sebesar 921.607, tidak tetap sebesar 403.621, dan tetap ekuivalen sebesar 1.056.147. Guru SD Swasta sebesar 330.536 dengan rincian guru tetap sebesar 79.871, guru tidak tetap sebesar 250.665 dan tetap ekuivalen sebesar 163.426.

Jumlah guru SMP sebesar 758.118 dengan rincian laki-laki sebesar 343.888 dan perempuan sebesar 414.230, jumlah guru tetap laki-laki sebesar 211.844 dan perempuan sebesar 255.176, jumlah guru tetap sebesar 467.020 dan tidak tetap sebesar 291.098 dan guru tetap ekuivalen sebesar 564.052. Guru SMP Negeri sebesar 433.337 dengan rincian tetap sebesar 348.634, tidak tetap sebesar 84.703, dan tetap ekuivalen sebesar 376.868. Guru SMP Swasta sebesar 324.781 dengan rincian guru tetap sebesar 118.386, guru tidak tetap sebesar 206.395 dan tetap ekuivalen sebesar 187.184.

Jumlah guru SM sebesar 532.467 dengan rincian laki-laki sebesar 256.478 dan perempuan sebesar 275.989, jumlah guru tetap laki-laki sebesar 166.476 dan perempuan sebesar 178.539, jumlah guru tetap sebesar 345.015 dan tidak tetap sebesar 187.452 dan guru tetap ekuivalen sebesar 407.499. Guru SM Negeri sebesar 288.026 dengan rincian tetap sebesar 219.861, tidak tetap sebesar 66.165, dan tetap ekuivalen sebesar 242.583. Guru SM Swasta sebesar 244.441 dengan rincian guru tetap sebesar 125.154, guru tidak tetap sebesar 119.287 dan tetap ekuivalen sebesar 164.916.

Jumlah dosen PT sebesar 226.438 dengan rincian laki-laki sebesar 137.177 dan perempuan sebesar 89.261, jumlah dosen tetap laki-laki sebesar 119.611 dan perempuan sebesar 71.435, jumlah dosen tetap sebesar 191.046 dan tidak tetap sebesar 35.392 dan dosen tetap ekuivalen sebesar 202.843. Dosen PT Negeri sebesar 74.002 dengan rincian tetap sebesar 73.816, tidak tetap sebesar 186, dan tetap ekuivalen sebesar 73.878. Dosen PT Swasta sebesar 152.436 dengan rincian dosen tetap sebesar 117.230, dosen tidak tetap sebesar 35.206 dan tetap ekuivalen sebesar 128.965.

PERS2 berisi data kepala sekolah dan tenaga kependidikan dari TK sampai SM. Kepala sekolah TK sebesar 95.658 dengan rincian laki-laki sebesar 5.947 dan perempuan sebesar 89.711. Jumlah tenaga kependidikan TK sebesar 21.174 dengan rincian laki-laki sebesar 13.010 dan perempuan sebesar 8.164. Kepala sekolah SD sebesar 170.993 dengan rincian laki-laki sebesar 106.254 dan perempuan sebesar 64.739. Jumlah tenaga kependidikan SD sebesar 151.678 dengan rincian laki-laki sebesar 68.329 dan perempuan sebesar 83.349. Kepala sekolah SMP sebesar 47.174 dengan rincian laki-laki sebesar 34.686 dan perempuan sebesar 12.488. Jumlah tenaga kependidikan SMP sebesar 150.560 dengan rincian laki-laki sebesar 78.352 dan perempuan sebesar 72.208. Kepala

72

sekolah SM sebesar 28.683 dengan rincian laki-laki sebesar 22.826 dan perempuan sebesar 5.857. Jumlah tenaga kependidikan SM sebesar 136.291 dengan rincian laki-laki sebesar 129.277 dan perempuan sebesar 7.014.

PERS4 berisi data guru TK sampai PT menurut ijazah tertinggi. Jumlah guru TK sebesar 307.679 dengan ijazah minimal sebesar 34.524 dan kualifikasi median sebesar 93.294 dan ijazah maksimal sebesar 778 sedangkan guru yang mendapatkan pelatihan sebelum mengajar sebesar 164.925. Jumlah guru SD sebesar 1.655.764 dengan ijazah minimal sebesar 81.086 dan kualifikasi median sebesar 844.888 dan ijazah maksimal sebesar 59 sedangkan guru yang mendapatkan pelatihan sebelum mengajar sebesar 1.477.215. Jumlah guru SMP sebesar 758.118 dengan ijazah minimal sebesar 76.088 dan kualifikasi median sebesar 350.090 dan ijazah maksimal sebesar 11.837 sedangkan guru yang mendapatkan pelatihan sebelum mengajar sebesar 496.251. Jumlah guru SM sebesar 532.467 dengan ijazah minimal sebesar 19.218 dan kualifikasi median sebesar 371.371 dan ijazah maksimal sebesar 18.178 sedangkan guru yang mendapatkan pelatihan sebelum mengajar sebesar 414.204. Jumlah dosen PT sebesar 226.438 dengan ijazah magister sebesar 109.739, ijazah doktor sebesar 19.630 sedangkan sisanya sarjana dan lebih rendah. 6. Kurikulum

Isian kurikulum ini terdiri dari empat jenis, dengan kode CURR2, CURR3, CURR4, dan CURR5. CURR2 tentang lamanya guru tetap mengajar menurut satuan pendidikan, status program, dan status sekolah. Lama guru tetap mengajar yang dirinci menjadi jumlah guru mengajar per minggu untuk guru TK dan SD adalah 6 hari sedangkan SMP, SMA dan SMK adalah 4 hari. Dengan demikian untuk per tahun, TK dan SD adalah 44 hari sedangkan SMP, SMA, dan SMK adalah 44 hari. Libur karena festival atau aktivitas keagamaan sebesar 13 hari per tahun. Hal ini juga berlaku untuk baik guru Negeri maupun Swasta.

CURR3 tentang kompensasi guru tahunan menurut tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, status sekolah, dan pengeluaran guru yang dirinci menurut gaji, tambahan bonus, dan jumlahnya. Penerimaan guru dengan minimun pengalaman untuk TK dan SD maka gaji guru sebesar Rp8.804.400, untuk SMP sebesar Rp9.384.000, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp10.864.800. Tambahan bonus untuk TK dan SD sebesar Rp3.521.760, untuk SMP Rp3.753.800, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp4.345.920. Dengan demikian, penerimaan TK dan SD sebesar Rp12.326.160, untuk SMP sebesar Rp13.137.800, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp15.210.720.

Penerimaan guru dengan pengalaman 15 tahun untuk TK dan SD maka gaji guru sebesar Rp11.142.000, untuk SMP sebesar Rp12.693.600, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp14.058.000. Tambahan bonus untuk TK dan SD sebesar Rp6.685.200, untuk SMP Rp7.616.160, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp8.434.820. Dengan demikian, penerimaan TK dan SD sebesar Rp17.827.200,

73

untuk SMP sebesar Rp20.309.760, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp22.492.820.

Penerimaan guru kualifikasi minimal dengan pengalaman tertinggi untuk TK dan SD maka gaji guru sebesar Rp12.693.600, untuk SMP sebesar Rp13.790.400, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp15.319.200. Tambahan bonus untuk TK dan SD sebesar Rp7.616.160, untuk SMP Rp8.274.240, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp9.191.520. Dengan demikian, penerimaan TK dan SD sebesar Rp20.309.760, untuk SMP sebesar Rp22.064.640, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp24.510.720.

Penerimaan guru kualifikasi maksimal dengan pengalaman tertinggi untuk TK dan SD maka gaji guru sebesar Rp14.697.600, untuk SMP sebesar Rp16.276.800, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp17.400.000. Tambahan bonus untuk TK dan SD sebesar Rp8.818.580, untuk SMP Rp9.766.080, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp10.440.000. Dengan demikian, penerimaan TK dan SD sebesar Rp23.516.180, untuk SMP sebesar Rp26.042.880, sedangkan SMA dan SMK sebesar Rp27.840.000.

CURR4 tentang tahun berkembang gaji dari minimum ke maksimum untuk TK dan SD adalah 33 tahun sedangkan SMP, SMA, dan SMK adalah 32 tahun. Hal ini berlaku untuk negeri maupun swasta.

CURR5 tentang kriteria tambahan gaji untuk sekolah negeri untuk SD sampai SM. Kriteria yang digunakan adalah a. memiliki kualifikasi lebih tinggi daripada kualifikasi minumum untuk menjadi

profesi guru, jawabnya ya, untuk semua guru, dan bersifat tetap b. mencapai nilai tertinggi dalam kualifikasi ujian, jawabnya tidak c. memiliki kualifikasi pendidikan dalam beberapa mata pelajaran, jawabnya ya,

untuk semua guru, dan bersifat tetap d. sukses menyelesaikan kegiatan perkembangan profesi, jawabnya ya, khusus

untuk beberapa guru, dan bersifat sementara e. tanggung jawab manajemen selain tugas mengajar, jawabnya ya, khusus

untuk beberapa guru, dan bersifat sementara f. memiliki sertifikasi guru yang lebih tinggi dari yang disyaratkan selama

menduduki profesi, jawabnya ya, semua guru, dan bersifat smentara g. kinerja mengajar yang tinggi, jawabnya tidak h. kursus mengajar dalam bidang khusus, jawabnya ya, khusus untuk beberapa

guru, dan bersifat sementara i. mengajar siswa dengan kebutuhan khusus, jawabnya ya, untuk kasus

khusus, dan bersifat permanen j. mengajar lebih dari satu kelas dan jam yang mensyaratkan kontrak tetap,

jawabnya ya, khusus untuk beberapa guru, dan bersifat permanen 7. Keuangan

Data keuangan yang diminta adalah dari FINANCE1 dan FINANCE2 yang dirinci dari TK sampai PT disajikan dalam ribuan. Pada FINANCE1 dirinci menurut

74

pengeluaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dari agen internasional dan sumber asing, pengeluaran swasta, dan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran nasional sebesar Rp1.435.406.700.000. Untuk TK, pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp4.735.734.729, pemerintah provinsi sebesar Rp179.535.992, pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.551.093.914 sehingga jumlah pemerintah sebesar Rp6.466.364.634. Dari agen internasional tak diperoleh datanya karena sudah termasuk dalam pemerintah pusat. Pengeluaran dari rumah tangga sebesar Rp6.712.854.613 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp13.179.219.246.

Untuk SD, pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp17.790.275.649, pemerintah provinsi sebesar 10.873.141.022, pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp93.938.060.635 sehingga jumlah pemerintah sebesar Rp122.601.477.307. Dari agen internasional tak diperoleh datanya karena sudah termasuk dalam pemerintah pusat. Pengeluaran dari rumah tangga sebesar Rp51.258.093.321 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp172.991.735.428.

Untuk SMP, pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp7.713.986.007, pemerintah provinsi sebesar Rp3.093.251.466, pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp26.724.020.521 sehingga jumlah pemerintah sebesar Rp37.531.257.994. Dari agen internasional tak diperoleh datanya karena sudah termasuk dalam pemerintah pusat. Pengeluaran dari rumah tangga sebesar Rp28.909.579.086 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp66.748.477.850.

Untuk SM, pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp18.395.140.814, pemerintah provinsi sebesar Rp2.128.215.166, pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp18.386.628.561 sehingga jumlah pemerintah sebesar Rp38.909.984.541. Dari agen internasional tak diperoleh datanya karena sudah termasuk dalam pemerintah pusat. Pengeluaran dari rumah tangga sebesar Rp40.674.075.612 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp79.209.066.354.

Untuk PT, pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp50.430.349.479. Dari agen internasional tak diperoleh datanya karena sudah termasuk dalam pemerintah pusat. Pengeluaran dari rumah tangga sebesar Rp62.403.787.368 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp49.278.349.479. Untuk pengeluaran yang tidak dapat dialokasikan dari pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp19.429.068.083, pemerintah provinsi sebesar Rp1.889.071.111, pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp16.320.553.207 sehingga jumlah pemerintah sebesar Rp37.638.692.401 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp37.404.892.401.

Dengan demikian, jumlah pengeluaran semua jenjang pendidikan adalah pengeluaran pemerintah pusat sebesar Rp118.494.554.761, pemerintah provinsi sebesar Rp18.163.214.757, pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp156.920.356.838 sehingga jumlah pemerintah sebesar Rp293.578.126.356. Dari agen internasional tak diperoleh datanya karena sudah termasuk dalam pemerintah pusat. Pengeluaran dari rumah tangga sebesar Rp189.958.389.999 sehingga seluruh pengeluaran sebesar Rp417.811.760.760.

FINANCE2 dirinci menurut pengeluaran untuk institusi Negeri dan Swasta dari sumber negeri maupun swasta sebagai pengeluaran rutin yang terdiri dari

75

pengeluaran untuk gaji pegawai, selain gaji pegawai, dan pengeluaran modal. Untuk TK, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 1.092.149.295, selain gaji sebesar 692.489.095, modal sebesar 353.792.786, dan penyesuaian sebesar Rp27.572.708 sehingga jumlahnya sebesar 2.137.431.176. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar 42.800.036, selain gaji sebesar 4.209.185.239, modal sebesar 76.948.183, dan penyesuaian sebesar 5.059.913.321 sehingga jumlahnya sebesar 5.059.913.321.

Untuk TK, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 1.092.149.295, selain gaji sebesar 692.489.095, modal sebesar 352.792.786, dan penyesuaian sebesar Rp27.572.708 sehingga jumlahnya sebesar 2.137.431.176. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar 42.800.036, selain gaji sebesar 4.209.185.239, modal sebesar 76.948.183, dan penyesuaian sebesar 5.059.913.321 sehingga jumlahnya sebesar 5.059.913.321.

Untuk SD, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 83.033.247.224, selain gaji sebesar 16.031.538.615, modal sebesar 14.335.240.417, dan penyesuaian sebesar 5.257.277.451 sehingga jumlahnya sebesar 113.400.026.256. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar 2.432.273.574, selain gaji sebesar 3.795.457.086, modal sebesar 2.105.885.191, dan penyesuaian sebesar 534.887.094 sehingga jumlahnya sebesar 8.868.502.945.

Untuk SMP, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 26.900.342.048, selain gaji sebesar 5.470.291.162, modal sebesar 2.266.895.469, dan penyesuaian sebesar 3.526.492.887 sehingga jumlahnya sebesar 34.637.528.679. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar 725.914.877, selain gaji sebesar 1.211.192.426, modal sebesar 264.262.783, dan penyesuaian sebesar 1.107.712.641 sehingga jumlahnya sebesar 3.309.082.726.

Untuk SM, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 16.754.487.281, selain gaji sebesar 12.158.085.897, modal sebesar 2.658.504.407, dan penyesuaian sebesar 6.176.814.631 sehingga jumlahnya sebesar 31.571.077.585. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar 448.516.599, selain gaji sebesar 6.160.698.053, modal sebesar 6.963.933.158, dan penyesuaian sebesar 5.565.790.998 sehingga jumlahnya sebesar 12.529.724.156.

Untuk PT, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 11.163.730.587, selain gaji sebesar 23.954.807.300, modal sebesar 48.950.592.323, dan penyesuaian tak ada sehingga jumlahnya sebesar 48.950.592.323. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji tidak ada, selain gaji sebesar 326.882.191, modal sebesar 874.965, dan penyesuaian sebesar 327.757.156 sehingga jumlahnya sebesar 327.757.156.

Untuk yang tidak dapat dialokasikan menurut jenjang pendidikan, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar 16.631.792.467, selain gaji sebesar 11.422.671.925, modal sebesar 29.341.181.946, dan penyesuaian -11.320 sehingga jumlahnya sebesar 29.341.181.946. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar 4.029.390.809, selain gaji sebesar

76

Rp3.863.432.304, modal sebesar Rp170.898.662, dan penyesuaian tak ada sehingga jumlahnya sebesar Rp8.063.721.776.

Untuk jumlah semua jenjang pendidikan, pengeluaran institusi Negeri untuk gaji sebesar Rp155.575.748.898, selain gaji sebesar Rp69.729.883.994, modal sebesar Rp34.732.205.073, dan penyesuaian Rp14.988.146.356 sehingga jumlahnya sebesar Rp260.037.837.965. Selanjutnya, pengeluaran institusi Swasta untuk gaji sebesar Rp7.678.895.895, selain gaji sebesar Rp19.566.847.2994, modal sebesar Rp2.973.588.290, dan penyesuaian sebesar Rp7.939.370.597 sehingga jumlahnya sebesar Rp38.158.702.081.

F. Identifikasi Mekanisme Pengumpulan Data

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pendataan yang terpadu adalah dengan menyusun sistem mekanisme pendataan yang menyangkut bidang pendidikan dasar sampai bidang pendidikan tinggi, termasuk pula PAUDNI, baik yang ada di lingkungan Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud.

Mekanisme data yang dimaksud meliputi mekanisme kesiswaan, mekanisme guru dan tenaga kependidikan, mekanisme keuangan, mekanisme kurikulum, dan mekanisme PAUDNI khusus pendidikan kesetaraan. Namun, mekanisme data yang perlu dibentuk karena belum ada dalam mekanisme data selama ini adalah 1) mekanisme keuangan, 2) mekanisme kurikulum, 3) mekanisme guru dan tenaga kependidikan, 4) mekanisme program S2, S3, Sp1 dan Sp2, dan 5) mekanisme pendidikan kesetaraan. Penjelasan masing-masing mekanisme baru tersebut dicantumkan berikut ini.

1. Mekanisme Keuangan

Ada dua hal yang diperlukan dalam mendapatkan data keuangan melalui

mekanisme keuangan, yaitu a. Dalam hal keuangan pendidikan, perlu dilakukan kerja sama antara PDSP

dengan semua unit kerja yang menangani keuangan seperti Biro PKLN, Kemdikbud, Biro Perencanaan, Kemenag, BPS, dan Kemkeu.

b. Untuk dapat mengumpulkan biaya pendidikan mengenai beasiswa perlu dilakukan kerja sama dengan program yang menangani beasiswa dan biaya operasional dari Direktorat terkait. Untuk tingkat Dikdasmen dapat dilakukan kerja sama dengan pengelola program Beasiswa yang ada di setiap unit, sedangkan untuk Dikti dengan pengelola program Beasiswa dari Direktorat Kemahasiswaan.

2. Mekanisme Kurikulum

Ada dua hal yang diperlukan dalam mendapatkan kurikulum melalui mekanisme kurikulum, yaitu

77

a. Perlu dilakukan koordinasi antara PDSP dengan Pusat Kurikulum agar ketentuan-ketentuan yang ada pada kurikulum di bawah Pusat Kurikulum diketahui oleh PDSP.

b. Pusat Kurikulum secara rutin melakukan penyebarluasan informasi tidak hanya ke PDSP melainkan juga unit kerja lainnya.

3. Mekanisme Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan

Ada tiga hal yang diperlukan dalam mekanisme kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan semenjak adanya perubahan pendataan pendidikan, yaitu a. Perlu dilakukan koordinasi antara PDSP dengan Biro Kepegawaian dan Ditjen

Dikdas, Dikmen, dan Dikti dalam hal pengembangan guru sehingga ketentuan-ketentuan tentang guru yang baru dapat diketahui oleh PDSP.

b. Ditjen Dikdas, Dikmen, dan Dikti secara rutin melakukan penyebarluasan informasi tidak hanya ke PDSP melainkan juga ke unit kerja lainnya.

c. Ditjen Dikdas, Dikmen, dan Dikti secara rutin memberikan data yang berasal dari NUPTK tidak hanya ke PDSP melainkan juga ke unit kerja lainnya.

4. Mekanisme Program Sp1 dan Sp2 serta Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi

Ada tiga hal yang diperlukan dalam mekanisme program spesialis dan

mahasiswa asing semenjak adanya perubahan pendataan pendidikan, yaitu a. Perlu dilakukan koordinasi antara PDSP dengan Bagian Perencanaan dan

Subdit Pengembangan Informasi dan Strategi Penelitian untuk memperoleh data program Sp1 dan Sp2 baik di PTN maupun PTS. Demikian juga untuk mahasiswa dari luar negeri menurut negara yang belajar di PTN maupun PTS.

b. Ditjen Dikti secara rutin melakukan penyebarluasan informasi tentang program Sp1 dan Sp2 serta mahasiswa asing di PT tidak hanya ke PDSP melainkan juga ke unit kerja lainnya.

c. Perlu dilakukan koordinasi dengan pengelola Perguruan Tinggi Kedinasan sebanyak 22 kementerian dan lembaga nonkementerian seperti Kemdagri, Kemkes, Badan Pusat Statistik, dan lain-lainnya sehingga setiap tahun dapat diperoleh datanya secara rutin. Bila mekanisme ini dapat dilaksanakan maka data mahasiswa PT diharapkan makin meningkat sehingga partisipasi PT juga akan meningkat.

5. Mekanisme Pendidikan Kesetaraaan

Ada dua hal yang diperlukan dalam mekanisme pendidikan kesetaraan

semenjak adanya perubahan pendataan pendidikan, yaitu a. Dalam hal pendataan Pendidikan Kesetaraan untuk Paket A, Paket B, dan

Paket C perlu koordinasi dengan Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen.

78

b. Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen secara rutin melakukan penyebarluasan informasi Pendidikan Kesetaraan tidak hanya ke PDSP melainkan juga ke unit kerja lainnya. Mekanisme yang dijelaskan di atas adalah mekanisme yang sampai saat

sekarang belum terbentuk. Bagi mekanisme yang telah dan perlu dikembangkan atau diperbaiki baik dari segi materi maupun pengumpulan data dan pengolahan data disajikan dalam Bab IV penutup pada butir rekomendasi teknis.

79

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan pada data dan informasi yang dimiliki oleh Kemdikbud, analisis

yang dilakukan terhadap data yang diperlukan oleh lembaga internasional, dan hasil serta bahasan maka terdapat dua besaran pokok yang dapat disimpulkan, yaitu 1) data dan informasi yang ada dan 2) data dan informasi yang belum ada.

Data dan informasi yang ada adalah data dan informasi yang diperoleh dari PDSP, Biro PKLN, Pusat Kurikulum, Kemdikbud, Kemkeu, Kemenag, dan BPS.

Data dan informasi yang belum ada diperoleh dengan melakukan survai ke-33 Dinas Pendidikan Provinsi dan ke-33 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan melakukan perkiraan-perkiraan dengan menggunakan metode tertentu bagi data yang tidak dapat diperoleh dari hasil survai. Bagi data yang belum diperoleh diusulkan dalam rekomendasi teknis berikut ini. 1. Pada dasarnya data yang dimiliki oleh PDSP, Kemdikbud baik yang sudah

dalam bentuk publikasi maupun yang masih dalam pangkalan data perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut karena belum sepenuhnya dapat mengisi kuesioner elektronik WEI 2013 atau dari lembaga internasional.

2. Data yang berasal dari Statistik Persekolahan dari TK sampai SMK dan Statistik PT serta Statistik Madrasah telah mampu mengisi sebagian besar materi kuesioner elektronik WEI 2013.

3. Data pendidikan kesetaraan sudah dapat diisi dan untuk selanjutnya masih perlu koordinasi dengan Ditjen Dikdas untuk Paket A setara SD dan Paket B setara SMP, dan Ditjen Dikmen untuk Paket C setara SMA.

4. Rincian data pendidikan yang belum ada dalam statistik telah dilakukan pengolahan data lebih lanjut, sedangkan yang tidak ada dalam sumber data telah dapat diperkirakan sesuai dengan metode verifikasi pendidikan tertentu yang biasa digunakan.

5. Sebagian data lainnya dapat terisi dengan menggunakan data hasil survai. 6. Data keuangan pendidikan telah dapat diisi dengan baik karena adanya

template yang disiapkan oleh Tim UIS Montreal dan UIS Bangkok. B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran diusulkan seperti berikut ini. 1. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah kuesioner Taman Kanak-kanak

yang pengumpulannya dilaksanakan melalui Sekretariat Ditjen PAUDNI sudah detail seperti yang diminta oleh kuesioner elektronik WEI 2013. Bila telah terdapat siswa menurut usia dan jenis kelamin serta status sekolah, guru menurut usia dan jenis kelamin, penjaga sekolah menurut status

80

sekolah, penerimaan dan pengeluaran biaya beserta rinciannya maka telah dapat diisi kuesioner elektronik WEI.

2. Khusus untuk dana yang diberikan oleh orang tua maupun masyarakat, mekanisme yang diusulkan adalah dengan memperbaiki sistem pendataan yang ada, yaitu dalam hal pengumpulan data agar dapat diusahakan data tersebut terkumpul seluruhnya. Bila data tersebut tidak terkumpul seluruhnya maka disarankan agar digunakan survai.

3. Khusus untuk dana pendidikan dari APBD dapat diperoleh dari kuesioner yang digunakan untuk survai, yaitu data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Alternatif lain dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Biro Keuangan Pemda Provinsi atau Bagian Keuangan Pemda Kabupaten/Kota.

4. Bila Dapodik Dikdas yang berisi data individu sekolah, siswa, dan guru SD dan SMP serta Dapodik Dikmen yang berisi data individu sekolah, siswa, dan guru SMA dan SMK dapat terkumpul seluruhnya maka diharapkan dapat diisi kuesioner elektronik WEI.

5. Bila data pendidik dan tenaga kependidikan dapat digunakan data dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan semua telah terdata dari NUPTK maka diharapkan dapat diisi kuesioner elektronik WEI.

6. Perlu disempurnakan data pada Laporan Tahunan ataupun pengolahan data baik PTN maupun PTS yang menyangkut mahasiswa baru, mahasiswa, dan lulusan Diploma, S1, S2, S3, Sp1 dan Sp2 menurut jenis kelamin dan usia tunggal. Khusus lulusan diperlukan jangka waktu sampai lulus menurut status sekolah dan jenis kelamin.

7. Perlu disempurnakan pada pengolahan data dari Laporan Tahunan baik untuk PTN maupun PTS yang menyangkut kepegawaian seperti dosen, asisten dosen, tenaga teknis lainnya menurut jenis kelamin dan usia. Selain itu, keuangan seperti bantuan dari Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota, pembangunan gedung dan prasarana lainnya serta dana dari lembaga swasta lainnya hendaknya juga ditambahkan.

8. Perlu disempurnakan pengumpulan data program keaksaraan dari Paket A sampai Paket C karena data peserta didik dan lulusan juga diperlukan untuk oleh lembaga internasional.

C. Rekomendasi Teknis

Sistem yang saat ini sedang berjalan belum mampu sepenuhnya menyajikan informasi yang diperlukan oleh lembaga internasional. Untuk itu, diperlukan pengembangan agar dapat menyediakan berbagai informasi yang diperlukan bagi para pemakai baik di dalam struktur organisasi Kemdikbud maupun di luar kementerian, bahkan untuk lembaga internasional. 1. Masalah penyiapan data (data preparation) dari mulai mengumpulkan data

sampai dengan memasukkan data ke dalam komputer diperlukan koordinasi baik di dalam lingkungan Kemdikbud maupun di luar kementerian, misalnya

81

Kemenag, Kemkeu, bahkan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan suatu tim dengan keputusan pejabat eselon I atau eselon 2. Tim ini terdiri atas dua kelompok, yaitu 1) Tim Pengarah (Steering Committee) dan 2) Tim Teknis (Technical Committee).

2. Pengembangan sistem ini diperlukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan menjadikan desentralisasi pengolahan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota, tetapi tetap terjalin dalam satu sistem jaringan dengan menggunakan database terpusat. Struktur pangkalan data menggunakan struktur jaringan secara bertingkat, misalnya data sekolah per individu terdapat di tingkat kabupaten/kota, sedangkan informasi strategik, informasi eksternal dan masalah-masalah aktual (current news) disimpan di tingkat pusat. Sistem yang digunakan hendaknya online ini dan dapat dikembangkan melalui sistem jaringan internet dan sistem jaringan intranet.

3. Kepemilikan data perlu diatur wewenangnya, agar supaya batas-batas kepemilikan data menjadi jelas tanggung jawabnya serta untuk menjamin keamanan data. Kepemilikan data ini disesuaikan dengan wewenang organisasi dalam arti di setiap kabupaten/kota mempunyai pangkalan data, namun pangkalan data ini saling berhubungan dalam suatu sistem jaringan online.

4. Kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), maupun sumber daya peralatan sangat mendesak. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memerlukan dukungan SDM yang andal, yaitu bersifat inovatif, kreatif, sehingga perlu secara terus menerus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan untuk menguasai teknologi informasi. Perimbangan pengembangan SDM dengan pengembangan perangkat keras/lunak seyogyanya menggunakan perbandingan 60 : 40 dan diharapkan hasil perimbangan ini dalam jangka waktu 5 tahun mendatang akan mencapai suatu perimbangan yang proposional dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi informasi.

5. Pangkalan data sebagai tempat penyimpanan data pendidikan memerlukan tempat yang cukup besar agar mampu menyimpan data yang diperlukan lebih banyak. Sebagai alternatif lain dengan keterbatasan anggaran maka perlu pengembangan wewenang, di mana database pusat hanya menyimpan data yang strategik, yang diperlukan bagi keputusan-keputusan strategik, sedangkan data operasional didelegasikan wewenangnya ke daerah untuk mengelolanya. Dari sejumlah bahan yang direkomendasikan, koordinasi dan kerja sama

dengan unit lain baik di lingkungan Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud perlu mendapatkan prioritas sehingga PDSP, Setjen yang salah satu tugas dan fungsinya adalah pendayagunaan dan pelayanan data dapat segera terlaksana. Untuk itu, pada tahapan berikutnya hendaknya koordinasi dan kerja sama ini dapat dilaksanakan secara rutin dan dalam pengisian kuesioner elektronik WEI hendaknya dilakukan oleh suatu tim yang memiliki landasan hukum.

82

DAFTAR PUSTAKA

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Persekolahan Taman Kanak-

kanak 2011/2012, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Persekolahan Sekolah Dasar

2011/2012, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Persekolahan Sekolah

Menengah Pertama 2011/2012, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas 2011/2012, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan 2011/2012, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Perguruan Tinggi 2011/2012, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, Statistik Pendidikan Nonformal 2011, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring), diakses pada tanggal 10 Desember 2012

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.

Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, 2012, Statistik Madrasah 2010/2012, Jakarta: Kementerian Agama.

UNESCO/OECD, 2012, Education at a Glance 2010, UNESCO Publishing & Bernan Press.

83

LAMPIRAN

ISIAN KUESIONER ELEKTRONIK (TAMBAHAN TAHUN 2013)

1. INTENDED INSTRUCTIONAL TIME 2. NATIONAL EDUCATION PROGRAMMES ACCORDING TO

ISCED 2011

Name of the

programme in

national

language

Name of the

programme in

English

Minimum

entrance

requirements if

applicable, in

national

language

Minimum

entrance

requirements if

applicable, in

English

Name of the

qualification

awarded at end of

programme in

national language

(fill in multiple lines

if more than one

qualification)

Name of the

qualification

awarded at end

of programme in

English

(fill in multiple

lines if more

than one

qualification)

Theoretical

entrance age

Theoretical

duration

ISCED

2011 level

ISCED 2011

type (for level 0

only) or

orientation (for

levels 2-8 only)

ISCED 2011 level completion

and position in national

degree structure

(for levels 2-8 only)

Direct access to higher ISCED

2011 level(s)? (for levels 2-4

only)

What is the

minimum ISCED

2011 level of

training required

to teach the

programme?

Notes

ISCED 2011

Programme

three-digit

code

ISCED 2011

Educational

Attainment

three-digit code

ISCED 1997

level

ISCED 1997

destination

(for levels 2-5

only)

ISCED 1997

orientation

(for levels 2-4

only)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Satuan Paud SejenisOther ECE Program- - - - 0-2 year 0 ECED - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)010 020

Taman Penitipan AnakDay Care Center - - - - 0-2 year 0 ECED - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)010 020

Kelompok Bermain (KB)Playgroup - - - - 3 year 1 to 2 year 0 Pre-primary - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)020 020

Taman Kanak-kanak(TK)Kinderganten - - - - 4 or 5 year 1 to 2 year 0 Pre-primary - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)020 020

Raudlatul/Bustanul Athfal (RA/BA)Islamic Kindergarten- - - - 4 or 5 year 1 to 2 year 0 Pre-primary - - 6 Managed by Ministry of Religious Affairs (MoRA)020 020

TK Luar Biasa Special Kinderganten- - - - 4 or 5 year 1 to 2 year 0 Pre-primary - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)020 020

Sekolah Dasar (SD)Primary School (PS)- - Ijazah SD PS Certificate 7 year 6 year 1 - - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)100 100

Madrasah Ibtidaiyah (MI)Islamic PS - - Ijazah MI PS Certificate 7 year 6 year 1 - - - 6 Managed by Ministry of Religious Affairs (MoRA)100 100

SD Luar Biasa Special PS - - Ijazah SD PS Certificate 7 year 6 year 1 - - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)100 100

Paket A Setara SDPacket A equal PS- - Ijazah Paket A PS Certificate 7 year 6 year 1 - - - 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)100 100

Sekolah Menengah Pertama (SMP)Junior Secondary School (JSS)Lulusan tingkat SDPS graduate Ijazah SMP JSS Certificate 13 year 3 year 2 General Full completion Yes, to ISCED 3 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)244 244

Madrasah Tsanawiyah (MTs)Islamic JSS Lulusan tingkat SDPS graduate Ijazah MTs JSS Certificate 13 year 3 year 2 General Full completion Yes, to ISCED 3 6 Managed by Ministry of Religious Affairs (MoRA)244 244

SMP Luar BiasaSpecial JSS Lulusan tingkat SDPS graduate Ijazah SMP JSS Certificate 13 year 3 year 2 General Full completion Yes, to ISCED 3 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)244 244

Paket B Setara SMPPacket B equal JSSLulusan tingkat SDPS graduate Ijazah Paket B JSS Certificate 13 year 3 year 2 General Full completion Yes, to ISCED 3 6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)244 244

Sekolah Menengah Atas (SMA)General Senior Secondary School (GSSS)Lulusan tingkat SMPJSS graduate Ijazah SMA SSS Certificate 16 year 3 year 3 General Full completion Yes, to ISCED 5, 6, 7 (tertiary) only6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)344 344

Madrasah Aliyah (MA)Islamic GSSS Lulusan tingkat SMPJSS graduate Ijazah MA SSS Certificate 16 year 3 year 3 General Full completion Yes, to ISCED 5, 6, 7 (tertiary) only6 Managed by Ministry of Religious Affairs (MoRA)344 344

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)Vocasional Senior Secondary School (VSSS)Lulusan tingkat SMPJSS graduate Ijazah SMK SSS Certificate 16 year 3 year 3 Vocational Full completion Yes, to ISCED 5, 6, 7 (tertiary) only6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)354 354

SM Luar Biasa Special SSS Lulusan tingkat SMPJSS graduate Ijazah SMA SSS Certificate 16 year 3 year 3 General Full completion Yes, to ISCED 5, 6, 7 (tertiary) only6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)344 344

Paket C Setara SMAPacket C equal SSSLulusan tingkat SMPJSS graduate Ijazah Paket C SSS Certificate 16 year 3 year 3 General Full completion Yes, to ISCED 5, 6, 7 (tertiary) only6 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)344 344

Program Diploma 1Diploma 1 ProgramLulusan tingkat SMSSS graduate Ijazah Diploma 1 Diploma 1 Cerfificate19 year 1 year 5 Vocational Insufficient for completion - 7 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)551 454

Program Diploma 2Diploma 2 ProgramLulusan tingkat SMSSS graduate Ijazah Diploma 2 Diploma 2 Cerfificate19 year 2 year 5 Vocational Full completion - 7 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)554 550

Program Diploma 3Diploma 3 ProgramLulusan tingkat SMSSS graduate Ijazah Diploma 3 Diploma 3 Cerfificate19 year 3 year 5 Vocational Full completion - 7 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC), Ministry of Religious Affair (MoRA), and other Ministries554 550

Program Diploma 4Diploma 4 ProgramLulusan tingkat SMSSS graduate Ijazah Diploma 4 Diploma 4 Cerfificate19 year 4 year 6 Unspecified Full completion: First degree (3-4 years)- 7 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC), Ministry of Religious Affair (MoRA), and other Ministries665 660

Program SarjanaBachelor ProgramLulusan tingkat SMSSS graduate Ijazah Sarjana Bachelor Certificate19 year 4 year 6 Unspecified Full completion: First degree (3-4 years)- 7 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC), Ministry of Religious Affair (MoRA), and other Ministries665 660

Program Profesi DokterBachelor in MedicineLulusan Sarjana KesehatanBachelor in MedicineIjazah dokter Medical Doctor Certificate23 year 1 to 2 year 6 Unspecified Full completion: Second or further degree (after bachelor)- 7 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)667 660

Program Spesialis 1Spesialis 1 ProgramLulusan Diploma 4 atau SarjanaDiploma 4 or Bachelor graduatesIjazah Spesialis 1 Specialist 1 Certificate23 year 2 year 7 Unspecified Full completion: Second or further degree (after bachelor)- 8 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)767 760

Program MagisterMaster Program Lulusan Diploma 4 dan SarjanaDiploma 4 or Bachelor graduatesIjazah Magister Master Certificate23 year 2 year 7 Unspecified Full completion: Second or further degree (after bachelor)- 8 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)767 760

Program Spesialis 2Spesialis 2 ProgramLulusan Spesialis 1Specialist 1 graduateIjazah Spesialis 2 Specialist 2 Certificate25 year 3 to 5 year 8 Unspecified Full completion - 8 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)864 860

Program DoktorDoctoral ProgramLulusan MagisterMaster graduate Ijazah Doktor Doctor Certificate25 year 3 to 5 year 8 Unspecified Full completion - 8 Managed by Ministry of Education and Culture (MoEC)864 860

TABLE 1: NATIONAL EDUCATION PROGRAMMES ACCORDING TO ISCED 2011

All formal education programmes (including adult formal education)classification according to ISCED 1997classification according to ISCED 2011Programme information

UIS_ED_ISC11_2014_EN - Indonesia Table 1 National Programmes Page 1/1

data pendidikan untuk lembaga internasional (wei, oecd, unesco)

Documents